Bisnis.com, JAKARTA – Bank Mega Syariah berupaya meningkatkan portofolio dana pihak ketiga (DPK) guna menjaga likuiditas perusahaan. Salah satunya melalui program berhadiah, yakni Berkah Berlimpah Mega Syariah (BBM).

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji mengatakan program BBM sendiri dapat menjadi motivasi bagi nasabah dalam meningkatkan transaksi dan aktivitas perbankan dengan Bank Mega Syariah.

Menurutnya, dengan likuiditas yang baik, perseroan dapat memberikan layanan pembiayaan dengan manajemen risiko yang tetap terjaga.

“Sehingga nasabah dapat merasa nyaman dan aman dalam mengelola keuangannya di Bank Mega Syariah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Adapun, Bank Mega Syariah mencapai kinerja positif hingga pertengahan tahun 2024, di mana hingga Juni 2024, Bank Mega Syariah mampu mencapai pertumbuhan aset hingga 11,48% dari posisi Desember 2023 (Year to date/Ytd).

“Pertumbuhan aset ditopang oleh penyaluran pembiayaan yang juga naik 5,19% secara tahunan,” kata pria yang kerap disapa Oney ini.

Sebagaimana diketahui, Bank Mega Syariah telah mengumumkan para pemenang program Berkah Berlimpah Mega Syariah (BBM) Tahap Dua. Sebanyak 47 nasabah dilaporkan telah memenangkan hadiah pada periode ini.

Hadiah BBM Tahap Dua meliputi logam mulia masing-masing seberat 5 Gr untuk 40 nasabah, voucher gadget masing-masing senilai Rp20 juta untuk 4 nasabah dan voucher umroh / trip Antavaya masing-masing senilai Rp35 juta untuk 3 nasabah.

Adapun, program tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah setia Bank Mega Syariah yang memiliki rekening produk Tabungan atau Giro dengan akad Mudharabah dan telah mengumpulkan poin melalui transaksi perbankan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku selama periode April hingga 30 Juni 2024.

Oney menambahkan program BBM sendiri berlangsung selama periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Pemilihan pemenang dilakukan sebanyak lima kali melalui pemilihan acak yang terdiri dari empat kali hadiah tiga bulanan dan satu kali hadiah Grand Prize.

Nasabah yang telah memenuhi ketentuan berkesempatan memenangkan hadiah utama mobil listrik Hyundai Ioniq 5, serta berbagai hadiah menarik lainnya seperti paket Travel Umroh, Gadget, dan Logam Mulia. Total hadiah yang dibagikan juga semakin banyak pada setiap periodenya.

“Di setiap periodenya, hadiah yang diberikan terus bertambah sehingga kesempatan menang bagi nasabah juga semakin besar. Kumpulkan Poin Berkah sebanyak-banyaknya dan tingkatkan terus saldo tabungan anda di Bank Mega Syariah untuk kesempatan menang yang lebih besar di tahap berikutnya,” ujar Oney.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembiayaan online melalui fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) untuk sektor produktif masih minim, bahkan trennya menurun sepanjang tahun ini hingga Mei 2024.

Untuk mendorong pembiayaan online di sektor produktif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif lebih tinggi dibanding batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar mengatakan pihaknya menyambut baik wacana OJK itu.

"Hal ini tentunya akan sangat membantu peningkatan pembiayaan pada sektor UMKM, di mana saat ini banyak kebutuhan diangka tersebut," kata Entjik kepada Bisnis, Kamis (18/07/2024).

Seiring hal tersebut, kata Entjik, para penyelenggara P2P lending mempersiap alat analisanya untuk melakukan mitigasi risiko yang lebih baik lagi.

OJK mencatat penyaluran pinjaman online ke sektor produktif makin merosot porsinya. Pada Februari hingga Mei 2024 berturut-turut semakin kecil, yakni 45,52%, 33,61%, 31,86%, menjadi hanya 31,52%.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang ada beberapa masalah yang menjadi sebabnya. Pertama adalah risiko peminjaman dana ke badan usaha lebih tinggi dibandingkan pinjaman ke perorangan.

Dia mengutip catatan OJK, bahwa tingkat gagal bayar badan usaha menyentuh angka 8%, sedangkan perorangan hanya 2%. Artinya, risiko peminjaman di badan usaha lebih tinggi.

"Kedua, saat ini manfaat imbal balik di sektor produktif lebih kecil dibandingkan sektor konsumtif. Bunga harian sektor produktif 0,1%per hari, sedangkan sektor konsumtif 0,3%," kata dia.

Hal itu membuat peminjam lebih memilih menyalurkan pendanaan mereka ke sektor konsumtif dibandingkan produktif. Sebagai lender, kata dia, ketika ada pilihan dengan risiko dengan bunga manfaat lebih tinggi jelas akan memilih menyalurkan ke sektor konsumsi.

Kemudian yang ketiga, sektor konsumsi menurutnya memang pangsa pasarnya lebih besar. Sektor produktif terbatas untuk mikro dan ultra mikro saja.

"Maka dari itu, wacana kenaikan pagu pendanaan dari Rp2 miliar ke Rp10 miliar harus dipertimbangkan untuk diterapkan karena manfaatnya ada," ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai pihak pemberi pinjaman online tidak selektif dan tidak mengarah ke produktif.

"Sementara masyarakat karena bukan untuk produktif dipakai untuk konsumtif dan judi online. Bahkan ada yang menganggap pinjol sebagai hadiah sehingga tidak ada keperluan untuk mengembalikan," ujarnua.

Dia menilai belum ada scoring untuk memfilter latar belakang penarik pinjaman online yang membuat semua orang, baik yang berpenghasilan maupun tidak bisa meminjam.

Hal itu membuat gagal bayar semakin banyak dan membebani pihak pemberi pinjaman. Masalah itu diperparah dengan penarikan pinjaman online untuk aktivitas judi online.

"Harusnya memang penyaluran pinjaman untuk hal produktif, tapi yang banyak konsumtif dan bahkan dipakai judi online," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penerapan asuransi wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atauthird party liability(TPL) mulai 2025 menuai penolakan lantaran preminya dinilai membebani masyarakat.

Rencana kebijakan itu misalnya sudah mendapat penolakan dari kalangan buruh yang terhimpun dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Merespons kondisi tersebut, pengamat asuransi Abitani Taim menilai asuransi TPL besaran preminya akan menentukan kewajiban tersebut akan menjadi beban atau tidak. Yang pasti, menurutnya, asuransi wajib tersebut sudah tepat sebagai proteksi masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas.

"Kalau asuransi TPL biasanya antara Rp1 sampai Rp10 juta uang pertanggungan. Kalau Rp10 juta [biaya pertanggungjawaban] dia nabrak orang, Rp10 juta akan ditanggung asuransi. Itu bagus," kata Abitani kepadaBisnis, Kamis (18/07/2024).

Abitani mengatakan ada dua kemungkinan mekanisme penerapan asuransi wajib TPL.Pertama, asuransi wajib TPL ini akan dimasukkan di dalam asuransi sosial Jasa Raharja, sedangkankeduadengan membentuk konsorsium gabungan dari beberapa asuransi umum.

"Itu mekanismenya harus dipertimbangkan. Preminya kecil, kemungkinan tidak sampai Rp50.000," kata dia.

Besaran premi, sambung Abitani, nantinya akan ditentukan oleh seberapa besar risiko yang bisa ditanggung dari asuransi wajib TPL tersebut.

"Prinsip asuransi yang digunakan. Artinya harus sesuai dengan risiko yang dikover. Manfaatnya berapa dulu. Kalau manfaatnya Rp10 juta mungkin Rp10.000. Misalnya. Mesti diperkirakan juga kan," kata dia.

Di samping itu, Abitani menilai sosialisasi juga harus gencar dilakukan bila asuransi TPL nanti sudah diwajibkan. Dia mencontohkan kewajiban pajak kendaraan yang hingga saat ini masih sering kali diabaikan oleh sebagian masyarakat.

"Istilahnya pajak tidur pulas. Jadi apa ini akan jadi beban, otomatis. Pajak wajib sajaenggakdibayar apalagi asuransinya," tegasnya.

Seperti diketahui, Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Program itu mencakupasuransikendaraan dengan perluasan tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL.

Sementara itu, proteksi TPL saat ini masih opsional. Namun, pemerintah tengah menyiapkan peraturan yang akan menjadi payung hukum wajib asuransi TPL.

UU P2SK mengamanatkan, peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak UU itu diundangkan. Dengan demikian programasuransiwajib tersebut akan berlaku mulai 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo menyambut baik rencana implementasi asuransi wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bagi pemilik kendaraan pada 2025.

Direktur Pengembagan Bisis Jasindo, Diwe Novara menilai asuransi TPL dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pemilik kendaraan sekaligus bagi industri asuransi dalam negeri.

"Tentunya ini sangat bagus karena dapat mengurangi beban finansial bagi individu yang mengalami kerugian saat berkendara," kata Diwe kepadaBisnis, Kamis (18/07/2024).

Menurutnya, implementasi asuransi wajib itu juga dapat membantu pengembangan sektor perasuransian nasional.

Sebagai catatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan tingkat penetrasi asuransi di Indonesia pada 2022 hanya 2,27%. Pada saat yang sama, tingkat densitas asuransi masih berada pada level yang belum optimal yakni mencapai Rp1,9 juta per penduduk.

Padahal, OJK dalam Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023–2027 menargetkan penetrasi asuransi mencapai 3,2% dengan tingkat densitas berada pada level Rp2,4 juta per penduduk.

"Pada sisi bisnis asuransi, kami berharap dengan adanya aturan ini dapat mendukung pertumbuhan industri dan mampu mengenalkan manfaat asuransi secara lebih luas," kata Diwe.

Adapun, Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Program itu mencakup asuransi kendaraan dengan perluasan tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL.

Sementara itu, proteksi TPL saat ini masih opsional. Namun, pemerintah tengah menyiapkan peraturan yang akan menjadi payung hukum wajib asuransi TPL.

UU P2SK mengamanatkan, peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak UU itu diundangkan. Dengan demikian program asuransi wajib tersebut akan berlaku mulai 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI protes ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah menyiapkan aturan yang akan mewajibkan asuransi kendaraan bermotor dengan perluasan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atauthird party liability(TPL) mulai tahun 2025.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar menyarankan OJK untuk tidak gegabah dalam membuat kebijakan. Pasalnya, kata Muhaimin, kebijakan itu bisa membebani masyarakat.

"Ya pemberlakukan asuransi wajib ranmor tentu akan memberatkan. Sekarang saja beli motor sudah kena pajak, jalanan yang dilalui juga pajak, masak kendaraannya juga dibebani asuransi wajib," tuturnya di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut juga menyarankan agar OJK mengoptimalkan asuransi Jasa Raharja ketimbang membuat asuransi baru yang bersifat wajib kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor.

"Lagi pula kan sudah punya Jasa Raharja, kenapa tidak pakai itu saja. Saya kira ketimbang pakai skema asuransi baru dan menggunakan kelembagaan baru, mending Jasa Raharja dioptimalkan," katanya.

OJK menyatakan seluruh kendaraan akan diwajibkan memiliki asuransi, termasuk untuk proteksi TPL, pada tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota DK OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, saat ini asuransi kendaraan sifatnya hanya sukarela. Namun sifat sukarela tersebut diubah dalam Undang-undang (UU) P2SK.

Dalam UU PPSK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat menjadi asuransi wajib.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai asuransi wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bagi pemilik kendaraan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

Sesuai aturan, pewajiban produk asuransi kendaraan dengan perluasan TPL akan mulai berlaku pada 2025.

"Dengan adanya asuransi wajib TPL ini, tentunya akan mengurangi beban finansial pemilik kendaraan dan membantu musibah yang dialami masyarakat akibat tertabrak kendaraan," kata pengamat asuransi Wahyudin Rahman kepadaBisnis, Rabu (18/07/2024).

Dikutip dari laman resmi Allianz, perluasan manfaat TPL dalam asuransi kendaraan akan mengganti kerugian terhadap dua hal.Pertamaadalah kematian atau cedera yang dialami pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan.

Kedua, adalah penggantian kerusakan atas aset pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah siapa pun yang ada di dalam kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan mobil pengendara sebagai pemegang polis asuransi TPL.

Namun, pewajiban asuransi ini mendapat respons dari kalangan buruh yang menyebut kewajiban ini akan memberatkan masyarakat. Menurut Wahyudin, perwakilan kalangan buruh kemungkinan belum melihat kebijakan tersebut secara komprehensif.

"Ini sepertinya perwakilan buruh belum membaca secara komprehensif mengenai peraturannya, khususnya asuransi wajib di UU No. 4/2023 tentang PPSK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan]," kata Wahyudin.

Wahyudin menjelaskan asuransi TPL mengandaikan pemilik polis harus mempunyai kendaraan, terutama roda empat. Dia pun menilai semua kalangan yang mempunyai kendaraan roda empat, khususnya untuk keperluan dinas atau operasional, sudah selayaknya membeli perluasan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga.

"Hal itu dapat memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga karenacasco damageataubodily injuryakibat insiden," jelas dia.

Adapun, proteksi TPL saat ini masih opsional. Undang-Undang No. 4/2023 tentang PPSK mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan yang akan menjadi payung hukum wajib asuransi TPL tersebut. UU P2SK mengamanatkan, peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak UU itu diundangkan. Dengan demikian program asuransi wajib tersebut akan berlaku mulai 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) akan mengalihkan para nasabahnya dari aplikasi lama yakni BNI Mobile Banking ke aplikasi super barunya yakni wondr by BNI.

Senior Executive Vice President (SEVP) Retail Digital Solutions BNI Rian Kaslan mengatakan proses peralihan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Namun, dia menegaskan bahwa proses peralihan itu tak akan mengganggu transaksi nasabah.

“Kami memerlukan waktu [transisi aplikasi lama ke aplikasi baru]. Jadi, kami akan lakukan secara bertahap dan kami pastikan itu tidak menyulitkan transaksi nasabah menggunakan layanan BNI,” ujarnya di Kementerian BUMN, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, BNI terus berupaya menyediakan kemudahan kepada nasabah melalui aplikasi wondr. Untuk itu, dia menjamin proses transisi tersebut tidak akan dilakukan secara terburu-buru.

“Sekali lagi, tujuan kami bukan untuk buru-buru dimatikan [BNI Mobile Banking],” tegasnya.

Justru, kata Rian, BNI akan memastikan bahwa wondr sepenuhnya siap untuk memenuhi semua kebutuhan nasabah. Dia memerinci, saat ini fitur yang tersedia di wondr sudah mencapai 90% dari layanan yang digunakan nasabah di BNI Mobile Banking.

“Migrasi ke wondr cepat sekali. Mungkin dalam waktu 6–12 bulan mungkin saja semua sudah bisa transisi ke wondr,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan perseroan memang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, salah satunya solusi pengelolaan keuangan yang relevan.

“[Mobile banking BNI] paling lama dalam waktu enam bulan mobile banking sudah harus tutup. Kita enggak akan pakai dua platform,” ujarnya kepada awak media usai peluncuran wondr by BNI, Jumat (5/7/2024).

Dalam proses peralihannya, lanjut Royke, BNI Mobile Banking masih akan tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Namun, dia menegaskan ke depan pihaknya hanya akan mengoperasikan satu aplikasi mobile banking. "Sementara [ini] masih jalan dua. Tapi suatu waktu harus tutup [mobile bankingBNI]," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan presentasi perusahaan, penggunamobile bankingBNI yang terdata sebanyak 16,9 juta per Maret 2024, tumbuh 18,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu 14,3 juta. Lalu, jumlah frekuensi transaksi mobile banking BNI pada kuartal I/2024 meningkat 53,9% yoy menjadi 318 juta dari sebelumnya 207 juta transaksi.

Dari segi nilai transaksi, BNI Mobile mencapai Rp347 triliun, tumbuh 35,9% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari sebelumnya Rp255 triliun. Rata-rata harian untuk jumlah transaksi mencapai Rp3,49 juta pada kuartal I/2024, naik 63,1% YoY dari sebelumnya 2,14 juta pada kuartal I/2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan pembiayaan ultra mikro (UMi) sebanyak Rp40,53 triliun sejak 2017 sampai dengan saat ini. Penyaluran kredit itu menjangkau 10,62 juta debitur di 510 wilayah di Indonesia.

“Pembiayaan UMi ini telah disalurkan sejak 2017 dan saat ini sudah diakses oleh 10,6 juta debitur dengan dana yang disalurkan sebanyak Rp40 triliun lebih,” kata Direktur Utama dalam pembukaan Festival UMi 2024 yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (18/7/2024).

Penyaluran paling banyak disalurkan di Pulau Jawa dengan nominal Rp24,66 triliun kepada 6,71 juta debitur. Berikutnya wilayah Sumatera dengan total penyaluran Rp9,8 juta kepada 2,3 juta debitur. Wilayah Sulawesi mencapai sebanyak Rp2,67 triliun dengan 672.417 debitur.

Untuk tahun ini, PIP telah menargetkan penyaluran kepada 2,2 juta debitur, sampai dengan semester I/2024 telah ada sekitar 1,6 juta debitur.

Untuk terus meningkatkan penyaluran kepada pelaku usaha ultra mikro di wilayah Indonesia, Ismed mengatakan pihaknya terus meningkatkan kerja sama dengan mitra penyalur yakni Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) serta lembaga lainnya.

PIP juga masih mengadakan Umi Youthpreneur yang telah berjalan selama empat tahun sejak 2022. Program tersebut diharapkan dapat menjaring talenta-talenta muda. Dalam program tersebut, pelaku usaha muda yang terbaik juga bisa mendaptkan akses pembiayaan dari PIP. Tidak hanya itu mereka juga mendapatkan kesempatan networking untuk memperluas jaringan.

Tidak hanya itu, PIP juga meluncurkan UMi Inovatif Credit Scoring, di mana merupakan sistem skoring yang dapat digunakan untuk mencegah kredit bermasalah. Dengan adanya inovasi tersebut Ismed mengatakan dapat membantu tenaga penyalur untuk menyeleksi calon debiturnya atau Know Your Customer (KYC). Ini juga dapat mencegah masyarakat untuk gali lubang, tutup lubang karena apabila telah meminjam di entitas lain dapar terlacak.

“Jangan sampai masyarakat gali lubang tutup lubang, tadi sudah pinjam di koperasi, jangan lagi pinjam di pinjol di mana,“ katanya.

Ke depan, PIP juga ingin mendirikan PIP Institute yang merupakan lembaga untuk mengorganisasi seluruh program yang dilakukan PIP.

Bisnis.com, JAKARTA -- Suku bunga kredit baru perbankan mencatatkan penurunan pada Juni 2024. Penurunan ini terjadi di tengah keputusan Bank Indonesia (BI) menahan laju suku bunga acuannya di level 6,25% yang ditetapkan sejak April 2024 lalu.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Juli 2024, BI memang telah menetapkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6,25%. Alhasil, BI menahan laju suku bunga acuannya tersebut selama tiga bulan secara berturut-turut.

Sebelumnya, BI telah menaikan suku bunga acuannya 25 basis poin (bps) ke level 6,25% dari sebelumnya 6% dalam RDG periode April 2024.

Seiring dengan kebijakan moneter BI itu, tercatat bunga kredit baru perbankan mengalami penurunan. Berdasarkan laporan asesmen BI, suku bunga kredit baru perbankan berada di level 9,68% per Juni 2024, turun 37 bps dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan ini juga terlihat pada tren kuartalan, sebagaimana rata-rata bergerak (RRB) tiga bulanan untuk suku bunga kredit baru yang juga mengalami penurunan sejak Februari 2024 menjadi 9,68%, dibandingkan periode sebelumnya 10,05%.

"Kendati demikian, penurunan suku bunga kredit baru belum diikuti dengan penurunan suku bunga kredit agregat yang terpantau relatif stabil, sejalan dengan pencairan kredit baru yang relatif lebih terbatas," tulis BI dalam laporannya pada Rabu (17/7/2024).

Adapun, penurunan suku bunga kredit baru terjadi pada seluruh kelompok bank, khususnya pada kantor cabang bank asing. Bunga kredit baru di kantor cabang bank asing mencapai 8,67% per Juni 2024, turun dibandingkan bulan sebelumnya 9,23%.

Suku bunga kredit baru di bank pelat merah atau BUMN pun mengalami penurunan dari 9% ke 8,5%. Lalu, suku bunga di bank pembangunan daerah susut dari 9,9% ke 9,35%.

Sementara, suku bunga kredit baru di bank umum swasta nasional turun dari 10,73% ke 10,54%.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan memang terdapat ruang penurunan suku bunga kredit perbankan seiring dengan ekspektasi pasar terhadap kondisi higher for longer yang saat ini mulai menurun.

"Namun, jika terdapat ruang bagi bank untuk menurunkan suku bunga, maka hal tersebut akan berlaku utamanya bagi kredit yang memiliki repricing time yang lebih singkat seperti kredit modal kerja atau kredit konsumtif jangka pendek,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) optimistis bisnis kartu kredit akan moncer pada tahun ini meski harus bersaing ketat dengan paylater. Bank Danamon sendiri telah menyiapkan bekal untuk bertarung di segmen kredit tanpa jaminan itu dengan mengakuisisi portofolio Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI).

Consumer Lending Business Head of Bank Danamon Enriko Sutarto mengatakan perseroan menargetkan pertumbuhan bisnis kartu kredit 15% sampai 20% pada tahun ini. Adapun, pada kuartal II/2024, bisnis kartu kredit Bank Danamon telah tumbuh di kisaran 10% sampai 15%. Perusahaan optimistis target pertumbuhan bisnis kartu kredit bisa tercapai.

"Karena ada dukungan inisiatif pembelian portofolio Standard Chartered," katanya dalam acara Opening Ceremony dan Press Conference DXPO by Danamon pada Kamis (18/7/2024).

Bank Danamon memang telah merampungkan aksi akuisisi terhadap SCBI pada akhir 2023. Bank Danamon pun resmi mengambil alih portofolio bisnis konsumer SCBI seperti kartu kredit hingga kredit pemilikan rumah (KPR).

Ia mengatakan peluang pertumbuhan transaksi kartu kredit pada tahun ini terbuka lebar. Adapun, Bank Danamon akan memaksimalkannya melalui berbagai cara.

"Pada dasarnya kami lihat di market, kami disuport fitur-fitur andalan di kartu kredit. Inisiatif portofolio Standard Chartered juga membuka peluang cross selling," ujar Enrico.

Bank Danamon juga manfaatkan ekosistem pemegang saham pengendalinya dari Jepang yakni Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG).

Meski begitu, Bank Danamon menilai terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan bisnis kartu kredit tahun ini. "Kalau melihat tantangan yang ada, segmen kartu kredit ini terbatas pada segmen yang bankable. Sementara, banyak masyarakat belum terjemah fasilitas bank pada umumnya," katanya.

Terlebih, saat ini bisnis kartu kredit dihadapkan pada persaingan dengan paylater, di mana paylater menyasar pasar yang relatif tidak terjemah bank.

Bank Danamon pun menyiapkan strategi bersaing dengan paylater. Bank Danamon misalnya memiliki kartu kredit Danamon Paylight bekerja sama dengan Mastercard.

"Limitnya kecil memberi keleluasaan ke nasabah yang sifatnya transaksional. Menjadi solusi opsi tambahan bagi masyarakat selain paylater yang banyak tersebar di masyarakat," ujarnya.

Secara industri, mengacu statistik sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan (SPIP) Bank Indonesia (BI), nilai transaksi kartu kredit tumbuh 5,09% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp36,12 triliun pada Maret 2024. Jumlah transaksi kartu kredit juga naik 14,13% yoy menjadi 36,73 juta transaksi.

Adapun, jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 18,13 juta unit pada Maret 2024 naik 4,31% yoy dibandingkan Maret 2023 sebanyak 17,38 juta unit.

Namun, bisnis paylater tumbuh lebih pesat lagi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding piutang pembiayaan paylater mencapai Rp6,13 triliun per Maret 2024. Angka tersebut meningkat 23,90% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada kuartal II/2024 tercatat melemah meski masih berada pada area ekspansif.

Kinerja industri pengolahan tersebut tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia (BI) yang tercatat sebesar 51,97% pada kuartal II/2024, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 52,8%.

Pertumbuhan PMI-BI pada kuartal II/2024 sejalan dengan perkembangan kegiatan lapangan usaha industri pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang berada pada fase ekspansi dengan saldo bersih tertimbang sebesar 1,65%, sedikit lebih rendah dari 1,71% pada kuartal I/2024.

“Berdasarkan komponen pembentuk PMI-BI, mayoritas komponen berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada volume produksi, diikuti volume persediaan barang jadi dan volume total pesanan,” kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Jika dirincikan, komponen volume produksi pada kuartal II/2024 tercatat dengan indeks sebesar 53,56%, meski melambat dari 54,03% pada kuartal sebelumnya.

Mayoritas sublapangan usaha mencatatkan peningkatan yang menopang volume produksi, diantaranya industri mesin dan perlengkapan, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, serta industri barang galian bukan logam.

Sejumlah sublapangan usaha mencatatkan perlambatan terutama industri logam dasar, industri karet, barang dari karet dan plastik, serta industri kertas dan barang dari kertas, juga percetakan dan reproduksi media rekaman.

Di sisi lain, sublapangan usaha yang masuk dalam zona kontraksi adalah industri furnitur, industri tekstil dan pakaian jadi, serta industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

Lebih lanjut, volume persediaan barang jadi pada kuartal II/2024 berada di zona ekspansi dengan indeks sebesar 53,13%, juga lebih rendah dari 54,97% pada kuartal sebelumnya.

Berdasarkan sublapangan usaha, Erwin mengatakan bahwa sebagian besar sublapangan usaha berada pada fase ekspansi dan menopang kinerja PMI-BI, dengan indeks tertinggi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, diikuti industri pengolahan tembakau, serta industri Mesin dan perlengkapan.

Pada kuartal III/2024, kinerja lapangan usaha industri pengolahan diperkirakan kembali meningkat, tecermin dari PMI-BI yang tercatat sebesar 54,18%.

Berdasarkan komponen pembentuknya, Erwin menambahkan, seluruh komponen diperkirakanmeningkat dan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada komponen volume produksi, diikuti volume persediaan barang jadi dan volume total pesanan.

“Seluruh sublapangan usaha juga diperkirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri pengolahan tembakau, diikuti industri furnitur dan industri barang galian bukan logam,” jelas Erwin.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) resmi meluncurkan superapp yakni wondr by BNI banking app. Adapun, aplikasi super ini nantinya akan menggantikan platform sebelumnya yakni BNI Mobile Banking. BNI akan menutup layanan digital ini.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan peluncuran wondr sendiri merupakan bagian dari transformasi BNI yang dimulai sejak 2021.

“Kami juga melihat platform mobile banking kita yang sebelumnya sudah tidak mumpuni untuk dikembangkan,” ujarnya di Kementerian BUMN, Kamis (18/7/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan wondr by BNI sendiri memiliki perbedaan yang signifikan dengan super app Himbara lain, mulai dari segi perbedaan cara kerja hingga adanya bagian inovasi tertentu yang kemungkinan belum ada ada di bank lain.

“Kita waktunya singkat sekali untuk membangun ini. Kalau dihitung-hitung enggak sampai setahun untuk membangun wondr by BNI,” ujarnya.

Corina juga menyampaikan terkait inovasi baru di wondr by BNI. “Kita punya wondr seolah-olah punya RM [relationship manager], di situ dia [wondr] bisa menceritakan semua historical kita, rencana kita ke depan soal keuangan,” ungkapnya.

Terkait pemilihan nama platform, Corina menyebut keputusan tersebut telah melewati rangkaian ide yang panjang hingga adanya observasi, supaya hasil yang didapat sesuai dan berhubungan dengan kebutuhan yang bisa memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Senior Executive Vice President (SEVP) Retail Digital Solutions BNI Rian Kaslan pun menambahkan segmen nasabah BNI sangatlah luas, di mana saat ini meliputi anak kuliah hingga pekerja.

“Jadi, bagaimana kita membagi segmen luas itu menjadi beberapa target, di mana ada segmen yang condong ke anak kuliah dan pekerja awal satu sampai tiga tahun kerja," ujarnya

Kemudian, perseroan juga melakukan penyesuaian pada kelompok masyarakat yang memiliki usaha sendiri. “Kenapa penting kita lihat itu? Karena, kebutuhannya beda dengan nasabah kami yang kerja 5-10 tahun. Lalu direntang umur 25-55 itu mereka sudah banyak usaha sendiri, kita melihatnya sebagai wealthy achiever, ini upaya kami untuk selalu membuat aplikasi relevan untuk berbagai kebutuhan di masing-masing segmen,” jelasnya.

Untuk diketahui, wondr by BNI memang dilengkapi dengan fitur 3 Dimensi Keuangan, yakni Transaksi, Insight and Growth. Bila dirinci, Transaksi sendiri mendukung kebutuhan keuangan real time nasabah dengan fitur seperti transfer domestik, pembayaran tagih, dan pengaturan jadwal transfer.

Kemudian, Insight, di mana nasabah dapat memantau sekaligus menganalisis histori keuangan. Lalu, Growth berfokus pada perencanaan masa depan dengan mengedepankan berbagai pilihan produk finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti investasi dan tabungan.