Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan mayoritas rekening simpanan masyarakat di perbankan mamiliki saldo di bawah Rp100 juta. Hal ini tecermin dari data Distribusi Rekening Simpanan LPS per September 2024.

Tercatat, jumlah rekening dengan tiering atau saldo di bawah Rp100 juta berjumlah 568,31 juta. Angka ini mendapatkan porsi 98,8% dari total jumlah rekening sebanyak 593,3 juta. Bila dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu jumlah ini meningkat 10,9%, sebagai perbandingan rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta hanya mencapai 528,48 juta.

Sementara itu, jumlah rekening paling sedikit adalah nominal simpanan di atas Rp5 miliar yang tercatat hanya mencapai 143.337 rekening. Capaian ini tumbuh 7,4% yoy, sedangkan secara year to date tumbuh 4,4%.

Meskipun menjadi minoritas, namun simpanan dengan nilai di atas Rp5 miliar mendominasi kepemilikan uang di Indonesia dengan total mencapai Rp4.699,44 triliun, atau 53,6% dari total simpanan nasional.

Berdasarkan jeninya, total rekening di perbankan Indonesia mencakup tabungan sebanyak 582,04 juta rekening (98,1%), giro sebanyak 5,69 juta rekening dan deposito sebanyak 5,54 juta rekening.

LPS juga mencatat masyarakat Indonesia juga lebih banyak membuka rekening di bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Jumlah rekening di bank konvensional tercatat sebanyak 533,06 juta atau 89,8% dari total jumlah rekening. Sementara, di bank syariah terdapat sebanyak 60,24 juta rekening atau 10,2% dari total rekening di perbankan.

Adapun, rekening simpanan masyarakat paling banyak dibuka di bank Pemerintah dengan jumlah rekening 336,77 juta atau 56,8%. Lalu, di bank swasta nasional sebanyak 206,86 juta rekening, diikuti BPD sebanyak 46,51 juta rekening, bank campuran sebanyak 2,9 juta rekening, dan bank asing sebanyak 210.272 rekening.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan multifinance PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. atau Adira Finance (ADMF) memberikan pandangannya terkait dengan keputusan Bank Indonesia (BI) dalam memperpanjang kebijakan intensif uang muka atau down payment(DP) 0% untuk kredit kendaraan hingga Desember 2025.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani mengatakan untuk insentif DP 0% bukan hal baru di industri multifinance, di mana aturan 0% tersebut telah berjalan di multifinance sejak beberapa tahun lalu tergantung dari tingkat nonperforming loan (NPL) perusahaan pembiayaan.

“Insentif DP dari BI lebih diaplikasikan untuk industri perbankan. Saat ini Adira Finance juga telah menerapkan insentif DP 0% dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan profil nasabah,” kata Gani saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Selain menerapkan insentif DP 0%, Gani bilang, Adira Finance terus menerapkan berbagai inisiatif strategi untuk terus mendorong kinerja bisnis di tengah tantangan yang terjadi di industri otomotif serta makro ekonomi seperti dengan melakukan ekspansi bisnis secara selektif ke daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi.

Selain itu, perusahaan juga terus mengembangkan bisnis non-otomotif seperti produk multiguna dan memperkuat kolaborasi dengan grup untuk meningkatkan customer base.

“Serta terus meningkatkan customer retention melalui penawaran yang lebih baik serta perbaikan proses, seiring dengan inisiatif untuk memperbaiki struktur biaya agar lebih bersaing dengan melakukan proses digitalisasi,” kata Gani.

Hingga September 2024, penyaluran pembiayaan baru Adira Finance tercatat mencapai sebesar Rp27,8 triliun, di mana 76% merupakan pembiayaan otomotif dan sisanya dari pembiayaan nonotomotif.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno menjelaskan bagaimana cara menilai ketahanan kelolaan dana sebuah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk skema Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Budi menjelaskan untuk DPPK Program Pensiun Manfaat Pasti atau PPMP indikasi ketahanan kelolaan dananya adalah dapat dilihat dari Rasio Kecukupan Dana (RKD). Semakin tinggi rasio, akan menunjukkan semakin tinggi kualitas pendanaan yang dilakukan oleh dana pensiun.

Sementara itu, ketahanan Dapen PPIP dapat diukur melalui kinerja portofolio investasi dan pengelolaan risiko.

"Sebagai PPIP, fokus utama lebih pada pertumbuhan aset dan hasil investasi untuk setiap peserta, di mana risiko investasi ditanggung oleh peserta, bukan oleh pendiri," kata Budi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Merujuk data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total investasi yang dilakukan DPPK PPMP per Agustus 2024 ini menunjukkan pertumbuhan baik secara year-on-year (yoy) maupun month-to-month (mtm). Nilainya adalah sebesar Rp47,47 triliun, naik 5,9% yoy atau tumbuh 0,8% mtm.

Sejalan dengan pertumbuhan investasi yang dilakukan, nilai aset neto DPPK PPIP per Agustus 2024 juga naik 6,1% yoy atau 1,1% mtm menjadi Rp48,35 triliun.

"Sejauh ini, berdasarkan data dari OJK, Dapen PPIP mampu menjaga pertumbuhan aset dengan melakukan investasi yang terdiversifikasi, seperti di instrumen obligasi pemerintah, deposito, dan ekuitas, yang diatur sesuai dengan kebijakan investasi yang dapat memberikan hasil yang stabil dan menguntungkan," jelasnya.

Untuk menjaga dana kelolaan para peserta tetap aman dan sehat, Budi mengatakan Dapen pengelola PPIP terus beradaptasi dengan instrumen investasi yang dapat memberikan imbal hasil lebih baik tanpa meningkatkan risiko signifikan.

"Dengan tidak terpapar risiko besar dari instrumen berisiko tinggi, Dapen PPIP dapat menjaga stabilitas dana kelolaan peserta dalam jangka panjang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) membukukan laba bersih Rp92,75 miliar pada September 2024 alias kuartal III/2024.

Berdasarkan publikasi di Harian Bisnis Indonesia pada Kamis (24/10/2024), Bank Lampung membukukan peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) menjadi Rp399,86 miliar pada kuartal III/2024, tumbuh dari Rp397,15 miliar pada kuartal III/2023.

Selanjutnya, margin bunga bersih (net interest margin/NIM) tercatat sebesar 5,3% per September 2024.

Bank Lampung juga membukukan pendapatan berbasis komisi dan provisi (fee based income) yang naik pesat mencapai Rp86,96 miliar, tumbuh 83,45% yoy dari sebelumnya Rp47,4 miliar.

Selain itu, laba Bank Lampung juga ditopang oleh pendapatan lainnya yang naik cukup signifikan hingga 30,71% yoy menjadi Rp54,76 miliar per September 2024 dari sebelumnya Rp41,89 miliar per September 2023.

Sementara, dari sisi intermediasi, Bank Lampung telah menyaluran kredit Rp7,25 triliun pada kuartal III/2024, tumbuh 9,57% yoy dibanding sebelumnya Rp6,62 triliun. Kenaikan kredit ini pun mengerek capaian aset yang tumbuh 8,72% yoy menjadi Rp11,09 triliun dari sebelumnya Rp10,2 triliun.

Dari segi kualitas aset rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross berada di level 2,4% dari sebelumnya 2,32%. NPL net pun mengalami perbaikan ke level 1,52% dari sebelumnya 1,61%.

Dari sisi pendanaan, Bank Lampung telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp9,18 triliun, naik 10,84% yoy dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp8,28 triliun pada kuartal III/2024.

Terakhir, dana murah atau current account saving account (CASA) Bank Lampung tumbuh 13,93% yoy menjadi Rp4,7 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp4,12 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menangkap peluang pertumbuhan asuransi umum di tengah pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa lini bisnis asuransi umum yang dinilai potensial antara lain asuransi pengangkutan/cargo, asuransi pertanian, asuransi properti, asuransi kredit, hingga asuransi kesehatan.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo Diwe Novara mengatakan potensi pertumbuhan industri asuransi dalam berbagai sektor tersebut sangat besar.

“Terutama jika program-program pemerintah berhasil berjalan sesuai rencana,” kata Diwe kepada Bisnis, pada Rabu (23/10/2024).

Secara terperinci, Diwe menjelaskan asuransi pengangkutan dibutuhkan untuk distribusi bahan makanan (beras dan lauk pauk) dan makanan jadi yang ditujukan ke kurang lebih 80 Juta penduduk yang akan diberikan makanan gratis, mulai dari pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan ibu hamil di seluruh wilayah indonesia.

Lalu asuransi atas komoditi pertanian seperti padi dan jagung yang memberikan perlindungan bagi petani dalam program lumbung pangan dengan risiko terkait gagal panen, perubahan cuaca, atau serangan hama.

Sementara asuransi properti dan kredit berpotensi untuk mengakomodasi program tiga juta rumah. Asuransi tersebut melindungi pemilik rumah dari risiko kerusakan properti atau kegagalan kredit.

Selanjutnya, asuransi kesehatan yang lebih terjangkau untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan dan pembangunan rumah sakit, mencakup pemeriksaan, perawatan, hingga perlindungan terhadap penyakit kritis.

Diwe mengatakan untuk memastikan pertumbuhan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, keterlibatan pemerintah dalam memberikan regulasi dan insentif untuk mendorong sektor asuransi. Kedua, kesiapan industri asuransi untuk mengadopsi teknologi dan inovasi, seperti digitalisasi proses klaim dan underwriting, yang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas masyarakat atas produk asuransi.

Ketiga, peningkatan literasi asuransi dikalangan masyarakat, yang akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan permintaan terhadap berbagai produk asuransi.

“Sehingga diharapkan, program-program unggulan pemerintahan baru menawarkan peluang yang besar bagi industri asuransi untuk berkembang,” kata Diwe.

Diwe memastikan Jasindo optimistis dan mendukung program-program pemerintahan baru tersebut. Terlebih banyak program yang akan menstimulus sumber premi yang antara lain berasal dari proyek infrastruktur, pencetakan sawah baru dan distribusi barang terkait program makan siang gratis.

Selain itu, dia menyebut beberapa program-program unggulan pemerintah sudah sejalan dengan strategi perusahaan yang sudah dijalankan pada 2024 ataupun pada 2025 misalnya peningkatan premi dari Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

“Ini tentunya sangat berhubungan dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk menciptakan swasembada padi dalam waktu empat tahun,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan multifinance PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) atau WOM Finance mengungkapkan langkah Bank Indonesia (BI) dalam memperpanjang kebijakan insentif uang muka atau down payment (DP) 0% merupakan hal positif.

WOM Finance melihat kebijakan perpanjangan insentif uang muka 0% ini merupakan langkah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengatakan dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mencapai tujuan bisnisnya.

“Namun, pemerintah dan pelaku industri perlu terus memantau perkembangan situasi dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan ini,” kata Cincin saat dihubungi Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, Cincin mengungkapkan bahwa keputusan akhir mengenai penerapan kebijakan uang muka 0% di WOM Finance akan sangat bergantung pada pertimbangan bisnis yang komprehensif.

“Meskipun kebijakan ini memiliki potensi yang sangat baik untuk meningkatkan penjualan, perusahaan harus tetap berhati-hati dalam mengelola risiko,” kata Cincin.

Cincin mengakui sebagai perusahaan pembiayaan, WOM Finance tentu memiliki tantangan untuk meningkatkan permintaan kredit sambil tetap menjaga kualitas portofolio kredit agar angka kredit bermasalah (NPL) tetap rendah. Dengan demikian, lanjut dia, penting untuk diingat bahwa strategi yang efektif akan bergantung pada kondisi pasar, profil perusahaan, dan preferensi konsumen.

“WOM Finance perlu terus berinovasi dan adaptif untuk tetap kompetitif di industri pembiayaan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan tren industri otomotif,” kata Cincin.

Adapun, kinerja kredit pembiayaan hingga kuartal III/2024 tercatat sebesar Rp 4,1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,38% atau 59,5 poin ke level Rp15.626 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu (23/10/2024).

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan bahwa pelemahan rupiah tersebut terjadi bersamaan dengan pelemahan mata uang regional, seiring dengan dolar AS yang menguat.

Menurutnya, fluktuasi pasar masih akan terus berlanjut yang disebabkan oleh faktor eksternal, di mana pasar memperkirakan sekitar 90% kemungkinan bahwa The Fed akan memilih penurunan suku bunga yang lebih moderat sebesar 25 basis poin (bps) pada November 2024, setelah memangkas 50 bps pada September.

“Kepastian waktu pemangkasan suku bunga The Fed akan menentukan kondisi pasar keuangan dan volatilitas rupiah ke depannya,” katanya, Rabu (23/10/2024).

Bisnis mencatat, indeks dolar AS (DXY) mengalami penguatan 0,26% ke level 104,35. Andry menjelaskan, investor terus menarik kembali pertaruhannya terhadap penurunan suku bunga The Fed yang agresif, sambil bersiap untuk pemilihan presiden AS mendatang.

Dari sisi politik, ada kekhawatiran terkait potensi terpilihnya kembali Donald Trump, termasuk kekhawatiran tentang meningkatnya defisit fiskal dan inflasi, yang dapat berdampak negatif pada obligasi negara.

Dengan kondisi global tersebut, Andry memperkirakan bahwa ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dapat berlanjut pada tahun ini.

Pasalnya, kondisi ekonomi global, ekspektasi inflasi, stabilitas rupiah, dan sasaran kebijakan moneter menjadi faktor penentu utama yang dapat mendorong Bank Sentral untuk melakukan penurunan suku bunga.

Di sisi lain, untuk memitigasi volatilitas eksternal, BI dinilai akan melanjutkan strategi triple intervensi dan optimalisasi lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan menyerap aliran modal.

“Dengan asumsi bahwa kebijakan The Fed akan menurunkan Fed Funds Rate menjadi 4,5%, BI Rate menjadi 5,75%,” kata Andry.

Dia juga memperkirakan nilai tukar rupiah dapat mencapai kisaran Rp15.400-Rp15.700 per dolar AS dan imbal hasil obligasi domestik pada kisaran 6,4% - 6,6% pada akhir 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- OJK resmi mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya (Investree) pada Senin (22/10). Langkah otoritas itu membuat para investor atau lender Investree berharap uangnya bisa kembali.

Christoper Purba Girsang, salah satu lenderPeer-to-Peer (P2P) lendingInvestree, berharap OJK dapat menyelesaikan kasus Investree ini dan mengungkap apakah ada pelanggaran yang berkaitan dengan kewenangan direksi Investree yang melakukan fraud atau kecurangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (24/10/2024) ke level Rp15.635 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,05% atau 8,5 poin ke level Rp15.635 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun 0,02% ke level 104,41.

Berbeda dengan rupiah, sejumlah mata uang Asia lainnya mengalami penguatan. Yen Jepang misalnya menguat 0,07%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, dolar Singapura menguat 0,09%, dolar Taiwan menguat 0,06%, won Korea Selatan menguat 0,02%, dan yuan China menguat 0,13%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pada perdagangan hari ini, Kamis (24/10/2024), mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp15.610 - Rp15.720.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah. Dari luar negeri, imbal hasil AS yang lebih tinggi, arus masuk aset safe haven di tengah ketegangan geopolitik, dan ekonomi AS yang relatif tangguh memengaruhi pasar. Namun, faktor-faktor ini diperkirakan akan segera berakhir, sehingga menghambat pergerakan dolar AS.

Tanda-tanda ketahanan terkini dalam ekonomi AS memang memicu peningkatan taruhan bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya sebesar 25 basis poin pada November 2024. Proyeksi nilai penurunan suku bunga itu lebih kecil dibandingkan pemangkasan 50 basis poin pada September 2024.

Dari dalam negeri, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,1% pada 2029. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 diperkirakan tetap 5% atau stagnan dibandingkan tahun lalu.

Proyeksi IMF itu seolah menunjukkan bahwa ambisi Prabowo untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% masih cenderung sulit tercapai.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI dan BNI hari ini, Kamis (24/10/2024)?

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.44 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.580 dan harga jual sebesar Rp15.600 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.475 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.775 per dolar AS.

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.31 WIB masing-masing sebesar Rp15.587 dan Rp15.612 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.545 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.745 per dolar AS.

• Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.587 dan Rp15.607.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.480 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.780 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) buka suara mengenai dampak penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate terhadap suku bunga kredit.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mulanya membandingkan kondisi penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed dengan kondisi di Indonesia.

Dia menjelaskan, kendati terdapat pemangkasan Fed Fund Rate, hal tersebut tak berdampak signifikan terhadap pasartreasury billsatau surat utang di negeri Paman Sam.

“Ternyata treasury bills ituslightlynaik. Jadi bunga acuan turun, tapitreasury billsnaik. Karena treasury bills di Amerika juga dibutuhkan untuk memenuhi APBN mereka,” katanya dalam konferensi pers Paparan Kinerja BCA Kuartal IIII/2024 secara virtual, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, pola yang sama juga terjadi di Tanah Air, dalam hal ini pasar Surat Berharga Negara (SBN). Kendati BI Rate telah dipangkas sebesar 25 basis poin (bps) beberapa waktu lalu, tak ada indikasi penurunan serupa dari semua jangka waktu imbal hasil aliasyieldSBN.

“Faktanya [SBN] tidak turun, bahkan naik sedikit. Nah, kita lihat di sini satu anomali,” sambungnya.

Menurutnya, penurunan suku bunga di BCA tidak 100% disebabkan oleh penurunan suku bunga, terlebih dengan kondisi likuiditas yang dinilai berkecukupan. Rasioloan to deposit(LDR) BCA masih berada pada angka 75%, jauh dengan angka industri perbankan pada rentang 85% hingga 90%.

“Jadi intinya kita akan melihat, pertama acuannya adalah berapayieldSBN, kedua juga daricost of fundkita. Karena pengaruh penurunan bunga [acuan] itu tidak serta-merta langsung,” tuturnya.

Sebelumnya, BI mencatat pada September 2024, suku bunga kredit dan suku bunga deposito atau simpanan meningkat.

Pada bulan yang sama, BI memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 September 2024.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar, rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada September 2024 sebesar 9,24% meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 9,21%.

“Sementara itu, suku bunga simpanan berjangka meningkat pada tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 24 bulan masing-masing sebesar 4,77%, 5,52%, 5,55% dan 4,34% pada September 2024,” tulis BI pada Selasa (22/10/2024).

Adapun, bunga deposito per September 2024 ini lebih tinggi dibandingkan bunga pada periode Agustus 2024 yang masing-masing tercatat sebesar 4,76%, 5,47% 5,46%, dan 4,29%.

Pada sisi lain, suku bunga simpanan tenor 12 bulan pada September 2024 sebesar 5,89%, menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 5,93%.

Bisnis.com, JAKARTA - Penetrasi industri penjaminan di Indonesia masih minor, kalah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia.

OJK mencatat penetrasi penjaminan di Indonesia per 2023 masih berada pada level 2,60%, tertinggal dari beberapa negara maju seperti Korea Selatan yang mencapai 7,40%, Jepang 7,30%, Taiwan dan Spanyol 6,70%, bahkan Malaysia yang sebesar 5,05%.

Saat ini terdapat 23 perusahaan penjaminan yang terdaftar OJK per Agustus 2024. Apabila dilihat dari besaran ekuitasnya, industri ini didominasi oleh satu perusahaan penjaminan BUMN, yakni PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan 18 perusahaan penjaminan BUMD, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Badan usaha milik negara dan milik daerah ini akan bahu-membahu membantu mengejar target pemerintah mencapai penetrasi penjaminan ke level 3,5% pada 2028 dan portofolio penjaminan untuk segmen UMKMK sebesar 90%.

Aribowo, Sekretaris Perusahaan Jamkrindo, mengatakan strategi yang dilakukan Jamkrindo untuk meningkatkan penetrasi penjaminan melalui perluasan pasar adalah dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan ekosistem di BUMN dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan pasar.

"Kami juga mengembangkan produk penjaminan yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, termasuk skema yang lebih fleksibel dan terjangkau. Berikutnya, implementasi strategi cross-selling dan upselling pada pengguna produk penjaminan melalui kemitraan," kata Aribowo kepada Bisnis, Rabu (23/10/2023).

Selain itu, Jamkrindo juga melakukan investasi dalam teknologi untuk dapat meningkatkan proses manajemen risiko dan layanan pelanggan melalui digitalisasi.

Hal tersebut dibarengi dengan upaya membangun sistem informasi yang baik untuk dapat mengumpulkan dan menganalisis data UMKM sehingga dapat memudahkan dalam penilaian risiko dan pengambilan keputusan.

"Kami juga melakukan intensifikasi literasi dan edukasi ke UMKM dengan bekerja sama dengan dinas maupun kementerian yang membidangi UMKM, serta memaksimalkan jangkauan layanan PT Jamkrindo yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) yang juga merupakan Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta Agus Supridadi mengatakan pemerintah perlu mendorong berdirinya Jamkrida-Jamkrida di seluruh provinsi Indonesia untuk mengejar target pada 2028 tersebut.

"Target 3,5% di tahun 2028 dan portofolio 90%, anggota asosiasi penjaminan bisa mencapainya dengan strategi peningkatan kerja sama lembaga keuangan bank maupun nonbank, intensifikasi literasi dan edukasi ke UMKM dengan bekerja sama dengan dinas atau kementerian yang membidangi UMKM," kata Agus.

Selain itu, Agus juga berharap adanya dukungan pemerintah berupa pendirian perusahaan penjaminan ulang yang kuat. Diketahui, saat ini pasar industri penjaminan dan asuransi umum saling beririsan.

OJK sebagai regulator sedang menyusun skema yang mengatur pasar dari dua industri ini lebih ideal. Agus berharap akan ada regulasi yang jelas yang mengatur pemisahan produk asuransi dan penjaminan.

"Selain itu kami juga butuh penguatan penyertaan modal di seluruh Jamkrida sehingga modal disetor perusahaan penjaminan tidak tergerus terutama untuk penjaminan kredit program pemerintah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) mengumumkan tambahan modal dari 5 pemerintah kabupaten.

Dalam pengumuman di Bisnis Indonesia hari ini, Kamis (24/10/2024), direksi Bank Jambi mengungkap tambahan modal itu seluruhnya berupa tanah dan bangunan yang sudah digunakan oleh perusahaan.

"Pihak yang berkeberatan atas rencana
pengalihan aset yang dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada Bank Jambi," tulis perusahaan dalam pengumumannya.

Dijelaskan juga, tambahan modal dari lima pemda itu terdiri dari tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa sebidang tanah dengan luas 932 M2 yang menjadi lokasi Bank Jambi Kantor Cabang Kuala Tungkal dan sebidang tanah dengan luas 996 M2 yang digunakan sebagai Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tebing Tinggi.

Selanjutnya, Pemda Kabupaten Bungo melakukan injeksi sebidang tanah dan bangunan seluas 940 M2 dan 954 M2 yang digunakan sebagai Kantor Cabang Bungo.

Injeksi modal juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo berupa tanah seluas 560 M2 dan bangunan seluas 140 M2 yang digunakan sebagai bekas Aula Kantor UPTD Tebo Ulu.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga melakukan injeksi berupa sebidang tanah dengan luas 3.597 M2 merupakan lokasi Bank Jambi Kantor Cabang Sarolangun.

Penambahan modal berikutnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Batanghari berupa sebidang tanah dengan luas 750 M2 dan bangunan seluas 165 M2 yang menjadi lokasi Bank Jambi Kantor
Cabang Pemayung.

"Pengalihan aset tersebut dijadikan sebagai Penyertaan Modal Saham Pemerintah Kabupaten Batanghari," tulis perusahaan dalam pengumumannya.