Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penyehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya diperkirakan terpengaruh oleh penurunan anggaran infrastruktur tahun depan. Sebab, tingkat ketergantungan BUMN Karya terhadap proyek pemerintah masih tinggi.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan perolehan kontrak kerja BUMN Karya rata-rata 50% berasal dari proyek pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Dikarenakan tingginya tingkat ketergantungan BUMN Karya atas proyek pemerintah, sehingga penurunan anggaran tentunya akan memengaruhi penyehatan BUMN Karya,” kata Kartika kepada Bisnis baru-baru ini.

Tak hanya itu, jelas Kartika, kementerian mewaspadai indikasi penurunan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun depan, nilai pos APBN untuk kementerian tersebut turun menjadi Rp75 triliun dari Rp146 triliun pada 2024.

Indikasi penurunan anggaran yang terjadi di Kementerian PUPR, sambungnya, menjadi kewaspadaan bagi departemen perusahaan pelat merah untuk mempersiapkan mitigasi lebih awal. Terkait dengan ihwal ini, baik perseroan maupun kementerian melakukan sejumlah upaya penyehatan.

Di antaranya, langkah restrukturisasi terhadap pemegang obligasi melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi/Sukuk (RUPO/RUPSU) oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan restrukturisasi yang dijalankan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Dia menerangkan proses restrukturisasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dijalankan dengan terus melakukan diskusi intensif perihal proses review komprehensif terhadap master restructuring agreement (MRA) dengan seluruh kreditur perbankan.

Waskita, sambungnya, melakukan 8 metode restrukturisasi penyehatan kinerja operasional dan bisnis perusahaan. Yakni, restrukturisasi keuangan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah dan partisipasi publik melalui rights issue.

Kemudian, fasilitas kredit dengan penjaminan pemerintah, strategic partnership ruas tol, restrukturisasi anak perusahaan, transformasi bisnis, penyelesaian ruas Tol Sumatera, serta perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.

Sementara itu, WIKA melakukan restrukturisasi penyehatan keuangan dan perbaikan operasi serta bisnis yang terdiri atas 8 substream penyehatan, yaitu restrukturisasi keuangan, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, percepatan penagihan piutang bermasalah, asset recycling, perbaikan portfolio orderbook, penurunan operating expense, penurunan saldo pinjaman talangan supplier, serta penguatan struktur permodalan.

Kemudian, lanjutnya, ada rencana integrasi BUMN Karya. Ihwal hajat ini, BUMN Karya yang memiliki kemiripan atau kesamaan profil proyek akan diintegrasikan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah memperkuat kompetensi dan spesialisasi keunggulan BUMN Karya.

“Kami terus bekerja keras dengan semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang paling optimal dan berdampak baik untuk BUMN Karya. Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk jangka panjang yang berkelanjutan,” tutur Kartika.

Kementerian BUMN, jelasnya, memastikan going concern perusahaan, yang menandakan kalau pemegang saham yakin bahwa BUMN Karya mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Termasuk, pembayaran utang serta kesanggupan untuk terus beroperasi.

Prospek 2025

Kendati mayoritas porsi kontrak kerja yang dimiliki berasal dari proyek pemerintah – dengan penurunan anggaran infrastruktur pemerintah sebesar 5,5% – Kartika menyebut kementerian masih optimistis dengan prospek kontrak kerja BUMN karya pada 2025.

Perlu diketahui, jika dilihat dari perolehan-perolehan kontrak kerja BUMN Karya yang didapat pada awal 2024 hingga saat ini, secara umum masih didominasi oleh proyek pemerintah.

Sebagai gambaran, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), meraih kontrak anyar senilai Rp10,2 triliun pada semester I-2024. Dari jumlah tersebut, proyek pemerintah mendominasi sebesar 66%, disusul proyek swasta 29%, dan sisanya dari proyek BUMN lain.

Lalu, ada PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) yang memeroleh kontrak baru senilai Rp9,65 triliun pada semester I-2024. Dari jumlah itu, sebesar 53,02% berasal dari proyek pemerintah.

“Walaupun lebih dari 50% porsi kontrak kerja yang dimiliki berasal dari proyek pemerintah, dengan penurunan anggaran infrastruktur pemerintah sebesar 5,5%, kami masih tetap optimis terhadap kontrak kerja BUMN karya pada 2025 yang dinilai masih cukup besar,” kata Kartika.

Sebagai antisipasi dan pemanfaatan peluang yang ada, sambungnya, kementerian mendorong perusahaan BUMN Karya untuk melakukan diversifikasi usaha di seluruh portofolio perusahaan demi mencapai target pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Seperti misalnya, bisa menggarap kontrak kerja pada melainkan juga mencari peluang di sektor swasta dan internasional,” ujarnya.

Bagaimanapun, dia berharap anggaran program infrastruktur selalu dapat terjaga dari tahun ke tahun guna mendukung program penguatan BUMN Karya yang berkelanjutan. Di samping itu, jelasnya, Kementerian BUMN akan selalu bersikap agile alias lincah atas perubahan yang terjadi, serta konsisten mendukung setiap hal yang menjadi program prioritas pemerintahan berikutnya.

BUMN Karya memiliki sejumlah fokus utama saat ini. Selain kepastian anggaran program-program infrastruktur pemerintah, sejumlah hal yang menjadi fokus perusahaan pelat merah di antaranya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, jalan tol, infrastruktur dasar lainnya, pemanfaatan peluang pasar internasional, serta program transformasi dalam menciptakan operasional excellence.

“Diharapkan pada akhirnya hal tersebut dapat menghasilkan proyek berkualitas yang berimplikasi pada kinerja keuangan yang positif,” jelas Kartika.

Bisnis.com, NUSA DUA - Pemerintah Indonesia akan berupaya untuk menggali potensi kerja sama dengan negara-negara di kawasan Afrika. Salah satu sektor potensial yang telah diidentifikasi adalah pada pengembangan baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut masih banyak potensi kerja sama yang belum dikembangkan antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika.

Rosan menjelaskan, upaya kerja sama internasional juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju. Untuk mencapai visi tersebut, kolaborasi dengan negara-negara di Afrika dapat dilakukan untuk mengatasi isu-isu yang akan dihadapi, mulai dari pengembangan sumber daya manusia hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Kami percaya pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan modal maka (pertumbuhan) itu tidak akan berkelanjutan. Pasti kami (Indonesia) dapat membagikan hal ini kepada teman-teman di belahan dunia selatan," kata Rosan dalam acara High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Senin (2/9/2024).

Salah satu sektor potensial yang dapat dikerjasamakan antara Indonesia dan negara-negara Afrika menurut Rosan adalah pengembangan baterai ataupun kendaraan listrik.

Dia menuturkan, Indonesia dan negara-negara Afrika sama-sama memiliki sumber daya alam yang dapat saling melengkapi untuk membangun industri ini.

Dia memaparkan, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber Daya lain seperti kobalt dan mangan.

Di sisi lain, negara seperti Zimbabwe memiliki cadangan lithium terbesar di Afrika. Rosan mengatakan, lithium juga merupakan bahan yang penting dalam pembuatan baterai EV.

"Sementara itu, Indonesia tidak memiliki lithium. Maroko juga memiliki komponen seperti fosfat yang juga merupakan komponen penting untuk pembuatan baterai EV. Kita saling melengkapi dalam hal ini," ujar Rosan.

Rosan melanjutkan, potensi kerja sama lain antara Indonesia dan Afrika ada di sektor kelautan, yaitu pengembangan industri rumput laut. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang yang besar di segmen ini mengingat posisinya sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia.

"Anda membutuhkan industri rumput laut dan produk hilirnya untuk semua hal, seperti farmasi, pangan, dan lainnya. Kami sangat terbuka dengan negara-negara Afrika untuk membantu mengembangkan industri ini," ujarnya.

Selanjutnya, Rosan juga menyebut sektor perkebunan kelapa sawit juga potensial untuk dikerjasamakan antara kedua pihak karena Indonesia merupakan salah negara produsen kelapa sawit dunia.

Rosan menambahkan Indonesia juga sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dia menuturkan, saat ini hanya sekitar 12%-13% dari populasi Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan lulusan perguruan tinggi.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah mengembangkan program pendidikan vokasi yang turut melibatkan perusahaan swasta baik nasional maupun multi nasional.

"Pemerintah juga akan memberikan insentif bagi mereka [perusahaan] yang ikut dalam program pengembangan SDM ini, yaitu insentif pajak sebesar 200%," kata Rosan.

Bisnis.com, BADUNG – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Sekretaris Negara Angola Adão de Almeida di sela-sela penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum ke-2 di Bali pada Senin (2/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas penguatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang perdagangan, agribisnis, dan perikanan.

”Saya juga sudah bertemu dengan Mensesneg Angola dan membahas kerja sama ekonomi, agro industri dan perikanan. Dan Angola juga sedang dalam proses untuk membuka kedutaan besarnya di Jakarta,” jelas Menlu Retno dalam konferensi pers IAF Ke-2 dan HLF MSP, Senin (2/9/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno mengharapkan hubungan politik Indonesia-Angola terus diperkuat dengan kerja sama ekonomi yang kuat.

“Hubungan politik saja tidak cukup. Kerja sama ekonomi harus menjadi prioritas bersama," ujarnya.

Dalam pertemuan ini, Retno juga mendorong agar perundingan Perjanjian Preferential Tarriff Agreement (PTA) antara Indonesia dan Angola dapat segera dimulai. PTA Indonesia – Angola diharapkan dapat menjadi fondasi solid untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara, serta meningkatkan peluang bisnis dan investasi.

Sementara itu, Mensesneg Adão de Almeida menyepakati pentingnya penguatan kerja sama ekonomi ini. Ia menyampaikan keinginan Angola untuk memperkuat kerja sama yang lebih konkret dan menjajaki lebih jauh potensi kedua negara, utamanya di sektor minyak, mineral, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Adão menyampaikan harapannya untuk dapat memproduksi obat-obat secara mandiri. Untuk itu, ia mengundang investor dari Indonesia untuk mendukung hal ini.

Angola akan melakukan pertemuan terpisah dengan Biofarma dan Pertamina untuk mengidentifikasi kerja sama potensial lainnya. Ia juga berharap agar diskusi mengenai kerja sama sektor perminyakan dengan Indonesia dapat dilanjutkan.

Kedua menteri sepakat untuk melakukan diversifikasi komoditas ekonomi dan terus menjajaki berbagai sektor potensial, termasuk sektor hilirisasi industri, agroindustri, dan perikanan.

Selain itu, dalam pertemuan ini, kedua menlu juga membahas rencana kunjungan Presiden Angola ke Indonesia pada awal tahun 2025 dan rencana deliverables dari kunjungan ini.​

Selain pertemuan dengan Angola, Menlu Retno juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Eswathini dan menandatangani MoU mengenai bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas.

Menlu juga bertemu dengan Menteri Aljazair Menteri Pengetahuan Ekonomi, Perintisan Usaha, dan Usaha Mikro Aljazair Yacine El-Mahdi Oualid; Sekjen UNCTAD, JICA, dan Menlu Maroko.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyebutkan identifikasi pelaku kejahatan seksual bisa lebih mudah dilakukan dengan menggunakan NIK saat melakukan pembelian tiket.

Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal menjelaskan identifikasi pelaku kejahatan dan kekerasan seksual menggunakan NIK sudah dilakukan pada Kereta Api (KA) jarak jauh. Jika tiket KRL nantinya akan menggunakan atau berbasis NIK, identifikasi juga dapat dengan mudah dilakukan untuk penumpang KRL.

“Identifikasi pakai NIK sudah dilakukan di KA Jarak Jauh, kalau KRL memiliki sistem Analytic Recognition [CCTV Analytic]. [Tiket KRL berbasis NIK] bisa [memudahkan identifikasi],” kata Broer di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dari akumulasi data laporan KAI Commuter pada 2024, tindak pelecehan seksual yang berhasil ditangkap tangan oleh petugas baik di stasiun ataupun di KRL sepanjang Januari hingga Agustus sebanyak 30 kasus.

Sementara itu, laporan masuk melalui media sosial di angka 13 kasus. Dari angka tersebut, KAI Commuter berkomitmen akan terus menekan tindak kriminal khususnya tindak pelecehan untuk menciptakan transportasi publik yang aman.

Dalam pencegahan tindak pelecehan seksual di transportasi publik, KAI Commuter sudah memiliki sistem Analytic Recognition (CCTV Analytic).

"Sistem CCTV ini dapat mengidentifikasi melalui rekaman wajah pelaku tindak pelecehan maupun tindak kriminal lainnya, dan sudah menjadi database pada sistem," kata Broer.

Selain itu, Broer juga mengaku pihaknya sedang mengkaji cara pelaporan para penyintas dapat dilakukan secara anonim maupun melalui aplikasi Access by KAI.

“Bahwa laporan secara langsung langsung karna mungkin rasa malu atau tertekan jadi dia [korban] tidak berani lapor, nanti akan ada pengembangan aplikasi atau pelaporan anonim yang nantinya bisa tersampaikan ke kami,” imbuhnya.

Bisnis.com, BADUNG -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut kerja sama antara PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) di 2 lapangan panas bumi milik pemerintah Kenya, Afrika, bakal terealisasi pada akhir 2024 dan awal 2025.

Adapun, kerja sama pengembangan lapangan panas bumi tersebut dilakukan bersama dengan perusahaan Kenya yaitu Geothermal Development Company (GDC) dan Africa Geothermal International Ltd (AGIL).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jodi Mahardi mengatakan ketiga perusahaan tersebut akan melakukan eksplorasi di 2 lapangan panas bumi di Kenya yaitu Suswa dan Longonot.

"Rencananya kerja sama Pertamina Geothermal Energy dengan GDC nya Kenya itu akan mulai diimplementasikan pada akhir 2024 dan awal 2025," kata Jodi di Media Center IAF 2024, Senin (2/9/2024).

Dia menuturkan, pihaknya terus mendorong upaya implementasi konkret dari kerja sama antara Indonesia dan Afrika yang dilatarbelakangi oleh 'Bandung Spirit'. Konsep tersebut terjalin sejak Konferensi Asia Afrika pada 1955.

Dalam hal ini, kesepakatan bisnis PGEO juga menjadi bagian dari upaya Kemenko Marves bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, serta kementerian lainnya untuk mendorong kerja sama nyata melalui hubungan antarpemerintah maupun business to business (B-to-B).

"Pertamina kami mendorong dan progresnya sudah sangat positif terkait dengan pengembangan dua blok geothermal di Kenya," jelasnya.

Ditemui terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan pengembangan proyek panas bumi di Kenya sudah berjalan. Dia melihat potensi geothermal di Kenya cukup besar.

"Karena potensi geothermal nya besar dengan pengalaman pertamina khususnya Pertamina Geothermal Energy di sektor panas bumi mereka kemudian juga melihat Pertamina sebagai partner yang mumpuni untuk mengembangkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Nicke menerangkan bahwa PGEO yang memiliki kompetensi di bidang upstream juga melibatkan pemerintahan Kenya dan pendampingan untuk pengembangan 2 lapangan di Kenya tersebut.

Perbesar

Merujuk pada laporan Pertamina, akselerasi pengembangan Lapangan Suswa secara bertahap sebanyak 4 unit PLTP, masing-masing berkapasitas 50MW dengan target commercial operation date (COD) unit 1 pada tahun 2027.

Adapun, target utamanya menjadikan proyek Suswa sebagai lapangan panas bumi kelas dunia dengan kapasitas 500 MW.

Sementara itu, PGE dan AGIL juga telah menyepakati sejumlah aspek teknis, di antaranya penyiapan joint venture yang akan mengembangkan lapangan Longonot.

Selain itu, PGE dan AGIL telah menyepakati pembelian tenaga listrik (power purchase agreement) sebesar 140 MW dan untuk tahap awal PGE akan melakukan pengeboran eksplorasi sebesar 35 MW yang ditargetkan akan on stream pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah politisi yang kini menjadi anggota DPR ikut menjalani seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Pada hari ini, Senin (2/9/2024), mereka mengikuti uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR.

Beberapa politisi yang saat ini menjabat anggota DPR 2019-2024 diketahui mengikuti tahapan seleksi itu hari ini. Misalnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Eva Yuliana. Dalam pemaparan makalahnya, Eva menyoroti soal sinergi antara BPK dan lembaga penegak hukum.

"Bagaimana upaya BPK RI dalam mendorong efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan bagaimana BPK RI bisa meningkatkan sinergitas lembaga penegak hukum dalam pencegahan kerugian keuangan negara," ujarnya di hadapan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Menurut anggota DPR komisi hukum itu, sinergi antara BPK dan lembaga penegak hukum selama ini belum berjalan maksimal. Dia menyebut ada hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal.

Misalnya, hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya sehingga menimbulkan proses pemeriksaan yang tidak efektif, tidak bisa mengakomodasi pengeluaran yang tidak dianggarkan terlebih dahulu, serta belum adanya petunjuk pelaksanaan atau petunjukan teknis soal rentang waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, hambatan eksternal berupa nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BPK dan lembaga penegak hukum belum sepsifik pada penerapan di tingkat kelembagaan wilayah.

Tidak hanya itu, anggota DPR Komisi XI M. Misbakhun juga mengikuti seleksi anggota BPK. Di hadapan rekan-rekan sesama komisi keuangan, Misbakhun menyebut dia akan menjadi anggota BPK di pemerintahan baru yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Dia menyebut nantinya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus selaras dengan program Asta Cita, atau yang diusung Prabowo-Gibran.

"Di sana ada delapan poin, tentunya ke depan pemeriksaan BPK harus bersifat tematik berdasarkan delapan poin yang ingin dicapai tersebut," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Komisi XI DPR akan menggelar fit and proper test kepada 74 calon anggota BPK. Tahapan seleksi itu akan dimulai hari ini.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menjelaskan, fit and proper test tersebut akan berlangsung selama tiga hari yaitu pada 2—4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024—2029.

"Bisa jadi, tanggal 4 [September 2024] langsung kita putuskan," jelas Amir kepada Bisnis, dikutip Minggu (1/9/2024).

Sebagai informasi, 74 nama calon anggota BPK 2024—2029 sudah diterima oleh Komisi XI DPR pada Juli lalu. Diketahui, sejumlh nama politisi hingga pejabat lembaga negara lainnya di dalam daftar 74 nama calon anggota BPK tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah politisi yang kini menjadi anggota DPR ikut menjalani seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Pada hari ini, Senin (2/9/2024), mereka mengikuti uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR.

Beberapa politisi yang saat ini menjabat anggota DPR 2019-2024 diketahui mengikuti tahapan seleksi itu hari ini. Misalnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Eva Yuliana. Dalam pemaparan makalahnya, Eva menyoroti soal sinergi antara BPK dan lembaga penegak hukum.

"Bagaimana upaya BPK RI dalam mendorong efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan bagaimana BPK RI bisa meningkatkan sinergitas lembaga penegak hukum dalam pencegahan kerugian keuangan negara," ujarnya di hadapan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Menurut anggota DPR komisi hukum itu, sinergi antara BPK dan lembaga penegak hukum selama ini belum berjalan maksimal. Dia menyebut ada hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal.

Misalnya, hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya sehingga menimbulkan proses pemeriksaan yang tidak efektif, tidak bisa mengakomodasi pengeluaran yang tidak dianggarkan terlebih dahulu, serta belum adanya petunjuk pelaksanaan atau petunjukan teknis soal rentang waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, hambatan eksternal berupa nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BPK dan lembaga penegak hukum belum sepsifik pada penerapan di tingkat kelembagaan wilayah.

Tidak hanya itu, anggota DPR Komisi XI M. Misbakhun juga mengikuti seleksi anggota BPK. Di hadapan rekan-rekan sesama komisi keuangan, Misbakhun menyebut dia akan menjadi anggota BPK di pemerintahan baru yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Dia menyebut nantinya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus selaras dengan program Asta Cita, atau yang diusung Prabowo-Gibran.

"Di sana ada delapan poin, tentunya ke depan pemeriksaan BPK harus bersifat tematik berdasarkan delapan poin yang ingin dicapai tersebut," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Komisi XI DPR akan menggelar fit and proper test kepada 74 calon anggota BPK. Tahapan seleksi itu akan dimulai hari ini.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menjelaskan, fit and proper test tersebut akan berlangsung selama tiga hari yaitu pada 2—4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024—2029.

"Bisa jadi, tanggal 4 [September 2024] langsung kita putuskan," jelas Amir kepada Bisnis, dikutip Minggu (1/9/2024).

Sebagai informasi, 74 nama calon anggota BPK 2024—2029 sudah diterima oleh Komisi XI DPR pada Juli lalu. Diketahui, sejumlh nama politisi hingga pejabat lembaga negara lainnya di dalam daftar 74 nama calon anggota BPK tersebut.

Bisnis.com, BADUNG — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut kerja sama antara PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) di dua lapangan panas bumi milik pemerintah Kenya akan berlangsung pada akhir 2024 dan awal 2025.

Adapun, kerja sama pengembangan lapangan panas bumi tersebut dilakukan bersama dengan perusahaan Kenya yaitu Geothermal Development Company (GDC) dan Africa Geothermal International Ltd (AGIL).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan ketiga perusahaan tersebut akan melakukan eksplorasi di dua lapangan panas bumi di Kenya, yaitu Suswa dan Longonot.

"Rencananya kerja sama Pertamina Geothermal Energy dengan GDC-nya Kenya itu akan mulai di implementasikan pada akhir 2024 dan awal 2025," kata Jodi di Media Center IAF 2024, Senin (2/9/2024).

Dia menturkan, pihaknya terus mendorong upaya implementasi konkret dari kerja sama antara Indonesia dan Afrika yang dilatarbelakangi oleh 'Bandung Spirit'. Konsep tersebut terjalin sejak Konferensi Asia Afrika pada 1955.

Dalam hal ini, kesapakatan bisnis PGEO juga menjadi bagian dari upaya Kemenko Marves bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, serta kementerian lainnya untuk mendorong kerja sama nyata melalui hubungan antarpemerintah maupun business to business (B-to-B).

"Pertamina kami mendorong dan progresnya sudah sangat positif terkait dengan pengembangan dua blok geothermal di Kenya," jelasnya.

Ditemui terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan pengembangan proyek panas bumi di Kenya sudah berjalan. Dia melihat potensi geothermal di Kenya cukup besar.

"Karena potensi geothermalnya besar dengan pengalaman pertamina khususnya Pertamina Geothermal Energy di sektor panas bumi mereka, kemudian juga melihat Pertamina sebagai partner yang mumpuni untuk mengembangkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Nicke menerangkan bahwa PGEO yang memiliki kompetensi di bidang upstream juga melibatkan pemerintahan Kenya dan pendampingan untuk pengembangan 2 lapangan di Kenya tersebut.

Merujuk pada laporan Pertamina, akselerasi pengembangan Lapangan Suswa secara bertahap sebanyak 4 unit PLTP, masing-masing berkapasitas 50MW dengan target commercial operation date (COD) unit 1 pada tahun 2027.

Adapun, target utamanya menjadikan proyek Suswa sebagai lapangan panas bumi kelas dunia dengan kapasitas 500 MW.

Sementara itu, PGE dan AGIL juga telah menyepakati sejumlah aspek teknis, di antaranya penyiapan joint venture yang akan mengembangkan lapangan Longonot.

Selain itu, PGE dan AGIL telah menyepakati pembelian tenaga listrik (power purchase agreement) sebesar 140 MW dan untuk tahap awal PGE akan melakukan pengeboran eksplorasi sebesar 35 MW yang ditargetkan akan on stream pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA - Ruang bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya untuk menyelenggarakan proyek prasarana diprediksi menyempit sejalan dengan dipangkasnya anggaran infrastruktur tahun depan.

Alokasi anggaran infrastruktur yang telah disusun oleh pemerintah untuk tahun depan terpantau turun sebesar 5,5%, yakni dari Rp422,7 triliun dalam APBN 2024 menjadi Rp400,3 triliun dalam RAPBN 2025.

Mengomentari hal itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, tidak menafikan potensi dampak yang dihadapi oleh BUMN Karya akibat masalah ini. Terutama, terhadap pendapatan perusahaan.

“Ini berpotensi berdampak pada pendapatan yang biasa diperoleh. Saya kira itu yang akan terjadi. Namun, BUMN mana yang akan terdampak tergantung pada siapa yang akan menggarap proyek dari APBN,” kata Tauhid kepada Bisnis pekan lalu.

Sebagai antisipasi, sambungnya, BUMN Karya harus menyiapkan rencana cadangan. Misalnya, dengan menggarap sejumlah proyek infrastruktur di luar sokongan APBN. Seperti proyek dengan dana bersumber dari penyertaan modal negara (PMN).

“Maka harus ada plan B. Plan B nya adalah menggarap proyek infrastruktur yang tidak berdasarkan ABPN secara langsung, tapi penugasan atau PMN. Sepertinya itu yang memungkinkan walaupun harus mulai ada perubahan orientasi,” kata Tauhid kepada Bisnis baru-baru ini.

Dalam konteks ini, tambahnya, perusahaan-perusahaan kelas merah terkait pun dituntut rasional dalam membidik proyek berbasis PMN, baik dari sisi finansial maupun ekonomi, sehingga kinerja perusahaan dapat disehatkan.

Bagaimanapun, rasionalisasi ini tidak lepas dari risiko. Termasuk, risiko pelemahan daya dalam mempertahankan kinerja bagi sejumlah perusahaan.

“Untuk hal ini, sebaiknya memang proporsi pendanaan untuk BUMN karya yang kinerjanya sakit mungkin jangan langsung dikurangi, kalau tidak bisa ambruk,” ujar Tauhid.

Sumber Dana Alternatif

Sejatinya, pemerintah sedang berupaya menciptakan sumber-sumber pendanaan alternatif demi mendanai penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan menggunakan instrumen peraturan.

Dalam hal ini, beleid yang dimaksud yaitu Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK).

Menggunakan aturan ini, negara melibatkan pemerintah daerah (pemda) sebagai penyelenggara P3NK dengan sejumlah kewenangan – dan dapat didukung oleh pemerintah pusat. Beberapa kewenangan yang diberikan mulai dari mengatur kelembagaan dan tata kelola hingga menetapkan sumber dana P3NK

Namun, pelibatan pemda dikhawatirkan tidak optimal lantaran ihwal pendanaan proyek-proyek berskala jumbo dianggap tidak sesuai dengan karakteristik kewenangan pemda. Pemda, sambungnya, dinilai hanya mampu membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan daerah.

Kendati PP 79/2024 mengatur ihwal kerja sama antarpemerintah daerah, Tauhid menyebut, ketentuan ini hanya sebatas penyediaan lahan. Sementara itu, tambahnya, untuk pengerjaan fisik musykil diserahkan ke daerah karena keterbasan kewenangan.

“Kalau misalnya daerah hanya soal pembebasan lahan, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau ke fisiknya, saya kira berat bagi mereka,” kata Tauhid.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan angkutan barang baik udara, laut maupun kereta api sepanjang Juli 2024.

Moda angkutan laut domestik tercatat paling banyak mengangkut barang sepanjang Juli yakni sebesar 31,23 juta ton atau naik 3,58% secara bulanan atau naik 0,78% secara tahunan.

Barang yang paling banyak berada di Pelabuhan Tanjung Priok yaitu 1,41 juta ton, Pelabuhan Tanjung Perak 1,28 juta ton, Pelabuhan makasar 33.300 ton, Pelabuhan Balik Papan sevesar 123.800 juta ton dan Pelabuhan Panjang sebesar 119.200 ton.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini mengatakan aktivitas pengiriman batang moda kapal laut mengalami peningkatan setelah turun pada Juni 2024.

“Peningkatan distribusi barang angkutan laut terutama adalah untuk komoditas semen, BBM, batu bara dan pupuk,” kata Pudji, Senin (2/9/2024).

Sementara itu, angkutan barang dengan moda kereta api juga mengalami peningkatan 3,61% secara bulanan dan 8,39% secara tahunan menjadi sebesar 6,46 juta ton.

Pudji mengatakan peningkatan angkutan barang yang diangkut moda kereta api terjadi pada wilayah Jawa, terutama pada angkutan semen, general cargo, dan juga BBM.

Kemudian angkutan barang kereta api juga meningkat di wilayah Sumatra, terutama pada angkutan batubara, semen, CPO, dan BBM.

Adapun untuk angkutan barang dengan moda transportasi udara naik sebesar 8,81% secara bulanan dan 2,71% secara tahunan menjadi sebesar 53.000 ton.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kembali terkontraksinya Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 48,9 pada Agustus 2024 disebabkan kondisi permintaan pasar yang menurun.

Berdasarkan laporan terbaru S&P Global, Senin (2/9/2024), indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional bulan ini berada di level 48,9 atau turun dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,3.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa pihaknya melihat adanya penurunan kinerja pada pasar domestik dan ekspor. Namun di sisi lain, inflasi beban usaha masih terjadi dan banyak yang mengalami kendala hambatan pasokan.

“Sehingga kinerja PMI masuk ke zona kontraksi,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Senin (2/9/2024).

Shinta menuturkan, pelaku usaha sudah melakukan segala upaya guna mempertahankan kinerja usaha. Mulai dari peningkatan efisiensi beban usaha hingga menyeimbangkan produksi dengan permintaan pasar yang ada.Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelebihan beban produksi atau surplus produksi yang tidak bisa diserap pasar.

“Namun, ada banyak hal yang di luar kendali kami. Salah satunya demand pasar domestik yang memang sluggish [lesu] karena tidak ada momentum konsumsi,” ujarnya.

Selain itu, Shinta melihat adanya berbagai kendala regulasi yang membatasi upaya pengusaha untuk meningkatkan produktivitas seperti regulasi perizinan, usaha, dan impor.

Shinta menekankan bahwa tak ada magic solution atau solusi instan guna memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.

Shinta melihat untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional diperlukan kerja sama pemerintah dengan pelaku usaha untuk mereviu kebijakan industri yang ada saat ini sehingga kebijakan yang ada memang dibutuhkan untuk membuat daya saing industri manufaktur nasional sesuai dengan tuntutan demand pasar dalam negeri maupun luar negeri.

“Tidak bisa instan, perlu waktu dan perlu berproses bersama secara berkesinambungan agar upaya peningkatan daya saing industri nasional bisa terjadi secara sustainable,” ucap Shinta.

Terkahir, Shinta mengharapkan kebijakan-kebijakan reformasi struktural yang sudah ada bisa lebih ditingkatkan guna memberikan perbaikan untuk industri dalam negeri.

“Selain itu agar tetap memberikan efek perbaikan daya saing iklim usaha atau investasi yang diharapkan, meskipun reviu dan perbaikan kebijakan industrial lainnya masih diperlukan,” tutur Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong adanya dukungan dan insentif dari pemerintah untuk menggeliatkan industri manufaktur nasional.

Hal ini diperlukan setelah kembali turunnya Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 48,9 pada Agustus 2024.

Adapun, dari data yang ditampilkan laporan terbaru S&P Global, Senin (2/9/2024), indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional bulan ini berada pada level 48,9 atau level ini turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 49,3.

“Secara domestik, kami melihat faktor pembiayaan bagi industri manufaktur berorientasi ekspor oleh pemerintah masih dipengaruhi level suku bunga BI yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan kredit menjadi mahal,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi, Yukki Nugrahawan Hanafi kepada Bisnis, Senin (2/9/2024).

Belum lagi, kata Yukki tantangan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang belum kompetitif, bahkan dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, masih menjadi salah satu hambatan yang menahan laju industri pengolahan.

Maka dari itu, Kadin mendorong insentif fiskal pemerintah untuk menggeliatkan industri manufaktur nasional.“Selain itu kemudahan berusaha serta rantai pasok dan peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai prasyarat untuk mendorong industri manufaktur agar kembali menjadi penopang perekonomian nasional,” ucapnya.

Yukki menilai bahwa dunia usaha tetap optimistis, tetapi realistis melihat proses transisi kepemimpinan yang baik pada Oktober tahun ini, khususnya dengan sinergi antara estafet pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang.

Kadin, kata Yukki menggarisbawahi bahwa situasi PMI manufaktur saat ini disebabkan oleh tekanan eksternal dibandingkan disebabkan oleh fundamental perekonomian domestik.

“Di mana jika kita melihat Indeks Kepercayaan Industri [IKI] masih pada zona ekspansif dengan harapan adanya perbaikan dan stabilitas dalam 6 bulan mendatang, dan ditambah lagi dengan indikasi penurunan suku bunga global yang pastinya disambut baik oleh pelaku usaha nasional,” ucap Yukki.