Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan dukungannya kepada Kementerian Perdagangan untuk membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan barang impor ilegal.

Menteri PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor industri membutuhkan pengamanan dari segi regulasi maupun penindakan hukum bagi oknum yang memperdagangkan produk manufaktur ilegal.

"Kami mendukung dan besok [hari ini, Jumat 19 Juli 2024] saya akan ketemu Pak Mendag jam 10.00. Prinsipnya kita mendukung beliau untuk membentuk Satgas pemberantasan barang ilegal yang masuk ke Indonesia," kata Agus di agenda Tech Link, Kamis (18/7/2024).

Menurut Agus, sudah semestinya pemerintah memberikan perlindungan penuh untuk industri dalam negeri. Apalagi, saat ini industri tengah terancam imbas banjirnya produk legal maupun ilegal.

Untuk itu, tindakan penegakan hukum juga penting agar membuat oknum yang memperdagangkan barang ilegal jera. Dengan begitu, produk lokal dapat bersaing secara kompetitif.

"Jadi tidak mandul di penegakan hukum. Jangan mandul di penegakan hukum padahal regulasinya sudah sangat bagus," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal bakal terbentuk pada Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Zulhas, optimisme pembentukan satgas impor ilegal itu muncul setelah dirinya menemui Kejaksaan Agung dan Kepala Polisi (Kapolri). Menurutnya, kedua pihak penegak hukum itu menyambut baik rencana Zulhas membentuk Satgas untuk memberantas produk impor ilegal.

"Mungkin mudah-mudahan Jumat besok, satgas sudah terbentuk," ujar Zulhas di Kemendag, Rabu (17/7/2024).

Dia memastikan pembentukan satgas itu sebagai upaya pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor ilegal murah yang marak beredar di masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian memastikan status Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tol Gedebage–tasikmalaya–Cilacap (Getaci) tetap dipertahankan meskipun telah gagal lelang sebanyak dua kali.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan keberlanjutan status PSN Tol Getaci telah disepakati dalam evaluasi yang dilakukan baru-baru ini.

“Jalan tol jalan semua [status PSN-nya termasuk Getaci]. Kalau lelangnya itu ya diulang saja," tuturnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memerinci faktor yang membuat pemerintah tetap mempertahankan status PSN Tol Getaci meski telah dua kali gagal mendapatkan investor.

Dia menyebut, dalam penyiapan proyek, Tol Getaci telah terdapat komitmen-komitmen pembiayaan. Oleh karena itu, proyek tersebut dipastikan bakal dilanjutkan.

“Jadi ada yang telah melalui tahapan-tahapan atau sudah ada komitmen untuk mulai pembiayaan penyiapannya dan semuanya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proses lelang ulang Tol Getaci akan dilakukan mulai bulan depan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Triono Junoasmono (Yongki) menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan kajian ulang atas tol tersebut. Dia berharap proyek tol terpanjang di Indonesia itu dapat mulai bisa dilelang ulang pada bulan depan.

“Segera akan kita lelang kembali, mungkin waktu sebulan ke depan bisa kita lelang ulang,” tuturnya.

Tol Getaci memiliki total panjang mencapai 206,65 kilometer (Km). Tol ini bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan perincian sepanjang 171,40 km berada di wilayah Jawa Barat dan sepanjang 35,25 km di Jawa Tengah.

Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage–Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara–Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya–Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan–Cilacap (34,35 km).

Namun demikian, mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu pembangunan Tol Getaci hanya hingga Ciamis dengan total panjang mencapai 108,3 km.

Pemangkasan panjang ruas itu tak lantas memuluskan proses lelang ulang Tol Getaci. Sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam Pengumuman Hasil Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Ciamis No:24/BPJT/L/GTCM/2024, lelang tol Getaci hanya diikuti oleh dua konsorsium.

Pertama, yakni Konsorsium PT Trans Persada Sejahtera-PT Wiranusantara Bumi yang dinyatakan tidak lulus.Kedua, yakni Konsorsium PT Dayamulia Turangga-PT China State Construction Overseas Development Shanghai yang juga dinyatakan tak lulus.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Stasiun LRT Manggarai direncanakan mulai dibangun pada akhir 2024.

Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B Ramdani Akbar menuturkan, Stasiun LRT Manggarai nantinya akan terkoneksi dengan Stasiun Manggarai yang saat ini melayani KRL Jabodetabek dan KA Bandara Soekarno-Hatta.

"Saat ini fokusnya di Stasiun Rawamangun sampai target track test September 2024, kemudian ke stasiun selanjutnya. Rencananya akhir 2024 Stasiun LRT Manggarai mulai digarap, jadi stasiun-stasiun yang di ujung Fase 1B yang dibangun duluan," kata Ramdani saat ditemui di Lokasi Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Jalan Pemuda, Kamis (18/7/2024).

Ramdani menuturkan, Stasiun LRT Manggarai akan berlokasi di Jalan Sultan Agung. Dia memerinci, lokasi Stasiun LRT Manggarai akan berdekatan dengan Rumah Sakit Agung.

Untuk menghubungkan Stasiun LRT Manggarai dengan Stasiun Manggarai, dia menuturkan Jakpro akan membangun jembatan penghubung atau skybridge sepanjang sekitar 200 hingga 300 meter. Dengan demikian integrasi antarmoda dari LRT Jakarta ke KRL Jabodetabek atau KA Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya pun dapat optimal.

"Nanti jembatannya akan kita bangun lebih lebar dari jembatan penghubung untuk TransJakarta, dan lebih menarik juga," kata Ramdani.

Adapun, progres pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai telah mencapai 22,4% hingga pertengahan Juli 2024.

Dia menjelaskan, saat ini, progres pekerjaan utama telah berlangsung untuk struktur atas atau upper structure, terutama untuk 1 km pertama. Selain itu, tengah berlangsung pekerjaan pondasi atau substructure dan juga beberapa pekerjaan upper structure.

Secara keseluruhan, total 44 titik pier atau kolom sudah berdiri serta 41 pier head atau kepala kolom bang telah terpasang.

"Progres pembangunan ini menunjukkan deviasi positif. Target awalnya itu 21,9%, aktualnya sudah 22,4%," jelas Ramdani.

Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai, pemerintah telah melakukan kesalahan fatal lantaran menganggap sektor pertanian sebagai sektor yang tidak penting dan tidak strategis.

Hal tersebut tercermin dari posisi Menteri maupun Wakil Menteri Pertanian saat ini yang tidak memiliki latar belakang pertanian.

“Ini selalu kesalahan fatal pemerintah, menganggap sektor pertanian sama sekali tidak penting dan tidak strategis. Sehingga dipilih orang asal-asalan berdasarkan kontrak politik, bagi-bagi kekuasaan, hanya seperti itu saja,” kata Dwi kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, jika suatu bidang dianggap sangat penting dan strategis, pemerintah akan menempatkan orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

Misalnya, posisi Menteri Keuangan. Dia mengatakan, selama ini, sosok yang menempati posisi tersebut memiliki latar belakang yang berkaitan dengan keuangan, mengingat masalah keuangan merupakan masalah yang krusial dan penting.

“Nah, kalau suatu departemen, kementerian, dipimpin oleh orang yang asal-asalan, maka departemen atau kementerian tersebut dianggap sama sekali tidak penting,” ujarnya.

Adapun pernyataan ini sekaligus merespons pelantikan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian pada Kamis (18/7/2024) di Istana Negara, Jakarta. Sudaryono menggantikan Harvick Hasnul Qolbi yang menjabat sejak Desember 2020.

Padahal, Sudaryono merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah dan asisten pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Di kalangan pertanian, Dwi menyebut bahwa nama Sudaryono tidak pernah terdengar dalam 20 tahun terakhir. Pendidikan yang ditempuhnya juga sangat jauh dari pertanian. Demikian pula dengan pekerjaannya.

MENTAN JOKOWI

Dia juga menyinggung kinerja Menteri Pertanian di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai hanya sebatas jargon dan wacana.

Dwi menuturkan, dalam 10 tahun terakhir, produksi padi nasional turun 1% setiap tahunnya. Padahal, total anggaran selama kurun waktu tersebut bahkan mencapai Rp954 triliun.

Sayangnya, pengeluaran jumbo tersebut tak selaras dengan kenyataan di lapangan. Lalu impor pangan Indonesia melonjak hampir dua kali lipat dari US$10,1 miliar menjadi US$18,8 miliar.

Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, nilai tukar petani (NTP) rata-rata berada di level 101. Kemudian, dari 10 tahun tersebut, Dwi mengungkapkan bahwa 5 tahun NTP tanaman pangan di bawah 100, mengartikan bahwa petani mengalami kerugian.

Kondisi ini kata Dwi, terjadi lantaran posisi Menteri Pertanian bukan diisi oleh sosok yang memiliki latar belakang pertanian.

“Itu yang terjadi, itu kenyataan yang terjadi. Karena apa? Dipilih orang asal-asalan. Berdasarkan mungkin kontribusinya besar di Pemilu atau apapun sehingga tidak menghasilkan apapun justru terjadi pemburukan pertanian kita,” tegasnya.

Hal ini berbeda jika Kementerian Pertanian dipimpin oleh orang yang tepat. Misalnya, kata dia, saat Sudarsono Hadisaputro menjabat sebagai Menteri Pertanian. D ibawah kepemimpinannya, kata Dwi, Indonesia mencapai swasembada pangan.

Keberhasilan ini, lanjutnya, lantaran Sudarsono memiliki konsep yang kuat, memiliki latar belakang yang memadai dan mumpuni untuk melakukan hal tersebut.

Dia mengharapkan, pemerintahan mendatang dapat menempatkan pertanian dan pangan sebagai isu penting, tidak hanya sekedar jargon atau wacana. Selain itu, dia meminta agar pertanian dan pangan tidak ada campur tangan politik.

“Pilih Menteri Pertanian sebagaimana memilih Menteri Keuangan. Karena keuangan juga teramat penting, masalah pangan juga teramat penting di republik ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik pelantikan tiga wakil menteri jelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketiga wakil menteri itu, yakni Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung, dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, penunjukkan wakil menteri baru ini merupakan hak prerogatif presiden dalam memilih orang-orang yang dianggap dapat membantu dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan arahan yang diinginkan.

“Kami menyambut baik terpilihnya wamen-wamen baru ini dan kami berharap mereka dapat beradaptasi dengan cepat dan menjalankan fungsi tugasnya di kementerian masing-masing secara profesional,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Kepada ketiga wamen yang baru dilantik hari ini, Kamis (18/7/2024), Shinta mengharapkan dapat bekerja sama dengan pelaku usaha, baik untuk menciptakan iklim usaha/investasi yang lebih efisien, berdaya saing, dan pro produktivitas.

“Kami menantikan kinerja positif mereka hingga akhir masa jabatan mereka masing-masing,” ujarnya.

Adapun, dua wakil menteri yang baru dilantik, yakni Thomas Djiwandono dan Sudaryono merupakan pendukung dari presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Keduanya berasal dari Partai Gerindra.

Merespons hal ini, Shinta mengharapkan agar keduanya dapat menciptakan transisi kepemimpinan yang semakin mulus pada Oktober 2024. Khususnya, jika keduanya kembali dipercaya menempati posisi yang sama oleh presiden terpilih.

“Opsi ini tentu terbuka dan kami harap bisa membantu proses transisi yang lebih baik dan lebih menciptakan confidence terhadap iklim usaha/investasi Indonesia ke depannya,” tuturnya.

Pada prinsipnya, Shinta mengatakan bahwa pelaku usaha tidak mempermasalahkan jika ada tokoh politik yang dipercaya untuk menempati posisi wakil menteri, bahkan menteri.

Namun, pelaku usaha mengharapkan agar presiden dan wakil presiden mendatang tetap mengutamakan kandidat-kandidat yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dapat dipercaya, serta solid dalam memimpin dan mengelola kementerian dan lembaga terkait.

Khususnya pada posisi-posisi yang dianggap vital bagi penciptaan kepercayaan pelaku pasar dan investor terhadap iklim usaha Indonesia, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

Menurutnya, hal yang sama juga harus dimiliki oleh semua menteri dan wakil menteri. Dengan begitu, peran para menteri dan wakil menteri ini diharapkan dapat menciptakan kontribusi pertumbuhan dan reformasi ekonomi Indonesia yang lebih signifikan di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi Yuliot mengeklaim adanya calon investor asing baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sudah masuk ke tahap perizinan.

Hal itu diungkap olehnya usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Dia menyebut calon investor asing dimaksud bergerak di bidang energi terbarukan.

"Sudah ada [calon investor asing] jadi itu kan ada di dalam sistem, jadi kami juga harus lihat sistem, tapirenewable energysudah ada investor yang mendaftarkan kegiatan investasinya juga sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan investasinya," ujarnya kepada wartawan.

Mantan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menegaskan, calon investor asing itu bukan lagi di tahap menyampaikan minatnya atau Letter of Intent (LoI).

Akan tetapi, dia enggan memerinci lebih lanjut ihwal calon investor asing itu ataupun asal negaranya. Dia menyebut harus melihat lagi sistem informasi di BKPM.

"Bukan [LoI], kalau itu sudah tahap perizinan. Mereka sudah masuk tahap perizinan," ungkapnya.

Adapun Yuliot memaparkan bahwa sejauh ini sudah ada 400letter of intentterkait dengan minat berinvestasi di IKN. Namun, dia menyebut pemerintah masih berfokus untuk menyiapkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlebih dahulu sebelum kembali mendorong pencarian investor untuk IKN.

"Sebenarnya ini dari data yang ada, komitmen investasi sudah lebih dari 400letter of intent[LoI], tapi ini kan kita ada prioritas menyiapkan KIPP. Jadi setelah KIPP sudah siap, kita akan mendorong investasi lebih tersebar lagi sesuai dengan kluster-kluster yang ada," paparnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah menyebut perusahaan asal Dubai berpotensi menjadi perusahaan asing pertama yang menyuntikkan investasinya ke IKN. Hal itu lalu ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi yang bertemu dengan raksasa properti asal Uni Emirat Arab (UEA) yaitu Emaar Properties, pada kunjungannya, Selasa (16/7/2024).

Rencana pertemuan Jokowi dengan bos Emaar Properties yakni Mohamed Ali Rashed Alabbar di UEA dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.Informasi tersebut juga sebagaimana disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.

“Nanti tanggal 15 Juli dan tanggal 16 Juli 2024, beliau [Presiden Jokowi] baru ke Abu Dhabi. Untuk menindaklanjuti kunjungan Ali Rashed Alabbar ke IKN,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna meminta pemerintah untuk memastikan rencana jangka pendek investasi proyek energi baru terbarukan (EBT) bisa tereksekusi di tengah upaya merelaksasi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Pemerintah dan PLN harus memastikan rencana jangka pendek investasi EBT yang benar-benar akan dieksekusi karena sudah terlampau banyak rencana yang tak kunjung terealisasi,” kata Putra saat dihubungi, Kamis (18/7/2024).

Menurut Putra, perlu ada tolok ukur yang rigid ihwal relaksasi aturan TKDN tersebut untuk menjamin terbentuknya industri terkait dengan EBT di dalam negeri.

Misalkan, kata dia, pemerintah bisa menargetkan kapasitas proyek EBT terpasang untuk membatasi relaksasi TKDN tersebut.

“TKDN bisa dilonggarkan dengan batasan untuk memberikan sinyal lebih jelas mengenai berapa besar proyek EBT yang akan terbangun,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM tengah meyakinkan sejumlah lender multilateral untuk menyalurkan pinjaman mereka pada proyek EBT di Indonesia.

Seperti diketahui, komitmen pendanaan dari lender internasional itu jalan di tempat lantaran persoalan klausul pemenuhan ketentuan TKDN.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan, dirinya telah meyakinkan sejumlah lender ihwal perubahan regulasi TKDN di dalam negeri.

“Kita sudah mengumumkan ya, maksudnya sharing ke berbagai lender-lender pendanaan investasi bahwa ada perbaikan di regulasi,” kata Eniya saat dikonfirmasi, Kamis (18/7/2024).

Adapun, perbaikan regulasi itu berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk memisahkan TKDN proyek EBT yang bakal diatur Kementerian ESDM dari TKDN komponen atau barang yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian.

Eniya mengatakan beleid setingkat Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang mengatur TKDN proyek EBT itu telah selesai diharmonisasi baru-baru ini.

Nantinya, Permen ESDM itu bakal mencabut secara konsekuen Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Sementara itu, aturan TKDN komponen dari Permenperin itu bakal dikembalikan ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Adapun, ambang batas atau treshold TKDN proyek EBT itu bakal dikaji sesuai dengan realisasi TKDN proyek pembangkit bersih yang telah beroperasi di Indonesia saat ini. Ambang batas TKDN proyek EBT itu akan memperhitungkan implementasi teknologi, enjinering, dan persentase pekerja lokal.

“Dengan adanya peraturan Menteri ESDM yang baru ini selain treshold yang diakomodir, investasi dari luar negeri yang lebih dari 50% akan didorong untuk tidak mencamtumkan TKDN barang, tapi mengikuti TKDN proyek,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro buka suara terkait kemungkinan penambahan rangkaian kereta (trainset) untuk LRT Jakarta seiring dengan perpanjangan jalur yang dilakukan dari Velodrome ke Manggarai.

Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B Ramdani Akbar menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum membahas rencana penambahan trainset untuk LRT Jakarta saat beroperasinya jalur Velodrome-Manggarai.

Dia mengatakan, perusahaan akan mengoperasikan armada kereta existing saat LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai mulai beroperasi pada 2026 mendatang. Ramdani menuturkan, saat ini LRT Jakarta beroperasi dengan delapan unit trainset yang masing-masing terdiri atas dua kereta atau gerbong.

"Belum ada rencana penambahan sampai saat ini. Kita akan maksimalkan armada yang ada saat fase 1B ini mulai beroperasi," jelas Ramdani saat ditemui di Lokasi Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Jalan Pemuda, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Ramdani melanjutkan, pihaknya baru akan merencanakan penambahan trainset saat membangun fase-fase lanjutan lain LRT Jakarta, contohnya Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas. Meski demikian, Ramdani tidak memerinci berapa kebutuhan tambahan trainset jika fase-fase lanjutan ini akan dibangun.

"Harapannya di fase-fase lanjutan akan kita tambah trainset LRT Jakarta operasional," kata Ramdani.

Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis.com pada 12 Desember 2023, Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra menyebut, pihaknya akan membutuhkan tambahan hingga 10 rangkaian kereta untuk memastikan kelancaran operasionalnya setelah jalur fase 1B Velodrome-Manggarai dapat digunakan.

Hendri menjelaskan, penambahan rangkaian kereta akan diperlukan untuk memaksimalkan operasional LRT Jakarta saat jalurnya telah diperpanjang.

Dia menuturkan, dengan menggunakan asumsi waktu antarkedatangan kereta (headway) 10 menit, jumlah perjalanan sebanyak 209 per hari, dan kapasitas maksimum penumpang sebanyak 73.440, LRT Jakarta akan membutuhkan total 18 rangkaian kereta untuk dapat beroperasi secara optimal.

“Dengan lintasan yang diperpanjang jadi 11,2 kilometer, semua rangkaian akan dipakai [beroperasi], tidak ada cadangan. Jadi, sebenarnya jumlah rangkaian saat ini tidak cukup saat fase 1A dan 1B nanti beroperasi,” jelas Hendri.

Dia melanjutkan, saat ini LRT Jakarta memiliki 8 trainset yang masing-masing terdiri atas 2 kereta atau gerbong. Dari jumlah tersebut, 6 trainset dioperasikan secara harian, sementara 2 lainnya sebagai cadangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah meyakinkan sejumlah lender multilateral untuk menyalurkan pinjaman pada proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

Komitmen pendanaan dari lender internasional belakangan jalan di tempat lantaran persoalan klausul pemenuhan ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan, dirinya telah meyakinkan sejumlah lender ihwal perubahan regulasi TKDN di dalam negeri saat ini.

“Kita sudah mengumumkan ya, maksudnya sharing ke berbagai lender-lender pendanaan investasi bahwa ada perbaikan di regulasi,” kata Eniya saat dikonfirmasi, Kamis (18/7/2024).

Adapun, perbaikan regulasi itu berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk memisahkan TKDN proyek EBT yang bakal diatur Kementerian ESDM dari TKDN komponen atau barang yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian.

Eniya mengatakan, beleid setingkat peraturan menteri (Permen) ESDM yang mengatur TKDN proyek EBT itu telah selesai diharmonisasi baru-baru ini.

Nantinya, Permen ESDM itu bakal mencabut secara konsekuen Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Sementara itu, aturan TKDN komponen dari Permenperin yang dicabut itu bakal dikembalikan ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Adapun, ambang batas atau treshold TKDN proyek EBT itu bakal diterapkan sesuai dengan realisasi TKDN proyek pembangkit bersih yang telah beroperasi di Indonesia saat ini. Ambang batas TKDN proyek EBT itu akan memperhitungkan implementasi teknologi, enjinering, dan persentase pekerja lokal.

“Dengan adanya peraturan menteri ESDM yang baru ini selain treshold yang diakomodir, investasi dari luar negeri yang lebih dari 50% akan didorong untuk tidak mencamtumkan TKDN barang, tapi mengikuti TKDN proyek EBT,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian ESDM membeberkan terdapat 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala pendanaan akibat polemik klausul pemenuhan ketentuan TKDN.

Empat proyek di antaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lembaga pembiayaan lainnya dengan total komitmen investasi lebih dari US$1 miliar.

Keempat proyek itu meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan (1.040 MW), Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Huluais (110 MW), PLTA Kumbih (45 MW) dan PLTA Sawangan (16,6 MW).

Sementara itu, terdapat 10 proyek lainnya belum mencapai kesepakatan dengan lender terkait ketentuan klausul TKDN itu masuk ke dalam perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Sepuluh proyek yang mandek negosiasi itu, di antaranya PLTA Bakaru 1 (126 MW), PLTA Bakaru 2 (140 MW), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Kalibumi (6,35 MW), PLTM Lapai 1 (5,31 MW), PLTM Riorita (2,5 MW) PLTP Dieng 2 (55 MW), PLTP Patuha 2 (55 MW), dan PLTA Masang 2 (44 MW).

“Dengan adanya Permen ESDM nanti PLTS apung yang ada di Singkarak dan Saguling milik PLN juga bisa terakselerasi karena itu dari dana ADB, terus ada lagi PLTS Apung Karangkates, lalu tiga PLTP satu milik PLN Hululais dan dua milik Geodipa,” kata Eniya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PLN tengah mencari jalan keluar atas polemik klausul aturan TKDN yang menghambat pendanaan dari lembaga keuangan internasional untuk proyek EBT saat ini.

“Kondisi hari ini, aturan TKDN memang menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengembangan energi baru terbarukan,” kata Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto saat dikonfirmasi, Senin (22/1/2024).

Greg mengatakan, perseroan terus berupaya untuk melanjutkan rencana pembangunan pembangkit bersih itu yang sudah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

Bisnis.com, JAKARTA – Investasi data center dan mobil listrik menjadi dua yang segmen yang sedang tumbuh pesat di Tanah Air. Hal itu ikut mempengaruhi kinerja penjualan emiten kawasan industri khususnya DMAS dan SSIA.

Pada paruh pertama 2024, investasi data center banyak menyasar kawasan industri DMAS, sementara mobil listrik memilih Subang, Jawa Barat.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto melaporkan saat ini, terdapat 233 proyek strategis nasional (PSN) yang tengah digarap oleh pemerintah dengan nilai investasi Rp6.246 triliun.

Hal tersebut disampaikan Airlangga di hadapan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam agenda Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK.

“Terkait penyelesaian PSN telah ditetapkan 233 PSN, di mana dari 218 proyek [strategis nasional] ini, 15 di antaranya merupakan program [strategis nasional] dan investasinya dari 233 proyek itu Rp6.246 triliun,” tuturnya di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Airlangga menjelaskan, 233 PSN tersebut berimplikasi positif dalam membuka peluang tenaga kerja. Hingga saat ini, pemerintah melaporkan telah mempekerjakan 2,71 juta orang dari beragam proyek mulai dari bendungan irigasi, jalan tol, kawasan industri dan pariwisata, bandara pelabuhan, hingga migas.

Di samping itu, saat ini pemerintah juga tengah mengembangkan 22 kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan total nilai investasi mencapai Rp206 triliun dan menyerap sebanyak 132.227 tenaga kerja.

“Salah satu milestone-nya [KEK] penyelesaian proyek Freeport Indonesia di Gresik atau hilirisasi investasinya Rp58 triliun, itu the single largest investment dan alhamdulillah diselesaikan on time,” tuturnya.

Sementara itu, sepanjang dijalankan pada tahun 2016, Kemenko Perekonomian mencatat telah menyelesaikan sebanyak 195 PSN dan beroperasi penuh dengan nilai mencapai Rp1.519 triliun hingga Februari 2024.

Lalu, hingga akhir 2024, pemerintah membidik penyelesaian 41 PSN. Perinciannya, lima proyek selesai pada periode Januari hingga Maret 2024.

Selanjutnya, sebanyak 24 proyek ditargetkan selesai pada periode April hingga September 2024 dan 12 proyek ditargetkan selesai pada periode Oktober hingga Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, posisi Wakil Menteri Pertanian sangat tepat bagi Sudaryono.

Hal tersebut disampaikan Adi untuk merespons pelantikan Sudaryono yang dilaksanakan hari ini Kamis (18/7/2024) di Istana Negara, Jakarta.

“Posisi Wamentan tentu sangat tepat bagi Sudaryono,” kata Adi kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Bukan tanpa alasan. Menurutnya, latar belakang Sudaryono yang merupakan anak petani dan salah satu pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sudah cukup bisa diandalkan.

“Itu artinya, portofolio politik Sudaryano di bidang pertanian bisa diandalkan,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Kamis (18/7/2024) melantik Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu menggantikan Harvick Hasnul Qolbi yang menjabat sejak Desember 2020.

“Pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, mengangkat wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan masing-masing, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian,” demikian bunyi surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, Kamis (18/7/2024).

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar NKRI 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian sumpah jabatan yang turut diucapkan oleh Sudaryono.

Untuk diketahui, nama Sudaryono sempat masuk radar partainya untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Pria kelahiran Grobogan itu juga dipertimbangkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Tak hanya menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, dia juga diketahui menempati posisi CEO Garuda TV, Ketua Umum DPP APPSI, dan Ketua Dewan Pembina PAPERA.

Selain Sudaryono, Jokowi juga melantik keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II. Thomas merupakan Bendahara Umum Gerindra.

Kemudian, Yuliot Tanjung dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi. Sebelumnya, Yuliot menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM.