Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyoroti adanya kelonggaran regulasi dalam program Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Anggota DJSN, Indra Budi, mengungkapkan bahwa ada celah dalam aturan yang memungkinkan peserta baru, bahkan yang berada di ambang kematian, didaftarkan untuk memperoleh klaim manfaat sebesar Rp42 juta.

Indra mencontohkan, pasien yang hampir meninggal sering kali sengaja didaftarkan sebagai peserta JKM hanya untuk mendapatkan klaim tersebut. "Bayangkan, orang baru bayar iuran satu atau dua bulan, kemudian meninggal. Dengan hanya membayar Rp6.800 per bulan, mereka bisa mendapatkan klaim Rp42 juta," kata Indra kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, iuran JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) ditetapkan sebesar Rp6.800 per bulan, sementara bagi Peserta Penerima Upah (PPU) sebesar 0,3% dari upah sebulan.

Selain manfaat uang tunai Rp42 juta, program JKM juga memberikan beasiswa pendidikan dengan batas maksimal Rp174 juta untuk dua anak. Namun, manfaat beasiswa ini hanya berlaku bagi peserta yang telah membayar iuran minimal tiga tahun dan meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit terkait kecelakaan.

Indra menyebut, ada oknum yang memanfaatkan kelonggaran aturan ini, termasuk agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai), yang diduga menyasar pasien kritis. "Informasi ini aku dapat dari BPJS Ketenagakerjaan. Modusnya, oknum mencari pasien yang hampir meninggal, lalu setelah klaim Rp42 juta keluar, mereka meminta bagian," ungkapnya.

Dari data yang diperoleh, Indra menyatakan bahwa mayoritas klaim JKM berasal dari peserta PBPU. Banyak klaim diajukan oleh peserta yang baru membayar iuran dua hingga tiga bulan, yang dinilai semakin membebani dana kelolaan JKM BPJS Ketenagakerjaan.

Tren klaim yang meningkat ini diprediksi akan menyebabkan rasio klaim JKM menembus 100% pada 2026, dan aset JKM berpotensi mengalami defisit pada 2027. "BPJS Ketenagakerjaan kini harus menghadapi ancaman defisit, dan mereka tidak punya pilihan selain memperketat aturan keikutsertaan," kata Indra.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK Ventura) menargetkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 10-15% di akhir 2024 meskipun saat ini terjadi tren penurunan bisnis kredit di modal ventura.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pembiayaan modal ventura pada Juni 2024 sebesar Rp16,90 triliun, turun 10,6% year-on-year (yoy) dibanding Rp18,19 triliun pada Juni 2023.

Sampai paruh pertama 2024, penyaluran pembiayaan MBK Ventura juga mengalami penurunan. "Mirip data OJK, sedikit di bawah yoy tahun lalu," kata Direktur Manajemen Risiko MBK Ventura, Chrismanto Sarigih kepada Bisnis, pekan lalu (5/9/2024).

Chris menjelaskan fokus pembiayaan MBK Ventura menyasar perempuan berpendapatan rendah. "Sektor kita 75% perdagangan," sambungnya.

Hingga Juni 2024, jangkauan MBK Ventura tersebar di 905 cabang dengan 60% cabangnya berada di Jawa dan 40% berada di Sumatra.

MBK Ventura pada November 2023 lalu tercatat sebagai perusahaan modal ventura dengan penyaluran terbesar di Indonesia dengan nilai Rp17,39 triliun, terdiri dari Rp16,78 triliun penyaluran konvensional dan Rp610 miliar penyaluran syariah.

"Strategi kami di semester II/2024 adalah tetap melakukan ekspansi dan membuka cabang untuk perluasan market. [Target pembiayaan] diharapkan tumbuh 10-15%," ujarnya.

Adapun berdasarkan data OJK, pembiayaan modal ventura untuk sektor ekonomi rumah tangga pada Juni 2024 sebesar Rp27 miliar, turun 70,38% yoy dibanding Rp93 miliar pada Juni 2023.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) menyebut sejulah sektor dalam industri startup masih memiliki potensi besar untuk diberikan pembiayaan.

Direktur Utama MCI Ronald Simonangkir mengungkapkan beberapa sektor yang menjadi fokus perusaaan saat ini terutama yang memiliki nilai pasar hingga miliaran dolar. Salah satu sektor yang disorot adalah value chain, terutama di bidang pertanian, budidaya perikanan, dan manufaktur.

Ronald menjelaskan, sektor pertanian dan budidaya perikanan memiliki potensi pasar sebesar US$89,74 miliar dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) 6,3%. "Sektor ini masih terfragmentasi dan tradisional, sehingga memerlukan transformasi digital," ujarnya pekan lalu.

Sementara itu, di sektor manufaktur, MCI memperkirakan nilai pasar mencapai US$228,46 miliar dengan CAGR 5,97%. Ronald menilai, industri ini mendapat dukungan pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur lokal.

Selain sektor value chain, MCI juga membidik peluang besar di bisnis ramah lingkungan, terutama energi terbarukan dan perdagangan karbon. Menurut Ronald, sektor energi terbarukan di Indonesia saat ini bernilai US$1,79 miliar dengan CAGR 5,65%. "Energi terbarukan menjadi prioritas pemerintah, dan startup berperan penting dalam menghadirkan teknologi untuk mempercepat transformasi energi," jelasnya.

Lebih lanjut, Ronald mengungkapkan potensi besar di sektor perdagangan karbon, yang diperkirakan bernilai hingga US$300 miliar per tahun. Ia melihat, banyak perusahaan yang bergerak menuju net zero emission (NZE) yang didukung oleh kebijakan pemerintah dalam perdagangan karbon.

Selain sektor-sektor tersebut, MCI juga melihat peluang di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan keamanan siber. Ronald menyebut, nilai pasar AI diperkirakan mencapai US$1,14 miliar dengan CAGR 17,71%, sementara sektor keamanan siber diprediksi mencapai US$1,15 miliar dengan CAGR 24,19%. Sektor kesehatan digital juga menjadi perhatian, dengan nilai pasar sebesar US$1,78 miliar dan CAGR 9,53%.

Ronald menambahkan, MCI terus mengoptimalkan sinergi antara startup dan ekosistem bisnis di Mandiri Group. "Strategi investasi MCI selalu diselaraskan dengan strategi bisnis Bank Mandiri Group, yang memiliki kekuatan di sektor korporasi dan value chain di berbagai segmen bisnis," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank digital masih menawarkan bunga deposito lebih dari 7% per tahun. Tawaran ini membuat simpanan di bank digital dengan bunga tinggi tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pasalnya, tabungan yang diberikan asuransi perlindungan oleh LPS jika bunga yang diterima dari bank tidak lebih dari 4,25% bagi bank umum atau 6,75% jika berstatus BPR.

Dengan potensi pemangkasan suku bunga acuan The Fed pada September yang kemungkinan besar diikuti oleh Bank Indonesia, bagaimana prospek bunga deposito bank digital ke depan?

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluruskan kabar soal program anuitas dana pensiun yang tidak dapat dicairkan apabila kepesertaan belum mencapai 10 tahun. Yang benar, peserta pensiun dapat menerima manfaat dana pensiun secara bulanan, tetapi tidak bisa mencairkan nilai pokoknya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syarif Yunus menjelaskan, ketentuan dana pensiun diatur di dalam POJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

Beleid itu mengatur apabila 80% saldo manfaat pensiun peserta lebih dari Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar, maka peserta bisa memilih perusahaan asuransi jiwa untuk membeli produk anuitas. Di sini, pembayaran dana pensiun dilakukan berkala setiap bulan.

"Dengan periode pembayaran paling singkat adalah 10 tahun sampai dengan 25 tahun setelah peserta tersebut mencapai usia pensiun normal [paling rendah 55 tahun sesuai ketentuan POJK 27/2023] dan durasi waktu 10 tahun atau lebih, tentu dipilih oleh si peserta dana pensiun," kata Syarif kepada Bisnis, dikutip Minggu (8/9/2024).

Contoh hitungannya, bila uang pensiun peserta Rp800 juta, maka 20% dapat diambil sekaligus (Rp160 juta) dan sisanya 80% (Rp640 juta) dibayarkan secara berkala alias bulanan.

Pembayaran manfaat bulanan ini pilihannya paling singkat 10 tahun (120 bulan). Dengan begitu, Rp640 juta dibayarkan selama 120 bulan sehingga peserta mendapat manfaat pensiun bulanan sebesar Rp5,3 juta per bulan selama 10 tahun.

"Tentu nantinya, di tahun ke-2, manfaat pensiun bisa bertambah karena kan uang pensiun pokok yang Rp640 juta tadi masih diinvestasikan sehingga tiap tahun harus ada komunikasi tentang besaran manfaat pensiun setiap tahunnya," kata Syarif.

Syarif menjelaskan, untuk manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dibayarkan oleh dana pensiun. Kedua, memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

Akan tetapi, jelas Syarif, dalam realitanya produk anuitas yang bisa membayarkan manfaat pensiun secara berkala selama ini tidak terjadi. Alasannya adalah anuitas yang berlaku untuk seumur hidup sehingga tidak ada pensiunan yang tertarik untuk membeli anuitas seumur hidup.

Akibatnya, produk anuitas ini hanya bersifat parkiran selama sebulan. Setelah itu, seluruh manfaat pensiun dapat dicairkan sekalipun dikenakan pinalti. Syarif mengatakan, sebenarnya ini bertentangan dengan prinsip dana pensiun yang manfaatnya dibayarkan secara bulanan.

Maka kemudian, terbitlah aturan POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Dalam Pasal 10 POJK tersebut mengamanatkan perusahaan asuransi tidak boleh menyediakan produk asuransi anuitas untuk program dana pensiun yang menawarkan penebusan polis kurang dari jangka waktu manfaat pensiun 10 tahun.

Dengan begitu, perusahan asuransi melalui produk anuitas wajib membayarkan dana pensiun secara berkala dengan periode minimal 10 tahun. POJK 8/2024 ini berlaku 6 bulan sejak diundangkan, yang artinya mulai berlaku Oktober 2024. Hal ini sekaligus meluruskan dana pensiun tidak bisa cair sebelum 10 tahun. Yang benar, dana pensiun dibayarkan berkala secara bulanan dalam periode paling singkat 10 tahun.

"Jadi mulai Oktober 2024, pembayaran manfaat pensiun secara berkala, baik melalui anuitas asuransi jiwa atau oleh dana pensiun harus berdurasi waktu minimal 10 tahun, ada pula pilihan 15 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun, terserah peserta mau pilih mana," terang Syarif.

Selain pembayaran berkala, peserta dana pensiun juga bisa mencairkan dana pensiunnya sekaligus dengan ketentuan apabila 80% saldo manfaat pensiun kurang dari Rp500 juta.

Sementara itu, bila 80% manfaat pensiun lebih dari Rp500 juta, 20% dari total tersebut bisa dibayar sekaligus. Dana pensiun yang dibayar sekaligus juga termasuk kelebihan manfaaat pensiun yang lebih dari Rp1,5 miliar.

Perhitungannya begini. Bila manfaat pensiun sebesar Rp648,5 juta [80% dari manfaat pensiun adalah Rp518,8 juta atau lebih besar dari Rp500 juta]. Maka Rp518,8 juta akan dibayar secara berkala, sedangkan 20% dari manfaat pensiun, yakni Rp129,7 juta akan dibayar sekaligus.

Contoh kedua. Bila manfaat pensiun sebesar Rp2,092 miliar [80% dari manfaat pensiun adalah Rp1,674 miliar atau lebih besar dari Rp500 juta]. Maka Rp1,674 miliar akan dibayar secara berkala, sedangkan 20% dari manfaat pensiun, yakni Rp418,5 juta bisa dibayar sekaligus.

Pembayaran dana pensiun sekaligus juga didapat dari selisih manfaat pensiun dengan batas Rp1,5 miliar. Dengan demikian, dana pensiun yang dibayar sekaligus adalah Rp418,5 juta (20% manfaat pensiun), ditambah Rp174 juta (selisih manfaat pensiun yang melebihi Rp1,5 miliar).

"Sekali lagi, jangan khawatir dengan pembayaran manfaat pensiun. Insyaallah, masa pensiun tetap tenang dan nyaman bila sudah menjadi peserta dana pensiun. Yang repot itu, bila bekerja puluhan tahun tapi belum punya dana pensiun sehingga saat pensiun, apa yang mau dibayarkan sebagai manfaat pensiun. Maka persiapkanlah program pensiun sejak dini, jangan ditunda lagi," kata Syarif.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pembiayaan modal ventura pada 2024 masih tetap tumbuh melebihi realisasi pada 2023 yang sebesar Rp17,34 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjabarkan apa saja yang dilakukan OJK sebagai regulator untuk mendukung perusahaan modal ventura mencapai target pada 2024 ini.

"Berdasarkan data rencana bisnis perusahaan modal ventura tahun 2024, nilai pembiayaan/penyertaan sampai akhir tahun ini diproyeksikan mencapai Rp18,18 triliun," kata Agusman dalam jawaban tertulisnya, dikutip Minggu (8/9/2024).

Adapun, pertumbuhan pembiayaan modal ventura pada Juli 2024 terkontraksi sebesar 10,67% year-on-year (yoy) dengan nilai pembiayaan sebesar Rp16,18 triliun. Tren ini berulang dari periode Juni 2024 yang juga mengalami penurunan 10,97% menjadi sebesar Rp16,22 triliun.

Sebagai dukungan regulator, kata dia, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah (PMV/S).

POJK tersebut mengatur, antara lain tentang klasterisasi PMV/S berdasarkan kegiatan usaha, yaitu ventura capital corporation (VCC) atau ventura debt corporation (VDC).

"Dengan adanya klaterisasi tersebut diharapkan PMV/S dapat lebih fokus dan optimal dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai lini usaha yang dipilih," kata Agusman.

Selain itu, OJK juga telah meluncurkan peta jalan atau Roadmap Pengembangan dan Penguatan Modal Ventura 2024-2028. Agusman menjelaskan, peta jalan tersebut akan menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri termasuk untuk meningkatkan pembiayaan modal ventura.

Sementara dari prespektif pelaku industri modal ventura, Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) juga berharap pendanaan modal ventura pada 2024 ini bisa melebihi realisasi tahun lalu, khususnya pendanaan modal ventura untuk perusahan rintisan atau startup.

Ketua Umum Amvesindo Eddi Danusaputro menjelaskan, kinerja pendanaan modal ventura dapat dilihat dari dua aspek, yakni total deal volume (jumlah transaksi) dan deal value (jumlah uang yang diinvestasikan).

"Inginnya sih tetap tumbuh. [Dari dua aspek] bisa juga salah satu atau keduanya yang tumbuh," kata Eddi kepada Bisnis, Kamis (5/9/2024).

Amvesindo mencatat hingga kuartal I/2024, jumlah transaksi pendanaan startup sebanyak 34, naik dibandingkan kuartal I/2023 sebanyak 26. Sementara nominal pendanaan pada kuartal I/2024 sebesar US$310 juta, naik 14,65% yoy dari US$270,375 juta pada kuartal I/2023.

Meski naik, jumlahnya jauh lebih kecil dibanding capaian pada kuartal I/2022, di mana jumlah transaksi tercatat sebanyak 75 dengan total pendanaan mencapai US$1,20 miliar. Penurunan tajam tersebut disebabkan oleh tech winter yang melanda pada 2023.

"Memang masih terjadi tech winter [hingga] menunggu turunnya suku bunga," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) buka suara terkait keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara (DKB).

Sebagaimana diketahui, ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). Adapun, kabar tiga bank BUMN ditunjuk sebagai mitra instansi pengelola ini telah bergulir sejak November 2023.

Direktur Institutional Banking BNI Munadi Herlambang mengatakan pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Kementerian ESDM. “Tapi secara sistem kita sudah siap,” ujarnya kepada Bisnis yang dikutip Minggu (8/9/2024).

Adapun, menurutnya, dengan penerapan skema dana kompensasi batu bara ini secara umum akan meningkatkan pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. “Bagi BNI sendiri kita tentu berharap akan meningkatkan transaksi nasabah melalui BNI,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Saat itu, eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa seluruh calon MIP sepakat untuk nantinya menggunakan dashboard sistem yang dikembangkan oleh Bank Mandiri lewat sistem E-DKB dan sepakat tidak mencantumkan leading bank.

Dalam pelaksanaan skema pungut salur DKB ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola dana kompensasi batu bara (DKB).

Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan. Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

Sebelumnya, dikabarkan juga bahwa pemerintah sudah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebagai pengelola dana kompensasi batu bara (DKB) lewat skema pungut salur mitra instansi pengelola (MIP).

Saat itu pada 14 Agustus 2024, sang eks Menteri ESDM Arifin menyampaikan, aturan untuk pelaksanaan skema pungut salur batu bara sudah rampung dan tinggal menunggu kesiapan dari pihak Bank Mandiri.

“Kan udah sama Mandiri. Ini aturannya udah keluar, tinggal Mandiri aja yang jalanin, kan sistemnya pakai sistem Mandiri,” kata Arifin saat ditemui di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Rabu (14/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba fintech P2P lending atau pinjaman online (pinjol) pada Juni 2024 turun 25,41% year-on-year (yoy) menjadi Rp336,01 miliar dari Rp450,51 miliar pada Juni 2023. Sementara itu, laba komperhensif juga turun 25,19% yoy menjadi Rp337,15 miliar dibandingkan dengan Rp450,70 miliar pada Juni 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan dalam rangka memastikan keberlangsungan industri fintech, OJK sedang menyusun perubahan POJK 10/2022 yang merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Selain itu, OJK juga melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI [Lembaga Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Informasi atau fintech P2P lending] serta upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023-2028," kata Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (8/9/2024).

Adapun melalui RPOJK yang sedang disiapkan OJK saat ini sedang disiapkan ketentuan batas maksimum pendanaan sektor produktif dari Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar.

Sementara itu, di tengah tren penurunan laba P2P lending saat ini, ada potensi keuntungan penyelenggara pinjaman online semakin kecil karena ada wacana pemangkasan bunga pinjaman atau nilai manfaat ekonomi.

Seperti diketahui, dalam Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, mengatur batas maksimum manfaat ekonomi pinjol untuk pendanaan sektor produktif mulai 2026 menjadi 0,067%, dari mulanya 0,1%.

Sementara itu, batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan sektor konsumtif mulai 2025 menjadi 0,2% dari awalnya 0,3%. Bahkan, mulai 1 Januari 2026 makin kecil menjadi 0,1%.

Agusman menekankan pembatasan tersebut dilakukan demi melindungi konsumen dari potensi praktik bisnis yang tidak etis seperti memberi bunga pinjaman yang sangat tinggi.

"Hal ini juga memastikan penyelenggara LPBBTI tidak memperluas portofolionya tanpa pengelolaan risiko kredit yang baik. Selain itu, hal ini juga untuk mencegah potensi risiko yang mungkin timbul juga industri LPBBTI tumbuh terlalu cepat tanpa regulasi yang memadai," tegasnya.

Adapun outstanding pembiayaan pinjaman online per Juli 2024 tercarat sebesar Rp69,39 triliun, tumbuh 23,97% yoy. Tingkat risiko kredit macet atau TWP90 juga masih dalam kondisi terjaga sebesar 2,53%, membaik dibandingkan dengan Juni 2024 yang sebesar 2,79%.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) atau MSIG Life telah mendapatkan persetujuan rencana spin off atau pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Juli 2024. Perusahaan asuransi jiwa tersebut menargetkan proses spin off selesai pada kuartal III 2026.

CEO & Presiden Direktur MSIG Life Wianto Chen menjabarkan bagaimana pihaknya mengatasi tantangan dalam proses spin off utamanya berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM).

"Ada relaksasi dari OJK dalam proses spin off ini untuk sinergi SDM dengan perusahaan induk untuk beberapa area," kata Wianto kepada Bisnis, Jumat (6/9/2024).

Selain itu, pihaknya juga mempersiapkan tim internal dengan memastikan kepemilikan sertifikasi kompetensi keahlian syariah, serta melakukan perekrutan tenaga ahli bersertifikasi.

"Potensi peningakatan mitra pemasar yang berlisensi syariah sekarang sekitar 1.700 dari 12.000 tenaga pemasar berlisensi," jelasnya.

Sementara dari sisi ekuitas minimal yang menjadi ketentuan OJK, Wianto menegaskan unit syariah MSIG Life telah memenuhi persyaratan spin off unit syariah dengan ekuitas minimal Rp100 miliar.

"Regulasi ekuitas minimum akan membuat konsolidasi jumlah asuransi jiwa syariah, permodalan akan lebih kuat dan diharapkan lebih profitable. Sharing platform akan membantu operasional perusahaan syariah yang efisien dengan kulitas terjaga," terangnya.

Tantangan lainnya yang dihadapi adalah inflasi medis yang membuat rasio beban klaim kesehatan asuransi jiwa melonjak. Untuk memitigasi risiko tersebut, Wianto mengatakan pihaknya menjaga bauran produk yang sehat dan seimbang, yang tidak hanya fokus pada asuransi kesehatan.

"Kita optimis ketahanan industri asuransi jiwa syariah berada dalam kondisi baik untuk jangka panjang, melihat potensi di pasar dan kondisi industri finansial termasuk asuransi jiwa syariah yang berkembang dan mampu beradaptasi dengan pasar," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) resmi memperluas jaringan internasional dengan meresmikan Kantor Perwakilan BNI di Sydney, Australia. Adapun, BNI menargetkan kantor perwakilan ini dapat bertransformasi menjadi kantor cabang dalam 12-18 bulan mendatang.

Saat ini, dengan status sebagai representative office, kegiatan utama akan mencakup pelaksanaan penelitian, seperti melakukan penelitian tentang perekonomian dan bisnis di Australia. Selain itu, kantor ini juga dapat memberikan referral bisnis kepada kantor luar negeri lainnya.

“Kita pasti harus jadi kantor cabang, karena kantor cabang bisa beroperasi full. Kami targetkan 18 bulan sudah menjadi kantor cabang atau paling tidak dalam 12 bulan, 1 tahun sudah bisa,” ujar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam keterangan tertulis, Minggu (8/9/2024).

Target ini menurut Royke, bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan perbankan dan memperkuat kehadiran global BNI.

Dengan bertransformasi sebagai kantor cabang, nantinya BNI memiliki kewenangan yang lebih luas. BNI dapat melakukan sebagian besar atau bahkan semua kegiatan operasional seperti yang dilakukan oleh kantor pusat.

Sebagai bank milik negara, Royke mengungkapkan BNI memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memberikan layanan perbankan terbaik bagi masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memfasilitasi hubungan perdagangan, investasi, dan ekonomi antara Indonesia dan mitra-mitra globalnya.

“Kami memahami bahwa hubungan bisnis antara Indonesia dan Australia terus berkembang dengan pesat, dan BNI ingin memastikan bahwa kami berada di garis depan untuk mendukung setiap peluang dan tantangan yang muncul," ujarnya.

Royke meyakini bahwa dengan peresmian kantor perwakilan ini pada 5 September 2024, BNI akan semakin mampu memberikan layanan terbaik, dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

Untuk saat ini, BNI Sydney dapat membantu memfasilitasi atau memberikan advisory terkait investasi antara kedua negara dengan menyediakan informasi pasar, memperkenalkan investor potensial, dan menawarkan solusi perbankan yang mendukung investasi langsung di sektor-sektor strategis.

BNI Sydney juga dapat berfungsi sebagai pusat informasi bagi pengusaha Indonesia dan Australia yang ingin menjajaki peluang bisnis baru. BNI dapat mengadakan seminar hingga workshop untuk mempertemukan pelaku usaha dari kedua negara untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

Selain itu, BNI Sydney juga dapat bekerja sama dengan kedutaan besar, konsulat, dan organisasi bisnis lainnya untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral.

Adapun, hingga saat ini, BNI memiliki kantor-kantor luar negeri di berbagai negara mulai dari Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, Amsterdam hingga New York.

Setiap kantor luar negeri ini berfungsi sebagai perpanjangan dari layanan perbankan BNI, yang dirancang untuk melayani nasabah korporasi dan ritel, mendukung perdagangan internasional, dan menyediakan akses ke pasar keuangan global.

Bisnis.com, JAKARTA -- Regulasi terkait Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan disebut perlu segera direvisi demi menghindari potensi defisit aset JKM BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah sudah memproyeksi rasio klaim JKM tembus 100% mulai 2026.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan beberapa faktor menurunnya ketahanan dana kelolaan JKM BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh ketentuan rekomposisi iuran JKM untuk membiayai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 0,1%. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dia menyebut momentum evaluasi program JKP tahun ini mungkin bisa diambil dengan melakukan revisi pada pasal pembiayaan iuran JKP yang semula melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM serta iuran Pemerintah, diubah menjadi skema baru misalnya menghilangkan rekomposisi iuran JKM.

"Momentum evaluasi program JKP tahun ini mungkin bisa diambil dengan melakukan revisi pada pasal pembiayaan iuran JKP yang semula melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM serta iuran pemerintah. Diubah menjadi skema baru misalnya menghilangkan rekomposisi iuran JKM," kata Sanusi kepada Bisnis, Jumat (6/9/2024).

"Untuk menyikapi hal ini, Kemenaker telah melakukan pendalaman dan simulasi perhitungan aktuaria baik untuk program JKM maupun program JKP sebagai dasar perubahan regulasi ke depan," sambungnya.

Faktor lainnya yang dipandang Kemenaker membenani kesehatan keuangan JKM adalah tingginya klaim JKM ketika terjadi pandemi Covid-19. Apalagi, dalam medio Agustus 2020 hingga Januari 2021 pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran JKM sebesar 99%.

Faktor terakhir, adalah adanya kenaikan nilai manfaat program JKM menjadi Rp42 juta yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta. Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak.

Regulasi yang mengatur relaksasi keringanan iuran JKM tersebut adalah PP Nomor 82 Tahun 2019, yakni revisi pertama dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Sementara dalam revisi keduanya, yakni PP Nomor 49 tahun 2023, hanya mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebenarnya telah mendorong Kemnaker agar segera mengajukan revisi ketiga PP 44 Tahun 2015 demi menyelamatkan kesehatan keuangan JKM BPJS Ketenagakerjaan. Namun nampaknya, hal tersebut belum menjadi prioritas utama Kemenaker.

"Sejauh ini rencana perubahan ketiga PP 44/2015 belum diinisiasi oleh Kemenaker, karena saat ini Kemenaker masih berproses merumuskan Permenaker turunan dari PP 49/2023 tentang Perubahan Kedua atas PP 44/2015," kata Sanusi.

Dia juga menjelaskan bahwa PP 49/2023 lahir salah satunya sebagai tindak lanjut lahirnya PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP. "Di mana untuk pembiayaan program JKP salah satunya melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tren penurunan pembiayaan oleh modal ventura juga dirasakan oleh perusahaan rintisan atau startup di sektor akuakultur eFishery.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan modal ventura pada Juli 2024 terkontraksi sebesar 10,67% year-on-year (yoy) menjadi Rp16,18 triliun. Tren penurunan ini berlanjut dari Juni 2024 yang juga turun 10,97% yoy menjadi Rp16,22 triliun.

"Permodalan dari modal ventura memang menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pertumbuhan eFishery selama beberapa tahun terakhir. Namun, kondisi pasar yang dinamis membuat perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sumber pendanaan," kata Co-Founder dan CEO eFishery Gibran Huzaifah kepada Bisnis, Jumat (6/9/2024).

Gibran menjelaskan strategi perubahan sumber pendanaan tersebut contohnya adalah dengan mendiversifikasi sumber pendanaan, kemudian meningkatkan profitabilitas bisnis agar lebih mandiri secara finansial, serta memperkuat fundamental bisnis.

Startup pertama di industri akuakultur yang mencapai valuasi US$1,4 miliar ini telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, pada 2023 eFishery mendapatkan pendanaan Seri D senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp3 triliun.

Gibran menekankan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan pendanaan modal ventura. Dia menjamin kondisi keuangan eFishery baik-baik saja disokong oleh pendanaan besar pada 2023 tersebut.

Efisiensi pekerja tersebut, kata dia, berkaitan dengan restrukturisasi dan penyesuaian strategi bisnis secara berkala. Gibran mengatakan hal itu bertujuan untuk memastikan perusahaan tetap adaptif terhadap perubahan pasar dan kondisi bisnis yang dinamis, sehingga secara keseluruhan perusahaan dapat terus mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Meskipun kondisi pasar sedang mengalami tantangan, namun peluang pendanaan untuk startup yang memiliki model bisnis yang kuat dan potensi pertumbuhan yang tinggi tetap terbuka. Investor akan makin selektif dalam memilih startup yang akan didanai, sehingga startup harus mampu menunjukkan keunggulan kompetitif dan visi jangka panjang yang jelas," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) Ronald Simonangkir mengatakan startup di sektor agriculture technology (agritech) masih diminati perusahaan modal ventura. Dalam sektor ini termasuk di dalamnya adalah bidang pertanian hingga budidaya perikanan.

"Pada sektor pertanian dan budidaya perikanan, sektor ini memiliki total nilai pasar sebesar US$89,74 miliar," kata Ronald kepada Bisnis, Kamis (5/9/2024).

Selain punya nilai pasar yang besar, sektor agritech diyakini punya tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata kumulatif atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) yang cukup tinggi, mencapai 6,3%.

CAGR sektor agritech ini lebih tinggi daripada sektor manufaktur dan sektor energi terbarukan yang masing-masing sebesar 5,97% dan 5,65% dengan nilai pasar US$228,46 miliar dan US$1,79 miliar.

"Kami juga melihat industri pertanian dan budidaya perikanan memerlukan transformasi digital karena masih terfragmentasi dan tradisional," kata Ronald.