Bisnis, BANGKOK — Kasikornbank (KBank), pemegang saham pengendali di Bank Maspion, tengah mempersiapkan strategi rebranding yang akan mengubah wajah bank tersebut di pasar Indonesia.

Rebranding ini dianggap penting mengingat adanya kebingungan di kalangan masyarakat mengenai identitas Bank Maspion yang sering disamakan dengan merek elektronik ternama Maspion.

Langkah ini diharapkan dapat membantu Bank Maspion membangun identitas yang lebih kuat sebagai salah satu pemain utama di industri perbankan nasional.

Chat Luangarpra, Wakil Presiden Eksekutif KBank dan Komisaris Utama Bank Maspion, mengakui bahwa rebranding adalah bagian penting dari strategi jangka panjang KBank untuk menjadikan Bank Maspion sebagai salah satu dari 15 bank terbesar di Indonesia pada tahun 2027.

“Saat ini, kami sedang menyusun rencana final untuk rebranding Bank Maspion. Kami ingin memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan hati-hati dan strategis agar dapat membangun brand yang lebih kuat dan dikenal luas,” ujar Chat di Bangkok, Kamis (24/10/2024).

Sejak KBank meningkatkan kepemilikannya di Bank Maspion, tantangan persepsi pasar telah menjadi salah satu isu utama yang perlu diatasi.

Masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar, masih sering mengasosiasikan nama "Maspion" dengan perusahaan elektronik terkemuka di Indonesia, yaitu Maspion Group. Hal ini menimbulkan kebingungan terkait dengan identitas Bank Maspion sebagai lembaga keuangan.

“Nama Bank Maspion memiliki sejarah panjang dan sangat identik dengan produk elektronik di Indonesia. Kami ingin mengubah persepsi ini dan menekankan bahwa Bank Maspion adalah institusi perbankan yang kuat, inovatif, dan siap bertransformasi menjadi salah satu pemain utama di pasar,” tambah Chat.

Strategi Rebranding

Chat juga menjelaskan bahwa rebranding Bank Maspion bukan sekadar perubahan nama atau logo, melainkan bagian dari transformasi besar yang melibatkan peningkatan layanan digital, investasi dalam infrastruktur teknologi, dan perluasan layanan perbankan.

Ia menyebut bahwa proses ini membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Sebelumnya, pesaingnya di Indonesia yakni Bangkok Bank baru saja melakukan rebranding terhadap bank yang mereka kendalikan, yakni PT Bank Permata Tbk. (BNLI). Bangkok Bank memilih mempertahankan nama Bank Permata, tetapi mengubah logonya menjadi sama seperti logo Bangkok Bank.

“Kami akan melakukan rebranding dengan sangat hati-hati. Bahkan bank-bank besar di Indonesia, seperti Permata, telah melakukan rebranding tetapi tetap mempertahankan nama yang kuat. Strategi ini akan kami sesuaikan dengan situasi di Bank Maspion, agar kami dapat memperkuat identitas bank tanpa kehilangan jejak sejarahnya,” kata Chat.

Sebagai bagian dari rebranding, Bank Maspion juga akan memanfaatkan dukungan teknologi dan pengalaman KBank di Thailand, khususnya dalam hal digital banking.

Dengan dukungan dari induk perusahaan, Bank Maspion diharapkan mampu memanfaatkan teknologi canggih untuk memperkuat posisinya di Indonesia, terutama di segmen UKM dan ritel.

“Kami ingin Bank Maspion dikenal sebagai bank yang mengedepankan inovasi teknologi dan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya. Dengan bantuan dari KBank, kami yakin dapat menciptakan layanan perbankan yang lebih modern, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia,” ungkap Chat.

Sementara detail rencana rebranding belum sepenuhnya diungkap, Chat memastikan bahwa dalam waktu dekat, publik akan melihat perubahan signifikan pada identitas Bank Maspion.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bank dan memperkuat hubungan dengan nasabah lokal.

“Kami sedang berada di tahap akhir dari perencanaan. Begitu semua siap, kami akan segera meluncurkan rebranding Bank Maspion dengan strategi yang matang. Harapannya, langkah ini tidak hanya mengubah persepsi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi kami di industri perbankan Indonesia,” tutupnya.

Dengan strategi rebranding ini, Bank Maspion dan KBank optimistis bahwa mereka akan mampu menembus persaingan di pasar Indonesia dan mencapai target ambisius mereka dalam beberapa tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ebi Sulastri, seorang pelaku UMKM dari komunitas pengusaha Ikan Asap dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan berhasil memikat selera dengan cita rasa autentik dari pesisir. Proses pengasapan tradisional yang diwariskan turun-temurun, menjadikan ikan ini bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga warisan budaya yang sarat makna.

Didirikan sejak 1999, usaha ikan asapnya kini dikenal luas, bahkan hingga ke mancanegara. Ebi mengenang awal usahanya yang penuh tantangan bersama komunitas ikan asap lainnya, terutama dalam hal pengenalan produk. Pada mulanya, ia dan komunitas ikan asap lainnya mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut, melalui keluarga dan kerabat. Namun, dengan perkembangan teknologi dan kemajuan dunia modern, ia mulai memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif. Berkat inovasi ini, produknya semakin dikenal luas dan diminati.

Ebi mengungkapkan bahwa keunggulan produk ikan asap milikinya dan komunitas ikan asap lainnya adalah selalu menekankan kualitas dan kuantitas produknya, dengan memastikan bahan baku yang digunakan selalu segar, langsung diambil dari nelayan, bukan dari pelelangan. Selain itu, proses pengasapan ikan yang memakan waktu kurang lebih 3 jam juga menjadi salah satu kunci kualitas produknya.

“Momen yang paling menantang itu pada saat banyaknya orderan, terus proses pengiriman, itu juga yang menjadi kendala karena produk kami ini kan rentan sekali, yang namanya ikan ya pasti rentan. Jadi itu salah satu strategi kami bagaimana cara bekerjasama dengan pihak pengiriman, dengan dinas perikanan juga,” katanya.

Menjadi nasabah BRI sejak tahun 2009, Ebi bersama komunitas ikan asap Bulukumba merasakan banyak manfaat dari pemberdayaan yang dilakukan BRI. BRI telah menjadi mitra yang penting dalam mendukung komunitas ikan asap Bulukumba, terutama dalam hal penyediaan modal usaha.

Menurutnya, BRI selalu memberikan kemudahan mendapatkan modal usaha dan pelatihan untuk komunitas UMKM ikan asap Bulukumba, tanpa dipersulit. Hal ini sangat membantu dalam mengembangkan usahanya dan menjaga kualitas produk.

“Saat kita sudah menjadi mitra, tidak ada lagi istilah dipersulit. Semua dipermudah, terutama dalam peminjaman modal usaha," ungkap Ibu Ebi dengan penuh rasa syukur. Tidak hanya itu, BRI juga memberikan pelatihan yang membantu Ibu Ebi dalam memasarkan produknya di era digital. Dengan bimbingan BRI, ia mulai memanfaatkan media sosial bersama dengan komunitas ikan asap Bulukumba sebagai alat pemasaran utama, menjadikan produknya lebih dikenal hingga ke luar negeri.

Ebi berharap kemitraannya dengan BRI akan terus berlanjut dan semakin memperkuat usahanya. Dengan dukungan yang terus diberikan oleh BRI, ia optimis usahanya akan terus berkembang dan semakin dikenal, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional.

Dalam menghadapi tantangan di masa depan, Ebi tetap berpegang teguh pada kualitas produk dan pelayanan yang memuaskan konsumennya. Dengan dedikasi dan kerja keras, ia yakin usaha ikan asap Bulukumba bersama dengan komunitasnya akan terus tumbuh dan memberikan inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya di Indonesia.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Bisnis Mikro Supari menjelaskan bahwa BRI akan terus menjalankan berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas. "Melalui berbagai program pemberdayaan yang terintegrasi, BRI berupaya memberikan one stop solution kepada pelaku usaha mikro, tidak hanya bidang keuangan, tetapi juga non keuangan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menjalin sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan kebutuhan layanan perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Sinergi Peningkatan Kualitas Layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Kerjasama Antara Mitra Perbankan.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto, dan Direktur Kepatuhan & Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, serta Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro.

Kolaborasi pada ekosistem BPJS Kesehatan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) melalui skema Supply Infrastructure Financing (SIF).

Melalui kerjasama ini, BRI berkomitmen menyediakan pilihan fasilitas pembiayaan yang mudah dijangkau oleh seluruh fasilitas kesehatan yang tujuannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan bahwa kolaborasi ini juga merupakan bentuk nyata dukungan BRI terhadap peningkatan mutu pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

“Sinergi ini merupakan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam meningkatan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menghadirkan Supply Infrastructure Financing, kami berupaya memberikan solusi pembiayaan yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Dengan demikian, diharapkan kedepannya fasilitas kesehatan dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh Masyarakat peserta JKN-KIS.

Selain SIF, ruang lingkup sinergi BPJS Kesehatan dengan BRI yakni pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, kerja sama layanan perbankan lainnya termasuk kerjasama pengelolaan aset.

BRI akan terus berkomitmen dalam menghadirkan solusi layanan perbankan yang terdepan dan inovatif dalam mendukung transformasi layanan kesehatan di Indonesia, baik melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun penyediaan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan bahwa skema pembiayaan inovatif bagi mitra BPJS Kesehatan berupa SIF yang dapat dimanfaatkan oleh FKTP dan FKRTL kini makin diminati.

“Peningkatan mutu layanan tidak hanya dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS, namun juga untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak perbankan dalam menyediakan kemudahan pembiayaan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP dan FKRTL melalui SIF,” ujar Mundiharno.

Mundiharno juga mengapresiasi BRI terhadap upaya pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembiayaan bagi fasilitas kesehatan.

“Kehadiran skema pembiayaan SIF ini dapat dimanfaatkan FKTP dan FKRTL sebaik-baiknya untuk mendukung operasional, sehingga pelayanan kepada peserta JKN-KIS semakin baik. Ke depan diharapkan makin banyak bank yang dapat meluncurkan layanan SIF, terutama bank-bank di daerah, sehingga FKTP dan FKRTL dapat lebih leluasa dalam memilih kerja sama dengan perbankan,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Harga saham bank jumbo atau kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV kompak menguat dalam sepekan perdagangan atau menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil President Republik Indonesia.

Harga saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 2,73% pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (18/10/2024), ditutup di level Rp5.650. Harga saham BBNI juga menguat 5,12% dalam sepekan.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) juga mencatatkan kenaikan harga saham 0,23% pada perdagangan akhir pekan ini, dan ditutup di level Rp10.750 per saham. Harga saham BBCA pun menguat 3,61% dalam sepekan.

Sedangkan, untuk kinerja harga saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengalami penurunan pada penutupan perdagangan akhir pekan ini sebesar 0,20% ke level Rp4.970. Namun, dalam sepekan, harga saham BBRI menguat 1,43%.

Selain itu, harga saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) juga turun 0,69% ke level Rp7.175 pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Akan tetapi, dalam sepekan, harga saham Bank Mandiri masih terus menguat 3,24%.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan kenaikan market sendiri sempat ditopang oleh faktor dinamika calon menteri, termasuk kabar bahwa Sri Mulyani Indrawati akan kembali menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo-Gibran memberikan efek positif.

Di sisi lain, dirinya menyebut dengan adanya tren penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia tentu ini akan memberikan katalis positif untuk meningkatkan likuiditas dari pergerakan harga saham big four bank ke depan.

“Sementara itu juga, efek penurunan BI Rate akan memberikan katalis positif terhadap potensi industri, sehingga nantinya potensi kinerja pertumbuhan kredit terbuka lebar ke depan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (18/10/2024).

Apalagi, lanjutnya, dengan adanya penurunan BI Rate ke depan akan mempengaruhi kenaikan kinerja net interest margin(NIM) bank.

Adapun, Director PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada menilai pergerakan saham-saham perbankan akan tergantung persepsi pelaku pasar dalam melihat potensi kinerja dari perbankan.

Menurutnya, meski BI Rate turun pada bulan lalu, perbankan pun tidak serta merta hari itu melakukan penyesuaian pada suku bunganya.

“Maka dari itu, pelaku pasar cenderung wait & see dulu terhadap perbankan. Terutama realisasinya terhadap kinerja mereka. Itu lah kenapa pergerakan harga saham perbankan hari ini cukup variatif,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (18/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar asuransi umum yang beririsan dengan industri penjaminan disebut menjadi tantangan bagi pertumbuhan bisnis asuransi. Di sisi lain, pemerintah telah memasang target tinggi penetrasi penjaminan mencapai 3,5% pada 2028 nanti.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan mengatakan industri asuransi saat ini sedang mendalami struktur pasar yang beririsan tersebut.

"Memang harus diakui ada beberapa yang kuenya [pasar] penjaminan dari kita. Begitu sebaliknya, kuenya yang ada di asuransi ada di penjaminan," kata Budi kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Berdasarkan data OJK, dalam periode 2020—2023 pendapatan imbal hasil penjaminan (IJP) tidak mampu mengejar selisih atau gap dengan pendapatan premi asuransi kredit. Misalnya di 2023, premi asuransi kredit sebesar Rp30,76 triliun (80%), dan IJP hanya Rp7,92 triliun (20%).

Budi menjelaskan, output dari kajian pasar tersebut diharapkan lahir regulasi yang mengatur lebih jelas pasar dua industri ini.

Sebagai informasi, sejak terbitnya Undang-Undang Penjaminan perusahaan asuransi umum dianggap tidak lagi dapat memasarkan produk penjaminan atau suretyship. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, lini usaha suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan dan asuransi.

Atas pasar yang masih tumpang tindih ini, OJK berupaya mengembalikan kemurnian industri penjaminan dan industri asuransi sesuai karakteristik masing-masing. Hal itu dilakukan dengan menegaskan bahwa penjaminan untuk diselenggarakan oleh perusahaan penjaminan.

Dengan begitu, untuk segmen non-perusahaan penjaminan seperti perusahaan asuransi umum yang akan menyelenggarakan usaha penjaminan perlu membuat Unit Usaha Penjaminan (UUP), mendirikan anak usaha penjaminan, atau mengalihkan portofolio usaha penjaminannya kepada perusahaan penjaminan.

Budi mengakui bila hal itu diimplementasikan, sedikit banyak akan berpengaruh pada industri asuransi khususnya lini bisnis asuransi kredit.

"Ya lumayan, lumayan. Karena kontribusinya dari lini usaha itu [asuransi kredit] cukup tinggi, besar," kata Budi.

Dalam dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028, OJK menyebut persaingan pasar perusahaan asuransi umum menjadi tantangan utama yang menghambat pertumbuhan industri lembaga penjaminan dalam melakukan penjaminan kredit atau pembiayaan sebagai lini bisnis utamanya.

"Hal ini menunjukkan jika premi asuransi kredit 3,88 kali lebih besar dibanding IJP perusahaan penjaminan," tulis dokumen peta jalan tersebut.

Minornya jumlah IJP dibanding nilai premi asuransi kredit dan surety bond ini sudah menjadi tren sejak 2020. Pada 2020, nilai premi asuransi kredit dan surety bond sebesar Rp23,71 triliun, dibanding IJP hanya Rp3,30 triliun. Kemudian pada 2021, nilainya masing-masing Rp17,41 triliun dibanding Rp5,60 triliun. Dan pada 2022 masing-masing sebesar Rp18,02 triliun dibanding Rp6,99 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) menjelaskan bagaimana tantangan dan siasat industri lembaga penjaminan dalam mengejar target penetrasi 3,5% pada 2028 nanti. Selain itu, pemerintah juga menargetkan portofolio penjaminan untuk segmen unit usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebesar 90%.

Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) Agus Subrata menjelaskan saat ini terdapat 54,55 juta usaha mikro, 602.000 usaha kecil dan 44.000 usaha menengah di Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 30,5% UMKM yang telah menerima kredit, dan sisanya sebanyak 69,5% UMKM belum menerima kredit dari lembaga pembiayaan khususnya perbankan.

"Melihat data tersebut tentunya peluang penjaminan sangat besar. Terlebih pemerintah pun sangat concern karena sudah diamanahkan dalam Undang-Undang 1/2016, di mana keberadaaan penjaminan untuk mendorong kemandirian dunia usaha khususnya UMKM dan meningkatkan akses bagi UMKM kepada sumber pembiayaan," kata Agus kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Meski peluang terbuka lebar, Agus menjelaskan perlu strategi untuk mengejarnya. Misalnya adalah dengan meningkatkan peran teknologi digital.

"Di sisi lain juga harus ada peningkatan SDM dalam mengelola risiko yang hati-hati sehingga rasio klaim bisa ditekan," kata Agus.

Secara kinerja, per Agustus 2024 ini tercatat pendapatan imbal hasil jasa penjaminan (IJP) bruto industri penjaminan sebesar Rp7,71 triliun atau tumbuh 13,56% (year on year/YoY) dibanding Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,69% (month to month/MtM) dibanding Rp6,78 triliun.

"Kapasitas akseptasi perusahaan penjaminan sangat dipengaruhi gearing ratio yang perhitungannya berdasarkan besarnya ekuitas perusahaan. Semakin besar ekuitas perusahaan maka semakin besar juga kemampuan akseptasinya yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan IJP," kata Agus.

Selain itu, pertumbuhan pendapatan IJP ini menurutnya juga dipengaruhi kemampuan dukungan reasuransi atau regaransi. Semakin luas dan besar dukungan reasuransi maka kemungkinan meningkatkan bisnis juga sangat besar.

Dalam mengejar target tinggi penetrasi penjaminan ini, pemerintah memetakan faktor tantangan yang menghamabat pertumbuhan industri penjaminan. Salah satunya adalah persaingan pasar dengan industri asuransi yang memiliki lini bisnis asuransi kredit.

Secara historis data 2020—2023, pendapatan IJP tidak mampu mengejar gap dengan pendapatan premi asuransi kredit. Pada 2020, nilai premi asuransi kredit dan surety bond sebesar Rp23,71 triliun, dibanding IJP hanya Rp3,30 triliun. Kemudian pada 2021, nilainya masing-masing Rp17,41 triliun dibanding Rp5,60 triliun. Dan pada 2022 masing-masing sebesar Rp18,02 triliun dibanding Rp6,99 triliun.

"Persaingan di dalam suatu industri keuangan hal yang lumrah. Namun demikian karena pangsa pasar yang sangat besar maka tingkat persaingan bisa diatasi bersama. Yang perlu dilakukan ke depannya adalah adanya kesepahaman bersama terkait tarif yang cukup [sufficient tariff] sehingga IJP/ premi yang didapat bisa menutup klaim-klaim yang akan terjadi di masa mendatang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pandangannya terkait denganpenurunan daya beli masyarakat yang bisa berdampak ke industri asuransi umum.

IFG Progress mengungkap dampak penurunan daya beli lebih berimbas kepada industri asuransi umum ketimbang asuransi jiwa. Terlebih Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Kholilul Rohman melihat bahwa penurunan daya beli masyarakat kelas menengah sebesar 4%—5% juga membawa dampak sebesar 8%—10% penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berimbas sebesar 15%—19% pada asuransi kredit.

Terkait hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan pihaknya selalu memonitor pertumbuhan premi asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum.

"Asuransi umum itu tumbuh double digit, artinya masih tumbuh. Asuransi jiwa karena terkoreksi oleh program-program yang berisiko, itu masih terkonsolidasi dan sudah pada positif," kata Ogi ditemui usai konferensi pers yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Dengan demikian, Ogi menegaskan bahwa saat ini dampaknya terhadap asuransi umum belum terlihat. Terlebih pertumbuhan premi asuransi umum masih baik.

"Kami tunggu saja nanti dampaknya," katanya.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), premi industri asuransi umum mencapai sebanyak Rp57,91 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut naik 18,4% secara tahunan (year on year/YoY) apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yakni Rp48,9 triliun pada semester I/2023.

Pendapatan premi industri asuransi umum ditopang oleh tiga lini bisnis yakni properti, kendaraan, dan kredit. Adapun asuransi properti pendapatan preminya mencapai sebanyak Rp16,66 triliun yang mana naik 32,8% (YoY) dibandingkan pada semester I/2023 yakni Rp12,55 triliun.

Kemudian asuransi kredit yang preminya mencapai Rp10,58 triliun, yang mana naik 26% dari sebelumnya Rp8,4 triliun.Sementara asuransi kendaraan, preminya mencapai sebanyak Rp10,03 triliun yang mana naik 2% yoy apabila dibandingkan dengan Rp9,84 triliun pada semester I/2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan terdepresiasinya nilai tukar rupiah sepanjang bulan berjalan akibat memanasnya kondisi geopolitik.

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan bahwa secara umum meski terjadi penurunan, stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan komitmen kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia.

"Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian global akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah," ujar Perry, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi hanya sebesar 1,17%.

Perry melihat pelemahan terhadap rupiah, yang hingga 15 Oktober 2024 terdepresiasi 2,82%, masih lebih baik dibandingkan dengan pelemahan Peso Filipina, Dollar Taiwan, dan Won Korea yang masing-masing terdepresiasi sebesar 4,25%, 4,58%, dan 5,62%.

Dirinya meyakini nilai tukar rupiah diperkirakan stabil sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Perry juga mendorong seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI.

Hal itu untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

Atas hal tersebut juga, BI mengambil langkah untuk menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6%, setelah pada bulan lalu melakukan pemangkasan 25 bps.

"Kami masih meyakini rupiah akan stabil dalam jangka pendek dan cenderung menguat dari waktu ke waktu ke depan," lanjut Perry.

BI pun akan mencermati ruang penurunan suku bunga dengan tetep memperhatikan porspek inflasi nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketentuan modal minimum perusahaan asuransi yang diamanatkan OJK pada akhirnya akan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang tidak kuat permodalan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, pemerintah menetapkan modal minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi tahap pertama paling lambat Desember 2026, yakni Rp250 miliar untuk asuransi konvensional dan Rp100 miliar untuk asuransi syariah.

Kemudian pada tahap kedua pada 2028, modal minimum tersebut dinaikkan menjadi Rp500 miliar bagi asuransi konvensional dan Rp200 miliar bagi asuransi syariah yang masuk dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1. Sementara untuk kelompok KPPE 2, modal minimal yang harus dipenuhi sebesar Rp1 triliun bagi asuransi konvensional dan Rp500 miliar bagi asuransi syariah.

Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) Nico Prawiro mengatakan sebenarnya pihaknya menyadari bahwa peningkatan permodalan perusahaan asuransi tetap sangat penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan memberikan proteksi yang memadai bagi nasabah. Namun, menurtnya besaran modal bukanlah salah satu hal utama dalam menjalankan perusahaan asuransi yang baik.

"Jangan sampai nanti perusahaan asuransi yang sehat tetapi karena modalnya kecil akhirnya jadi terlempar ke luar, dan menjadi rusak sehingga terjadi PHK dan banyak karyawan jadi pengangguran. Selain modal, faktor utama lainnya adalah terciptanya ekosistem yang baik dan kondisi bisnis yang kondusif," kata Nico kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Nico menjelaskan, saat ini modal ACPI sebesar Rp400 miliar, atau telah memenuhi modal minimum pada 2026, tetapi belum cukup untuk ketentuan yang berlaku di 2028.

Nico mengatakan pihaknya yakin akan memenuhi ketentuan regulasi dengan dukungan dari seluruh stakeholder termasuk pemegang saham dan mitra bisnis ACPI.

"Kita tetap fokus untuk menggenjot produksi premi tentunya dengan berhati-hati lagi dalam menentukan cara perlindungan, premi asuransi, serta pengelolaan risiko yang harus dipertimbangkan dengan lebih spesifik lagi. Sehingga kita bisa tetap mendapatkan laba dengan margin yang lebih besar dan tentunya akan meningkatkan modal perusahaan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat komitmen dalam menyediakan layanan yang semakin terintegrasi dan inovatif melalui peluncuran fitur terbaru di aplikasi BRImo, yaitu “Kirim Barang” yang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Launching fitur baru ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, Direktur Retail Funding & Distribution BRI Andrijanto dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik , Tonggo Marbun di Jakarta (18/10).

Kolaborasi strategis antara dua BUMN ini memungkinkan pengguna BRImo untuk melakukan pengiriman barang langsung dari aplikasi BRImo tanpa perlu berpindah platform, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam setiap transaksi pengiriman.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengungkapkan dengan hadirnya fitur baru ini diharapkan dapat mendukung transformasi digital di sektor logistik dan keuangan bagi masyarakat. “Kolaborasi ini diharapkan menjadi perluasan dan kemudahan diseluruh wilayah dan katalis pertumbuhan masyarakat khususnya UMKM yg merupakan basis utama nasabah BRI dan Pos Indonesia,” ujar Loto.

Sementara itu Direktur Retail Funding & Distribution BRI Andrijanto menekankan bahwa peluncuran fitur ini adalah langkah strategis yang diambil BRI untuk terus menghadirkan layanan digital yang memenuhi kebutuhan gaya hidup nasabah secara menyeluruh. Peluncuran fitur “Kirim Barang” merupakan bagian dari strategi kami untuk menjadikan BRImo lebih dari sekadar aplikasi perbankan. Kami ingin memastikan bahwa nasabah mendapatkan layanan terbaik, tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan harian mereka, termasuk pengiriman barang,” ujar Andrijanto.

Fitur “Kirim Barang” memungkinkan nasabah BRI untuk memanfaatkan layanan logistik pengiriman barang dari Pos Indonesia, mulai dari pengiriman dokumen hingga paket besar. PosAja! sebagai perwujudan trasformasi digital layanan logistik pengiriman barang dari Pos

Indonesia, memiliki jaringan terluas didukung oleh lebih dari 4.000 Kantor Pos, 13.000 Agen Pos,13.500 O-Ranger, dan 40.000 Drop Point di seluruh Indonesia.

Selain itu, sebagai leader dari sinergi dan integrasi cluster logistik BUMN, Pos Indonesia memastikan bahwa proses pengiriman akan efektif serta biaya pengiriman atau yang biasa disebut ongkos kirim menjadi kompetitif. Layanan “Kirim Barang” melalui PosAja! memastikan nasabah dapat melakukan pengiriman dengan cepat, nyaman, dan efisien secara terintegrasi di BRImo.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun, turut menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang kuat antara BRI dan Pos Indonesia. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan bukti nyata bagaimana dua BUMN dapat saling mendukung untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan jaringan dan teknologi masing- masing.

“Kolaborasi ini mencerminkan kekuatan sinergi antara BUMN di sektor perbankan dan logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien dan optimal. Dengan jaringan luas serta teknologi yang dimiliki oleh Pos Indonesia dan BRI, kami berharap layanan ‘Kirim Barang melalui PosAja!’ dapat mempercepat digitalisasi di sektor logistik Indonesia,” ungkap Tonggo Marbun.

Seiring dengan pertumbuhan pesat pengguna BRImo yang kini mencapai lebih dari 37,14 juta pengguna aktif, fitur ini dirancang untuk menjangkau berbagai segmen strategis. Target utamanya termasuk generasi muda yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan, serta pelaku usaha yang membutuhkan solusi logistik yang efisien guna mendukung bisnis mereka. Selain itu, fitur ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat urban dengan mobilitas tinggi yang memerlukan layanan praktis untuk pengiriman barang sehari-hari.

Fitur “Kirim Barang” melalui PosAja! tidak hanya memperluas fungsi BRImo sebagai aplikasi mobile banking, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai super app yang relevan bagi berbagai kebutuhan nasabah selaras dengan visi BRI untuk terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan di era digital.

“BRImo tidak hanya hadir untuk mempermudah transaksi finansial, tetapi juga sebagai solusi menyeluruh bagi berbagai kebutuhan nasabah. Inovasi ini menunjukkan komitmen kami untuk menjadikan BRI sebagai bank yang selalu adaptif dan relevan dalam menghadapi perubahan zaman,” pungkas Andrijanto.

Bisnis.com, JAKARTA --- Prospek finansial teknologi (tekfin/fintech) kian cerah seiring dengan pergeseran kebiasaan masyarakat yang semakin ramah digital. Sejumlah indikator menunjukkan arah pergerakan sektor ini memang terus bertumbuh.

Industri tekfin terus mengalami transformasi positif, salah satunya terlihat dari peningkatan jumlah perusahaan tekfin di Indonesia. Berdasarkan data Statista, perusahaan fintech tumbuh signifikan dari 51 perusahaan pada 2011, menjadi 336 perusahaan pada 2023.

Secara umum industri fintech dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri memprediksi, nilai transaksi perdagangan digital pada 2024 bisa menyentuh Rp500 triliun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat beberapa indikator menunjukkan perubahan preferensi dan pola konsumsi masyarakat terhadap layanan finansial. Masyarakat mulai berubah preferensi menggunakan transaksi secara online.

"Frekuensi nasabah mengunjungi kantor cabang bank berkurang. Dampaknya jumlah kantor cabang bank berkurang cukup tajam. Masyarakat lebih banyak menggunakan device ponsel pintar dalam mengakses layanan keuangan," jelasnya kepada Bisnis, Sabtu (19/10/2024).

Selain itu, pertumbuhan akun keuangan digital lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kartu kredit maupun debit. Masyarakat sekarang sudah melakukan transaksi tanpa kartu.

Dengan indikator tersebut, menurutnya, industri fintech ini akan tetap tumbuh signifikan ke depan. Layanan fintech pun semakin beragam dengan hadirnya beberapa layanan baru baik dari perusahaan eksisting maupun perusahaan baru, termasuk juga peran dari perbankan yang semakin 'digital' dalam hal pelayanannya.

"Kemudian ada faktor penduduk yang semakin muda yang membuat fintech semakin berkembang ke depan," imbuhnya.

Sementara itu, Head of Product Marketing Pintu, Iskandar Mohammad, mengungkapkan kemajuan industri tekfin yang masuk dalam kategori digital masih relevan dengan pandemi Covid-19 yang telah terjadi beberapa tahun lalu.

Pandemi memiliki dampak besar pada penggunaan layanan tekfin di kehidupan sehari-hari yang membuat masyarakat pindah ke aktivitas digital dan hampir seluruh industri tekfin mendapatkan pengaruh tersebut tak terkecuali industri kripto.

“Tingginya transaksi kripto menjadi kabar baik karena makin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi mengembangkan aset yang dimiliki. Di lain sisi, tantangannya semakin besar terutama dari sisi edukasi agar masyarakat bisa berinvestasi dengan bertanggung jawab dan bijak, khususnya pada aset kripto yang masuk dalam kategori high risk high return," katanya.

Para pemain exchangekripto seperti Pintu juga terus mengedukasi masyarakat mengenai aset kripto melalui beragam agenda sosialisasi dan edukasi.

Lebih jauh, kemajuan industri tekfin mesti mendorong inklusi keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan kripto dan tekfin masif, edukasi tetap menjadi tantangan terbesar khususnya di industri kripto yang adopsinya sangat pesat.

"Sejak awal kami telah memahami hal tersebut dan tentu kami ambil tanggung jawab dalam memberikan sarana dan prasarana edukasi bagi masyarakat yang belum berinvestasi crypto atau pun yang membutuhkan analisis terkait pasar kripto,” ungkap Iskandar.

Strategi lain yang penting yakni kolaborasi beragam pemangku kepentingan seperti Bappebti, OJK, bursa kripto CFX, asosiasi, hingga komunitas.Kolaborasi dengan berbagai mitra strategis lanjutnya termasuk membahas mengenai perkembangan regulasi aset kripto.

Direktur Pemasaran, Komunikasi & Pengembangan Komunitas Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Abynprima Rizki bercerita pemerintah telah membantu meregulasi aktivitas tekfin. Contohnya, melalui menerbitkan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bisa mengakomodasi perkembangan fintech.

Dari sisi perlindungan data, pemerintah juga menelurkan UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disempurkana UU No.1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurutnya, kinerja industri industri fintek juga sejalan dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Misalnya, transaksi bank digital per Juli 2024 tumbuh 30,5% year-on-year (YoY) dengan jumlah 1,8 miliar transaksi.

Kemudian, transaksi uang elektronik tercatat sebanyak 1,3 miliar transaksi, pembayaran QRIS sebesar 524,9 juta transaksi dengan diikuti oleh 51,4 juta pengguna dan 33,2 juta merchant yang didominasi 90% adalah UMKM.

Selanjutnya, outstanding pembiayaan peer-to-peer lending (P2P lending) per Agustus 2024 mencapai Rp72,03 triliun, tumbuh 35,62% YoY dengan TWP90 terjaga pada level 2,38%.

Kemudian, nilai transaksi aset kripto secara akumulasi dari Januari hingga Agustus 2024 mencapai Rp344,09 triliun, melesat 354% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Artinya memang selama periode ini, dan juga [sejak] pasca pandemi adopsi penggunaan layanan tekfin meningkat di Indonesia," jelasnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2024, Rabu (16/10).

Bisnis.com, JAKARTA --- Prospek finansial teknologi (tekfin/fintech) kian cerah seiring dengan pergeseran kebiasaan masyarakat yang semakin ramah digital. Sejumlah indikator menunjukkan arah pergerakan sektor ini memang terus bertumbuh.

Industri tekfin terus mengalami transformasi positif, salah satunya terlihat dari peningkatan jumlah perusahaan tekfin di Indonesia. Berdasarkan data Statista, perusahaan fintech tumbuh signifikan dari 51 perusahaan pada 2011, menjadi 336 perusahaan pada 2023.

Secara umum industri fintech dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri memprediksi, nilai transaksi perdagangan digital pada 2024 bisa menyentuh Rp500 triliun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat beberapa indikator menunjukkan perubahan preferensi dan pola konsumsi masyarakat terhadap layanan finansial. Masyarakat mulai berubah preferensi menggunakan transaksi secara online.

"Frekuensi nasabah mengunjungi kantor cabang bank berkurang. Dampaknya jumlah kantor cabang bank berkurang cukup tajam. Masyarakat lebih banyak menggunakan device ponsel pintar dalam mengakses layanan keuangan," jelasnya kepada Bisnis, Sabtu (19/10/2024).

Selain itu, pertumbuhan akun keuangan digital lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kartu kredit maupun debit. Masyarakat sekarang sudah melakukan transaksi tanpa kartu.

Dengan indikator tersebut, menurutnya, industri fintech ini akan tetap tumbuh signifikan ke depan. Layanan fintech pun semakin beragam dengan hadirnya beberapa layanan baru baik dari perusahaan eksisting maupun perusahaan baru, termasuk juga peran dari perbankan yang semakin 'digital' dalam hal pelayanannya.

"Kemudian ada faktor penduduk yang semakin muda yang membuat fintech semakin berkembang ke depan," imbuhnya.

Sementara itu, Head of Product Marketing Pintu, Iskandar Mohammad, mengungkapkan kemajuan industri tekfin yang masuk dalam kategori digital masih relevan dengan pandemi Covid-19 yang telah terjadi beberapa tahun lalu.

Pandemi memiliki dampak besar pada penggunaan layanan tekfin di kehidupan sehari-hari yang membuat masyarakat pindah ke aktivitas digital dan hampir seluruh industri tekfin mendapatkan pengaruh tersebut tak terkecuali industri kripto.

“Tingginya transaksi kripto menjadi kabar baik karena makin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi mengembangkan aset yang dimiliki. Di lain sisi, tantangannya semakin besar terutama dari sisi edukasi agar masyarakat bisa berinvestasi dengan bertanggung jawab dan bijak, khususnya pada aset kripto yang masuk dalam kategori high risk high return," katanya.

Para pemain exchangekripto seperti Pintu juga terus mengedukasi masyarakat mengenai aset kripto melalui beragam agenda sosialisasi dan edukasi.

Lebih jauh, kemajuan industri tekfin mesti mendorong inklusi keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan kripto dan tekfin masif, edukasi tetap menjadi tantangan terbesar khususnya di industri kripto yang adopsinya sangat pesat.

"Sejak awal kami telah memahami hal tersebut dan tentu kami ambil tanggung jawab dalam memberikan sarana dan prasarana edukasi bagi masyarakat yang belum berinvestasi crypto atau pun yang membutuhkan analisis terkait pasar kripto,” ungkap Iskandar.

Strategi lain yang penting yakni kolaborasi beragam pemangku kepentingan seperti Bappebti, OJK, bursa kripto CFX, asosiasi, hingga komunitas.Kolaborasi dengan berbagai mitra strategis lanjutnya termasuk membahas mengenai perkembangan regulasi aset kripto.

Direktur Pemasaran, Komunikasi & Pengembangan Komunitas Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Abynprima Rizki bercerita pemerintah telah membantu meregulasi aktivitas tekfin. Contohnya, melalui menerbitkan UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) bisa mengakomodasi perkembangan fintech.

Dari sisi perlindungan data, pemerintah juga menelurkan UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disempurkana UU No.1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurutnya, kinerja industri industri fintek juga sejalan dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Misalnya, transaksi bank digital per Juli 2024 tumbuh 30,5% year-on-year (YoY) dengan jumlah 1,8 miliar transaksi.

Kemudian, transaksi uang elektronik tercatat sebanyak 1,3 miliar transaksi, pembayaran QRIS sebesar 524,9 juta transaksi dengan diikuti oleh 51,4 juta pengguna dan 33,2 juta merchant yang didominasi 90% adalah UMKM.

Selanjutnya, outstanding pembiayaan peer-to-peer lending (P2P lending) per Agustus 2024 mencapai Rp72,03 triliun, tumbuh 35,62% YoY dengan TWP90 terjaga pada level 2,38%.

Kemudian, nilai transaksi aset kripto secara akumulasi dari Januari hingga Agustus 2024 mencapai Rp344,09 triliun, melesat 354% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Artinya memang selama periode ini, dan juga [sejak] pasca pandemi adopsi penggunaan layanan tekfin meningkat di Indonesia," jelasnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2024, Rabu (16/10).