Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja industri manufaktur dalam beberapa bulan terakhir tampak mengalami penyusutan. Kondisi ini juga tercerminkan dari penyusutan impor bahan baku/penolong dan barang modal, khususnya untuk input operasional industri.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, manufaktur Indonesia saat ini terdampak ekonomi global yang melemah dan penurunan daya beli masyarakat dalam negeri.

"Prospeknya sebenarnya masih sulit untuk kita mendapatkan atau ada perbaikan yang lebih menyeluruh terhadap kondisi manufaktur saat ini, karena kondisi dunia itu sendiri tidak terlalu meyakinkan," kata Yose kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Persaingan ketat dengan produk China maupun Vietnam di pasar regional juga dinilai sulit untuk ditembus produsen lokal. Alhasil, input bahan baku untuk produksi manufaktur mengalami pelemahan.

Namun, melemahnya impor bahan baku/penolong dan barang modal juga disebut lantaran regulasi atau kebijakan tata niaga impor pemerintah yang mempersulit impor bahan baku.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) impor bahan baku mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Pada September 2024, impor bahan baku/penolong tercatat sebesar US$13,4 miliar atau turun 9,69% month-to-month (mtm) dari US$14,8 miliar pada Agustus 2024.

Sebelumnya, pada Juli 2024, angka impor bahan baku/penolong masih berada di kisaran US$16,02 miliar. Meskipun secara bulanan turun, jika dilihat secara tahunan impor bahan baku masih tumbuh 5,87% year-on-year (yoy) dari US$12,6 miliar pada September 2023.

Kondisi serupa terjadi pada impor barang modal yang turun menjadi US$3,53 miliar atau turun 7,15% mtm pada September 2024 dibandingkan bulan sebelumnya US$3,80 miliar. Sementara itu, pada Juli 2024, angka impor barang modal sebesar US$3,63 miliar.

Secara tahunan, impor barang modal tumbuh 18,44% yoy senilai US$2,98 miliar pada September 2023. Adapun, impor barang modal berkontribusi sebesar 17,44% dari total nilai impor, sementara porsi impor bahan baku mencapai 73%.

Melihat kondisi penyusutan impor bahan baku dan barang modal yang dapat berdampak ke produktivitas manufaktur tersebut, Kementerian Perindustrian menilai perlu kebijakan yang diselaraskan antarkementerian/lembaga.

Kepala Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi mengatakan, dalam 3 bulan terakhir produksi manufaktur mengalami penurunan, meskipun variabel pesanan baru masih ekspansi.

Untuk diketahui, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia yang menunjukkan variabel input, pesanan baru, output produksi, hingga inventaris gudang dalam 3 bulan terakhir mengalami kontraksi. Pada Juli 2024, PMI di level Juli 49,3, Agustus 2024 48,9 dan September 2024 49,2.

"Sebagian melihat ada korelasi ini dengan pelonggaran aturan impor, tapi mungkin harus didalami karena mungkin ada faktor lain seperti tadi misalnya terkait daya beli dan sebagainya," kata Andi dalam Bisnis Indonesia Forum: Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah isu deindustrialisasi yang kembali mencuat lantaran kontraksi Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur nasional yang terjadi dalam 3 bulan beruntun dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terus menyusut.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, kondisi deindustrialisasi disematkan apabila pertumbuhan manufaktur mencapai 0% atau bahkan minus, sementara industri nasional masih terus tumbuh positif.

“Menurut kami tidak tepat bahwa istilah deindustrialisasi ini disematkan pada kondisi industri manufaktur saat ini,” ujar Febri kepada wartawan, Kamis (3/10/2034).

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas atau manufaktur pada triwulan II/2024 mencapai 4,63% (year-on-year/yoy), masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Febri, manufaktur nasional justru menunjukkan resiliensi karena pada masa pandemi pun pertumbuhannya masih berada di level 4%-5% yoy. Dia juga menyebut, kontribusi terhadap PDB mulai menunjukkan adanya pemulihan ke level 19% yoy, meski masih di bawah sedekade lalu 21% yoy.

“Jadi kalau menurut kami tidak tepat. Kita sekarang kan banyak investasi misalnya di program hilirisasi nikel itu kan tumbuh sangat pesat sampai 3.000% selama pemerintahan Pak Jokowi,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menunjukkan, upaya hilirisasi CPO juga cukup tinggi nilai tambahnya. Secara keseluruhan, nilai tambah manufaktur ataumanufacturing value added(MVA) mencapai US$255 miliar atau setara dengan Rp4.119 triliun pada 2023.

Nilai tambah sektor manufaktur di Tanah Air itu meningkat hingga 36,4% secara tahunan. Pasalnya, pada tahun sebelumnya MVA Indonesia tercatat sebesar US$187 miliar.

“Jadi tidak tepat disematkan diindustrialisasi pada industri manufaktur sekarang ataupun juga disebutkan sebagai diindustrialisasi dini,” jelasnya.

Febri menilai kondisi manufaktur yang tergerus saat ini lebih disebabkan adanya perubahan struktural manufaktur ke industri jasa yang terjadi di negara berkembang.

“Karena itu mereka sudah bisa berubah itu karena pendapatan berkapitannya sudah mencukupi. Memang perlu dilihat lebih dalam lagi bagaimana pertumbuhan manufaktur negara berkembang dengan pertumbuhan penduduknya,” terangnya.

Sebelumnya lembaga riset ekonomi, Bright Institute merilis hasil studi terbaru yang mengungkap fenomena deindustrialisasi dini sebagai faktor penurunan kelas menengah di Indonesia.

Muhammad Andri Perdana, Direktur Riset Bright Institute menjelaskan, penurunan porsi industri manufaktur terhadap PDB, redahnya pertumbuhan sektor industri dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata, rendahnya jumlah serapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, tingginya nilai ICOR pada sektor manufaktur, perkembangan PMI manufaktur yang kerap melemah, menjadi indikator kegagalan pemerintahan dua periode terakhir dalam membangun sektor industri.

“Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia menuju negara maju, kematangan sektor industri manufaktur bersifat krusial karena sektor inilah yang menjadi fondasi lahirnya kelas menengah dan mengembangkan sektor turunannya,” tuturnya.

Dalam hasil riset tersebut juga terdapat evaluasi bahwa selama masa periode pemerintahan Presiden Jokowi, bonus demografi yang dialami dari awal hingga akhir kepemimpinan seharusnya menjadi fondasi struktur ketenagakerjaan yang melahirkan kelas menengah yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dari perkembangan sektor manufaktur sehingga dapat menopang struktur demografi selanjutnya.

Namun, perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah gagal memprioritaskan aspek ini. Akibatnya, generasi mendatang jauh lebih sulit lagi untuk mencapai status kelas menengah.

“Jika sektor industri ini terlanjur redup sebelum tingkat pendapatan masyarakat tinggi, maka tenaga kerja akan berkerumun ke sektor jasa bernilai rendah (low value-adding services) sebagaimana sekarang terjadi,” jelasnya.

Menurut dia, kegagalan tersebut juga berakar dari paradigma 'hilirisasi' yang terlalu bertumpu pada kepentingan tingkat retur modal, terutama modal asing, secara parsial pada subsektor tertentu yang tidak padat karya untuk kepentingan ekspor. Akibatnya, tidak tercipta penyerapan tenaga kerja yang mampu melahirkan banyak kelas menengah.

"Di sisi lain, tingkat ICOR sektor manufaktur bertambah tinggi melebihi sektor lain, kecuali sektor jasa bernilai tinggi. Ini menyebabkan sedikitnya modal yang bergerak ke jenis industri pengolahan yang tidak disuntik oleh modal asing,” jelasnya.

Terlebih, investasi pada manufaktur yang memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi, manufaktur yang sangat dipengaruhi oleh eksposur produk impor, manufaktur produk konsumsi yang sangat dipengaruhi daya beli, serta manufaktur yang bertentangan dengan kepentingan industri bermodal lebih besar.

IDXChannel - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai inflasi September 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, pada level 1,84 persen (yoy). Meskipun, lebih rendah dari bulan sebelumnya 2,12 persen.

Perlambatan terjadi sejak April 2024, didorong oleh penurunan sebagian besar harga pangan dan bensin nonsubsidi. Harga beras yang bergerak stabil dan panen komoditas hortikultura mendorong kembali terjadinya deflasi untuk bulan kelima berturut-turut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, terjaganya level inflasi hingga September 2024 diharapkan dapat memberikan sinyal positif akan terjaganya daya beli masyarakat dan stabilitas harga.

Salah satunya yaitu harga pangan yang terus melandai mendukung terjaganya akses pangan bagi masyarakat.

“Namun demikian, Pemerintah tetap mewaspadai potensi terjadinya kelebihan pasokan. Selain itu, Pemerintah juga akan terus bersiaga dalam mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan gejolak pada harga pangan melalui koordinasi TPIP dan TPID, khususnya memasuki masa peralihan musim,” ujar Febrio dalam keterangan resmi, Kamis (3/10/2024).

Kerja sama antara Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat untuk menjaga kestabilan harga serta mengantisipasi risiko potensi bencana dan perubahan cuaca yang ekstrem.

Adapun inflasi inti tercatat naik menjadi sebesar 2,09 persen (yoy) yang didorong oleh kelompok perawatan pribadi, pendidikan, perumahan, serta rekreasi. Inflasi inti yang masih terjaga juga sejalan dengan tren pertumbuhan kredit konsumsi yang masih meningkat (Agustus: 11,4 persen yoy).

Sementara, inflasi volatile food terus melambat menjadi 1,43 persen yang didorong oleh melimpahnya stok pangan, terutama cabai merah dan cabai rawit di berbagai daerah karena musim panen.

Inflasi harga diatur Pemerintah juga tercatat mengalami perlambatan menjadi 1,40 persen (yoy), dipengaruhi oleh penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Sementara itu, aktivitas manufaktur Indonesia bulan September masih berada di zona kontraksi di level 49,2 (Agustus: 48,9).

Di sisi lain, pelemahan kinerja manufaktur global tercermin dari kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur selama 3 bulan berturut-turut. Maraknya hambatan perdagangan menjadi faktor yang turut menekan kinerja manufaktur.

Selain itu, terdapat faktor kekhawatiran atas perlambatan ekonomi China yang masih membayangi, meski Pemerintah China telah berusaha membangkitkan optimisme pasar melalui paket stimulus yang cukup signifikan.

Peluang ekspor manufaktur Indonesia diperkirakan masih cukup kuat, terutama hasil hilirisasi. Hal ini mulai terindikasi dari tren kenaikan beberapa harga komoditas seperti nikel, minyak sawit mentah (CPO) dan batu bara.

Di tengah moderasi level PMI Indonesia, sebagian besar negara mitra dagang Indonesia juga mencatatkan kontraksi PMI manufaktur, seperti Amerika Serikat (47,0), China (49,3), dan Jepang (49,6). Sementara itu, beberapa negara tercatat ekspansi meskipun melambat, seperti India dan Thailand.

“Di tengah tantangan global, kinerja manufaktur domestik memperlihatkan perbaikan meskipun masih dalam zona kontraksi. Optimisme tetap kita jaga untuk capai target pertumbuhan ekonomi,” kata Febrio.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah akan terus melakukan evaluasi kebijakan dan anstispasi terhadap berbagai tantangan global untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia masih tersungkur di zona kontraksi dalam 3 bulan terakhir, yakni di level 49,2 pada September 2024.

Melihat hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkondisi manufaktur Indonesia masih sensitif terhadap perubahan permintaan pasar domestik dan perubahan efisiensi beban usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan,PMI manufaktur Indonesia saat ini cenderung sangat tergantung pada kinerja pasar domestik dan Indonesia tidak memiliki banyak industri manufaktur yang bersaing di pasar global.

“Karena itu, kami berharap pemerintah dapat terus membantu peningkatan efisiensi beban usaha dan pemberdayaan industri dalam negeri untuk menciptakan industri manufaktur yang berorientasi ekspor,” kata Shinta saat dihubungi, dikutip Rabu (2/10/2024).

Shinta menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti reformasi struktural terhadap efisiensi jasa-jasa terkait seperti sektor energi, sektor logistik, sektor finansial.

Tidak hanya itu, Shinta menyebut, industri manufaktur nasional juga perlu dibantu untuk mengadopsi teknologi manufaktur baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan.Hal ini perlu dilakukan agar produktivitas produksinya bisa lebih tinggi, beban usahanya lebih rendah dan memperkuat daya saing di pasar global.

“Pemerintah juga bisa membantu dengan memfasilitasi pembentukan green supply chain di Indonesia agar produk-produk industri manufaktur nasional lebih diprioritaskan oleh pasar global,” ujar Shinta.

Di samping itu, Shinta menuturkan perlu juga mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang memiliki tujuan untuk menciptakan domestic supply chain yang lebih kuat dan lebih efisien.

“Dengan demikian, UMKM & IKM nasional dapat turut berpartisipasi dalam peningkatan kinerja industri nasional sebagai bagian dari supply chain industri, termasuk industri manufaktur yang berorientasi ekspor,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, PMI manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024, meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9.

Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith mengatakan, masih lesunya sektor manufaktur RI disebabkan kondisi makro ekonomi global yang sedang lesu pada September.

"Dengan tercepat pada penjualan eksternal dalam waktu hampir 2 tahun dari laporan terkini sangat menonjol di statistik," kata Paul melalui keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih optimistis mengejar pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,80% sepanjang tahun ini, meskipun kondisi manufaktur nasional tengah babak belur.

Kondisi tersebut tercerminkan dari Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur yang terkontraksi ke level 48,9 pada Agustus 2024, turun dari bulan sebelumnya 49,3. Padahal, 34 bulan sebelumnya indeks tersebut berhasil bertahan ekspansi.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, hingga akhir tahun ini pihaknya masih berupaya menjaga target pertumbuhan tersebut. Salah satunya melalui kebijakan aksesibilitas bahan baku industri, seperti harga gas bumi tertentu (HGBT).

"Kami masih pada angka optimis itu dan beberapa kebijakan yang kami bisa optimis misalnya HGBT itu segera diberlakukan terutama RPP-nya [rancangan peraturan pemerintah] itu juga akan memberikan kepastian bagi industri," kata Febri saat ditemui Bisnis, dikutip Senin (9/9/2024).

Febri merujuk pada rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan HGBT hingga pembahasan RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Industri yang telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, program tersebut penting untuk pengguna gas bumi sebagai bahan baku sehingga akan memengaruhi produksi. Alhasil, produksi manufaktur terus bergeliat dan berdampak pada kinerja pertumbuhan industri.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 4,63% (year-on-year/yoy) pada triwulan II/2024.

Capaian tersebut masih jauh dari target 5,80% akhir tahun ini. Sementara itu, pertumbuhan manufaktur sepanjang 2023 mencapai 4,69% lebih rendah dari target yang dicanangkan sebesar 4,81%.

"Kemarin kenapa kami menetapkan target 5,8% karena kami lihat soal bahan baku, yang diupayakan agar terjangkau industri," tuturnya.

Di sisi lain, Febri menuturkan, Kemenperin mengandalkan pertumbuhan kinerja industri makanan yang porsi terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup besar di kisaran 5,53% pada triwulan II/2024.

"Industri mankanan ini kan didukung CPO [crude palm oil], CPO kita paling besar, sekarang harga CPO internasional lagi turun ini menjadi concern. Kami lihat ke depannya ini program B50, hilirisasi CPO supaya menjaga pertumbuhan manufaktur," jelasnya.

Tak hanya itu, Febri juga menyoroti optimisme pertumbuhan dari industri elektronik yang dapat melaju hingga akhir 2024. Adapun, saat ini kinerja industri elektronik mencapai 4,11% pada kuartal kedua tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kembali terkontraksinya Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 48,9 pada Agustus 2024 disebabkan kondisi permintaan pasar yang menurun.

Berdasarkan laporan terbaru S&P Global, Senin (2/9/2024), indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional bulan ini berada di level 48,9 atau turun dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,3.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa pihaknya melihat adanya penurunan kinerja pada pasar domestik dan ekspor. Namun di sisi lain, inflasi beban usaha masih terjadi dan banyak yang mengalami kendala hambatan pasokan.

“Sehingga kinerja PMI masuk ke zona kontraksi,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Senin (2/9/2024).

Shinta menuturkan, pelaku usaha sudah melakukan segala upaya guna mempertahankan kinerja usaha. Mulai dari peningkatan efisiensi beban usaha hingga menyeimbangkan produksi dengan permintaan pasar yang ada.Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelebihan beban produksi atau surplus produksi yang tidak bisa diserap pasar.

“Namun, ada banyak hal yang di luar kendali kami. Salah satunya demand pasar domestik yang memang sluggish [lesu] karena tidak ada momentum konsumsi,” ujarnya.

Selain itu, Shinta melihat adanya berbagai kendala regulasi yang membatasi upaya pengusaha untuk meningkatkan produktivitas seperti regulasi perizinan, usaha, dan impor.

Shinta menekankan bahwa tak ada magic solution atau solusi instan guna memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.

Shinta melihat untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional diperlukan kerja sama pemerintah dengan pelaku usaha untuk mereviu kebijakan industri yang ada saat ini sehingga kebijakan yang ada memang dibutuhkan untuk membuat daya saing industri manufaktur nasional sesuai dengan tuntutan demand pasar dalam negeri maupun luar negeri.

“Tidak bisa instan, perlu waktu dan perlu berproses bersama secara berkesinambungan agar upaya peningkatan daya saing industri nasional bisa terjadi secara sustainable,” ucap Shinta.

Terkahir, Shinta mengharapkan kebijakan-kebijakan reformasi struktural yang sudah ada bisa lebih ditingkatkan guna memberikan perbaikan untuk industri dalam negeri.

“Selain itu agar tetap memberikan efek perbaikan daya saing iklim usaha atau investasi yang diharapkan, meskipun reviu dan perbaikan kebijakan industrial lainnya masih diperlukan,” tutur Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis memandang kinerja industri manufaktur bakal kembali bergairah meskipun tantangan global masih mengadang.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin, Chandra Wahjudi, mengatakan pelaku usaha tetap optimistis di tengah pelemahan kondisi perekonomian global. Dia meyakini kondisi ekonomi nasional masih dapat terjaga.

"Setidaknya peluang penurunan suku bunga acuan juga semakin terbuka, karena beberapa faktor seperti menguatnya nilai tukar rupiah," kata Chandra kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Tak hanya itu, cadangan devisa pada Juli juga dinilai masih positif yang meningkat menjadi US$145,4 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2024 sebesar US$140,2 miliar.

Terlebih, industri dalam negeri juga memiliki peluang untuk memanfaatkan momentum Pilkada 2024 yang dapat menyerap produk-produk manufaktur.

"Ini akan membantu stimulasi beberapa industri yang berhubungan dengan kebutuhan alat peraga kampanye seperti garmen, spanduk, dan sebagainya," tuturnya.

Namun, jika merujuk pada Indeks Kepercayaan Industri (IKI) stagnan di level 52,40 poin pada Agustus 2024. Indeks bulan ini melambat 0,82 poin dibandingkan dengan nilai IKI Agustus tahun sebelumnya.

Selain itu, optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan kembali turun dibandingkan dengan Juli 2024, yaitu sebesar 71,6%. Penurunan optimisme ini melanjutkan penurunan dari angka optimisme tertinggi pada bulan Juni 2024.

"Harapan kami kondisi ini dapat tetap terjaga. Dengan adanya penurunan suku bunga di kuartal ke 3 diharapkan akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Untuk diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) stagnan di level 52,40 poin pada Agustus 2024. Namun, indeks bulan ini melambat 0,82 poin dibandingkan dengan nilai IKI Agustus tahun sebelumnya.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, dari 23 subsektor industri pengolahan terdapat 20 subsektor yang mengalami ekspansi dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas sebesar 94,6% pada triwulan II/2024.

Sementara itu, tiga subsektor yang mengalami kontraksi yaitu industri tekstil, kertas dan barang kertas lainnya, serta industri pengolahan lainnya. Adapun, kontribusi dari subsektor yang terkontaksi terhadap PDB nonmigas sebesar 5,4%.

"Ada perlambatan produksi industri manufaktur pada Agustus dibandingkan bulan sebelumnya, itu tertangkap pada variabel produksi yang terkontrasi mendalam sebesar 2,90 poin menjadi 46,54," kata Febri dalam rilis IKI, Kamis (29/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut bahwa lesunya kinerja industri manufaktur pada awal paruh kedua tahun ini disebabkan oleh tekanan eksternal.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan menyampaikan, situasi tantangan eksternal geopolitik dan era suku bunga tinggi menjadi faktor yang memengaruhi penurunan permintaan.

“Padahal, kami melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia solid dengan tingkat inflasi yang terjaga,” kata Yukki kepadaBisnis, Jumat (23/8/2024).

Yukki menyebut eskalasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah turut mendisrupsi arus logistik dan rantai pasok global, menyebabkan kenaikan biaya bahan baku dan ongkos logistik. Ditambah lagi, suku bunga kredit bagi dunia usaha masih cukup tinggi dengan dibayangi nilai tukar rupiah yang dalam tren pelemahan.

Selain itu, pelaku usaha melihat perlambatan industri manufaktur pada Juli 2024 ke level 49,3 turut dipicu oleh perlambatan aktivitas serupa di China yang telah terkontraksi dalam tiga bulan terakhir.

Hal ini yang menyebabkan permintaan domestik China melemah sehingga turut memperlambat pertumbuhan ekonomi China.

“Pelemahan ekonomi China ini juga yang menjadi tantangan bagi industri manufaktur nasional sebagai mitra perdagangan utama Indonesia, khususnya bagi industri manufaktur yang berorientasi ekspor,” ujarnya.

Dibandingkan situasi dalam negeri, Kadin melihat bahwa tantangan eksternal menjadi penyebab perlambatan dan penurunan permintaan negara-negara mitra dagang eksternal utama Indonesia.

Sebaliknya, pelaku usaha melihat transisi pemerintahan dengan optimistis dan realistis akan memberikan keberlanjutan kebijakan dan penyempurnaan, diiringi dengan stabilitas.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Yukki mendorong adanya dukungan dan insentif dari pemerintah untuk menggeliatkan industri manufaktur nasional.

Secara domestik, Kadin melihat faktor pembiayaan bagi industri manufaktur berorientasi ekspor oleh pemerintah masih dipengaruhi level suku bunga Bank Indonesia (BI) yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan kredit menjadi mahal.

Belum lagi, tantangan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang belum kompetitif, bahkan dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, masih menjadi salah satu hambatan yang menahan laju industri pengolahan.

“Kami mendorong insentif fiskal pemerintah, kemudahan berusaha serta rantai pasok, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai prasyarat untuk mendorong industri manufaktur agar kembali menjadi penopang perekonomian nasional,” tuturnya.

Adapun, pihaknya optimistis namun realistis melihat proses transisi kepemimpinan yang baik pada Oktober mendatang, khususnya dengan sinergi antara estafet pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai peningkatan impor bahan baku/penolong dan barang modal pada Juli 2024 tidak secara instan meningkatkan produktivitas manufaktur yang sedang dalam fase kontraksi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan baku/penolong naik 17,21% secara bulanan (mtm) senilai US$2,35 miliar menjadi US$16,03 miliar pada Juli 2024, sedangkan impor barang modal naik 21,21% mtm menjadi US$3,64 miliar.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, kenaikan impor barang produktif tersebut tidak serta-merta berdampak pada pemulihan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia.

"Meski impor bahan baku/penolong dan barang modal naik bulan ini, kami masih berpandangan IKI atau PMI sulit naik karena permintaan yang belum pulih, baik domestik ataupun ekspor," kata Febri kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Adapun, PMI manufaktur RI untuk pertama kalinya setelah 34 bulan berturut-turut dalam fase ekspansi, kini berada di fase kontraksi yakni 49,3 pada Juli 2024. Sementara itu, IKI melambat 0,10 poin menjadi 52,4 pada bulan yang sama.

Febri menerangkan, penurunan IKI dan PMI kontraksi Juli 2024 lalu disebabkan karena turunnya permintaan atas produk manufaktur, baik permintaan domestik maupun ekspor.

"Penurunan permintaan domestik terutama disebabkan karena pasar domestik dibanjiri oleh produk impor," tuturnya.

Dalam hal ini, pelaku industri dinilai mulai mengimpor bahan baku dan penolong atau barang modal untuk digunakan pada bulan-bulan berikutnya ketika permintaan domestik dan global mulai pulih.

Menurut Febri, apabila permintaan ekspor atau domestik masih stagnan dan cenderung melambat, maka bahan baku/penolong akan disimpan dan produksi ditahan. Sebab, stok produksi bulan sebelumnya belum terserap sepenuhnya oleh pasar.

"Mereka akan gunakan bahan baku lebih banyak jika permintaan ekspor atau domestik meningkat," imbuhnya.

Hal yang sama juga terjadi pada barang modal dengan peningkatan yang cukup signifikan. Namun, butuh waktu untuk barang modal digunakan dalam produksi. Dia menilai barang modal tersebut akan digunakan pada bulan berikutnya.

Di sisi lain, Febri juga melihat adanya kemungkinan perbedaan antara pelaku industri yang melakukan importasi dengan yang menjadi responden survei PMI manufaktur. Artinya, peningkatan impor bahan baku tidak langsung mengubah hasil survei kondisi industri.

"Untuk menyeimbangkan neraca dagang sebaiknya mempertimbangkan hal berikut impor produktif terutama impor bahan baku berorientasi ekspor, bagaimana memperkuat rantai pasok lokal dengan program subtitusi impor dan investasi di industri tengah dan hulu. Juga perkuat daya saing produk manufaktur di pasar ekspor sehingga bisa masuk dalam global supply chain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut, peningkatan impor bahan baku/penolong dan barang modal yang mengalami peningkatan pada Juli 2024. Padahal, produktivitas manufaktur tengah berada di level kontraksi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor bahan baku/penolong meningkat 17,21% secara bulanan (month-to-month/mtm) atau US$2,35 miliar pada Juli 2024 menjadi US$16,03 miliar, sedangkan impor barang modal naik 21,21% mtm atau naik US$636,1 juta menjadi US$3,64 miliar.

Sekjen Inaplas Fajar Budiono mengatakan, kenaikan impor produktif untuk industri itu bukan mengarah pada peningkatan produksi, melainkan upaya untuk mengamankan stok untuk beberapa bulan ke depan di tengah kondisi geopolitik global yang masih memanas.

"Bukan ke arah situ, kenaikannya lebih-lebih banyak mengamankan persediaan aja. Kenapa? Karena kontainer-kontainer kan ini agak bermasalah nih ketersediaannya sehingga kita main aman, kita coba mengamankan stok dulu," kata Fajar kepada Bisnis, Kamis (15/8/2024).

Terlebih, ketersediaan bahan baku untuk industri plastik sempat terganggu imbas aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor beberapa waktu lalu. Setelah direlaksasi, pelaku usaha mulai menyetok untuk produksi meskipun daya beli masih rendah.

Hal ini terlihat dari industri pengguna plastik seperti makanan dan minuman yang juga masih melambat pertumbuhannya. Tak hanya itu, Fajar menerangkan masih ada banyak momentum lain yang dapat menjadi peluang industri untuk bangkit.

"Ini momentumnya sebenarnya kalau kita mau bangkit, ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Kembali lagi nanti tergantung dari kabinet baru atau pemerintahan baru ini, seberapa lincah dan seberapa piawainya dalam memanfaatkan kondisi-kondisi yang menjadi keunggulan-keunggulan kita," tuturnya.

Dia berharap transisi pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Setelah momentum tersebut permintaan dapat meningkat sebagai efek dari tahun baru, puasa dan lebaran yang juga dapat terdongkrak.

Seiring dengan peningkatan bahan baku dan barang modal untuk produksi, industri juga membutuhkan langkah pemerintah untuk menjaga pasar dalam negeri dari serbuan barang impor.

"Kalau tidak, nanti di semester pertama tahun depan pasti akan turun. Karena barang ini kan sifatnya cuma safety stock saja, tidak untuk support ke permintaan yang naik," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan sejumlah opsi yang dapat menjadi langkah jitu untuk mengerek naik tren Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur RI yang terpantau merosot ke level kontraksi 49,3 pada Juli 2024.

Tren penurunan PMI manfaktur nasional terlihat sejak April yang berada di posisi 52,9 turun dari 54,2 pada Maret. Indeks produktivitas industri itu juga kembali turun pada Mei 2024 ke level 52,1 dan turun menjadi 50,7 pada Juni lalu.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, ada banyak upaya konkret yang dapat mendongkrak kinerja sektor manufaktur nasional. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja memberikan arahan langsung untuk mengantisipasi dan mendalami kontraksi manufaktur.

"Kami mengapresiasi perhatian Presiden terhadap kondisi PMI yang ada saat ini. Kami sangat berharap dengan adanya arahan Presiden untuk menyelidiki dan menstimulasi kinerja sektor manufaktur dalam waktu dekat bisa terjadi perubahan yang positif terhadap tren PMI," kata Shinta kepada Bisnis, (12/8/2024).

Jika pemerintah berkomitmen untuk mendongkrak PMI dalam jangka waktu pendek, Shinta memberikan usulan terkait perbaikan kebijakan dan praktik impor yang belum tepat sasaran.

Pertama, pengusaha meminta penertiban impor ilegal dengan penegakan hukum yang tegas terhadap semua oknum yang terlibat. Kedua, inspeksi pasar terhadap produk impor yang tidak sesuai ketentuan dan menerapkan predatory pricing.

"Ini penting untuk memastikan persaingan pasar yang sehat atau level playing field di dalam negeri bagi industri-industri manufaktur nasional yang sudah comply dengan aturan pasar domestik," ujarnya.

Adapun, impor-impor dengan predatory pricing bisa ditindaklanjuti dengan penerapan instrumen antidumping jika diimpor secara legal atau tindakan hukum bagi impor ilegal.

"Produk industri nasional yang belum sesuai ketentuan bisa dibina untuk peningkatan compliance agar kinerjanya tidak perlu berhenti," imbuhnya.

Upaya ketiga, berikan keleluasaan bagi pelaku industri manufaktur nasional, khususnya yang berorientasi ekspor untuk memperoleh bahan baku/penolong yang dibutuhkan.

Untuk itu, perlu dilakukan simplifikasi larangan dan pembatasan (lartas) impor dan memberikan izin serta kuota impor sesuai kebutuhan produsen manufaktur.

"Selain bahan baku atau penolong, kemudahan impor juga seharusnya diberikan terhadap produk pendukung produktivitas industri seperti produk sampel/prototipe produksi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) optimistis industri pengolahan nonmigas atau manufaktur akan kembali bangkit meskipun terjadi pelemahan dalam beberapa bulan terakhir.

Melemahnya industri terlihat dari Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 yang berada di poin 49,3 atau merosot ke fase kontraksi. Padahal, selama 34 bulan berturut-turut sebelumnya manufaktur Indonesia mampu bertahan di level ekspansi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kinerja industri manufaktur nasional dapat bangkit kembali apabila didukung dengan kebijakan yang probisnis.

"Bapak Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet pagi ini juga menyatakan bahwa kontraksi PMI manufaktur perlu diwaspadai karena beberapa negara di Asia juga mengalaminya dan komponen yang mengalami penurunan paling banyak adalah dari sisi output," kata Agus melalui keterangan resminya, Senin (12/8/2024).

Adapun, Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut pada pengantar dalam sidang kabinet perdana yang diselenggarakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pagi ini. Presiden RI ke-7 itu juga menyebut, kondisi manufaktur di berbagai negara yang juga melambat.

Dalam hal ini, Jokowi menyebutkan bahwa beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau serangan produk-produk impor yang masuk ke dalam negara dapat berpengaruh pada melemahnya permintaan domestik.

"Beliau menekankan bahwa penggunaan bahan baku lokal dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta harus bisa mencari pasar nontradisional dan mencari potensi pasar baru sebagai tujuan ekspor produk-produk Indonesia," ujar Agus.

Tak hanya PMI manufaktur, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Juli 2024 juga turun menjadi 52,4 dari IKI Juni 2024 sebesar 52,5. Perlambatan nilai IKI pada Juli lalu dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan masih terkontraksinya variabel produksi.

"Ini menunjukkan kepercayaan diri atau tingkat optimisme para pelaku industri yang menurun. Salah satunya karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas," imbuhnya.

Untuk itu, kebijakan probisnis harus diterapkan seperti ketersediaan bahan baku untuk produksi, keberlanjutan dan peluasan harga gas industri yang kompetitif, dan ketegasan terkait substitusi impor.

“Kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik kalau koordinasi yang dijalankan juga sesuai aturan. Semua pihak juga konsisten dan transparan untuk benar-benar membela industri dalam negeri,” ujarnya.

Meskipun produktivitas industri melemah, industri pengolahan disebut masih konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional dengan capaian pertumbuhan 18,52% yoy pada triwulan II/2024.

Dengan demikian, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar pada triwulan II, yaitu 0,79% yoy. Di sisi lain, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas mencapai 4,63% yoy.

"Sedikit turun dari pertumbuhan pada triwulan I/2024 yang sebesar 4,64%" tuturnya.

Adapun, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Contohnya, industri makanan dan minuman yang tumbuh 5,53% didukung peningkatan permintaan domestik.

Kemudian, industri logam dasar tumbuh 18,07% didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri, seperti produk besi dan baja serta konsumsi baja nasional.

Selain itu, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang tumbuh 8,01% sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan luar negeri.

"Di tengah kinerja gemilang dari sektor-sektor tersebut, industri tekstil dan pakaian jadi justru mengalami terkontraksi sebesar 0,03% yoy. Ini diakibatkan oleh penurunan produksi tekstil seiring lonjakan produk tekstil impor yang membanjiri pasar domestik," ungkapnya.

Lebih lanjut, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki juga ikut tumbuh melambat, yaitu sebesar 1,93% yoy. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi alas kaki seiring penutupan beberapa pabrik dampak penurunan permintaan domestik dan luar negeri. Penurunan terjadi di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

"Selain karena kondisi ekonomi global yang saat ini belum stabil, aktivitas industri di dalam negeri ikut terdampak akibat adanya regulasi yang tidak memihak kepada pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang serius dan benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.