Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memamerkan bahwa Indonesia menguasai 45% cadangan nikel dunia.Karena hal tersebut, dia menilai banyak pihak global yang ingin RI untuk melonggarkan aturan pelarangan ekspor bijih nikel.

Bahlil menuturkan bahwa Badan Geologi Amerika Serikat mencatat Indonesia memiliki 25% cadangan nikel dunia pada 2023. Namun, pada 2024 cadangan nikel RI meningkat.

"Empat bulan lalu data Geologi Amerika itu mengatakan bahwa kita cadangan nikel dunia itu 40% hingga 45%," kata Bahlil dalam acara Repnas National Conference, di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dengan cadangan nikel sebesar itu, Bahlil optimistis RI bisa menguasai pasar mobil listrik (electric vehicle/EV) dunia. Pasalnya, nikel merupakan sumber daya mineral yang sangat penting untuk ekosistem EV.

Dia memerinci komponen mobil listrik 40% adalah baterai. Adapun, komponen baterai terdiri atas mangan, kobalt, litium, dan nikel.

"Dari empat [mineral] itu 80% nikel. Nah, kita punya, di Indonesia punya tiga cadangan, nikel, mangan, kobalt," ucap Bahlil.

Oleh karena itu, dia percaya diri industri EV dunia bakal ketergantungan dengan Indonesia lantaran cadangan nikel yang besar. Apalagi, saat ini dunia tengah melakukan transisi energi dari fosil ke energi hijau.Oleh karena itu, mendorong industri kendaraan listrik menjadi keharusan.

"Di dunia ini, orang yang akan memakai mobil listrik, pasti tergantung pada bahan baku, nikel, kobalt, mangan Republik Indonesia," ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan coba mengoptimalisasi lifting minyak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti era Orde Baru.

Bahlil menceritakan, pada 1996—1997 atau pada penghujung era Orde Baru, lifting minyak Indonesia bisa mencapai 1,6 juta barrel per hari. Akibatnya, saat itu lifting minyak berkontribusi hingga 40%—50% ke pendapatan negara.

Kendati demikian, pasca reformasi jumlah tersebut terus turun. Oleh sebab itu, Bahlil menyatakan pihaknya akan coba kembali mengoptimalisasi lifting minyak agar kembali bisa memberi kontribusi maksimal kepada penerimaan negara hingga pertumbuhan ekonomi.

"Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mengoptimalkan sumur-sumur kita, baik yang ada maupun yang ideal, untuk bisa meningkatkan lifting kita," jelasnya di acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Di samping itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengakui masih banyak hambatan birokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, Bahlil menyatakan pemerintah ke depan akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses eksplorasi.

Dia mencontohkan, jika selama ini memerlukan 320 izin untuk melakukan eksplorasi maka akan dipangkas menjadi 140 izin. Dengan begitu, dia meyakini investor juga akan masuk ke Indonesia.

"Kalau tidak ada tawaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain dan negara kita, bagaimana investor bisa masuk? Jadi, cara-cara lama kita harus lupakan," katanya.

Lebih lanjut, dia mengklaim pemerintahan Prabowo nantinya akan mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik. Selanjutnya, ke depan impor gas juga akan ditahan dengan kembangkan infrastruktur seperti pembangunan pipa-pipa gas di daerah strategis.

"Kalau ini mampu kita eksekusi, minimal pertumbuhan ekonomi kita tambah 2%. Strateginya pun kita sudah buat," ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom meramalkan neraca perdagangan Indonesia akan kembali mencatatkan surplus pada September 2024 senilai US$3,14 miliar. Capaian tersebut akan berasal dari kinerja ekspor yang naik 10,75% (year on year/YoY) dan impor yang tumbuh 14,42% (YoY).

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual mengungkapkan secara tahunan, harga-harga komoditas utama seperti batu bara dan minyak bumi melambat. Sementara komoditas lainnya, yakni minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) harganya mengalami akselerasi tipis.

Pada bulan lalu juga, David melihat penguatan rupiah berdampak pada pelaku impor yang memanfaatkan peluang tersebut dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya.

"Impor naik lumayan untuk kebutuhan bahan baku karena importir memanfaatkan nilai tukar rupiah yang murah," ujarnya kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Meski demikian, David melihat ekspor impor secara bulanan masih mengalami kontraksi dari bulan sebelumnya (month to month/MtM).

Ekspor diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 2,49% (MtM), sementara impor lebih dalam yang sebesar 3,98%.

Membandingkan dengan capaian surplus pada bulan sebelumnya yang US$2,89 miliar, perkiraan surplus September 2024 tercatat lebih besar.

Selain efek rupiah, ekonom turut meyakini bertambah gemuknya surplus ini akibat kinerja manufaktur yang juga membaik. Tercermin dari Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang naik tipis pada September 2024 ke level 49,2, dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 48,9.

Ekonom Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang melihat kinerja ekspor impor akan tetap kuat dan surplus akan terjaga di angka US$2,8 miliar.

Di mana ekspor diproyeksi tumbuh 8,2% (YoY) dari bulan sebelumnya 7,1%, sementara impor tumbuh lebih tinggi dari 9,5% hingga 12,5%.

"Di sisi impor sejalan aktifitas domestik rebound, tercermin dari rilis PMI Manufaktur yang rebound, serta persiapan produsen menyongsong akhir tahun," tuturnya.

Senada dengan David, Hosianna turut berpandangan kinerja dari komoditas CPO yang kuat akan menjadi penopang ekspor yang tinggi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus per Agustus 2024 sekaligus mencatatkan surplus 52 bulan beruntun.

Tercatat hasil keuntungan perdagangan barang dan jasa atau trade balance Indonesia dengan negara lain membukukan surplus senilai US$2,9 miliar pada Agustus 2024, sejalan dengan meningkatnya ekspor dan impor melambat.

Sementara itu, BPS akan menyampaikan kinerja ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia September 2024 pada besok, Selasa (15/10/2024) pukul 11.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa Jalan Tol Solo- Yogyakarta - YIA Kulon Progo seksi Klaten - Purwomartani sepanjang 20,08 kilometer bakal rampung pada 2025.

Untuk diketahui, Jalan Tol Solo - Yogyakarta - YIA Kulon Progo tahap I terdiri dari Paket 1.1A SS Kartasura - SS Klaten (22,3 km) dan Paket 1.2A SS Klaten - SS Purwomartani (20,08 km).

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menyatakan bahwa jalan tol seksi Klaten-Purwomartani ini akan melengkapi seksi Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 kilometer yang telah beroperasi. Pembangunan jalan tol paket I ini ditargetkan tersambung penuh pada 2025.

"Paket 1.2A dengan progres konstruksi saat ini mencapai 59,35% ditargetkan selesai konstrukinya pada tahun 2025 mendatang," jelas Manajemen BPJT, Senin (14/10/2024).

Untuk diketahui, Jalan Tol Solo - Yogyakarta - YIA Kulon Progo memiliki 3 tahap penyelesaian konstruksi yakni, Tahap 1 terdiri dari Paket 1.1A SS Kartasura - SS Klaten (22,3 km) yang saat ini sudah beroperasi dan Paket 1.2A SS Klaten - SS Purwomartani (20,08 km).

Kemudian, Paket 2.1A SS Purwomartani - On/Off Maguwoharjo (3,62 km) dengan progres konstruksi saat ini mencapai 0,52% serta Paket 2.1B On/Off Trihanggo - Junction Sleman (3,25 km) dengan progres konstruksi saat ini mencapai 34,19% ditargetkan selesai konstrukinya setelah tahun 2024.

Selanjutnya, tahap 2 terdiri dari Paket 3.1 Junction Sleman - SS Gamping (7,25 km), Paket 3.2 SS Gamping - SS Sentolo (9,85 km), Paket 3.3 SS Sentolo - SS Wates (7,99 km), Paket 3.4 SS Wates - SS Kulonprogo (10,33 km), dan Paket 3.5 SS Kulonprogo - On/Off Purworejo (3,13 km).

Tahap 3 terdiri dari Paket 2.1 On/Off Maguwoharjo - On/Off Monjali (5,8 km), Paket 2.2 On/Off Monjali - On/Off Trihanggo (2,95 km).

"Untuk Tahap 2 dan 3 saat ini belum dimulai [konstruksinya]," jelas BPJT.

Nantinya, ruas tol ini akan terkoneksi dengan jaringan Jalan Tol Trans Jawa dan akan menghubungkan tiga bandara sekaligus di Solo, Semarang, dan Yogyakarta.

Selain itu, kehadiran Jalan Tol Solo - Yogyakarta - YIA Kulon Progo disebut bakal mengurangi beban kepadatan lalu lintas kendaraan di jalan nasional Yogyakarta - Solo. Khususnya, menjadi konektivitas pendukung menuju destinasi pariwisata Candi Prambanan dan sekitarnya.

Bisnis.com, PURWAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan 16 aturan baru penerapan SNI wajib berbagai produk industri beberapa di antaranya yaitu kompor gas, kawat baja beton pratekan, katup tabung LPG, hingga kompor gas.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan aturan tersebut mengatur proses penilaian kesesuaian yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

“Saat ini, kita telah memiliki lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri, yang mencakup berbagai sektor industri dan jenis produk,” kata Agus secara daring, Senin (24/10/2024).

Dari total penerapan SNI, sebanyak 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Dia menerangkan, tujuannya tak lain untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar domestik dan global.

“Hal ini merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri akan memenuhi standar yang ditetapkan,” jelasnya.

Adapun, 16 aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang juga mengatur proses sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI dilakukan melalui SIINas, sehingga akan efesien, transparan, dan mendorong pemenuhan regulasi.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

LPK-LPK ini berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.

Di sisi lain, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menyampaikan, ke-16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik,sprayergendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

“Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan,” jelas Andi.

Sementara itu, terdapat 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan denganstakeholderyang mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022.

Sebagai informasi, lewat beleid SNI wajib baru tersebut terdapat kebijakan tambahan yakni kewajiban bagi produsen di luar negeri untuk memiliki Perwakilan Resmi di Indonesia, yang akan bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen di luar negeri.

Tak hanya itu, produk yang diimpor juga harus masuk terlebih dahulu ke gudang perwakilan resmi yang berlokasi sama dengan lokasi perwakilan resmi. Pengaturan ini bertujuan agar dapat memudahkan proses pengawasan sebelum produk beredar di Indonesia.

“Hal ini dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan standardisasi industri oleh seluruhstakeholder. Pengaturan baru yang lain adalah pada proses sertifikasi standardisasi produk industri yang dilaksanakan dalam dua tahap,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sudah mengamanatkan agar PPN naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

Oleh sebab itu, sambung Anggawira, pembatalan kenaikan PPN hanya bisa melalui revisi UU HPP. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengakui, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak sudah menyatakan kenaikan PPN menjadi 12% tetap akan berlaku pada tahun depan sesuai amanat UU HPP.

Menurutnya, pernyataan DJP tersebut wajar karena pemerintah harus menjalankan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," jelasnya.

Lebih lanjut, Anggawira menyatakan dari sisi pengusaha melihat kenaikan PPN menjadi 12% bukanlah maslaah apabila diikuti dengan insentif dari pemerintah untuk dunia bisnis. Pengusaha, klaimnya, akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan mengikuti amanat UU HPP ihwal penyesuaian tarif PPN. Artinya, tarif PPN akan naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025," kata Dwi kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

BIsnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim Indonesia menghabiskan devisa Rp500 triliun per tahun untuk impor minyak dan gas (migas).

Menurutnya, hal itu terjadi tak lepas lantaran RI saat ini masih ketergantungan impor, khususnya minyak. Bahlil menyebut larinya devisa itu turut membuat nilai tukar rupiah bergejolak.

"Setiap tahun, kita itu menghabiskan devisa kita sekitar Rp500 triliun. Makanya nilai tukar dolar kita agak sedikit maju-mundur-maju-mundur," jelas Bahlil dalam acara Repnas National Conference, di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Berdasarkan data yang dia kantongi, kebutuhan minyak RI mencapai 1,6 juta barel per hari (bopd). Sedangkan, produksi minyak Indonesia pada 2023 saja tercatat mencapai 606.000 bopd. Dengan kata lain, Indonesia harus mengimpor minyak untuk menutupi selisih antara kebutuhan dan produksi tersebut.

Kendati, pemerintah tak bergeming. Bahlil menuturkan pihaknya terus mengupayakan peningkatan produksi minyak. Salah satunya, dengan mengaktifkan sumur-sumur yang berstatus tidak beroperasi alias idle.

Bahlil memaparkan saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

Adapun mayoritas sumur idle yang berpotensi aktif lagi itu, menurut Bahlil dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Memang, pemerintah memprioritaskan pengelolaan sumur kepada perusahaan pelat merah.

Namun, Bahlil mengingatkan jika BUMN tak mampu memanfaatkannya, sumur tersebut bisa dilelang ulang ke swasta. Bahkan, Bahlil mengaku sudah meminta SKK Migas untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Kalau tidak jalan, kita minta segera dikerjasamakan dengan pengusaha swasta. Baik dalam negeri, maupun luar negeri," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – PPN atau Pajak Pertambahan Nilai menjadi suatu tarif yang wajib masyarakat, sebagai konsumen, bayar saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Membandingkan dengan negara-negara di Asean, Indonesia termasuk negara dengan tarif tertinggi.

Saat ini, tarif PPN di Indonesia sebesar 11%. Mengacu pedoman Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah memiliki mandat untuk mengerek PPN sebesar 1% menuju level 12%.

Mengutip data dari PricewaterhouseCoopers (PwC) per 2024, tarif PPN di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara di Asean. Tertinggi, yakni di Filipina dengan tarif sebesar 12%.

Sementara negara tetangga Singapura menerapkan pajak barang dan jasa (Goods and Services Tax/GST), serupa PPN, sebesar 9%. Lebih rendah lagi, Thailand justru menurunkan tarif PPN dari 10% menjadi 7%.

Sementara di Myanmar, negara dengan ibu kota Bernama Naypridaw tersebut tidak menerapkan PPN. Pajak tidak langsung di Myanmar adalah pajak komersial, dengan tarif umum 5%.

Melilhat PPN di Timor Leste, hanya diterapkan pada barang-barang impor dengan tarif 2,5%. Sementara untuk jasa, tarif PPN yang dikenakan sebesar 5% untuk setiap penghasilan bruto lebih dari US$500 yang diterima oleh wajib pajak untuk penyediaan jasa hotel, restoran dan bar, atau jasa telekomunikasi.

Berbeda di Brunei Darussalam, melansir dari laman resmi Asean, negara ini memiliki jumlah pajak yang paling sedikit di Asia di mana tidak ada pajak penghasilan pribadi, pajak ekspor, gaji, atau pajak manufaktur. Mengingat, Brunei dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi makro paling stabil di dunia.

Brunei mampu menerapkan sistem ini karena aset hidrokarbonnya, yang merupakan tulang punggung ekonomi Brunei dan menyumbang 60% dari PDB. Selain itu, dengan populasi hanya 444.000 orang, industri hidrokarbon negara ini memberikan kualitas hidup yang nyaman bagi penduduk lokal.

Di dalam negeri, bila pemerintah menerapkan kebijakan sesuai dengan mandat UU HPP, artinya tarif PPN di Indonesia akan setara dengan Filipina.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti menyampaikan bahwa pemerintah masih berpegang pada UU HPP terkait penerapan tarif PPN 12%.

“Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkali-kali mengungkapkan bahwa naik atau tidaknya tarif tersebut akan bergantung pada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Daftar Tarif PPN di Asean

Sumber:PricewaterhouseCoopers (PwC)

Bisnis.com, PURWAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meresmikan Pusat Manufaktur Indonesia atau Indonesia Manufacturing Center (IMC) yang ditujukan untuk memandirikan industri permesinan dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, IMC juga menjadi upaya meningkatkan daya saing dan menghasilkan produk mesin industri yang sebagian besar masih diimpor, sekaligus mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

"IMC dapat menjadi katalisator programMachine Making Machine [3M] melalui kolaborasi penta-helix antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat atau komunitas," kata Agus saat peresmian Gedung IMC di Purwakarta, Senin (14/10/2024).

IMC juga akan menjadi pusat pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri yang dilengkapi sarana prasarana, kelembagaan, SDM, mesin dan peralatan, serta sisteminformation and communication technology(ICT) industri manufaktur.

Agus menyadari pembangunan industri nasional saat ini tengah menghadapi hambatan dan tantangan yang cukup berat.Dengan adanya IMC, industri nasional diharapkan dapat mengoptimalisasi kemampuan industri komponen dalam negeri.

Adapun, pembangunan IMC ini dilakukan secaramulti yearsdari tahun 2022 sampai 2024. Tahapan pembangunan IMC dimulai dengangroundbreakingpada 5 Desember 2022, kemudiantopping offpada 18 September 2023, dan dinyatakan selesai 100% pada 16 Agustus 2024.

Pada tahap pertama IMC ini dibangun di atas lahan seluas 23.190 meter persegi. Bangunan IMC terdiri atas gedung utama dengan enam lantai,workshop/teaching factorydi tiga lantai yang dilengkapi dengandormitory14 kamar dengan kapasitas 42 orang, masjid, ruang utilitas, ruang limbah dan TPS.

Capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 70,41% dengan banyak menggunakan material dan tenaga kerja lokal. Bangunan IMC juga didesain ramah lingkungan yang mana Gedung utama IMC telah mendapatkan sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) Utama.

Kemenperin juga merencanakan pembangunan IMC tahap kedua yang mana akan dibangun enampilot plantmanufaktur dalam rangka pengembangan IMC serta optimalisasi pemanfaatan aset tanah Kemenperin yang berlokasi di sebelah gedung IMC dengan luassekitar 9 hektare.

Di samping itu, Kepala Badan Standardisasi Kebijakan Jasa Industri Andi Rizaldi mengatakan, proporsi impor barang modal industri masih 70%, sedangkan impor bahan baku/penolong mencapai 20%, dan 10% barang konsumsi.

"Kita ingin lambat tahun menggeser itu. Jadi ke depan nanti target kita proporsi impor yang 70% untuk barang modal itu kita kurangi," tuturnya.

Sebagai informasi, impor barang modal mengalami kenaikan baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (year-on-year/yoy) yang masing-masing tumbuh 21,21% dan 2,04%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan secara kumulatif, impor barang modal mengalami penurunan tipis sebesar 0,01% menjadi US$22,45 miliar dari periode yang sama tahun lalu.

Komoditas yang menyumbang kenaikan impor tersebut berasal dari mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (HS 84), mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85), dan kendaraan dan bagiannya (87).

Misalnya, komoditas HS full digit 84295200 (mechanical shovels, escavator, machinery with a 360o revolving superstructure) yang menjadi pendorong impor dengan nilai US$104,9 juta.

Barang lainnya yang mengalami kenaikan impor cukup tinggi pada Juli 2024, yakni berasal dari HS full digit 84792010 (machines for the extraction/preparation of animal/fixed vegetable fats or oils, electrically operated) senilai US$30,8 juta menjadi US$47,8 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap sejumlah komoditas pangan mengalami gejolak harga dan menyumbang kenaikan pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan kedua Oktober 2024.

Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Putranto mengatakan bahwa komoditas penyumbang utama IPH terjadi pada setiap wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, hingga di luar Pulau Jawa dan Sumatera.

“Kalau kita lihat kenaikan IPH di 10 kabupaten/kota tertinggi minggu kedua Oktober ini cukup bervariasi wilayahnya, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga terjadi di Sulawesi, Jawa, dan Indonesia bagian Timur,” kata Windhiarso dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah secara virtual, Senin (14/10/2024).

Sebaran wilayah dengan kenaikan IPH tertinggi di antaranya terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Barat, Jawa Barat, Papua Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jika dirinci berdasarkan kabupaten/kota, BPS mengungkap ada 10 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH tertinggi terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow, kabupaten Luwu, kabupaten Biak Numfor, dan kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengekor, kota Sawahlunto, kabupaten Indramayu, kabupaten Manokwari Selatan, kabupaten Purworejo, kabupaten Klaten, dan kabupaten Sumba Barat Daya.

Untuk Pulau Sumatera misalnya, Windhiarso menyampaikan bahwa komoditas andil penyumbang kenaikan IPH terjadi pada daging ayam ras, bawang merah, minyak goreng, gula pasir, dan cabai rawit.

“Untuk bawang merah perlu hati-hati masih di bawah HAP [Harga Acuan Pemerintah]. Artinya, meskipun terjadi kenaikan tentu upaya untuk menjaga pendapatan dari sisi petani juga harus dijaga,” terangnya.

Bergeser ke Pulau Jawa, Windhiarso mengatakan bahwa penyumbang kenaikan harga antara lain daging sapi, beras, cabai rawit, minyak goreng, dan telur ayam ras di beberapa kota.

“Tentu perlu diperhatikan tidak hanya menjaga stabilitasi, tetapi juga tentu dari sisi produksi atau dan produsen,” imbuhnya.

Kemudian untuk wilayah di luar Pulau Jawa, BPS mencatat komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya cabai rawit, daging ayam ras, minyak goreng, dan telur ayam ras.

Lebih lanjut, BPS menyebut bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga pada beberapa komoditas sedikit mengalami penambahan pada pekan kedua Oktober 2024. Misalnya, bawang merah dari 247 kabupaten/kota yang naik dibandingkan pekan pertama Oktober, kini menjadi 259 kabupaten/kota.

Komoditas pangan minyak goreng juga naik dari 136 kabupaten/kota pada pekan pertama Oktober menjadi 154 kabupaten/kota pada pekan kedua. Menyusul, telur ayam ras yang naik dari 131 kabupaten/kota di pekan pertama Oktober kini menjadi 140 kabupaten/kota.

Sementara itu, cabai rawit tetap pada 129 kabupaten/kota. Sedangkan cabai merah turun dari 36 kabupaten/kota menjadi 33 kabupaten/kota.

Berikutnya, bawang putih naik dari 101 kabupaten/kota menjadi 123 kabupaten/kota. Begitu pula dengan daging ayam ras naik dari 90 kabupaten/kota menjadi 122 kabupaten/kota.

BPS juga mencatat komoditas gula pasir naik dari 70 kabupaten/kota menjadi 74 kabupaten/kota. Serta, Beras naik dari 55 kabupaten/kota menjadi 59 kabupaten/kota pada pekan kedua Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan menambah empat perusahaan industri baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Adapun, empat perusahaan itu adalah PT Indonesia Nippon Steel Pipe, PT Rumah Keramik Indonesia, PT KCC Glass Indonesia, dan Rainbow Tubulars Manufactures.

Khusus PT KCC Glass Indonesia, Bahlil mengatakan bahwa memberikan HGBT merupakan komitmen awal pemerintah. Sebab, perusahaan tersebut telah berinvestasi dengan mambangun pabrik kaca di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah tahun ini. Proyek yang menelan investasi sekitar Rp12 triliun ini diproyeksikan akan menjadi perusahaan kaca terbesar se-Asia Tenggara.

"Memang sejak awal sudah dilakukan negosiasi sejak mereka [PT KCC Glass Indonesia] masuk dan komitmen pemerintah untuk memberikan HGBT, untuk gas," jelas Bahlil di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Tambahan industri penerima HGBT tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Dalam beleid itu pemerintah juga mencabut status status sembilan perusahaan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu. Artinya, industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu.

Bahlil pun berpendapat sembilan perusahaan yang dicabut itu dinilai sudah mapan. Menurutnya, mapan itu dalam artian perusahaan sudah memiliki feasibility study (FS) mantap.

Perusahaan tersebut juga dinilai sudah menciptakan nilai tambah dan memiliki daya ungkit ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan hak atas HGBT kepada perusahaan yang perekonomiannya belum profit.

"Boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," ucap Bahlil.

Berikut daftar empat perusahaan baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT):

1. PT Indonesia Nippon Steel Pipe

PT Indonesia Nippon Steel Pipe mendapat pasokan gas bumi dari wilayah Jawa bagian barat (JBB) dan Lampung melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk alias PGN.

Sumber pasokan gas perusahaan berasal dari Medco E&P Grissik Ltd - Wilayah Kerja (WK) Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah JBB dan Lampung.

Adapun, harga gas bumi yang diterima perusahaan senilai US$5,44 per millions of British thermal units (MMBtu). Sementara harga penyesuaiannya senilai US$4,5 per MMBTU.

Selanjutnya, biaya transportasi US$2 per MMBTU termasuk PPN. Lalu, harga gas bumi tertentu di plant gate US$8,04 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,210 billion British thermal unit per day (BBtud).

2. PT Rumah Keramik Indonesia

PT Rumah Keramik Indonesia mendapat pasokan gas bumi di wilayah Jawa Tengah melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi yang diterima PT Rumah Keramik Indonesia senilai US$6,7 per MMBtu, sementara harga penyesuaian mencapai US$6,1 per MMBtu. Lalu, biaya transportasi US$1,94 per MMBtu termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate US$6,5 per MMBtu. Sedangkan volume gas buminya mencapai 1,35 BBtud.

3. PT KCC Glass Indonesia

PT KCC Glass Indonesia memperoleh pasokan gas dari wilayah Jawa Tengah melalui PGN.Sumber pasokannya berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi untuk PT KCC Gass Indonesia dipatok senilai US$6,7 per MMBtu, sedangkan harga penyesuaian adalah senilai US$4,65 per MMBtu.

Selanjutnya, biaya transportasi mencapai US$1,36 per MMBtu, termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6 per MMBtu. Adapun volume gas buminya mencapai 8 BBtud.

4. Rainbow Tubulars Manufactures

Rainbow Tubulars Manufactures dapat menggunakan gas di wilayah Kepulauan Riau melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari Medco E&P Grissik Ltd-WK Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah Kepulauan Riau.

Harga gas bumi yang diperoleh Rainbow Tubulars Manufactures mencapai US$5,44 per MMbtu, sementara harga penyesuaian adalah senilai US$4,16 per MMBtu.

Lalu, tarif penyaluran mencapai US$1,85 per MMBtu termasuk PPN. Sedangkan, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6,01 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,152 BBtud.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelemahan pada pasar tenaga kerja di negara-negara kawasan euro atau eurozone setelah bertahun-tahun mengalami ketahanan yang tidak terduga berpotensi mendorong Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) untuk menurunkan suku bunga lebih cepat.

Mengutip Bloomberg, Senin (14/10/2024), meskipun angka pengangguran masih mencapai rekor terendah setelah guncangan inflasi dan perekonomian yang sedang kesulitan, para pengambil kebijakan melihat tanda-tanda perubahan yang membantu meyakinkan mereka untuk kembali melakukan pengurangan biaya pinjaman pada minggu ini.

Meskipun Bank Sentral AS tidak memiliki mandat ganda yang menargetkan stabilitas harga dan lapangan kerja penuh, guncangan terhadap pasar tenaga kerja Eropa dapat berdampak signifikan terhadap prospek inflasi ECB.

Ketika perusahaan-perusahaan besar seperti BASF SE dan Thyssenkrupp AG sudah melakukan pengurangan staf, beberapa pejabat khawatir akan terjadi kemunduran yang tiba-tiba yang dapat semakin mengguncang kawasan yang berada di ambang resesi.

Ekonomi di Point72, Soeren Radde memprediksi ECB akan melakukan pemotongan pada Oktober dan akan terus melakukan hal tersebut ke depannya, meskipun beberapa pihak yang agresif mengatakan tidak ada otomatisitas dalam siklus pelonggaran.

“Mereka berada di jalur itu dan mereka harus berada di jalur itu. Kekhawatiran utamanya sebenarnya adalah pasar tenaga kerja,” jelasnya.

Presiden ECB, Christine Lagarde, pada Juli lalumemuji kekuatan pasar lapangan kerja Eropa sebagai alasan mengapa ECB dapat meluangkan waktu untuk mengumpulkan informasi baru ketika menetapkan kebijakan moneter. Waktu itu tampaknya sudah habis.

Untuk saat ini, data hanya menunjukkan penurunan yang perlahan dibandingkan penurunan yang cepat. Namun, pertumbuhan lapangan kerja melambat menjadi hanya 0,2% pada kuartal kedua dan pangsa pekerjaan kosong turun menjadi 2,6% pada periode yang sama dari puncaknya yang mencapai 3%.

Sementara itu, survei seperti jajak pendapat bulanan manajer pembelian yang dilakukan oleh S&P Global juga memberikan gambaran yang semakin buruk.

“Perlambatan dalam lowongan pekerjaan dan laju perekrutan tenaga kerja merupakan sinyal yang harus diperhatikan – ini jelas merupakan motivasi penting bagi The Fed dalam memilih 50 basis poin,” kata Michala Marcussen, Group Chief Economist di Societe Generale, mengacu pada AS penurunan suku bunga pada bulan September.

Kepala bank sentral Portugal, Mario Centeno, yang merupakan seorang ekonom ketenagakerjaan, melihat indikasi awal pelemahan di kawasan euro, beberapa di antaranya menunjukkan tanda-tanda peringatan yang lebih mendesak dibandingkan yang lain. Namun, dia menyebut semuanya mengarah ke arah potensi pembalikan di pasar tenaga kerja.

Bahkan para pejabat yang agresif pun mengakui masalah ini. Anggota Dewan Eksekutif Isabel Schnabel berpendapat berkurangnya minat terhadap personel membuat penurunan inflasi berkelanjutan ke target 2% lebih mungkin terjadi.

Martins Kazaks dari Latvia telah menandai adanya risiko titik kritis, ketika beberapa perusahaan mungkin mulai membatalkan penimbunan staf karena kondisi perekonomian yang mengecewakan.

“Mungkin akan terjadi efek bola salju,” dia memperingatkan.

Prospek Pemangkasan Suku Bunga

Sektor manufaktur disebut menjadi salah satu masalah utama karena terhimpit oleh lemahnya permintaan China dan kelemahan kompetitif di dalam negeri. Meskipun hal ini sudah terjadi selama beberapa waktu, teori yang populer adalah bahwa perusahaan tetap mempertahankan staf meskipun mempekerjakan kembali mereka jika diperlukan di kemudian hari adalah hal yang sulit.

Beberapa perusahaan tampaknya kehilangan kepercayaan terhadap pemulihan ekonomi. Volkswagen AG sedang mempertimbangkan penutupan pabrik di Jerman untuk pertama kalinya. Rencana untuk melakukan pengurangan di sektor ini – termasuk di Continental AG – terus mengalir.

Sementara itu, konsumen yang ragu-ragu berarti sektor jasa belum mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Akibatnya, ekonom di Goldman Sachs memperkirakan tingkat pengangguran di kawasan euro akan meningkat menjadi 6,7% dalam beberapa kuartal mendatang.

Dalam laporannya, Goldman Sachs menyebut hasil yang lebih buruk mungkin terjadi jika perekonomian berkinerja buruk. Goldman Sachs mendukung tuntutan penurunan suku bunga di setiap pertemuan yang dimulai minggu ini hingga suku bunga deposito mencapai 2%, dari level saat ini pada 3,5%.

Argumen yang mendukung pelonggaran yang lebih cepat adalah kenyataan bahwa pasar kerja yang lebih lemah biasanya juga berarti kenaikan gaji yang lebih sedikit dan dengan demikian inflasi yang lebih rendah.

“Jika pasar tenaga kerja terus melemah, pekerja dapat menerima kenaikan upah yang lebih kecil dalam negosiasi ulang upah mendatang sebagai imbalan atas keamanan kerja,” tulis ekonom di Barclays baru-baru ini.

Asumsi ECB bahwa mereka akan mencapai target inflasi 2% secara berkelanjutan pada paruh kedua tahun 2025 didasarkan pada perlambatan kenaikan upah. Namun, mereka juga tidak ingin pasar tenaga kerja dan kenaikan gaji menjadi terlalu moderat.

Kepala Ekonom Philip Lane mengatakan pekan lalu bahwa pasar tenaga kerja yang lebih kuat meningkatkan kemungkinan mencapai target inflasi daripada berada di bawah secara kronis. Kkenaikan upah akan lebih konsisten dengan target di tahun-tahun mendatang dibandingkan sebelum Covid.

Karsten Junius, ekonom di Bank J. Safra Sarasin menyebut, pasar tenaga kerja di kawasan euro masih terlihat cukup tangguh, namun ada tanda-tanda jelas adanya pelemahan.

“ECB juga harus bereaksi terhadap hal tersebut dan memastikan bahwa tidak ada kemerosotan nyata dengan meningkatnya pengangguran secara signifikan. Hal ini juga menunjukkan adanya pemotongan suku bunga di awal,” katanya.