Bisnis.com, JAKARTA - Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengungkapkan hasil monitoring terhadap produk impor buah anggur selama ini menunjukkan bahwa anggur yang masuk ke Indonesia masih di bawah ambang batas residu.

Pernyataan ini muncul menyusul adanya temuan residu berbahaya dalam anggur shine muscat di Thailand.

Kepala Biro Hukum, dan Humas, Sekretariat Utama Barantin Hudiansyah Is Nursal menyampaikan, Barantin melakukan monitoring terhadap komoditas yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan pengambilan sampel dan pengujian keamanan pangan termasuk residu pestisida, logam berat, mikotoksin, dan cemaran mikrobiologi.

Monitoring ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan kepatuhan negara pengekspor dalam pemenuhan persyaratan karantina untuk keamanan pangan. Setidaknya, ada 3.561 jenis pangan segar asal tumbuhan (PSAT), seperti apel, anggur, beras, kiwi, kedelai, bawang, jamur, seledri, brokoli, strawberry, kacang almond, jeruk, dan cabai kering yang juga telah dilakukan monitoring pengujian terhadap keamanan pangan, termasuk di dalamnya ada 772 pengujian terhadap anggur dengan parameter pestisida.

“Hasil monitoring terhadap produk impor buah anggur oleh Barantin hingga saat ini menunjukkan hasil di bawah ambang batas residu,” kata Hudiansyah dalam keterangannya, dikutip Kamis (31/10/2024).

Menurut Data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Barantin, total sertifikasi pemasukan impor anggur ke Indonesia dari Januari-September 2024 adalah sebanyak 78.538 ton dari berbagai negara seperti China, Australia, Peru, Chile, dan India.

Khusus untuk anggur muscat dari China, jumlah pemasukan sesuai sertifikasi karantina yaitu sebanyak 681 ton selama periode Januari - September 2024.

Hudiansyah menuturkan, setiap importasi buah anggur telah dilakukan pengujian residu pestisida termasuk Klorpirifos (Chlorpyirifos) di negara asal oleh laboratorium terakreditasi yang telah diregistrasi oleh Barantin dan dibuktikan dengan sertifikat hasil uji atau certificate of analysis (COA).

Dia memastikan, seluruh komoditas hewan, ikan dan tumbuhan termasuk produknya, seperti buah yang masuk ke Indonesia telah melalui proses pengawasan dan pemeriksaan karantina.

“Barantin melakukan proses pemeriksaan komoditas pangan impor yaitu di pre-border dan at-border,” ujarnya.

Pemeriksaan pre-border dilakukan saat komoditas tersebut belum masuk ke Indonesia, yaitu dilakukan analisis risiko di negara asal, sedangkan pemeriksaan karantina at-border dilakukan secara fisik, dokumen, maupun pemeriksaan laboratorium setiap kali komoditas tersebut masuk melalui tempat pemasukan seperti pelabuhan dan bandara.

Tujuannya, untuk memastikan bahwa komoditas tersebut telah memenuhi persyaratan karantina termasuk persyaratan keamanan pangan sesuai yang dipersyaratkan.

Lebih lanjut, sesuai amanat Undang-undang No.21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Barantin melakukan analisis risiko terhadap komoditas buah impor baik terhadap kemungkinan terbawanya hama dan penyakit melalui media pembawa tersebut, juga risiko keamanan pangannya.

Selain itu fungsi pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan terhadap seluruh media pembawa telah dilakukan melalui sistem karantina digital pre-border yang sudah terintegrasi yaitu melalui Prior Notice.

Melalui Prior Notice, Hudiansyah menuturkan bahwa seluruh pelaku usaha di negara asal wajib mengirimkan dokumen pendukung sebagai langkah antisipasi sebelum komoditas tersebut sampai di Indonesia.

“Dengan demikian, prosedur pemasukan komoditas ke Indonesia tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih aman dan memenuhi aspek biosecurity protection,” ungkapnya.

Menyusul adanya temuan residu berbahaya pada buah anggur shine muscat di Thailand, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengutamakan konsumsi buah dalam negeri.

Pemerintah juga meminta agar masyarakat selalu menjaga kebersihan komoditas yang akan dikonsumsi dengan melakukan pencucian terhadap buah sebelum dimakan, melalui pencucian pada air mengalir yang dapat mengurangi kontaminan yang ada di permukaan buah seperti residu dan kotoran.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana mengubah skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kian kencang berembus. Presiden Prabowo Subianto pun telah memanggil para menteri dan pemangku kepentingan terkait untuk mengeksekusi rencana tersebut.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pun dipanggil untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait subsidi pada Rabu (30/10/2024) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pada ratas tersebut Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi. Ini dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di lokasi.

Prabowo pun disebut menugaskan para menteri dan pejabatnya agar menuntaskan soal pendataan penerima subsidi ini dalam kurun waktu dua pekan.

Ini termasuk menelusuri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di beberapa instansi/lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah ditugaskan untuk memimpin pendataan tersebut.

Lantas, apakah perubahan skema penyaluran BBM subsidi menjadi BLT tersebut benar-benar mutakhir? Apa saja untung ruginya?

Ancaman Bagi Kelas Menengah

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan perubahan skema subsidi BBM ke BLT perlu diperhatikan. Pasalnya, penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin.

“Faktanya kan yang menggunakan BBM bersubsidi ada kelas menengah rentan juga. Mau dikatakan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, membuat kelas menengah rentan ini candu beli BBM bersubsidi,” kata Bhima saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Apalagi, kata Bhima sampai saat ini masyarakat yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi.

Oleh karena itu, jika BLT pengganti subsidi BBM hanya untuk masyarakat miskin saja, Bhima khawatir masyarakat kelas menengah rentan bisa jatuh miskin. Sebab, mereka tak masuk kategori miskin.

“Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” ucapnya.

Karenanya, Bhima mengingatkan agar rencana pengurangan subsidi BBM dilakukan bertahap. Selain itu, dibutuhkan cash transfer untuk kompensasi sama nominalnya dengan subsidi energi yang diberikan.

Bhima menjelaskan, semisalnya terdapat 30% anggaran subsidi BBM di 2025 mau dikurangi, maka tambahan BLT-nya setara 30% penghematan subsidi BBM.

“Kemudian bersamaan dilakukan juga penurunan tarif transportasi publik dan perbanyak armada. Jadi masyarakat punya opsi memilih transportasi yang lebih ramah di kantong,” ujar Bhima.

Persoalan data

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan sukses tidaknya penyaluran BBM lewat BLT tergantung pada data yang presisi. BLT, tuturnya, jadi suatu isu besar kalau datanya tidak tepat sehingga akan melahirkan politisasi.

“Kalau datanya kurang presisi maka akan terjadi protes, Mampukah pemerintah membuat data BLT jadi valid?" kata dia.

Menurutnya, jika hanya disalurkan kepada masyarakat miskin yang berjumlah 26 juta jiwa, tentu implikasi terhadap perekonomian tidak terlalu signifikan. Pasalnya, masih ada masyarakat yang sebenarnya tidak miskin, namun rentan miskin, yang akan terjerembab dan tidak mendapatkan BLT jika kebijakan pengetatan subsidi terjadi.

Setidaknya ada 130 juta masyarakat kelas menengah yang rentan miskin atau sering disebut aspiring middle class. Menurut Eko, kalau BLT tidak menyentuh level ini, dia khawatir pengetatan subsidi BBM berimplikasi pada aktivitas ekonomi kelompok tersebut.

“Kalau diperlebar ke kelompok itu seberapa jauh juga. Waktu Covid bantuan juga merambah kelas menengah ini,” pungkasnya.

Belum Saatnya

Eko pun menilai kebijakan pengetatan BBM subsidi itu tidak tepat diterapkan di situasi ekonomi domestik saat ini yang tidak mendukung. Situasi ekonomi tak mendukung ini ditandai dengan penurunan daya beli serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat.

“BBM itu vital untuk ekonomi, termasuk industri dan transportasi. Kalau saya melihat jika terjadi pengetatan subsidi saat ini memang tidak akan menaikkan inflasi namun dipastikan akan gerus pertumbuhan ekonomi dan tambah efek psikologi bertambah,” ujarnya.

Kondisi masyarakat saat ini menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat pada penurunan jumlah tabungan masyarakat yang berada di bawah Rp100 juta.

Saat ini, rerata uang yang berada pada tabungan masyarakat menengah ke bawah hanya sebesar Rp1,5 juta. Dengan kondisi itu, kalau ada hentakan harga konsumsi akan berimplikasi makin dalam pada perekonomian.

“Momennya harus pas, tapi setidak jangan saat masyarakat sedang ekonominya lesu,” tukasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penutupan pabrik hingga banjir produk impor menghantui industri padat karya yang selama ini berkontribusi menciptakan lapangan kerja produktif.

Hal ini juga diperparah dengan perbedaan pandangan antara buruh dan pengusaha terkait dengan upah minimum sehingga memicu polemik dunia usaha. Terlebih, baru-baru ini buruh mendesak kenaikan upah hingga 10%-20% tahun depan.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan desakan kenaikan upah buruh tersebut mengabaikan formula perhitungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 51/2023.

Eddy menilai kenaikan upah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku justru akan berdampak pada semakin tingginya ketidakpastian bagi dunia usaha di lndonesia.

"Pandangan negatif juga akan disematkan kepada Indonesia khususnya dalam menjaga komitmen untuk meningkatkan daya saing pada industri padat karya," kata Eddy dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

Menurut dia, ketidakpastian tersebut akan berdampak negatif terhadap kepercayaan investor yaitu terkait dengan komitmen lndonesia dalam menjalankan aturan yang telah dibuat. Terlebih, kehadiran foreign direct investment (FDI) sangat dibutuhkan di tengah kondisi ekonomi dunia dan dalam negeri yang sedang tidak baik-baik saja.

Apalagi, investasi yang masuk pada sektor usaha yang padat modal dan sekaligus juga padat karya, termasuk industri alas kaki atau sepatu. Investasi baru dapat menciptakan banyak kesempatan kerja untuk angkatan kerja di lndonesia.

“Untuk industri padat karya kenaikan upah diluar formula perhitungan yang nilainya tinggi akan berdampak terhadap penetapan pada struktur dan skala upah beban perusahaan terkait iuran BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan, upah lembur dan tunjangan-tunjangan lainnya,” tuturnya.

Bagi pelaku usaha, usulan kenaikan dengan jumlah tersebut akan menjadi beban tambahan yang berat. Untuk itu, mengingat beratnya kondisi usaha akhir-akhir ini, Eddy menyarankan pentingnya untuk dilakukan forum bipartit antara pekerja dan pengusaha.

Dia optimistis apabila sejumlah kebijakan yang telah diletakkan sebagai pondasi dasar dalam peningkatan iklim investasi oleh pemerintahan sebelumnya, lndonesia akan dapat mengejar target pertumbuhan hingga 8%.

“Bahkan kami menargetkan pada era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ekspor pada industri alas kaki akan tumbuh dua kali lipat (double),” imbuhnya.

Untuk mewujudkannya, maka konsistensi terhadap implementasi aturan pengupahan tetap dijaga agar pembukaan lapangan kerja dapat disumbang dari peningkatan investasi, khususnya dari industri padat modal yang sekaligus padat karya.

Banjir Impor

Tak hanya polemik upah, industri padat karya juga dihadapi banjir produk impor yang berdampak pada melorotnya pesanan dari pasar. Pasalnya tak hanya impor legal, produk ilegal pun marak ditemui.

Hal ini terjadi pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang juga merupakan industri penyerap tenaga kerja terbesar. Namun, saat ini industri tersebut banyak dihantui PHK lantaran penurunan pesanan dan berdampak pada produksi.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma G. Wiraswasta mengatakan koordinasi antarkementerian masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri.

“Kalau Pak Agus Gumiwang [Menteri Perindustrian] sudah clear sangat paham sama kondisi industri. Masalahnya di kementerian lain di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan yang tergantung Kementerian Koordinasi," kata Redma, dikutip Minggu (27/10/2024).

Dia mencontohkan aturan tata niaga impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 yang kini justru membebani industri dan disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya industri tekstil nasional.

Sebagaimana diketahui, Permendag 8/2024 merupakan revisi ketiga yang dilakukan pemerintah setelah mengeluarkan Permendag 26/2023 terkait Pengaturan Impor. Aturan yang awalnya bertujuan membatasi impor, yang terbaru justru merelaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil.

“Kayak kemarin Permendag 36/2023 ke Permendag 8/2024 itu posisi perdagangan sulit ditekan sana sini. Yang harus dibereskan Kemenkeu untuk pasar dalam negeri, ekspor masih sulit karena ekonomi global," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi usai melakukan rapid test atau uji cepat terhadap residu pestisida anggur shine muscat.

Plh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Yusra Egayanti menyampaikan, uji rapid test dilakukan di hampir 100 titik kabupaten/kota dengan melibatkan Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Hasilnya sebagian besar negatif dan 10 % ada kandungan residu dalam jumlah aman, sehingga aman dikonsumsi.

“Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi, karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman. Sebagian sampel tersebut tetap kami kirim ke laboratorium untuk memastikan kandungannya,” tutur Yusra dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Kendati hasil pengujian cepat menunjukkan anggur shine muscat aman dikonsumsi, Bapanas mengimbau masyarakat untuk menerapkan good practices sebelum konsumsi buah anggur antara lain memilih anggur yang memiliki izin edar dan mencuci dengan air mengalir yang bersih sebelum dikonsumsi.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya telah meminta jajarannya untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap anggur shine muscat, setelah adanya laporan temuan residu berbahaya di Thailand.

Dia juga telah meminta OKKP dan OKKPD provinsi memperketat pengawasan keamanan pangan segar untuk memastikan keamanan produk yang beredar di Indonesia.

Oleh karena itu, Yusra menyebut bahwa pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat melalui sampling dan uji lab secara berkala.

Dalam catatan Bisnis, Jaringan Peringatan Pestisida Thailand (Thai-PAN) mengeluarkan peringatan terhadap produk anggur impor shine muscat lantaran adanya temuan kandungan residu kimia berbahaya yang melebihi tingkat yang diizinkan.

Berdasarkan hasil pengambilan sampel yang dilakukan pada 2-3 Oktober 2024 itu ditemukan kandungan pestisida melebihi ambang batas dalam 23 dari 24 sampel anggur Shine Muscat yang diambil dari 15 toko di seluruh Bangkok.

Terbaru, Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Administration (FDA) Thailand telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan bahwa produk anggur shine muscat aman untuk dikonsumsi karena tidak terbukti mengandung bahan berbahaya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengandalkan sejumlah BUMN bidang transportasi yang tergabung untuk menekan biaya logistik.

Erick mengklaim kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti InJourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga membuat pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

Menteri BUMN periode kedua itu memastikan koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak terkait penurunan biaya logistik di sektor transportasi untuk mendukung program swasembada pangan, energi dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga mengklaim, sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14%. Meski demikian, biaya logistik Indonesia masih termasuk mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkan koordinasi dengan Menteri Perhubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," kata Erick dalam keterangan resmi, Selasa (29/10/2024).

Erick mengklaim pihaknya ingin meningkatkan integrasi moda transportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun internasional.

Biaya logistik yang mahal sudah dikeluhkan pengusaha. Salah satunya dari Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki).

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) menyebutkan biaya logistik industri keramik lokal ke wilayah Indonesia lebih mahal dibandingkan biaya logistik China masuk ke Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menyebutkan kontainer China yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak hanya dikenakan biaya logistik sebesar US$350 juta hingga US$400 juta per kontainer.

Sementara itu, biaya yang harus dikeluarkan produsen lokal dengan rute Jakarta - Medan sebesar US$650 juta, Jakarta - Makassar sebesar US$760 juta, Surabaya- Makassar sebesar US$600 juta sementara Surabaya - Medan sebesar US$720 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian meluncurkan skema Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dengan suku bunga yang dibayar petani sebesar 3%.

Skema kredit ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan visi swasembada pangan seperti digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Pembiayaan Pertanian Tedy Dirhamsyah menjelaskan Kredit Usaha Alsintan merupakan inisiasi kredit pembiayaan terhadap usaha alat dan mesin pertanian yang didanai tidak hanya dari beban anggaran pemerintah, melainkan juga menggandeng keterlibatan sektor perbankan sebagai solusi bagi para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Hanya saja, lanjut dia, pembiayaan alsintan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

“Keterlibatan sektor perbankan menjadi solusi pembiayaan strategis bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian,” ujar Tedy dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa skema kredit usaha Alsintan ini dirancang untuk memudahkan akses petani terhadap alsintan melalui subsidi bunga, di mana petani cukup membayar bunga 3%, dengan subsidi bunga 8,5% ditanggung oleh pemerintah melalui APBN.

Dengan memanfaatkan skema kredit ini, Tedy menuturkan bahwa petani dapat memiliki alat mesin pertanian yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh para petani akan efisien.

Menurut Tedy, dengan mengadopsi teknologi dan meningkatkan mekanisasi, maka Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan di sektor pertanian, mendukung efisiensi waktu, biaya produksi, dan mengoptimalkan proses dari hulu ke hilir, termasuk pada program cetak sawah tiga juta hektare.

“Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan level mekanisasi, tetapi juga mendorong daya saing usaha mikro dan kecil di sektor pertanian,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kementan juga akan segera melakukan koordinasi untuk memastikan penyaluran kredit berjalan efektif. Inisiatif ini pun diharapkan memperkuat akses petani terhadap alsintan modern dan mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

Sementata itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa modernisasi pertanian merupakan kunci peningkatan produksi.

“Kita harus bertransformasi menuju pertanian modern. Dengan alsintan, proses usahatani menjadi lebih efisien dan biaya produksi lebih rendah,” ujar Mentan Amran.

Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung petani melalui akses pembiayaan alsintan yang terjangkau, demi meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, stimulus keringanan PPh 21 sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, di tengah kondisi tekanan industri padat karya saat ini, insentif PPh ditanggung pemerintah (DTP) dapat kembali diterapkan.

Anne optimistis insentif pajak bagi pekerja dapat mendorong daya beli masyarakat yang saat ini melemah. Dengan kondisi upah yang lebih besar dari potongan pajak, maka pekerja dapat lebih banyak bertransaksi.

"Itu juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini [PPh 21 DTP] kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 gak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," ujarnya.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belum ada tanggapan dari usulan tersebut.

"Kami menyampaikan waktu Apindo bertemu dengan Kementerian Keuangan 2 minggu lalu. Tadi kita menyampaikan saja, dan Pak Airlangga [Menko Perekonomian] juga noted ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menerangkan bhawa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan.

"Kenaikan PPN itu gak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati," terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa impor gula yang diterima Indonesia mayoritas berasal dari Brasil hingga Australia sepanjang periode Januari—September 2024.

Merujuk data impor gula BPS yang diterima Bisnis, Brasil merupakan negara importir gula terbanyak yang diterima Indonesia, dengan volumenya mencapai 2.126 ton naik 45% year to date. Adapun total nilai impor gula dari Brasil adalah US$1,23 miliar.

Jika menengok data impor tahun lalu, BPS mengungkap bahwa impor gula yang diterima Indonesia dari Brasil mencapai 1.467 ton dengan total nilai US$886,95 juta pada Januari—Desember 2023.

Selain Brasil, Indonesia juga mengimpor gula dari Thailand dengan volume mencapai 922,1 ton atau senilai US$553,43 juta pada Januari—September 2024. Pada sepanjang Januari—Desember tahun lalu, impor gula yang diterima dari Thailand adalah 2.374 ton dengan nilai US$1,28 miliar.

Berikutnya, ada Australia dengan volume impor gula sebanyak 501,35 ton gula dan nilainya sebesar US$283,5 juta pada Januari—September 2024.

Data BPS menunjukkan Indonesia turut mengimpor gula dari Afrika Selatan sebanyak 34 ton dengan total nilainya US$22,44 juta sejak awal Januari hingga September tahun ini.

Ada juga impor gula dari Vietnam yang diterima Indonesia sebanyak 33,5 ton dengan nilai US$22,44 juta pada periode yang sama. Sisanya, sebanyak 45,42 ton gula dengan nilai US$34,45 juta dari negara lain.

Secara keseluruhan, Indonesia mencatatkan impor gula sebanyak 3.663 ton dengan nilainya mencapai US$2,14 miliar sepanjang Januari—September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menyebut Indonesia baru bisa mencapai swasembada gula pada 2029 melalui pendekatan teknologi, bukan perluasan lahan.

Gagasan Kementerian Pertanian yang menargetkan Indonesia bisa swasembada gula pada 2028 dipertanyakan.

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa saat ini 63% gula yang dimiliki Indonesia masih impor.

Sementara itu, definisi swasembada menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) adalah jika 90% kebutuhan kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari domestik.

Menurutnya, jika kebijakan yang dilakukan pemerintah masih keliru, maka akan berdampak pada lonjakan impor gula. Apalagi, penurunan produktivitas tebu dan pabrik gula yang tidak direvitalisasi bisa memicu peningkatan permintaan tebu.

Kendati demikian, Eliza memandang Indonesia bisa mencapai swasembada gula, namun dengan pendekatan yang kebijakan yang tepat.

“Untuk sampai ke swasembada gula perlu waktu lebih dari satu periode presiden,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Eliza menilai, jika pemerintah melakukan pendekatan kebijakan berbasis inovasi teknologi dan bukan hanya sekadar perluasan lahan, maka Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor gula.

“Kita bisa swasembada gula, asal pendekatannya kebijakannya tepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eliza menyebut bahwa perlu waktu dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah agar Indonesia bisa swasembada gula. Bahkan, bisa lebih tinggi produktivitas tebu dibandingkan Thailand.

Terlebih, perbandingan rendemen tebu Indonesia dengan Thailand memiliki celah yang cukup jauh. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya produksi gula nasional. Adapun, tingkat rendemen Indonesia hanya sekitar 7%, sedangkan Thailand adalah 11,82%.

Eliza mengungkap, rendahnya rendemen Indonesia ini karena banyak pabrik-pabrik gula yang mesinnya sudah tua. Untuk itu, diperlukan adanya revitalisasi untuk meningkatkan produksi gula dan tidak hanya meningkatkan produktivitas tebu.

Menurut Eliza, cita-cita mencapai swasembada gula ini bisa terjadi dengan empat langkah. Pertama, perlunya pengembangan ekosistem riset dan inovasi pada industri gula sehingga produktivitas industri dapat ditingkatkan dan efisien. Kedua, revitalisasi pabrik dan mesin yang usianya sudah ratusan tahun.

Ketiga, peningkatan produktivitas pabrik gula terutama untuk kristal putih melalui pemberian insentif dan fasilitas kredit.

Eliza menuturkan bahwa saat ini, gula yang beredar di pasaran adalah gula kristal putih yang berbasis tebu dan gula rafinasi yang berbasis raw sugar impor.

Menurut dia, idealnya kredit gula bersifat bertahun-tahun, setidaknya minimal dua tahun. “Lembaga yang menjadi penyangga industri ini perlu dibentuk sebagaimana halnya BPDP yang dibentuk untuk mengurusi perkebunan sawit nasional,” tuturnya.

Serta langkah keempat adalah melalui pemberian pupuk khusus untuk tebu, sehingga bisa meningkatkan produktivitas gula.

Sebelumnya diberitakan, Plt Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Heru Tri Widarto mengatakan bahwa swasembada gula bisa segera dicapai melalui intensifikasi, mulai dari kualitas bibit hingga pengelolaan lahan. Pemerintah melalui Kementan juga akan menggenjot produksi lahan eksisting

“Jadi dengan peningkatan produksi eksisting lahan yang ada, itu insya Allah di 2028 bisa swasembada gula konsumsi,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Heru menekan bahwa untuk sementara ini, tidak ada perubahan lahan untuk memproduksi gula konsumsi.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih banjir impor gula di sepanjang Januari—September 2024. Nilai impornya mencapai US$2,14 miliar dengan volume mencapai 3.663 ton gula.

Berdasarkan data impor gula BPS yang diterima Bisnis, setidaknya ada lima negara yang menjadi negara importir gula yang mendominasi. Mereka di antaranya Brasil, Thailand, Australia, Vietnam, dan Afrika Selatan.

Terungkap, Brasil merupakan negara importir gula terbanyak yang diterima Indonesia pada Januari—September 2024. Sepanjang periode itu, volume gula yang diimpor dari Brasil mencapai 2.126 ton dengan total nilai US$1,23 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah baru mulai bergerak untuk melakukan investigasi setelah ramai pemberitaan mengenai residu berbahaya Anggur Muscat dari China.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, investigasi yang bakal dilakukan meliputi proses sampling dan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan produk yang beredar di pasar Indonesia.

“Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen kita dalam memastikan pangan khususnya pangan segar yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi,” kata Arief dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) No.66/2021 tentang Badan Pangan Nasional, salah satu kewenangan Bapanas yakni memastikan bahwa pangan segar yang diedarkan aman. Dalam implementasinya dilaksanakan melalui dua cara yaitu penerbitan perizinan dan pengawasan di peredaran.

Dalam hal ini, Bapanas berkomitmen untuk melindungi keamanan pangan dalam negeri dan terus melakukan pengawasan ketat terhadap komoditas pangan segar impor yang beredar di pasar domestik, termasuk anggur.

Seiring dilakukannya investigasi, Arief mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang belum diverifikasi. “Bapanas akan terus memberikan informasi terkait keamanan pangan segar secara transparan sesuai dengan prosedur pengawasan keamanan pangan segar yang berlaku,” tuturnya.

Dalam catatan Bisnis, Jaringan Peringatan Pestisida Thailand (Thai-PAN) mengeluarkan peringatan terhadap produk anggur impor shine muscat lantaran adanya temuan kandungan residu kimia berbahaya yang melebihi tingkat yang diizinkan.

Berdasarkan hasil pengambilan sampel yang dilakukan pada 2-3 Oktober 2024 itu ditemukan kandungan pestisida melebihi ambang batas dalam 23 dari 24 sampel anggur Shine Muscat yang diambil dari 15 toko di seluruh Bangkok.

Sampel kemudian dikirim ke Laboratorium BVAQ yang terakreditasi ISO 17025 untuk dianalisis residu pestisida dan ditemukan hasil bahwa hanya 9 sampel yang ditemukan bahwa produk tersebut berasal dari China. Lainnya tidak memiliki informasi mengenai asalnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyebut BPOM akan menindaklanjuti temuan anggur muscat impor asal China yang diduga mengandung residu kimia berbahaya melebihi tingkat yang diizinkan.

BPOM akan segera berkomunikasi dengan badan-badan lainnya yang berkaitan dalam penelitian kandungan anggur muscat tersebut.

“Dari teman-teman Badan POM belum ada, belum ada laporan [temuan langsung kandungan kimia berbahaya], tapi kami akan mulai bertindak hari ini. Jadi setelah acara ini kami akan komunikasi,” tuturnya, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, dia menyatakan BPOM tidak menerbitkan izin untuk peredaran anggur muscat. Pasalnya, izin peredaran buah-buahan impor ada pada Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kementan sudah ada. Kan itu [tugasnya] badan karantina dan kedua hubungannya juga dengan Badan Pangan Nasional ya ada yang mengurusi untuk itu. [izin dari] Badan POM kalau sudah masuk ke Indonesia dan dipasarkan,” pungkasnya.

Kendati demikian, dia menegaskan jika memang nantinya ditemukan zat berbahaya dalam kandungan anggur muscat, maka anggur jenis tersebut akan ditarik dari pasar Indonesia dan sama sekali tidak boleh didistribusikan di Tanah Air.

“Ya, tentu kan dia tidak bisa didistribusikan di Indonesia. Kalau didistribusikan di indonesia kan berarti termasuk ilegal dan itu bisa ditarik. Jadi kami akan bertindak dan kami akan koordinasi dengan badan badan,” tandasnya.

Thailland

Sebelumnya, Jaringan Peringatan Pestisida Thailand (Thai-PAN) mengeluarkan peringatan terhadap produk anggur impor yang miliki nama "shine muscat".

Peringatan tersebut berkaitan dengan banyaknya kandungan residu kimia berbahaya melebihi tingkat yang diizinkan, yang ada di dalam anggur tersebut.

Ditemukan kandungan pestisida melebisi ambang batas dalam 23 dari 24 sampel anggur Shine Muscat yang diambil dari 15 toko di seluruh Bangkok.

"Satu sampel mengandung Chlorpyrifos, bahan kimia berbahaya (Tipe 4) yang dilarang. Sedangkan 22 sampel lain mengandung 14 jenis residu beracun yang melebihi batas wajar (ditetapkan tidak lebih dari 0,01 mg/kg)," demikian bunyi temuan Thai-PAN, dikutip dari The Nation.

Thai-PAN kemudian merinci sebanyak 50 jenis residu beracun yang berbeda terdeteksi di anggur. Terdapat dua residu Tipe 4 yakni Chlorpyrifos dan Endrin aldehyde, dan 26 residu Tipe 3, yang tak disebutkan secara detail.

Kemudian ada 22 residu yang tak terdaftar di bawah peraturan zat berbahaya Thailand. Mereka adalah Triasulfuron, Cyflumetofen, Chlorantraniliprole, Flonicamid, Etoxazole, dan Spirotetramat.

Temuan tersebut juga menyebutkan bahwa residu tersebut berpotensi tertinggal di dalam jaringan anggur sehingga sulit untuk dicuci.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto ingin PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex terus melakukan aktivitas ekspor-impor meski statusnya pailit atau bangkrut. Lalu, dari mana pendanaannya?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembiayaan aktivitas ekspor-impor Sritex akan berasal dari Letter of Credit (LC) dan supplier's credit.

"Kalau ekspor kan dari LC. Kalau suplier, mereka dapat supplier's credit," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan, aktivitas ekspor-impor Sritex akan dijalankan oleh Bea Cukai dan kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan niaga. Menurutnya, aktivitas ekspor-impor Sritex akan dibuka terus.

Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah akan menaati keputusan pengadilan ihwal kepailitan Sritex. Pemerintah, sambungnya, akan terus ikuti proses peradilan.

"Pemerintah akan lihat langkah selanjutnya karena yang penting perusahaan ini bisa tetap berjalan dan Bea Cukai sudah mengizinkan ekspor-impornya. Namun manajemen dipegang kurator dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan lewat hakim pengawas," jelasnya.

Airlangga juga menyebutkan bahwa Prabowo menginginkan Sritex masih bisa beroperasi hingga melakukan aktivitas ekspor-impor, meskipun tengah dalam status pailit.

Dia juga memastikan Bea Cukai sudah setuju bahwa impor dan ekspor produk Sritex akan terus berjalan. Menurutnya, opsi ini pernah berjalan di kawasan berikat di Jawa Barat.

“Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, dengan status Sritex yang masih dalam tahap kasasi sehingga masih ada peluang bagi perusahaan agar dapat lolos dari jeratan pailit. Harapannya, opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - CNGR Indonesia mengungkapkan dua keuntungan nikel katoda Indonesia yang melantai di bursa komoditas logam dunia, London Metal Exchange (LME).

Director of PR CNGR Indonesia Magdalena Veronika mengatakan, nikel katoda milik perusahaan yang diproses di Morowali, Sulawesi Tengah itu melantai di LME sejak 23 Mei 2024.

Adapun, keuntungan pertama adalah memberikan penegasan kualitas nikel Indonesia. Veronika menekankan bahwa pencatatan di LME membutuhkan proses yang panjang.

Salah satunya, nikel itu harus memenuhi sertifikasi lingkungan dan hal lain yang dipersyaratkan oleh LME.

"Kami 3 bulan berturut-turut operasionalnya full production harus memenuhi semua syarat yang ada dari LME,” kata Veronika di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Apalagi, selama ini nikel Indonesia digugat oleh World Trade Organization (WTO) lantaran dianggap menerapkan perdagangan yang tidak adil sejak pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel.

Veronika menyebut keuntungan kedua nikel RI melantai di LME adalah menciptakan harga yang lebih kompetitif dan mampu bersaing secara global.

Tak heran, berjayanya nikel Indonesia itu pun membuat negara pesaing keberatan. Veronika menyebut, setelah pencatatan di LME, Indonesia kembali mendapatkan keluhan dari Australia.

Negara yang notabene juga merupakan salah satu produsen utama nikel itu, keberatan karena harga nikel lebih rendah.

"Harga kita jadi sangat kompetitif karena kualitas sedemikian murni, kualitas bagus tetapi harga bagus dibandingkan Australia harga US$20.000, mau tidak mau [nikel Australia] tidak ada yang beli,” ucap Veronika.

Pada 23 Mei 2024, LME telah menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia dengan kode 'DX-zwdx'. Merek 'DX-zwdx' merupakan nikel asal Morowali, Sulawesi Tengah dengan kemurnian minimal 99,8% nikel yang diproduksi PT CNGR Ding Xing New Energy.

Tercatatnya produk nikel tersebut dalam LME juga mendapat sorotan dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Rapat Kerja di Badan Anggaran DPR RI Juni 2024 lalu.

Dalam kesempatan itu, Luhut merasa bangga karena nikel Indonesia dapat bersaing dengan komoditas dunia setelah selama ini dipandang remeh. Dia pun optimistis pencapaian ini dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi price maker atau penentu harga nikel global.

“Saya juga mau laporkan pertama kali Indonesia masuk di LME di London yang selama ini kita di-ignore. Dengan kita masuk, maka Indonesia sekarang itu, mimpi saya, yang tentukan harga nikel di dunia. Itu sebabnya Australia marah karena merasa Indonesia bisa,” kata Luhut saat Raker dengan Banggar DPR dikutip, Selasa (11/6/2024).

Luhut pun menyampaikan, dengan masuknya nikel ke LME seakan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hebat dan tidak bisa dibodohi lagi.

“Bangsa ini hebat kok, yang kita selama ini ditoko-tokoin ya bodohnya kita. Tapi sekarang kita prove it,” ujarnya.