Bisnis.com, JAKARTA – Kredit bermasalah di bank perekonomian rakyat (BPR) tercatat kian membengkak seiring melonjaknya jumlah BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Seluruh bank ini merupakan BPR.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) termasuk kredit macet BPR membengkak menjadi 11,39% per Juni 2024 dengan nominal NPL Rp16,46 triliun. Apabila dirinci, total kredit macet mencapai Rp10,91 triliun, naik 29,87% yoy.

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juni 2023, NPL BPR masih berada pada level 9,27% dengan nominal NPL Rp12,58 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,4 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, di mana pada Januari 2024 pada level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei 2024 yang masing-masing berada pada level 10,7%; 11,2% dan 11,37%.

Meski demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melaporkan pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR dan BPR Syariah tetap bertumbuh pada semester I/2024, yaitu masing-masing 6,19%, 7,01%, 6,96% secara tahunan (yoy).

Menurutnya, pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR/S ini terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp6 M dan akselerasi konsolidasi industri BPR/S sebagaimana single presence policy pada POJK 7 tahun 2024.

Adapun, Dian memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga adopsi teknologi informasi yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/S.

“Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM],” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Alhasil, untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.

Dalam mengembangkan industri BPR/BPRS, OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah sempat mengakui memang terjadi kenaikan NPL di BPR sebagai dampak dari berakhirnya masa relaksasi restrukturisasi kredit Covid-19.

Meski demikian, dirinya optimistis situasi pemburukan kualitas kredit BPR tidak akan berlangsung lama, mengingat para pemain industri BPR giat memperbaiki kinerja seiring dengan perekonomian yang makin pulih.

“Selain itu, pengelolaan risiko juga terus diperbaiki, dimulai dari pada saat melakukan analisis kredit sampai dengan pembinaan setelah pencairan kredit. Hal ini juga bagian dari upaya kami, untuk terus memperbaiki kinerja dan meningkatkan daya saing industri,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kebutuhan pendanaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat dibantu oleh industri keuangan non bank (IKNB) mencapai Rp1.519 trililun. Namun, dari kapasitas pembiayaan IKNB yang ada, hanya 15% atau Rp229 triliun yang dapat dipenuhi.

Bersasarkan hal tersebut, OJK memandang bahwa ruang pertumbuhan bagi pembiayaan oleh industri keuangan non bank masih sangat terbuka lebar, salah satunya adalah dari perusahaan pembiayaan atau multifinance.

Dalam dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, OJK mencatat dalam periode 2018-2023, pembiayaan sektor UMKM cenderung meningkat, namun porsinya terhadap total pembiayaan masih relatif rendah.

Dari Desember 2018 hingga Desember 2023 porsinya berturut-turut adalah 23,54%, 24,60%, 29,06%, 30,94%, 33,86%, dan 35,26%. Semetara dalam data terbaru OJK pada Juni 2024, porsi penyaluran pembiayaan kepada UMKM sebesar Rp179,87 triliun, turun 0,08% month-to-month (mtm) dibanding Mei 2024 sebesar Rp180,02 triliun. Secara presentase juga mengecil dari 34,79% menjadi 34,65%.

"Dapat disimpulkan bahwa ruang pertumbuhan bagi pembiayaan masih sangat terbuka lebar. Namun demikian, diperlukan peningkatan kapasitas pada perusahaan pembiayaan untuk dapat mengisi gap pendanaan UMKM nasional," tulis OJK dalam peta jalan tersebut, dikutip Senin (16/9/2024).

Sebagai solusi menangkap potensi pendanaan UMKM tersebut, OJK mendorong peningkatan Financing to Asset Ratio (FAR) industri perusahaan pembiayaan. FAR adalah rasio yang mengukur gambaran besaran perusahaan pembiayaan memanfaatkan asetnya untuk menyalurkan pembiayaan.

OJK mencatat, meskipun dalam lima tahun terakhir pembiayaan modal kerja, khususnya untuk UMKM meningkat, rata-rata hanya 5,5% aset di industri perusahaan pembiayaan yang disalurkan kepada pembiayan modal kerja.

Pada Juni 2024, total piutang pembiayaan neto perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan modal kerja sebesar Rp47,96 triliun. Porsinya hanya 9,7% dari total pembiayaan sebesar Rp429,16 triliun.

Sementara itu, dalam peta jalan perusahaan pembiayaan ini, OJK memasang target pangsa pembiayaan sektor produktif pada fase 1 (2024-2025), fase 2 (2026-2027), dan fase 3 (2028) berturut-turut adalah 44-45%, 46-48%, menjadi 49-51% pada 2028.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiranto mengatakan industri perusahaan pembiayaan telah menjalankan amanat regulasi agar 10% dari total aset perusahaan digunakan untuk pendanaan.

"Pembiayaan ke sektor UMKM secara data sudah 35%, sementara kita diwajibkan 10% dari aset kita. Secara industri kita sudah 35%. Artinya pembiayaan ke sektor UMKM sudah meningkat," kata Suwandi kepada Bisnis, Jumat (23/8/2024).

­Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menorehkan prestasi pada kompetisi The Best Contact Center Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) pada tanggal tanggal 19 Agustus 2024 hingga 5 September 2024.

BRI tercatat melesat dapat masuk ke peringkat lima besar, atau naik lima peringkat dari tahun sebelumnya. Secara umum posisi tersebut menjadikan Contact BRI sebagai yang terbaik dari seluruh Bank BUMN. Adapun total perolehan medali sebanyak 22 Medali yang terdiri dari 9 Medali Platimun, 2 Medali Emas, 5 Medali Perak dan 6 Medali Perunggu.

Kompetisi tersebut merupakan ajang bergengsi Contact Center di Indonesia, dengan diikuti oleh 68 perusahaan yang mengirimkan perwakilannya untuk beradu di berbagai kategori. Dari berbagai kategori tersebut, terdapat 612 peserta individual mengikuti 65 kategori kompetisi individual, 143 tim mengikuti 7 kategori kompetisi program inovasi dan 107 team mengikuti 12 kategori kompetisi teamwork. Sehingga total peserta mencapai 1.114 orang.

Direktur Retail Funding & Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan persiapan untuk mengikuti ICCA dilakukan selama 8 bulan sebelum perlombaan. “Adapun persiapan yang dilakukan meliputi pemilihan Peserta, karantina peserta selama 4 bulan, training bersama para profesional yang berpengalaman dan melakukan simulasi lomba dengan tema Contact BRI Presenter Competition For ICCA,” imbuhnya.

Improvement terus dilakukan terutama pada layanan Digital untuk mempermudah nasabah menghubungi Contact BRI. Improvement tersebut salah satunya adalah dengan mengembangkan Virtual Assistant Sabrina, dimana Sabrina saat ini dapat merespon nasabah dengan menggunakan bahasa sehari-hari dan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Batak, dan banyak lagi. Selain dapat memberikan informasi mengenai produk-produk BRI, Sabrina juga dapat memberikan informasi seperti Lokasi Kantor BRI, Lokasi ATM, Rekomendasi Lokasi Merchant, pengecekan Saldo dan Mutasi rekening serta Pembuatan dan Tracking atau pelacakan status pengaduan.

Selain Sabrina, BRI juga mengembangkan channel pengaduan melalui aplikasi BRImo, nasabah dapat menyampaikan pengaduan sekaligus memantau status pengaduan secara self service melaui menu Pusat Bantuan. Pada menu Pusat Bantuan, nasabah juga dapat menghubungi atau menelpon Contact BRI secara gratis melalui Layanan Bebas Pulsa, cukup menggunakan koneksi internet. Layanan Bebas Pulsa ini juga dapat memudahkkan nasabah dari luar negeri untuk bisa menghubungi Contact BRI.

BRI terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan seluruh jaringan kerja dan layanan pengaduan nasabah dengan mengedepankan customer centric guna menjaga kepercayaan nasabah. Upaya peningkatan kualitas layanan ini dilengkapi dengan diresmikannya Gedung Contact BRI di Jakarta pada 13 Oktober 2023. Semangat melayani dihadirkan melalui desain gedung dengan nuansa dan penamaan ruang kerja yang mengacu pada konsep customer centric mulai dari Emphaty, Fast, Precise, dan Excellent sehingga mencerminkan komitmen dalam menjaga konsistensi layanan.

Improvement tidak hanya dilakukan pada sisi pelayanan digital, namun juga dari back office melalui otomasi dan percepatan penyelesaian pengaduan nasabah sehingga semakin meningkatkan Customer Engagement kepada nasabah. Monitoring terhadap kualitas layanan juga terus dilakukan, di mana BRI bekerjasama dengan lembaga independen untuk melakukan pengukuran secara objektif.

“Hasil ini menjadi motivasi bagi BRI untuk terus mengembangkan diri dan berinovasi untuk terus memberikan layanan terbaik untuk nasabah, sehingga dapat terus meningkatkan experience dan kenyamanan nasabah dalam berinteraksi dengan Contact BRI,” imbuh Andrijanto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2023 menunjukkan bahwa persaingan pasar perusahaan asuransi umum menjadi tantangan utama yang menghambat pertumbuhan industri lembaga penjaminan dalam melakukan penjaminan kredit atau pembiayaan sebagai lini bisnis utamanya.

Kondisi tersebut diproyeksi akan menjadi tantangan utama industri penjaminan dalam lima tahun ke depan.

Dikutip dari dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028 OJK, nilai premi asuransi kredit dan surety bond pada 2023 mencapai Rp30,76 triliun, sedangkan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) perusahaan penjaminan hanya sebesar Rp7,92 triliun.

"Hal ini menunjukkan jika premi asuransi kredit 3,88 kali lebih besar dibanding IJP perusahaan penjaminan," tulis dokumen peta jalan tersebut, dikutip Senin (16/9/2024).

Minornya jumlah IJP dibanding nilai premi asuransi kredit dan surety bond ini sudah menjadi tren sejak 2020. Pada 2020, nilai premi asuransi kredit dan surety bond sebesar Rp23,71 triliun, dibanding IJP hanya Rp3,30 triliun.

Kemudian pada 2021, nilainya masing-masing Rp17,41 triliun dibanding Rp5,60 triliun. Lalu, pada 2022 masing-masing sebesar Rp18,02 triliun dibandingkan dengan Rp6,99 triliun.

OJK menjelaskan, di antara sekian banyak usaha penjaminan yang dapat dilakukan oleh lembaga penjamin, beberapa kegiatan usaha tersebut juga dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi umum. Dengan kata lain, kegiatan usaha lembaga penjamin masih tumpang tindih dengan kegiatan usaha asuransi umum.

Sebagai informasi, sejak terbitnya Undang-Undang Penjaminan perusahaan asuransi umum dianggap tidak lagi dapat memasarkan produk penjaminan atau suretyship. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, lini usaha suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan dan asuransi.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga memperkenankan suretyship dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi. Landasan hukum asuransi umum bisa memasarkan lini usaha penjaminan/suretyship juga diperkuat dengan UU P2SK jo. POJK Nomor 20 tahun 2023.

Kondisi yang tumpang tindih antara pasar industri penjaminan dan asuransi umum ini dinilai OJK sebagai salah satu tantangan pertumbuhan industri penjaminan di Indonesia. Tertahannya laju pertumbuhan industri penjaminan bisa dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB Indonesia.

"Meskipun telah diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1970, peranan skema penjaminan kredit masih belum optimal jika dilihat dari rasio outstanding penjaminan terhadap PDB pada 2023 yang hanya sebesar 2,6%. Sementara negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia memiliki rasio yang lebih tinggi, yaitu sebesar 3,8% dan 51,1% pada 2022," tulis OJK.

Maka, dalam peta jalan tersebut, OJK berupaya mengembalikan kemurnian industri penjaminan dan industri asuransi sesuai karakteristik masing-masing.

Hal itu dilakukan dengan menegaskan bahwa penjaminan untuk diselenggarakan oleh perusahaan penjaminan, sehingga non-perusahaan penjaminan seperti perusahaan asuransi umum yang akan menyelenggarakan usaha penjaminan perlu membuat Unit Usaha Penjaminan (UUP), mendirikan anak usaha penjaminan, atau mengalihkan portofolio usaha penjaminannya kepada perusahaan penjaminan.

Selain itu, OJK akan mengatur agar industri penjaminan fokus pada penjaminan yang diberikan kepada debitur baik perseorangan maupun badan usaha yang unbankable, tetapi feasible.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal poin perubahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan penetapan kebijakan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan diberlakukan untuk akad kredit 2023.

Pernyataan ini memang berbeda dari yang disampaikan pada Juli 2024, di mana Airlangga sebelumnya mengumumkan bahwa kebijakan tersebut akan berlaku untuk kredit yang diberikan pada 2022.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan ketentuan terkait restruktrukturisasi pada KUR merupakan ketentuan yang diinisiasi oleh Pemerintah.

“Selanjutnya, dalam penyusunan ketentuan tersebut Pemerintah terus berkoordinasi dan mengikutsertakan OJK serta beberapa Kementerian/Lembaga terkait lainnya terhadap penyusunan rancangan kebijakan KUR dan harmonisasi terhadap ketentuan lain yang berhubungan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pekan lalu (14/9/2024).

Adapun, Dian menyampaikan restrukturisasi KUR tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi perekonomian global yang tidak stabil, yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur KUR dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Kata Dian, pada prinsipnya, restrukturisasi bagi debitur KUR dapat dilakukan selama memenuhi kriteria serta memiliki prospek usaha yang baik.

“Dalam penyaluran Kredit, termasuk KUR, OJK senantiasa meminta bank selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta tata kelola yang baik,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Dian, perbankan akan mampu mengelola risiko kreditnya dengan baik dan berkinerja optimal, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Tercatat, penyaluran KUR posisi Juli 2024 mencapai Rp169,17 triliun atau meningkat Rp42,54 triliun (33,59%) dibandingkan dengan penyaluran KUR pada Juli 2023 sebesar Rp126,63 triliun.

Penyaluran KUR

Dari sisi pemain, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat hingga akhir Juli 2024 realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp23,49 triliun kepada lebih dari 151.000 debitur.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan penyaluran KUR tersebut setara dengan 62,7% dari target KUR tahun 2024 Bank Mandiri.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung mendukung pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia,” ujar Ali dalam keterangan resminya.

Ali menambahkan penyaluran KUR merupakan wujud komitmen Pemerintah dan Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan UMKM, sekaligus menjadi sarana bagi perbankan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor produksi.

Jika dirinci, sektor Pertanian adalah sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang tahun 2024 yaitu Rp6,87 triliun atau 29,24% dari total KUR Bank Mandiri. Lalu disusul sektor Jasa Produksi dengan Rp5,03 triliun atau sekitar 21,44% dari total penyaluran KUR Bank Mandiri tahun 2024.

Sementara itu, dari kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB melaporkan sampai dengan semester I/2024 penyaluran KUR mencapai 40% dari total kuota penyaluran KUR Bank BJB.

“Ada kehati-hatian yang harus kami jaga juga pemilihan debitur yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” kata Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi kepada Bisnis.

Menurutnya, saat ini masih ada waktu sampai dengan akhir tahun 2024, di mana permintaan KUR masih tinggi hingga dobel digit, walau lebih landai pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. “Kita melihat adanya optimisme kondisi ekonomi yg lebih baik,” ujarnya.

Ke depan, Yuddy berujar akan mendorong permintaan kredit KUR ini lebih tinggi lagi. “Namun, kami harus tetap menjaga kehati hatian, apalagi masa relaksasi atas restrukturisasi juga telah berakhir, dan tekanan daya beli masyarakat masih terasa,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan update terkait rencana aksi korporasi baik merger Bank Victoria Syariah dan Bank BTN Syariah hingga rencana spin offBTN Syariah yang melibatkan Muhammadiyah.

Meskipun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sampai saat ini belum terdapat permohonan tertulis yang secara resmi disampaikan kepada OJK terkait rencana tersebut. Namun, diskusi terus berlangsung antarbank maupun antara bank dengan OJK.

“Para pihak yang terkait dengan aksi korporasi berupa merger atau spin off merupakan kewenangan pemegang saham bank,” kata Dian dalam keterangan tertulis Sabtu (14/9/2024).

Nantinya, OJK akan mengevaluasi serta memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila bank telah mengajukan permohonan tersebut kepada OJK.

Menurut Dian, OJK akan terus memberikan dukungan terhadap inisiatif merger maupun spin off sebagai bagian dari upaya mewujudkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027 yang membawa misi mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Di sisi lain, Dian menambahkan bahwa upaya konsolidasi perbankan syariah untuk mewujudkan bank syariah dengan skala yang lebih besar sehingga dapat melahirkan bank syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, merupakan tanggung jawab bersama.

Hal ini akan terus diupayakan dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing bank dan perkembangan dinamika pasar global maupun domestik.

“OJK terus melakukan pemantauan terhadap kesiapan masing-masing bank termasuk mencermati dinamika arah kebijakan masing-masing bank tersebut,” ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) mengonfirmasi sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Meski enggan membocorkan nama bank yang dimaksud, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan saat ini bank yang ditargetkan sedang dalam proses pembicaraan intens, termasuk aspek valuasi bank tersebut antar pemegang saham baik BTN dan bank yang dimaksud.

“Banknya apa saya masih harus merahasiakan karena ada urusan juga dengan OJK Pasar Modal. Katakan saja namanya Bank X, jadi Bank X sedang kita dekati, memang lagi proses pembicaraan salah satunya yang lagi mau dibahas mengenai valuasi,” ujarnya usai Public Expose, Selasa (27/8/2024).

Berdasarkan laporannya, proses due diligence ini sedang berjalan dan Nixon mengakui bahwa prosesnya nampak lebih sederhana dengan transaksi yang juga tidak terlalu rumit serta ukuran bank ini relatif tidak terlalu besar.

Adapun, perseroan berharap dapat menyelesaikan transaksi ini dapat selesai pada akhir tahun ini atau awal 2025.

“Karena kan kalau kita pun udah sama-sama sepakat, [tapi] ini kan ada izin OJK dulu, izin pemegang saham, harus ada RUPS dulu, dan sebagainya,” ujarnya.

Akan tetapi, manajemen juga menginginkan setidaknya untuk perjanjian jual beli bersyarat alias Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dapat dilakukan pada September ataupun Oktober 2024.

Sejauh ini, disebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan audit dengan menggunakan buku yang telah di audit atau limited review, di mana ini menjadi salah satu proses administrasi yang harus diselesaikan. “Akusisi itu [membutuhkan] administrasi banyak lah, ketentuan pasar modalnya,” kata Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank digital saat ini masih menawarkan suku bunga tinggi kepada nasabah. Bahkan, salah satunya memberikan bunga hingga 9% per tahun untuk produk simpanan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan suku bunga simpanan tinggi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bank, tidak hanya terbatas pada bank-bank digital untuk menarik dana masyarakat atau menjaring lebih banyak nasabah.

"Secara umum, strategi tingkat suku bunga telah melalui pertimbangan yang hati-hati, di mana hal tersebut ditetapkan dengan memperhatiakan kebutuhan manajemen likuiditas bank," ujarnya dalam jawaban tertulis kepada wartawan pada Sabtu (14/9/2024).

Dian menyebutkan terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bank dalam memberikan suku bunga deposito atau simpanannya, antara lain kondisi ekonomi, baik global maupun nasional.

Kemudian, tingkat persaingan antar-bank, suku bunga acuan, risk premium, dan lainnya. "Tingkat suku bunga simpanan yang ditetapkan selalu dilakukan monitoring dan update secara berkala oleh bank," kata Dian.

Dia menambahkan, bank tentu akan melakukan penyesuaian strategi yang paling tepat dengan tujuan bisnis utama bank, segmen utama nasabah yang dilayani (base customer), serta pengembangan produk, termasuk produk yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga/nonbank.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, lanjutnya, kenaikan tingkat suku bunga di beberapa bank digital tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai suatu tren. "Hal ini merupakan salah satu strategi dalam menghadapi persaingan bisnis di industri perbankan untuk menarik nasabah," jelas Dian.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alasan sejumlah bank menawarkan suku bunga tinggi di atas bunga penjaminan LPS karena berkaitan dengan persaingan.

Selain itu, alasan penerapan suku bunga simpanan bank digital tinggi adalah karena tujuan penghimpunan dana untuk menopang ekspansi kredit yang lebih masif.

LPS pun tidak melarang pemberian suku bunga simpanan tinggi, meski di atas suku bunga tingkat penjaminan. Namun, LPS meminta bank untuk transparan.

"Kami minta memberikan informasi ke masyarakat, ini agar fair. Saat memberikan bunga simpanan lebih tinggi harus transparan ke masyarakat," ujarnya dalam rapat kerja LPS dengan Komisi XI DPR RI pada beberapa waktu lalu.

LPS meminta perbankan harus memberikan pengumuman terkait program penjaminan simpanan LPS, termasuk tingkat bunga yang bisa dijamin LPS.

Adapun, saat ini terdapat deretan bank digital yang menawarkan bunga simpanan, seperti deposito tinggi. Salah satu bank digital yakni PT Bank Seabank Indonesia misalnya menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC juga menawarkan bunga deposito tinggi tembus 8% per tahun.

PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi hingga 8,75% per tahun. Bahkan, PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi mencapai 9% per tahun.

Suku bunga simpanan bank-bank digital itu pun berada di atas tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Terbaru, LPS telah menetapkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah pada bank umum 4,25%.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai langkah sejumlah bank asing yang meninggalkan pasar Indonesia. Aksi merger Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP per 1 September 2024 lalu menambah panjang daftar tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyiratkan bahwa segmen bank asing masih prospektif dengan terus membaiknya iklim investasi Tanah Air usai pandemi Covid-19 berlalu.

“Itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing. Prospek kinerja bank asing di Indonesia tentunya masih sesuai dengan harapan, dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Dian menjelaskan, keputusan bank asing untuk bertahan maupun meninggalkan palagan industri perbankan Indonesia ada padaheadquarteralias kantor pusat bank terkait. Menurutnya, keputusan itu tak hanya diterapkan di Indonesia, melainkan juga di pasar negara lain.

Selain itu, OJK juga disebutnya tak hanya memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing perbankan kepada bank 'asli Indonesia', tetapi juga bank asing yang beroperasi di Tanah Air.

“Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud,” sambungnya.

Dian lantas menjelaskan bahwa prinsip serupa juga berlaku terhadap langkah sejumlah bank yang menerapkan akuisisi, penggabungan, ataupun aksi korporasi lainnya. Asalkan berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan regulasi, OJK menyatakan bakal senantiasa mengawal proses-proses tersebut.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirils OJK, jumlah bank asing di Indonesia yang pada 2006 tercatat sebanyak 11 nama terus berkurang hingga tahun ini.

Kali pertama bank asing pamit dari Indonesia terjadi pada 2008 sehingga menyisakan 10 entitas. Jumlah tersebut terus stagnan hingga awal 2017.

Berkurangnya jumlah bank asing kembali terjadi pada Februari 2018 sehingga jumlahnya tersisa sebanyak 9 entitas hingga Maret 2019. Sebulan kemudian, satu bank asing turut pamit sehingga tersisa delapan pemain hingga 2021.

Pada 2022, jumlah bank asing di Indonesia berkurang menjadi 7 bank. Angka ini tidak berubah sampai dengan Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri perbankan Indonesia meningkatkan daya tahan digital seiring perkembangan teknologi keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa digitalisasi merupakan suatu keniscayaan bagi seluruh bank sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan pergeseran kebutuhan nasabah yang mengarah pada layanan digital.

“Oleh karena itu, persaingan di layanan digital perbankan merupakan bagian dari persaingan bisnis bank yang sudah umum terjadi. Untuk menghadapi persaingan di era digital, OJK memandang bahwa bank perlu meningkatkan resiliensi digitalnya,” katanya dalam jawaban tertulis kepada wartawan, dikutip Minggu (15/9/2024).

Dian memaparkan, resiliensi digital terdiri atas 3 aspek, yaitu resiliensi terhadap dinamika bisnis, resiliensi terhadap disrupsi/gangguan, serta resiliensi nasabah.

Selain itu, dirinya juga menggarisbawahi bahwa bank digital yang saat ini turun gelanggang merupakan pemain lama yang melakukan konversi model bisnis dari bank konvensional.

“Bank digital baru tersebut memiliki induk usaha, baik berupa bank atau non bank yang dapat memberikan dukungan terhadap ketahanan bank dimaksud untuk menghadapi persaingan, baik dari sisi permodalan, bisnis, maupun infrastruktur teknologi informasi,” tandasnya.

Berdasarkan catatanBisnis,digital bankingdi Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada kuartal II/2024, Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi digital banking mencapai 5,36 juta transaksi atau tumbuh sebesar 34,49% (yoy).

Tren peningkatan transaksi ini juga sejalan dengan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Total aset perbankan di Indonesia pada semester I/2024 mencapai Rp12.048,21 triliun, naik 9,01% secara tahunan (year-on-year/YoY) ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagian besar bank digital berada pada kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) II dan KBMI I, yang masing-masing terdiri dari modal inti sebesar Rp6 triliun–Rp14 triliun dan di bawah Rp6 triliun.

Dari segi kinerja, PT Bank Seabank Indonesia (Seabank) masih menjadi kampiun dalam raihan aset, dengan besaran Rp31,25 triliun per Juni 2024. Jumlah itu naik tipis 1,18% yoy dari posisi Rp30,88 triliun.

Posisi kedua ditempati oleh PT Bank Jago Tbk. (ARTO) yang mencatatkan kenaikan aset signifikan menjadi Rp24,25 triliun atau sebesar 28,54% yoy. PT Bank Neo Commerce Tbk atau BNC (BBYB) menyusul di belakangnya dengan aset senilai Rp19,06 triliun pada semester I/2024, kendati turun 2,89% yoy dari sebelumnya sebesar Rp19,62 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan dampak positif bagi perbankan Indonesia jika Federal Reserve (The Fed) menurunkan suku bunganya pada September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa suku bunga bank sentral Amerika Serikat itu telah lama dijadikan sebagai acuan suku bunga global yang lazimnya bergerak searah.

“Penurunan suku bunga biasanya diikuti penyaluran kredit yang meningkat akibatcost of funds[biaya dana] yang menurun, sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam jawaban tertulis kepada wartawan, dikutip Minggu (15/9/2024).

Dengan demikian, dia menyebut bahwa penurunan Fedfund rateberdampak pada hak serupa di dalam negeri, yang kemudian dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan kredit perbankan Indonesia.

Peningkatan arus masuk modal asing sebagai imbas penurunan suku bunga juga disebut dapat memperkuat nilai tukar dan meningkatkan ketersediaan likuiditas perbankan.

Menurut Dian, melalui hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan II-2024, pihaknya menemukan bahwa bank meyakini penurunan suku bunga The Fed dapat berdampak positif dan menstimulus pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia.

“Menurunnya FedFund Rateakan mendorong penurunan BIrateyang akan diikuti dengan penurunan suku bunga simpanan oleh perbankan RI untuk menurunkan biaya dana,” sambungnya.

Kendati demikian, dirinya menggarisbawahi kebijakan suku bunga masing-masing bank berbeda dan sangat bergantung pada model bisnis, kondisi likuiditas, hingga toleransi risiko masing-masing.

Meskipun suku bunga simpanan meningkat imbas peningkatan suku bunga acuan selama setahun terakhir, OJK mencatat pergerakan rerata suku bunga kredit cenderung flat, bahkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan prioritas bank untuk tetap menjaga kualitas kreditnya.

“Saat ini, seiring dengan tingginya pertumbuhan kredit, terdapat kecenderungan kondisi likuiditas perbankan mengalami sedikit penurunan. Namun demikian, kondisi likuiditas perbankan kita terjaga cukup memadai dengan rasio AL/NCD sebesar 113,49% dan rasio AL/DPK sebesar 25,56%, di atasthresholdpada Juli 2024,” tandas Dian.

Diberitakan sebelumnya, laporan Economist Intelligence memprediksi bahwa bank sentral negeri Paman Sam, The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak tiga kali pada sisa tahun 2024.

Berdasarkan laporan tersebut, kinerja perekonomian AS yang kuat dan inflasi yang relatif stabil telah menunda pemotongan pertama suku bunga oleh The Fed. Namun, dengan pertumbuhan AS yang kini melambat dan indikator pasar tenaga kerja memburuk, The Fed diprediksi akan segera melakukan pemangkasan suku bunga.

“The Fed kami proyeksikan memulai memotong suku bunga pada pertemuan September dan kemudian dua pemotongan lebih lanjut sebelum akhir 2024, dengan total pemangkasan sebesar 75 basis poin,” demikian kutipan laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa bank wajib membayar premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai 2025 mendatang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa industri dan asosiasi perbankan telah dilibatkan dalam penyusunan peraturan premi PRP yang dimulai sejak 2016 silam.

“Bank telah mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai, serta seharusnya sudah siap jika premi PRP akan diterapkan pertama kali pada 2025. Termasuk mempersiapkan dana untuk premi PRP ini,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Lebih lanjut, besaran persentase premi PRP yang ditetapkan akan mengacu pada tingkat risiko dan jumlah aset dari bank itu sendiri. Semakin besar aset dan tingkat risiko suatu bank, maka premi yang dikenakan akan turut lebih tinggi.

Menurut Dian, hal ini dapat memberikan dorongan bagi bank agar berlomba-lomba menjaga tingkat risikonya pada levelprudentalias lebih optimal.

“Bagi bank yang memiliki tingkat risiko 5 atau tidak sehat, jumlah premi yang ditetapkan adalah 0% tanpa memperhitungkan total aset yang dimiliki, sehingga bank yang sedang memerlukan penanganan permasalahan tidak akan terbebani dengan pembayaran premi PRP,” lanjutnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa premi PRP ini merupakan pengejawantahan amanah Undang-undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan sejumlah aturan turunan lainnya.

Premi PRP diharapkan mampu membangun sistem keuangan yang lebih tangguh serta memberikan ketahanan bagi industri perbankan Indonesia, terutama dalam menghadapi kondisi krisis sistem keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

Adapun, termaktub pula dalam UU P2SK dan ketentuan terkait mengenai salah satu sumber pendanaan PRP. Beleid tersebut mencantumkan sumber yang berasal dari kontribusi industri perbankan melalui penggunaan sumber daya bank sendiri, dalam bentuk kewajiban pembayaran premi PRP.

“Jika terjadi pemburukan kondisi ekonomi yang berdampak terhadap kondisi kesehatan bank, maka bank dapat memanfaatkan dana premi dimaksud dalam rangka penanganan/penyelesaian permasalahan bank. Sehingga pada nantinya akan meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat pada industri perbankan,” tandas Dian.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan bahwa pertumbuhan asuransi jiwa kredit sangat bergantung pada berbagai faktor makroekonomi, seperti tingkat inflasi, suku bunga, kondisi ekonomi nasional dan global, serta daya beli masyarakat. Tantangan ini dipandang sebagai pengaruh utama terhadap kinerja industri asuransi jiwa saat ini.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan secara umum ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan daya beli masih menjadi tantangan pertumbuhan asuransi jiwa.

“Namun kami tetap optimis sampai dengan akhir tahun 2024 pertumbuhan premi asuransi jiwa akan terus tumbuh positif, termasuk pertumbuhan premi asuransi jiwa kredit,” kata Togar kepada Bisnis, Minggu (15/9/2024).

Optimisme ini didukung oleh peningkatan kredit perbankan yang tumbuh 12,40% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp7.514,6 triliun pada Juli 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan kredit dari korporasi, yang sejalan dengan kinerja penjualan yang kuat dan kemampuan pembayaran yang terjaga. Selain itu, permintaan kredit rumah tangga, terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR), juga tetap stabil. Pertumbuhan kredit tercatat tinggi di mayoritas sektor ekonomi, termasuk industri listrik, gas, air, dan sektor pengangkutan.

Menurut Togar, dinamika sektor perbankan dan perkembangan ekonomi nasional berpengaruh besar terhadap kondisi asuransi jiwa kredit saat ini. Produk asuransi jiwa kredit memainkan peran penting dalam mendukung sektor perbankan dengan memberikan perlindungan kepada bank terhadap risiko kematian peminjam yang dapat menyebabkan gagal bayar.

Namun demikian, Togar mengakui bahwa pihaknya belum memiliki data spesifik terkait pendapatan premi maupun klaim asuransi jiwa kredit. Meskipun begitu, secara keseluruhan, premi asuransi jiwa pada periode Januari hingga Juni 2024 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,6%, dengan total perolehan premi mencapai Rp88,49 triliun. Sementara itu, total klaim mengalami penurunan 2,2% dengan nilai Rp77,67 triliun.

Togar juga menyoroti pentingnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship. Peraturan ini diharapkan dapat memperbaiki berbagai persoalan terkait produk asuransi jiwa kredit sekaligus mendorong inovasi.

Salah satu terobosan dalam aturan tersebut adalah pengaturan risk sharing yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas perusahaan asuransi jiwa dan perbankan. Togar menekankan bahwa konsep risk sharing ini penting untuk menjaga stabilitas industri melalui manajemen risiko, perbaikan tata kelola, dan seleksi risiko yang lebih baik, terutama mengingat rasio klaim asuransi jiwa kredit yang sering kali melebihi 100%.

“Baik perusahaan asuransi jiwa maupun perbankan diharapkan siap sepenuhnya mengadopsi aturan tersebut demi menjaga stabilitas industri keuangan serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tutup Togar.