Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalisasi produksi migas nasional, sembari menjalankan strategi reaktivasi lapangan atau sumur idle dan eksplorasi potensi migas.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan untuk mendukung optimalisasi teknologi, ESDM bersama SKK Migas mulai menjajaki kemungkinan kebijakan insentif untuk penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR).

"Kita mulai rancang bersama antara ESDM dan SKK Migas bagaimana ketentuan teknisnya agar dapat mendorong penerapan EOR lebih atraktif," kata Ariana, dikutip Minggu (22/9/2024).

Adapun, optimalisasi teknologi tengah dijalankan di beberapa wilayah kerja, Misalnya, Pertamina di Blok Rokan khususnya lapangan Minas.

"Untuk tahap awal di Minas area-A ditargetkan mulai injeksi chemical tahun depan. Sedangkan produksi full scale-nya di Minas area-B s.d. area-E rencananya mulai produksi tahun 2030," kata Ariana,

Kendati demikian, pemerintah juga meminta produksi dari lapangan tersebut dipercepat sebagaimana arahan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menargetkan produksi paling lambat pada 2029.

Di sisi lain, optimalisasi produksi dilakukan melalui kerja sama dengan Petrochina di Blok Rokan. Hal tersebut sebagaimana tindak lanjut pertemuan Menteri ESDM dengan pihak China pada rangkaian Indonesia-China Energy Forum (ICEF) ke-7 di Bali awal September 2024 lalu.

"Menindaklajuti pertemuan ICEF dan pembahasan teknis, Pertamina koperatif membuka ruang kerjasama optimalisasi produksi dengan Mitra. Rencananya di lapangan Minas area-F dijajaki kerjasama operasi (KSO) Pertamina dengan Petrochina," tuturnya.

Tak hanya itu, kerja sama dengan Sinopec di 5 lapangan potensial Pertamina. Dia menerangkan, tim teknis telah mengevaluasi teknologi ke lapangan di China bulan lalu dan pembukaan data migas oleh Pertamina ke Sinopec didukung ESDM dan SKK Migas.

Tahap selanjutnya, tim teknis Sinopec akan turun ke 5 lapangan Pertamina tersebut dalam waktu dekat. Adapun, 5 lapangan yang dimaksud yaitu Rantau, Jirak, Tanjung, Pamusian, Zulu.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, Chalid Said Salim menilai salah satu kebijakan adaptif yang bisa dilakukan pemerintah ke depan adalah mendukung percepatan pelaksanaan pengurasan minyak lanjutan atau Enhanced Oil Recovery (EOR).

Menurut dia implementasi EOR dibutuhkan dukungan yang tidak kalah besar seperti yang diberikan pemerintah kepada pengembangan Migas Non Konvensional (MNK). Seperti diketahui, pemerintah sudah menerbitkan beleid terbaru yang memberikan keistimewaan bagi pelaku usaha yang mengembangkan MNK dengan bagi hasil bagian kontraktor bisa mencapai 95%.

"MNK sudah diberikan tapi menurut saya EOR harusnya didahulukan, impactnya akan terasa 3-5 tahun ke depan. Kami ini ingin kepastian. Khusus di Minas itu bisa sangat signifikan di situ," ungkap Chalid.

Bisnis.com, JAKARTA — Hilirisasi dapat mendukung pertumbuhan industri pengolahan, khususnya manufaktur nasional yang dalam satu dekade terakhir mengalami penyusutan kontribusi sektoral terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Guru Besar Pakar Ekonomi Universitas Diponegoro Firmansyah mengatakan industri pengolahan memang masih menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan PDB sektoral, kendati demikian porsinya semakin menurun dari tahun ke tahun.

"Industri pengolahan itu kalau kita berharap ini kita mau industrialisasi, ini adalah tantangan, karena tahun 2011 itu 22% [kontribusi terhadap PDB], kemudian tahun 2023 itu hanya 20%," kata Firmansyah, Minggu (22/9/2024).

Berdasarkan catatannya, industri pengolahan masih menyumbang 22,06% (year on year/YoY), kemudian turun menjadi 21,97% (YoY) pada 2012, dan tren pelemahan terus berlanjut hingga tahun 2023 ke angka 20,39%. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi industri pengolahan sebesar 21,18% dalam 10 tahun terakhir.

Dalam hal ini, dia menyoroti potensi sumber daya Indonesia yang dapat diolah atau dilakukan hilirisasi sebelum diperdagangkan, mulai dari komoditas mineral, kehutanan, kelautan, perkebunan, energi terbarukan, hingga pertanian.

Misalnya, program hilirisasi di sektor pertanian yang potensial untuk digenjot seperti padi dan jagung sebagai basis pangan uama Indonesia dengan potensi peningkatan produksi dan efisiensi.

Kendati demikian, sumber daya mineral seperti batu bara dengan cadangan 24 miliar ton, bauksit 3.286 juta ton, nikel 9.422 juta ton, emas 2.600 juta ton, tembaha dan timah, serta migas masih menjadi sumber utama hilirisasi.

"Tantangan yang terjadi infrastruktur jalan, pelabuhan dan lain-lain dalam memfasilitasi proyek-proyek hilirisasi di berbagai daerah tersebut, karena kita tahu persis bahwa permasalahan logistik, transportasi, infrastruktur di Indonesia ini masih menjadi permasalahan utama apalagi bentuk negara kita kepulauan," ujarnya.

Di sisi lain, tantangan yang harus diselesaikan yaitu terkait kepastian volume atau skala cadangan sumber daya untuk mengetahui seberapa besar potensi ekonomi dari sumber daya tersebut.

Tidak hanya itu, dia juga belum melihat informasi tentang kelayakan ekonomi tentang kelayakan ekonomi atau tantangan lingkungan yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam tersebut.

"Tantangan secara umum ada ketergantungan pada komoditas, ini terkait dengan struktur ekonomi kita juga karena kita mungkin masih mendominasi ya bahan-bahan primer, yaitu pertanian dan tambang itu, hampir menyamai industri yang hampir sama tahun-tahun terakhir ini. Nah ini adalah problem di struktur," terangnya.

Lebih lanjut, Firmansyah juga menyoroti kurangnya tenaga kerja terampil di sektor teknis dan manufaktur yang menjadi tantangan serius. Terlebih mengingat banyak tenaga kerja yang berasal dari sektor industri yang memerlukan keterampilan berbeda.

Selanjutnya, regulasi dan birokrasi yang belum mendukung juga masih menjadi kendala nyata, di mana proses perizinan yang berbelit-belit dan kebijakan yang sering berubah membuat iklim investasi kurang kondusif dan menghambat pertumbuhan industri baru dan ekspansi bisnis.

"Persaingan di pasar global tentu saja, kemudian dapat lingkungan, tentu saja hambatan ekspor, terjadi proteksi semua dari negara-negara tujuan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai target penerimaan negara dari pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang senilai Rp945,1 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto terlalu optimistis.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat target yang meningkat sekitar Rp125 triliun dari rencana tahun ini yang senilai Rp819 triliun ini tidak selan dengan fakta konsumsi yang masih tertahan.

"Target PPN dan PPnBM masih overshoot karena kinerja permintaan domestik masih cukup menantang," ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Terlebih, fakta yang cukup menjadi pembicaraan belakangan ini, yakni adanya kecenderungan tekanan pendapatan pada kelas menengah yang membuat target PPN sulit tercapai.

Bhima menyampaikan, apalagi bila nantinya pemerintah mengikuti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakn (UU HPP) untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Hal tersebut justru akan semakin menekan konsumsi dan mempengaruhi realisasi penerimaan dari PPN.

Di sisi lain, Bhima menyoroti besarnya porsi belanja perpajakan pada 2025, di mana kondisi belanja perpajakan 58% didominasi PPN dan PPnBM.

"Kalau insentif pajaknya masih besar, sementara ekonomi tahun depan targetnya hanya tumbuh 5,2% maka target PPN dan PPnBM belum matching," jelas Bhima.

Senada, Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal pun melihat seiring dengan anjloknya jumlah kelas menengah di Tanah Air berpotensi target penerimaan tersebut tidak akan mencapai target, baik di tahun ini maupun tahun depan.

Dirinya memperkirakan dari realisasi PPN dan PPnBM bruto hingga Juli 2024 yang senilai Rp402,16 triliun, pada akhir tahun hanya akan mencapai kisaran Rp700 triliun dari outlook 819,2 triliun.

Begitu pula pada tahun depan, dengan menyusutnya jumlah kelas menengah, PPN dan PPnBM berpotensi stagnan di Rp700an triliun.

"Enggak ada sama sekali [yang dapat mendorong PPN dan PPnBM]. Konsumsi masyarakat middle class kan shrinking [menyusut],” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Sebagaimana mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Pada 2021, PPN dan PPnBM mampu bangkit dengan tumbuh 22,6% setelah pada 2020 anjlok 15,3%, yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6%, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP.

Sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian, PPN dan PPnBM terus mencatatkan pertumbuhan yang mencapai 11,1%. Tahun ini, kinerja PPN dan PPnBM diperkirakan dapat berlanjut dan mampu tumbuh 7,3%.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia resmi menggelar ajang balap motor listrik konversi pertama di dunia yang bertajuk PLN EV Conversion Race 2024 di Sentul International Karting Circuit, Jawa Barat, pada Minggu (22/9/2024).

Adapun, lomba tersebut didukung oleh kolaborasi antara PT PLN (Persero) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menegaskan kembali pentingnya konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik yang terus didorong oleh pemerintah.

Menurutnya, konversi motor listrik ini berdampak signifikan terhadap pengurangan emisi, karena motor listrik hanya menghasilkan sekitar 40% emisi dibandingkan kendaraan bermesin BBM.

“Kementerian ESDM terus mengupayakan dua hal utama, yakni meningkatkan ketahanan energi dan menurunkan emisi. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan, dan kegiatan hari ini merupakan kombinasi dari kedua tujuan tersebut,” jelas Dadan dalam keterangan resmi, Minggu (22/9).

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini, terdapat potensi besar dengan sekitar 1,4 juta kendaraan roda dua di Indonesia yang dapat dikonversi. Adapun, konversi motor listrik secara bertahap tidak hanya membantu mengurangi konsumsi BBM, yang sebagian masih diimpor, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

"Kementerian ESDM, bersama Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia [Aismoli], telah mengembangkan komponen industri lokal dan di saat yang sama kami juga mendorong pertumbuhan bengkel-bengkel konversi,” lanjutnya.

Ketua Umum Aismoli, Budi Setiyadi menambahkan, melalui ajang ini, diharapkan masyarakat yang masih ragu terhadap kemampuan motor listrik dan motor hasil konversi akan menjadi semakin yakin.

"Harapannya, semakin banyak masyarakat yang beralih dari motor berbahan bakar minyak ke motor listrik,” imbuh Budi.

Sebagai informasi, EV Conversion Race 2024 melombakan tiga kategori utama. Pertama, EV Race, yaitu balapan sepeda motor listrik di lintasan aspal untuk menguji performa. Kedua, EV Endurance, balapan ketahanan selama dua jam yang bertujuan membuktikan daya tahan motor listrik hasil konversi; dan kategori ketiga akan berlangsung pada 13 Oktober 2024.

Perlombaan ini merupakan yang pertama di dunia untuk motor listrik konversi, dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) telah mengadopsi Peraturan Teknis Balap Sepeda Motor Listrik Konversi 2024 sebagai pedoman resmi.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Tol Indonesia (ATI) memberi catatan mengenai siasat yang perlu diambil pemerintah untuk dapat sukses melelang ulang Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang 96,8 kilometer (Km) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ketua Umum ATI, Subakti Syukur menyebut untuk dapat menarik minat investor, pemerintah perlu meyakinkan kelayakan bisnis sebuah proyek KPBU yang bakal dilelang terlebih dahulu.

“Dalam setiap proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha [KPBU], investor perlu diyakinkan bahwa aspek kelayakan bisnis sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol [PPJT] dapat terpenuhi,” jelas Subakti kepada Bisnis, dikutip Minggu (22/9/2024).

Dia melanjutkan, untuk dapat membuat proyek KPBU tol menarik di mata investor, perlu juga dirumuskan kepastian penyesuaian tarif hingga kompensasi atas segala perubahan lingkup yang nantinya mungkin akan terjadi diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah.

Subakti menyebut, hal itu perlu menjadi perhatian untuk dapat menjaga iklim usaha bagi para investor.

“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga iklim investasi dan kepastian usaha bagi para investor,” pungkasnya.

Bukan tanpa alasan, nilai investasi yang bakal dikeluarkan oleh para calon investor dalam menyukseskan proyek KPBU tol juga tidaklah sedikit. Untuk Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi sendiri biaya investasinya dilaporkan mencapai Rp25,4 triliun. Posisinya meningkat Rp800 miliar dari nilai investasi sebelumnya Rp24,6 triliun.

Adapun, dalam informasi terbarunya, saat ini proses lelang ulang Tol Gilimanuk – Mengwi telah memasuki tahap Prakualifikasi yang akan berakhir pada 1 Oktober 2024.

“Proses Prakualifikasi akan dilakukan secara elektronik [daring]. Peminat dapat melakukan pendaftaran pada jam kerja (Pukul 08.00 – 16.00 WIB) mulai Jumat, 6 September 2024 hingga Senin, 30 September 2024,” tulis Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam pengumumannya, dikutip Minggu (22/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Efektivitas program lumbung pangan nasional atau food estate yang merupakan proyek mercusuar era Jokowi disebut masih minim, bahkan tak sejalan dengan pertumbuhan sektor pertanian yang terus menyusut.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan realisasi program food estate dalam konteks lahan yang telah dieksplotiasi masih relatif moderat.

"Misalnya di Kalimantan Tengah, sampai Juni kemarin sudah sebanyak 70.000 hektare, tentu dengan luas lahan yang masih mini ini, secara total dibawah 100.000 hektare, tentu masih jauh untuk bisa mengisi gap kekurangan atau menyusutnya lahan padi yang sebesar 4 juta hektare," kata Abra, Minggu (22/9/2024).

Dia menerangkan, Indonesia mengalami penyusutan lahan padi akibat terjadinya fenomena El Niño pada 2023—2024. Secara rata-rata, luas lahan tanaman mengalami penurunan sebesar 30,8% atau 4,2 juta hektare.

Kondisi ini memicu turunnya jumlah produksi padi dalam 2 tahun terakhir, sehingga pemerintah mengambil jalan pintas untuk melakukan importasi beras cukup drastis tahun lalu sebanyak 2,5 juta ton.

"Itu [berkurangnya lahan padi] kan harus bisa di subtitusi dengan adanya konsolidasi lahan melalui program food estate," terangnya.

Tidak hanya Kalimantan Tengah, hingga saat ini total pengembangan food estate di sejumlah wilayah seperti Kab. Sumba Tengah (10.000 hektare), Kab. Gresik (1.175 hektare), Kab. Garut (1.000 hektare), Kab. Bantul (1.000 hektare), Kab. Temanggung (1.000 hektare), dan Kab. Wonosobo (1.000 hektare).

Program food estate yang telah masuk sebagai program strategis nasional di tahun 2020—2024 juga tengah dikembangkan ke sejumlah daerah lainnya seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

"Dari dokumen yang kita peroleh di Kementerian Pertanian, direncanakan dalam 5 tahun mendatang ada tambahan 3 juta hektare untuk perluasan cetak sawah baru yang tersebar di beberapa provinsi," tuturnya.

Adapun, dalam salah satu 17 program prioritas terkait bidang pertanian, memang pak prabowo cukup fokus menggenjot swasembada pangan melalui program lumbung pangan nasional, dalam pengembangan padi, jagung, singkong, kedelai dan tebu.

"Lagi-lagi pertanyaannya, dari program food estate yang sudah berjalan dan hasilnya masih minim karena banyak sekali kritik yang datang bukan hanya dalam konteks menghasilkan prduk pertanian tapi juga dalam proses perencanaan dan pemanfaatan lahan-lahan di kawasan hutan lindung dan kawasan eks program pengembangan lahan gambut," jelasnya.

Dia menyoroti, pengembangan lahan gambut juga sebelumnya digadang-gadang dapat meningkatkan komoditas pertaninan. Pada kenyataannya, hingga saat ini belum terdengar hasil mumpuni bahkan bisa disebut gagal.

Tidak hanya itu, Abrar juga menyayangkan pertumbuhan sektor pertanian di era pemerintahan Presiden Jokowi yang disebut dari tahun ke tahun mengalami penyusutan.

"Waktu itu masih tumbuh 4,24% [tahun 2024] tetapi dari tahun ke tahun, bahkan sebelum Covid-19, sebetulnya sudah terus merosot 3,6% di tahun 2019, bahkan di 2023 hanya tumbuh 1,3%," terangnya.

Peranan sektor pertanian terhadap PDB juga terus menyusut dari 13,3% menjadi 13,5% sepanjang era periode pemerintahan Jokowi. Lebih rinci, kontribusi pada sektor tanaman pangan terhadap PDB juga menyusut dari 3,25% menjadi 2,26%.

"Salah satu indikator performa sektor pangan kita adalah Global Food Security Index, indeks ketahanan pangan kita, kita pertama dari tahun 2019—2022 peringkat kita justru menurun dari 60 menjadi 63. Kedua, dibandingkan dgn kawasan Asean, Singapura, Malaysia, Vietnam kita jauh tertinggal untuk peringkat Global Food Security Index," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Efektivitas program lumbung pangan nasional atau food estate yang merupakan proyek mercusuar era Jokowi disebut masih minim, bahkan tak sejalan dengan pertumbuhan sektor pertanian yang terus menyusut.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan realisasi program food estate dalam konteks lahan yang telah dieksplotiasi masih relatif moderat.

"Misalnya di Kalimantan Tengah, sampai Juni kemarin sudah sebanyak 70.000 hektare, tentu dengan luas lahan yang masih mini ini, secara total dibawah 100.000 hektare, tentu masih jauh untuk bisa mengisi gap kekurangan atau menyusutnya lahan padi yang sebesar 4 juta hektare," kata Abra, Minggu (22/9/2024).

Dia menerangkan, Indonesia mengalami penyusutan lahan padi akibat terjadinya fenomena El Niño pada 2023—2024. Secara rata-rata, luas lahan tanaman mengalami penurunan sebesar 30,8% atau 4,2 juta hektare.

Kondisi ini memicu turunnya jumlah produksi padi dalam 2 tahun terakhir, sehingga pemerintah mengambil jalan pintas untuk melakukan importasi beras cukup drastis tahun lalu sebanyak 2,5 juta ton.

"Itu [berkurangnya lahan padi] kan harus bisa di subtitusi dengan adanya konsolidasi lahan melalui program food estate," terangnya.

Tidak hanya Kalimantan Tengah, hingga saat ini total pengembangan food estate di sejumlah wilayah seperti Kab. Sumba Tengah (10.000 hektare), Kab. Gresik (1.175 hektare), Kab. Garut (1.000 hektare), Kab. Bantul (1.000 hektare), Kab. Temanggung (1.000 hektare), dan Kab. Wonosobo (1.000 hektare).

Program food estate yang telah masuk sebagai program strategis nasional di tahun 2020—2024 juga tengah dikembangkan ke sejumlah daerah lainnya seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

"Dari dokumen yang kita peroleh di Kementerian Pertanian, direncanakan dalam 5 tahun mendatang ada tambahan 3 juta hektare untuk perluasan cetak sawah baru yang tersebar di beberapa provinsi," tuturnya.

Adapun, dalam salah satu 17 program prioritas terkait bidang pertanian, memang pak prabowo cukup fokus menggenjot swasembada pangan melalui program lumbung pangan nasional, dalam pengembangan padi, jagung, singkong, kedelai dan tebu.

"Lagi-lagi pertanyaannya, dari program food estate yang sudah berjalan dan hasilnya masih minim karena banyak sekali kritik yang datang bukan hanya dalam konteks menghasilkan prduk pertanian tapi juga dalam proses perencanaan dan pemanfaatan lahan-lahan di kawasan hutan lindung dan kawasan eks program pengembangan lahan gambut," jelasnya.

Dia menyoroti, pengembangan lahan gambut juga sebelumnya digadang-gadang dapat meningkatkan komoditas pertaninan. Pada kenyataannya, hingga saat ini belum terdengar hasil mumpuni bahkan bisa disebut gagal.

Tidak hanya itu, Abrar juga menyayangkan pertumbuhan sektor pertanian di era pemerintahan Presiden Jokowi yang disebut dari tahun ke tahun mengalami penyusutan.

"Waktu itu masih tumbuh 4,24% [tahun 2024] tetapi dari tahun ke tahun, bahkan sebelum Covid-19, sebetulnya sudah terus merosot 3,6% di tahun 2019, bahkan di 2023 hanya tumbuh 1,3%," terangnya.

Peranan sektor pertanian terhadap PDB juga terus menyusut dari 13,3% menjadi 13,5% sepanjang era periode pemerintahan Jokowi. Lebih rinci, kontribusi pada sektor tanaman pangan terhadap PDB juga menyusut dari 3,25% menjadi 2,26%.

"Salah satu indikator performa sektor pangan kita adalah Global Food Security Index, indeks ketahanan pangan kita, kita pertama dari tahun 2019—2022 peringkat kita justru menurun dari 60 menjadi 63. Kedua, dibandingkan dgn kawasan Asean, Singapura, Malaysia, Vietnam kita jauh tertinggal untuk peringkat Global Food Security Index," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingginya importasibahan baku obatternyata bukan perkara baru di tengah perkembanganindustri farmasidi Tanah Air.

Tiga dekade lalu, problem serupa sudah mengadang kemandirian sektor bahan baku obat di Indonesia. Sektorobat-obatandi dalam negeri pun tampak stagnan bila dibandingkan dengan negara tetangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) FX Sugiyanto mendorong presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan pangan.

Menurutnya, pemerintah harus mengubah politik pangan karena pada aturan saat ini sangat bersifat liberal dan tidak mencerminkan politik pangan itu sendiri.

"Cabut dan kembalikan kepada UU asal tentang pangan [UU 18/2012]. Jika selama ini politik pangan dimaknai sebagai politik beras, itu juga harus berubah. Kalau kita ingin pemerataan, harus diubah," ungkapnya dalam diskusi Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan: Pekerjaan Rumah Pemerintah Prabowo-Gibran, Minggu (22/9/2024).

Bukan tanpa sebab, pasalnya dalam UU No.11/2020 Pasal 1 angka 7, yakni menyebutkan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.

Sementara pada UU asal, yakni UU No.18/2012 menyatakan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan impor.

"Jadi harapan dan komitmen terhadap pemerintah Prabowo. Kalau Prabowo mampu melakukan ini, berarti komitmen itu betul-betul terbuktikan," tutur FX Sugiyanto.

Prabowo menggaungkan ketahanan pangan salah satunya melalui food estate.

Dalam paparannya, Sugiyanto mengasumsikan bahwa petani sebagai pondasi ketahanan pangan, untuk memperbaiki struktur pendapatan petani, maka harus ada perubahan sistem ketahanan pangan dengan mengubah politik pangan tersebut.

Pasalnya, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penguasaan tanah kurang dari 2.000 meter² atau disebut sangat gurem sebanyak 40%.

Sementara petani guren dengan pengusaan tanah kurang dari 5.000 meter², mencapai 62,14%.

Maka dari itu, ketahanan pangan berbasis diversifikasi sumber pangan, menjadi salah satu alternatif, seperti sagu atau sorgum.

Sugiyanto menekankan bahwa ketahanan pangan bukan hanya sekadar beras. Indonesia perlu mengubah dan memperluas dapat berupa sagu atau sorgum maupun sumber karbohidrat lainnya.

"Generasi mi instan itu dicipta 30 tahun yang lalu, semua orang didesain otaknya, seolah-olah pengganti nasi adalah mi dan ini sudah terjadi. Itu hanya mungkin [sagu dan sorgum] kalau ada politk pangan yang clear," jelasnya.

Adapun, pemerintah telah memberikan alokasi khusus untuk ketahanan pangan. Di mana anggaran Ketahanan Pangan untuk tahun ini senilai Rp114,3 triliun. Sementara untuk tahun depan, direncanakan senilai Rp124,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Youtuber asal Amerika Serikat Ishowspeed batal terbang ke Papua, karena tiket pesawatnya mendadak dibatalkan.

Di channel youtubenya, dia menceritakan alasan kenapa batal ke bumi cendrawasih itu.

Speed bercerita penerbangannya yang semula dijadwalkan pada Sabtu 21 September pukul 07.15 WIB tiba-tiba saja dibatalkan karena alasan maskapai yang dia gunakan tidak cukup menjual tiket untuk jadwal penerbangan tersebut.

”Mereka tidak menjual tiket yang cukup sehingga mereka membatalkan seluruh penerbangan karena tidak ada cukup tiket (yang terjual) ke Papua,” ujarnya tanpa menyebut nama maskapai yang dimaksud.

Meski demikian dia mengatakan jika dirinya masih ingin terbang ke Papua, dan kemungkinan tiket yang tersedia besok, Senin 23 September 2024.

Sebelumnya, komika Mamat Alkatiri yang diajak Speed menemaninya ke Papua atas dorongan warganet bercerita jika Speed memang ingin ke Papua. Tapi, kata Mamat, Speed merasa bingung karena orang-orang bilang berbahaya.

"Dan katanya banyak yang bilang ga usah kesana karena buruk, ga bagus dll. Ya jadi saya cuma bilang, mereka semua itu berbicara terlalu banyak padahal mereka sendiri belum pernah kesana," tulis Mamat di akun twitternya.

Lantas berapa sih harga tiket pesawat ke Jayapura Papua yang disebut Speed tiketnya tidak terjual banyak?

Mengutip dari Traveloka beberapa maskapai menawarkan tiket pesawat rute Jakarta-Papua.

Harga yang ditawarkan mulai dari Rp4,2 juta hingga Rp5,4 juta.

Maskapai tersebut menawarkan rute mulai dari langsung Jakarta-Jayapura dan juga transit hingga dua kali.

Berikut perincian harga tiket pesawat Jakarta-Jayapura Senin 23 September 2024

• Sriwijaya Air Rp 4.252.900
• Citilink Rp 4.467.200
• Lion Air Rp 4.702.200
• Batik Air Rp 5.538.600
• Garuda Indonesia Batik Air Rp5.739.770

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merencanakan pendapatan negara dari pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) senilai Rp945,12 triliun.

Hal tersebut tercantum dalam naskah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 yang pada Kamis (19/9/2024) lalu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Di mana target tersebut terpantau 15,4% lebih besar dari outlook atau perkiraan tahun ini yang senilai Rp819,2 triliun.

"Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp945.120.626.363.000,00 [sembilan ratus empat puluh lima triliun seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah]," tulis naskah tersebut, dikutip Minggu (22/9/2024).

Nantinya, menjadi tugas pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk mengumpulkan pendapatan tersebut.

Sementara itu, dalam UU APBN 2025 tersebut pemerintah merencanakan total pendapatan senilai Rp2.490,91 triliun. Artinya, penerimaan dari PPN dan PPnBM ini menjelaskan sebesar 37,94% dari total target penerimaan.

Sementara penerimaan terbesar masih akan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang direncanakan seniali Rp1.209,28 triliun.

Sebagaimana mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Pada 2020, penerimaan dari pos ini mengalami kontraksi sebesar 15,3% sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respons dari adanya pandemi Covid-19.

Sementara pada 2021, PPN dan PPnBM mampu bangkit dengan tumbuh 22,6% yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6%, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP. Seperti diketahui, pada 2022 tarif PPN naik menjadi 11%.

Sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian, PPN dan PPnBM terus mencatatkan pertumbuhan yang mencapai 11,1%. Tahun ini, kinerja PPN dan PPnBM diperkirakan dapat berlanjut dan mampu tumbuh 7,3%.

Berikut Realisasi PPN dan PPnBM 2020—2025:

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia secara resmi menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) pada Kamis (19/9/2024) lalu. Dengan demikian, Indonesia ambil andil dalam meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada dasarnya kompetisi tarif pajak yang tidak sehat di negara-negara mitra dagang menjadi permasalahan serius.

"Perjanjian penting ini merefleksikan fakta bahwa MLI STTR menjadi prioritas penting bagi banyak negara berkembang yang menjadi anggota Inclusive Framework of Base Erosion and Profit Shifting [BEPS]," ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, beberapa hari lalu.

Untuk diketahui, BEPS adalah istilah untuk menjelaskan praktik usaha yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional (Multi National Entities/MNEs) untuk memindahkan keuntungan usahanya melalui skema transfer pricing ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Dengan demikian, kesepakatan ini akan memulihkan hak-hak pemajakan atas beberapa tipe transaksi lintas batas intra-group, termasuk bunga, royalti, dan pembayaran atas jasa lainnya.

Bukan hanya Indonesia, Sri Mulyani menyampaikan 42 negara dan yurisdiksi lainnya juga menandatangani MLI STTR yang merupakan salah satu instrumen dalam Pillar Two Pajak Internasional.

Sri Mulyani menyampaikan, bagi negara berkembang, mobilisasi sumber daya menjadi sangat penting, dan MLI STTR ini menjadi salah satu solusi tambahan bagi negara berkembang untuk melindungi basis pajak korporat mereka.

Tercatat saat ini, sudah lebih dari 1.000 perjanjian perpajakan. Sementara kurang lebih 1/4 dari perjanjian perpajakan di seluruh dunia, ter-cover oleh komitmen ini.

"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada @mathiascormann [Sekjen OECD] dan para penandatangan hari ini. Mari bersama menindaklanjuti proses ratifikasinya demi meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan sosial dunia," tuturnya.

Pada dasarnya, STTR memungkinkan suatu negara untuk mengenakan pajak tambahan sampai dengan 9% atas penghasilan tertentu (royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa) yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) jika negara mitra tersebut mengenakan pajak kurang dari 9%.

Namun demikian, STTR hanya diterapkan atas pembayaran penghasilan intragrup yang nilainya melebihi 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5% (mark-up threshold).

Keuntungannya bagi Indonesia, terutama untuk keuangan negara, STTR menguatkan ketentuan anti penghindaran pajak dalam sistem perpajakan Indonesia alias menutup pintu pengusaha dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Alhasil, pendapatan negara akan semakin pulih dan bertambah, serta menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemerintah dalam menanggulangi tantangan ekonomi makro lainnya.