Bisnis.com, JAKARTA --Bisnis paylatermenjadi salah satu segmen yang disasar perbankan nasional. Selain bank jumbo yang telah memiliki layanan paylater, kelompok bank menengah seperti CIMB (BNGA), BTN (BBTN) dan BSI (BRIS) juga mulai menyasar segmen ini.

Namun, tantangan kredit macet mulai membayangi bisnis paylater. Merujuk pada data PT Pefindo Biro Kredit atau IdScore, kredit macetbuy now pay later (BNPL) tercatat sebesar Rp1,42 triliun pada Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah membuat proyeksi rasio klaim jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Hal itu tertuang dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Dalam dokumen tersebut dijelaskan, program BPJS Ketenagakerjaan ini berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi tekanan kesehatan keuangan yang dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto.

"Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024 relatif terkendali. Namun untuk jangka menengah, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi ketahanan dana program JKM yang menurun akibat pandemi Covid-19, peningkatan manfaat, dan berlakunya rekomposisi iuran," tulis dokumen tersebut, dikutip Senin (2/9/2024).

Untuk program JKK, pemerintah memproyeksi rasio klaim 2024 ini sebesar 39,5% dengan tren menurun, dan rasio likuiditas sebesar 517,21%, serta aset neto sebesar Rp59,95 triliun. Kondisi tersebut dikategorikan aman dan sustainable dalam jangka panjang.

Untuk program JKM, proyeksi pemerintah adalah rasio klaim 2024 ini mencapai 91,4% dan memiliki tren meningkat. Proyeksi aset neto tahun ini sebesar Rp8,20 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan masih positif.

Proyeksi ini dilakukan berdasarkan skenario adanya rekomposisi iuran JKM sebesar 0,1% untuk pendanaan program JKP. "Mitigasi risiko dilakukan melalui memonitor perkembangan melalui kesehatan keuangan program JKM dan melakukan evaluasi regulasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan program," tulis dokumen tersebut.

Proyeksi rasio klaim JKM bahkan terus meningkat tembus 100% mulai 2026, tepatnya 113,2% pada 2026, 118,5% pada 2027, 122,2% pada 2028, dan 124% pada 2029. Sedangkan proyeksi rasio klaim JKM pada tahun depan sebesar 94,2%.

Untuk program JHT, rasio klaim pada 2024 diproyeksikan 68,3% dengan tren meningkat. Pemeritntah menilai kondisi ini relatif aman dalam jangka lima tahun ke depan. Adapun sampai Mei 2024, Rasio Kecukupan Dana (RKD) JHT berada di level 99,3%.

Pada program JKP, rasio klaim pada 2024 diproyeksikan sebesar 17,86% dengan adanya tren peningkatan penerimaan iuran dan tren pembayaran klaim yang relatif stabil. Dengan demikian, aset neto JKP juga diproyeksikan meningkat sehingga ketahanan dana relatif masih terkendali.

Sementara untuk program JP, rasio klaim tahun ini diproyeksikan ada di level 7,9%. Sset JP juga diproyeksikan akan dapat membiayai manfaat program hingga akhir tahun 2074 dengan menggunakan iuran sebesar 3,0% yang berlaku saat ini.

Berdasarkan catatan Bisnis, BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni telah menyalurkan klaim sebanyak Rp25,43 triliun. Nominal tersebut diberikan kepada 1,6 juta klaim yang diajukan. Sumber dana pembayaran tersebut bersumber dari Dana Jaminan Sosial (DJS).

Adapun sampai dengan 31 Mei 2024, total dana DJS mencapai Rp727,29 triliun. Di sisi lain, total dana kelolan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp740,71 triliun.

Rincian dana kelolaan pada masing-masing program adalah pada program JHT mencapai Rp464,36 triliun, JKK Rp62,89 triliun, JKM Rp16,89 triliun, program JP Rp170,14 triliun, JKP Rp13,02 triliun, dan BPJS sebesar Rp13,41 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Panin Tbk. (PNBN) memberikan jawaban kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait kabar merger dan akuisisi yang berhubungan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan pada Senin (2/9/2024), direksi Bank Panin menyampaikan bahwa pemberitaan terkait merger dan akuisisi tersebut bukan berasal dari Bank Panin. "Sehingga, kami tidak mengetahui kebenaran berita yang dimaksudkan di dalam pemberitaan tersebut," tulis manajemen Bank Panin.

Perseroan juga menyampaikan hingga tanggapan tersebut disampaikan, tidak terdapat informasi, fakta, dan/atau kejadian penting lainnya yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan kegiatan usaha dan harga saham PNBN yang belum diungkapkan kepada BEI.

Pada hari yang sama, manajemen Bank Panin juga menjawab perihal volatilitas transaksi saham perseroan. Sebagai informasi, pada perdagangan Kamis (29/8/2024), pergerakan saham PNBN ditutup menguat 10,61% ke level 1.460 per saham. Kemudian, pada perdagangan hari selanjutnya, PNBN amblas 4,11% ke level 1.400 per saham.

Sementara, pada perdagangan hari ini, PNBN ditutup pada level 1.475 atau menguat 5,36% dengan nilai transaksi Rp32,71 miliar dan volume sebanyak 22,07 juta transaksi. Dalam sepekan terakhir, saham PNBN telah menguat 15,23%, sedangkan sepanjang tahun berjalan PNBN juga berada dalam tren menguat dengan kenaikan sebesar 21,90%.

Manajemen Bank Panin pun menyatakan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga saham perseroan dan juga tidak mengetahui adanya aktivitas pemegang saham tertentu.

Terkait dengan rencana aksi korporasi dalam Waktu dekat, manajemen menyampaikan perseroan dalam proses penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024.

"Sampai dengan tanggal tanggapan ini disampaikan tidak ada rencana yang disampaikan pemegang saham pengendali kepada manajemen perseroan," tulis manajemen PNBN.

Adapun, sebelumnya beredar berita bahwa Bank Maybank Indonesia menargetkan lini bisnis Grup Panin untuk diakuisisi selain Asuransi JMA Syariah.

Dikabarkan bahwa Bank Panin menjadi salah satu target Maybank. Tak hanya itu, Maybank juga diberitakan juga membidik Panin Financial (PNLF) sebagai target akuisisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan peningkatan pendapatan premi dari semua kanal distribusi asuransi jiwa pada semester I/2024. Hal ini menunjukkan perbaikan setelah penurunan yang terjadi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data AAJI, tiga kanal distribusi utama, yaitu keagenan, bancassurance, dan distribusi alternatif, mencatatkan kenaikan premi. Kanal bancassurance tetap menjadi yang paling dominan dengan pendapatan premi sebesar Rp36,92 triliun, naik 1,3% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp36,43 triliun pada semester I/2023. Sebelumnya, pada semester I/2023, kanal ini mengalami penurunan sebesar 16,8% dari Rp43,77 triliun pada semester I/2022.

"Sejak Januari hingga Juni 2024, pendapatan premi tertinggi berasal dari kanal distribusi bancassurance dengan total Rp36,92 triliun, naik 1,3% dibandingkan tahun lalu," ujar Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon dalam pemaparan kinerja industri asuransi jiwa untuk semester I/2024 pekan lalu.

Selain bancassurance, kanal keagenan juga menunjukkan peningkatan dengan total premi sebesar Rp27,94 triliun, naik 3,4% yoy dari Rp27,03 triliun pada semester I/2023. Sebelumnya, premi dari kanal keagenan mengalami penurunan sebesar 5,7% yoy dari Rp28,66 triliun. Kanal distribusi alternatif juga mengalami peningkatan sebesar 3,8%, dengan total premi mencapai Rp23,64 triliun pada semester I/2024. Pada semester I/2023, premi dari kanal ini mencapai Rp22,77 triliun, turun 2,1% yoy dari Rp23,26 triliun.

Secara keseluruhan, industri asuransi jiwa mencatat pendapatan premi sebesar Rp88,49 triliun pada semester I/2024, meningkat 2,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laporan ini didasarkan pada data laporan keuangan dari 56 perusahaan asuransi jiwa.

Di sisi lain, klaim kesehatan di industri asuransi jiwa terus meningkat sebesar 26% yoy, mencapai Rp11,83 triliun. Total aset industri asuransi jiwa mencapai Rp616,91 triliun, naik 0,3% yoy, sementara total tertanggung mencapai 113,68 juta, meningkat 28,4% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BNI Life Insurance (BNI Life) mencatatkan peningkatan klaim kesehatan sebesar 38% pada semester I/2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan klaim ini sejalan dengan tren industri asuransi jiwa yang mengalami kenaikan klaim kesehatan secara signifikan.

Untuk menghadapi kenaikan tersebut, Plt. Direktur Utama BNI Life, Neny Asriany, mengungkapkan bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai strategi preventif untuk menekan tingkat klaim. "Kami melakukan refocusing bisnis asuransi kesehatan, dengan lebih selektif dalam pemilihan calon nasabah dan seleksi risiko," kata Neny kepada Bisnis pada Senin (2/9/2024).

Selain itu, BNI Life juga memperkuat proses manajemen klaim untuk menjaga stabilitas perusahaan. Neny berharap pemerintah dan regulator, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang mengatur ekosistem layanan kesehatan, termasuk menjaga stabilitas biaya medis dan mengurangi kesenjangan pelayanan di rumah sakit.

Kenaikan klaim kesehatan BNI Life ini sejalan dengan tren yang terjadi di industri asuransi jiwa secara keseluruhan. Data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan bahwa klaim kesehatan industri asuransi jiwa pada semester I/2024 mencapai Rp11,83 triliun, naik 26% dari Rp9,39 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Freddy Thamrin, Ketua Bidang Literasi & Perlindungan Konsumen AAJI, menyebutkan bahwa klaim kesehatan individu meningkat sebesar 29,3% menjadi Rp7,62 triliun, sementara klaim kesehatan kelompok naik 20,3% menjadi Rp4,21 triliun. "Rasio klaim asuransi kesehatan terhadap pendapatan premi mencapai 105,7%, menandakan tekanan keuangan yang signifikan bagi perusahaan asuransi," jelas Freddy dalam paparan Kinerja Asuransi Jiwa Semester I/2024 di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Freddy juga menggarisbawahi bahwa inflasi medis yang terus meningkat menjadi tantangan besar bagi industri asuransi jiwa. Meski demikian, industri asuransi jiwa telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan pemegang polis tetap mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

AAJI terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemenkes, dan penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit untuk mencari solusi dalam mengelola klaim asuransi kesehatan. "Kolaborasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara industri asuransi dan sektor kesehatan," tambah Freddy.

Sementara itu, secara keseluruhan, industri asuransi jiwa membayarkan klaim sebesar Rp77,67 triliun pada semester I/2024 kepada lebih dari 9,82 juta penerima manfaat. Meskipun terjadi penurunan pada klaim nilai tebus (surrender) dan klaim meninggal dunia masing-masing sebesar 13,5% dan 5,1%, klaim kesehatan justru menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 26,0%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian BUMN bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk tim likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tim likuidasi tersebut ditargetkan akan terbentuk pada September 2024.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dalam proses likuidasi tersebut juga akan dibahas bagaimana nasib pensiunan Jiwasraya. Pasalnya, kondisi keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya tidak cukup membayar hak penisunan Jiwasraya.

"Jadi, nanti akan dibentuk tim likuidasi dan nanti tim likuidasi akan mengatur mengenai pembagian hasil penjualan aset, apakah kepada pemegang polis, apakah juga untuk setoran tambahan untuk DPPK-nya," kata pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (2/9/2024).

Tiko menjelaskan DPPK merupakan lembaga yang terpisah dari korporasi sebagai pendiri dana pensiun. Ke depan, Kementerian BUMN ingin pendiri dana pensiun benar-benar bertanggung jawab atas DPPK yang mereka dirikan.

"Nah, kami sudah lakukan juga stocktake [inventasisasi], pendiri-pendiri mana yang butuh top-up, seperti PTPN, di PT POS, nah itu pendirinya harus secara bertahap memenuhi kewajiban top up-nya itu, sebagai pendiri," kata Tiko.

Tiko juga menegaskan Kementerian BUMN akan menindak tegas dana pensiun BUMN yang melakukan kecurangan. "Nah, yang memang ada fraud, ya kita lakukan arah investigasi dan pidana," tegasnya.

Sebelumnya, Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) menuntut Jiwasraya membayar dana pensiun mereka sebesar Rp371 miliar. Ketua PPJ Pusat De Yong Adrian mengatakan dana pensiun tersebut merupakan hak atas 2.308 pensiunan pekerja Jiwasraya seluruh Indonesia.

"Kalau dia punya tanggungan [keluarga] hampir 7.000 orang, yang rata-rata pengahsilannya tidak besar, sehingga ini yang utama kita minta tolong ke DPR untuk membantu kami menyelesaikan masalah tersebut kpada para stakeholder atau pihak-pihak yang berhubugan," kata De Yong dalam audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Masalahnya, bantuan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan untuk IFG Life tidak mencakup kebutuhan Jiwasraya untuk membayar kewajibannya kepada para pensiunan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuairina pada saat audiensi.

"Bapak-bapak semua kan tahu ya, RPK [Rencana Penyehatan Keuangan] yang sudah diberikan pemerintah dalam bentuk PMN itu kan sebetulnya sangat besar, tapi kan khusus untuk nasabah dan pemegang polis. Bapak-bapak kan pasti sudah mengetahui PMN yang dikucurkan pemerintah itu bukan untuk DPPK, tahu pak ya?" kata Nevi.

Atas persoalan tersebut, Nevi mengatakan Komisi VI DPR akan menyampaikannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengambil solusi.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT BNI Life Insurance berhasil menjaga rasio klaim kesehatan di bawah 100% meskipun industri asuransi jiwa sedang mengalami peningkatan rasio klaim kesehatan secara signifikan.

Menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), pada semester I/2023, rasio klaim kesehatan asuransi jiwa terhadap pendapatan premi mencapai 103,7%. Tren ini berlanjut pada semester I/2024 dengan peningkatan rasio klaim menjadi 105,7%.

Plt Direktur Utama BNI Life Neny Asriany mengungkapkan perusahaan berhasil menjaga rasio klaim asuransi kesehatan sebesar 90% hingga semester I/2024. "Sampai dengan semester I/2024, rasio klaim asuransi kesehatan BNI Life sebesar 90%," kata Neny kepada Bisnis pada Senin (2/9/2024).

Neny menjelaskan bahwa lonjakan klaim kesehatan tidak hanya terjadi di BNI Life, tetapi hampir di seluruh perusahaan asuransi. Faktor utama yang menyebabkan peningkatan klaim ini adalah inflasi medis, termasuk biaya tes laboratorium, obat-obatan, dan perawatan kesehatan. Selain itu, perubahan iklim yang cenderung ekstrem juga turut berkontribusi terhadap peningkatan klaim kesehatan, karena gangguan kesehatan yang lebih sering terjadi.

"Tingginya klaim kesehatan ini telah menyebabkan kerugian bagi industri asuransi kesehatan. Akibatnya, beberapa perusahaan asuransi memutuskan untuk tidak lagi memasarkan produk asuransi kesehatan," tambah Neny.

Neny berharap bahwa regulator dan pemerintah dapat membuat kebijakan yang mengatur ekosistem layanan kesehatan, termasuk menjaga stabilitas biaya medis dan mengatasi kesenjangan pelayanan antar rumah sakit. Hal ini penting untuk membantu industri asuransi kesehatan bertahan di tengah tantangan yang dihadapinya.

Menurut catatan AAJI, pada semester I/2024, klaim kesehatan asuransi jiwa mencapai Rp11,83 triliun, sementara pendapatan premi hanya sebesar Rp11,19 triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, klaim kesehatan mencapai Rp9,39 triliun, sedangkan pendapatan premi hanya Rp9,05 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia, BRI Liga 1 musim 2024 – 2025 yang telah berlangsung sejak 9 Agustus 2024 memunculkan harapan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. UMKM memanfaatkan momen ini untuk mengambil peluang meningkatkan omzet, utamanya pada saat berjualan pada hari pertandingan.

Aceng (42), salah satu penjual gorengan di sekitar Stadion Si Jalak Harupat mengatakan, dengan adanya kompetisi BRI Liga 1, dagangannya menjadi semakin laku. “Acara ini membantu perekonomian, dengan adanya pertandingan dagangan saya jadi lumayan penjualannya, meningkat dua kali lipat. Kalau tidak ada pertandingan BRI Liga 1, biasanya sepi sehari-harinya,” ujarnya. Ia pun berharap, BRI Liga 1 akan terus berlanjut sampai ke musim-musim yang selanjutnya.

Senada dengan Aceng, wanita penjual makanan di area luar Stadion Si Jalak Harupat bernama Siti (38) juga mengungkapkan respons positifnya. “Dengan adanya BRI Liga 1, jualan saya jadi laris. Mudah-mudahan banyak yang beli dagangan saya. Selain itu, mudah-mudahan ke depannya akan terus ada pertandingan-pertandingan bola lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Direktur Utama BRI Catur juga mengungkapkan bahwa selain untuk meningkatkan eksposure layanan dan produk BRI, faktor lain perseroan mendukung perhelatan BRI Liga 1 2024 – 2025 tak lepas dari faktor ekonomi yang diciptakan.

“Dengan bergulirnya kompetisi BRI Liga 1, diproyeksikan dapat menciptakan perputaran uang mencapai Rp10,42 triliun dan nilai tambah ekonomi (PDB) sebesar Rp5,93 triliun. Hal ini didasarkan oleh hasil riset terbaru yang dilakukan oleh BRI Research Institute yang dirilis pada Juli 2024,” ungkapnya.

Selain itu terdapat tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar Rp2,27 triliun, potensi pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar Rp866 miliar serta penciptaan kesempatan kerja sekitar 45 ribu orang.

“Berdasarkan hasil riset tersebut, kompetisi BRI Liga 1 musim 2024-2025 kami proyeksikan juga akan memberikan dampak positif secara ekonomi bagi stakeholder utamanya untuk menghidupkan mata rantai ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM,” jelas Catur.

BRI tentu berharap berjalannya kompetisi BRI Liga 1 ini dapat memberi dampak positif terhadap iklim kompetisi sepak bola nasional, sehingga liga ini dapat mencetak talenta-talenta muda berbakat yang akan mendorong prestasi sepak bola Indonesia di panggung global.

Catur menambahkan BRI berharap agar perhelatan kompetisi tahun ini dapat berjalan dengan lancar, serta dapat terus meningkat kualitasnya. “Seperti yang kita rasakan bersama, terus meningkatnya prestasi timnas sepak bola Indonesia yang saat ini dicapai tidak lepas dari bergulirnya kompetisi BRI Liga 1 yang juga semakin baik,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pendanaan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) ke sektor infrastruktur mengalami penurunan drastis sebesar 50,79% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp100,16 triliun pada Juni 2024. Penurunan ini merupakan akumulasi dari pendanaan Lembaga Khusus Keuangan (LKK) dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI), yang masing-masing turun 12,61% yoy menjadi Rp88,94 triliun dan 88,98% yoy menjadi Rp11,21 triliun.

Guru Besar Fakultas Teknik dan Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Universitas Indonesia (UI), Mohammed Ali Berawai, menyoroti penurunan tajam pada aset PPI. "Data terbaru dari OJK menunjukkan penurunan tajam dalam aset perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam setahun terakhir," ujar Ali kepada Bisnis pada Senin (2/9/2024).

Berdasarkan data OJK, aset PPI pada Juni 2024 tercatat turun 88,82% yoy menjadi Rp14,71 triliun, dibandingkan dengan Rp131,59 triliun pada Juni 2023. Penurunan ini juga tercermin setelah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tidak lagi menjadi bagian dari PPI sejak September 2023. Hal ini menyebabkan penurunan akumulasi aset PPI pada bulan itu menjadi Rp14,79 triliun, dibandingkan Rp129,71 triliun pada Agustus 2023.

Ali menjelaskan bahwa penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh sikap wait and see para pelaku bisnis yang biasa terjadi pada tahun politik, yang berdampak pada total aset dan volume pembiayaan proyek infrastruktur. Namun, Ali optimistis bahwa tren ini akan membaik dengan terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran, yang mengusung visi keberlanjutan.

Di sisi lain, OJK mencatat bahwa aset PT SMI pada Juni 2024 juga mengalami penurunan sebesar 13,35% yoy menjadi Rp114,01 triliun dari Rp131,59 triliun pada Juni 2023. Dengan keluarnya PT SMI dari kategori PPI, satu-satunya perusahaan pembiayaan yang fokus pada infrastruktur dalam data OJK terbaru adalah PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Sebelumnya, Head of Corporate Communication Department IIF, Siva Rahmadani, menjelaskan bahwa aset investasi IIF pada Juni 2024 mencapai Rp13,1 triliun, dengan sektor energi terbarukan menjadi yang terbesar (24% dari total aset investasi), diikuti sektor telekomunikasi dan informasi (22%), dan sektor jalan tol (13%).

"Sampai 30 Juni 2024, Perseroan telah membukukan komitmen baru senilai Rp1,6 triliun, yang terdiversifikasi ke beberapa sektor seperti infrastruktur air, gas, jalan tol, dan infrastruktur kawasan," ungkap Siva.

IIF mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 75,6% yoy pada semester I/2024, menjadi Rp67,1 miliar dari Rp38,2 miliar pada semester I/2023. Peningkatan ini didukung oleh pendapatan bunga bersih yang naik 7,5% menjadi Rp192,8 miliar dari periode sebelumnya sebesar Rp179,4 miliar. Siva menambahkan bahwa IIF menargetkan pertumbuhan laba bersih antara 14-15% menjadi sekitar Rp120 miliar pada tahun ini, dengan fokus pada tiga strategi utama: memperkuat daya saing, ekspansi bisnis, dan peningkatan kinerja keuangan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, mengungkapkan bahwa kendala terbesar perusahaan pembiayaan di sektor infrastruktur adalah permodalan. Menurutnya, perusahaan pembiayaan yang dapat mendanai proyek infrastruktur harus memiliki modal minimal Rp1 triliun sesuai ketentuan OJK.

"Rata-rata pendanaan hanya berlangsung tiga hingga empat tahun. Sementara untuk infrastruktur, dibutuhkan pendanaan jangka panjang hingga 30 tahun. Dari mana dananya, karena kita tidak bisa mendapatkan dana dari publik," jelas Suwandi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Prabowo mengambil ancang-ancang menyusun program yang bertujuan mendorong penduduk kelas menengah kembali meningkat.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad H. Wibowo mengatakan pemerintahan baru nanti akan menyiapkan kemudahan usaha dan membuat program yang bisa menggenjot konsumsi masyarakat.

Kemudahan usaha tersebut, salah satunya akan mengandalkan kemudahan pendanaan usaha oleh industri keuangan nonbank (IKNB), seperti perusahaan pembiayaan sampai fintech peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman online.

"Iya, multifinance itu salah satu potensi yang sangat besar. Jadi, tentu akan diberdayakan semaksimal mungkin," kata Drajad kepada Bisnis, Senin (2/9/2024).

Drajad menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia erat kaitannya dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, menurutnya kunci menjaga konsumsi kelas menangah adalah dengan menjaga pendapatan mereka.

“Jadi, pemerintahan Pak Prabowo akan memperbaiki kemudahan berusaha dengan berbagai deregulasi. Selain itu, belanja negara difokuskan pada program-program yang dampaknya ke konsumsi tinggi,” ungkapnya.

Dalam buku Nota Keuangan RAPBN 2024 tersaji data perbandingan pembiayaan sektor IKNB dengan sektor perbankan, bahwa memang penyaluran kredit dari sektor IKNB masih terpaut jauh.

Pada Mei 2024, penyaluran kredit perbankan sebesar Rp7.398,76 triliun, sementara dari fintech P2P lending senilai Rp850,63 triliun, dan dari perusahaan pembiayaan sebesar Rp490,69 triliun.

Sementara itu, ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai sektor IKNB punya potensi besar dalam mendanai usaha UMKM yang kebanyakan berasal dari segmen kelas menengah.

"Sektor keuangan nonbank punya banyak kelebihan karena akses yang lebih mudah bagi masyarakat desa dan pelaku usaha informal, persyaratan pinjaman mudah, hingga plafon pembiayaan yang kecil sesuai dengan kebutuhan," kata Bhima.

Meski begitu, menurutnya pendanaan dari sektor IKNB juga punya celah, yaitu keterbatasan lembaga keuangan nonbank dalam mencari simpanan atau deposan sehingga mempengaruhi cakupan pembiayaan.

Bhima juga mencontohkan seperti perusahaan pinjaman online yang menerapkan bunga dan denda yang cukup tinggi sehingga membuat peminjam kesulitan mengembalikan pinjaman. Apalagi, pinjaman online masih didominasi di sektor konsumtif daripada produktif.

Selain itu, dia juga mengatakan pelaku IKNB harus jeli melakukan seleksi terhadap calon debitur, melihat kinerja dan prospek usaha debitur hingga melakukan pengawasan berkala sehingga nonperforming loan (NPL) bisa dikelola dengan baik.

"Artinya tidak bisa hanya andalkan keuangan nonbank, tapi juga dorong kerja sama bank dengan nonbank via channeling bahkan anak usaha bank yang main ke kredit mikro," kata Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) Modalku berusaha mencapai profitabilitas di tengah tren penurunan laba industri pinjol pada paruh pertama 2024.

"Saat ini, kami masih fokus untuk mencapai profitabilitas," ujar Arthur Adisusanto, Country Head Modalku kepada Bisnis pada Senin (2/9/2024).

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa laba P2P lending pada Juni 2024 turun sebesar 25,41% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp336,01 miliar, dibandingkan Rp450,51 miliar pada Juni 2023. Selain itu, laba komprehensif juga mengalami penurunan sebesar 25,19% yoy menjadi Rp337,15 miliar dari Rp450,70 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tren penurunan laba ini sejalan dengan pendapatan non-operasional yang juga menurun drastis, yaitu sebesar 45,73% yoy menjadi Rp92,45 miliar dari Rp170,37 miliar. Di sisi lain, pendapatan operasional mengalami kenaikan 13,68% yoy menjadi Rp6,45 triliun dari Rp5,67 triliun. Meski ada peningkatan, angkanya masih relatif kecil dibandingkan dengan pencapaian pada kuartal terakhir 2023 yang konsisten mencatatkan pendapatan operasional dalam kisaran dua digit, antara Rp10,4 triliun hingga Rp12,5 triliun.

Arthur menambahkan bahwa Modalku tetap mencatatkan pendapatan yang stabil selama semester pertama 2024 dan berencana untuk meningkatkan kinerjanya pada semester kedua.

"Pendapatan selama semester pertama 2024 terbilang cukup stabil, dan kami berupaya untuk meningkatkannya di semester kedua," ujarnya.

Arthur juga menyadari bahwa penurunan batas maksimal manfaat ekonomi atau bunga pinjol yang akan diterapkan OJK tahun depan akan menjadi tantangan bagi perusahaan. Namun, ia yakin bahwa peraturan baru ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung UMKM, khususnya segmen mikro di Indonesia.

"Aturan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Namun, kami akan berusaha sekooperatif mungkin dengan melakukan penyesuaian strategi, inovasi dalam menentukan segmen UMKM yang sesuai dengan profil risiko kami, serta penyesuaian kriteria penilaian kredit bagi calon penerima dana," jelasnya.

Arthur menilai bahwa pendanaan sektor produktif masih memiliki prospek yang menjanjikan, sejalan dengan proyeksi peningkatan financing gap yang diperkirakan terus bertambah hingga mencapai Rp2.400 triliun pada tahun 2026.

"Ini menunjukkan bahwa masih ada peluang besar untuk pertumbuhan, dan langkah-langkah strategis perlu diambil untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan jangka panjang," tegasnya.

Sebagai informasi, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang mengatur batas maksimum manfaat ekonomi pinjol untuk pendanaan sektor produktif mulai 2026 menjadi 0,067%, turun dari sebelumnya 0,1%. Untuk pendanaan sektor konsumtif, batas maksimum manfaat ekonomi akan turun menjadi 0,2% mulai 2025, dan menjadi 0,1% mulai 1 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi jiwa mengalami penurunan drastis dalam jumlah tertanggung perorangan selama semester I/2024. Menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), total tertanggung perorangan tercatat sebanyak 18,61 juta, turun 31,41% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 27,13 juta.

Ini melanjutkan trend sebelumnya. Tercatat pada kuartal I/2024, penurunan ini juga terlihat signifikan, dengan total tertanggung perorangan hanya mencapai 19,68 juta, atau turun 33,8% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari 29,74 juta pada kuartal I/2023.

Sebaliknya, jumlah tertanggung asuransi jiwa kumpulan menunjukkan peningkatan tajam. Pada semester I/2024, tertanggung kumpulan naik 54,9% yoy menjadi 95,07 juta.

Wahyudin Rahman, Praktisi Manajemen Risiko sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), menjelaskan bahwa penurunan tertanggung perorangan ini bukan berarti masyarakat malas berasuransi. Menurutnya, ada beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

"Masyarakat mungkin lebih memilih mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain atau instrumen investasi yang dianggap lebih menguntungkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang menantang," ujar Wahyudin kepada Bisnis pada Senin (2/9/2024).

Wahyudin juga menambahkan bahwa peningkatan fokus pada asuransi kumpulan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi turut menjadi faktor. Hal ini, menurutnya, bisa mengurangi kebutuhan individu untuk membeli asuransi secara mandiri.

Selain itu, Wahyudin menyoroti keterbatasan literasi keuangan dan produk asuransi yang kurang relevan sebagai penyebab penurunan tertanggung perorangan. "Kurangnya pemahaman tentang pentingnya asuransi jiwa bisa membuat individu ragu-ragu untuk mengambil keputusan asuransi secara mandiri," tambahnya.

Untuk mengatasi kondisi ini, Wahyudin menyarankan sejumlah langkah strategis. Pertama, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan melalui program-program pemerintah. Kedua, mendorong inovasi produk asuransi yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti asuransi bagi UMKM dan keluarga muda dengan tarif yang terjangkau. Ketiga, memperkenalkan regulasi yang mendukung aksesibilitas, dan keempat, keterjangkauan asuransi perorangan, termasuk insentif pajak atau subsidi premi.

Abitani Taim, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA), menilai bahwa penurunan tertanggung perorangan juga bisa disebabkan oleh pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) atau "spin-off" yang menyebabkan perpindahan pencatatan dari AAJI ke Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Selain itu, meningkatnya jumlah peserta yang menebus polis di tengah kontrak atau lapse juga menjadi faktor.

"Jika penyebabnya adalah meningkatnya lapse, ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap asuransi jiwa belum sepenuhnya pulih," kata Abitani.

Meski terjadi penurunan jumlah tertanggung perorangan, nilai premi dari kepemilikan perorangan justru meningkat 0,6% menjadi Rp71,60 triliun. Sementara itu, premi dari kepemilikan kumpulan naik 12,2% menjadi Rp16,89 triliun pada semester I/2024. Uang pertanggungan juga meningkat signifikan, dengan total mencapai Rp6.700 triliun, naik 28,9% yoy. Uang pertanggungan perorangan mencapai Rp2.730 triliun, dan uang pertanggungan kumpulan mencapai Rp3.980 triliun, yang naik 59,2% yoy.