Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan bahwa hasil dari Munaslub 2024 yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin tidak sah berdasarkan aturan yang berlaku.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pelanggaran atas aturan organisasi berupa penyelenggaraan Munaslub tersebut akan dibawa ke ranah hukum. Saat ini, pihaknya tengah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti konkret pelanggaraan.

"Maka dari itu kami sangat menyesalkan adanya tindakan yang melanggar UU No 1/1987 dan Keppres No 18/2022. Sekali lagi kegiatan Munaslub atas nama Kadin Indonesia pada Sabtu 14 September 2024 kemarin tidak sah," kata Arsjad dalam konferensi pers, Minggu (15/9/2024).

Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, dia juga mengaku tidak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.

"Kami memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan Kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi organisasi berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin dan pembekuan terhadap keanggotannya.

Menurut dia, secara mekanisme organisasi kondisi pengambilalihan atau kudeta yang dilakukan sejumlah pihak di badan Kadin telah terbukti melanggar AD/ART dan peraturan organisasi.

"Dan rapat kami beberapa hari lalu yang memberikan kewenangan kepada Ketua Umum [Arsjad Rasjid] untuk melakukan langkah penertiban organisasi. Jadi langkah itu akan kami lakukan secara sanksi organisasi tapi tadi kita sudah mendengar ketua umum menyampaikan kami lakukan investigasi, bukan soal like and dislike, tetapi secara objektif kita akan menilai," tuturnya.

Lebih lanjut, Eka menerangkan bahwa pihaknya akan menggelar rapat pengurus untuk memutuskan langkah-langkah ini sehingga kebijakannya tidak personal, tetapi dalam kerangka dan aturan organisasi secara inklusif dan kolaboratif.

Tak hanya itu, berdasarkan diskusi Kadin provinsi, ada beberapa anggota daerah yang tercatut namanya ikut dalam penyelenggaraan Munaslub 2024. Untuk itu, pihaknya akan melakukan laporan kepolisian.

"Karena beberapa Kadin yang diperkenalkan ternyata bukan anggota Kadin dari daerah tersebut dan mengatasnamakan, teman-teman merasa ini perlu dilakukan dengan langkah hukum. Jadi kami mengambil langkah organisatoris dan langkah hukum terkait hal ini bukan karena like and dislike tapi dalam upaya utk memperkuat kadin," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan bahwa hasil dari Munaslub 2024 yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin tidak sah berdasarkan aturan yang berlaku.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pelanggaran atas aturan organisasi berupa penyelenggaraan Munaslub tersebut akan dibawa ke ranah hukum. Saat ini, pihaknya tengah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti konkret pelanggaraan.

"Maka dari itu kami sangat menyesalkan adanya tindakan yang melanggar UU No 1/1987 dan Keppres No 18/2022. Sekali lagi kegiatan Munaslub atas nama Kadin Indonesia pada Sabtu 14 September 2024 kemarin tidak sah," kata Arsjad dalam konferensi pers, Minggu (15/9/2024).

Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, dia juga mengaku tidak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.

"Kami memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan Kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi organisasi berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin dan pembekuan terhadap keanggotannya.

Menurut dia, secara mekanisme organisasi kondisi pengambilalihan atau kudeta yang dilakukan sejumlah pihak di badan Kadin telah terbukti melanggar AD/ART dan peraturan organisasi.

"Dan rapat kami beberapa hari lalu yang memberikan kewenangan kepada Ketua Umum [Arsjad Rasjid] untuk melakukan langkah penertiban organisasi. Jadi langkah itu akan kami lakukan secara sanksi organisasi tapi tadi kita sudah mendengar ketua umum menyampaikan kami lakukan investigasi, bukan soal like and dislike, tetapi secara objektif kita akan menilai," tuturnya.

Lebih lanjut, Eka menerangkan bahwa pihaknya akan menggelar rapat pengurus untuk memutuskan langkah-langkah ini sehingga kebijakannya tidak personal, tetapi dalam kerangka dan aturan organisasi secara inklusif dan kolaboratif.

Tak hanya itu, berdasarkan diskusi Kadin provinsi, ada beberapa anggota daerah yang tercatut namanya ikut dalam penyelenggaraan Munaslub 2024. Untuk itu, pihaknya akan melakukan laporan kepolisian.

"Karena beberapa Kadin yang diperkenalkan ternyata bukan anggota Kadin dari daerah tersebut dan mengatasnamakan, teman-teman merasa ini perlu dilakukan dengan langkah hukum. Jadi kami mengambil langkah organisatoris dan langkah hukum terkait hal ini bukan karena like and dislike tapi dalam upaya utk memperkuat kadin," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anindya Bakrie menanggapi pernyataan Arsjad Rasjid yang menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024 ilegal. Pada Munaslub tersebut, Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin yang baru.

Anindya Bakrie mengatakan bahwa Munaslub Kadin tersebut dilaksanakan atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Saresahan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegakan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Anindya mengatakan sejalan dengan Pemerintahan baru pada Oktober mendatang, Kadin memikirkan bagaimana dapat mensukseskan program serta melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin. Dia berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bisa sukses mencapai target Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) bahkan lebih.

“Jadi itulah fokus kami, sehingga kehadiran beliau yang saya sangat berterima kasih di hari minggu, liburan panjang, ini menjadi suatu angin segar, dan ingat bahwa KADIN itu dua hal. Pertama, bukan saja wadah dunia usaha, tapi juga mitra strategis pemerintah,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengaku akan mengambil tindakan hukum atas penyelenggaraan Munaslub 2024 yang menghasilkan Ketum Kadin Indonesia yang baru yaitu Anindya Bakrie. Arsjad menuturkan Munaslub 2024 tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal. "Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelangagran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan ini akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Tak hanya itu, dia juga tak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.

"Kami memohon dukungan pemerintah sbg pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.

Lebih lanjut, Arsjad bercerita bahwa semula pihaknya berencana mengadakan konferensi pers di Menara Kadin. Namun, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk.

"Kami dihalangi untuk masuk oleh oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada kadin indonesia. Saya yakin bahwa teman-teman menunggu pernyataan sikap dari kami atas dinamika terjadi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kadin IndonesiaArsjad Rasjid bercerita ada sejumlah pihak yang berupaya menghalanginya datang ke Menara Kadin untuk menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan Munaslub Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Dia mengatakan bahwa semula pihaknya berencana mengadakan konferensi pers di Menara Kadin. Namun, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk, sehingga agenda konferensi pers berpindah lokasi ke JS Luwansa.

"Kami dihalangi untuk masuk oleh oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada Kadin Indonesia. Saya yakin bahwa temen-teman menunggu pernyataan sikap dari kami atas dinamika terjadi," kata Arsjad di JS Luwansa, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Arsjad juga menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal yang diselenggarakan Sabtu lalu di Hotel St Regis, Jakarta disebut sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin dengan menyalahi aturan yang berlaku.

Namun, dia menyebut pihaknya akan cepat tanggap dan memikirkan solusi untuk tetap menjalankan kepengurusan dan mendapatkan tempat bekerja untuk Kadin kembali.

"Sekarang ini memang kami sayangkan sekali bahwa apa yang terjadi, di mana kami tidak boleh masuk sekalipun di lantai 3 ya tadi rencananya. Tidak boleh saya dilaporkan demikian, jadi kami sangat sedih dan menyayangkan mengenai hal itu," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa Kadin hanya satu dan organisasi dunia usaha yang lahir dan diatur dengan UU 1/1987 ditegaskan dengan keputusan Presiden No 18 Tahun 2022, serta memiliki landasan hukum yang kuat melalui AD/ART dan peraturan organisasi.

Dari total 35 anggota Kadin Daerah, terdapat 21 ketua kadin provinsi yang hadir mendukung Arsjad Rasjid.

"Maka dari itu kami sangat menyesalkan adanya tindakan yang melanggar UU no 1/1987 dan Keppres no 18/2022. Sekali lagi kegiatan munaslub atas nama Kadin Indonesia di Sabtu 14 September 2024 kemarin tidak sah mayoritas kadin provinsi hadir 21 dari 35 dimana ketua umum ikut hadir disini," jelasnya.

Dia pun menerangkan bahwa 21 Kadin daerah secara tegas menolak dan menyatakan kegiatan tidak memenuhi prasyarat hukum sesuai AD/ART sehingga tidak dapat diakui sebagai kegiatan resmi.

"Saat ini Kadin Indonesia harus solid bekerja, solid bekerja, kita bekerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan. Kita butuh seluruh pihak kolaborasi dan bergotong royong. Kadin bukan milik perorangan, Kadin milik bangsa, milik pelaku usaha di seluruh Indonesia dari pemilik warung sampai pabrik, usaha mikro, buruh hingga profesional," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Munaslub Kadin 2024.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyebut Munaslub yang diselenggarakan tersebut tidak sah atau ilegal dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin, Dhaniswara K. Harjono, mengatakan Munaslub tersebut juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

"Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak," kata Dhaniswara dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Hal berbeda disampaikan, Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Dia menyatakan pelaksanaan Munaslub dilakukan berdasarkan keinginan Kadin daerah, asosiasi, dan himpunan. Dia memastikan bahwa tidak ada agenda lain untuk 'melengserkan' Arsjad Rasjid selain karena keresahan daerah.

Dia menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," ujarnya.

Bamsoet mengakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024. Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa dimana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin. Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membantah adanya dualisme dalam badan kepengurusan Kadin. Hal ini seiring dengan digelarnya Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang disebut ilegal.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, Munaslub yang diselenggarakan pada Sabtu (14/9/2024) di Jakarta tidak sah dan melanggar Anggaran DasarAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang berlandaskan UU No. 1/1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 18/2022.

“Hanya ada satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia dan Keputusan Presiden [Keppres] Nomor 18 Tahun 2022," kata Arsjad di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dalam hal ini, dia menekankan bahwa jabatan Ketua Umum Kadin Indonesia yang disematkan untuk dirinya berlaku periode 2021-2026 yang melalui proses dan tata cara yang sah dan sesuai ketentuan UU dan aturan organisasi.

Keputusan tersebut juga dipilih secara aklamasi berdasarkan Keputusan bersama dalam Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk dan taat kepada ketentuan UU dan mandat AD/ART," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Arsjad ditemani oleh sejumlah pengurus, 21 ketua umum Kadin provinsi, serta perwakilan dari anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia.

"Saya mengajak, mari sama-sama kita patuhi dan tegakkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi kemajuan organisasi dunia usaha yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional," tambahnya.

Adapun, pada Sabtu (14/9/2024), Munaslub yang diinisiasi Dewan Pertimbangan dan segelintir pengurus Kadin Indonesia menyepakati penunjukan Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 untuk menggantikan Arsjad Rasjid.

Arsjad menilai agenda tersebut menyalahi ketentuan AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub tersebut telah mendapatkan penolakan dari Dewan Pengurus Kadin, mayoritas ketua umum Kadin daerah, dan ALB.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengatakan, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya dewan pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

“Dalil yang digunakan untuk menyelenggarakan Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Bapak Arsjad Rasjid sebagai ketua tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden saat pemilu lalu, tidak bisa dijadikan alasan, mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin. Beliau juga mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie,” papar Dhaniswara.

Dhaniswara melanjutkan, penyelenggaraan Munaslub juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana telah diatur dalam AD/ART Kadin Indonesia.

“Tidak pernah ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh Ketua Umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Surat-surat yang dikirimkan Kadin provinsi kepada Kadin Indonesia terkait permohonan pengunduran diri Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan surat penyelenggaraan Munaslub tidak memenuhi unsur untuk dapat diklasifikasikan sebagai Surat Peringatan Pertama,” jelasnya.

Selain itu, sesuai Pasal 18 ayat 2 AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir. Untuk mengajukan usulan Munaslub, Kadin Provinsi juga harus menggelar Rapat Pleno terlebih dahulu.

Kemudian, dalam Pasal 18 ayat 12 AD/ART dinyatakan Munaslub tercapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih setengah (50% +1) dari peserta penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslub.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, Munaslub ilegal kemarin hanya diikuti oleh 25 ALB yang mana jumlah tidak mencapai setengah jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir setidaknya 50+1 dari 124 jumlah ALB. Dengan demikian, Munaslub itu tidak sah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas tampak menghadiri acara sarahsehan yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin pada hari ini Minggu (15/9/2024).

Tidak hanya itu, hadir pula Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo serta Anindya Bakrie yang sebelumnya ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin yang baru pada Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin pada 14 September 2024. Mereka tampak kompak mengenakan pakaian batik.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya mengaku di depan Menkumham untuk bekerja cepat menyesuaikan pemerintahan baru usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin pada Munaslub 2024.

Pantauan Bisnis, tampak ramai mobil yang datang ke Menara Kadin sekitar pukul 14.40 WIB. Beberapa petugas pengamanan juga tampak berjaga di gedung 32 lantai tersebut. Beberapa pria berbatik juga meramaikan lantai 29 gedung tersebut untuk menghadiri acara sarahsehan.

Di sisi lain, agenda konferensi pers Kadin Indonesia yang akan menghadirkan Arsjad Rasjid di Menara Kadin secara tiba-tiba dipindahkan ke lokasi lain pada Minggu (15/9/2024). Arsjad Rasjid diketahui akan memberikan keterangan pers terkait dengan Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan nama Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.

Pihak Arsjad menilai Munaslub kadin yang digelar kemarin, Sabtu (14/9/2024) itu tidak sah lantaran melanggar ketentuan AD/ART Kadin.

Sementara, pihak Anindya Bakrie menyebut Munaslub telah mencapai kuorum sehingga keputusannya sah.

Bisnis.com, JAKARTA— Anindya Bakrie dikabarkan akan dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada hari ini Minggu (15/9/2024).

Terkait kabar tersebut Bisnis pun mencoba mengonfirmasi kepada Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman. Thomas mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait hal tersebut.

“Masih menunggu informasi lebih lanjut, terutama menunggu jadwal bapak Presiden,” kata Thomas saat dihubungi Bisnis pada Minggu (15/9/2024).

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki jadwal untuk menghadiri pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin pada hari ini, Minggu (15/9/2024).

“Hari ini tidak ada agenda tersebut,” kata Yusuf saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Minggu (15/9/2024).

Kabar dilantiknya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin sebelumnya diungkapkan oleh Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Dia menyebut Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Munaslub Kadin 2024.

"Besok [hari ini] kita pelantikan disini, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik," kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Bamsoet yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menyampaikan bahwa Anindya Bakrie akan segera dilantik di lokasi yang sama dengan Munaslub Kadin berlangsung yaitu St Regis, Jakarta pada Minggu (15/9/2024).

Menurut dia, pelaksanaan Munaslub dilakukan berdasarkan keinginan Kadin daerah, asosiasi, dan himpunan. Dia memastikan bahwa tidak ada agenda lain untuk 'melengserkan' Arsjad Rasjid selain karena keresahan daerah.

Bambang menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," ujarnya.

Bamsoet mengakui Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

“Artinya sudah ada rentetan peristiwa di mana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub. Menurut dia, pergantian kepemimpinan Kadin secara mendadak itu tidak ada kaitannya dengan kosolidasi politik di masa transisi pemerintahan.

“Menurut saya engga ada, kan ada perwakilan pemerintah juga dari Pak Rosan ada mewakili, karena kan dia Menteri Investasi. Saya kira gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, ini lah tinggal tugas kita, saya sebagai senior hanya menjembatani yang tadi bisa akur kembali," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA —

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, memberikan penjelasan terkait polemik mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan pembangunan atau renovasi rumah pribadi yang dikabarkan naik menjadi 2,4% pada tahun 2025. Prastowo menjelaskan bahwa pajak ini bukan merupakan kebijakan baru, melainkan sudah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) sudah ada sejak 1995, diatur dalam UU No. 11/1994. Jadi, ini bukan pajak baru, umurnya sudah 30 tahun," jelas Prastowo melalui akun media sosial X-nya, @prastow, Sabtu (14/9/2024).

Menurutnya, penerapan PPN ini bertujuan menciptakan keadilan di sektor perpajakan. Pemerintah ingin agar tidak hanya pembangunan rumah oleh kontraktor yang dikenai PPN, tetapi juga kegiatan pembangunan rumah secara mandiri.

Lebih lanjut, Prastowo menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan membangun sendiri dikenai PPN. Ada kriteria khusus, yaitu luas bangunan minimal 200 meter persegi. "Bangunan yang lebih kecil dari 200 meter persegi akan bebas dari PPN," tambahnya.

Adapun terkait tarif pajak, Prastowo menyebut bahwa PPN untuk kegiatan membangun sendiri hanya dikenai 2,2% saat ini, jauh lebih rendah dari tarif PPN normal yang 11%. "Tarif PPN KMS hanya 2,2% karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN naik menjadi 12%, maka tarif PPN KMS menjadi 2,4%," jelasnya.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai kenaikan tarif PPN untuk pembangunan atau renovasi rumah pribadi pada tahun depan. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan tarif PPN yang akan naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PPN untuk kegiatan membangun sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2022. Pasal 2 ayat (3) PMK tersebut menyebutkan bahwa segala kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan secara mandiri, akan dikenai PPN. Dalam hal ini, pembangunan atau renovasi rumah pribadi juga dikenai pajak sebesar 20% dari tarif PPN.

Jika PPN naik menjadi 12% tahun depan, maka tarif untuk kegiatan membangun rumah sendiri akan menjadi 2,4%, naik 0,2% dari tarif saat ini yang sebesar 2,2%.

Bisnis.com, JAKARTA —

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, memberikan penjelasan terkait polemik mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan pembangunan atau renovasi rumah pribadi yang dikabarkan naik menjadi 2,4% pada tahun 2025. Prastowo menjelaskan bahwa pajak ini bukan merupakan kebijakan baru, melainkan sudah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) sudah ada sejak 1995, diatur dalam UU No. 11/1994. Jadi, ini bukan pajak baru, umurnya sudah 30 tahun," jelas Prastowo melalui akun media sosial X-nya, @prastow, Sabtu (14/9/2024).

Menurutnya, penerapan PPN ini bertujuan menciptakan keadilan di sektor perpajakan. Pemerintah ingin agar tidak hanya pembangunan rumah oleh kontraktor yang dikenai PPN, tetapi juga kegiatan pembangunan rumah secara mandiri.

Lebih lanjut, Prastowo menjelaskan bahwa tidak semua kegiatan membangun sendiri dikenai PPN. Ada kriteria khusus, yaitu luas bangunan minimal 200 meter persegi. "Bangunan yang lebih kecil dari 200 meter persegi akan bebas dari PPN," tambahnya.

Adapun terkait tarif pajak, Prastowo menyebut bahwa PPN untuk kegiatan membangun sendiri hanya dikenai 2,2% saat ini, jauh lebih rendah dari tarif PPN normal yang 11%. "Tarif PPN KMS hanya 2,2% karena dasar pengenaannya hanya 20% dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN naik menjadi 12%, maka tarif PPN KMS menjadi 2,4%," jelasnya.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai kenaikan tarif PPN untuk pembangunan atau renovasi rumah pribadi pada tahun depan. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan tarif PPN yang akan naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PPN untuk kegiatan membangun sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2022. Pasal 2 ayat (3) PMK tersebut menyebutkan bahwa segala kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan secara mandiri, akan dikenai PPN. Dalam hal ini, pembangunan atau renovasi rumah pribadi juga dikenai pajak sebesar 20% dari tarif PPN.

Jika PPN naik menjadi 12% tahun depan, maka tarif untuk kegiatan membangun rumah sendiri akan menjadi 2,4%, naik 0,2% dari tarif saat ini yang sebesar 2,2%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memprediksi adanya lonjakan penumpang kereta cepat Whoosh khususnya untuk keberangkatan dari Stasiun Halim menuju Bandung pada libur panjang Maulid Nabi Muhammad.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa sekitar 18.000 tiket telah terjual untuk keberangkatan Minggu (15/9/2024), jumlah tersebut akan terus meningkat karena penjualan tiket masih terus berlangsung.

“KCIC memprediksi volume penumpang dapat mencapai lebih dari 20.000 untuk keberangkatan hari ini,” kata Eva dalam keteranganya, Minggu (15/9/2024).

Adapun, pada libur panjang akhir pekan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad, Eva menyampaikan bahwa KCIC mengoperasikan 48 perjalanan Whoosh Setiap harinya.

Total terdapat ketersediaan tempat duduk sebanyak 115.392 untuk perjalanan Whoosh masa long weekend mulai 13 sampai dengan 16 September 2024.

Hingga kini volume penumpang tertinggi terjadi pada Sabtu (14/9/2024) dengan total tiket terjual sekitar 23.500 dan mayoritas tiket yang dibeli untuk keberangkatan dari Stasiun Halim.

“Terpantau seluruh tiket untuk jadwal kereta pertama pukul 06.40 sampai dengan kereta terakhir pukul 20.30 terjual seluruhnya,” ujar Eva.

KCIC menghimbau kepada masyarakat yang ingin membeli tiket kereta Whoosh agar melakukan transaksi melalui jalur online. Tiket Kereta Cepat Whoosh bisa didapatkan secara online melalui kanal resmi seperti aplikasi Whoosh, situs resmi hingga aplikasi mitra seperti KAI Access, Livin Mandiri, Brimo hingga BNI Mobile.

“Namun demikian penjualan tiket juga tetap dapat dilakukan melalui loket dan Ticket Vending Machine (TVM) di Stasiun,” ucap Eva.

Adapun, bagi masyarakat yang bertransaksi melalui aplikasi Whoosh, penumpang dapat memanfaatkan berbagai kemudahan, salah satunya adalah fasilitas pembatalan dan ubah jadwal secara online.

Di masa libur panjang ini, KCIC juga mengingatkan kembali bahwa tiket kereta Whoosh dapat dimanfaatkan keberbagai destinasi wisata yang sudah bekerjasama di wilayah Bandung.

Dengan memperlihatkan tiket fisik atau QR kereta Whoosh, penumpang bisa mendapatkan akses masuk gratis serta Diskon di 12 destinasi berikut:

1. Dusun Bambu: Free Entry, Free Shuttle

2. Dago Dream Park: Free Entry, Free Shuttle, Buy 1 Get 1 Wahana

3. The Lodge Maribaya: Free Entry, Diskon 20% untuk F&B dan penginapan

4. Floating Market: Free Entry

5. The Great Asia Africa: Free Entry

6. Farmhouse Susu Lembang: Free Entry

7. Wahoo Waterworld: Diskon 10%, Buy 2 Get 1 di Hari Jumat

8. Tepi Kota Healing: Free Entry

9. Tepi Danau: Free Entry

10. Baker Street: Diskon 15% Dine In

11. Swiss-belhotel: Diskon 15% Hotel dan F&B

12. Zest Hotels: Diskon 15% Hotel dan F&B

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan akan mengambil langkah hukum atas penyelenggaraan Munaslub 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua baru Kadin Indonesia.

Arsjad mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku. Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dia menerangkan bahwa dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelangagran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, dia juga mengaku tidak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.

"Kami memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.

Lebih lanjut, Arsjad bercerita bahwa semula pihaknya berencana mengadakan konferensi pers di Menara Kadin. Namun, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk.

"Kami dihalangi untuk masuk oleh oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada Kadin Indonesia. Saya yakin bahwa teman-teman menunggu pernyataan sikap dari kami atas dinamika terjadi," ucap Arsjad.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan hari ini tidak sah atau ilegal dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono mengatakan Munaslub tersebut juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

"Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak," kata Dhaniswara dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Respons Kubu Anindya Bakrie

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo menyebut pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru akan dilakukan hari ini, Minggu (15/9/2024).

Dia menuturkan bahwa Anindya Bakrie sebagai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Munaslub Kadin 2024.

"Besok [hari ini] kita pelantikan disini, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik," kata Bambang kepada wartawan, dikutip Minggu (15/9/2024).

Bamsoet yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menyampaikan bahwa Anindya akan segera dilantik di lokasi yang sama dengan Munaslub Kadin berlangsung yaitu St Regis, Jakarta pada Minggu (15/9/2024).

Menurut dia, pelaksanaan Munaslub dilakukan berdasarkan keinginan Kadin daerah, asosiasi, dan himpunan. Dia memastikan bahwa tidak ada agenda lain untuk 'melengserkan' Arsjad Rasjid selain karena keresahan daerah.

Dia menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," ujarnya.

Bamsoet menegakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024. Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa dimana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin. Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub.

Menurut dia, pergantian kepemimpinan Kadin secara mendadak itu tidak ada kaitannya dengan kosolidasi politik di masa transisi pemerintahan.

"Menurut saya engga ada, kan ada perwakilan pemerintah juga dari Pak Rosan ada mewakili, karena kan dia Menteri Investasi. Saya kira gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, ini lah tinggal tugas kita, saya sebagai senior hanya menjembatani yang tadi bisa akur kembali," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Agenda konferensi pers Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang akan menghadirkan Arsjad Rasjid di Menara Kadin secara tiba-tiba dipindahkan ke lokasi lain pada Minggu (15/9/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Minggu (15/9/2024) pukul 12.50 WIB di lobi Menara Kadin sebagian media mulai berdatangan untuk menghadiri konferensi pers tersebut yang diagendakan dimulai pukul 13.00 WIB.

Kendati demikian, menurut informasi yang diterima Bisnis, agenda tersebut berubah jadwal waktu dan lokasi dari yang diumumkan semula.

"Karena adanya situasi yang tidak terduga, kami informasikan bahwa press conference kami pindah ke JS Luwansa lt 3, Ruang Nisi 6," tulis informasi yang diterima Bisnis.

Agenda tersebut juga diundur menjadi pukul 14.00 WIB. Dalam waktu yang berdekatan, pukul 15.00 WIB pihak Formatur Munaslub Kadin 2024 akan melakukan Sarasehan di Menara Kadin lantai 29.

Diberitakan sebelumnya, Arsjad Rasjid akan memberikan keterangan terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang mencetuskan nama Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.

Pihak Arsjad menilai Munaslub kadin yang digelar kemarin, Sabtu (14/9/2024) itu tidak sah lantaran melanggar ketentuan AD/ART Kadin. Sementara, pihak Anindya Bakrie menyebut Munaslub telah mencapai kuorum sehingga keputusannya sah.

Dalam surat undangan yang diterima Bisnis, hari ini Arsjad Rasjid dijadwalkan memberikan keterangan pers pada hari ini, Minggu (15/9/2024) bersama Yukki Nugrahawan Hanafi selaku Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum Dan Komunikasi Kadin Indonesia. Dhaniswara K. Harjono, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM dengan/atau Kuasa Hukum Kadin Indonesia.

Bahkan, agenda yang akan digelar di Menara Kadin pukul 13.00 WIB ini juga akan menghadirkan Perwakilan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia dan 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

"Menyikapi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu, 14 September 2024, di Jakarta, yang diselenggarakan dengan mengabaikan syarat dan ketentuan dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bahwa Munaslub tersebut tidak sah," bunyi undangan tersebut.

Dewan Pengurus Kadin juga menyebutkan bahwa mayoritas Kadin Provinsi juga telah menyatakan penolakannya terhadap Munaslub tersebut yang dinilai dapat mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

"Sebagai satu-satunya induk organisasi dunia industri dan usaha serta mitra strategis pemerintah yang pembentukannya didasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022, Kadin Indonesia mengedepankan mekanisme AD/ART yang sesuai dengan UU Kadin dan Keppres Kadin harus menjadi dasar dalam perjalanan organisasi," lanjutnya.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan hari ini tidak sah atau ilegal dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono mengatakan Munaslub tersebut juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

"Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak," kata Dhaniswara dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).