Bisnis.com, JAKARTA – Sidang uji materiil Undang-undang (UU) No.6/2023 tentang Cipta Kerja kembali berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Partai Buruh selaku pemohon menghadirkan Amalinda Savirani dari Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku ahli.

Dalam agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli tersebut, Amalinda, memaparkan bahwa telah terjadi peningkatan tekanan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan neoliberalisasi pasar tenaga kerja secara global.

“Persoalan kelas pekerja, persoalan perburuhan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari konteks makro yang disebut sebagai deindustrialisasi,” kata Amalinda di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Menurut pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan UGM tersebut, gejala deindustrialisasi yang dialami Indonesia ini masih menjadi perdebatan para ekonom.

Namun demikian, Amalinda menyoroti bahwa sumbangan sektor industri terhadap pendapatan negara, dalam hal ini produk domestik bruto (PDB), terus-menerus berkurang.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap sektor manufaktur atau pengolahan terus meningkat, sehingga semestinya menjadi pertimbangan dalam menyusun UU Cipta Kerja.

“Menurut saya pembicaraan terkait dengan gugatan terhadap UU Cipta Kerja, terutama klaster perburuhan, itu perlu melihat konteks besar makro ekonomi Indonesia saat ini," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menggarisbawahi tren demografi di Indonesia, utamanya tentang peningkatan populasi tenaga kerja muda.

Menurut Amalinda, apabila substansi UU Cipta Kerja tidak sensitif terhadap kelompok ini, maka akan tercipta kelas pekerja yang rentan tak terpenuhi haknya.

Adapun, perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh kalangan buruh yakni Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta beberapa perseorangan selaku pemohon.

Terdapat total 93 petitum pemohon yang pada pokoknya menggugat ketentuan upah murah, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan, kontrak yang berulang, pesangon murah, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah, pengaturan jam kerja yang fleksibel, pengaturan cuti, peningkatan jumlah tenaga kerja asing, dan penghilangan sanksi pidana bagi pengusaha.

Mahkamah telah meregister perkara ini pada 4 Desember 2023 lalu. Sidang pengujian materi UU Cipta Kerja ini kembali digelar usai MK melangsungkan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Diberitakan sebelumnya, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini, Senin (8/7/2024).

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan, aksi demo buruh ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

“Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi ini akan berlangsung di berbagai kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota seperti di Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.

Bisnis.com, JAKARTA — PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) berencana untuk meningkatkan produksi di atas 50.000 barel setara minyak per hari (boepd) lewat sejumlah pengembangan dan inovasi di Blok Jabung.

PCJL menggandeng sejumlah mitra kerja Jabung, seperti PT Pertamina Hulu Energi Jabung, Petronas Carigali (Jabung) Ltd., PT GPI Jabung Indonesia, dan PT Raharja Energi Tanjung Jabung, untuk mengeksekusi pengeboran sembilan sumur pengembangan dan aktivitas eksplorasi di NEB BASE-3.

Hingga Juni 2024, PCJL telah memulai tajak di 5 sumur pengembangan. Sementara itu, program eksplorasi di NEB BASE-3 dan survei seismik 3D & 2D di wilayah timur Wilayah Kerja Jabung sedang dilaksanakan.

“Saat ini, survei seismik bersiap memasuki tahapan recording. Serangkaian tes di sumur eksplorasi NEB BASE-3 juga masih berlangsung,” kata President Director PCJL Qian Mingyang lewat siaran pers, Senin (8/7/2024).

Qian berharap sejumlah program pengembangan serta eksplorasi itu bisa meningkatkan capaian produksi dari Blok Jabung nantinya.

Survei seismik 3D & 2D dimulai pada Desember 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Survei 3D dilaksanakan di Prospek Ketemu dan Rukam, sedangkan survei 2D dilakukan di sejumlah area di wilayah timur Jabung.

Program pengembangan lainnya pada 2024 meliputi kegiatan perawatan sumur, pembangunan fasilitas produksi tambahan, dan perbaikan rutin beberapa kompresor.

Dalam masa perpanjangan kontrak Wilayah Kerja Jabung tahun 2023 – 2043. PCJL berkomitmen mewujudkan komitmen kerja pasti (KKP), termasuk berinvestasi dalam studi pre-feasibility enhanced oil recovery (EOR).

“Kami juga membuka peluang untuk terlibat di lebih banyak wilayah kerja migas di Indonesia,” Qian menambahkan.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi. D. Suryodipuro meminta KKKS terus melaksanakan komitmen eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan usulan wpnb tahun 2024.

Menurut hudi, Wilayah Kerja PetroChina di Jambi, masih memiliki potensi cadangan yang besar dan menjanjikan untuk terus dikembangkan sehingga dapat meningkatkan produksi minyak dan gas bumi.

“SKK Migas terus mendorong kegiatan pemboran sumur eksplorasi dengan lancar dan mencapai target yang diharapkan,” kata Hudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI memanggilPT Kalimantan Ferro Nikel (KFI) untuk mendapat penjelasan terkaitdua insiden kebakaran yang terjadi di wilayah kerja mereka dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang.

Dua insiden kebakaran terjadi di sekitar smelter nikel PT KFI di Kalimantan Timur. Untuk kasus pertama diketahui terjadi pada Oktober 2023, sekitar sebulan setelah smelter tahap pertama diresmikan.

PT KFI merupakan perusahaan miliki konsorsium PT Nityasa Prima dan perusahaan asal China, San Tai Hoi Tong New Material Co, Ltd.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, proyek smelter nikel PT KFI menelan investasi sekitar Rp30 triliun dan merupakan salah satu proyek hilirisasi nikel terbesar di Kalimantan Timur. Untuk itu, menurutnya, PT KFI seharusnya mampu menjadi contoh baik dalam industri hilirisasi.

"Seyogianya PT KFI dapat menjadi contoh baik dalam industri hasil tambang yang mengedepankan aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal tersebut harus diperkuat dengan operasi keselamatan kerja yang tinggi," ujar Sugeng saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT KFI, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, Owner Representative PT Kalimantan Ferro Industry Muhammad Ardhi Soemargo menjelaskan, untuk insiden pada September 2023, kebakaran terjadi bukan di dalam smelter, tetapi di crusher batu bara yang lokasinya jauh dari smelter.

“Kejadian kebakaran bukan di smelter, tapi di crusher batu bara yang lokasinya berjauhan dari lokasi pabrik kami,” kata Ardhi.

Ardhi menuturkan, pihaknya sudah mendapatkan hasil audit yang dilakukan oleh pihak Pusat Laboratorium dan Forensi (Puslabfor) Polri atas kebakaran ini.

Hasilnya, tragedi kebakaran ini terjadi karena adanya penyalahgunaan standar operasional prosedur (SOP) dari seseorang atau oknum.

Terkait adanya korban jiwa yang terdampak akibat insiden ini, Ardhi mengatakan bahwa pihaknya sangat berduka karena kehilangan dua tenaga ahli mereka.

“Kami sangat berduka terhadap hilangnya dua tenaga ahli kami, saat ini sudah dikremasi dan dikembalikan kepada keluarga di China,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ardhi pun menjabarkan terkait insiden kedua yang terjadi pada 2 bulan lalu atau Mei 2024.

Dalam insiden pada Mei 2024, Direktur Utama PT Nityasa Prima ini menyebut, insiden tersebut terjadi di wilayah limbah dari PT KFI yang jauh dari kawasan smelter.

“Untuk kejadian tanggal 16 Mei, kami sampaikan terjadi letupan, Bapak katakan kebakaran boleh lah kami sampaikan kebakaran, letupan di limbah, bukan bagian dari smelter,” ucap Ardhi.

Akibat insiden tersebut, Ardhi menuturkan bahwa ada dua orang yang menderita luka ringan dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diberikan perawatan.

Dia menambahkan, jika melihat dari dokumen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada hari kedua pascainsiden, pihak kepolisian sudah memasang garis polisi untuk langsung melakukan konstruksi dan membahayakan dua titik saluran untuk memperbesar debit air tembok.

"Kami tinggikan lagi, jadi ketika ada letupan tidak terjadi kebakaran," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku belum mendapat informasi lanjutan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengenai usulan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN.

Sebelumnya, AHY mengusulkan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN senilai Rp675,87 miliar untuk tahun anggaran 2024. Dia menjelaskan usulan tambahan anggaran itu bakal digunakan untuk melaksanakan sejumlah program strategis Kementerian ATR/BPN.

“Belum [ada respons], tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental untuk bisa menuntaskan program-program dan kebijakan-kebijakan termasuk juga melakukan berbagai terobosan,” kata AHY saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).

Kendati demikian, AHY menyebut bakal terus mengupayakan realisasi usulan penambahan tersebut. Pasalnya hingga saat ini masih terdapat sejumlah program prioritas yang perlu dikebut rampung, salah satunya realisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Tambahan anggaran tersebut juga bakal digunakan untuk menyelesaikan pembentukan rencana detail tata ruang (RDTR) yang diperlukan untuk mempermulus iklim investasi di Indonesia.

“Kita tahu semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga memaklumi situasinya, tetapi, secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan untuk ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target yang ingin kami capai,” pungkasnya.

Sebagai informasi, AHY pertama kali mengajukan usulan anggaran senilai Rp675,87 miliar tersebut pada Maret 2024. Usulan penambahan anggaran itu dilakukan karena pagu anggaran 2024 yang telah ditetapkan dinilai tidak cukup untuk merealisasikan sejumlah target prioritas yang dibidik Kementerian ATR/BPN pada tahun ini.

"Terhadap ketersediaan pagu anggaran 2024, kami tetap berkomitmen untuk fokus dan optimal menjaga target prioritas ATR/BPN. Namun alokasi anggaran tersedia tahun 2024 tidak cukup untuk mencapai target tersebut," kata AHY dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/3/2024).

Dia merinci, permohonan penambahan pagu anggaran tersebut akan dialokasikan untuk suksesi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp350 miliar yang bakal mencakup volume lahan seluas 717,02 hektare (Ha).

Kemudian, permohonan tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran program dan kegiatan rencana detail dan tata ruang (RDTR) sebesar Rp100,4 miliar serta untuk penyiapan 104 Kabupaten/Kota Lengkap dan Transformasi Digital Rp225,46 miliar.

Adapun, total pagu anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun ini yakni sebesar Rp7,58 triliun dengan rincian pagu per program yakni, Rp4,62 triliun untuk program dukungan manajemen, Rp2,85 triliun untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta sebesar Rp109,54 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya kerja sama joint venture antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Singapore Airlines semakin dekat terealisasi setelah berhasil mengantongi persetujuan dari Komisi Kompetisi dan Konsumen Singapura atau Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS).

Mengutip keterangan resmi Singapore Airlines pada laman resmi perusahaan, Senin (8/7/2024), dengan persetujuan ini, kedua maskapai dapat memperdalam kemitraan strategis mereka dalam kegiatan komersial yang lebih luas yang akan memberikan manfaat lebih besar bagi kedua maskapai penerbangan, serta Indonesia dan Singapura.

Kerja sama tersebut dapat berupa bagi hasil (revenue sharing) pada rute-rute bersama antara kedua negara, mengkoordinasikan jadwal penerbangan untuk menawarkan lebih banyak pilihan dan konektivitas tanpa batas antara Singapura dan Indonesia dan sekitarnya kepada wisatawan, dan menjajaki inisiatif penjualan dan pemasaran bersama yang memberikan nilai lebih besar bagi pelanggan kedua maskapai penerbangan.

Adapun, Garuda Indonesia dan Singapore Airlines telah menandatangani perjanjian untuk memperdalam kemitraan mereka pada Mei 2023. Sejak saat itu, kedua perusahaan telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk memberikan opsi kepada anggota GarudaMiles dan KrisFlyer untuk mendapatkan dan menukarkan miles pada rute codeshare.

Adapun, GIAA dan Singapore Airlines saat ini melakukan codeshare pada berbagai penerbangan, termasuk antara Singapura dan kota-kota di Indonesia seperti Bali, Jakarta, Medan, dan Surabaya, serta pada rute jarak jauh antara Singapura dan Johannesburg, London (Heathrow), dan Mumbai.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyebut, hal ini menandai kemajuan signifikan terhadap komitmen perseroan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperluas jaringan Garuda Indonesia dan Singapore Airlines melalui kemitraan yang lebih mendalam.

"Inisiatif joint venture yang kami persiapkan saat ini merupakan salah satu strategi untuk memastikan penciptaan nilai yang luas bagi pelanggan setia kami. Memiliki persetujuan peraturan sebagai langkah pertama dalam perjanjian komersial akan memberikan lebih banyak peluang untuk mengembangkan ide-ide strategis yang dilaksanakan dengan baik," kata Irfan dalam keterangan resmi tersebut.

Lebih lanjut, Irfan berharap perjanjian joint venture ini dapat memberikan layanan yang mulus bagi penumpang dengan pilihan jadwal penerbangan yang lebih banyak serta kemudahan dalam memperoleh dan menukarkan mileage.

Selain itu, kolaborasi ini juga dapat menghasilkan tindakan nyata untuk berkontribusi meningkatkan aktivitas pariwisata Indonesia. Hal ini nantinya akan mendukung kemajuan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Sementara itu, CEO Singapore Airlines, Goh Choon Phong menuturkan, kemitraan strategis yang kuat antara kedua maskapai telah memungkinkan pihaknya memperluas layanan codeshare selama beberapa tahun terakhir, menawarkan lebih banyak pilihan penerbangan kepada pelanggan kami.

Phong menuturkan, dengan persetujuan CCCS, pihanya siap memperdalam kolaborasi di cakupan aktivitas komersial yang lebih luas.

"Kemitraan ini menggarisbawahi komitmen kedua maskapai untuk meningkatkan konektivitas antara Indonesia dan Singapura dan sekitarnya, meningkatkan perjalanan bisnis dan rekreasi, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Phoong.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Kementerian Perdagangan (Kemendag) ungkap progresnya.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bambang Wisnubroto mengatakan bahwa keputusan menaikkan HET itu diambil setelah sebelumnya dilakukan delapan kajian yang melibatkan berbagai stakeholder. Adapun, saat ini, kata dia kenaikan HET tinggal menunggu peraturan diterbitkan.

"Saat ini kami sedang berproses menunggu pangajuan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, jadi dalam waktu dekat akan segera terbit peraturan terkait dengan HET MinyaKita," ujar Bambang dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (8/7/2024).

Atas rencana kenaikkan HET MinyaKita itu, Kemendag mendorong Dinas Perdagangan di berbagai daerah untuk melakukan sidak ke gudang-gudang distributor Minyakita. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya spekulan yang sengaja menahan penjualan MinyaKita hingga HET baru resmi berlaku.

"Sidak ke pasar untuk mengantisipasi aksi spekulasi pelaku usaha yang menahan penjualan MinyaKita agar ini tidak terjadi, sambil menunggu regulasinya terbit," ucapnya.

Meskipun HET MinyaKita baru akan naik dalam waktu dekat, tapi lonjakan harga Minyakita telah terjadi di sejumlah daerah. Bambang menyebut, pada pekan pertama Juli 2024, harga MinyaKita secara rata-rata nasional naik 0,44% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi ke level Rp16.234 per liter.

Dia menyebut, terdapat 485 kabupaten/kota yang melaporkan perkembabgan harga MinyaKita pada pekan pertama Juli 2024. Dari jumlah tersebut, ada 14 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga MinyaKita lebih dari 5% antara lain Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Dumai, Kabupaten Barru, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Banyu Asin, dan Kabupaten Asahan.

"Karena sekarang juga harga CPO sedang tinggi dikisaran Rp13.225 [per liter]," katanya.

Adapun, realisasi domestic market obligation (DMO) pada Juni 2024 mencapai 181.541 ton atau 70% dari target 300.000 ton per bulan. Dari total DMO itu, sebanyak 127.472 ton disalurkan dalam bentuk MinyaKita dan 54.068 ton atau 29,78% dalam bentuk minyak curah.

Bambang menyebut, realisasi distribusi per juni untuk DMO ini tertinggi selama periode semester I/2024. Kemendag, kata dia, juga telah memutuskan bahwa ke depannya penyaluran DMO yang akan diakui hanya dalam bentuk MinyaKita.

"Pengakuan minyak goreng sebagai program DMO hanya MinyaKita saja, jadi minyak curah tidak kami masukan lagi sekam DMO," ungkapnya.

Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (14/6/2024), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Isy Karim mengatakan, kenaikan HET MinyaKita bakal terjadi paling lambat Agustus 2024.

"Agustus harusnya sudah selesai, karena momentumnya akan hilang kalau kelamaan," tuturnya.

Dia pun membeberkan alasan pemerintah mau menaikkan HET MinyaKita sebesar Rp1.500, salah satunya karena adanya perubahan komponen biaya produksi MinyaKita. Dengan rencana kenaikan HET itu, maka nantinya harga MinyaKita akan naik dari semula Rp14.000 per liter menjadi Rp15.500 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) akan melakukan perbaikan sistem reservasi dan pengelolaan penumpangnya pada 10-11 Juli 2024.

Eddy Krismeidi, Head of Indonesia Affairs and Policy, AirAsia menjelaskan, perbaikan ini dijadwalkan akan dilaksanakan selama 8 jam mulai pukul 18:00 (GMT+7) pada 10 Juli 2024 hingga pukul 02:00 (GMT+7) pada 11 Juli 2024.

“AirAsia selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh penumpangnya. Sehingga perbaikan sistem secara teratur tentunya harus dilakukan demi kelancaran pelayanan serta memenuhi kebutuhan para penumpang yang terus berkembang,” kata Eddy dalam keterangan resminya, Senin (8/7/2024).

Eddy menuturkan, dengan perbaikan ini, pemesanan penerbangan AirAsia, pengelolaan pemesanan, web check-in, pemesanan penerbangan dan hotel, penerbitan dan penukaran poin AirAsia Rewards, proses pembayaran untuk pemesanan yang sudah ada, serta pembelian paket tambahan, termasuk online duty-free, tidak akan tersedia selama periode ini.

Sementara itu, semua layanan lain di aplikasi AirAsia MOVE (dahulu AirAsia Superapp) dan airasia.com, seperti layanan yang tidak terkait dengan penerbangan AirAsia, tidak akan terpengaruh.

Seluruh tiket penerbangan AirAsia dapat dipesan melalui aplikasi airasia MOVE (dahulu airasia Superapp), website airasia.com, online travel agent, dan agen perjalan resmi lainnya. Selanjutnya, untuk pemesanan tiket rombongan berjumlah 10 orang atau lebih, calon penumpang dapat menghubungi layanan Group Desk AirAsia melalui email ke [email protected].

Adapun, dengan adanya perbaikan ini, AirAsia menyarankan semua calon penumpang untuk mengambil langkah-langkah berikut guna memastikan perjalanan berjalan lancar:

1. Check-In Mandiri Sebelum Penerbangan

Semua penumpang, termasuk pemesanan grup dan penerbangan lanjutan pada tanggal 10 dan 11 Juli 2024, sangat disarankan untuk melakukan check-in mandiri melalui aplikasi AirAsia MOVE (dahulu AirAsia Superapp), yang sudah tersedia atau maksimal 14 hari sebelum waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan.

2. Tiba Lebih Awal

Semua penumpang, terutama yang memiliki pemesanan grup, mobilitas terbatas, dan berkebutuhan khusus, diharapkan tiba di bandara setidaknya tiga jam lebih awal dari waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan untuk menyelesaikan seluruh proses perjalanan. Layanan check-in di konter dan kios, serta penyerahan bagasi di seluruh bandara tempat AirAsia beroperasi, akan terpengaruh oleh peningkatan sistem ini.

3. Gunakan E-Boarding Pass

Unduh E-Boarding Pass dari aplikasi AirAsia MOVE dan simpan di dompet digital atau ponsel untuk mempermudah proses naik pesawat (boarding) tanpa perlu mencetak ulang tiket di bandara.

4. Perbarui Detail Kontak

Penumpang yang terpengaruh selama periode perbaikan sistem akan diberitahu melalui email dan pesan teks SMS. Pastikan detail kontak selalu diperbarui untuk menerima notifikasi terkini mengenai status penerbangan bersama AirAsia.

Bisnis.com, JAKARTA – Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi pada Juni 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Meski demikian, keyakinan konsumen tetap terjaga pada zona optimistis.

Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), Indeks Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2024 adalah sebesar 123,3, lebih rendah dari IKK pada Mei 2024 sebesar 125,2.

Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Juni 2024 didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

“Kedua indeks tersebut tetap kuat didukung oleh optimisme pada seluruh komponen pembentuknya,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (8/7/2024).

Jika dirincikan, IKE dan IEK pada Juni 2024 tercatat masing-masing sebesar 112,9 dan 133,8, turun dari IKK pada Mei 2024 yang masing-masing sebesar 115,4 dan 135,0.

Perkembangan IKE pada Juni 2024 terutama didorong oleh Indeks Penghasilan Saat Ini yang meningkat menjadi sebesar 120,8.

Di samping itu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (durable goods) juga tetap terjaga pada area optimis, masing-masing sebesar 106,8 dan 111,1.

Lebih lanjut, IEK pada Juni 2024 ditopang oleh ekspektasi penghasilan sebesar 138,0. Ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha juga tercatat berada dalam zona optimis masing-masing sebesar 131,7 dan 131,5.

Erwin menyampaikan, pada Juni 2024, keyakinan konsumen terpantau tetap optimis pada seluruh kategori pengeluaran. Peningkatan IKK tercatat pada responden dengan pengeluaran di atas Rp5 juta.

Sementara berdasarkan usia, optimisme tertinggi terjadi pada kelompok usia 31-40 tahun.

Erwin menambahkan, secara spasial, IKK meningkat di beberapa kota yang disurvei, terbesar di Kota Bandung (6,9 poin), diikuti Banten (6,0 poin) dan Medan (4,7 poin).

Di sisi lain, sebagian besar kota lainnya mencatat penurunan IKK, terutama di Kota Makassar(20,5 poin), diikuti Pontianak (11,0 poin) dan Pangkal Pinang (10,3 poin).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai positif keputusan investasi (FID) yang dipegang PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk esekusi proyek chemical enhanced oil recovery (EOR) Lapangan Minas Tahap-1 (Area-A), Blok Rokan.

Kendati, kata Komaidi, persoalan ihwal keekonomian proyek masih menjadi isu krusial untuk pengembangan proyek tersebut.

“Efisiensinya sepertinya agak sulit ya, tahapan paling awalnya adalah bagaimana program ini terbukti untuk meningkatkan produksi ini yang utama,” kata Komaidi saat dihubungi, Senin (8/7/2024).

Komaidi beralasan masing-masing lapangan memiliki tingkat keekonomian dan karakteristik lapisan yang berbeda-beda. Dengan demikian, penentuan tingkat keekonomian suatu proyek EOR menjadi beragam.

“Bukan masalah sulit atau tidaknya, poin yang paling penting dari kegiatan ini adalah bawah ini harus bisa terbukti untuk meningkatkan produksi minyak di lapangan tersebut,” kata dia.

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menargetkan injeksi pertama chemicalenhanced oil recovery (EOR) Lapangan Minas Tahap-1 (Area-A), Blok Rokan dapat dikerjakan pada Desember 2025.

Target itu disampaikan setelah Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan menyetujui Final Investment Decision (FID) untuk chemical EOR itu pada 30 Juni 2024 lalu.

“Agar dapat memasuki tahap eksekusi proyek di mana akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pemboran sumur, perbaikan sumur dan konversi sumur eksisting, injeksi bahan kimia, reaktivasi dan pengoperasian kembali fasilitas yang ada,” kata Ruby lewat siaran pers, Senin (8/7/2024).

Proyek dengan nilai investasi mencapai Rp1,48 triliun itu telah disetujui rencana pengembangan atau plan of development (PoD)-nya pada akhir 2023 lalu.

Rencanannya, PHR bakal menggunakan formulasi kimia yang dikembangkan Chevron Oronite, unit binis Chevron untuk mengesekusi proyek tersebut.

Sementara itu, EVP Upstream Business PHR WK Rokan Andre Wijanarko mengatakan, proyek Minas Chemical EOR Stage-1 Area-A merupakan implementasi dari teknologi tertiary recovery, yakni dengan cara penginjeksian Alkali Surfactant Polymer (ASP) pada 3 pattern Area-A Lapangan Minas guna meningkatkan produksi Blok Rokan.

Chemical EOR sendiri merupakan upaya peningkatan produksi hidrokarbon dari reservoir minyak atau menguras minyak untuk diproduksi dengan cara menginjeksikan material atau fluida khusus berbahan kimia.

Andre mengatakan, setelah persetujuan FID dan dilakukannya pengeboran maupun workover sumur. Rencananya injeksi pertama akan dilakukan pada Desember 2025.

"Potensi produksi puncak dari Chemical EOR Minas ini lebih dari 2.000 barel minyak per hari (BOPD) dengan penambahan perolehan minyak dari Blok Rokan sebesar 2,1 juta barrel,” kata Andre.

Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi besarnya transfer ke daerah dan dana Desa (TKDD) yang memakan porsi hingga 52% dari total anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun di APBN 2024 menjadi sorotan.

Penyebab masuknya anggaran pendidikan ke pos dana desa ternyata bermula dari Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Beleid tersebut yang setiap tahunnya hadir mengatur mengenai prioritas penggunaan dana desa di masing-masing provinsi.

Sebagaimana untuk APBN TA 2024, prioritas anggaran dana desa hadir dalam Permendes No. 7/2023. Mulai untuk pembangunan sarana prasarana hingga insentif bagi pengajar PAUD/TK.

“Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan,” tulis huruf F ayat (2) Bab II beleid tersebut, dikutip Senin (8/7/2024).

Mengutip laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbusristek), dana desa ini dapat dipergunakan untuk pengasuhan anak, peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD.

Selaih itu, penggunaan dana desa untuk pendidikan untuk para pengajar atau guru-guru di PAUD/TK.

“Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat,” tertulis dalam beleid tersebut.

Anggaran ini pula masuk dalam rangka meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar, salah satunya pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa.

Pendidikan dalam hal ini bukan hanya untuk anak-anak, pemerintah juga menganggarkan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB).

Melihat realisasi uang negara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024 realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa. Sementara Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut.

Hingga Mei, aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh mempertanyakan kebijakan adanya Dana Desa di dalam anggaran pendidikan.

Dia menilai seharusnya dana pendidikan hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi besarnya transfer ke daerah dan dana Desa (TKDD) yang memakan porsi hingga 52% dari total anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun di APBN 2024 menjadi sorotan.

Penyebab masuknya dana desa anggaran pendidikan ternyata bermula dari Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Beleid tersebut yang setiap tahunnya hadir mengatur mengenai prioritas penggunaan dana desa.

Sebagaimana untuk APBN TA 2024, prioritas anggaran dana desa hadir dalam Permendes No. 7/2023. Mulai untuk pembangunan sarana prasarana hingga insentif bagi pengajar PAUD/TK.

“Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan,” tulis huruf F ayat (2) Bab II beleid tersebut, dikutip Senin (8/7/2024).

Mengutip laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbusristek), dana desa ini dapat dipergunakan untuk pengasuhan anak, peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD.

Selaih itu, penggunaan dana desa untuk pendidikan untuk para pengajar atau guru-guru di PAUD/TK.

“Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat,” tertulis dalam beleid tersebut.

Anggaran ini pula masuk dalam rangka meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar, salah satunya pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa.

Pendidikan dalam hal ini bukan hanya untuk anak-anak, pemerintah juga menganggarkan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB).

Melihat realisasi uang negara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024 realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa. Sementara Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut.

Hingga Mei, aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh mempertanyakan kebijakan adanya Dana Desa di dalam anggaran pendidikan.

Dia menilai seharusnya dana pendidikan hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh berencana untuk melakukan mogok nasional setop produksi selama satu hari sambil menunggu hasil keputusan sidang judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan, rencana tersebut menjadi pilihan lantaran aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh selama ini dinilai tidak didengar. Bahkan, pihaknya menilai bahwa MK tidak berpihak pada para buruh.

“Yang paling penting itu yang didengar oleh konstitusi, melumpuhkan ekonomi dan melumpuhkan ekonomi itu adalah mogok. Dan itu dibenarkan oleh konstitusi,” kata Said dalam aksi demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda Monas, Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi mogok nasional akan dilakukan dalam bulan ini. Kendati begitu, dia belum bisa memastikan kapan aksi ini akan dilakukan lantaran masih harus menunggu hasil keputusan sidang akhir.

Menurutnya, aksi mogok tersebut nantinya akan diikuti oleh lebih dari 5 juta buruh. Selain melakukan setop produksi, para buruh juga akan bergerak ke sentra-sentra pemerintahan untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Perbesar

Dia menyebut, aksi setop produksi oleh para buruh kemungkinan tidak hanya dilakukan selama satu hari saja.

“Berapa lamanya, kita akan perhitungkan seberapa pemerintah mau mendengar aspirasi, dan Mahkamah Konstitusi mau mendengar aspirasi cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law khususnya setidak-tidaknya adalah tentang klaster ketenagakerjaan,” jelasnya.

Dia mengharapkan, 4 dari 9 poin yang dituntut para buruh dapat dihilangkan dari Omnibus Law Cipta Cipta Kerja,

“Kalau ini 4 kita bisa dapat setidak-tidaknya mengurangi tekanan penindasan terhadap kaum buruk,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kalangan buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Senin (8/7/2024) untuk menuntut UU Cipta Kerja dicabut.

Aksi demo buruh dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review omnibus law Cipta Kerja, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Perbesar

Aksi yang berlangsung sejak 11.00 WIB itu dihadiri oleh sekitar ratusan buruh yang berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.

Terdapat sejumlah alasan pihaknya melakukan judicial review ke MK. Pertama, konsep upah minimum yang kembali pada upah murah. Kedua, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan.

Ketiga, kontrak yang berulang. Keempat, pesangon yang murah. Kelima, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah. Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti yang dinilai menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

Kedelapan, kekhawatiran terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja asing. Kesembilang, hilangnya sanksi pidana sehingga dinilai memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.