Bisnis.com, JAKARTA - Sejalan dengan proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5,0% pada 2024, realisasi investasi menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dalam laporan realisasi investasi triwulan III (Juli–September) 2024 yang dirilis oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada hari ini, Selasa (15/10).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menegaskan bahwa kinerja realisasi investasi pada triwulan III 2024 sangat dipengaruhi oleh kebijakan hilirisasi yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah. Menurutnya, hilirisasi adalah kunci pertumbuhan investasi karena dapat meningkatkan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja.

"Hilirisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Yang paling penting, hilirisasi ini memungkinkan kita memiliki produk dengan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan," ungkap Rosan pada konferensi pers terkait Realisasi Investasi Triwulan III 2024 dan Capaian Investasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Jakarta.

Sepanjang Triwulan III Tahun 2024, Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi sebesar Rp431,48 triliun atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan sektor hilirisasi menyumbang Rp91,51 triliun atau 21,2% dari total realisasi triwulan tersebut. Angka realisasi tersebut tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan 26,15% dari total target investasi tahun 2024, namun juga menjadi wadah bagi penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 650.172 orang.

"Kita melihat angka (hilirisasi) ini cukup konsisten, baik secara triwulanan, tahunan, maupun lima tahunan, selalu di atas 20 persen. Ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo sudah menghasilkan dampak yang sangat positif," ujar Rosan.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan III naik 11,62% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp178,20 triliun menjadi Rp198,83 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) naik 18,55%, dari Rp196,20 triliun menjadi Rp232,65 triliun, dengan kontribusi PMA mencapai 53,92% dari total investasi. Lima besar negara PMA adalah Singapura (US$5,50 miliar), Hong Kong (US$2,24 miliar), Tiongkok (US$1,86 miliar), Malaysia (US$0,99 miliar), dan Amerika Serikat (US$0,84 miliar).

Berdasarkan sektor usaha, investasi terbesar berasal dari sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp58,04 triliun), diikuti oleh Industri Logam Dasar (Rp55,87 triliun), Pertambangan (Rp44,64 triliun), Industri Kimia dan Farmasi (Rp31,61 triliun), serta Industri Makanan (Rp31,30 triliun).

Periode Januari-September 2024

Sejalan dengan pencapaian yang kuat pada Triwulan III, realisasi investasi kumulatif selama periode Januari–September 2024 juga menunjukkan performa positif. Capaian ini menjadi indikasi bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target investasi hingga akhir tahun 2024. Dengan realisasi yang telah tercapai dalam sembilan bulan pertama, optimisme bahwa target tersebut dapat terlampaui semakin kuat.

"Realisasi sudah mencapai Rp1,261 triliun, meningkat hampir 20% yoy. Target akhir tahun sebesar Rp1.650 triliun sudah tercapai 76,4%. Bahkan, jika kita bicara target renstra (Rencana Strategis), sudah melebihi," ungkap Rosan. Sama seperti Triwulan III, peridoe Januari-September 2024 juga dipengaruhi oleh sektor hilirisasi yang berkontribusi sebesar Rp272,91 triliun atau 21,6 % dari total investasi. Pada periode tersebut, investasi luar Jawa mencapai Rp635 triliun (50,34%), meningkat 16,34% dibandingkan Rp545,81 triliun pada periode yang sama di 2023.

Capaian Investasi 10 Tahun

Jika ditarik lebih jauh, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, realisasi investasi mencapai Rp9.117,4 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 13.836.775 orang. Angka ini melebihi target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi/BKPM sejak 2021, menunjukkan keberhasilan kebijakan yang dijalankan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Dalam 10 tahun terakhir, kestabilan ekonomi dan politik telah meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi adalah komitmen jangka panjang, sehingga kestabilan sangat penting," ujar Rosan.

Sektor manufaktur juga terus menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selama satu dekade terakhir, sektor ini mengalami perkembangan signifikan. Hal ini menunjukkan peran strategis manufaktur sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Ke depan, fokus akan terus diarahkan untuk menguatkan sektor ini agar kontribusinya terhadap investasi dan penciptaan lapangan kerja semakin besar.

"Pertumbuhan manufaktur mencapai 15,5% selama 10 tahun terakhir. Sektor ini memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dan perlu terus didorong ke depan," tutup Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara menjadi tidak menentu, usai presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menunjuk Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri keuangan (menkeu).

Di satu sisi, Sri Mulyani secara implisit membantah pembentukan Badan Penerimaan Negara. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan Badan Penerimaan Negara masih berpeluang terbentuk meski perlu waktu untuk 'penyesuaian'.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sendiri sudah terlampir dalam visi misi Asta Cita Prabowo-Gibran. Berasal dari Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), badan tersebut nantinya bertugas untuk meningkatkan rasio pajak.

Kendati demikian, usai bertemu Prabowo pada Senin (14/10/2024) malam, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu akan tetap satu. Dia seakan menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu.

Menanggapi itu, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini. Ke depan, sambungnya, masih terbuka peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara

Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait pajak sehingga tidak harus langsung terbentuk.

"Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini," ujar Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menegaskan, pemerintahan baru nantinya memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonominya. Termasuk, lanjutnya, potensi reformasi institusi.

Oleh sebab itu, Angga menyatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum pupus. Hanya saja, perlu waktu penyesuaian lewat diskusi-diskusi antara Prabowo dengan tim ekonomi di kabinetnya nanti.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut 16 rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada akhir bulan ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, konstruksi rusun ASN di IKN tersebut agak sedikit terlambat lantaran sempat tersendat pengerjaannya pada Agustus 2024.

“Ya, itu sedikit mundur dari [target rampung] 21 tower karena ini [IKN] sering kali dipakai jadi pengerjaan terpaksa dihentikan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, dikutip rabu (16/10/2024).

Akan tetapi, Iwan optimistis pihaknya bakal merampungkan 16 rusun ASN hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Iwan memberi sinyal bahwa proses pemindahan ASN disebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat dan secara terburu-buru. Pasalnya, saat ini Kementerian PUPR juga tengah membangun ekosistem jalan menuju rusun.

“Kalau yang sudah benar-benar siap sih yang kemarin digunakan itu sudah 13 [rusun] sudah full furnish semua 13. Semoga di Oktober ini bisa sampai 16 ya,” tegasnya.

Adapun, hingga akhir tahun Kementerian PUPR menargetkan bakal menyelesaikan konstruksi 47 rusun ASN di IKN.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan, sisanya sebanyak 31 tower bakal diusahakan rampung pada periode November hingga Desember 2024.

“Bulan November - Desember bisa selesai 47 rusun, jadi ada lanjutan [pembangunan],” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, semula sebanyak 1.700 ASN disiapkan akan mulai dipindahkan ke IKN dan menghuni rusun tersebut pada September 2024.

Akan tetapi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Azwar Anas memberi sinyal adanya pembatalan rencana tersebut.

Azwar menuturkan, rencana pemindahan ASN ke IKN juga masih akan menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seraya menunggu ekosistem di ibu kota baru itu terbentuk.

“Jadi begini, semula September, terakhir arahan presiden jangan buru-buru kalau ekosistemnya belum siap,” tuturnya saat ditemui di Gedung Dhanapala, Selasa (27/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal III/2024 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Lantas, apakah target investasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.650 triliun bisa tercapai pada akhir 2024?

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi pada Kuartal III/2024 mencapai Rp431,48 triliun atau tumbuh 15,24% secara tahunan (YoY).

Sebagai perbandingan, realisasi investasi pada Kuartal III/2023 mencapai Rp374,4 triliun atau tumbuh 21,6% YoY. Artinya, pertumbuhan tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

Sementara itu, realisasi investasi dari Januari—September 2024 mencapai Rp1.261,43 triliun. Angka tersebut setara 76,45% dari target Jokowi sebesar Rp1.650,0 triliun.

Meski masih perlu mengumpulkan investasi kurang lebih Rp390 miliar lagi dalam waktu tiga bulan, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai BKPM masih mampu mencapai target tersebut.

Dia menjelaskan, selama tahun ini realisasi investasi terus tumbuh meski sempat terjadi perlambatan. Apalagi, sambungnya, realisasi investasi per sektor cukup konsisten dan tidak banyak berubah.

"Maka saya kira realisasi investasi di kisaran Rp1.600 triliun—Rp1.650 triliun, yang berada pada kisaran target pemerintah akan berpotensi terjadi di akhir 2024," ujar Yusuf kepada Bisnis, dikutip Rabu (16/10/2024).

Dia sendiri melihat, perlambatan pertumbuhan realisasi investasi pada Kuartal III/2024 karena kondisi perekonomian dunia yang masih loyo terutama negara mitra utama Indonesia. Dia mencontohkan China, yang selama ini menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor produk hilirisasi nikel.

Di satu sisi, sektor yang berkaitan dengan hilirisasi menjadi penyumbang utama realisasi investasi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi China yang melambat membuat ekspor produk hilirisasi nikel melambat.

"Berangkat dari kondisi ini, tentu investor melakukan penyesuaian untuk menginjeksi dana investasi ke aktivitas sterilisasi nikel yang merupakan produk hulu dari hilirisasi produk nikel," jelas Yusuf.

Senada, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai target realisasi investasi Jokowi sebesar Rp1.650 triliun juga bisa tercapai meski terjadi perlambatan pada Kuartal III/2024.

Tauhid menjelaskan, BKPM hanya perlu konsisten terhadap prioritasnya terutama terkait investasi ke sektor yang berkaitan dengan hilirisasi. Meski tidak capai Rp1.650 triliun, namun dia memperkirakan realisasi investasi akan berada di kisaran tersebut pada akhir 2024.

"Masih punya peluang sih. Sedikit slowdown [melambat] tapi mungkin bisa tercapai kalau ini konsistensi kebijakan yang dilakukan oleh BKPM," ujar Tauhid kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Sementara itu, dia menjelaskan setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan investasi pada Kuartal III/2024. Pertama, investasi untuk hilirisasi yang sudah turun.

"Tahun lalu itu kan besar-besaran pada beberapa komoditas [yang dihilirisasi] terutama adalah nikel, tembaga, bauksit, timah, pembangunan smelter ya, sehingga orang lebih dulu masuk. Nah setelah itu, saya kira ini akan ada proses penurunan sedikit untuk yang smelter-smelter ini," jelas Tauhid.

Kedua, perekonomian global masih lesu. Apalagi, sambungnya, jika perekonomian negara-negara mitra perdagangan utama Indonesia belum kunjung membaik maka mereka belum akan mau menanam modal.

Ketiga, sektor-sektor primer dalam negeri seperti pertambangan, pertanian, dan lain-lain yang juga relatif lesu. Menurutnya, faktor permintaan pasar yang menurun juga mempengaruhi terganggunya sektor-sektor primer tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar mengenai posisi Menteri Perdagangan (Mendag) yang bakal diisi oleh internal Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendapat tanggapan positif dari kalangan pelaku usaha.

Salah satu nama yang beredar yakni Sekretaris Jenderal Kemendag Budi Santoso. Pada Senin (14/10/2024), Prabowo diketahui memanggil Budi Santoso ke Kertanegara.

Meski belum diketahui secara pasti posisi apa yang bakal dijabat Budi Santoso dalam kabinet Prabowo, namanya kian santer digadang-gadang sebagai Mendag, menggantikan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, menilai, sosok Budi Santoso cukup paham dengan isu-isu perdagangan, utamanya perdagangan luar negeri.

Apalagi, Budi Santoso sempat dipercaya memangku sejumlah jabatan, seperti Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan Sekjen Kemendag.

“Beliau paham khususnya perdagangan luar negeri atau ekspor,” kata Benny kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Senada, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Apindo Sarman Simanjorang menilai Budi Santoso akan menjadi sosok figur yang profesional dan mumpuni jika dipercaya menjadi Mendag.

“Kalau beliau jadi menteri, berarti ini kan jabatan karir di Kemendag. Artinya, beliau sudah memahami tupoksi dari Kemendag,” ujar Sarman.

Sarman mengharapkan, ke depannya, Kemendag di bawah Budi Santoso dapat semakin baik dalam mengendalikan harga bahan pokok, menjaga suplai dan demand, serta mendorong agar industri dalam negeri dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Sementara itu, Benny mengharapkan agar Kemendag nantinya dapat melakukan tindakan trade remedies dengan cerdas untuk melindungi industri dalam negeri, serta menelaah ulang semua perjanjian dagang dengan negara mitra dan perluas negara mitra dagang.

Dalam catatan Bisnis, Budi Santoso bukanlah merupakan tokoh baru di lingkungan Kemendag. Dia pernah menjabat sejumlah posisi di kementerian tersebut.

Tercatat pada 2022 hingga 2024, Budi menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Dia juga sempat menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei dan Kepala Biro Keuangan Kemendag.

Kemudian, pada 2010, Budi Santoso sempat menjabat sebagai Kasubdit Ekonomi Kreatif pada unit Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional di Kemendag kemudian dipromosikan menjadi Atase Perdagangan India. Selain itu, Budi juga saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Holding BUMN pangan, ID FOOD.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turun tangan memantau hasil investigasi PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait insiden kebakaran di pabrik asam sulfat pada smelter barunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.

Direktur Industri Logam Kemenperin Rizky Aditya Wijaya mengatakan, penyebab pasti insiden tersebut masih dalam tahap investigasi oleh tim satgas internal PTFI.

“Kemenperin akan terus memantau perkembangan hasil investigasi untuk memastikan langkah-langkah yang diambil tepat dan komprehensif,” kata Rizky kepada Bisnis, (16/10/2024).

Sebelumnya, dia menekankan bahwa Freeport Indonesia memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan berada di bawah pengawasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kendati demikian, pihaknya siap memberikan dukungan terkait aspek industri dan keselamatan kerja yang relevan.

Tak hanya itu, Kemenperin berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di seluruh industri, termasuk smelter.

“Kami mendorong setiap perusahaan untuk secara ketat mengimplementasikan SMK3 dalam operasional mereka, sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja,” jelasnya.

Di samping itu, Rizky menuturkan pihaknya melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penerapan standar keselamatan kerja sehingga kejadian-kejadian yang membahayakan dapat diminimalisir.

Dalam hal ini, dia merujuk pada Permenperin No. 25 Tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman dan tata cara pengawasan serta pengendalian (wasdal) industri, termasuk industri pengolahan dan pemurnian logam.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja di lingkungan smelter,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kemenperin mengingatkan perusahaan industri agar mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ESG (environmental, social, governance) dalam operasional.

“Prinsip ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan industri, sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan para pekerja, serta lingkungan sekitar,” pungkasnya.

Kebakaran smelter Freeport terjadi di fasilitas pemisahan gas bersih atau gas cleaning plant pada Senin (14/10/2024) sore. PTFI telah memastikan tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut.

Adapun, fungsi fasilitas tersebut adalah untuk membersihkan gas sulfur dioksida (SO2) yang keluar dari proses pembakaran konsentrat tembaga. Gas SO2 ini dibersihkan untuk dikonversi menjadi asam sulfat yang dapat dimanfaatkan oleh pabrik pupuk, smelter nikel HPAL, dan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan pengelolaan fiskal dengan target ekonomi ambisius dan program-program berbiaya jumbo. Nama-nama yang akan mengawal APBN Prabowo di Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian ekonomi rupanya merupakan wajah-wajah lama.

Dua hari ke belakang, Prabowo memanggil sejumlah pejabat, politisi, akademisi, hingga figur publik ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Sebanyak 49 orang yang dipanggil Prabowo disebut sebagai calon menteri, sementara 59 orang lainnya merupakan calon wakil menteri.

Sejak Senin (14/10/2024), Prabowo memanggil para calon menteri untuk berdiskusi soal pemerintahan mendatang. Beberapa nama calon kabinet Prabowo merupakan pejabat petahana di pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada pula kandidat-kandidat baru yang berasal dari luar pemerintahan.

Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya terdapat 17 wajah lama atau menteri-wakil menteri era Joko Widodo yang turut dipanggil oleh Prabowo, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, hingga Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Prabowo mengaku sebetulnya telah cukup lama memantau para calon menterinya, lalu berdiskusi, hingga menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan.

"Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Sebetulnya, hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo pada Senin (14/10/2024).

Wajah-wajah lama semakin kentara saat Prabowo memanggil sejumlah nama yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Mula-mula, Prabowo memanggil sang menteri keuangan petahana, Sri Mulyani Indrawati.

Pada Senin (14/10/2024) sekitar pukul 19.20 WIB, Sri Mulyani yang mengenakan blouse batik berwarna coklat dan hitam serta bermotif bunga tiba di Kertanegara. Dia tersenyum tanpa berkata-kata, lalu masuk ke kediaman Prabowo.

Setelah beberapa waktu, Sri Mulyani keluar dan menyampaikan bahwa terdapat ajakan dari Prabowo untuk bergabung pada pemerintahan selanjutnya.

"Beliau meminta saya menjadi Menteri Keuangan kembali," ujar Sri Mulyani, Senin (14/10/2024).

Sehari berselang, Selasa (15/10/2024) sore, dua anak buah Sri Mulyani turut menghadap Prabowo, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Keduanya merupakan wakil menteri keuangan (wamenkeu).

Suahasil dan Thomas turut didampingi oleh Anggito Abimanyu. Ketiganya, yang kompak mengenakan batik dan celana hitam, masuk bersamaan ke kediaman Prabowo.

Usai pertemuan itu, Thomas menjelaskan bahwa Prabowo—yang merupakan pamannya—memberikan tugas besar kepada ketiganya untuk membantu Sri Mulyani selaku menkeu. Bahkan Thomas menyebut ketiganya sebagai Trio Wamen.

"Kami bertiga, kami adalah trio wamen, three in one. Tugas itu akan kami kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas pada Selasa (15/10/2024).

Suahasil menjelaskan bahwa Prabowo berpesan agar mereka di Kemenkeu dapat mendorong pembangunan hingga menciptakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya.

Sementara itu, Anggito menegaskan bahwa mereka bertiga bertugas untuk membantu kelancaran kerja menteri keuangan. Anggito pun menyinggung soal penerimaan negara usai pertemuan dengan Prabowo itu.

"Salah satunya optimalisasi penerimaan negara. Jadi, yang penting adalah dalam waktu segera, kita harus punya program strategis dalam meningkatkan penerimaan negara," ujar Anggito, yang digadang-gadang sebagai calon Kepala Badan Penerimaan Negara.

Suahasil tercatat sudah mendampingi Sri Mulyani sebagai wamenkeu sejak awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin atau sejak 2019. Namun, Suahasil sudah bekerja dengan Sri Mulyani sejak lama karena keduanya merupakan jebolan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Thomas tercatat baru menjadi wamenkeu kurang dari dua bulan, tepatnya sejak 18 Juli 2024. Thomas, yang merupakan keponakan Prabowo, mendapatkan tugas untuk mengawal transisi menuju pemerintahan selanjutnya dan penyusunan APBN 2025, alias APBN pertama Prabowo.

Sementara itu, Anggito yang saat ini tidak sedang memegang jabatan di pemerintahan sebenarnya bukan orang baru. Anggito merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu periode 2003—2010 atau era pemerintahan Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelumnya pun dia pernah menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan, yakni periode 1999—2003.

Saat ini Anggito menjabat sebagai Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pekerjaan Rumah Pemerintahan Prabowo

Prabowo Subianto harus langsung mengambil langkah cepat dalam memperkuat perekonomian pada hari-hari pertamanya menjabat karena saat ini terdapat sejumlah sinyal tekanan bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebut saja deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024—yang menjadi catatan terparah sejak 1999, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang masuk zona kontraksi, hingga terbaru indeks keyakinan konsumen (IKK) yang turun. Selain itu, Prabowo juga akan mendapatkan warisan utang luar negeri dari Jokowi, yang pada Agustus 2024 sudah mencapai US$425,1 miliar atau di atas Rp6.600 triliun.

Sejumlah ekonom dan analis menilai bahwa indikator-indikator itu menjadi sinyal adanya tekanan ekonomi Tanah Air, baik karena efek eksternal maupun kondisi domestik. Tekanan itu perlu segera diatasi oleh pemerintahan Prabowo ketika menduduki kursi RI 1.

Terlebih, Prabowo memiliki cita-cita sangat besar, yakni pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% (sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Presiden Joko Widodo, yang mematok target pertumbuhan ekonomi 7%). Prabowo perlu mengambil langkah cepat karena pada tahun pertamanya menjabat, sudah terdapat risiko pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target.

World Bank (Bank Dunia) memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan mencapai 5%. Hal itu tercantum dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2024.

Bank Dunia memang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% (berdasarkan laporan April 2024) menjadi 5%. Namun, angka itu tetap masih di bawah target pertumbuhan ekonomi 2024 pemerintah, yakni 5,2%.

Bank Dunia menilai bahwa Indonesia akan terus tumbuh dengan naiknya konsumsi dalam negeri, pulihnya ekspor barang, dan kembali bergairahnya sektor pariwisata. Namun, prospek positif itu masih dibayangi risiko perlambatan.

"Di antara negara-negara besar [di Asia Timur dan Pasifik], pada tahun 2024 dan 2025 hanya Indonesia yang diperkirakan bertumbuh setara atau di atas tingkat pertumbuhan sebelum pandemi," tertulis dalam keterangan resmi Bank Dunia, dikutip pada Rabu (9/10/2024).

Adapun, Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 akan mencapai 5,1%. Angkanya pun masih di bawah target pemerintah.

Asian Development Bank (ADB) juga menyampaikan pandangan serupa melalui laporan Asian Development Outlook (ADO) September 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 diperkirakan tetap di 5,0%.

Proyeksi 5,0% untuk Indonesia itu sejalan dengan kenaikan prospek ekonomi negara-negara berkembang di Asia Pasifik. ADB menilai bahwa turunnya harga pangan global, juga efek pelonggaran kebijakan moneter bisa membawa inflasi ke tingkat sebelum pandemi Covid-19.

"Kondisi keuangan diperkirakan akan membaik seiring makin redanya inflasi dan dilonggarkannya kebijakan moneter di Amerika Serikat, sehingga mendukung proyeksi positif bagi kawasan ini," ujar Kepala Ekonom ADB Albert Park.

Namun demikian, menurut ADB, risiko dari proyeksi tersebut di antaranya memburuknya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dengan China, semakin merosotnya pasar properti China, ketegangan geopolitik yang memburuk, serta efek perubahan iklim dan cuaca buruk terhadap harga komoditas serta ketahanan pangan dan energi.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memberikan pandangan terkait kinerja industri sepatu, khususnya yang berorientasi ekspor selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan selama 10 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi, ekspor alas kaki lndonesia meningkat pesat mencapai 64,5%.

"Meskipun seharusnya selama satu dekade pertumbuhan ekspor alas kaki bisa mencapai dua kali lipat", ujar Eddy, dikutip Rabu (16/10/2024).

Capaian pertumbuhan ekspor 10 tahun terakhir ditopang kinerja pada 2022 yang mencapai US$7,7 miliar atau tumbuh 88% dibandingkan kinerja ekspor pada 2014 sebesar US$4,1 miliar.

Dia meyakini, ekspor Indonesia dapat tumbuh 2 kali lipat apabila pada pertengahan tahun 2022tidak terjadi penurunan global permintaan akibat adanya perang diEropa antara Rusia denganUkraina.

Pertumbuhan ekspor mulai menyusut hingga akhir tahun 2023 lalu, tahun ini pun pihaknya menilaiekspor alas kaki mulai stabil dan diproyeksikan tumbuh positif meskipun masih kecil.

"Estimasi kami pada tahun 2024 ekspor akan mencapai US$6,7 miliar atau tumbuh5% dibandingkan tahun 2023," jelasnya.

Di samping itu, Eddy menilai kinerja ekspor alas kaki dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tak lepas dari sejumlah kebijakan Jokowi yang dinilai berani, meskipun masih terdapat tantangan.

Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan Pembangunan infrastruktur secara massif khususnya jalur tol trans jawa menjadigame changerawal yang mampu menahan laju relokasi industri padat karya keluar dari Indonesia.

Menurut dia, PP 78 Tahun 2015 setidaknya berhasil memberikan jaminan keterukuran kenaikan upah minimum karena telah ditetapkan dalam sebuah formula perhitungan.

Tak hanya itu, pembangunan tol trans jawa telah mampu memangkas waktu tempuh antar daerah di Jawa. Hal ini membuka peluang pilihan daerahbaru di Jawa Barat dan Jawa Tengah bahkan hingga ke Jawa Timur sebagai tujuan investasiuntuk industri padat karya.

Lebih lanjut, saat pandemi Covid-19, pemerintah tetap dan masih membuka peluang untuk dapatmelakukan produksi dengan implementasi protokol kesehatan ketat.

Sejumlah Kementerian kemudian menerbitkan sejumlah regulasi pendukungnya, seperti Kementerian Perindustrian yang menerbitkan izin operasionaI dan mobilitas kegiatan industri (IOMKl).

"Sehingga industri orientasi ekspor tetap dapat menjaga komitemen terhadap kebutuhan demand dunia. Bahkan kemudian dapat merebut order dari negara-negara produsen alaskaki yang melakukan lockdown ketat," tuturnya.

Dia juga menyoroti penetapan Undang-undang Cipta Kerja yang salah satunya melakukan deregulasi perundangan bidang ketenagakerjaan.

Pengaturan pada bidang ketenagakerjaan dinilai mampu memberikan daya tarik yang kuat bagi industri alas kaki untuk berinvestasi di lndonesia.

Di sisi lain, meskipun industri alas kaki saat ini sedang berada dalam proses pertumbuhan, namun sejumlah kendala masih menjadi tantangan bagikemajuan investasi industry alas kaki lndonesia.

"Access to market ke pasar utama di Uni Eropa, ekspor Indonesia masih terbebani bea masuk yang tidak kompetitif," jelasnya.

Sebab, negara pesaing lndonesia yaitu Vietnam telah memiliki Free Trade Agreement dengan Uni Eropa, sehingga ekspor mereka bisa mendapatkan bebas tarif bea masuk.Tantangan bahan baku yang kompetitif masih menjadi penghambat dalam peningkatan ekspor alas kaki lndonesia.

Namun, dukungan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor dalam bentuk Kawasan berikat telah mampu untuk memudahkan aksesibilitas terhadap impor bahan baku yang kompetitif untuk industri.

"Sayangnya tidak semua industri dapat mengakses fasilitas Kawasan berikat sehingga industri dalam negeri, khususnya yang merupakan Perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sulit bersaing untuk pasar ekspor dan domestik," tuturnya.

Selain itu permasalahan klasik birokratisasi perizinan usaha juga masih akan menjadihambatan investasi masuk. Kepastian dalam mendapatkan layanan perizinan mulai darikepastian dapat izin, kepastian waktu, kepastian jumlah untuk izin yang berbentuk kuota danbesarnya biaya mendapatkan izin masih menjadi kenadala.

"Misalnya hingga saat ini untukmendapatkan izin lingkungan masih perlu waktu lama bahkan bisa mencapai hingga duatahun dan dengan biaya yang sangat mahal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap bahwa ekspor kelapa Indonesia masih kalah dengan Filipina. Padahal, Indonesia memiliki lahan lokasi yang lebih luas dibandingkan Negeri Lumbung Padi.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa kelapa memiliki potensi yang besar. Dia pun menyebut Indonesia merupakan negara produsen kelapa.

“Dulu [Indonesia] pernah menjadi produsen pertama terbesar di dunia untuk kelapa. Tetapi kemudian sekarang kita menjadi kedua terbesar, kalah dari Filipina. Padahal, lokasi Indonesia lebih luas daripada Filipina,” kata Amalia dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Urgensi Industrialisasi Untuk Mencapai Pertumbuhan 8%’ di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Bukan hanya itu, Amalia juga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang berada di garis khatulistiwa. Kondisi ini berbeda dengan Filipina.

Berkaca dari sana, dia menilai bahwa semestinya Indonesia lebih potensial dalam mengelola dan mendorong kelapa dibandingkan negara lain.

“Kelapa ini harus kita dorong, karena 98% kenapa produktivitasnya rendah, karena masih dikelola secara konvensional dan 98% kelapa ini dikelola oleh perkebunan rakyat atau smallholder. Belum ada perkebunan kelapa yang dikelola secara masif,” ungkapnya.

Terlebih, Amalia menyampaikan bahwa permintaan untuk kelapa sangatlah tinggi dan merupakan ekspor buah-buahan nomor satu. Namun sayangnya, ekspor kelapa yang dilakukan Indonesia hanyalah butiran kelapa, bukan produk nilai tambah yang dikelola.

Pasalnya, Amalia menjelaskan bahwa olahan kelapa juga sangat bermanfaat bagi kesehatan untuk dijadikan lemak trigliserida rantai menengah atau medium chain triglyceride (MCT). Faktanya, ungkap dia, keberadaan MCT ini memiliki harga yang sangat mahal di Eropa.

Sebagai gambaran, MCT menghasilkan energi dua kali lebih besar dibandingkan jumlah energi yang dihasilkan glukosa, sehingga MCT cocok digunakan sebagai formula penurun lemak dan pengurai kalori. Demikian yang dikutip dari Dehealth Supplies, Rabu (16/10/2024).

Berdasarkan pengamatannya, salah satu pabrik di Jerman mengalami kesulitan untuk mencari bahan baku penghasil MCT dna menggantinya dengan sawit. Padahal, sambung dia, kelapa lebih potensial untuk menghasilkan MCT dengan harga yang luar biasa.

“Kenapa enggak kita menghasilkan MCT di sini? Kenapa kita harus ekspor butiran kelapa? Kenapa kita hanya mengekspor nata de coco saja, daripada ekspor butiran kelapa? Nah ini PR-PR kita, itulah salah satu hilirisasi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat tren investasi eksplorasi migas terus meningkat sejak 2021.
Berdasarkan catatan SKK Migas, investasi eksplorasi mencapai US$600 juta setara Rp9,42 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS). Angka itu lalu naik 50% menjadi US$900 juta atau setara setara Rp14,13 triliun pada 2023.
Berdasarkan realisasi sebut, SKK Migas optimistis investasi eksplorasi dapat meningkat 100% menjadi US$1,8 miliar atau sekitar Rp28,26 triliun pada 2024.
"Hasilnya adalah sepanjang 2 tahun terakhir, Indonesia mendapatkan banyak temuan migas, termasuk dua giant discovery Geng North dan Layaran-1 di tahun 2023," ungkap SKK Migas melalui keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).
Oleh karena itu, SKK Migas juga optimistis terkait potensi-potensi penemuan migas di masa yang akan datang.
Tenaga Ahli Komisi Pengawas Menteri ESDM Shinta Damayanti menyampaikan keberhasilan eksplorasi saat ini adalah hasil kerja 6 tahun yang lalu. Tepatnya dimulai pada 2018 dengan kegiatan G&G days.
Kemudian berlanjut pada 2019 hingga 2021 dengan kegiatan data vintage, data quality, basin modelling, hingga updating prospective area. Shinta menambahkan bahwa pada 2022 muncul new exploration portofolio dan new exploration drilling campaign hingga kemudian pada 2023 ditemukan big fish dan giant discoveries.
Dia juga menyebut short term milestone seperti data regulation revision, optimization café GGR, hingga play based working group.
"Kemudian mid term milestone seperti new acquisition in big fish potential area seperti FTG 250 ribu km2, mega survey 2D sepanjang 32.000 km, 11 studi di 20 basin dan lainnya," kata Shinta.
Selanjutnya, long term milestone dengan big fish discoveries dengan temuan diatas 100 MMBOE seperti Timpan, Manpatu, Hidayah dan lainnya, Giant Discovery temuan diatas 500 MMBOE seperti Geng North dan Layaran-1.
Untuk 2024, kata Shinta, pemboran dengan target besar ada di Tangkulo-1, Astrea-1, Neb Base-3, Layaran-2, West Beluga-1, GQY-1, Ambar-4, Tedong-1, hingga NK-1.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai jutaan impor beras yang dilakukan pemerintah lantaran Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak mampu menyerap gabah atau beras dalam negeri secara optimal.

Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 3,23 juta ton untuk periode Januari—September 2024, dengan nilainya yang mencapai US$2,01 miliar. Adapun, mayoritas impor beras itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menyebut bahwa lebih dari 75% cadangan beras pemerintah (CBP) dipenuhi dari impor.

Eliza mengatakan bahwa langkah pemerintah yang mengimpor jutaan beras ini sebagian besar untuk pembagian beras 10 kilogram untuk bantuan sosial (bansos). Adapun, sebagian lagi untuk stabilisasi harga dengan menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

“Apalagi peemerintah mencanangkan pemberian beras hingga Desember 2024. Tentu ini akan semakin meningkatkan impor,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Menurut Eliza, kurang optimalnya Bulog menyerap gabah atau beras petani ini salah satunya karena jenis beras yang diterima Bulog. Di sisi lain, para petani kurang menerapkan teknologi, di mana masih mengeringkan gabah dengan mengandalkan cahaya matahari. Imbasnya, kualitas gabah menjadi kurang baik.

Begitu pula dengan harga pokok penjualan (HPP) yang dinilai kurang adaptif terhadap perubahan biaya masukan pertanian dan tingkat inflasi. “Akibatnya petani lebih berminat menjual ke bandar yang hrganya bisa lebih tinggi,” ujarnya.

Di samping itu, Eliza mengungkap bahwa para petani juga memiliki keterbatasan modal. Imbasnya, para petani melakukan penjualan dengan sistem ijon.

“Ketika panen, padinya sudah diangkut bandar dengan harga di bawah rata-rata pasar karena sudah dibayar diawal ke petani. Jadi tidak bisa menjual ke Bulog,” terangnya.

Sementara itu, lanjut dia, petani yang tidak menggunakan sistem ijon kerap bingung menjual hasil produksinya ke Bulog, lantaran minimnya informasi dan harus mengeluarkan biaya transportasi. Kondisi ini berbeda jika petani menjual produksi beras ke bandar.

“Kalau menjual ke bandar, bandarnya jemput bola. Petani tidak pusing lagi mengirimkan barangnya dan tidak mengeluarkan biaya ongkos ke Bulog. Gudang Bulog ini kan tidak di setiap desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Eliza memandang bahwa besaran impor beras ini sejatinya sangat tergantung dari ketangkasan dan keberhasilan pemerintah dalam memitigasi dampak dari el nino atau la nina.

Jika berkaca dari 2023, Eliza mengatakan bahwa produksi padi Indonesia turun 440.000 ton karena fenomena el nino. Sedangkan angka impornya mencapai 3,2 juta ton.

“Itu karena berasnya bukan cuma untuk stabilisasi harga lewat operasi pasar, tetapi juga pembagian bansos kepada masyarakat miskin,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hilirisasi mineral yang digenjot pemerintah untuk menciptakan nilai tambah dalam negeri masih menyisakan sejumlah persoalan. Pemerintah masih memiliki sederet pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan, mulai dari penciptaan industri lanjutan hingga penguatan aspek keselamatan kerja.

Gegap gempita investasi hilirisasi dinilai belum cukup untuk melesatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah yang optimal lantaran kegiatan penghiliran yang dilakukan masih pada tahap awal. Penghiliran mineral baru sebatas mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi.