Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan kendaraan tanpa awak akan menjadi tonggak dari sistem transportasi pada masa mendatang khususnya pada transportasi massal. Kemenhub juga tengah mengembangkan regulasi terkait kendaraan tanpa awak tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan seluruh pihak perlu mempersiapkan diri untuk penggunaan kendaraan otonomus sebagai transportasi massal. Hal tersebut karena kendaraan tanpa awak yang berbasis teknologi akan menjadi pilar utama dalam sistem transportasi di masa mendatang.

“Transformasi transportasi di era digital akan semakin dipengaruhi oleh teknologi otonomus. Kita telah melihat inovasi-inovasi yang mengadopsi teknologi otonom pada berbagai tingkat di Indonesia,” kata Budi dalam keterangan resmi, Jumat (9/8/2024).

Budi menjelaskan di IKN nanti akan ada trem otonom atau ART (Autonomous Rail Transit), selain itu juga ada LRT Jabodebek, Skytrain Soekarno-Hatta. Di masa depan, kendaraan otonom akan menjadi pilar utama dalam sistem transportasi Indonesia.

Menhub menilai, kehadiran kendaraan otonomus dan kendaraan listrik berteknologi canggih sangat baik untuk merangsang terjadinya kemajuan teknologi transportasi tanah air. Untuk itu, seluruh pihak perlu mempersiapkan diri dengan hadirnya kendaraan otonomus.

Kemenhub tengah mengembangkan peraturan terkait penyelenggaraan trem otonom, yang meliputi berbagai aspek mulai dari sarana prasarana, manajemen lalu lintas, hingga sumber daya manusia dan aspek pembiayaan.

"Dalam hal meregulasi kendaraan otonomus, kita memiliki Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentu peraturan ini masih akan ada perubahan terkait penyelenggaraan otonomus. Regulasi kendaraan otonomus ini memang tidak mudah, karena kami harus merekam apa yang telah diterapkan di negara maju, lalu memformulasikannya ke dalam bentuk regulasi," jelas Budi.

Menhub juga berharap, kedepannya, Indonesia tak hanya menjadi pengguna, tetapi mampu menjadi produsen dari kendaraan otonomus. Pasalnya, prospek perkembangan dan pendapatan dari kendaraan ini sangatlah besar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan penyesuaian bahan bakar minyak (BBM) jenis euro 4 akan menyasar BBM bersubsidi secara bertahap mulai dari solar hingga bensin.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengatakan penerapan BBM euro 4 ini akan dilakukan secara bertahap.

Di Indonesia terdapat beberapa kilang yaitu solar dan bensin. BBM euro 4 ini nantinya akan menjadi BBM bersubsidi.

“[Euro 4] subsidi juga, karena masyarakat paling banyak pakai subsidi. Paling siap itu solar untuk Jakarta dan sekitarnya jadi euro 4, atau paling tidak sulfurnya sesuai 50 ppm,” kata Rachmat di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Meski akan menyasar BBM subsidi, Rachmat mengklaim pihaknya tidak akan menambah beban subsidi secara total. Dia menyebut akan membuat golongan mampu tidak menjadi pemakai BBM subsidi.

Adapun, data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan sebanyak 60% dari masyarakat mampu mengkonsumsi 90% solar subsidi.

Kemudian masyarakat mampu juga menghabiskan 80% dari bensin subsidi.

Seperti yang diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji kemungkinan penerapan secara bertahap BBM standar Euro 4 untuk produk Biosolar 48 subsidi dalam waktu dekat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, rencananya uji coba itu bakal dilakukan lebih dahulu untuk wilayah Jawa Barat bagian utara dan Jakarta.

Di sisi lain, uji coba yang direncanakan pada 17 Agustus mendatang batal dilakukan. Kemenko Marves mengatakan pihaknya memerlukan waktu untuk pelaksanaan secara teknis.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mengedepankan popularitas daripada efisiensi.

Didik menilai, selama sedekade terakhir APBN lebih banyak digunakan untuk kebijakan ekonomi yang populis seperti bantuan sosial ataupun sejumlah mega proyek. Akibatnya, meski banyak pembangunan fisik tetapi tidak berdampak signifikan ke penurunan jumlah kemiskinan maupun pengangguran.

Misalnya, menurutnya data BPS tingkat pengangguran selama 10 tahun hanya turun 0,88 poin persentase menjadi 4,82% per Februari 2024. Padahal, 10 tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka berkurang 4,16 poin persentase menjadi 5,7% per Februari 2014.

Alasannya, menurut Didik, pondasi perekonomian negara tidak kuat. Dia mencontohkan, pertumbuhan sektor industri hanya berkisar di angka 3%—4% sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga stagnan di angka 5%.

"Enggak mungkin dengan industri begitu bisa mengangkat pertumbuhan [ekonomi] seperti janjinya 7%, enggak bisa. Kalau mau 7% ya harus 10%, 12% industrinya tumbuh. Jadi mustahil bisa mencapai itu [target ekonomi 7%]," jelas Didik kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Dia meyakini banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Jokowi hanya karena tampak megah. Padahal, secara mendasar tidak terlalu efisien.

Ekonom Indef ini mencontohkan proyek kereta cepat yang pembiayaannya tidak sedikit. Dia berpendapat, biaya proyek kereta cepat akan jauh lebih berguna apabila dialihkan untuk pembangunan jalan-jalan di wilayah produksi seperti Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Jadi tidak berarti banyak infrastruktur, makin mendorong pertumbuhan. Kalau tidak efisien, tidak bisa. Sama dengan mobil; kalau boros, bensin 100 liter sampainya ya pendek-pendek saja; tapi kalau yang efisien, bensinnya 50 liter sampainya panjang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Didik ingin pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak lagi meniru arah kebijakan ekonomi Jokowi. Dia ingin pemerintah Prabowo ambil kebijakan berdasarkan strategi khusus.

Didik menyarankan agar kebijakan ekonomi seperti investasi, industri, hingga perdagangan diorientasikan keluar. Menurutnya, negara-negara seperti China, Taiwan, hingga Korea Selatan bisa menjadi maju karena strategi yang berorientasi internasional.

“Jadi seluruh effort itu, seperti Olimpiade, diarahkan ke internasional supaya produknya efisien, bisa bersaing, cepat menghasilkan devisa, bisa menyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi 7% seperti tahun ‘90an,” ucapnya.

Sejalan, Didik berpendapat harus ada leading sector alias sektor utama dari strategi perekonomian negara. Menurutnya, leading sector tersebut harusnya ekspor industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kebijakan ekonomi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih mengedepankan popularitas daripada efisiensi.

Didik menilai, selama sedekade terakhir APBN lebih banyak digunakan untuk kebijakan ekonomi yang populis seperti bantuan sosial ataupun sejumlah mega proyek. Akibatnya, meski banyak pembangunan fisik tetapi tidak berdampak signifikan ke penurunan jumlah kemiskinan maupun pengangguran.

Misalnya, menurutnya data BPS tingkat pengangguran selama 10 tahun hanya turun 0,88 poin persentase menjadi 4,82% per Februari 2024. Padahal, 10 tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka berkurang 4,16 poin persentase menjadi 5,7% per Februari 2014.

Alasannya, menurut Didik, pondasi perekonomian negara tidak kuat. Dia mencontohkan, pertumbuhan sektor industri hanya berkisar di angka 3%—4% sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga stagnan di angka 5%.

"Enggak mungkin dengan industri begitu bisa mengangkat pertumbuhan [ekonomi] seperti janjinya 7%, enggak bisa. Kalau mau 7% ya harus 10%, 12% industrinya tumbuh. Jadi mustahil bisa mencapai itu [target ekonomi 7%]," jelas Didik kepada Bisnis, Jumat (9/8/2024).

Dia meyakini banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Jokowi hanya karena tampak megah. Padahal, secara mendasar tidak terlalu efisien.

Ekonom Indef ini mencontohkan proyek kereta cepat yang pembiayaannya tidak sedikit. Dia berpendapat, biaya proyek kereta cepat akan jauh lebih berguna apabila dialihkan untuk pembangunan jalan-jalan di wilayah produksi seperti Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Jadi tidak berarti banyak infrastruktur, makin mendorong pertumbuhan. Kalau tidak efisien, tidak bisa. Sama dengan mobil; kalau boros, bensin 100 liter sampainya ya pendek-pendek saja; tapi kalau yang efisien, bensinnya 50 liter sampainya panjang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Didik ingin pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak lagi meniru arah kebijakan ekonomi Jokowi. Dia ingin pemerintah Prabowo ambil kebijakan berdasarkan strategi khusus.

Didik menyarankan agar kebijakan ekonomi seperti investasi, industri, hingga perdagangan diorientasikan keluar. Menurutnya, negara-negara seperti China, Taiwan, hingga Korea Selatan bisa menjadi maju karena strategi yang berorientasi internasional.

“Jadi seluruh effort itu, seperti Olimpiade, diarahkan ke internasional supaya produknya efisien, bisa bersaing, cepat menghasilkan devisa, bisa menyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi 7% seperti tahun ‘90an,” ucapnya.

Sejalan, Didik berpendapat harus ada leading sector alias sektor utama dari strategi perekonomian negara. Menurutnya, leading sector tersebut harusnya ekspor industri.

Bisnis.com, JAKARTA – Cita-cita Indonesia Emas 2045 terancam kandas. Alarm tanda bahaya datang warga kelas menengah makin hari makin tergerus jumlahnya.

Laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta sejak 2018.

Bisnis.com, JAKARTA – Cita-cita Indonesia Emas 2045 terancam kandas. Alarm tanda bahaya datang warga kelas menengah makin hari makin tergerus jumlahnya.

Laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah Indonesia turun kasta sejak 2018.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Pelindo Terminal Petikemas, sub-holding BUMN Pelindo yang menjalankan pengelolaan terminal peti kemas menyebut integrasi perencanaan dan kontrol (Integrated Planning And Control) membuat proses bongkar muat peti kemas lebih efisien.

Integrated Planning And Control merupakan solusi digitalisasi untuk memantau semua layanan jasa, layanan kapal, layanan terminal, peti kemas dan logistik secara terpusat. Digitalisasi ini diharapkan mendorong dan meningkatkan daya saing logistik nasional.

Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas M Adji mengatakan hadir sejak 2023. Berkat sistem digital ini pelayanan kepelabuhan lebih efisien. Harapan dari pemerintah ini nanti tersambung dengan sistem milik pemerintah seperti bea cukai, imigrasi, karantina dan lainnya.

"Intinya adalah aktivitas jasa kepelabuhan menjadi lebih pendek yang nantinya terefleksikan pada biaya," ujarnya di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/8/2024).

Adji menuturkan dalam melakukan aktivitas bongkar muat terdapat perencanaan yang kemudian dikontrol secara digital sehingga bersifat real time. Sebelum terintegrasi, masing-masing terminal memiliki perencanaan sendiri-sendiri.

Dengan Integrated Planning And Control, seluruh aktivitas itu disatukan dengan tujuan segala kegiatan kepelabuhan mulai dari kedatangan kapal hingga kapal pergi lagi terhubung dengan lainnya.

Fasilitas Integrated Planning And Control, lanjutnya, kini ada di Semarang, Jakarta, Makassar, Sorong, dan Jayapura.

"Kami masih punya pekerjaan rumah untuk mengejar penyelesaian di beberapa tempat," tambahnya.

Muarip, Direktur Operasi Pelindo Terminal Petikemas mengatakan Integrated Planning And Control merupakan salah satu terobosan di Pelindo. Dengan adanya merger, perusahaan berupa menyatukan sistem di peti kemas, marine, termasuk lalu lintas kawasan.

"Membangun ini perlu waktu 8 bulan sampai 1 tahun karena masing-masing section berbeda. Sekarang lokasi cukup besar, fungsi ini sangat mempercepat proses birokrasi yang dulu berkepanjangan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terkait dengan keikutsertaan Indonesia pada forum Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

Dia mengaku telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Indonesia sudah masuk dalam tahap pilar kedua untuk bisa berpartisipasi dalam inisiatif ekonomi yang diluncurkan oleh Presiden AS Joe Biden pada 23 Mei 2022.

“Terkait ratifikasi Indo-Pacific Economic Framework. [Saat ini] satu pilar telah diselesaikan, dua pilar kita sedang lakukan naskah akademik dan akan segera beliau tandatangani,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sekadar informasi, forum IPEF memiliki sejumlah fokuskan pembahasan yang berlandaskan terhadap empat tantangan ekonomi yang terjadi di hampir semua negara di wilayah Indo-Pasifik.

Adapun, empat pilar yang menjadi pembahasan dalam IPEF yakni Trade Facilitation (Perdagangan), Supply Chain (Rantai Pasok), Green Economy (Ekonomi Bersih), dan Fair Economy (Ekonomi Adil).

Untuk diketahui, pada penyelenggaraan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) pada 14 November 2023 lalu, seluruh negara-negara anggota IPEF sepakat untuk mengumumkan penyelesaian secara substansi Pilar III (Ekonomi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil).

Di sisi lain, terkait dengan Pilar I (Perdagangan) masih terdapat tiga issue cluster yang belum selesai yakni terkait dengan klaster pertanian, lingkungan, dan ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait dengan kebutuhan anggaran untuk membiayai operasional peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini disampaikannya untuk merespons kabar bahwa akan menyewa sebanyak 1.000 unit mobil untuk memobilisasi tamu negara dan VVIP dalam perayaan tersebut.

“Bukankah ini pemborosan anggaran? Padahal, masih banyak rakyat yang dihantui kondisi ekonomi yang berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah,” kata Guspardi dikutip melalui keterangan resmi, Jumat (9/8/2024).

Guspardi menyampaikan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri saat mengambil keputusan itu. Kebijakan yang diambil pemerintah menurutnya tidak seharusnya mengesampingkan kepentingan masyarakat hanya untuk memenuhi ego penguasa semata.

"Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit, karena dikabarkan pemerintah telah menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu dalam perayaan HUT ke-79 RI di IKN," jelasnya.

Dia menilai, pemerintah seharusnya bisa lebih bijaksana mempertimbangkan biaya yang membengkak untuk penyelenggaraan peringatan HUT RI di IKN, mengingat fasilitas di IKN belum lengkap sehingga akan ada banyak kebutuhan tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

“Sebenarnya miris ya. Apakah sewa mobil mewah lebih penting dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur?” ujarnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, telah membantah bahwa pemerintah menyewa 1.000 unit mobil seharga Rp25 juta per mobil untuk perayaan HUT RI di IKN Nusantara.

Dia mengatakan bahwa informasi yang beredar terkait penyewaan kendaraan hingga 1.000 unit pun adalah hal keliru. Dia menegaskan, pemerintah akan menyediakan bus untuk undangan atau pergerakan tamu negara.

“Setneg tidak menyewa mobil, termasuk Alphard hingga sejumlah 1.000 unit, karena kami akan menyediakan angkutan bus untuk undangan yang akan menghadiri upacara HUT RI di IKN,” katanya.

Sementara itu, dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, harga sewa mobil di sekitar kawasan IKN Nusantara melonjak hingga 100% jelang perayaan HUT RI.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto menyampaikan bahwa permintaan mobil jelang HUT RI meningkat. Harga sewa mobil juga naik signifikan, misalnya Alphard yang sebelumnya Rp7 juta sehari menjadi Rp25 juta per hari.

Dia mengaku Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyewa sedikitnya 100 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP pada perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara.

"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 100 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ujarnya.

Kemensetneg, imbuhnya, telah membayar uang muka 50% dari nilai kontrak yang disepakati.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, merespons soal besaran bea masuk antidumping (BMAD) produk ubin keramik impor yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yaitu sekitar 45%-50%.

Menurut Edy, besaran BMAD tersebut masih jauh di bawah ekspektasi Asaki. Adapun, Asaki sebelumnya mendukung usulan besaran BMAD yang disampaikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk produk ubin keramik impor asal China di kisaran 100% -199,9%.

"Lalu dari angka yang tadi itu, menurut kami ya di bawah harapan dan ekspektasi kami," ujar Edy usai menghadiri Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Kendati begitu, Edy mengapresiasi pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang telah berupaya menerapkan BMAD untuk melindungi industri ubin keramik dalam negeri.

Namun, diakuinya besaran BMAD perlu memadai untuk mengadang produk ubin keramik impor asal China. Pasalnya, dari segi harga, produk ubin keramik impor asal China jauh lebih murah dibandingkan harga pokok produksi (HPP) pabrik lokal.

"Karena harga impor itu US$2,3 [per meter] sedangkan cost production kami itu di range US$4,5-5 [per meter persegi], harusnya hitungan matematikanya sudah jelas mesti berapa persen," tuturnya.

Edy membeberkan, pihaknya mempercayai hasil penyelidikan dan perhitungan KADI ihwal BMAD produk ubin keramik impor. Musababnya, menurut dia, penyelidikan anti dumping dilakukan secara komprehensif dengan waktu yang cenderung panjang.

Dia menyebut, Asaki pertama kali mengajukan anti dumping kepada KADI pada Desember 2022. Kemudian, setelah KADI mulai melakukan penyelidikan pada Maret 2023 setelah data-data dan bukti dikumpulkan.

Adapun, penyelidikan tersebut berlangsung hingga Juli 2024 dan mendapati hasil bahwa terbukti adanya dumping pada produk ubin keramik asal China.

Laporan KADI mengusulkan besaran BMAD di kisaran 100% - 199,9%. Menurut Edy, besaran BMAD itu telah diperhitungkan dengan baik oleh KADI dengan berbagai data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan di World Trade Organization (WTO).

"Sampai Juli 2024, ini [penyelidikan] setahun lebih makanya saya sampaikan kita mesti percaya ke KADI, nyatanya kan sudah terbukti ini ada dumping," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (7/8/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bahwa Kemendag melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah menyelesaikan hasil perhitungan besaran BMAD untuk produk ubin keramik. Menurutnya, rata-rata BMAD yang ditetapkan untuk ubin keramik di kisaran 45%-50%.

"Yang keramik, kami sudah dapat, sudah selesai. Rata-rata itu 45%-50%," ujar Zulhas, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial menyebut, terdapat 11 kode HS produk ubin keramik yang akan dikenakan BMAD. Nantinya, besaran BMAD tidak akan dipukul rata untuk seluruh 11 kode HS produk ubin keramik itu.

"BMAD ini bukan per negara, tapi ke produsen atau eksportir di negara asal," ucapnya.

Danang pun menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk penetapan besaran BMAD kepada tiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Di antaranya seperti kerugian industri yang ditimbulkan, selisih harga jual antar negara, dan keterkaitan antara selisih harga jual dengan kerugian industri.

"Beda-beda besaran BMAD, tergantung hasil penyelidikan, banyak parameter sebelum ditetapkan berapa persennya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan program Prakerja agar tetap berjalan di pemerintahan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Kepala Negra meminta program Prakerja agar tetap masuk di APBN 2025. Mengingat program tersebut dinilai mencatatkan capaian baik selama penerapannya.

"Saya laporkan mengenai Prakerja, capaian-capaian baik. Ke depan Beliau [Jokowi] minta itu masuk dalam APBN 2025," kata Airlangga usai menemui dan memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia saat ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja memang sempat mengajukan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk tahun anggaran 2025 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut catatan Bisnis, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menyampaikan, usulan tersebut merupakan permintaan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.

“Kami sudah berkonsulatasi dengan Bapak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto] tentang berapa jumlah target yang akan dilayani tahun depan dan kemudian sudah kami submit kepada Kementerian Keuangan,” kata Denni usai menghadiri Rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja 2023, Rabu (15/5/2024).

Namun, dia enggan membeberkan besaran anggaran yang diusulkan ke Kemenkeu. Denni menyebut, besaran anggaran nantinya akan diputuskan dalam rapat Komite Cipta Kerja. Selanjutnya, akan diumumkan oleh Arilangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mendorong pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan program Prakerja. Mengingat, tidak ada alasan bahwa program ini tidak dapat dilanjutkan tahun depan.

“Apalagi temanya [pemerintahan selanjutnya] lanjutkan, mudah-mudahan tetap akan dilanjutkan,” ujar Susi.

Perdana dilaksanakan pada 2020, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program Prakerja di 2024. Tahun ini, Airlangga menargetkan sebanyak 1,14 juta peserta mengikuti program tersebut.

Dengan target sebanyak 1,14 juta peserta, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,8 triliun untuk menunjang kegiatan program dan operasional. Anggaran tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang tercatat sebesar Rp4,3 triliun.

Setiap peserta program akan mendapat beasiswa sebesar Rp4,2 juta per individu dengan perincian biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif dana pasca pelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Adapun, hingga saat ini, PMO mencatat sebanyak 850.000 peserta sudah terlibat dalam program Prakerja, atau terealisasi sebesar 74,5% dari target tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi menargetkan regulasi terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan spesifikasi standar Euro 4 dapat rampung pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengatakan, pihaknya menargetkan regulasi pendukung penggunaan BBM Euro 4 rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.

“Jadi intinya sebelum masa pemerintahan berakhir adalah perangkat regulasi selesai termasuk penugasannya,” kata Rachmat di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, penugasan yang dimaksud adalah kepada PT Pertamina (Persero). Pertamina nantinya harus ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan BBM. Nantinya di Pertamina akan ada teknis tersendiri seperti perubahan kilang dan distribusi BBM.

Adapun, regulasi yang dimaksud adalah penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait mekanisme pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rachmat, saat ini Permen yang sudah ada masih mengatur mekanisme terkait solar.

“Ada Permen yang harus dibuat, kemudian harus diatur turunannya, kebanyakan [regulasi] ada di ESDM. Kita sih rencananya 1 September finalisasi regulasi,” kata dia.

Meski demikian, untuk pelaksanaan teknisnya, Rachmat mengaku masih harus melihat kesiapan Pertamina sebagai pelaksana.

Terkait dengan pelaksanaan uji coba pada 17 Agustus mendatang, Rachmat mengaku pihaknya membutuhkan waktu lebih panjang untuk pelaksanaan teknis.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap untuk memasok bahan bakar minyak (BBM) jenis diesel dengan spesifikasi Euro 4 terkait dengan rencana uji coba produk anyar solar Pertamina pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Rencananya, Pertamina bakal memperkenalkan produk solar anyar ke pasar dengan uji coba di tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta.

“Nanti kita support [Pertamina] Patra Niaga yang untuk 17 Agustus itu, kalau tidak salah akan ditunjuk tiga SPBU dulu di Jakarta, kita ambil dari Kilang Balongan,” kata Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman saat ditemui di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu (17/7/2024).