NUSA DUA - Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS dinilai akan berdampak pada perubahan kebijakan energi yang selanjutnya akan menciptakan ketidakpastian di pasar minyak nabati global. Meski bukan konsumen utama minyak sawit , kebijakan energi AS dinilai tetap berdampak besar pada pasar minyak nabati, termasuk sawit, secara global.

Hal itu diungkapkan oleh analis dari Bloomberg Alvin Tai di acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11) lalu. Alvin mengatakan, di AS diesel masih menjadi bahan bakar transportasi kedua terbesar dengan penggunaan mencapai 22%, sementara bahan bakar nabati (biofuel) hanya sekitar 6%. Namun, imbuh dia, tren menunjukkan peningkatan penggunaan renewable diesel dan biodiesel, yang diprediksi melampaui konsumsi diesel berbasis petroleum pada tahun 2024 dengan konsumsi mencapai 4,5 juta barel per hari.

"Ketersediaan bahan baku ini meningkat dari kurang dari 10 juta metrik ton pada 2021 menjadi sekitar 15 juta metrik ton pada 2024. Meskipun ada potensi pertumbuhan lebih lanjut, permintaan biodiesel diperkirakan mencapai 25,7 juta metrik ton per tahun, sehingga banyak pihak yang pesimis terhadap tercapainya proyeksi ini mengingat keterbatasan pasokan bahan baku," ujarnya.

Alvin menjelaskan, saat ini bahan baku biodiesel dan renewable diesel AS sebagian besar berasal dari minyak kedelai, yakni 44%. Selanjutnya, adalah minyak daur ulang dan lemak (33%), minyak jagung (15%), serta minyak kanola (5%). Dengan penerapan kebijakan baru berupa kredit pajak 45Z yang menggunakan jejak karbon sebagai tolok ukur, menempatkan Used Cooking Oil (UCO) pada posisi teratas dan minyak sawit Indonesia dengan nilai karbon tertinggi.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Indonesia juga terus mendorong agenda energi terbarukan yang lebih luas melalui peningkatan pencampuran biodiesel. Dengan mengadopsi B35 pada tahun 2023, Indonesia telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menghemat lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil.

"Sasaran B50 merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan energi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian lokal. Namun, perluasan ini dapat berdampak pada ketahanan pangan dan juga pasokan minyak sawit, terutama untuk ekspor," paparnya pada pembukaan IPOC sehari sebelumnya.

Senada dengan Alvin Tai dan Sudaryono, Dorab Mistry yang juga merupakan pembicara pada acara IPOC mengungkapkan hadirnya program biodiesel di berbagai negara sangat mendorong penyerapan minyak nabati dunia. Namun, stagnasi produksi minyak sawit membuat harganya tidak lagi kompetitif, bahkan cenderung mahal, sehingga daya saing menurun. "Terjadi peningkatan produksi minyak nabati, namun stagnasi produksi komoditas kelapa sawit. Stagnasi ini didorong oleh persoalan domestik seperti teknologi, peremajaan, dan bibit," kata dia.

Dalam jangka panjang, lanjutnya, melemahnya harga minyak bumi, tren politik subsidi pemerintah terhadap biofuel tetap menjadi faktor penentu fluktuasi harga minyak nabati. "Dengan kata lain, capricious climate masih akan mewarnai perjalanan minyak nabati di tahun 2025," ungkap Dorab Mistry.

Dia melanjutkan, cuaca di Amerika Selatan juga berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama jika ada penundaan kebijakan biofuel. Di sisi lain, harga minyak kedelai diprediksi tetap kuat, didorong oleh tingginya permintaan biodiesel AS serta perubahan insentif dari blenders credit menjadi producers credit. "Permintaan juga diperkirakan semakin meningkat seiring kebijakan terkait Sustainable Aviation Fuel," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel pada November 2024 sebesar Rp 13.384 per liter.

Harga biodiesel tersebut naik Rp 751 per liter dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pada Oktober 2024 sebesar Rp 12.633 per liter.

"Harga biodiesel Rp 13.384 per liter tersebut efektif mulai tanggal 1 November 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

Besaran HIP BBN biodiesel tersebut, dihitung berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang HIP BBN Jenis Biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak jenis minyak solar.

Begitu pula dengan besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024.

Secara rinci, perhitungan harga HIP BBN biodiesel diperoleh dari formula, HIP = (Harga CPO KPB rata-rata + 85 dollar AS per ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut.

Adapun harga CPO KPB rata-rata periode 25 September sampai 24 Oktober 2024 sebesar Rp 14.071 per kilogram (kg).

Sedangkan 85 dollar AS per ton, adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dan angka 870 kg/m3 merupakan faktor satuan dari kilogram ke liter.

Sedangkan untuk nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September-24 Oktober 2024, yakni sebesar Rp 15.436 per liter.

Maka dengan penghitungan tersebut, harga HIP BBN biodiesel bulan November 2024 menjadi dipatok sebesar Rp 13.384 per liter.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel pada November 2024 sebesar Rp 13.384 per liter.

Harga biodiesel tersebut naik Rp 751 per liter dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pada Oktober 2024 sebesar Rp 12.633 per liter.

"Harga biodiesel Rp 13.384 per liter tersebut efektif mulai tanggal 1 November 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

Besaran HIP BBN biodiesel tersebut, dihitung berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang HIP BBN Jenis Biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak jenis minyak solar.

Begitu pula dengan besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024.

Secara rinci, perhitungan harga HIP BBN biodiesel diperoleh dari formula, HIP = (Harga CPO KPB rata-rata + 85 dollar AS per ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut.

Adapun harga CPO KPB rata-rata periode 25 September sampai 24 Oktober 2024 sebesar Rp 14.071 per kilogram (kg).

Sedangkan 85 dollar AS per ton, adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dan angka 870 kg/m3 merupakan faktor satuan dari kilogram ke liter.

Sedangkan untuk nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September-24 Oktober 2024, yakni sebesar Rp 15.436 per liter.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, mengungkapkan bahwa Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel Bulan November 2024 dipatok sebesar Rp 13.384 per liter.

"Harga Biodiesel tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2024. Harga tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 751 apabila dibandingkan dengan Bulan Oktober 2024 yang sebesar Rp 12.633 per liter," kata Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Perhitungan HIP BBN Jenis Biodiesel adalah sebagai berikut:

HIP = (harga CPO KPB rata-rata + 85 USD/ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut. Dengan harga CPO KPB rerata periode 25 September - 24 Oktober 2024 sebesar Rp14.071/kg.

Sedangkan US$ 85/MT adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dengan 870kg/m3 merupakan faktor satuan dari kg ke L. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September-24 Oktober 2024 sebesar Rp 15.436.

Untuk ongkos angkut tertuang di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas.

Kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas adalah tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024.

Surat tertanggal 7 November 2024 tersebut berisi tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, danb. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Jakarta -

Pejabat negara diminta melakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas (Perdinas) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:
a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

(ily/hns)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(acd/acd)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Aturan ini mempertegas posisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam perpres tersebut, Prabowo menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu.

Sejalan dengan penghapusan tersebut, kini terdapat penambahan dua Ditjen baru, yakni Ditjen Strategis Ekonomi dan Fiskal yang akan menggantikan BKF, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perubahan nomenklatur dari BKF menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal tersebut merupakan tindak lanjut atas ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Badannya menjadi Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal. Kenapa? Karena menurut Kementerian PANRB, nomenklatur badan itu tidak membuat kebijakan. Namun, BKF membuat policy banyak. Akhirnya diubah jadi ditjen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sementara itu, untuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan ditambah karena untuk memperkuat peranan Kemenkeu sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -BALI.Meningkatnya kekhawatiran mengenai penurunan suplai minyak sawit di pasar global telah mendorong para importir melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencari substitusi.Imbasnya,ketergantungan negara-negara importir terbesar kelapa sawit yang merupakan tujuan utama ekspor Indonesia tahun depan akan sangat berkurang.

Ryan Chen, Direktur China CNF Business, Oils & Oil Seeds pada Cargil Investments (China) mengungkapkan, ada kecenderungan pasar Cina beralih dari minyak sawit ke minyak nabati lain.

“Dalam pasar domestik Cina sekarang ini tersedia pilihan pasokan minyak nabati lain, khususnya minyak kedelai. Apalagi harganya bisa berpotensi lebih murah. Saya kira dalam hal harga, sudah berakhir era minyak sawit paling murah,” katanya pada Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, pada jumat (8/11/24)

Menurut Ryan, tahun ini pemintaan minyak nabati China akan stagnan, setelah mengalami kenaikan pada tahun 2023 lalu. Permintaan minyak sawit Cina (olein dan stearin) diperkirakan turun sekitar 30% tahun ini karena beberapa faktor, terutama menyangkut harga.

Pangsa minyak sawit terhadap total permintaan minyak nabati diperkirakan menurun ke 12.8% tahun ini, dibandingkan dengan 17.5% tahuyn 2023. Impor minyak olein tahun ini bisa menurun ke 2.3 juta metrik ton tahun 2024, dibandingkan dengan 4.2 juta metrik ton tahun 2023. Tahun 2025 impor olein akan stagnan di sekitar 2.3 – 2.4 juta metrik ton.

Di pasar India dan Pakistan, permintaan diproyeksikan meningkat, namun ada kekhawatiran atas kemungkinan penurunan suplai minyak sawit dari Indonesia dan pungutan ekspor yang bisa menaikkan harga.

B.V Mehta, Direktur Eksekutif dari The Solvent Extractors’ Association di India, menyebutkan bahwa permintaan minyak nabati akan terus meningkat, tapi produksi domestik tidak bisa menutupi seluruh permintaan. Konsumsi domestik India mencapai sekitar 30 juta metrik ton, tapi hanya sekitar 13 juta ton bisa dipenuhi dengan produksi lokal.

“India masih akan tergantung pada impor minyak nabati, namun kebijakan biodiesel di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di pasar soal suplai sawit,” kata Abdul Rasheed Jan Mohammad, CEO, Westbury Group, Perusahaan Pakistan.

Sementara Alponsus Inyang, Presiden National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN), mengatakan bahwa ada kesempatan untuk investasi dan perdagangan minyak nabati di Afrika.

“Kita mengundang para investor untuk berinvestasi di Nigeria dan perdagangan minyak nabati karena permintaan minyak nabati di Afrika meningkat terus,” katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2024 telah mencapai Rp 2.556,7 triliun.

Sayangnya, realisasi tersebut baru mencapai 76,9% dari pagu dan tumbuh 14,1% year on year (YoY).

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya belanja negara ini sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (8/11).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, dampak tingginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik sebesar 4,62% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Itu adalah karena belanja kita memang cukup cepat," ujar Suahasil.

Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) yang realisasinya sudah mencapai Rp 1.834,5 triliun atau mencapai 74,3 dari pagu. Belanja ini juga tumbuh 16,7% YoY.

BPP ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mencapai Rp 933,5 triliun, disalurkan salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, penyaluran berbagai program bansos, sarpras hankam, dukungan pelaksanaan pemilu dan pembayaran gaji ASN/TNI/Polri.

Kemudian, BPP juga disalurkan untuk belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 901,0 triliun.

Realisasi ini sudah mencapai 65,4% dari pagu. Belanja non K/L ini disalurkan di antaranya untuk subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran manfaat pensiunan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, turut memberikan dampak signifikan terhadap pasar keuangan global, termasuk nilai tukar rupiah.

Menurutnya, meskipun ada perbaikan di pasar keuangan, pengaruh sentimen politik pasca pemilu AS masih cukup kuat, terutama pada minggu ini.

"Terpilihnya kembali Presiden Trump itu memberikan juga sentimen yang cukup kuat pada minggu ini," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sri Mulyani menjelaskan, meski nilai tukar rupiah sempat menguat hingga mencapai level Rp15.200 pada Oktober lalu, ketidakpastian global yang dipicu oleh keputusan Federal Reserve (Fed) mengenai penurunan suku bunga dan terpilihnya kembali Presiden Trump, membuat rupiah mengalami tekanan. Dolar AS yang menguat berimbas pada nilai tukar rupiah dan cenderung tertekan selama minggu ini.

"Dan sekarang dengan terpilihnya Presiden Trump, tadi saya sampaikan dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar Rupiah kita kemarin cenderung dalam minggu ini mengalami tekanan," katanya.

Namun, secara keseluruhan, Sri Mulyani menilai kinerja nilai tukar rupiah masih relatif stabil dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di G7 maupun G20. Ia mencatat, depresiasi rupiah sepanjang tahun ini tercatat sebesar 2,68%, yang masih lebih baik dibandingkan Kanada (4,46%), Filipina (5,69%), dan Korea Selatan (6,79%).

Terkait dengan pasar surat berharga negara (SBN), Sri Mulyani menyebutkan bahwa yield SBN Indonesia mengalami sedikit kenaikan, namun secara keseluruhan, yield pada Oktober sempat mengalami penurunan yang positif.

Meskipun yield US Treasury 10 tahun menguat di level 4,4%, spread antara obligasi pemerintah Indonesia dan US Treasury 10 tahun masih cukup rendah.

"Dan ini juga kalau walaupun Fed Fund Rate mengalami penurunan tapi counter sentiment terhadap politik di Amerika terutama dari sisi terpilihnya Presiden Trump dan outlook atau proyeksi terhadap budget federal memberikan dampak yang berbeda terhadap US Treasury," katanya.

Mengenai aliran modal asing, Sri Mulyani mencatat adanya inflow ke pasar SBN Indonesia sebesar Rp 14,98 triliun pada Oktober. Namun, setelah terpilihnya Presiden Trump, terjadi outflow sebesar Rp 4,12 triliun pada November 2024. Meskipun demikian, inflow SBN Indonesia sepanjang tahun ini tercatat sebesar Rp 39,4 triliun, yang menjaga stabilitas yield SBN Indonesia.

Kedepannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau kondisi perekonomian dan pasar keuangan menjelang akhir tahun. Ia berharap perekonomian Indonesia dapat tetap tumbuh dengan positif, seiring dengan pengelolaan APBN dan proyeksi perekonomian yang akan terus diperbarui hingga kuartal IV-2024.

"Kita berharap nanti akan tetap terjaga sampai akhir tahun dalam posisi yang positif," tutup Sri Mulyani.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dampak Donald Trump yang memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) terhadap ekonomi global. Sri Mulyani mengatakan dari sisi kebijakan, AS sebagai negara ekonomi terbesar di dunia akan mengalami perubahan.

"Itu juga nanti akan menimbulkan banyak sekali policy yang tentu berubah karena Presiden Trump didukung oleh Partai Republik, sedangkan yang saat ini Presiden Biden adalah dari Demokrat," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sri Mulyani, ketegangan perdagangan antara AS dengan China juga dikhawatirkan akan meningkat. Ditambah lagi, tensi geopolitik di beberapa negara belum juga usai.

"Beberapa perubahan di dalam policy telah menimbulkan reaksi sesaat atau langsung dari market seperti ekspektasi terhadap penurunan pajak korporasi, adanya ekspansi belanja, kenaikan-kenaikan dari tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan Amerika terutama terhadap RRT juga diantisipasi," ungkapnya.

Bendahara negara itu menyebut salah satu pandangan Donald Trump yang berbeda dengan presiden sebelumnya yakni terkait perubahan iklim. Menurut Sri Mulyani, Trump lebih berkomitmen untuk penurunan CO2.

Perbedaan kebijakan dan pandangan itu diprediksi mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia. "Terutama dari energi tentu akan memberikan dampak baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap trend ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change maupun energi," ungkapnya.

Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal III-2024 sebesar 2,7%, pasar tenaga AS disebut masih cukup kuat, angka pengangguran di 4,1% dan inflasi sudah mulai menurun di level 2,4%.

"Inflasi ini karena adanya sedikit kenaikan harga pangan yang telah menyebabkan Federal Reserve melakukan kebijakan untuk memangkas kembali suku bunga Fed Fund Rate 25 basis point pada dua hari yang lalu," pungkasnya.

(ada/ara)