Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menyoroti rencana pembentukan Dana Investasi Nasional (DIN) akan berbenturan dengan keberadaan Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan hal tersebut justru akan menyeret kepada tidak efisiennya lembaga baru tersebut, jika berdiri bersampingan dengan INA.

“Kalau fungsinya sama, menurut saya sih enggak perlu dibentuk. Kecuali ada otoritas yang berbeda yang lebih tinggi,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Menurutnya, terdapat beberapa skenario bila pemerintah benar adanya membentuk lembaga baru berupa DIN.

Pertama, memfokuskan INA sebagai lembaga semi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berada di bawah Kementerian Keuangan, serta terus mendapatkan suntikan negara.

Kedua, membedakan fokus bisnis dari masing-masing lembaga. Selama ini, INA cenderung fokus pada infrastruktur fisik, digital, kesehatan, serta energi baru terbarukan.

Ketiga, membatalkan pendirian Dana Investasi Nasional diiringi dengan penambahan tugas INA. Namun hal ini menurutnya perlu dikaji apakah INA tetap sebagai operator atau sekaligus berperan sebagai regulator.

Sebagai contoh, penambahan tugas bagi INA berupa penambahan dana kelolaan dan fungsi sehingga lebih besar. Alhasi, tidak perlu membentuk lembaga baru dan sebagainya, terlebih birokrasinya akan cukup mahal.

“INA bisa ditambah tugasnya. Tapi kalau bentuknya lembaga, bentuknya semi kepada bukan operator lagi, takutnya jadi regulator,” ujarnya.

Lain kesempatan, Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi melihat kemungkinan kontraproduktif dari pembentukan lembaga penghimpun dana tersebut.

“Harusnya satu saja, karena sistemnya kan pool of funds. Mungkin bisa jadi nggak efisien,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) sekaligus Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira, menyampaikan DIN bertujuan mengelola investasi negara untuk proyek bersifat strategis.

Kemungkinan, katanya, DIN akan mengikuti model dari Arab Saudi dengan Public Investment Fund (PIF) ataupun Temasek milik Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan atau food estate skala internasional oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bukan realitas yang mudah.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyampaikan, pada kenyataannya kondisi di lapangan bertolak belakang dengan harapan presiden terpilih tersebut.

“Kenyataannya, produksi pangan khususnya beras terus menurun. Kami di KSP sudah lihat, sumbernya adalah karena penurunan luas panen,” ujarnya dalam diskusi Indef: Evaluasi 1 Dekade Jokowi: Antara Pencapaian dan Tantangan, dikutip Minggu (6/10/2024).

Edy menuturkan, luas panen komoditas pangan, khususnya beras, berkurang karena sawah yang juga berkurang. Alhasil, ketika produktivtias stagnan, maka luas tanam dan luas panen akan berimplikasi dengan penurunan produksi pangan.

Secara kumulatif, Indonesia masih mencatatkan surplus produksi beras. Bahkan, Indonesia masih tercatat sebagai produsen utama beras. Namun, kebutuhan dalam negeri untuk beras juga cukup tinggi.

Edy memaparkan kebutuhan nasional per tahunnya sekitar 30 juta ton beras. Sementara produksi di kisaran 31 juta ton. Alhasil, surplus yang terbentuk sangat tipis. “Tetapi semakin lama surplus berkurang. Kalau tidak ditangani, Indonesia akan masuk dalam era defisit beras,” tuturnya.

Bukan hanya beras,Edy mendorong pemerintah juga untuk mendorong produksi bawang putih dan kedelai. Mengingat, kebutuhan akan bahan-bahan tersebut cukup tinggi, seperti halnya kedelai untuk pembuatan tahu dan tempe.

Dalam paparannya, Edy menjabatkan sepanjang 2018-2023 alias era Presiden Joko Widodo luas panen padi turun rata-rata 0,2 juta hektare (ha) per tahun. Lantas produksi pagi mengikuti tren penurunan tersebut, sebesar 1 juta ton per tahun.

Edy mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi pada 2018 sebesar 11,4 juta ha. Pada lima tahun kemudian atau pada 2023, luas panen susut menjadi 10,2 juta ha.

Seiring dengan penyusutan lahan, pada periode yang sama produksi padi juga turun dari 59,2 juta ton menjadi 54 juta ton. “Ini jadi tantangan tersendiri, bukan hanya beras, tapi bawang putih dan kedelai,” lanjutnya.

Padahal, mengacu Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran, lumbung pangan menjadi satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Prabowo dan Gibran menginginkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan guna mencapai swasembada pangan.

Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Untuk tahun pertama pemerintahannya, petahana dalam APBN 2025 telah menganggarkan Rp15 triliun untuk lumbung pangan nasional daerah dan desa.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan peningkatan jumlah penumpang wisatawan mancanegara (wisman) alias bule pada periode Januari hingga September 2024 untuk wilayah Jawa dan Sumatera.

Jumlah penumpang wisman mencapai 447.655 orang atau naik 8,79% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 yaitu 411.469 penumpang.

Vice President of Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan bahwa volume tertinggi wisman tercatat pada Agustus dengan 83.521 penumpang, disusul oleh Juli dengan 82.913 penumpang.

“Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ini merupakan bukti kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI yang andal, aman, dan nyaman,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Minggu (6/10/2024).

Dia memperinci, Stasiun Yogyakarta menjadi titik paling ramai wisman yakni 103.353 penumpang, diikuti oleh Stasiun Gambir dan Stasiun Bandung. KAI terus meningkatkan fasilitas di stasiun demi kenyamanan para wisman, seperti penyediaan water station, papan informasi dalam bahasa Inggris, dan aksesibilitas yang lebih baik.

Anne mengatakan untuk KA Favorit yang digunakan selama perjalanan wisman tersebut antara lain KA Argo Parahyangan relasi Gambir – Bandung (pp), KA Kaligung relasi Cirebon Prujakan-Semarang Poncol (pp), KA Argo Cheribon relasi Stasiun Gambir-Stasiun Tegal (pp), KA Joglosemarkerto relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Solo-Semarang Tawang Bank Jateng, dan KA Sri Tanjung relasi Stasiun Banyuwangi-Stasiun Lempuyangan (pp).

10 stasiun dengan jumlah keberangkatan tertinggi bule periode Januari-September 2024 yaitu:

1. Stasiun Yogyakarta sebanyak 103.353 Penumpang
2. Stasiun Gambir sebanyak 82.997 Penumpang
3. Stasiun Bandung sebanyak 48.918 Penumpang
4. Stasiun Pasar Senen sebanyak 30.363 Penumpang
5. Stasiun Surabaya Gubeng sebanyak 23.977 Penumpang
6. Stasiun Malang sebanyak 17.137 Penumpang
7. Stasiun Semarang Tawang sebanyak 14.978 Penumpang
8. Stasiun Probolinggo sebanyak 13.297 Penumpang
9. Stasiun Lempuyangan sebanyak 11.510 Penumpang
10. Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 9.613 Penumpang

Anne mengklaim dari dan menuju kota-kota wisata masih menjadi favorit para wisman bepergian dengan kereta api. KAI terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan memperbarui fasilitas stasiun, seperti penyediaan water station, papan informasi dalam bahasa Inggris, ruang ibadah, toilet bersih, aksesibilitas yang nyaman, serta fasilitas lainnya.

“Hal tersebut sebagai upaya memberikan kemudahan bagi para wisman yang naik kereta api yang tentunya akan semakin mempromosikan pariwisata di Indonesia,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan peningkatan jumlah penumpang wisatawan mancanegara (wisman) alias bule pada periode Januari hingga September 2024 untuk wilayah Jawa dan Sumatera.

Jumlah penumpang wisman mencapai 447.655 orang atau naik 8,79% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 yaitu 411.469 penumpang.

Vice President of Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan bahwa volume tertinggi wisman tercatat pada Agustus dengan 83.521 penumpang, disusul oleh Juli dengan 82.913 penumpang.

“Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ini merupakan bukti kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI yang andal, aman, dan nyaman,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Minggu (6/10/2024).

Dia memperinci, Stasiun Yogyakarta menjadi titik paling ramai wisman yakni 103.353 penumpang, diikuti oleh Stasiun Gambir dan Stasiun Bandung. KAI terus meningkatkan fasilitas di stasiun demi kenyamanan para wisman, seperti penyediaan water station, papan informasi dalam bahasa Inggris, dan aksesibilitas yang lebih baik.

Anne mengatakan untuk KA Favorit yang digunakan selama perjalanan wisman tersebut antara lain KA Argo Parahyangan relasi Gambir – Bandung (pp), KA Kaligung relasi Cirebon Prujakan-Semarang Poncol (pp), KA Argo Cheribon relasi Stasiun Gambir-Stasiun Tegal (pp), KA Joglosemarkerto relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Solo-Semarang Tawang Bank Jateng, dan KA Sri Tanjung relasi Stasiun Banyuwangi-Stasiun Lempuyangan (pp).

10 stasiun dengan jumlah keberangkatan tertinggi bule periode Januari-September 2024 yaitu:

1. Stasiun Yogyakarta sebanyak 103.353 Penumpang
2. Stasiun Gambir sebanyak 82.997 Penumpang
3. Stasiun Bandung sebanyak 48.918 Penumpang
4. Stasiun Pasar Senen sebanyak 30.363 Penumpang
5. Stasiun Surabaya Gubeng sebanyak 23.977 Penumpang
6. Stasiun Malang sebanyak 17.137 Penumpang
7. Stasiun Semarang Tawang sebanyak 14.978 Penumpang
8. Stasiun Probolinggo sebanyak 13.297 Penumpang
9. Stasiun Lempuyangan sebanyak 11.510 Penumpang
10. Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 9.613 Penumpang

Anne mengklaim dari dan menuju kota-kota wisata masih menjadi favorit para wisman bepergian dengan kereta api. KAI terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan memperbarui fasilitas stasiun, seperti penyediaan water station, papan informasi dalam bahasa Inggris, ruang ibadah, toilet bersih, aksesibilitas yang nyaman, serta fasilitas lainnya.

“Hal tersebut sebagai upaya memberikan kemudahan bagi para wisman yang naik kereta api yang tentunya akan semakin mempromosikan pariwisata di Indonesia,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi tidak kunjung membaik.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyampaikan pemerintah masih terus mendorong ICOR menuju angka ideal, yakni 4. Saat ini, ICOR Indonesia berada di level 6,9.

“Itu menunjukkan efisiensi, semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien. Kita membutuhkan investasi semakin besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama,” ujarnya dalam giat Indef: Evaluasi 1 Dekade Jokowi: Antara Pencapaian dan Tantangan dalam YouTube INDEF, dikutip Minggu (6/10/2024).

ICOR merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara peningkatan belanja modal termasuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi. Angka tersebut bisa menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara.

Dengan kata lain, ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.

Dengan ICOR 6,9, artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,9%. Sementara itu, sejumlah negara maju memiliki ICOR di bawah 3.

“Dan ini menjadi PR kami yang tidak mudah diselesaikan karena memerlukan langkah konsisten dan jangka panjang,” lanjut Edy.

Dalam paparan Edy menyebut ICOR justru cenderung meningkat dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Di mana pada 2014-2019, ICOR berada di level 6,5. Sementara pada periode kedua Jokowi (2019-2023), ICOR justru semakin anjlok ke angka 6,9.

Membandingkan dengan periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ICOR berhasil turun dari 5,7 (2000-2004) ke 5,3 pada 2004-2009. Meski telah berhasil turun, pada periode kedua SBY ICOR kembali meningkat ke angka 5,8.

Edy menyampaikan ICOR menjadi penting karena menjadi indikator kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

“Tapi inefisiensi perekonomian yang menjadi tantangan saat ini dan menjadi masalah. Ini juga kita akui,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi tidak kunjung membaik.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyampaikan pemerintah masih terus mendorong ICOR menuju angka ideal, yakni 4. Saat ini, ICOR Indonesia berada di level 6,9.

“Itu menunjukkan efisiensi, semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien. Kita membutuhkan investasi semakin besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama,” ujarnya dalam giat Indef: Evaluasi 1 Dekade Jokowi: Antara Pencapaian dan Tantangan dalam YouTube INDEF, dikutip Minggu (6/10/2024).

ICOR merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara peningkatan belanja modal termasuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi. Angka tersebut bisa menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara.

Dengan kata lain, ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.

Dengan ICOR 6,9, artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,9%. Sementara itu, sejumlah negara maju memiliki ICOR di bawah 3.

“Dan ini menjadi PR kami yang tidak mudah diselesaikan karena memerlukan langkah konsisten dan jangka panjang,” lanjut Edy.

Dalam paparan Edy menyebut ICOR justru cenderung meningkat dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Di mana pada 2014-2019, ICOR berada di level 6,5. Sementara pada periode kedua Jokowi (2019-2023), ICOR justru semakin anjlok ke angka 6,9.

Membandingkan dengan periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ICOR berhasil turun dari 5,7 (2000-2004) ke 5,3 pada 2004-2009. Meski telah berhasil turun, pada periode kedua SBY ICOR kembali meningkat ke angka 5,8.

Edy menyampaikan ICOR menjadi penting karena menjadi indikator kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

“Tapi inefisiensi perekonomian yang menjadi tantangan saat ini dan menjadi masalah. Ini juga kita akui,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian/Lembaga (K/L), teranyar pembentukan Dana Investasi Nasional (DIN) dan Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur.

Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengamini adanya pembahasan DIN dan Kemenko Infrastruktur oleh Prabowo-Gibran, selain Badan Gizi Nasional dan Badan Penerimaan Negara yang sebelumnya santer menjadi pembicaraan.

“Iya [sudah masuk pembicaraan],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/10/2024).

Anggawira yang juga sebagai Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran menuturkan, DIN bertujuan mengelola investasi negara untuk proyek bersifat strategis.

Kemungkinan, katanya, DIN akan mengikuti model dari Arab Saudi dengan Public Investment Fund (PIF) ataupun Temasek milik Singapura.

K/L lainnya, Anggawira juga menyebutkan Kemenko bidang Infrastruktur akan mengkoordinasikan berbagai proyek infrastruktur lintas kementerian, termasuk Kementerian PUPR, Perhubungan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Padahal terkait hal tersebut, pemerintah telah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi di bawah Kementerian Keuangan yang saat ini mencatatkan dana kelolaan senilai Rp160 triliun.

Untuk diketahui, INA berdiri sejak 2021 dengan dasar hukum Peraturan Presiden (Perpres) No. 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

INA memiliki peran penting dalam menghubungkan investor potensial dengan proyek-proyek yang prospektif serta turut mengelola investasi pemerintah pusat.

Hingga dua pekan menjelang pelantikan Prabowo-Gibran, baru satu badan yang benar-benar dibentuk, yakni Badan Gizi Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Bahkan badan tersebut telah mendapatkan alokasi Rp71 triliun dan akan segera melaksanakan tugasnya dalam memberikan makan bergizi gratis.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkatan kredit internasional, Moody’s Ratings, menyoroti masih rendahnya pemanfaatan kredit swasta di wilayah Asia Pasifik, termasuk di Indonesia.

Dalam laporannya berjudul Private credit - APAC: Sector will continue to expand, driven by niche demand amid economic growth yang rilis pada 3 Oktober 2024, menuliskan bahwa pasar kredit swasta di Asia Pasifik berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, tetapi bank masih mendominasi.

“Dominasi bank yang terus berlanjut dalam penyaluran kredit di kawasan ini berarti pasar kredit swasta masih rendah,” tulis Moody’s, dikutip Minggu (6/10/2024).

Tercatat per 2023, kredit yang diberikan oleh perbankan mencakup 86%, sedangkan sektor swasta mencakup sisanya yakni 14%.

Berbeda kondisi dengan Eropa, di mana bank menjelaskan 46% kredit dan sisanya dari sektor privat atau swasta. Bahkan di Amerika Serikat (AS), kredit dari pihak swasta menjelaskan 67% dari total pinjaman dan sisanya dari bank.

Moody’s mendefinisikan kredit swasta mencakup pinjaman non-bank kepada perusahaan pasar menengah, sebagian besar di bawah kepemilikan ekuitas swasta, yang utang dan sahamnya tidak diperdagangkan secara publik, serta collateralized loan obligations (CLO), efek beragun aset (EBA) swasta, aset-aset bisnis yang memiliki peringkat investasi tinggi, dan pembiayaan dana.

Dalam laporan tersebut, berfokus pada pinjaman langsung yang diberikan oleh dana kredit swasta.

Bagi para investor, kredit swasta menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset-aset yang diperdagangkan di bursa efek yang lebih likuid dan menawarkan transparansi eksternal.

Meski demikian, Moody’s memperkirakan kredit swasta di Asia Pasifik masih akan terus berkembang, dibantu oleh pertumbuhan ekonomi dan permintaan khusus.

Di mana kredit swasta akan terus menarik permintaan dari perusahaan-perusahaan pasar menengah karena dapat membantu mengisi kesenjangan pendanaan mereka. Selain itu, kredit swasta dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan yang mencari pendanaan untuk proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur atau pembelian dengan leverage (leveraged buyout).

Hal ini dikarenakan investor utama kredit swasta di Asia-Pasifik adalah investor institusional jangka panjang dengan tingkat selera risiko yang lebih tinggi dibandingkan bank, sehingga mereka memiliki lebih banyak kelonggaran untuk berpartisipasi dalam pendanaan untuk transaksi yang relatif lebih berisiko.

Di sisi lain, investor tersebut juga akan mengalokasikan investasi mereka di Amerika Serikat dan Eropa.

Negara-negara besar yang sudah maju akan mendorong pertumbuhan kredit swasta, seperti Australia, Jepang, dan Korea, yang memiliki sistem keuangan dan hukum yang lebih canggih, serta kumpulan investor yang lebih besar.

Di beberapa negara berkembang termasuk China dan India, permintaan kredit swasta akan didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan perbaikan sistem regulasi dan hukum.

Perbesar

Bisnis.com, BADUNG — Belanja keuangan publik, pengelolaan kas, akuntansi, dan digitalisasi menjadi empat pokok bahasan selama Keketuaan Indonesia dalam Asean Treasury Forum alias forum perbendaharaan negara-negara Asean 2024. Gelaran ATF 2024 dilaksanakan di Badung, Bali pada 3—4 Oktober.

Hari pertama menjadi ajang peresmian ATF sekaligus forum perdana antara kementerian/lembaga di Asean yang khusus mendiskusikan ihwal perbendaharaan negara. "[Melalui ajang ini] harapannya ke depan kita punya suatu standar yang relatif sama antara negara-negara di Asean dan ini akan berkaitan erat dengan bagaimana kita melakukan operasi treasury [perbendaharaan] di negara masing-masing," jelas Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti di sela acara (3/10/2024).

Astera menjelaskan, forum pertama ini fokus melakukan pendalaman permasalahan belanja keuangan publik, pengelolaan kas, akuntansi, dan digitalisasi. Empat kelompok kerja ini akan merumuskan target-target yang harus dicapai pada 2026—2030. Kendati demikian, kelompok kerja tersebut masih akan terus melakukan pendalaman permasalahan hingga tahun depan.

"Jadi kami dalami dulu [pemasalahan] karena enggak mudah nih. Kita melihat gambar yang sangat unik dari negara yang ada di Kutub A, satunya ada di ekstrem yang lain. Nah ini tentunya memerlukan waktu juga," ujar Astera.

Lebih lanjut, dia mengaku pembahasan ATF ke depannya juga tidak akan terbatas dalam empat isu pokok. Astera memastikan ATF akan memperluas cakupan pembahasan perbendaharaan negara seperti pengelolaan utang dan sebagainya.

"Jadi sekarang kita baru bicara umum nih karena terus terang saja, enggak gampang dengan berbagai keunikan negara-negara Asean," katanya.

Sebagai informasi, ATF 2024 dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono di Badung Bali pada Kamis (3/10/2024). Dalam pengantarnya, Thomas meyakini era globalisasi sudah berakhir, sehingga potensi krisis pangan global semakin besar.

Thomas melihat banyak negara sudah mulai memberlakukan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis dengan negara lain. Akibatnya, rantai pasok, arus uang, komoditas, serta jasa antar negara terganggu.

“Era globalisasi, ketika suatu negara dapat bekerja sama dengan negara lain dengan hambatan sesedikit mungkin, sudah berakhir,” tegas Thomas ketika membuka Asean Treasury Forum di Bali, Kamis (3/10/2024).

Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani ini pun mengingatkan bahaya krisis pangan. Bagaimanapun, kini banyak negara yang bergantung dengan pasokan pangan dari negara lain.

“Gangguan pada rantai pasok dapat memperburuk masalah global, yang menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Thomas menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar negara-negara Asean. Dia mengingatkan, pimpinan negara-negara Asean telah mendeklarasikan penguatan ketahanan pangan (Asean Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security).

Dalam ini, sambungnya, perlu kolaborasi yang lebih dalam antar sektor keuangan dan pertanian negara-negara Asean. Selain itu, peningkatan produksi pangan melalui teknologi pertanian dan pengembangan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim juga diperlukan.

“Indonesia secara khusus mendorong sistem pengelolaan cadangan pangan regional yang lebih terintegrasi untuk mengatasi keadaan darurat dan mengelola fluktuasi harga pangan secara efektif,” ungkap Thomas.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan calon pemimpin Indonesia baik presiden maupun tingkat di bawahnya ke depan jangan terlalu banyak utang.

Kebijakan yang tidak mengandalkan utang dalam membuat kebijakan diyakini akan mengarahkan ekonomi Indonesia ke depan lebih baik.

"Terdapat dua elemen [yang harus dimiliki pemimpin Indonesia],...yakni menjaga stabilitas sekaligus tumbuh semakin baik," kata SBY yang tampil dalam Endgame Townhall yang dikutip dari channel youtube Gita Wirjawan, Minggu (6/10/2024).

Menurut SBY, yang juga doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor itu, pemerintah harus mampu menjaga ruang fiskal dengan tidak berutang terlalu banyak.

"Dulu [akhir pemerintahan SBY utang] sudah diturunkan. Jangan dinaikkan lagi agar ruang fiskal cukup. Kalau [pendapatan negara] cukup, agenda yang diinginkan dapat diwujudkan," katanya.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan belanja pemerintah seharusnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ruang pekerjaan formal juga diharapkan tumbuh melalui kebijakan ekonomi yang dihasilkan.

"Pemimpin harus punya visi, harus punya strategi, harus mengerti apa yang terjadi di dunia, dan pemahaman mendalam tentang Indonesia kita," katanya.

Sosok yang memulai karir dari militer itu menilai ekonomi dunia dalam 10 tahun terakhir dalam keadaan tidak stabil, banyak gejolak dan permasalahan. Efek krisis ekonomi 2008-2009 belum berakhir, ekonomi sudah dihadapkan ke dalam guncangan baru akibat pandemi Covid-19.

"[Untuk itu] fundamental ekonomi [Indonesia] harus harus terjaga dengan baik, bukan hanya tumbuh tapi juga pastikan pertumbuhan tenaga kerja, jangan terlalu banyak pengangguran. Buka rendahnya inflasi tapi rakyat memiliki daya beli untuk kebutuhan sehari-harinya Itu fundamental, belum nilai tukar, belum fiskal," katanya.

Menurutnya, pemerintahan baru dapat menumbuhkan kembali perekonomian ke level 6-7%. Dia tidak berharap target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena akan diikuti oleh risiko 'panasnya' sistem keuangan. "Bisa naik 1% saja, itu sudah prestasi," kata SBY.

Dia menilai untuk jangka pendek, pemerintah harus mendorong pertumbuhan sisi permintaan. Bagi Indonesia, maka sisi konsumsi yakni dari rumah tangga harus ditingkatkan lagi.

"Saya suka sedih melihat kelas menengah jatuh menjadi mendekati miskin. itu tidak boleh, itu jangan dibiarkan seolah-olah biasa. Kalau masih banyak miskin, menengah jadi miskin itu tidak bagus. Artinya daya beli mereka turun, padahal komponen rumah tangga komponen mendorong pertumbuhan," katanya.

Sisi lain yang disoroti adalah kepastian hukum. SBY menilai, pengadilan dan penegak hukum Indonesia menjadi sisi yang harus direformasi tanpa henti sehingga menjadi sumber keadilan. Kepastian hukum dibutuhkan oleh para pengusaha, politik, maupun masyarakat luas. Hal yang juga tidak kalah penting, menurut SBY adalah kemampuan pemerintah untuk mendatangkan investasi termasuk menutup kelemahan selama ini.

Dia menyebutkan, memulihkan sisi demand rumah tangga memang merupakan perbaikan jangka pendek. Dalam jangka panjang memang dibutuhkan perbaikan sisi produksi, sumber daya manusia, inovasi, hingga teknologi. "Tapi [untuk target jangka panjang] biar mengalir saja," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR mengalami penyesuaian harga per 1 Oktober 2024.

Berdasarkan laman resmi MyPertamina, dikutip Minggu (6/10/2024) pertamina mengumumkan per 1 Oktober 2024, seluruh produk BBM nonsubsidinya mengalami penyesuaian. Harga Pertamax turun menjadi Rp12.100 per liter dari bulan sebelumnya Rp12.950 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp13.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 turun menjadi Rp12.700 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, harga Dexlite juga mengalami penurunan menjadi Rp12.700 per liter, dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp14.050 per liter. Kemudian, Pertamina Dex dipatok seharga Rp13.150 per liter, turun dibandingkan bulan lalu yang dibanderol seharga Rp14.550 per liter.

Untuk diketahui, harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

Di sisi lain, Harga BBM di SPBU Shell juga mengalami penurunan per 1 Oktober 2024 untuk semua jenis produk. Harga Shell Super turun cukup signifikan sebesar Rp1.160 menjadi Rp12.290 per liter, sedangkan bulan sebelumnya BBM oktan 92 setara Pertamax ini seharga Rp13.450 per liter.

Harga Shell V-Power juga mengalami penurunan sebesar Rp1.210 per liter menjadi Rp13.070 per liter. BBM RON 95 ini pada bulan lalu dipatok seharga Rp14.280 per liter.

Di sisi lain, BP AKR juga menurunkan harga BBM untuk semua jenis produk. Berdasarkan laman resmi BP, harga BP 92 turun menjadi Rp12.290 per liter. BBM setara dengan Pertamax milik Pertamina ini dibanderol seharga Rp13.450 per liter pada bulan lalu.

Lalu, harga BP Ultimate dipatok seharga Rp13.070 per liter, turun cukup signifkan dari bulan sebelumnya Rp14.280 per liter. Untuk harga BP Ultimate Diesel diturunkan menjadi Rp13.250 per liter, dari bulan lalu seharga Rp14.660 per liter.

Lebih lanjut, merujuk pada dataindonesia.id, harga BBM di SPBU Vivo terpantau mengalami perubahan pada Oktober 2024. Harga Revvo 90 yang setara dengan pertalite dijual menjadi Rp11.995 per liter dari sebeumnya Rp11.950 per liter.

Kemudian, harga Revvo 92 dengan harga Rp12.190 per liter dari Rp13.450 per liter. Selanjutnya harga Revvo 95 menjadi Rp12.950 per liter dari Rp14.200 per liter.

Berikut daftar harga BBM lengkap di SPBU Oktober 2024

Pertamina

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Pertamax (RON 92): Rp12.100 per liter

Pertamax Green (RON 95): Rp12.700 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.250 per liter

Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter

Dexlite (Diesel CN51): Rp12.700 per liter

Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp13.150 per liter

Vivo

Revvo 90 (RON 90): Rp11.995 per liter

Revvo 92 (RON 92): Rp12.190 per liter

Revvo 95 (RON 95): Rp12.950 per liter

BP

BP 92 (RON 92): Rp12.290 per liter

BP Ultimate (RON 95): Rp13.070 per liter

BP Ultimate Diesel (CN 53): Rp13.250 per liter

Shell

Shell Super (RON 92): Rp12.290 per liter

Shell V-Power (RON 95): Rp13.070 per liter

Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp13.260 per liter

Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp13.250 per liter

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan di tingkat pedagang eceran secara rata-rata nasional mengalami kenaikan selama sepekan terakhir atau periode 30 September - 6 Oktober 2024.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (6/10/2024) pukul 07.22 WIB harga beras premium naik 1,10% menjadi Rp15.680 per kilogram (kg) dan dan beras SPHP naik 0,48% menjadi Rp12.620 per kg.

Sementara, harga beras medium stagnan Rp13.580 per kg. Harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan, masing-masing naik 3,37% menjadi Rp29.450 per kg dan naik 1,43% menjadi Rp40.350 per kg.

Harga pangan lainnya yang naik yaitu cabai rawit merah naik sebesar 0,18% menjadi Rp44.510per kg. Adapun, harga cabai merah keriting turun 0,55% menjadi Rp30.730 per kg.

Tak hanya itu, harga daging ayam ras mengalami penurunan 0,23% menjadi Rp34.440 per kg. Sementara itu, harga daging sapi murni turun 0,50% menjadi Rp133.690 per kg dan harga telur ayam naik 6,39% menjadi Rp30.290 per kg.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering (impor) turun 0,56% menjadi Rp10.830 per kg dan harga gula konsumsi naik 0,50% menjadi Rp18.020 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana juga naik 1,37% menjadi Rp18.450 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah turun 0,85% menjadi Rp16.260 per liter.

Lebih lanjut, harga pangan jagung tingkat peternak naik 4,68% menjadi Rp6.260 per kg dan harga tepung terigu curah turun 0,39% menjadi Rp10.110 per kg. Sedangkan tepung terigu kemasan naik 0,08% menjadi Rp13.100 per kg.

Untuk harga pangan ikan bervariasi. Harga ikan kembung turun 0,54% menjadi Rp36.750 per kg, harga ikan tongkol naik 0,35% menjadi Rp31.310 per kg, dan ikan bandeng turun 13.88% menjadi Rp28.660 per kg.