Bisnis.com, MALANG — PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) berhasil menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp117,7 triliun sampai akhir Mei /2024 atau tumbuh 12,1% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Kakanwil VII BCA Malang Hianni mengatakan realisasi kredit UMKM sebesar itu merupakan bentuk dukungan BCA terhadap sektor ekonomi kecil dan mikro.

“Dalam rangka terus mendorong penyaluran kredit ke sektor ini, BCA memberikan promo suku bunga kredit bagi debitur komersial dan UMKM yang bergerak dalam Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan,” katanya pada workshop dan memfasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Malang, Rabu (24/7/2024).

Hingga Mei 2024, dia mengatakan BCA telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp382 miliar atau tumbuh 57,6% (yoy). BCA menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp800 miliar atau naik 11% yoy sepanjang 2024.

Menurutnya, UMKM merupakan aktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dia mengatakan Workshop sertifikasi dan penerbitan sertifikat halal ini merupakan wujud dari komitmen BCA mendorong UMKM lokal agar naik kelas dengan memberikan akses serta pemahaman mengenai sertifikasi halal dalam kategori self declare.

Dia berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas produk, skala usahanya, serta memahami pentingnya penerapan standar halal dalam membuat produk dan layanan.

"BCA memberikan dukungan pembayaran biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, dan penawaran menarik lain seperti pembukaan rekening online, pembuatan kartu kredit BCA online, aktivasi metode pembayaran via QRIS, serta fasilitas pembiayaan usaha [KUR] dan produk konsumtif lainnya," imbuhnya.

Sertifikasi Halal UMKM

Menurut survei Kementerian Koperasi dan UKM, omzet rata-rata pelaku usaha meningkat 8,5% setelah mendapatkan sertifikat halal. Hal ini disebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap produk bersertifikat halal. Melihat hal tersebut, BCA berkomitmen terus melanjutkan program sertifikasi halal bagi UMKM.

Program sertifikasi halal BCA pada 2024 akan berfokus pada akuisisi yang berlanjut dengan penerbitan sertifikat halal bagi 2.000 UMKM di berbagai daerah.

Pada 2023 lalu, BCA telah melakukan workshop dan membantu penerbitan 1.000 sertifikat halal bagi UMKM di 10 kota/kabupaten pada 9 provinsi. Peserta pelatihan UMKM tersebut didominasi perempuan. Aksi tersebut menempatkan BCA sebagai lembaga peringkat kedua nasional dengan kuota sertifikat halal terbanyak pada 2023.

“Semangat BCA untuk terus mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi halal di Indonesia akan terus ada. Kami berharap semangat ini juga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu mengembangkan bisnis serta memperkuat kapasitas UMKM secara berkelanjutan agar dapat unggul di pasar domestik maupun mancanegara," ujar Hianni.

Perbesar

Workshopini digelar sebagai wujud komitmen BCA mendukung perekonomian halal. Melalui workshop ini, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk mereka sehingga dapat "naik kelas" dan mengembangkan skala usahanya.

Bersamaan dengan di Malang, BCA juga mengadakan workshop serupa di beberapa kota di Jawa Timur, yakni Madiun, Gresik, dan Surabaya.

Manajer/Analis di Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusi dan Ekonomi Syariah (FPPUKIS) Kantor Perwakilan BI Malang, Suwandi Suryasaputra menegaskan Mendukung peran aktif BCA dalam membantu UMKM melalui workshop dan program sertifikasi halal.

“BI Malang berharap kedepan bisa bersinergi dengan BCA untuk pengembangan UMKM secara lebih luas, utamanya dari sisi akses pembiayaan,” ucapnya.

Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Malang, Veralina Sugiharti Tobing, mengatakan selain peningkatan literasi sertifikasi halal, terdapat bidang literasi yang tak kalah pentingnya yaitu literasi keuangan.

Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, dia menilai, tentunya akan ditunjang oleh kecukupan permodalan yang memadai. Jumlah produk keuangan yang diterbitkan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi OJK sangatlah variatif.

“Dari KUR sampai dengan pinjaman dari fintech peer-to-peerlending atau pinjaman online legal tersedia untuk dipilih, silahkan dipilih secara bijak sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah saham emiten bank digital berada pada zona hijau pada sebulan terakhir. Saham BBHI, ARTO, BBYB misalnya terpantau menguat khususnya pada sebulan terakhir.

BBHI sejauh ini telah merilis kinerja keuangan bulan untuk Juni 2024 dengan membukukan laba Rp200,59 miliar. Lantas bagaimana proyeksi kinerja saham bank digital khususnya BBHI ke depan?

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bersama perusahaan jasa asuransi lainnya teken Surat Perjanjian Kerjasama untuk Konsorsium Jasa Asuransi Aset operasional PT Perusahaan Listik Negara (PLN) dan anak-anak perusahaan.

Askrindo mengcover penutupan Aset PLN seperti Comprehensive Machinery Insurance yang menjamin risiko pada power plant, refinery, mesin-mesin pabrik, serta asuransi terrorism dan sabotage yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang secara langsung disebabkan terorisme maupun sabotase.

Perjanjian kerjasama ini diwakili oleh Budhi Novianto selaku Direktur Bisnis PT Askrindo dengan para direksi dari masing masing perusahaan jasa asuransi lainnya. Fankar Umran, Direktur Utama Askrindo yang juga hadir pada saat bersamaan mengatakan bahwa perjanjian ini bukan hanya bentuk kerjasama formal, tetapi juga menunjukkan adanya sinergi antar BUMN.

"Dengan Premi sebesar 2,27 juta USD setiap tahunnya, Askrindo memberikan perlindungan atas seluruh asset PLN dan anak perusahaan," Fankar.

PT Askrindo memberikan perlindungan terhadap Aset PLN dan anak perusahaan di seluruh Indonesia seperti PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, PT PLN Batam, dan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara dalam periode 2024 hingga 2026.

"Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat menghadirkan manfaat jangka panjang bagi kedua belah pihak dalam menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tambah Fankar.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Commonwealth (PTBC) telah diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) alias OCBC Indonesia pada Mei 2024. Saat ini, PTBC tengah berproses untuk menjalankan penggabungan atau merger ke OCBC Indonesia.

Berdasarkan keterbukaan informasi, PTBC akan menggabungkan diri dengan OCBC Indonesia. Kemudian, OCBC Indonesia akan menjadi perusahaan penerima penggabungan. Proses penggabungan tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada 1 September 2024.

Berdasarkan ketentuannya, setelah penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang nenggabungkan diri akan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan. Selanjutnya, status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Namun, di tengah proses penggabungan itu, PTBC menghadapi ragam kondisi. PTBC masih membukukan rugi. Setidaknya hingga kuartal I/2024, rugi bersih yang dibukukan bank mencapai Rp130,03 miliar.

PTBC sebenarnya membukukan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp123,86 miliar pada kuartal I/2024. Namun, beban operasional yang dicatat perusahaan terlampau besar dan melebihi pendapatan, yakni Rp274,92 miliar. Alhasil, bank membukukan rugi.

Dari sisi intermediasi, PTBC mencatatkan penurunan kinerja kredit 12,71% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp7,89 triliun hingga Maret 2024. Aset juga turun 7,25% yoy menjadi Rp16,47 triliun.

Adapun, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross PTBC membengkak dari 2,15% per Maret 2023 menjadi 2,42% per Maret 2024. Raupan dana pihak ketiga (DPK) bank juga susut 0,85% yoy menjadi Rp11,15 triliun hingga Maret 2024.

PHK Masal Bank Commonwealth

Di tengah langkah penggabungan yang ditarget rampung per September 2024, Bank Commonwealth juga dihadapkan pada kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menyampaikan ada sebanyak 1.146 karyawan PTBC yang mengalami PHK massal. Para karyawan pada November 2023 sempat dibuat khawatir terhadap nasibnya usai mendengar kabar bahwa OCBC Indonesia akan mengakuisisi PTBC.

Menurut Opsi, Manajemen PTBC secara sepihak menyatakan bahwa pihaknya akan mem-PHK seluruh karyawan. Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan proses PHK sudah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga Desember 2024 atau pada saat proses merger rampung.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di-PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

PTBC juga menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Saepul mengatakan Bank Commonwealth sempat berjanji bahwa pekerja yang terdampak akan ditampung di Bank OCBC Indonesia.

Namun, hal ini menjadi tanda tanya besar lantaran OCBC Indonesia tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk di perusahaannya. Itu artinya, tak semua karyawan PTBC dapat bekerja di bank tersebut.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Merujuk laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dana tersebut terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Saepul lantas menilai bahwa keputusan yang diambil Perseroan keliru. Hal ini juga dapat menurunkan nilai pesangon yang akan diterima karyawan.

Manajemen Bank Commonwealth pun buka suara dan memastikan bahwa hak-hak karyawan yang di PHK akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Manajemen Bank Commonwealth kepada Bisnis, Selasa (24/7/2024).

Selain itu, Manajemen Bank Commonwealth menyebut bahwa OCBC Indonesia secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan PTBC untuk dapat bergabung bersama OCBC Indonesia, sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas setiap individu.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Commonwealth (PTBC) telah diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) alias OCBC Indonesia pada Mei 2024. Saat ini, PTBC tengah berproses untuk menjalankan penggabungan atau merger ke OCBC Indonesia.

Berdasarkan keterbukaan informasi, PTBC akan menggabungkan diri dengan OCBC Indonesia. Kemudian, OCBC Indonesia akan menjadi perusahaan penerima penggabungan. Proses penggabungan tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada 1 September 2024.

Berdasarkan ketentuannya, setelah penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang nenggabungkan diri akan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan. Selanjutnya, status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Namun, di tengah proses penggabungan itu, PTBC menghadapi ragam kondisi. PTBC masih membukukan rugi. Setidaknya hingga kuartal I/2024, rugi bersih yang dibukukan bank mencapai Rp130,03 miliar.

PTBC sebenarnya membukukan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp123,86 miliar pada kuartal I/2024. Namun, beban operasional yang dicatat perusahaan terlampau besar dan melebihi pendapatan, yakni Rp274,92 miliar. Alhasil, bank membukukan rugi.

Dari sisi intermediasi, PTBC mencatatkan penurunan kinerja kredit 12,71% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp7,89 triliun hingga Maret 2024. Aset juga turun 7,25% yoy menjadi Rp16,47 triliun.

Adapun, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross PTBC membengkak dari 2,15% per Maret 2023 menjadi 2,42% per Maret 2024. Raupan dana pihak ketiga (DPK) bank juga susut 0,85% yoy menjadi Rp11,15 triliun hingga Maret 2024.

PHK Masal Bank Commonwealth

Di tengah langkah penggabungan yang ditarget rampung per September 2024, Bank Commonwealth juga dihadapkan pada kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menyampaikan ada sebanyak 1.146 karyawan PTBC yang mengalami PHK massal. Para karyawan pada November 2023 sempat dibuat khawatir terhadap nasibnya usai mendengar kabar bahwa OCBC Indonesia akan mengakuisisi PTBC.

Menurut Opsi, Manajemen PTBC secara sepihak menyatakan bahwa pihaknya akan mem-PHK seluruh karyawan. Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan proses PHK sudah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga Desember 2024 atau pada saat proses merger rampung.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di-PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

PTBC juga menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Saepul mengatakan Bank Commonwealth sempat berjanji bahwa pekerja yang terdampak akan ditampung di Bank OCBC Indonesia.

Namun, hal ini menjadi tanda tanya besar lantaran OCBC Indonesia tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk di perusahaannya. Itu artinya, tak semua karyawan PTBC dapat bekerja di bank tersebut.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Merujuk laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dana tersebut terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Saepul lantas menilai bahwa keputusan yang diambil Perseroan keliru. Hal ini juga dapat menurunkan nilai pesangon yang akan diterima karyawan.

Manajemen Bank Commonwealth pun buka suara dan memastikan bahwa hak-hak karyawan yang di PHK akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Manajemen Bank Commonwealth kepada Bisnis, Selasa (24/7/2024).

Selain itu, Manajemen Bank Commonwealth menyebut bahwa OCBC Indonesia secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan PTBC untuk dapat bergabung bersama OCBC Indonesia, sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas setiap individu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat nilai penerbitan surat utang oleh industri multifinance mencapai Rp13,24 triliun selama semester pertama 2024.

Angka tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan dengan industri lainnya seperti pulp dan kertas yang mencapai Rp12,75 triliun dan Lembaga Keuangan Khusus sebanyak Rp7,68 triliun.

Namun demikian, penerbitan surat utang multifinance mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 12,35%.

“Total penerbitan surat utang multifinance pada semester I/2023 mencapai Rp15,11 triliun,“ kata Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Ahmad mengatakan ada dua faktor utama yang menyebabkan penurunan penerbitan surat utang multifinance pada semester pertama 2024. Pertama kenaikan suku bunga sejak Oktober 2023 sampai dengan Juni 2024, di mana Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga dua kali, masing-masing 25 basis poin (bps).

Ahmad melanjutkan kenaikan suku bunga ini mempengaruhi pendanaan multifinance di antaranya kenaikan biaya pendanaan. Adapun suku bunga tinggi meningkatkan kupon yang perlu dibayarkan oleh emiten. Di sisi lain, investor juga meminta premi yang lebih tinggi karena suku bunga tinggi meningkatkan leverage keuangan perusahaan multifinance.

Menurut Ahmad, kenaikan suku bunga tersebut juga mempengaruhi pelemahan permintaan jasa multifinance. Pasalnya suku bunga tinggi membuat pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga mendorong rumah tangga dan bisnis yang selama ini mengandalkan pembiayaan dari multifinance untuk menunda pembelian.

“Jadi, maklum, ketika suku bunga lebih tinggi, pendanaan multifinance melalui surat uang juga lebih rendah. Mereka mungkin lebih mengoptimalkan pendanaan melalui modal internal,” kata Ahmad.

Ahmad menambahkan perusahaan multifinance menerbitkan surat utang dengan jangka pendek sehingga ketika jatuh tempo dalam waktu dekat, perusahaan dapat membiayai kembali dengan lebih murah ketika suku bunga mulai diturunkan oleh bank sentral.

“Strategi tersebut umum dilakukan saat suku bunga tinggi seperti sekarang,” imbuhnya.

Pefindo juga mencatat pada semester pertama 2024, nilai jatuh tempo surat utang multifinance lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan kebutuhan pendanaan melalui penerbitan surat utang baru menjadi berkurang.

Adapun angka jatuh tempo surat utang multifinance mencapai Rp26,29 triliun pada 2024. Dari total tersebut, yang paling terendah adalah sebesar Rp4,26 pada kuartal 1 2024.

“Sebagai hasilnya, penerbitan oleh multifinance selama periode ini juga relatif sepi,” kata Ahmad.

Bahkan, berdasarkan catatan Pefindo, tidak ada multifinance yang menerbitkan surat utang selama kuartal I/2024.

Pefindo menyoroti melambatnya pertumbuhan pembiayaan. Adapun tren pertumbuhan pembiayaan multifinance juga cenderung melambat dibandingkan dengan akhir tahun lalu karena permintaan yang lebih lemah. Hal tersebut turut berkontribusi pada penurunan kebutuhan pendanaan melalui penerbitan surat utang.

Meski masih diatas double digit, pertumbuhan multifinance hanya 10,8% secara tahunan (year on year/yoy) pada April 2024. Persentase tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan pada bulan sebelumnya yakni 12,2% yoy per Maret 2024). Total outstanding pembiayaan mencapai Rp486,35 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memproyeksikan kinerja simpanan nasabah atau dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada paruh kedua 2024 akan tetap moncer.

Berdasarkan Survei Perbankan yang dirilis BI, penghimpunan DPK pada kuartal II/2024 diprakirakan meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Prakiraan peningkatan DPK tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 84,5%, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar 79,1%.

Peningkatan pertumbuhan DPK diprakirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen, yaitu giro dengan SBT 48,2%, tabungan dengan SBT 81,5%, dan deposito dengan SBT 79,5%.

Secara keseluruhan tahun ini, BI memproyeksikan kinerja DPK akan moncer. "DPK sepanjang 2024 diprakirakan tumbuh cukup tinggi," tulis BI dalam surveinya pada Selasa (23/7/2024).

Prakiraan pertumbuhan DPK sampai dengan akhir tahun 2024 tecermin dari SBT yang tercatat positif sebesar 84,5%, meski tidak setinggi SBT 93,7% pada tahun sebelumnya.

Sementara, mengacu laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis BI, penghimpunan DPK hingga paruh pertama tahun ini atau Juni 2024 tercatat sebesar Rp8.448,1 triliun, tumbuh 8,3% secara tahunan (year on year/yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,5% yoy.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan DPK perbankan mampu menopang likuditas dan penyaluran kredit. Pada kuartal II/2024, kondisi likuiditas tetap memadai tecermin dari rasio alat Likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang mencapai level 25,36%.

"Likuiditas perbankan tetap terjaga sejalan tambahan likuiditas makroprudensial dan aliran masuk portofolio asing," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada pekan lalu (17/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis pengelolaan dana nasabah kaya atau wealth managementPT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) membukukan kinerja positif hingga Juli 2024.

Direktur BCA Haryanto T. Budiman mengatakan dana kelolaan perseroan hingga bulan ketujuh tahun ini mencapai Rp240 triliun. "Atau tumbuh 42% dibandingkan tahun sebelumnya [year-on-year/YoY]," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Adapun, untuk meningkatkan edukasi masyarakat dalam mengelola keuangan, sekaligus memperkenalkan ragam dan karakteristik produk investasi maupun proteksi, perseroan kembali menggelar BCA Wealth Summit 2024.

Haryanto menjelaskan bahwa pergelaran kali ini mengusung tema “Grow Prosperity Beyond Wealth”. Tema tersebut diambil usai melihat antusiasme nasabah dan masyarakat dari dua kali penyelenggaraan sebelumnya.

“Hal ini mendorong BCA untuk kembali melaksanakan BCA Wealth Summit 2024 yang akan memberikan berbagai insight dan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara mengelola kekayaan agar dapat mencapai tujuan finansialnya di masa depan,” katanya.

Haryanto memaparkan, keberhasilan BCA Wealth Summit pada tahun lalu turut berkontribusi terhadap kinerja bisnis wealth management BCA, yang tecermin dari jumlah transaksi melalui fitur Welma pada aplikasi myBCA yang meningkat lebih dari 191% dalam jangka waktu satu bulan sejak penyelenggaraan acara.

Sama seperti tahun sebelumnya, BCA Wealth Summit kembali digelar secara hybrid alias daring dan luring. Nasabah membership BCA akan mendapatkan undangan untuk menghadiri sesi offline yang dilaksanakan pada 4-5 September 2024 di Hotel Indonesia Kempinski.

Sementara itu, masyarakat dan nasabah BCA dapat mengikuti kegiatan BCA Wealth Summit online pada 6 -20 September 2024 melalui website wealthsummit.bca.co.id.

Adapu, sebagai informasi, pada semester I/2024, BCA beserta entitas anak membukukan laba senilai Rp26,9 triliun pada semester I/2024. Nilai tersebut naik 11,1% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Pada periode yang sama, penyaluran kredit BCA turut tumbuh 15,5% YoY menjadi Rp850 triliun per Juni 2024.

"Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri. Kredit tumbuh didukung oleh sektor korporasi dan UMKM," ujar Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam konferensi pers Paparan Kinerja Semester I/2024 pada Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) membukukan laba bersih Rp97,79 miliar pada semester I/2024, tumbuh 14,99% secara tahunan dibanding periode yang sama tahun lalu Rp85,04 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) naik 34,55% yoy menjadi Rp540,57 miliar dari sebelumnya Rp401,75 miliar.

Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) AMAR pun meningkat 557 basis poin (bps) ke level 22,9% dari 17,33%

Bank juga membukukan pendapatan berbasis komisi alias fee based income yang naik 339,55% yoy menjadi Rp1,37 miliar per Juni 2024, dari sebelumnya Rp311 juta. Kemudian, pendapatan lainnya tumbuh 34,92% yoy menjadi Rp214,86 miliar dari sebelumnya Rp159,27 miliar.

Lebih lanjut, dari sisi tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) AMAR mengalami perbaikan, di mana perseroan mencatat ROA berada di level 5,44% dari 3,61%. Lalu, tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) turut mengalami kenaikan menjadi 6% dari 4,24%.

Selanjutnya, dari sisi intermediasi, AMAR telah menyalurkan kredit 25,25% yoy menjadi Rp2,81 triliun dari sebelumnya Rp2,24 triliun. Namun, aset bank mengalami penyusutan tipis 1,46% menjadi Rp4,6 triliun dari sebelumnya Rp4,67 triliun

Seiring dengan kenaikan kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL)gross berada di level 8% dari sebelumnya 7,33%. Meski demikan, NPL net susut menjadi 1,21% dari 1,84%.

Dari sisi pendanaan, AMAR telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp886,9 miliar pada semester I/2024, turun 19,45% yoy dari sebelumnya Rp1,1 triliun. Sedangkan, dana murah alias current account saving account (CASA) mengalami kenaikan 38,3% yoy menjadi Rp244,09 miliar dari sebelumnya Rp176,49 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Asuransi SInar Mas (ASM) mencatatkan premi asuransi kendaraan bermotor sebanyak Rp770 miliar pada semester I/2024.

Angka tersebut turun sekitar 10,9% apabila dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Pada semester I/2023, perseroan mendapatkan premi dari kendaraan bermotor sebanyak Rp854 miliar.

Direktur Asuransi Sinar Mas Dumasi Marisina M. Samosir menargetkan pendapatan premi asuransi kendaraan bermotor sampai akhir tahun setidaknya sama atau tidak turun dibandingkan perolehan pada 2023.

“Harapannya tidak turun [dari tahun lalu], tahun lalu itu kendaraan mencapai Rp1,6 triliun,” kata Dumasi dalam Media Gathering di Plaza Sinar Mas, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2024).

Dumasi menjelaskan portofolio bisnis asuransi kendaraan perusahaan tidak banyak dari ritel.

Namun demikian, Asuransi Sinar Mas bekerjasama dengan semua leasing atau perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor.

Ini menyumbang setidaknya 90% portofolio asuransi kendaraan bermotor perusahaan.

“Semua leasing company kita kerja sama, kita juga kerja sama dengan dealer [5%] Dari agen kami enggak banyak,” katanya.

Dumasi mengatakan strategi perusahaan untuk tetap menjaga premi seperti pada tahun sebelumnya adalah dengan lebih giat mengimbau cabang untuk lebih dekat dengan perusahaan multifinance hingga dealer.

Termasuk juga peningkatan layanan termasuk kecepatan dalam pengurusan klaim supaya semakin banyak perusahaan yang memilih Asuransi Sinar Mas sebagai partner asuransinya.

“Siapa yang mau pindah kalau kita sama dengan yang lainnya, tapi kalau punya yang berbeda misal dari sisi kecepatan [pasti bisa],” katanya.

Secara keseluruhan, Asuransi Sinar Mas mencatatkan premi sebanyak Rp5,6 triliun sampai dengan semester I/2024.

Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy), yakni Rp3,64 triliun.

Adapun, premi yang paling mendominasi adalah properti Rp2,7 triliun.

Kedua, asuransi kendaraan bermotor, serta ketiga adalah asuransi kesehatan yang preminya mencapai Rp639 miliar.

Untuk tahun ini, Asuransi Sinar Mas menargetkan premi sekitar Rp9,7 triliun yang mana sedikit meningkat dibandingkan yakni Rp9,54 triliun pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) bergerak di zona merah jelang penyampaian secara resmi laporan keuangan BCA semester I/2024 pada Rabu (24/7/2024) sore nanti.

Pada sesi I perdagangan hari ini, (24/7/2024) harga saham BBCA turun 0,49% di level Rp10.125. Adapun, dengan patokan harga ini, maka secara tahunan saham BBCA tercatat naik 11,88% Harga saham BBCA pun naik 6,58% jika ditarik dari awal Juni 2024.

Sementara itu, jika ditilik sejak awal tahun atau secara year to date (ytd), harga saham BBCA masih tercatat naik 7,71%. Bahkan, jika menilik pergerakan lima tahun terakhir, BBCA masih mencatatkan kenaikan 84,09%.

Senior Investment Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan kenaikan harga saham BBCA sudah ter-price in dari dinamika jelang perilisikan kinerja laporan keuangan yang diproyeksikan in line sesuai dengan prediksi pasar.

“Menurut saya, BBCA masih bagus secara performa kinerja pertumbuhan kredit, karena bisa dobel digit di boost oleh kredit korporasi. Kemudian, BCA juga diprediksi mampu menekan kenaikan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL),” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Nafan juga mengatakan secara primary tren, saham BBCA sendiri dalam kategori bullish.

Sebelumnya, dia menyebut bahwa harga saham yang terkoreksi pada big bank, termasuk BBCA adalah suatu yang wajar. Apabila dicermati secara teknikal, saham-saham tersebut berada dalam kondisi overbought pada daily chart.

Saat ini, dirinya merekomendasikan beli untuk BBCA dengan target harga Rp10.400 hingga Rp11.800.

Berdasarkan catatan Bisnis, BCA menyampaikan kinerja kredit bank only tumbuh 15,4% pada kuartal II/2024 seiring dengan ekonomi yang membaik.

Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim mengatakan secara umum kondisi bank di Tanah Air relatif bagus dan stabil, tercermin dari indikator pertumbuhan sampai kuartal I/2024 yang berada pada level 12%. Bahkan, pemulihan ekonomi usai Covid-19 terbilang cepat dibanding yang diekspektasikan.

“Kredit di kisaran 15% lebih, kalau bank alone 15,4%. Biasanya [kredit] konsolidasi lebih tinggi,” ujarnya beberapa waktu lalu, (3/7/2024).

Saat itu dalam paparannya, Vera juga mengungkapkan adanya anomali atau hal yang tidak biasa terjadi pada permintaan kredit pada kuartal I/2024, di mana kredit tumbuh 17,1% didukung kredit korporasi.

“Sebenarnya pipeline sudah ada pada kuartal IV/2024, kebetulan tahun ini tahun Pemilu pada Februari, jadi begitu ada wait and see sedikit, begitu pemilu sudah selesai dan ada quick count, sebelum selesai kuartal I/2024, pipeline itu sudah terealisasi,” katanya.

Lebih lanjut, Vera juga sempat menyampaikan bahwa selain fokus pada pertumbuhan kredit, menjaga kualitas kredit juga menjadi hal yang penting bagi bank.

Menurutnya, pemberikan kredit oleh bank adalah suatu yang mudah, akan tetapi memastikan kredit dibayar tepat waktu dan jumlah benar itu butuh upaya besar dan perlu kejelian bank menilai hal tersebut.

“Prudential banking [asas kehati-hatian] adalah suatu yang tidak bisa dikompromi,” kata Vera.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) buka suara atas desakan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) yang meminta PT Bank Commonwealth tidak mencampur dana pensiun dengan uang pesangon pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keluhan tersebut karena pencampuran dana pensiun dengan dana pesangon dianggap bisa memangkas besaran pesangon yang diterima pekerja terdampak PHK.

Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarifudin Yunus mengatakan perlu ada edukasi kepada pemberi kerja dan pekerja terkait dana pensiun ini atau DPLK ini.

"Secara regulasi, memang iuran DPLK dari pemberi kerja dapat dikompensasikan sebagai uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan yang ada di PP 35/2021, sebelumnya di UU 13/2003 pun begitu," kata Syarifudin kepada Bisnis, Selasa (24/07/2024).

Dijelaskan dalam Pasal 58 ayat 1 PP 35/2021, pengusaha yang mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat PHK.

Dalam Pasal 58 ayat 2 ditambahkan, jika perhitungan manfaat dari program pensiun lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

Kemudian di Pasal 58 ayat 3 disebutkan, pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 58 ayat 1 tersebut diatur di dalam Peraturan Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Syarifudin mengatakan pemberi kerja yang sudah mendanakan melalui DPLK akan lebih baik, karena hal itu bisa memastikan ketersediaan dana dari pemberi kerja.

"Kalau di DPLK kan pasti ada karena terpisah dari aset pemberi kerja. Terkait besaran uang pesangon sudah diatur di PP 35/2021, sudah ada aturannya sesuai masa kerja karyawan," kata dia.

Syarifudin juga menegaskan bahwa setiap pemberi kerja atau pengusaha pasti tahu kewajiban atas uang pesangon terhadap pekerjanya.

Karena itu, lanjutnya, didanakan melalui DPLK. Ini agar suatu saat diperlukan, dananya sudah tersedia dan hak karyawan tetap dibayarkan sesuai regulasi yang berlaku.

"Jadi, edukasi dan pemahaman tentang DPLK memang harus disosialisasikan ke pemberi kerja dan pekerja. Kewajiban uang pesangon atau uang pensiun lebih baik didanakan pemberi kerja sejak dini ke DPLK, karena cepat atau lambat pasti harus dibayarkan," tandasnya.

Saat ini ribuan pekerja Bank Commonwealth dikabarkan terancam mengalami PHK usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengakuisisi 99% sahamnya.

Ada desakan dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) agar PT Bank Commonwealth untuk tidak mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon.

“Sekarang ini uang DPLK itu mau dijadikan bagian dari pesangon. Artinya apa? Pesangonnya makin turun karena sudah dikurangi dengan DPLK. Itu yang kami anggap kekeliruan,” kata Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Dia menilai semestinya kebijakan DPLK dapat menjadi bagian dari pensiun baru, sehingga uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi, yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” jelasnya.