Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengungkapkan kunci agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah).

“Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6% terpenuhi,” kata Sunarso dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, menurut Sunarso, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas US$ 4.465 (sumber: World Bank).

Terkait hal tersebut, Sunarso mengungkapkan dalam kajian BRI faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6% adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja. Pembentukan human capital juga perlu didorong oleh tiga faktor.

Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan. “Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan,” ujar Sunarso.

Perbesar

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, cara terbaik untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.

“Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting,” kata Sunarso. Untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana di dalamnya juga ada unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan,” ujar Sunarso.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan baru di tangan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan segera dimulai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kinerja sektor keuangan, terutama perbankan di era Prabowo akan dipengaruhi sejumlah faktor.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan secara prinsip, OJK akan mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang nantinya juga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit perbankan.

Sementara, proyeksi pertumbuhan kredit pada 2025 sendiri baru akan mulai disusun dalam bentuk rencana bisnis bank (RBB) per akhir 2024 berdasarkan realisasi sampai dengan September 2024.

Namun, menurutnya, sejumlah faktor akan memengaruhi kinerja perbankan di tengah bergulirnya pemerintahan baru.

"Bank dalam hal ini akan memperhatikan kondisi ekonomi secara global dan domestik yang masih perlu untuk diwaspadai ke depan, di antaranya kecepatan dan kedalaman penurunan FFR [suku bunga The Fed/Fed Fund Rate]," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Dari sisi eksternal lainnya, kondisi ekonomi dan arah kebijakan moneter China, perkembangan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, maupun konflik di Timur Tengah juga memengaruhi.

Dari sisi internal, menurutnya, kebijakan pemerintah baru Prabowo Subianto pun akan menentukan.

Adapun, pada tahun pertama pemerintahan baru Prabowo, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,2% mengacu Undang-Undang (UU) APBN 2025.

Sementara itu, melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045, pemerintah telah menetapkan tujuh industri prioritas yang akan mendongkrak produk domestik bruto (PDB). Pertama, industri berbasis sumber daya hayati. Kedua, industri berbasis mineral penting. Ketiga, industri dasar kimia dan logam.

Keempat, industri berteknologi menengah-tinggi seperti kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hingga kedirgantaraan. Kelima, industri barang konsumsi berkelanjutan. Keenam, industri berbasis inovasi dan riset. Terakhir, industri kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membukukan Rp2,84 triliun modal asing keluar dari pasar keuangan Tanah Air selama pekan ini atau 7—10 Oktober 2024 atau menjelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser dari jabatannya.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso merincikan, notabenenya ada aliran modal asing masuk sebesar Rp4,37 triliun ke pasar surat berharga negara (SBN). Kendati demikian, lebih banyak investor asing yang menjual kepemilikannya baik di pasar saham maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Berdasarkan data transaksi 7—10 Oktober 2024, non residen [investor asing] tercatat jual neto sebesar Rp2,84 triliun; terdiri dari jual neto sebesar Rp4,47 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp4,37 triliun di pasar SBN, dan jual neto sebesar Rp2,73 triliun di SRBI," ujar Denny dalam keterangannya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari—10 Oktober 2024, total ada aliran modal asing masuk sebesar Rp46,68 triliun di pasar saham, Rp41,19 triliun di pasar SBN, dan Rp193,61 triliun di pasar SRBI.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 68,30 bps per 10 Oktober 2024, naik dibandingkan 67,25 bps pada 4 Oktober 2024 sebesar.

Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun ke level 6,65% pada Jumat pagi (11/10/2024), dari level 6,67% pada Kamis (10/10/2024).

Sedangkan untuk nilai tukar rupiah, tercatat mengalami penguatan ke posisi Rp15.640 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat pagi (11/10/2024), dari posisi Rp15.660 per dolar AS pada penutupan Kamis sore (10/10/2024).

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan progres spin offatau pemisahan unit usaha syariah (UUS) perbankan terbarunya. Terdapat dua bank yang wajib menjalankan spin off UUS mereka dengan batas waktu permohonan izin pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini terdapat dua UUS yang telah terkena kewajiban spin off sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Dalam ketentuannya, bank yang memiliki nilai aset UUS mencapai 50% dari total aset keseluruhan induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun memang wajib spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

Berdasarkan laporan keuangan, dua bank yang masih memiliki UUS, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Kedua bank tersebut telah masuk ke dalam kriteria kewajiban spin off sesuai aturan OJK.

Aset UUS BTN atau BTN Syariah telah menembus Rp56 triliun pada kuartal II/2024. Kemudian, aset UUS CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah telah mencapai Rp64,83 triliun pada kuartal II/2024.

Sementara itu, sesuai dengan POJK tentang UUS, kedua bank diberikan waktu paling lama dua tahun untuk mengajukan permohonan izin setelah kriteria spin off UUS dipenuhi. Alhasil, baik BTN maupun CIMB Niaga memiliki batas waktu spin off UUS hingga akhir 2026.

Dian mengatakan kedua bank pun telah mempersiapkan aksi korporasi spin off UUS-nya. Kedua bank itu juga telah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan spin off.

"Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Dalam rangka spin off UUS-nya, BTN memang merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi. BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Namun, Dian mengatakan sampai dengan saat ini belum terdapat permohonan yang disampaikan kepada OJK terkait dengan rencana aksi korporasi BTN itu.

“Rencana akuisisi tersebut merupakan kewenangan pemegang saham kedua belah pihak bank,” ujarnya.

Sementara, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu enggan menyebutkan nama bank syariah yang menjadi incaran untuk diakuisisi BTN. Namun, ia mengatakan saat ini BTN sedang dalam proses pembicaraan intens untuk menjalankan akuisisi terhadap bank syariah yang dimaksud, termasuk aspek valuasi.

“Banknya apa saya masih harus merahasiakan karena ada urusan juga dengan OJK pasar modal. Katakan saja namanya Bank X, jadi Bank X sedang kami dekati, memang lagi proses pembicaraan salah satunya yang lagi mau dibahas mengenai valuation,” ujarnya usai public expose pada Agustus lalu (27/8/2024).

Untuk CIMB Niaga, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan saat ini, perseroan sedang dalam persiapan untuk spin off UUS. CIMB Niaga pun telah berkonsultasi dengan OJK serta regulator terkait lainnya dalam menjalankan pemisahan tersebut.

"[CIMB Niaga] Akan mulai proses spin off tahun depan," kata Lani kepada Bisnis pada Juni lalu (12/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Telah terjadi lonjakan jumlah bank bangkrut di Indonesia sepanjang 2024 berjalan. Akankah jumlah bank bangkrut terus bertambah hingga akhir tahun ini?

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah ada 15 bank bangkrut di Indonesia hingga kuartal III/2024.

Semya bank bangkrut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR). Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT BPR Nature Primadana Capital.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Pada 2023, OJK mencatat hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat 7-8 bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 137 bank bangkrut di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyebab maraknya BPR yang bangkrut yakni adanya penyalahgunaan atau fraud. OJK pun terpaksa mencabut izin usaha bank bangkrut tersebut.

"Hal tersebut [pencabutan izin usaha] dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Dian mengatakan OJK terus melakukan tindakan pengawasan termasuk potensi adanya bank bangkrut tambahan pada akhir tahun ini.

Namun, dia enggan menjawab jumlah bank yang statusnya dalam ancaman penutupan.

Meski begitu, menurut Dian, OJK terus memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa bank yang berstatus pengawasan bank dalam penyehatan.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi bank terus memburuk, maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya, hingga kemudian menjalankan langkah terakhir yakni mencabut izin usaha.

Sebelumnya, Dian mengatakan bahwa sepanjang tahun ini akan ada 20 bank bangkrut di Indonesia.

"Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya saat ditemui awak media di Hotel Kempinski Jakarta pada Maret lalu (22/3/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) menyewa kantor di Gedung Bank Mega senilai Rp1,82 miliar selama 48 bulan. Penambahan luas ruangan itu dilakukan seiring kebutuhan tempat kerja khususnya dalam penanganan kredit.

Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo lewat keterbukaan informasi mengatakan bahwa perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. (MEGA) telah menandatangani Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Ruang dan Lahan.

"Luas total ruang yang disewa perseroan adalah sebesar 200,52 m persegi," katanya, Jumat (11/10/2024).

Adapun, nilai transaksi untuk penyewaan itu ialah sebesar Rp1,82 miliar belum termasuk PPN dengan rincian sewa per meter per bulan sebesar Rp120.000 dengan biaya servis charge per bulan sebesar Rp70.000.

Sifat transaksi Allo Bank dengan Bank Mega dalam hal sewa ruang ini memiliki hubungan afiliasi mengingat kedua bank dikendalikan oleh pihak yang sama yakni PT Mega Corpora mili Chairul Tanjung.

Mega Corpora tercatat memiliki 58,02% saham Bank Mega dan 60,88% saham Allo Bank.

Indra Utoyo menjelaskan latar belakang menyewa Gedung Bank Mega lantaran BBNI melihat bahwa sinergi dan efisiensi dapat lebih ditingkatkan dalam pelayanan terpadu satu atap. Tambah lagi, BBHI merupakan bagian KUB dari Bank Mega.

"Hal ini tentunya dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, selain itu upaya ini diharapkan memberikan manfaat dari sisi finansial perseroan," jelasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan lima nama dompet digital yang memfasilitasi judi online sudah berkomitmen untuk memberantas judi yang dilakukan secara daring.

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Budi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan kelima pihak dompet digital tersebut untuk berhenti memfasilitasi praktik judi online.

Dari komunikasi tersebut, Budi memastikan bahwa kelima dompet digital tersebut bakal memberantas prakrik judi online.

“Mereka [kelima dompet digital] punya komitmen kok, teman-teman platform atau fintech Indonesia ini sangat concern terhadap pemberantasan judi online,” kata Budi saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2024).

Tak hanya itu, Budi menuturkan bahwa pihaknya tak memberikan sanksi kepada kelima dompet digital tersebut dan hanga memberi peringatan saja.

“Enggak (kena sanksi), cuma dikasih peringatan aja,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi membongkar lima nama dompet digital yang memfasilitasi judi online. Dompet digital Dana berada di urutan pertama, disusul dengan Ovo, Gopay dan LinkAja.

Budi mengaku telah menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi penjudi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurut data dari PPATK yang diterima Kemenkominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

“E-wallet Espay [DANA] nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online,“ ucap Budi Arie Setiadi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Dompet Anak Bangsa (GoPay) memastikan mendukung penuh upaya pemberantsan judi online dan membantah menfasilitasi praktik judi online.

Head of Corporate Affairs GoTo Financial, Audrey P. Petriny mengatakan bahwa pihaknya memiliki program untuk mencegah dan memberantas aktivitas judi online yang dijalankan dengan operasional dan prosedur yang sangat ketat.

“Secara rutin, kami melakukan pengecekan untuk mendeteksi penyalahgunaan akun sehubungan dengan aktivitas judi online, lalu menghentikan layanan GoPay terhadap akun yang terindikasi melakukan aktivitas judi online serta melakukan pelaporan kepada regulator,” kata Audrey dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Audrey menjabarkan, terdapay beberapa teknologi yang diterapkan GoPay dalam memberantas judi online. Pertama, proses electronic Know Your Customer (e-KYC) termasuk verifikasi muka (facial recognition) yang wajib dilakukan pengguna saat upgrade ke GoPay Plus.

Hal ini, kata Audrey dilakukan untuk mencegah pencurian identitas dan penyalahgunaan akun untuk hal hal negatif seperti judi online.

Kedua, anak usaha GOTO ini juga memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence untuk memantau setiap pergerakan uang dan mendeteksi transaksi atau transfer yang mencurigakan, baik di akun GoPay maupun GoPay Plus.

“Selain dari sisi teknologi, GoPay juga menjalankan pencegahan, antara lain dengan memberikan edukasi kepada konsumen terkait bahaya judi online,” ujarnya.

Lebih lanjut, Audrey menyampaikan GoPay senantiasa bekerja sama dengan otoritas lintas sektor, termasuk Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan PPATK.

“Hal ini dilakukan guna memastikan unsur-unsur kepatuhan terlaksana serta melakukan pelaporan kepada regulator secara aktif jika terindikasi adanya tindakan ilegal,” ucap Audrey.

Dibandingkan dengan dompet digital lainnya, total transaksi di Dana untuk transaksi judi online saja mencapai Rp5,37 juta. Budi mengaku telah menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi penjudi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurut data dari PPATK yang diterima Kemenkominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja membantah menjadi dompet digital atau platform yang memfasilitasi perjudian online.

Sebagai salah satu solusi penyedia sistem pembayaran di Indonesia, LinkAja memastikan mendukung setiap upaya pemerintah dan regulator dalam mencegah dan mengantisipasi praktik judi online.

“kami sampaikan bahwa LinkAja tidak pernah memfasilitasi segala bentuk aktivitas atau transaksi keuangan mencurigakan termasuk judi online,” kata Stakeholder Communication Manager LinkAja, Rifdia Aulia Rahma dalam keteranganya, Jumat (11/10/2024).

Rifdia mengatakan, sesuai dengan arahan Bank Indonesia, LinkAja senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan oleh LinkAja guna memberantas praktik judi online yang saat inu marak terjadi.

Salah satunya, mengoptimalkan sistem deteksi fraud (FDS) perusahaan untuk menarik data setiap minggu terkait dengan jumlah akun yang terindikasi sebagai transaksi keuangan mencurigakan termasuk judi online.

“LinkAja juga secara rutin melakukan analisis dan pelaporan kepada otoritas yang berwenang melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan [LTKM] PPATK,” ujar Rifdia.

Kemudian, Rifdia menuturkan bahwa LinkAja telah mengeluarkan langkah tegas dengan memutus koneksi transaksi terhadap lebih dari 350 akun yang terdeteksi secara real-time oleh FDS perusahaan.

“Selain itu menindak lebih dari 150 kasus dengan men-suspend, membekukan, dan memblokir akun berdasarkan laporan manual yang masuk ke LinkAja melalui kanal Customer Service atau rekanan bank,” ucapnya.

Adapun, melalui berbagai kesempatan dan saluran komunikasi, LinkAja selalu menginformasikan kemudahan akses untuk melapor bagi pengguna yang mendeteksi adanya indikasi kejahatan siber atau judi online pada akun mereka.

Laporan dapat dilakukan dengan menghubungi Layanan PSE oleh Kemenkominfo, Layanan Patroli Siber, Aduan Konten, melaporkan atau memeriska rekening melalui CekRekening, maupun Layanan Pelanggan LinkAja melalui fitur live chat pada aplikasi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan dompet digital Dana menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan untuk transaksi judi online.

Dibandingkan dengan dompet digital lainnya, total transaksi di Dana untuk transaksi judi online saja mencapai Rp5,37 juta. Budi mengaku telah menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi penjudi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurut data dari PPATK yang diterima Kemenkominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Bisnis.com, NUSA DUA — Pasar asuransi global dan nasional tengah menghadapi tantangan besar dengan hadirnya berbagai badai besar, seperti badai Helen dan Milton, yang mungkin dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam industri.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, mengatakan salah satu fokus utama industri saat ini adalah apakah kondisi hardening market atau pasar yang menegang masih akan berlanjut hingga 2025, atau apakah pasar akan kembali ke kondisi normal.

Hardening market merupakan situasi di mana premi asuransi meningkat dan kapasitas risiko menjadi lebih terbatas, sering kali terjadi setelah bencana besar atau kerugian yang signifikan. Namun, Budi optimistis pasar mungkin akan mulai melunak, meskipun beberapa batasan dari perusahaan reasuransi tetap ada.

“Saya pikir temen-temen pada puas kok bertemu dengan perusahaan reasuransi dari luar, dari dalam melihat kondisi untuk tahun 2025, kalau prediksi saya sih seharusnya tidak pada posisi market yang hardening lagi,” kata Budi ditemui di sela-sela acara Indonesia Rendezvous 2024 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (10/10/2024).

Namun demikian, Budi menyebut bahwa kemungkinan masih ada batasan-batasan yang akan diterapkan oleh perusahaan reasuransi dalam negeri yang masuk dalam Indonesian Placement Risk (IPR).

Dia menekankan bahwa pricing atau penentuan harga dalam reasuransi treaty dan non-proportional reasuransi kemungkinan besar akan tetap sama, meskipun hasil akhirnya sangat bergantung pada hasil dari masing-masing perusahaan reasuransi.

Beberapa sektor seperti properti, engineering, dan marine hull diprediksi masih akan menghadapi batasan-batasan, tetapi Budi berharap pasar di sektor-sektor ini bisa sedikit melunak. Budi juga menyinggung tentang sektor asuransi kesehatan dan kredit, dua bidang yang mengalami tantangan signifikan.

Asuransi kesehatan, menurutnya, sudah berada dalam posisi sulit dengan loss ratio (rasio kerugian) mencapai angka di atas 140%. Ini berarti jumlah klaim yang dibayarkan jauh lebih besar dari premi yang dikumpulkan, menandakan adanya tekanan besar pada sektor tersebut.

Sementara untuk asuransi kredit, Budi mengatakan bahwa industri asuransi sudah menemukan jawaban dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah yang telah diterbitkan tahun lalu. Di sana ada perbaikan asuransi kredit melalui resharing dengan pihak perbankan.

Dia menambahkan pembatasan biaya akuisisi juga menjadi perhatian. Di sektor kendaraan bermotor, ada tantangan tambahan terkait dengan penurunan penjualan, yang diperburuk oleh masalah daftar hitam di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), terutama karena banyak orang terjebak dalam pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).

“Ini tantangan lagi bagi industri, perasuransian, dan tentunya regulator dalam POJK juga bagaimana bisa ke depannya lebih menekan masyarakat itu menggunakan pinjaman online maupun judi online, pinjaman online yang digunakan untuk judi online Ini PR pemerintahan baru juga,” katanya.

Budi menyampaikan harapannya bahwa dengan kebijakan yang tepat, pasar asuransi di Indonesia akan mengalami perbaikan. Dia percaya bahwa prospek pasar internasional di Indonesia masih cukup baik, meskipun beberapa sektor menghadapi tekanan berat. Di sisi lain, kebijakan dari regulator, seperti OJK, akan sangat berpengaruh dalam membantu industri keluar dari kondisi sulit ini.

“Pasar internasional melihat prospek yang bagus di Indonesia, terutama untuk beberapa loss ratio. Dengan POJK baru, kita harap ada perbaikan yang signifikan. Namun, industri tetap harus siap menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ungkap Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait rencana merger antara PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) milik Hary Tanoesoedibjo dan PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik James Riady. Regulator pun melaporkan belum ada potensi pembatalan merger kedua bank tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan secara individual kondisi dan kinerja kedua bank saat ini masih relatif baik dengan permodalan yang sudah di atas ketentuan minimum yaitu diatas Rp3 triliun.

“Hingga saat ini belum ada potensi pembatalan merger kedua bank tersebut dan OJK tidak memberikan batas waktu bagi MNC Bank dan NOBU Bank untuk melakukan merger secara sukarela,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Menurut Dian, OJK tidak ingin menggunakan paksaan karena untuk menyatukan dua bank yang tergolong sehat serta memiliki karakteristik bisnis yang berbeda, perlu dilakukan hati-hati agar dapat menghasilkan sinergi yang berkelanjutan.

Selanjutnya OJK senantiasa mendukung proses konsolidasi agar bank semakin kuat dan sehat secara berkelanjutan.

Perlu diketahui, pada awalnya, proses merger kedua bank ini ditargetkan selesai pada Agustus 2023. Itu artinya, rencana merger telah molor lebih dari satu tahun dari target awal.

Sebelumnya, Dian juga menyebut kedua bank tersebut masih berkomitmen untuk melanjutkan proses merger.

Komitmen kedua belah pihak tercermin dari transaksi cross ownership antara kedua grup usaha, dengan masing-masing grup memiliki 10% saham di bank lawannya, sebagai upaya memuluskan jalan menuju merger.

Berdasarkan data kepemilikan saham Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), memang terlihat adanya transaksi antara MNC Group dan Lippo Group di masing-masing emiten bank.

Di Bank Nobu tercatat transaksi masuknya entitas MNC Group, yakni PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang menjadi pemegang saham dengan porsi 10% atau mengenggam sebanyak 747,84 juta saham NOBU. Di sisi lain, PT Prima Cakrawala Sentosa, entitas usaha milik Grup Lippo mengurangi porsi saham di NOBU dari 20,66% menjadi 10,66%.

Sedangkan Bank MNC, Prima Cakrawala Sentosa masuk dengan kepemilikan saham sebesar 10% atau sebesar 4,44 miliar saham. Sementara porsi MNC Land di Bank MNC susut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kredit sindikasi tercatat terus melaju meski pertumbuhannya tidak kencang. Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menjadi jawara dalam penyaluran kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

Berdasarkan data Bloomberg League Table Reports, per kuartal III/2024 kesepakatan dari sisi mandated lead arranger (MLA) mencapai 30 proyek dengan nilai US$7,41 miliar atau Rp115,49 triliun (asumsi kurs Rp15.585 per dolar AS).

Tercatat, BNI menjadi bank dengan nilai kredit sindikasi terbesar yaitu mencapai US$1,03 miliar atau setara dengan Rp16,05 triliun. Bank milik negara ini mengelola 16 proyek sindikasi dengan pangsa pasar 13,93%.

Kemudian, posisi kedua diduduki oleh United Overseas Bank alias UOB, adapun perseroan telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$866 juta atau Rp13,49 triliun dengan pasar mencapai 11,69% pada kuartal III/2024. Terdapat 14 proyek yang didanai UOB.

Sementara itu, Bank Mandiri berada di urutan ketiga dengan total penyaluran kredit sindikasi sebesar US$546 juta atau Rp8,5 triliun dengan porsi 7,37% secara MLA. Bank Mandiri terlibat dalam 4 proyek kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

Adapun, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengakui untuk kondisi saat ini kredit sindikasi tidak terlalu besar. Namun, dia optimistis tahun depan kredit sindikasi akan kembali bergairah.

“Dulu kan kredit kan besar-besar pada saat infrastruktur, mungkin sekarang kreditnya enggak terlalu besar size-nya juga. Jadi kita enggak terlalu banyak sindikasi,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Jumat (11/7/2024).

Royke berharap dengan turunnya suku bunga acuan dapat mendongrak pertumbuhan kredit sindikasi.

“Mudah-mudahan, sekarang memang suku bunga acuan turun, tapi kan likuiditas masih lumayan ketat,” ucap Royke.

BNI terus membidik sektor pilihan untuk kredit sindikasinya seperti hilirisasi, infrastruktur hingga transportasi.

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencatat hingga per Juni 2024, BCA mengelola kredit sindikasi sebesar Rp47,6 triliun dengan porsi partisipasi BCA dalam kredit sindikasi tersebut sebesar Rp12 triliun.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan positifnya penyaluran kredit, termasuk sindikasi, sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang mampu tumbuh 5,05% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada semester I/2024.

“Ditopang prospek pertumbuhan ekonomi yang positif dan likuiditas solid, BCA optimistis menjaga tren baik penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Perbesar

Pada prinsipnya, kata Hera, BCA berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia dengan menyalurkan kredit sindikasi untuk proyek-proyek strategis nasional seperti infrastruktur jalan tol, konstruksi, kelistrikan dan lain-lain.

Perseroan pun turut berpartisipasi dalam kredit sindikasi dengan mempertimbangkan faktor risk appetite, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA.

Di sisi lain, Head of Research LPPI Trioksa Siahaan berpendapat jika melihat kondisi di pasar di mana daya beli secara umum menurun dan adanya tekanan geopolitik, maka hingga akhir tahun kredit sindikasi masih akan tertekan.

Menurutnya, sejauh ini sektor yang masih menjadi primadona perbankan adalah sektor energi.

“Iya [saat ini bank mengerem kredit sindikasinya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Berikut 10 daftar bank atau lembaga keuangan penyalur kredit sindikasi terbesar di Indonesia pada kuartal III/2024:

1. BNI

Total BNI telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$1,03 miliar dengan porsi 13,93% secara MLA. BNI terlibat dalam 16 proyek kredit sindikasi pada kuartal III/2024.

2. UOB

UOB total telah menyalurkan kredit sindikasi US$866 juta secara MLA per kuartal III/2024. Pangsa pasar UOB dalam penyaluran kredit sindikasi mencapai 11,69% dan terlibat di 14 proyek kredit sindikasi.

3. Bank Mandiri

Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$546 juta dengan pasar mencapai 7,37% pada kuartal III/2024. Terdapat 4 proyek yang didanai oleh Bank Mandiri.

4. OCBC

Oversea-Chinese Banking Group (OCBC) telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$485 juta dengan pasar mencapai 6,55% dan terlibat di 13 proyek kredit sindikasi.

5. DBS Group

DBS Group telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$475 juta dengan jumlah proyek keterlibatan sebanyak 9 proyek. Porsi penyaluran kredit sindikasi DBS Group di Indonesia mencapai 6,41%.

6. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$459 juta dengan jumlah proyek yang didanai mencapai 2 proyek. Porsi penyaluran kredit dari BRI mencapai 6,2%.

7. HSBC

HSBC telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$293 juta dengan 9 proyek yang didanai. Adapun, porsi penyaluran kredit sindikasi HSBC mencapai 3,96%.

8. CIMB Group Holdings Bhd

CIMB Group Holdings Bhd telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$192 juta dan terlibat di 4 proyek. Porsi penyaluran kredit sindikasi SMI mencapai 2,59%.

9. Maybank

Maybank juga mencatatkan penyaluran kredit sindikasi yang sama dengan CIMB Group yakni sebesar US$192 juta dan terlibat di 4 proyek sindikasi. Porsi pasar Maybank di proyek sindikasi pun sama, yaitu mencapai 2,59%.

10. Mizuho Financial

Mizuho Financial pun telah menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$191 juta dan terlibat di 5 proyek pada kuartal III/2024. Adapun, porsi penyaluran kredit sindikasi Mizuho Financial mencapai 2,59%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.