Bisnis.com, JAKARTA — PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera merampungkan Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) yang menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif.

Melalui RPOJK LPBBTI tersebut, OJK menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif dari yang sekarang Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar. Menurut Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan, pihaknya yang merupakan perusahaan peer-to-peer (P2P) lending dengan 95% pendanan di sektor produktif mengharapkan aturan tersebut segera terbit.

"Kami harapkan OJK bisa segera mengeluarkan aturan baru terkait batas maksimal pinjaman produktif menjadi Rp10 miliar. Ini akan sangat membantu, karena pelaku usaha menengah itu butuhnya memamg sampai situ," kata Ivan kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Menurut Ivan regulasi tersebut dibutuhkan segera demi mengejar target proporsi pembiayaan sektor produktif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai 40%—50% tahun depan. Sementara tahun ini targetnya di 30%—40%.

Realisasinya, per Juli 2024 presentase penyaluran ke sektor produktif memang sudah di 34,22%, akan tetapi dari data OJK mencatat untuk pembiayaan yang spesifik ke sektor UMKM perseorangan baru 21,82%.

Ivan menjelaskan bahwa secara defisi pelaku usaha menengah adalah pelaku usaha dengan ekuitas sampai Rp10 miliar dan pendapatannya mencapai Rp50 miliar per tahun. Terbatasnya pembiayaan tersebut disebut menjadi kendala P2P lending memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM.

"Nah, usaha menengah ini tentu butuh lebih dari Rp2 miliar tambahan modal kerjanya, bahkan ada yang butuhnya di atas Rp10 miliar. Ini yang kami nanti-nanti perubahan batas atas maksimal jumlah pinjaman khusus untuk pinjaman produktif," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan RPOJK LPBBTI saat ini sedang disiapkan, termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Dia menggarisbawahi, P2P lending yang bisa menyalurkan dengan batas maksimal Rp10 miliar ke sektor produktif itu hanya P2P lending dengan tingkat wanprestasi atau TWP90 maksimal 5%.

"Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan roadmap pengembangan dan penguatan LPBBTI 2023—2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Agusman.

Sesuai peta jalan tersebut, pangsa pembiayaan sektor produktif dan UMKM pada fase 1 (2023—2024), 2 (2025—2026), dan 3 (2027—2028) berturut-turut ditargetkan sebesar 30%—40%, 40%—50% serta 50%—70%.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) merespons soal rencana menambah sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi di tengah penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) atau BI Rate.

Adapun BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin ke level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17–18 September lalu. Di sisi lain, di tengah penurunan suku bunga obligasi berpotensi menghasilkan return yang lebih tinggi, sehingga banyak investor yang tertarik dengan instrumen tersebut.

Namun demikian, Corporate Communication Head BFI Finance Dian Ariffahmi menyebut untuk menambah sumber pendanaan, perusahaan masih mengikuti rencana bisnis pada tahun ini. Artinya perusahaan tidak akan menerbitkan obligasi baru di tengah momentum pemangkasan BI Rate.

Pada kuartal III/202, BFI Finance telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp600 miliar.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI dengan target dana mencapai Rp6 triliun.

“Jadi, bisa dikatakan kebutuhan pendanaan kami sudah terpenuhi dengan baik,” kata Dian kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Dian mengatakan bahwa terpenuhinya pendanaan perusahaan dengan baik karena selain obligasi, BFI Finance juga memiliki sumber pendanaan lainnya. Termasuk pinjaman bank, baik dalam mata uang rupiah (52%) maupun USD (24%). Selain itu, pendanaan juga berasal dari surat utang atau bonds (20%) dan joint financing (4%).

“Dengan rekam jejak positif dari kalangan perbankan dan para investor serta manajemen risiko yang pruden, pendanaan kami pun masih berjalan dengan baik hingga akhir tahun,” tandas Dian.

Hingga Juni 2024, BFI Finance mencatatkan piutang pembiayaan dikelola (managed receivables) senilai Rp22,4 triliun, di mana porsi piutang didominasi tujuan produktif modal kerja, yakni sebesar 57,5%.

Penyaluran piutang pembiayaan tersebut berkontribusi terhadap raihan total aset sebesar Rp24,3 triliun, yang naik 0,5% secara kuartalan (quarter-on-quarter/qoq), yang didukung oleh nilai pembiayaan baru (new booking) sebesar Rp9 triliun. Segmen pembiayaan roda empat masih menjadi mayoritas kontributor dengan nilai sebesar Rp6,1 triliun.

Sebelumnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyebut bahwa penerbitan obligasi korporasi hingga akhir tahun masih rendah meskipun BI Rate turun. Ekonom Pefindo Suhindarto melihat dampak pemangkasan tersebut belum akan signifikan di awal-awal periode pelonggaran karena pemangkasan baru pertama kali dilakukan.

“Dalam penerbitan obligasi sendiri, perusahaan biasanya tidak akan serta-merta menerbitkan surat utang hanya karena suku bunga menjadi lebih murah. Ada alasan lain berupa pemenuhan kebutuhan pendanaan modal kerja atau investasi bagi perusahaan yang ingin mencari dana di pasar modal,” kata Suhindarto.

Untuk kondisi saat ini, Suhindarto berpendapatan penerbitan obligasi kemungkinan besar dilakukan oleh perusahaan karena kebutuhan pendanaan ulang atau refinancing surat utang yang mahal dengan yang lebih murah.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa laba bersih bank umum mencapai Rp149,62 triliun per Juli 2024, tumbuh 6,03% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari posisi Rp141,11 triliun. Namun, laba kelompok bank pembangunan daerah (BPD) tercatat masih menyusut.

Mengutip Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK terbaru pada Selasa (24/9/2024), BPD membukukan laba Rp7,81 triliun hingga bulan ketujuh tahun ini. Kendati naik sebesar Rp1 triliun secara bulanan, capaian ini masih minus 4,17% dari perolehan Juli 2023 sebesar Rp8,15 triliun.

Alhasil, secara perolehan laba bersih, BPD berada di belakang kelompok bank lain seperti bank BUMN, bank swasta, hingga kantor cabang bank luar negeri (KCLBN) alias bank asing hingga Juli 2024.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum II Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Busrul Iman menjelaskan beberapa faktor penyebab penurunan laba BPD.

“Laba terkontraksi secara umum ada beberapa faktor, antara lain tingginya biaya dana yang dialami oleh beberapa BPD serta pembentukan CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai],” katanya kepadaBisnis, Senin (9/9/2024) lalu.

Dia melanjutkan, pembentukan CKPN dilakukan sejumlah bank daerah sebagai upaya peningkatan pemenuhancoverage ratioatau rasio kecukupan likuiditas. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Busrul lantas menjelaskan strategi menjaga perolehan laba bersih BPD hingga penghujung 2024. Selain menggencarkan upayarecovery, pihaknya juga mendorong pengembangan bisnis demi meningkatkan pendapatan sektor perkreditan.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. alias Bank Jatim (BJTM) ini juga menggarisbawahi peningkatanfee-based incomeatau pendapatan lain di luar pendapatan bunga kredit sebagai upaya lain untuk mempertahankan laba bersih bank daerah hingga akhir tahun.

“Di sisi lain, upaya efisiensi menjadi penting, terutama dari peningkatan dana murah/CASA [current account saving account] yang lebih baik,” jelas Busrul.

Adapun, di luar penyusutan yang dialami kelompok BPD, nilai laba bersih bank pelat merah atau bank BUMN per Juli 2024 masih menjadi yang terdepan dibandingkan kelompok lainnya.

DataOJKmenunjukkan bahwa kelompok bank persero mencetak laba bersih sebesar Rp74,84 triliun hingga bulan ketujuh tahun ini, naik 3,34% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya dengan nominal Rp72,42 triliun. Kelompok ini pun mendominasi laba bersih industri secara keseluruhan dengan persentase mencapai 50,02%.

Di bawah bank BUMN, terdapat bank swasta yang membukukan laba Rp58,57 triliun pada Juli 2024, tumbuh 8,91% dari posisi Rp53,78 triliun pada Juli 2023. Laba bank swasta pun menguasai 39,15% perolehan laba perbankan nasional.

Bank asing kembali menempati urutan berikutnya dengan total laba Rp8,4 triliun per Juli 2024, sekaligus mencatatkan laju pertumbuhan signifikan 24,26% dari level Rp6,76 triliun pada tahun sebelumnya. Porsi yang ditempati bank asing dari keseluruhan laba perbankan nasional pada Juli 2024 ialah sebanyak 5,61%.

Bisnis.com, JAKARTA -- BPJS Watch menyoroti kenaikan beban jaminan kesehatan akibat penyakit katastropik.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan beban jaminan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Menurut Timboel, total beban jaminan kesehatan yang ditanggung Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan pada 2023 mencapai Rp158,85 triliun, naik 39,99% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp113,47 triliun.

"Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kasus sakit, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan, khususnya penyakit katastropik yang membutuhkan biaya besar," ujar Timboel kepada Bisnis pada Senin (23/9/2024).

Timboel menjelaskan bahwa kenaikan beban ini juga didorong oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN. Dalam aturan ini, pemerintah menaikkan nilai Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) dan kapitasinya, yang berimbas pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan.

Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per kapita per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), berdasarkan jumlah peserta terdaftar. Standar tarif kapitasi untuk puskesmas ditetapkan sebesar Rp3.600-Rp9.000 per peserta per bulan, sementara untuk rumah sakit kelas D Pratama dan klinik pratama sebesar Rp9.000-Rp16.000. Adapun praktik mandiri dokter dikenakan tarif Rp8.300-Rp15.000, dan praktik mandiri dokter gigi Rp3.000-Rp4.000 per peserta per bulan.

Sementara itu, tarif INA CBGs adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap.

Selain itu, Timboel menyoroti adanya tambahan manfaat skrining yang turut mendorong kenaikan biaya pelayanan kesehatan JKN, serta masih maraknya praktik fraud yang memperberat beban biaya.

Meskipun beban klaim terus meningkat, Timboel menyatakan bahwa dari sisi pendapatan DJS belum terlihat kenaikan signifikan. Sebagian besar pendapatan berasal dari iuran segmen Peserta Penerima Upah (PPU) sektor swasta dan pemerintahan, yang naik seiring dengan kenaikan upah setiap tahun. Namun, ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa hanya bergantung pada pendapatan dari hasil investasi.

"Meskipun hasil investasi mampu menopang DJS agar tidak mengalami defisit berjalan, ini berdampak pada aset DJS yang semakin tergerus," jelasnya.

Timboel juga mengkritisi rendahnya kontribusi dari pajak rokok yang masih belum dibayar dengan baik oleh pemerintah daerah. Selain itu, potensi pendapatan dari denda pun berkurang karena Peraturan Presiden (Perpres) 59 Tahun 2024 membatasi denda hanya satu kali saja.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat potensi besar pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari industri keuangan nonbank atau IKNB, salah satunya dari peer-to-peer lending (P2P lending) atau pinjaman online. Sayangnya, potensi dengan realisasinya saat ini masih terpaut jauh.

Sebagai penyelenggara P2P lending yang fokus pendanaannya 95% untuk sektor produktif, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia membeberkan tantangan mengapa kucuran dana kepada UMKM dari pinjaman online belum maksimal.

Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan menjelaskan mayoritas UMKM di Indonesia saat ini dalam hal pembukuan keuangan masih belum baik. Misalnya, pelaku UMKM tidak memiliki laporan keuangan, atau laporan keuangan mereka tidak akurat, hingga pemakaian dana usaha yang digunakan di luar kepentingan usaha.

"Hal ini membuat sulit untuk menganalisa kelayakan usaha mereka. Ini pentingnya pelaku usaha melek keuangan dan mau ikut mendigitalisasi usahanya, sehingga terekam data-datanya," kata Ivan kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Dikutip dari laman Akseleran, sampai saat ini sepanjang 2024 total pendanaan yang tersalurkan mencapai Rp2,08 triliun dengan total outstanding mencapai Rp680,51 miliar. Ivan menargetkan pembiayaan Akseleran di 2024 ini menyentuh angka Rp3,4 triliun, atau tumbuh 20% dari tahun 2023 sebesar Rp2,85 triliun.

Maka dengan tantangan yang dia sebutkan itu, Akseleran melakukan strategi dengan melakukan penetasi pasar yang lebih luas.

"Penetrasi tersebut melalui channel direct sales, di mana relationship manager kami diharapkan menjaring lebih banyak borrower. Juga melalui kemitraan yang menghubungkan rantai pasok pembiayaan dengan platform digital," kata Ivan.

Sebagai informasi, dari data OJK mencatat outstanding pinjaman P2P lending kepada UMKM perseorangan per Juli 2024 mencapai Rp15,14 triliun, turun 9,25% (month to month/MtM) dibanding Rp16,68 triliun pada Juni 2024, atau turun 13,02% (year on year/YoY) jika dibanding Rp17,41 triliun pada Juli 2023.

Sedangkan, outstanding pinjaman P2P lending untuk UMKM badan usaha per Juli 2024 mengalami kenaikan meski angkanya lebih kecil. Posisinya berada di Rp4,94 triliun atau naik 29% (MtM) dibanding Rp3,83 triliun pada Juni 2023, dan naik 18,79% (YoY) jika dibandingkan Rp4,16 triliun pada Juni 2023.

Sementara itu, riset internal OJK pada 2022 menhasilkan ada Rp1.519 triliun kebutuhan pendanaan UMKM yang bisa didukung oleh sektor IKNB. Namun dari potensi besar itu, OJK menghitung kapasitas pembiayaan IKNB hanya mampu memenuhi kebutuhan sebesar Rp229 triliun atau hanya 15% saja.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merilis laporan keuangan gabungan perusahaan pelat merah 2023. Laporan ini merupakan konsolidasi dari 65 BUMN yang diawasi langsung oleh kementerian. Aset perusahaan negara mencapai Rp10.401,5 triliun, naik 6,26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9.788,64 triliun alias tumbuh .

Sedangkan dari pendapatan tercatat sebesar Rp2.932,64 triliun berbanding Rp2.918,97 triliun pada periode sebelumnya.

Dalam laporan keuangan gabungan yang dikutip Selasa (24/9/2024), kenaikan aset BUMN terutama ditopang dari aset lembaga keuangan dan aset investasi surat berharga yang melonjak dari Rp4.203,37 triliun menjadi Rp4.668,73 triliun atau tumbuh 11,07%.

Pada pos ini sebagai penopang adalah bank milik negara yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Selanjutnya, kenaikan kekayaan BUMN disebabkan pertumbuhan aset tidak lancar yang mencapai Rp4.185,71 triliun pada 2023 berbanding Rp3.998,109 triliun.

Kenaikan pos akuntansi ini bersumber dari nilai investasi BUMN di infrastruktur dan aset konsesi. Sementara itu aset lancar mencapai Rp1.547,05 triliun, turun dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp1.587,17 triliun. Penurunan ini diklaim sebagai akibat perbaikan nilai piutang.

Laporan keuangan gabungan juga menunjukkan total liabilitas alias kewajiban yang terdiri dari dana pihak ketiga industri perbankan, utang usaha dan utang berbunga yang ditanggung BUMN mencapai Rp6.957,43 triliun. Dari jumlah ini kewajiban industri perbankan dan asuransi tercatat sebesar Rp 4.042,17 triliun, kewajiban usaha jangka panjang dan pendek sebesar Rp1.287,64 triliun, dan utang pendanaan sebesar Rp1.627,63 triliun. Jumlah ini naik 4,03% dibandingkan periode 2022 sebesar Rp6.687,976 triliun.

Jika diperinci, kenaikan liabilitas BUMN ini utamanya terjadi di perusahaan keuangan dengan mencatatkan kenaikan menjadi Rp4.042,176 triliun dari sebelumnya Rp3.803,37 triliun.

Sedangkan pada perusahaan non keuangan, liabilitas jangka pendek naik 9% menjadi Rp1.192,29 triliun dari Rp1.093,76 triliun. Selanjutnya liabilitas jangka panjang turun 3,79% dari Rp1.790,82 triliun menjadi Rp1.722,97 triliun.

Selanjutnya, Kementerian BUMN mencatat modal yang dimiliki alias ekuitas di BUMN mencapai Rp3.444,07 triliun. Naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp3.100,67 triliun. Kenaikan ini sebagian besar ditopang oleh akumulasi saldo laba ditahan yang naik Rp217,7 triliun berbanding injeksi penyertaan modal negara (PMN) tunai dari uang pajak sebesar Rp35,3 triliun.

Sementara itu, laporan laba rugi mencatat total pendapatan usaha BUMN tahun lalu mencapai Rp2.932,64 triliun, naik 0,46% dari periode sebelumnya Rp2.918,97 triliun. Capaian tipis ini seiring turunnya pendapatan subsidi dan kompensasi dari Rp525 triliun menjadi Rp404,82 triliun. Penurunan pos akuntansi ini tidak mampu ditutup oleh kenaikan penjualan yang dari Rp1.914,77 triliun menjadi Rp1.983,11 triliun alias tumbuh 3,57%.

Meski demikian, penurunan beban pokok penjualan mampu menjaga laba tumbuh.Dilaporkan beban pokok turun dari Rp1.983,48 triliun menjadi Rp1.951,57 triliun. Sedangkan beban asuransi turun dari Rp92,92 triliun menjadi Rp71,84 triliun.

Setelah dikurangi beban usaha sebesar Rp522,71 triliun, maka laba usaha BUMN sepanjang 2023 menjadi Rp458,35 triliun, naik 4,94% dari Rp436,75 triliun pada 2022. Sedangkan setelah dikurang beban non usaha, total laba gabungan perusahaan pelat merah menjadi Rp327,12 triliun naik 5,9% dibanding tahun 2022

Sebagai pembanding, perusahaan pelat merah Singapura yakni Temasek, per 31 Maret 2024 memiliki total aset 662 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp7.547 triliun.

Penyajian Berkaca ke Holding Berkshire Hathaway

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nawal Nely menuturkan untuk laporan keuangan ini pihaknya telah melakukan benchmarking ke berbagai konglomerasi di dunia. Dia menyebut model konglomerasi yang paling mirip dengan BUMN di Indonesia dari segi komposisi adalah Berkshire Hathaway yang memiliki lini bisnis keuangan dan non keuangan.

“Kami mengambil benchmarking Berkshire Hathaway,” kata Nely kepada Bisnis pekan lalu (17/9/2024).

Dia menuturkan laporan keuangan gabungan dari BUMN ini disusun secara bertingkat. Setelah para direktur keuangan di 65 BUMN menyerahkan laporan keuangan diaudit, kementerian kemudian melakukan penggabungan dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

“Juga dilakukan eliminasi, karena ada transaksi antar BUMN, agar tidak diakui ganda (double counting)maka dilakukan penghapusan transaksi [salah satu melalui metode eliminasi],” katanya.

Dia juga menjelaskan, ditempatkan akun khusus untuk BUMN keuangan agar tidak disalahpahami, pasalnya sektor ini mencatatkan dana nasabah baik tabungan hingga deposito serta kredit yang disalurkan sebagai aset dan juga kewajiban yang tidak terbagi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Nely menyebutkan laporan keuangan gabungan ini telah dilakukan telaahterbatas oleh kantor akuntan publik Ernst and Young (EY). Demikian saat diserahkan dari BUMN ke kementerian, Laporan Keuangan masing-masing BUMN telah mendapatkan audit oleh KAP yang terdaftar.

Menurutnya, pelaporan yang komprehensif dan mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan bentuk pertanggungjawaban dan medium komunikasi transparansi kepada publik.

“Portofolio yang ada di BUMN ada segitu besarnya dan kompleks, ini bentuk mempertanggungjawabkan kompleksitas yang ada di BUMN. Dilaporkan setiap tahun untuk pertanggungjawaban dan untuk transparansi ke publik, kami punya apa sih sebenarnya,” katanya.

Nely menegaskan untuk mengelola keuangan BUMN yang sebesar ini harus ada proses pertanggungjawaban serta perlu elaborasi lebih dalam.

“Jadi kualitas disclosure [transparansi] di bawahnya [BUMN] dibagusin, disclosure di kitanya [Kementerian BUMN] juga dirintis. Kami bilang dirintis karena sebelum 2020 belum ada proses konsolidasi ini. Ini kami publish angka besar [laporan keuangan BUMN gabungan] sejak 2021 untuk periode 2020 dengan pembanding 2019,” ungkapnya.

Nely yang juga Panitia Seleksi KPK 2024-2029 itu berharap BUMN ke depan terus mengedepankan transparansi, terutama mengenai going concern. Menurutnya, meski secara konsolidasi pendapatan BUMN Indonesia bersanding dengan APBN, masih terdapat sejumlah permasalahan yang masih harus diselesaikan di beberapa perusahaan. Untuk itu, peran publik melakukan pemantauan dengan memperhatikan catatan dalam laporan keuangan menjadi diperlukan.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi laporan keuangan gabungan BUMN ini, dirinya berharap nantinya dapat diberi rating oleh lembaga pemeringkat baik nasional maupun internasional sehingga dapat menjadi acuan lebih komprehensif dan dapat dibandingkan secara global.

“Tentu tidak mudah, namun ke depan [laporan keuangan BUMN gabungan mendapat rating] dapat segera terlaksana,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merilis laporan keuangan gabungan perusahaan pelat merah 2023. Laporan ini merupakan konsolidasi dari 65 BUMN yang diawasi langsung oleh kementerian. Aset perusahaan negara mencapai Rp10.401,5 triliun, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9.788,64 triliun.

Sedangkan dari pendapatan tercatat sebesar Rp2.932,64 triliun berbanding Rp2.918,97 triliun pada periode sebelumnya.

Dalam laporan keuangan gabungan yang dikutip Selasa (24/9/2024), kenaikan aset BUMN terutama ditopang dari aset lembaga keuangan dan aset investasi surat berharga yang melonjak dari Rp4.203,37 triliun menjadi Rp4.668,73 triliun atau tumbuh 11,07%.

Pada pos ini sebagai penopang adalah bank milik negara yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Selanjutnya, kenaikan kekayaan BUMN disebabkan pertumbuhan aset tidak lancar yang mencapai Rp4.185,71 triliun pada 2023 berbanding Rp3.998,109 triliun.

Kenaikan pos akuntansi ini bersumber dari nilai investasi BUMN di infrastruktur dan aset konsesi. Sementara itu aset lancar mencapai Rp1.547,05 triliun, turun dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp1.587,17 triliun. Penurunan ini diklaim sebagai akibat perbaikan nilai piutang.

Laporan keuangan gabungan juga menunjukkan total liabilitas alias kewajiban yang terdiri dari dana pihak ketiga industri perbankan, utang usaha dan utang berbunga yang ditanggung BUMN mencapai Rp6.957,43 triliun. Dari jumlah ini kewajiban industri perbankan dan asuransi tercatat sebesar Rp 4.042,17 triliun, kewajiban usaha jangka panjang dan pendek sebesar Rp1.287,64 triliun, dan utang pendanaan sebesar Rp1.627,63 triliun. Jumlah ini naik 4,03% dibandingkan periode 2022 sebesar Rp6.687,976 triliun.

Jika diperinci, kenaikan liabilitas BUMN ini utamanya terjadi di perusahaan keuangan dengan mencatatkan kenaikan menjadi Rp4.042,176 triliun dari sebelumnya Rp3.803,37 triliun.

Sedangkan pada perusahaan non keuangan, liabilitas jangka pendek naik 9% menjadi Rp1.192,29 triliun dari Rp1.093,76 triliun. Selanjutnya liabilitas jangka panjang turun 3,79% dari Rp1.790,82 triliun menjadi Rp1.722,97 triliun.

Selanjutnya, Kementerian BUMN mencatat modal yang dimiliki alias ekuitas di BUMN mencapai Rp3.444,07 triliun. Naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp3.100,67 triliun. Kenaikan ini sebagian besar ditopang oleh akumulasi saldo laba ditahan yang naik Rp217,7 triliun berbanding injeksi penyertaan modal negara (PMN) tunai dari uang pajak sebesar Rp35,3 triliun.

Sementara itu, laporan laba rugi mencatat total pendapatan usaha BUMN tahun lalu mencapai Rp2.932,64 triliun, naik 0,46% dari periode sebelumnya Rp2.918,97 triliun. Capaian tipis ini seiring turunnya pendapatan subsidi dan kompensasi dari Rp525 triliun menjadi Rp404,82 triliun. Penurunan pos akuntansi ini tidak mampu ditutup oleh kenaikan penjualan yang dari Rp1.914,77 triliun menjadi Rp1.983,11 triliun alias tumbuh 3,57%.

Meski demikian, penurunan beban pokok penjualan mampu menjaga laba tumbuh.Dilaporkan beban pokok turun dari Rp1.983,48 triliun menjadi Rp1.951,57 triliun. Sedangkan beban asuransi turun dari Rp92,92 triliun menjadi Rp71,84 triliun.

Setelah dikurangi beban usaha sebesar Rp522,71 triliun, maka laba usaha BUMN sepanjang 2023 menjadi Rp458,35 triliun, naik 4,94% dari Rp436,75 triliun pada 2022. Sedangkan setelah dikurang beban non usaha, total laba gabungan perusahaan pelat merah menjadi Rp327,12 triliun naik 5,9% dibanding tahun 2022

Sebagai pembanding, perusahaan pelat merah Singapura yakni Temasek, per 31 Maret 2024 memiliki total aset 662 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp7.547 triliun.

Penyajian Berkaca ke Holding Berkshire Hathaway

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nawal Nely menuturkan untuk laporan keuangan ini pihaknya telah melakukan benchmarking ke berbagai konglomerasi di dunia. Dia menyebut model konglomerasi yang paling mirip dengan BUMN di Indonesia dari segi komposisi adalah Berkshire Hathaway yang memiliki lini bisnis keuangan dan non keuangan.

“Kami mengambil benchmarking Berkshire Hathaway,” kata Nely kepada Bisnis pekan lalu (17/9/2024).

Dia menuturkan laporan keuangan gabungan dari BUMN ini disusun secara bertingkat. Setelah para direktur keuangan di 65 BUMN menyerahkan laporan keuangan diaudit, kementerian kemudian melakukan penggabungan dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

“Juga dilakukan eliminasi, karena ada transaksi antar BUMN, agar tidak diakui ganda (double counting)maka dilakukan penghapusan transaksi [salah satu melalui metode eliminasi],” katanya.

Dia juga menjelaskan, ditempatkan akun khusus untuk BUMN keuangan agar tidak disalahpahami, pasalnya sektor ini mencatatkan dana nasabah baik tabungan hingga deposito serta kredit yang disalurkan sebagai aset dan juga kewajiban yang tidak terbagi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Nely menyebutkan laporan keuangan gabungan ini telah dilakukan telaahterbatas oleh kantor akuntan publik Ernst and Young (EY). Demikian saat diserahkan dari BUMN ke kementerian, Laporan Keuangan masing-masing BUMN telah mendapatkan audit oleh KAP yang terdaftar.

Menurutnya, pelaporan yang komprehensif dan mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan bentuk pertanggungjawaban dan medium komunikasi transparansi kepada publik.

“Portofolio yang ada di BUMN ada segitu besarnya dan kompleks, ini bentuk mempertanggungjawabkan kompleksitas yang ada di BUMN. Dilaporkan setiap tahun untuk pertanggungjawaban dan untuk transparansi ke publik, kami punya apa sih sebenarnya,” katanya.

Nely menegaskan untuk mengelola keuangan BUMN yang sebesar ini harus ada proses pertanggungjawaban serta perlu elaborasi lebih dalam.

“Jadi kualitas disclosure [transparansi] di bawahnya [BUMN] dibagusin, disclosure di kitanya [Kementerian BUMN] juga dirintis. Kami bilang dirintis karena sebelum 2020 belum ada proses konsolidasi ini. Ini kami publish angka besar [laporan keuangan BUMN gabungan] sejak 2021 untuk periode 2020 dengan pembanding 2019,” ungkapnya.

Nely yang juga Panitia Seleksi KPK 2024-2029 itu berharap BUMN ke depan terus mengedepankan transparansi, terutama mengenai going concern. Menurutnya, meski secara konsolidasi pendapatan BUMN Indonesia bersanding dengan APBN, masih terdapat sejumlah permasalahan yang masih harus diselesaikan di beberapa perusahaan. Untuk itu, peran publik melakukan pemantauan dengan memperhatikan catatan dalam laporan keuangan menjadi diperlukan.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi laporan keuangan gabungan BUMN ini, dirinya berharap nantinya dapat diberi rating oleh lembaga pemeringkat baik nasional maupun internasional sehingga dapat menjadi acuan lebih komprehensif dan dapat dibandingkan secara global.

“Tentu tidak mudah, namun ke depan [laporan keuangan BUMN gabungan mendapat rating] dapat segera terlaksana,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (Bank Indonesia) mengungkapkan pihaknya akan terus menerbitkan SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia sampai waktu yang belum ditentukan sebagai upaya pendalaman pasar uang dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bank sentral akan terus mengeluarkan instrumen tersebut, di samping Surat Berhaga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah.

"Kecuali pada waktunya nanti, saya tidak tahu kapan, SBN sudah cukup memadai, sehingga BI tidak perlu lagi mengeluarkan SRBI. Until that time, SRBI tetap akan digunakan," ungkapnya dalam Taklimat Media, Selasa (24/9/2024).

Meski demikian, Erwin menyampaikan harapannya Indonesia dapat mengikuti negara-negara maju yang hanya menggunakan surat utang negara saja.

Dalam hal ini, Indonesia mengeluarkan SRBI pada tahun lalu karena adanya beberapa isu supply. Kemudian diikuti dengan penerbitan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

Secara umum, instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI yang menjadi jurus operasi moneter pro-market ini untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

Hingga 17 September 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp918,42 triliun, US$2,95 miliar, dan US$280 juta.

Tercatat kepemilikan nonresiden dalam SRBI mencapai Rp246,08 triliun atau 26,79% dari total outstanding. Sepanjang penerbitannya, BI mengakui bahwa SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan penguatan rupiah yang kini semakin mendekati Rp15.000 per dolar AS.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Donny Hutabarat, menyampaikan keberadaan SRBI akan menjadi longlasting atau bertahan lama. Mengingat likuiditas yang terbentuk serta efektivitas yang dicapainya dalam stabilisasi rupiah.

"SRBI akan longlasting, tapi nanti variasi strateginya yang akan disesuaikan dengan konteks tantangan yang dihadapi," ujarnya.

Berkat efektivitasnya tersebut pun, Bank Dunia pada Juni 2024 bahkan menyoroti kinerja SRBI yang dinilai telah menyaingi instrumen SBN yang diterbitkan oleh pemerintah.

Kala itu, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan per tanggal 14 Juni 2024 tercatat masing-masing pada level 7,16%, 7,28%, dan 7,35%. Sementara imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun relatif stabil, per 19 Juni 2024 masing-masing sebesar 6,7% dan 7,13%.

Kini, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 13 September 2024 tercatat masing-masing pada level 6,99%, 7,09%, dan 7,11%. Sementara imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun menurun, per 17 September 2024 masing-masing sebesar 6,47% dan 6,55%.

Sebagai informasi, BI pertama kali memperkenalkan SRBI pada Agustus 2023. Di mana tujuan dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying.

Bisnis.com, JAKARTA -- Allianz Indonesia berhasil meraih sekaligus dua penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2024 pada 18 September 2024 lalu.

Raksasa asuransi asal Munich, Jerman tersebut meraih 'Best Performance Insurance' untuk kategori asuransi jiwa dengan aset di atas Rp25 triliun melalui Allianz Life Indonesia. Selanjutnya, perseroan juga meraih penghargaan 'Most Efficient Insurance' untuk kategori asuransi umum dengan aset Rp1–3 triliun.

“Kami sangat senang bahwa Allianz Indonesia telah mendapatkan bukan hanya satu, tetapi dua penghargaan di Bisnis Indonesia Financial Awards 2024,” tulis Allianz.

Alexander Grenz, Country Manager & Presiden Direktur Allianz Life Indonesia, dan Sunadi Tan, Presiden Direktur Allianz Utama Indonesia, menerima penghargaan tersebut.

Allianz Indonesia mengungkap prestasi ini mencerminkan komitmen tanpa henti perusahaan untuk melindungi lebih banyak masyarakat Indonesia melalui produk asuransi kesehatan, jiwa, dan umum.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani mengungkap bahwa penghargaan BIFA 2024 diberikan kepada pelaku industri keuangan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

“BIFA 2024 bukan sekadar penghargaan, tapi cerminan resiliensi keuangan Indonesia di tengah berbagai tantangan," kata Hariyadi.

Adapun BIFA 2024 mencakup tiga kategori utama, yakni perbankan, asuransi, dan multifinance, dengan pemenang ditentukan melalui seleksi ketat yang meliputi tahapan screening, seleksi kuantitatif, dan kualitatif.

Penjurian dilakukan oleh sejumlah tokoh industri, termasuk Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Lulu Terianto, Suwandi Wiratno dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan akademisi Binus University, Doddy Ariefianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia merespons penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate serta The Federal Reserve (The Fed).

Diketahui, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17—18 September 2024, BI memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebanyak 25 basis poin ke level 6%. Kemudian The Fed juga menurunkan bunga acuannya sebanyak 50 basis poin dari 5,25%—5,5% menjadi 4,75%—5%.

Head of Investment Tokio Marine Life Insurance Indonesia Cholil Ridwan mengatakan pihaknya telah mengantisipasi langkah The Fed dan BI yang memangkas suku bunga acuan pada September ini. Menurutnya ini tentunya membawa angin segar bagi pasar keuangan di Indonesia. Terlihat dari masuknya arus modal asing ke pasar saham, dengan net inflow year to date (YtD) hingga 18 September tercatat lebih dari Rp50 triliun, serta ke pasar obligasi lebih dari Rp 8 triliun. Selain itu, lanjut Cholil, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mencatatkan kenaikan 7,6% pada periode yang sama, menandakan adanya optimisme di pasar.

"Penurunan suku bunga ini membuka peluang bagi kami untuk me-review alokasi aset, terutama di kelas aset ekuitas dan obligasi," kata Cholil kepada Bisnis pada Selasa (24/9/2024).

Cholil menambahkan pihaknya telah mengantisipasi langkah tersebut dengan meningkatkan eksposur subdana ekuitas perusahaan, terutama melalui saham-saham blue chip di sektor perbankan, konsumer, dan infrastruktur. Terutama saham yang memiliki fundamental kuat dan prospek pertumbuhan solid.

Ke depan, Cholil mengatakan pihaknya cukup optimistis dengan kondisi makroekonomi yang stabil serta prospek pertumbuhan pasar yang positif, kinerja investasi perusahaan akan semakin baik.

"Tentu saja, optimisme ini akan terus kami imbangi dengan pengelolaan risiko yang hati-hati, terutama terkait dengan potensi ketidakpastian geopolitik eksternal dan stabilitas ekonomi domestik," tandasnya.

Dikutip dari laporan keuangan Tokio Marine Life pada Agustus 2024, jumlah aset investasi perusahaan mencapai sebanyak Rp1,56 triliun. Jumlah tersebut paling banyak terdiri dari investasi instrumen saham sebanyak Rp734 miliar. Kemudian, deposito berjangka yang mencapai Rp384 miliar.

Lalu disusul oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) RI sebanyak Rp283 miliar, dan reksa dana Rp158 miliar. Adapun hasil investasi yang diperoleh perseroan mencapai sebanyak Rp72,65 miliar pada periode tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Central Asia (BCA) mengakui adanya fenomena makan tabungan beberapa waktu terakhir. Apa alasannya?

Direktur BCA Santoso mengatakan fenomena makan tabungan banyak terjadi di nasabah menengah ke bawah. Dia menyimpulkan banyak nasabah yang sedang dalam survive mode.

Hal ini merupakan akibat dari lemahnya kondisi perekonomian yang menyebabkan pengurangan lapangan pekerjaan hingga penurunan daya beli.

“Mungkin juga ada yang terkena PHK. Atau mungkin bisnisnya lagi sepi. Jadi, memang itu adalah realita,” ujarnya dalam konferensi pers Gebyar Hadiah BCA 2024 di Jakarta, Senin (24/9/2024).

Santoso menyebutkan makan tabungan ini terlihat dari angka pertumbuhan rerata saldo yang cenderung merosot. “Kita lihat tantangannya di menengah bawah, itu karena jumlah average balance mereka relatif enggak banyak tumbuh. Bahkan di segmen-segmen tertentu adalah average-nya cenderung lebih rendah 6 bulan terakhir,” katanya.

Sementara itu, di segmen menengah atas menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan tabungan. Menurutnya, pelambatan tetap tak terhindarkan meskipun sebagian nasabah pada segmen tersebut memiliki profil sebagai pebisnis. “Bisnis masih bekerja, namun memang pertumbuhannya mulai agak berat,” jelas dia.

Kendati demikian, pihaknya meyakini bahwa kondisi ini dapat membaik dalam beberapa waktu ke depan. Santoso meyakini bahwa pergantian rezim pemerintahan baru hingga palagan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dapat mempercepat kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi perekonomian.

Dia juga menyebut penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% sebagai sinyal positif bagi perekonomian Tanah Air ke depan.

“Suku bunga juga sedikit menurun. Tapi kalau kita lihat, mereka sudah melihat ada indikasi banyak investor dari luar datang ke Indonesia. Ini menunjukkan satu optimisme. Kami percaya situasi ini tentunya akan kita sikapi secara optimis ke depan,” tandas Santoso.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) menemukan adanya fenomena 'makan tabungan' oleh nasabah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Fenomena ini selaras dengan catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menunjukkan penurunan rerata saldo tabungan masyarakat Indonesia hingga pertengahan 2024.

Direktur BCA Santoso mengatakan bahwa nasabah menengah ke bawah menjadi segmen yang paling terdampak fenomena ini. Hal ini tecermin dari angka pertumbuhan rerata saldo yang cenderung merosot.

“Kita lihat tantangannya di menengah bawah, itu karena jumlah average balance mereka relatif enggak banyak tumbuh. Bahkan di segmen-segmen tertentu adalah average-nya cenderung lebih rendah 6 bulan terakhir,” katanya dalam konferensi pers Gebyar Hadiah BCA 2024 di Jakarta, Senin (24/9/2024).

Lebih lanjut, dia menyimpulkan banyak nasabah itu sedang berada dalamsurvive mode. Hal ini merupakan akibat dari lemahnya kondisi perekonomian yang menyebabkan pengurangan lapangan pekerjaan hingga penurunan daya beli.

“Mungkin juga ada yang terkena PHK. Atau mungkin bisnisnya lagi sepi. Jadi, memang itu adalah realita,” sambungnya.

Selain itu, Santoso mengungkapkan adanya pelambatan pertumbuhan tabungan nasabah segmen menengah ke atas. Menurutnya, pelambatan tetap tak terhindarkan meskipun sebagian nasabah pada segmen tersebut memiliki profil sebagai pebisnis.“Bisnis masih bekerja, namun memang pertumbuhannya mulai agak berat,” jelas dia.

Kendati demikian, pihaknya meyakini bahwa kondisi ini dapat membaik dalam beberapa waktu ke depan. Santoso meyakini bahwa pergantian rezim pemerintahan baru hingga palagan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dapat mempercepat kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi perekonomian.

Dia juga menyebut penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% sebagai sinyal positif bagi perekonomian Tanah Air ke depan.

“Suku bunga juga sedikit menurun. Tapi kalau kita lihat, mereka sudah melihat ada indikasi banyak investor dari luar datang ke Indonesia. Ini menunjukkan satu optimisme. Kami percaya situasi ini tentunya akan kita sikapi secara optimis ke depan,” tandas Santoso.

Sebelumnya, LPS mencatat bahwa jumlah rekening masyarakat Indonesia dengan saldo di bawah Rp100 juta mencapai 580,01 juta rekening. Jumlah tersebut setara dengan 98,8% dari total 586,95 juta rekening yang tercatat hingga Juli 2024, seiring dengan rerata saldo tabungan yang menurun.

Berdasarkan data LPS periode Juli 2024, jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta ini menjadi tiering dengan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun berjalan (year-to-date/ytd) dibandingkan kelompok nominal lainnya, yakni sebesar 4,9% (ytd). Secara tahunan, jumlah itu bahkan tumbuh dobel digit sebanyak 11,8% (yoy).

Di sisi lain, jumlah rekening dengan saldo jumbo alias di atas Rp5 miliar juga tumbuh signifikan. BPS mencatat, terdapat 142,324 rekening dengan saldo tersebut atau tumbuh 3,6% sepanjang tahun berjalan (ytd). Apabila dilihat secara tahunan, pertumbuhannya mencapai 8,6% (yoy).

Selain itu, pertumbuhan jumlah rekening pada tiering saldo lainnya juga mengalami peningkatan beragam. Jumlah rekening dengan saldo Rp100 juta–Rp 200 juta tumbuh 1,3% ytd atau 3,8% yoy. Pada tiering saldo Rp200 juta–Rp500 juta, pertumbuhannya tercatat 2% ytd atau 3,6% yoy.

Lebih lanjut, tiering saldo Rp500 juta–Rp 1 miliar mencatatkan pertumbuhan jumlah rekening 2,3% ytd atau 5,1% yoy. Tiering saldo Rp1 miliar–Rp2 miliar tumbuh 4,4% ytd atau 5% yoy, sedangkan jumlah rekening pada tiering saldo Rp2 miliar–Rp5 miliar tumbuh 2,2% ytd atau 4,9% yoy.