Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran bank syariah beraset besar terus didorong untuk menciptakan persaingan yang sehat. Pasalnya, saat ini pasar bank syariah di Indonesia didominasi oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI. Kini, muncul sinyal baru kehadiran pesaing BSI segera hadir.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat dua bank yang wajib menjalankan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) dengan batas waktu permohonan izin pada 2026.

Dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bank yang memiliki nilai aset UUS mencapai 50% dari total aset keseluruhan induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun memang wajib spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

Berdasarkan laporan keuangan, dua bank yang masih memiliki UUS, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Kedua bank tersebut telah masuk ke dalam kriteria kewajiban spin off sesuai aturan OJK.

Dalam rangka spin off UUS, BTN memang merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi. BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Bank Victoria Syariah menjadi yang paling santer dikabarkan sebagai entitas dimaksud. Terkait hal ini, Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan bahwa proses akuisisi tetap berjalan, kendati tak membeberkan nama entitas terkait secara terang.

“On the process. Kita sudah sepakat at least harga dengan calon, tetapi eksekusinya mungkin kita berharap CSPA [perjanjian jual beli bersyarat]-nya tahun ini,” katanya di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Perbesar

Direksi Bank Tabungan Negara (BBTN) atau BTN memaparkan filosofi di balik logo baru perusahaan./Bisnis - Arlina Laras.

Dia membeberkan, BTN saat ini sedang mengerjakan dokumen yang diminta oleh pemilik entitas calon sebagai bagian dari proses kesepakatan tersebut.

Menurut Nixon, transaksi itu baru akan terwujud setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun RUPS luar biasa (RUPSLB) pihak terkait. “Kapan RUPS/RUPSLB, kita serahkan kepada pemilik atau pemerintah, tetapi kalau bisa selambat-lambatnya awal tahun lah, ya,” sambungnya.

“Karena kan [berdasarkan] POJK-nya, kami harus tertib di tahun depan, November 2025. Jadi, kalau bisa kami belinya bisa kelar di awal tahun depan, lalu setelah dibeli baru di-spin off kurang lebih pada Juni atau Juli,” tutur Nixon.

Dengan demikian, usai proses tersebut, pihaknya juga memiliki waktu sekitar 6 bulan untuk melakukan pemindahan aset dari induk BTN kepada BTN Syariah.

Lebih jauh, Nixon juga menyinggung rencana mengajak Muhammadiyah dalam proses tersebut. “Kita berharap bisa menggandeng [Muhammadiyah] masuk. Kita penginnya malah ikut memiliki [saham],” katanya.

Terkait potensi Muhammadiyah menjadi pemilik saham minoritas, dia menyebut bahwa persoalan tersebut dapat didiskusikan lebih lanjut.

Nixon lantas mengungkapkan bahwa pihaknya memerlukan keterlibatan Muhammadiyah dalam roda bisnis BTN Syariah ke depan. Alasan utamanya berkaitan dengan reputasi ormas Islam terbesar kedua di Tanah Air itu.

“Kenapa kita perlu? Karena memang kita perlu ada ormas Islam besar, reputable, baik dan bisa juga memiliki ekosistem bisnis yang saling menguntungkan,” sambungnya.

Dia mencontohkan, dengan Muhammadiyah yang identik dengan bidang pendidikan, maka masyarakat yang berprofesi sebagai guru dapat mengakses layanan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Layanan inilah yang kemudian dapat disediakan oleh BTN Syariah. “Karena guru-guru kan butuh KPR banyak banget,” tandas Nixon.

Spin Off CIMB Niaga

Selain BTN, CIMB Niaga juga masuk dalam kriteria bank yang memiliki kewajiban spin off sesuai aturan OJK. Aset UUS CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah telah mencapai Rp64,83 triliun pada kuartal II/2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kedua bank pun telah mempersiapkan aksi korporasi spin off UUS-nya. Kedua bank itu juga telah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan spin off.

"Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan saat ini, perseroan sedang dalam persiapan untuk spin off UUS. CIMB Niaga pun telah berkonsultasi dengan OJK serta regulator terkait lainnya dalam menjalankan pemisahan tersebut.

"[CIMB Niaga] Akan mulai proses spin off tahun depan," kata Lani kepada Bisnis medio Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro menilai Bank Indonesia (BI) mengambil langkah tepat untuk menahan suku bungaBI Rate sebesar 6%, pada masa menjelang pergantian presiden dari Jokowi ke Prabowo.

Satria melihat BI memilih tidak memangkas suku bunga acuan demi mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, tertutama menjelang pelantikan presiden baru.

“Kami percaya BI cenderung menjaga stabilitas pasar keuangan menjelang transisi pemerintahan baru,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).

Mengingat, rupiah sepanjang bulan ini hingga 15 Oktober 2024 telah mengalami depresiasi sebesar 2,82% akibat memanasnya kondisi geopolitik.

Terlepas dari nada hati-hati yang disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Satria percaya bahwa siklus pelonggaran akan terus berlanjut pada dua bulan terakhir 2024.

Satria mempertahankan perkiraannya bahwa akan adanya penurunan suku bunga acuan sebesar 50 bps, masing-masing 25 bps, pada November dan Desember.

Menurutnya, penurunan BI Rate baru akan dilakukan setelah indeks dolar atau DXY dan imbal hasil surat utang global kembali menurun.

Pasalnya, DXY yang sebelumnya diperkirakan akan melandai, justru menunjukkan penguatan ke level 103 sepanjang Oktober ini.

Berbeda dengan bank sentral di kawasan regional, di mana bank sentral di Filipina dan Thailand secara tak terduga memangkas suku bunga acuan mereka sebesar 25 bps kemarin.

“Kami setuju dengan sikap Gubernur BI yang mengisyaratkan bahwa stabilitas rupiah akan menjadi fokus utama dalam waktu dekat, karena sentimen investor masih dapat dengan mudah berubah ke satu arah atau yang lain,” lanjutnya.

Ke depan, BI perlu memperhatikan risiko mulai dari pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang bakal digelar Federal Reserve (The Fed) pada 6 dan 7 November 2024 mendatang.

Selain itu, juga Israel dan Iran berada di ambang perang besar-besaran, serta hasil pemilihan Presiden AS dalam waktu dekat.

Tepatnya langkah BI dalam menahan suku bunga dengan dasar bahwa pemangkasan yang terlalu cepat di tengah kondisi global yang memanas, dapat mendorong aksi jual aset oleh investor asing.

Dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Gubernur BI Perry Warjiyo tetap mencermati ruang penurunan suku bunga dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi, nilai tukar rupiah, serta pertumbuhan ekonomi.

“[Untuk saat ini] Sabar, arahnya memang kami masih melihat ruang penurunan suku bunga ke depan, masalah timing dan magnitude, kami akan mengukur data independen,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga 20 September 2024 terdapat puluhan ribu pengaduan masyarakat terkait lembaga jasa keuangan. Sektor financial technology (fintech) mendominasi aduan tersebut.

Director of Marketing, Communication & Community Development AFTECH Abynprima Rizki mengatakan bahwa Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) juga turut menerima kanal pengaduan konsumen.

“Kalau berdasarkan riset kami tiap tahun. Biasanya lebih kepada penagihan kurang beretika kemudian juga salah transfer itu menjadi masih dominan dari sisi pengaduan,” ujarnya kepada Bisnis usai agenda Bisnis Indonesia Forum, Rabu (16/10/2024).

Adapun, upaya asosiasi untuk mengurangi pengaduan adalah dengan melakukan berbagai kegiatan komunikasi baik melalui kanal sosial media, pembuatan video bahkan datang ke daerah-daerah untuk mengedukasi mengenai risiko penggunaan fintech.

“Misal edukasi soal menjaga password, data pribadi, harus hati-hati sebelum transfer, contoh lain misalnya hati-hati dalam menggunakan wifi publik atau wifi umum dan lain-lain,” ucapnya.

Pria yang kerap disapa Rizki ini pun menjelaskan bahwa asosiasi menggunakan laporan pengaduan yang diterima sebagai dasar atau "pegangan" untuk merancang program edukasi literasi yang mereka lakukan setiap tahun.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya mendapat 22.907 pengaduan dari Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).

“Dari jumlah pengaduan tersebut, 8.004 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 8.626 dari industri finansial technology, 4.968 dari perusahaan pembiayaan,” ujarnya.

Selanjutnya, 1.002 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

Adapun, dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, dari 1 Januari hingga 24 September 2024, OJK telah menerima 12.733 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 12.021 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 712 pengaduan terkait investasi ilegal.

Pada laporan yang sama, dari 1 Januari sampai dengan 23 September 2024, OJK juga telah memberikan sanksi 211 Surat Peringatan Tertulis kepada 155 PUJK, 4 Surat Perintah kepada 4 PUJK; dan 47 Surat Sanksi Denda kepada 47 PUJK.

Selain itu, sepanjang tahun sampai dengan 22 September 2024 terdapat 168 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 971 pengaduan dengan total kerugian Rp112.734.534.920.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta tanggapan manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. atau Bank Banten (BEKS) terkait penurunan pencadangan saat kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) menanjak.

BEI mencatat terdapat kenaikan jumlah kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar dan kredit diragukan yang sebelumnya masing-masing sebesar Rp37,48 miliar, Rp4,25 miliar dan Rp3,8 miliar per 31 Desember 2023 menjadi Rp3,08 triliun, Rp40,10 miliar dan Rp17,99 miliar per 30 Juni 2024.

Alhasil, dengan angka tersebut menyebabkan rasio NPL secara bruto meningkat 9,36% per 31 Desember 2023 menjadi 9,76% per 30 Juni 2024.

Sementara itu, cadangan kerugian penurunan nilai menurun dari Rp365,75 miliar per 31 Desember 2023 menjadi Rp320,22 miliar per Juni 2024, sehingga rasio NPL secara neto meningkat 1,09% per 31 Desember 2023 menjadi 1,74% per 30 Juni 2024.

Kepala Divisi Perencanaan Akuntansi dan Keuangan Bank Banten Purbaji Basuki mengatakan penurunan CKPN dari Rp365,75 miliar per 31 Desember 2023 menjadi Rp320,22 miliar per Juni 2024 disebabkan oleh penerapan tarif baru CKPN.

Dia menyatakan tarif ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh atas beberapa aspek, antara lain identifikasi debitur, yakni evaluasi dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria CKPN individual maupun CKPN kolektif

“[Kemudian] mapping ulang produk/loan type, di mana terdapat perubahan mapping atas data produk yang memiliki struktur kredit serupa, guna menyesuaikan tarif CKPN dengan karakteristik pinjaman,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (16/10/2024).

Selain itu, aspek yang ditinjau adalah identifikasi agunan cash collateral, debitur yang memiliki agunan dalam bentuk cash collateral diberikan tarif CKPN lebih rendah sesuai dengan risiko yang lebih terukur.

Terakhir adalah aspek forward-looking adjustment yakni penyesuaian ini dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi makro terkini dan sesuai dengan produk perbankan Bank Banten.

“Penerapan tarif baru menghasilkan penurunan cadangan karena debitur dengan profil risiko rendah mendapatkan perlakukan tarif yang lebih kecil,” ucapnya.

Namun, kata Purbaji, meski CKPN menurun, perseroan tetap memantau ketat kredit yang berisiko untuk memastikan tidak ada lonjakan risiko signifikan di masa mendatang.

Adapun, BEKS membeberkan sejumlah debitur yang mengalami penurunan kualitas kredit pada umumnya berasal dari segmen korporasi.

Dilaporkan beberapa perusahaan di sektor konstruksi dan perdagangan mengalami tekanan likuiditas akibat proyek yang tertunda serta penurunan permintaan. Hal ini menyebabkan debitur pada segmen ini mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kreditnya tepat waktu.

Kemudian, segmen UMKM yang beroperasi di sektor ritel dan jasa juga terdampak oleh melemahnya daya beli masyarakat selama periode yang ditinjau, mengakibatkan peningkatan kredit dalam perhatian khusus (DPK) dan kredit kurang lancar.

Ke depan, Bank Banten telah merumuskan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi potensi peningkatan kredit bermasalah dan mengelola NPL secara efektif.

Pertama, memperketat analisis risiko kredit dengan melakukan evaluasi yang lebih komprehensif, termasuk analisis mendalam terhadap kondisi industri debitur

Kedua, pengembangan early warning system dengan penggunaan sisem peringatan dini untuk mendeteksi gejala-gejala awal penurunan kualitas kredit sehingga dapat diambil tindakan sebelum kredit masuk kategori bermasalah.

Selanjutnya, Bank Banten melakukan diversifikasi portofolio kredit dengan memperluas segmen debitur yang digarap.

Selain itu, percepatan penyelesaian kredit bermasalah dengan mengintensifkan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui kerja sama dengan tim litigasi, konsultan keuangan dan pihak eksternal lainnya untuk menyusun strategi penyelamatan kredit.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat lonjakan transaksi perbankan digital atau digital bankingper September 2024, dibarengi penggunaan kartu ATM alias debit yang menurun pada periode yang sama.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa transaksidigital bankinghingga bulan kesembilan tahun ini mencapai 5.666,28 juta transaksi, tumbuh 34,43% secara tahunan (year on year/YoY). Transaksi Uang Elektronik (UE) juga meningkat 29,11% dibandingkan periode sama tahun lalu, dengan total 4.001,11 juta transaksi.

“Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan III/2024 tetap tumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Di sisi lain, transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/Debit turun 8,59% YoY menjadi 1.738,53 juta transaksi pada September 2024.

Sementara itu, BI mencatat bahwa transaksi Quick Response Indonesian Standard alias QRIS terus tumbuh pesat sebesar 209,61% YoY. Jumlah pengguna metode pembayaran tersebut telah mencapai 53,3 juta, diiringi jumlahmerchantyang menembus angka 34,23 juta.

Transaksi kartu kredit juga tercatat masih tumbuh dobel digit, tepatnya 14,84% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Jumlah transaksi yang dibukukan mencapai 116,97 juta.

“Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh struktur yang membaik serta infrastruktur yang berdaya tahan,” lanjut Perry.

Menurutnya, dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) tetap terjaga dengan baik.

Sementara itu, dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) juga disebutnya terus meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan multifinance PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) mencatatkan penyaluran pembiayaan tumbuh 18% secara tahunan hingga September 2024.

Managing Director Mandala Finance Christel Lesmana mengungkapkan saat ini pembiayaan perusahaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen seperti motor baru dan bekas serta pembiayaan multiguna untuk berbagai kebutuhan.

“Salah satunya sebagai modal kerja sektor produktif UMKM [Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah], khususnya segmen usaha yang berskala mikro dan kecil,” kata Christel kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Melihat pertumbuhan tersebut, Christel mengungkap pihaknya secara umum melihat segmen menengah memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang lebih baik terhadap tantangan ekonomi yang ada, termasuk akses sumber daya keuangan.

Oleh sebab itu, lanjut Christel, secara finansial mereka cenderung lebih stabil, sehingga mendukung rencana mereka untuk ekspansi, alhasil mendorong peningkatan permintaan pembiayaan.

Di sisi lain, segmen mikro lebih rentan terhadap fluktuasi daya beli dan tekanan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya tahan usaha mereka.

“Sehingga memungkinkan terjadi penurunan permintaan pembiayaan di segmen ini,” katanya.

Terakhir, Christel mengungkap tentunya dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM, pihaknya tetap menerapkan strategi dengan prinsip kehati-hatian yang tepat sasaran untuk menjaga portofolio bisnis yang sehat hingga diversifikasi portofolio.

Mandala Finance juga akan meningkatkan inovasi teknologi dalam produk dan layanan untuk menjawab berbagai kebutuhan serta melayani lebih banyak konsumen di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (15/10/2024) lalu telah memanggil para calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan.

Dalam racikannya menyusun kabinet, datang aspirasi dari pelaku industri financial technology, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) agar Prabowo memilih orang-orang ahli di kementerian.

Direktur Pemasaran, Komunikasi & Pengembangan Komunitas Aftech Abynprima Rizki mengatakan saat ini pihaknya menunggu Prabowo merilis jajaran menteri-menterinya secara resmi.

"Jadi kami berharap nanti penempatan menteri ini sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi dari masing-masing calon menteri, itu yang kami harapkan," kata Rizki saat ditemui di kantor Bisnis usai acara Bisnis Indonesia Forum 'Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya', Rabu (16/10/2024).

Dengan begitu, Aftech berharap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian saling berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan industri sektor fintech.

Selain berharap pada sosok menterinya, Aftech juga berharap kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo bisa mendukung industri fintech untuk terus tumbuh. Pertama, adalah dari sisi pengembangan infrastruktur digital agar utilitas fintech semakin pesat.

"Yang kedua mungkin saya lihat banyak program-program pemerintah yang mulai grassroot ke masyarakat secara langsung menendorong pemanfaatan fintech dalam inisiatif G2P itu juga menjadi penting, government to person, juga termasuk bantuan sosial salah satunya," kata Rizki.

Pemanfaatan fintech ini Rizki melihat juga bisa dioptimalkan dari skema P2G (person to government) juga, seperti penggunaan fintech untuk pembayaran pajak.

"Jadi, saya rasa untuk sama-sama kita menguatkan ekonomi digital di era pemerintahan yang baru akan semakin optimis. Apalagi tadi, mendorong program-program pemerintah seperti penyaluran-penyaluran bantuan sosial dan lain-lain dengan produk fintech," tandasnya.

Bisnis.com, BANGKOK — Pasar keuangan Indonesia kian menjadi sorotan bagi investor regional, termasuk dari Thailand. Lembaga keuangan Thailand melihat Indonesia sebagai salah satu pasar strategis di kawasan, dengan potensi pertumbuhan yang menjanjikan.

Dengan populasi terbesar di Asean, perekonomian yang terus berkembang, dan stabilitas politik yang terjaga, Indonesia menawarkan peluang besar bagi ekspansi bisnis sektor keuangan.

Senior Vice President Business Development and Partnership Chapter of KBank, Kittichart Petithat mengungkapkan pandangan optimistisnya terkait ekspansi KBank ke Indonesia dalam wawancara terbaru. Menurutnya, Indonesia memiliki daya tarik yang sangat besar sebagai pasar tujuan ekspansi di kawasan ASEAN, terutama karena potensi ekonomi dan skala pasar yang lebih besar dibandingkan dengan Thailand.

"Kami melihat banyak peluang di Indonesia, tidak hanya karena kami ingin memperluas bisnis di tingkat regional, tetapi juga karena data dan riset menunjukkan pertumbuhan yang konsisten di kawasan ASEAN, terutama Indonesia," ungkap Kittichart, Rabu (16/10/2024).

Dia menekankan bahwa Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi daya tarik bagi institusi keuangan Thailand. Bagi Kbank, stabilitas politik, potensi sumber daya alam, dan pertumbuhan infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama yang menjadikan Indonesia menarik.

"Indonesia memiliki PDB [produk domestik bruto] tiga kali lipat lebih besar dibandingkan Thailand. Bank terbesar kedua di Indonesia, seperti BCA, bahkan sudah hampir sebanding dengan KBank di Thailand, atau mungkin sudah lebih besar,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, potensi besar di Indonesia belum mampu sepenuhnya dilayani oleh institusi keuangan lokal. Hal ini menunjukkan ada keterbatasan kapasitas di pasar domestik Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Kami melihat itu sebagai peluang, bukan untuk bersaing, tetapi untuk berkolaborasi mendukung ekonomi Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Kittichart menyoroti keunggulan KBank dalam layanan perbankan digital dan segmen usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu strategi utama mereka. KBank berencana untuk berperan aktif dalam inklusi keuangan di Indonesia, terutama dalam memfasilitasi transaksi lintas batas dan mendukung sektor UKM.

"Kami memiliki spesialisasi dalam perbankan digital dan UKM, dan itu yang akan kami bawa ke Indonesia. Kami juga melihat peningkatan transaksi perdagangan lintas negara antara Thailand dan Indonesia, dan ini menjadi area di mana kami bisa saling mendukung,” katanya.

Dia mengatakan bahwa saat ini fokus pengembangan bisnis Kbank adalah di lini perbankan digital. Perusahaan juga tengah mengincar peluang yang terbuka oleh kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Adapun, KBank telah memulai langkah awal ekspansinya di Indonesia melalui kerja sama dengan Bank Maspion. Mereka meningkatkan kepemilikan saham di bank tersebut dalam dua tahun terakhir, dengan keyakinan bahwa kombinasi antara keahlian lokal dan teknologi KBank akan mempercepat pertumbuhan bisnis di Indonesia.

Peranan KBRI Thailand

Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman juga menyoroti peran penting Kedutaan Besar dalam memfasilitasi ekspansi lembaga keuangan Thailand ke Indonesia. Dia menegaskan bahwa diplomasi ekonomi memainkan peran kunci dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada investor.

"Kami memberikan informasi sebanyak mungkin kepada calon investor tentang potensi Indonesia, tetapi juga menjelaskan tantangan yang mungkin dihadapi. Saya selalu mengatakan bahwa uang itu seperti pengecut—begitu ada ketidaknyamanan, ia akan segera pergi. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat yang aman dan stabil untuk berinvestasi," ujar Rachmat.

Dia menambahkan bahwa Indonesia memiliki daya tarik luar biasa dengan populasi lebih dari tiga kali lipat dari Thailand, serta pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Namun, penting bagi investor untuk siap menghadapi tantangan seperti biaya ekonomi tinggi dan tantangan hukum.

"Kami tidak menjual mimpi kosong. Kami ceritakan kenyataan yang ada, termasuk tantangan dalam pengurusan izin dan masalah hukum, agar investor bisa mempersiapkan diri dengan matang," kata Rachmat.

Dengan kerja sama yang semakin kuat antara lembaga keuangan Thailand dan Indonesia, kedua negara optimistis dapat menciptakan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asean.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT PFI Mega Life Insurance mengungkapkan rencana pemisahan unit usaha syariah atau spin off dengan melakukan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru.

Manajemen mengungkap bahwa PFI Mega Life Insurance telah mendapatkanpersetujuan atas Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS) dariOtoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 4 Oktober 2024.

"Melalui persetujuan ini, PT PFI Mega Life akan melaksanakan semua tahapan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui OJK sesuai ketentuan yang berlaku," tulis PFI Mega Life Insurance dalam keterangan resmi, pada Rabu (16/10/2024).

PFI Mega Life Insurance mengungkap perusahaan menjamin tiap-tiap nasabah akan tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Hal ini dikarenakan tidak ada perubahan pada aspek-aspek terkait polis asuransi syariah PFI Mega Life Insurance, termasuk manfaat, hak dan kewajiban, layanan, serta prosedur klaim.

Terakhir, perusahaan meminta nasabah yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan nasabah PFI Mega Life di nomor 02129545555 atau melalui email [email protected].

Dalam POJK Nomor 11 Tahun 2023, perusahaan asuransi yang akan melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 15—16 Oktober 2024. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi suku bunga deposito dan kredit bank terpantau masih tinggi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik dengan kebijakan transparansi SBDK, berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga.

"Likuiditas perbankan yang memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial [KLM]," katanya dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Tercatat, suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada September 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,75% dan 9,24%.

"Relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya," ucap Perry.

Adapun, suku bunga deposito terpantau menanjak dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,73%. Bunga deposito saat ini juga masih lebih tinggi dibanding Desember 2023 yang mencapai 4,69%

Pada periode yang sama, suku bunga kredit ini juga meningkat dibanding bulan sebelumnya, yaitu Agustus 2024 mencapai 9,21%. Angka ini makin mendekati level dari akhir Desember 2023 yang sempat mencapai 9,25%.

Sebelumnya, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan penurunan bunga acuan pada bulan September 2024 tidak serta merta langsung diikuti penurunan bunga kredit dan bunga deposito.

Pasalnya, bank masih menunggu dampak dari penurunan bunga ini ke penurunan biaya dana alias cost of fund sesuai ekspektasi bank sebelum menyesuaikan bunga.

"Butuh waktu kurang lebih 1—2 bulan sebelum melakukan penyesuaian suku bunga. Kembali lagi, ini tergantung pada evaluasi bank atas biaya dana dan likuiditas bank," ujarnya kepada Bisnis.

Pada laporan yang sama, suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak di sekitar BI-Rate, yaitu 6,16% pada 15 Oktober 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 11 Oktober 2024 tercatat masing-masing pada level 6,69%, 6,79%, dan 6,84%, tetap menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing.

Imbal hasil SBN tenor 2 tahun, per 15 Oktober 2024, menurun menjadi 6,31%, sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat menjadi 6,67% sejalan kenaikan yield UST tenor 10 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI), anak perusahaan Kredivo Group mencatatkan laba hingga Agustus 2024 sebesar Rp93,22 miliar serta Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp2,2 triliun, naik 348% atau lebih dari empat kali lipat dibanding periode Januari 2024 sebesar Rp495,94 miliar.

Presiden Direktur Krom Bank Indonesia Anton Hermawan menuturkan bahwa kelangsungan bisnis perbankan terutama bank digital, bukan hanya diukur dari jumlah nasabah yang diakuisisi, melainkan dari kualitas nasabah yang dimiliki.

“Sehingga, hal ini akan membantu Krom Bank tumbuh secara positif baik dari dana pihak ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (16/10/2024).

Selain itu, perseroan juga senantiasa berkolaborasi dengan ekosistem maupun pihak lainnya untuk menghadirkan berbagai layanan perbankan yang dapat meningkatkan loyalitas nasabah.

Lebih lanjut, kata Anton, pertumbuhan nasabah Krom Bank tidak terlepas dari konsistensi inovasi dan kolaborasi dengan ekosistem digital. Beberapa inisiatif strategis yang dilakukan perseroan antara lain meluncurkan fitur QRIS pada Juli 2024 yang memberikan kemudahan nasabah dalam bertransaksi secara lebih seamless.

Teranyar, Krom Bank pun menghadirkan layanan BI Fast untuk melengkapi layanan yang memudahkan nasabah dalam melakukan transfer antarbank.

Ke depan, untuk meraih laba perusahaan yang konsisten, Krom Bank berkomitmen meningkatkan layanan dasar perbankan serta hadirkan berbagai inovasi layanan dalam memberikan customer experience (CX) yang baik untuk nasabah yang didominasi oleh generasi muda.

Selain itu, Krom Bank akan menjaga likuiditas dengan menerapkan strategi menyeimbangkan modal, DPK, dan penyaluran kredit.

"Krom Bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas prudential dalam penyaluran kreditnya," ujarnya.

Di saat yang bersamaan, Krom Bank menerapkan ISO 27001:2022 dalam memastikan keamanan transaksi dan data nasabah. Diharapkan, berbagai upaya ini dapat berperan meningkatkan kepercayaan nasabah dan mendukung keberlanjutan bisnis Krom Bank secara jangka panjang.

Lebih lanjut, dengan berbagai fleksibilitas dan kenyamanan layanan yang ditawarkan, Krom Bank menunjukkan dukungan kepada pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Komitmen dalam menjaga mutu layanan bagi peserta JKN terus dilakukan BPJS Kesehatan seiring dengan pertumbuhan jumlah kepesertaan Program JKN. Salah satu langkah yang diambil yaitu melalui kerja sama dengan lembaga keuangan perbankan pada Program Supply Chain Financing (SCF) dan Supply Infrastructure Financing (SIF).

Kali ini, BPJS Kesehatan resmi menjalin kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Kerja sama ini diwujudkan dengan dilakukannya penandatanganan kerja sama pada Rabu (16/10).

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno mengatakan, kerja sama yang dilakukan dengan dua lembaga perbankan ini dimaksudkan bukan hanya memberikan manfaat kepada fasilitas kesehatan dalam menjaga sustainibilitas, namun juga ditujukan kepada peserta JKN. Mundiharno menyebut, dalam kerja sama yang dilakukan berfokus kepada jasa layanan layanan perbankan untuk pembayaran iuran peserta JKN melalui sistem autodebit.

"Dengan adanya layanan autodebit, peserta JKN dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran iuran, menghindari keterlambatan pembayaran, serta memastikan keaktifan status kepesertaan mereka. Layanan ini diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan bagi peserta JKN, terutama bagi mereka yang lupa untuk membayar iuran secara manual," kata Mundiharno.

Mundiharno menjelaskan, saat ini BPJS Kesehatan memiliki empat fokus utama untuk mencapai transformasi mutu layaan dan penguatan ekosistem JKN. Untuk merealisasikan fokus tersebut, BPJS Kesehatan melakukan beragam upaya melalui pemanfaatan jasa layanan perbankan, khususnya untuk pembayaran iuran peserta JKN melalui ATM, pemanfaatan mobile banking, serta membangun sebuah sistem pembayaran iuran autodebit.
Ia menambahkan, beragam inovasi yang dihadirkan menjadi solusi atas kemudahan pembayaran iuran bagi peserta JKN, sehingga kepatuhan peserta dalam membayar iuran semakin dimudahkan. Selain itu dalam konteks perluasan cakupan peserta, inovasi ini juga bisa dilakukan dengan beragam cara, salah satunya adalah melalui kerja sama perluasan peserta keluarga tambahan ASN.

"Kami yakin melalui kerja sama ini akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kedua belah pihak. Besar harapan kami dengan meningkatkan mutu layanan kesehatan terhadap peserta JKN di fasilitas kesehatan, maka kepuasan peserta dapat meningkat secara berkesinambungan," jelas Mundiharno.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Arief Witjaksono Juwono Putro menjelaskan, melalui program kerja sama Supply Infrastructure Financing (SIF), BPJS Kesehatan mendapatkan berbagai manfaat, termasuk imbal hasil dari penempatan investasi, serta dukungan dari pihak perbankan dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Hal ini berguna untuk fasilitas kesehatan mitra untuk meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Selain itu, sambung Arief juga ada program Resiprokal Bisnis Investasi. BPJS Kesehatan dan bank mitra melakukan penempatan investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk mendukung pengembangan sektor kesehatan. Tujuannya memberikan pelayanan yang optimal melalui pengembangan infrastruktur layanan kesehatan yang ada.

“Dengan adanya program ini, diharapkan fasilitas kesehatan dapat memperoleh sumber dana untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan terhadap peserta. Peningkatan mutu layanan kesehatan terhadap peserta di fasilitas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan peserta secara berkesinambungan," tambah Arief.
Sementara itu, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI, Agus Noorsanto mengatakan hingga saat ini, BRI telah menjalin kerja sama dan siap mendukung program kerja yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan. Dengan komitmen yang kuat, Agus menyebut BRI siap menjadi one stop financial solition yang menyediakan segala kebutuhan keuangan dan perbankan dari BPJS Kesehatan.

“Kami yakin dari penandatanganan nota kesepahaman dan kerja sama ini bisa memberikan nilai tambah dan saling menguntungkan serta memberikan dampak positif bagi BPJS Kesehatan termasuk peserta JKN,” kata Agus.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Institutional Banking BNI, Munadi Herlambang mengatakan pihaknya senantiasa mendukung pertumbuhan usaha nasional di berbagai lini, termasuk juga di sektor kesehatan. Kerja sama yang telah dilakukan BPJS Kesehatan menjadi bukti bahwa BNI siap mendukung peningkatan layanan di sektor kesehatan. Ia berharap, melalui dukungan dan pengembangan kualitas fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan membuat masyarakat Indonesia menikmati layanan dan fasilitas yang nyaman.

“Semoga dengan kerja sama yang dilakukan, BPJS Kesehatan bersama BNI terus berinovasi untuk kemudahan layanan di bidang perbankan yang digunakan BPJS Kesehatan. Secara komitmen, BNI siap mendukung penuh terhadap penjaminan layanan kesehatan yang bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia,” tutup Munadi.