Jakarta -

Beli AC ada harga spesial khusus hari ini di Transmart Full Day Sale. Diskon besar-besaran berlaku sejak toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat di Transmart seluruh Indonesia.

Di Transmart Full Day Sale Pulau Jawa, Bali dan Lampung, AC Split 1 PK merek LG, Polytron, Panasonic, SHARP dan Samsung berlaku harga promo Rp 4.124.000/unit. Padahal harga normalnya Rp 4.549.000/unit.

Harganya diskon lagi 20% jika pembayaran menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah menjadi Rp 3.299.200/unit. Dengan demikian kamu bisa hemat Rp 1.249.800/unit.

Harga tersebut sudah dapat tambahan bonus pipa + instalasi standar. Syarat dan ketentuan berlaku dan tidak berlaku bagi pembelian partai besar.

Bagi yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir karena ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Sementara untuk yang belum punya Allo Bank, cukup klik https://www.allobank.com/download dan upgrade ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale hari ini.

(aid/rrd)

JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah resmi diteken. Adapun PP yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto ini mengatur penghapusan kredit macet UMKM dan telah ditandatangani pada 5 November 2024.

Berikut persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut, mulai dari nominal hingga jenis nasabah. Sementara itu penetapan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui penghapusan piutang macet di lembaga keuangan milik negara.

Dalam PP 47 Tahun 2024 Pasal 12 disebutkan, penghapusan kredit macet bisa dilakukan untuk dua jenis kredit sebagai berikut.

Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau
piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Untuk piutang dana bergulir, yang umumnya merupakan modal kerja bagi UMKM, nilai pokok yang dihapus maksimal mencapai Rp300 juta per penanggung utang.

Sementara, penghapusan piutang kredit bisa dilakukan untuk nilai maksimal Rp500 juta dengan rincian sebagai berikut; dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300 juta per Penanggung Utang perorangan; atau dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500 juta per Penanggung Utang badan usaha.

Selain itu, peraturan ini memberikan ketentuan bahwa penghapusan piutang dapat dilakukan melalui beberapa metode, yakni penghapusbukuan dan penghapustagihan, yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank milik negara, serta penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak untuk piutang negara kepada UMKM.

Pada Pasal 4, dijelaskan tentang penghapusbukuan piutang macet hanya bisa dilakukan setelah lembaga keuangan BUMN melakukan berbagai upaya perbaikan atau restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM.

Selain itu, upaya penagihan harus dilakukan secara optimal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, namun jika masih tetap tidak tertagih, maka piutang tersebut dapat dihapus dari pembukuan.

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ), Maman Abdurrahman menerangkan, soal mekanisme penghapusan utang UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghapus piutang UMKM di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, notabene adalah petani dan nelayan. Namun demikian, Maman menerangkan tidak semua UMKM petani dan nelayan yang hutangnya dihapuskan. Adapun kriteria hutang yang dimaksud, harus berdasarkan penilaian Bank Himbara atas kemampuan dari penghutang.

"Saya sampaikan ini, bagi pelaku UMKM yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," kata Menteri UMKM, Maman dikutip dari keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Maman menerangkan, para pelaku UMKM yang dihapuskan utang yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya. Para pelakunya juga harus nasabah Bank BUMN atau Himbara.

"Agar tidak terjadi simpang siur, penghapusan utang memang diberikan bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut yang terkena beberapa permasalahan, Seperti bencana alam dan COVID-19," terang Maman.

Lebih lanjut, Maman mengatakan, utang yang dibebaskan harus sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo. Selain itu, para pelaku juga seharusnya sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

?Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,? katanya.

Diketahui, Maman juga mengungkapkan pemerintah akan menargetkan hutang piutang dari prakiraan satu juta orang pelaku UMKM sektor perkebunan, pertanian dan perikanan, sebesar Rp10 Triliun. Satu juta orang tersebut adalah para petani dan nelayan.

Maman menjelaskan, kebijakan yang diteken oleh Presiden Prabowo tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Jadi kurang lebih nanti estimasinya mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan orang, kurang lebih nanti ada (hutangnya yang dibebaskan) plus minus sekitar Rp10 triliun," terang Maman di kompleks Istana negara, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, proses pembebasan utang tersebut, diungkapkan Maman, bukan melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dia mengatakan mekanisme yang dilakukan tidak melalui bank, namun hanya berupa penghapusan utang piutang di Bank Himbara saja.

"Dan itu nanti proses mekanismenya tidak melalui bank, jadi ini tidak ada sama sekali melalui APBN kita itu penghapusan bukuan piutang di bank. Ingat itu ya, di bank," terang Maman.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan kreditmacet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan.

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP yang menghapus alias melakukan pemutihan terhadap utang UMKM, nelayan hingga petani. Penandatanganan PP dilakukan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dengan ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan. "Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara," ungkap Prabowo.

Sambung Prabowo menjelaskan, bahwa tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

"Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," ungkapnya.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan kreditmacet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan.

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP yang menghapus alias melakukan pemutihan terhadap utang UMKM, nelayan hingga petani. Penandatanganan PP dilakukan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dengan ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan. "Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara," ungkap Prabowo.

Sambung Prabowo menjelaskan, bahwa tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

"Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," ungkapnya.

MAKASSAR - Platform fintech lending Kredit Pintar memulai perluasan market Indonesia Timur dengan menggelar edukasi dan literasi keuangan ?Kelas Pintar Bersama? di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai platform fintech lending yang berlisensi, terdaftar, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kredit Pintar senantiasa berkomitmen untuk secara konsisten melakukan kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang menyasar tidak hanya masyarakat umum, namun juga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan generasi muda.

Sebagaimana dikatakan oleh Direktur Bisnis & Operasi Kredit Pintar, Kokko Cattaka, ?Kelas Pintar Bersama merupakan inisiatif Kredit Pintar yang selaras dengan himbauan OJK bagi para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang baik sehingga dapat memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah. Dengan adanya akses keuangan masyarakat yang lebih luas, bertanggungjawab, dan produktif, maka diharapkan dapat mendukung meningkatnya kesejahteraan dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional.?

Komitmen Kredit Pintar melalui Kelas Pintar Bersama secara konsisten telah dilakukan baik secara online dan offline selama kurun waktu 2021-2024. Untuk periode Januari hingga September 2024, Kelas Pintar Bersama telah diikuti oleh 450 peserta yang terdiri dari mahasiswa, blogger, UMKM hingga masyarakat umum.

?Melalui literasi keuangan yang kami lakukan di Kelas Pintar Bersama, kami berharap dapat memberikan banyak manfaat dan berdampak pada penguatan literasi keuangan serta peningkatan potensi UMKM, serta bertumbuhnya iklim yang sehat bagi industri fintech lending di Indonesia,? tambah Kokko.

Pada kesempatan kali ini, Kelas Pintar Bersama diadakan di Bikin Bikin Creative Hub, Nipah Mall, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan mengangkat tema ?Pahami Kredit untuk Keuangan yang Lebih Baik? dan menghadirkan narasumber yaitu seorang perencana keuangan; Rista Zwestika, CFP�?. Rista berbagi informasi kepada para peserta Kelas Pintar Bersama bagaimana cara memahami kredit agar kondisi keuangan bisa lebih baik.

Sementara itu, Brand Manager Kredit Pintar, Puji Sukaryadi turut menambahkan, ?Melalui kegiatan Kelas Pintar Bersama, kami ingin membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi kredit, yaitu kemampuan mengelola pinjaman dengan bijak, memahami suku bunga, risiko, dan dampaknya pada keuangan. Ini penting agar masyarakat bisa memilih kredit yang tepat dan menghindari utang berlebih, terutama di era digital.?

Menyasar pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa khususnya di Sulawesi Selatan, telah dilakukan Kredit Pintar melalui jalinan kerja sama dengan klub sepakbola PSM Makassar pada September 2024 lalu. "Tujuan Kredit Pintar mensponsori klub PSM Makassar adalah untuk memperluas brand exposure di luar Pulau Jawa dan kami ingin memberikan manfaat bagi masyarakat indonesia, khususnya melalui jalur olahraga yang penuh dengan semangat sportivitas,? tandas Puji.

Kredit Pintar adalah salah satu dari 97 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending yang berizin OJK. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024 Kredit Pintar telah membukukan penyaluran pinjaman hingga menyentuh angka Rp6,5 triliun.

Sementara itu, sejak berdiri pada tahun 2017, total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan oleh Kredit Pintar yaitu mencapai Rp48,5 triliun. Selain itu berdasarkan data OJK hingga Juni 2024, lanskap industri P2P lending di Indonesia, agregat pencairan telah mencapai angka Rp899,15 triliun.

?Untuk cakupan wilayah Sulawesi Selatan, Kredit Pintar telah mencatatkan angka penyaluran pinjaman yang cukup tinggi sepanjang tahun 2024 ini yaitu sekitar Rp135 miliar. Melihat angka tersebut, kami optimis pertumbuhan geliat ekonomi baru di luar Pulau Jawa seperti di Sulawesi Selatan ini akan semakin menggeliat dan tumbuh positif,? ungkap Kokko.

Kredit Pintar hingga saat ini telah diunduh sebanyak 33,4 juta kali dengan rating Google 4.3 dari 5 dan Apple Store (iOS) dengan rating 4.5 dari 5 dengan dua juta review paling banyak diulas di Google Playstore Indonesia.

Jakarta -

Gaya hidup generasi milenial yang saat ini cenderung konsumtif semakin mempersempit peluang mereka memiliki kehidupan mapan di masa depan. Godaan berbagai macam tren makanan, media sosial, dan tuntutan lingkungan sosial turut mempengaruhi perilaku konsumtif mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi milenial saat ini adalah kepemilikan rumah. Pasalnya harga tanah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini juga diikuti oleh inflasi yang membuat harga-harga bahan material yang terus naik.

Meskipun demikian, keinginan untuk memiliki rumah bagi generasi milenial tetap kuat terutama sebagai bentuk investasi jangka panjang dan stabilitas di masa depan.

Melihat kebutuhan ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memberikan solusi bagi masyarakat terutama generasi milenial dengan menawarkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dibuat untuk membantu milenial mendapatkan rumah impian mereka.

Pada program ini, KPR BRI memungkinkan nasabah untuk memilih jangka waktu atau tenor dan suku bunga sesuai kebutuhan, sehingga membeli rumah tidak perlu lagi merasa khawatir. Terdapat beberapa pilihan tenor mulai dari 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, hingga 20 tahun. Adapun detailnya sebagai berikut:

1. Berjenjang 8 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 5,10% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 9,50% per tahun

Tahun ke 7 s.d 8 : 11,50% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 8 tahun.

2. Berjenjang 10 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 5,00% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 9,00% per tahun

Tahun ke 7 s.d 10 : 11,00% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 10 tahun

3. Berjenjang 15 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 4,50% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 8,30% per tahun

Tahun ke 7 s.d 15 : 10,30% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 15 tahun

4. Berjenjang 20 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 3,95% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 8,00% per tahun

Tahun ke 7 s.d 20 : 10,25% per tahun

Selanjutnya counter Rate dengan minimal tenor kredit 20 tahun

5. Maksimum Tenor Kredit adalah 25 Tahun untuk Fix Income dan 20 Tahun untuk Non Fix Income.

6. Pengendapan dana 1x angsuran dalam bentuk tabungan yang diblokir minimal selama masa fixed rate

Selain itu, pengajuan KPR BRI dapat dilakukan secara online melalui Homespot, sehingga prosesnya akan lebih cepat dan efisien. Tentunya ini sesuai dengan gaya hidup generasi saat ini yang serba digital dan yang menginginkan pelayanan praktis

Dengan program ini, BRI tidak hanya mendukung impian milenial untuk memiliki rumah sendiri, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat tetap menjaga keseimbangan finansial di tengah gaya hidup modern.

Tunggu apa lagi? Segera manfaatkan promo suku bunga berjenjang KPR BRI untuk miliki hunian impian Anda sebelum 31 Desember 2024. Info selengkapnya dapat kunjungi link berikut.

(ega/ega)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Tercatat hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun.

Angka ini naik 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya (sekitar Rp 1.105,70 triliun) merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM, sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

"Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra," ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

"Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya," ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting, mengingat kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan. Ketiga, yaitu aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. "Itu juga penting," ujarnya.

Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan, baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM.

"Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan," tuturnya.

Sunarso menegaskan BRI siap memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia.

"Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya," pungkas Sunarso.

(akn/ega)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat total kredit macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) mencapai Rp8,7 triliun. Nominal utang UMKM di bank-bank BUMN itu disampaikan Erick Thohir kepada Komisi VI DPR RI, saat rapat kerja (raker), Senin (4/11/2024).

Nilai pinjaman tersebut ikut dikonfirmasi saat dirinya membahas rencana penerapan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet untuk segmen UMKM di lembaga perbankan Tanah Air.

?Di situ kalau kita lihat angkanya kurang lebih di Rp100 juta, sehingga nanti kurang lebih yang ada di Himbara itu nilainya Rp8,7 triliun,? ujar Erick.

Di luar jumlah kredit macet, Erick mengatakan pemerintah melalui delapan kementerian sudah bertemu dan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ihwal hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank.

?Kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank,? paparnya.

Dalam kajian itu, dia mengaku ada perbedaan usulan terkait jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan.

?Nah memang ini masih ada usulan apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Nah kami mengusulkan kurang lebih kalau bisa dengan track record lima tahun, tidak dua tahun karena kalau dua tahun terlalu cepat,? beber dia.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM sebagai langkah moratorium.

Artinya, kebijakan pemutihan utang di lembaga perbankan, termasuk Himbara, semacam moratorium bagi mereka yang pernah bermasalah. Seperti, UMKM, petani, dan nelayan yang pernah menjadi debitur perbankan.

?Nah oleh karena itu ini semacam dalam tanda petik moratorium kepada mereka (UMKM) yang pernah bermasalah,? ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan.

Dia mencatat, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan aturan turunannya, hapus buku telah dilakukan bank BUMN, namun tanpa hapus tagih.

?Dan bagi bank BUMN hapus buku bisa, tetapi hapus tagih tidak bisa,? paparnya.

Perkaranya, UMKM, petani, dan nelayan masih tetap tidak bisa memperoleh pembiayaan dari Himbara, akibat kredit macet dan tanpa peraturan hapus tagih. Karena itu, dengan penerapan kebijakan hapus buku dan hapus tagih, bisa mendorong bank menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

?Sehingga dengan hapus buku hapus tagih ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali, dan kalau bank swasta bisa melakukan itu karena itu swasta sehingga mereka bisa menghapus buku sekaligus menghapus tagih,? tutur dia.

Adapun, rancangan peraturan pemerintah (RPP) perihal hapus buku dan hapus tagih dari bank dan kementerian/lembaga tengah digodok otoritas. Airlangga memastikan beleid ini segera difinalisasikan.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) serta perumahan pada 2025.

"Untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," kata dia dalam konferensi pers, di Hotel Four Seasons, Minggu (3/11/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit alat mesin pertanian (alsintan) untuk petani. Insentif untuk kredit investasi juga akan dibahas untuk membantu industri padat karya.

"Dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," lanjutnya.

Alasan sejumlah insetif masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan untuk mendukung daya beli masyarakat yang diakui telah mengalami penurunan.

"Pertama, pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan," jelas dia.

Menurut Airlangga insentif PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Keperluan yang penting untuk kelas menengah menurutnya untuk pembelian rumah dan mobilitas.

"Oleh karena itu, kedua hal tersebut, kami akan usulkan untuk diperpanjang. Diperpanjangnya berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," jelas dia.

(kil/kil)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso.

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

?Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,? tutur Sunarso.

Menurut Sunarso, terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan. ?Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya,? kata Sunarso.

Kedua, tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting. Sebab kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.

Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. Keempat, UMKM harus diedukasi soal keberlanjutan. Baik tentang keberlanjutan bisnis juga keberlanjutan lingkungan.

Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM. ?Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan
menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan,? kata menandaskan.

Sunarso menegaskan komitmen BRI untuk terus memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia. Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya,? kata Sunarso.

Hal-hal tersebut telah kami antisipasi dan komunikasikan kepada tim pemerintah. OJK siap bekerja sama dan mendukung program-program prioritas tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan siap menyusun skema pembiayaan untuk mendukung program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, antara lain dengan berbagai simulasi skema-skema pembiayaan untuk program kredit prioritas pemerintah,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024, di Jakarta, Jumat.

Program tersebut mencakup ekonomi hijau, transisi energi, penguatan aktivitas di bursa karbon, serta prioritas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian, kredit untuk mendorong ketahanan pangan (food security), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan kualitas dan cakupan program hilirisasi.

“Hal-hal tersebut telah kami antisipasi dan komunikasikan kepada tim pemerintah. OJK siap bekerja sama dan mendukung program-program prioritas tersebut,” ujar dia.

Sementara terkait pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), OJK telah meminta perbankan dan pelaku industri untuk menyusun strategi peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit UMKM.

Hal itu dilakukan dengan memperluas jangkauan sumber dana, pemanfaatan teknologi informasi, serta langkah strategis lain untuk mendukung kebijakan pemerintah, agar peningkatan kualitas UMKM dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko.

OJK menyatakan akan terus meningkatkan kredit serta pembiayaan dengan memperkuat infrastruktur pendukung ekosistem pembiayaan, seperti pengembangan sistem pelaporan kredit (credit reporting system) yang cakupannya diperluas melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Kini, tidak hanya perbankan dan perusahaan pembiayaan, tetapi juga industri fintech untuk P2P lending, asuransi, dan penjaminan yang terlibat.

OJK pun turut mendorong pemanfaatan innovative credit scoring (ICS) untuk kelayakan kredit dan pembiayaan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024