ekBis#1

Begini Nasib Pasien setelah BPJS Kesehatan Putus Kerjasama dengan RS Muhammadiyah Bandung

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu hal yang dipertanyakan setelah BPJS Kesehatan memutus kerjasama dengan RS Muhammadiyah Bandung adalah nasib pasien.

Namun Dinas Kesehatan Bandung meminta agar pasien dengan BPJS Kesehatan yang sedang dirawat tak perlu panik.

Sebab, Dinas Kesehatan mengatakan jika pasien yang masih dalam perawatan di RS Muhammadiyah akan dirujuk ke berbagai rumah sakit yang masih bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengatakan, di Kota Bandung terdapat 35 rumah sakit yang masih bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan jumlah 6.227 tempat tidur.

Jadi, pasien RS Muhammadiyah Bandung dengan BPJS ini nantinya akan dirujuk ke Rumah Sakit yang menerima pasien dengan BPJS Kesehatan.

"Dengan data tersebut masih terdapat 2.511 tempat tidur yang kosong di rumah sakit yang menerima BPJS. Sehingga kita masih punya cadangan dalam tanda kutip ya tempat tidur yang kosong itu kurang lebih 2500-an tempat tidur," ujarnya seperti dilansir dari laman resmi Pemkot Bandung.

Sebagaimana diketahui, BPJS Kesehatan telah memutus kerjasama dengan RS Muhammadiyah Bandung.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai alasan putus kontrak ini disebabkan dua hal, yakni tidak memenuhi persyaratan kerja sama atau recredentialing dan karena kecurangan atau fraud.

"Tapi umumnya rumah sakit pasti memenuhi recredentialing. Jadi biasanya fraud yang menyebabkan putus kontrak," kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (30/07/2024).

Daftar RS di Bandung yang bisa jadi rujukan...

35 RS di Bandung yang bisa jadi rujukan

1. Rs Advent Bandung

2. Rs Rajawali

3. Rs Sariningsih

5. Rsgm Universitas Padjadjaran

6. Rsia Limijati - C19

7. Rs Hermina Arcamanik

8. Rs Hermina Pasteur

9. Rskb Halmahera

10. Rs Humana Prima

11. Rs Santo Borromeus

12. Rs Santosa Bandung Kopo

13. Es Melinda 2

14. Rskia Harapan Bunda

15. Rsgm Maranatha

16. Rs Ibu & Anak Al Islam

17. Rsia Grha Bunda

18. Rs Edelweiss

19. Rs Kartini Bandung

20. Rsjp Paramarta Bandung

21. Rs Al Islam Bandung

22. Rs Paru Dr. H. A. Rotinsulu

23. Rs Kebonjati

24. Rs Immanuel Bandung

25. Rs Santo Yusup

26. Rsud Kota Bandung

27. Rs Mata Cicendo

28. Rsup Dr. Hasan Sadikin

29. Rs Khusus Ginjal R.a Habibie

30. Rsau Dr. M. Salamun

31. Rs Bhayangkara Sartika Asih

32. Rskgm Kota Bandung

33. Rsud Bandung Kiwari

34. Rs Pindad

35. Rs Santosa Bandung Central

Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Defisit pada 2023, Pemerintah Diminta Pastikan Tidak Berulang

Bisnis.com, JAKARTA -- Para pemangku kepentingan harus memperhatikan dan menanganani dengan serius realitas defisit operasional Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ke depan.

Sebagai konteks, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan mengalami defisit operasional pada 2023. Sepanjang tahun tersebut, BPKH mencatatkan defisit komprehensif konsolidasi sebesar Rp594,72 miliar, dengan defisit konsolidasi yang diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp317,66 miliar.

Pengamat Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah, Ade Marfuddin, menjelaskan bahwa meskipun BPKH mengalami defisit, nasib jamaah haji masih aman selama masih ada nilai manfaat keuangan dari pengelolaan uang setoran. "Nasib jamaah selama masih ada nilai manfaat keuangan BPKH maka dia akan selamat untuk tiap tahun diberikan nilai manfaat," ujar Ade kepada Bisnis pada Rabu (31/07/2024).

Pada tahun 2024, pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93,4 juta. Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jamaah sebesar Rp56,04 juta atau 60% dari total BPIH, sedangkan sisanya sebesar 40% atau Rp37,46 juta dibebankan kepada BPKH yang diambil dari nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana haji.

Ade Marfuddin menambahkan defisit ini harus menjadi perhatian serius ke depan. "Karena kehilangan ratusan miliar ini otomatis ada pengurangan. Seharusnya beban jamaah dapat nilai misalnya Rp40 atau Rp36 juta per orang, mungkin akan menjadi turun nilai manfaatnya yang diterima karena defisit tadi harus ditutupi oleh tahun yang berangkat, yang akan datang," kata Ade.

Pengamat Haji dan Umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menyebut defisit operasional BPKH di tahun 2023 perlu diambil langkah cepat agar tidak berulang. "Dan pastinya berdampak pada nasib jamaah haji. Layanan dan fasilitas yang diberikan akan terpengaruh jika tidak ada langkah cepat dan tepat dari pemerintah dan BPKH untuk mengatasi masalah ini," kata Dadi.

Dalam laporan keuangan BPKH yang dikutip pada Selasa (30/7/2024), lembaga yang diberi amanat mengelola dana jamaah haji selama masa tunggu tersebut membukukan pendapatan setoran jamaah berangkat tahun 2023 sebesar Rp10,79 triliun, melonjak 186,2% dari setoran tahun 2022 sebesar Rp3,77 triliun.

Meskipun kontribusi jamaah haji berangkat naik, BPKH juga mengalami kenaikan beban penyelenggaraan ibadah haji konsolidasi sebesar 102% dari Rp9,03 triliun menjadi Rp18,25 triliun. Dengan timpangnya beban dan pemasukan ini, penyelenggaraan haji tahun 2023 mengalami defisit Rp7,45 triliun, naik dari defisit Rp5,25 triliun pada tahun sebelumnya.

Nilai defisit ini kemudian ditutupi dari nilai pengembangan dana jamaah masa tunggu yang dikelola BPKH. Pada tahun 2023, dana pengembangan menghasilkan manfaat bersih Rp10,67 triliun, dibandingkan dengan Rp9,88 triliun pada tahun sebelumnya.

Setelah 16 Tahun, LPS Masih Berburu Aset Sitaan Bank Century di Luar Negeri

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah 16 tahun atau dua windu pengambilalihan PT Bank Century Tbk, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih berburu aset bank yang kini berganti nama PT Bank J Trust Tbk tersebut.

Terkini, LPS memenangkan gugatan di Supreme Court of Mauritius atau Pengadilan Mauritius yang berlangsung pada 19 Juni 2024.

Pengadilan Mauritius mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinan LPS yaitu Kartiko Wirjoatmojo [Tiko] dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari perkara.

Sementara pihak penggugat, adalah First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI) dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL). Mereka mengajukan gugatan pada 2017 silam.

“Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/07/2024).

Substansi gugatan tersebut adalah terkait dengan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki oleh salah satu penggugat yang dahulu diterbitkan oleh Bank Century atau sekarang Bank Jtrust Indonesia.

Para penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, para penggugat harus menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada bank Mutiara ketika dilelang beberapa tahun lalu.

"Secara keseluruhan para penggugat mengajukan tuntutan sebesar US$408 juta, atau kurang lebih setara dengan Rp6,648 triliun," kata Purbaya.

Selain itu, para penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik Para Tergugat senilai US$400 juta.

Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar menjelaskan ada dua perkara yang tengah dihadapi LPS di kasus Bank Century ini. Selain soal Mandatory Convertible Bond (MCB), perkara lainnya adalah Contempt of Court.

Dalam perkara ini, penggugat menganggap pimpinan LPS saat itu tidak menjalankan putusan di tahun 2012 dan 2013 terkait tuntutan penggugat untuk pembayaran MCB.

"Karena pada saat itu Bank Century diambil alih pemerintah dan dianggap seharusnya pimpinan LPS saat itu melakukan pembayaran. Dan kita tak lakukan pembayaran karena banknya diserahkan, ditangani LPS, dan pada akhirnya dilakukan penjualan," kata Ary.

Atas keputusan LPS tersebut, para penggugat mencoba menggugat bahwa para pimpinan LPS dianggap melalukan Contemp of Court agar tidak bisa membela kepentingan LPS di perkara maincase.

Saat ini perkara Contemp of Court tersebut masih aktif di Supreme Court of Mauritius (General Division) namun statusnya tertahan karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa.

Memburu Aset di Luar Negeri

Ary melanjutkan, pihaknya akan terus mendukung Kementerian Hukum dan HAM untuk mengejar dan mengembalikan aset-aset yang masih dimiliki mantan pemegang saham pengendali dan mantan pengurus Bank Century yang telah terbukti bersalah.

Aset-aset tersebut tersebar beberapa negara seperti Hongkong, dan di Jersey, negara yang berada di wilayah Kerajaan Inggris tapi memiliki pemerintahan sendiri.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R Muzhar menjelaskan dari beberapa negara yang menjadi tempat mengalirnya aset, Hongkong dan Jersey menjadi lokasi aset yang berhasil didapatkan kembali oleh pemerintah Indonesia.

"Kita berhasil setelah perjalanan panjang 15 tahun mengembalikan US$6,1 juta dari Hongkong. Kemudian dari Jersey £662.500. Kalau tadi Hongkong kira-kira kurang lebih Rp98 miliar, Jersey Rp13 miliar," kata Cahyo.

Cahyo mengatakan pengembalian aset dari luar negeri bukan perkara gampang karena memasuki yuridiksi asing di mana sistem hukum dan instrumen keuangannya berbeda dengan Indonesia. Misalnya, trust fund atau dana amanah yang diterapkan di Jersey tidak dikenal di dalam instrumen investasi di Indonesia.

Saat ini proses pengembalian aset yang berada di Hongkong dan Jersey tersebut tinggal menunggu pengembaliannya. Dalam pertemuan terakhir Menteri Hukum dan HAM dengan Jaksa Agung Jersey, Jaksa Agung Jersey meminta Indonesia membuat MoU yang isinya menjelaskan uang hasil rampasan tindak pidana Bank Century akan digunakan untuk kepentingan dan program-program pemerintah Indonesia.

Menurutnya hal tersebut sudah lumrah dalam proses asset recovery lintas negara yang sudah disepakati dalam konsesi antikorupsi PBB maupun anti transaction crime PBB.

"Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kita sama-sama bisa mentransfer uang dari Jersey maupun yang dari Hongkong," kata Cahyo.

Pada 2004 Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC) milik Robert Tantular melakukan merger dengan Bank Pikko dan Bank Danpac menjadi Bank Century.

Kemudian pada 2008 Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas sehingga manajemen Bank Century kala itu mengajukan permintaan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) senilai Rp1 triliun dari Bank Indonesia (BI).

Saat itu, BI mengambil keputusan menempatkan Bank Century dalam status dalam pengawasan khusus. Selanjutnya, Komite Stabilitasi Sektor Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan pemerintah, melalui LPS mengambil alih kepemilikan Bank Century, yang kemudian pada 2009 berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Pada Desember 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas kasus Bank Century. Ditemukan, bahwa Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari LPS yang telah digunakan Bank Century sampai 10 Agustus 2009 nilainya mencapai Rp6,7 triliun. Pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari hasil pemeriksaan investigasi tahap I.

Dalam hasil pemeriksaan investigasi tahap I oleh BPK terungkap bahwa BI tidak tegas dalam melaksanakan pengawasan atas Bank Century sehingga permasalahan yang dihadapi Bank Century sejak merger tahun 2004 tidak terselesaikan sehingga pada akhirnya ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diselamatkan oleh LPS pada tanggal 21 November 2008.

Temuan lainnya, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century dilakukan oleh BI dengan cara mengubah ketentuan dan pelaksanaan pemberiannya yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, proses penanganan Bank Century oleh LPS tidak didukung perhitungan perkiraan biaya penanganan, tidak dibahasnya penambahan PMS secara lengkap dengan Komite Koordinasi.

Diungkapkan juga bahwa perubahan Peraturan LPS patut diduga agar Bank Century dapat memperoleh tambahan PMS untuk kebutuhan likuiditas, dan adanya penyaluran PMS kepada Bank Century yang sejak 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.

Aliran PMS sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century tersebut kemudian didetailkan dalam Laporan Pemeriksaan Investigasi Lanjutan BPK. Pertama, dana PMS tersebut digunakan untuk penunasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) BI dan bunganya sebesar Rp706,21 miliar.

Kemudian untuk pengembalian Dana Pihak Ketiga (DPK) BUMN/BUMD/Yayasan sebesar Rp524,34 miliar, pembayaran DPK terafiliasi Rp80,70 miliar, pembayaran DPK tidak terafiliasi Rp2.869,20 miliar.

Selanjutnya untuk pembayaran lain-lain sebesar Rp27,48 miliar, penempatan di BI sebesar Rp1.561,01 miliar, Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp631,97 miliar, kas di Bank Century sebesar Rp80,05 miliar, dan untuk penempatan antar Bank senilai Rp281,40 miliar.

Sehingga, total penggunaan dana PMS oleh Bank Century mencapai Rp6,76 triliun.

LPS Buru Aset Sitaan Bank Century ke Luar Negeri

Bisnis.com, JAKARTA--Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memenangkan gugatan di Supreme Court of Mauritius atau Pengadilan Mauritius yang berlangsung pada 19 Juni 2024. Gugatan tersebut adalah buntut kasus Bank Century.