Perairan hampir semuanya kategori kuning atau sedang, tetapi pelayaran tetap aman meskipun laut sedikit berombak.

Ambon (ANTARA) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Maluku menyatakan operasi kapal tetap berjalan meskipun hampir keseluruhan perairan di Maluku mengalami gelombang sedang.

“Perairan hampir semuanya kategori kuning atau sedang, tetapi pelayaran tetap aman meskipun laut sedikit berombak,“ kata Pengolah Data Kehumasan dan Publikasi BPTD Maluku Mohammad Fausan Salatalohy, di Ambon, Kamis.

Laporan gelombang tersebut berdasarkan peringatan prakiraan cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pusat Jakarta, Nomor: ME.01.02/147/KAMB/VII/2024 berlaku 4 Juli 2024 09.00 WIT hingga 5 Juli 2024 09.00 WIT.

Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara-barat barat daya dengan kecepatan angin berkisar 4 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak.

Dari Timur-Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 8-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda, dan Laut Arafuru.

Tinggi gelombang 1.25 - 2.50 meter (sedang) berpeluang terjadi di laut Seram, perairan Pulau Buru, perairan Pulau Ambon hingga Kepulauan Lease, perairan Selatan Pulau Seram, Laut Banda, Perairan Kepulauan Seram hingga Kepulauan Leti.

"Kami terus berpatokan pada laporan BMKG, dan tentunya ada peringatan dini kepada kapal-kapal yang berlayar di sekitar Maluku," ujarnya.

Selain itu, BPTD juga memberikan imbauan kepada para nelayan dan pengguna kapal untuk tetap waspada dan mengikuti arahan yang diberikan demi keselamatan pelayaran.

“Kami sangat menghargai kerja sama dari semua pihak dalam menjaga keselamatan di perairan Maluku," kata Fausan.

Hingga saat ini, tidak ada laporan kejadian serius terkait gelombang sedang di perairan Maluku yang mengganggu operasi kapal secara signifikan.

BPTD bekerja sama dengan BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan siap memberikan informasi terbaru lebih lanjut kepada masyarakat terkait kondisi perairan tersebut.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

BPSDM Perhubungan sebagai instansi Kemenhub bertanggung jawab dalam membentuk SDM transportasi yang siap mendukung transportasi berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul demi menuju transportasi berkelanjutan.

"BPSDM Perhubungan sebagai instansi Kementerian Perhubungan bertanggung jawab dalam membentuk SDM transportasi yang siap mendukung transportasi berkelanjutan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPSDMP Subagiyo dalam keterangan, di Jakarta, Kamis.

Subagiyo menyampaikan hal itu dalam orasi ilmiah kepada seluruh sivitas akademika pada peringatan Dies Natalis Ke-5 Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang, di Gedung Serba Guna (GSG) Poltekbang Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Dies Natalis ke-5 Poltekbang Palembang mengangkat tema “Sinergi Membangun SDM Transportasi Berkelanjutan”. Tema itu mendorong pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun transportasi yang berkelanjutan.

Subagiyo menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung transportasi berkelanjutan dengan merumuskan beberapa strategi, yaitu pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan kurikulum yang berorientasi pada keberlanjutan dalam pendidikan formal dan nonformal.

"Serta mengembangkan program pelatihan untuk memperkenalkan teknologi terbaru dan praktik terbaik dalam transportasi berkelanjutan," ujarnya pula.

Menurutnya, ada tiga aspek yang dibutuhkan SDM untuk menuju transportasi berkelanjutan, yaitu kompeten, visi misi jauh ke depan, dan futuristik.

Ia juga menegaskan bahwa perguruan tinggi Kemenhub perlu mengembangkan keterampilan multidisiplin, yaitu mendorong kolaborasi lintas disiplin ilmu, misalnya antara teknik, ilmu lingkungan, ekonomi, dan desain, untuk mempersiapkan profesional yang dapat beradaptasi dengan perubahan cepat dalam industri.

“Selain itu juga perlunya Kolaborasi Internasional, yang mendorong pertukaran pengetahuan lintas negara dan kolaborasi dengan lembaga internasional untuk memperluas pandangan dan meningkatkan praktik terbaik global," katanya.

Subagiyo menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan sistem transportasi berkelanjutan, yaitu transportasi merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca, sehingga perlu merancang sistem transportasi yang minim emisi.

Selain itu, masih adanya ketidaksetaraan akses, karena tidak semua orang bisa memiliki akses yang sama terhadap transportasi yang aman dan efisien, misalnya akses transportasi di daerah terpencil masih sangat terbatas.

“Serta perlunya investasi jangka panjang, keterbatasan sumber daya alam untuk membangun dan mengoperasikan sistem transportasi, dan perubahan budaya organisasi," katanya pula.

Direktur Poltekbang Palembang Sukahir menyampaikan bahwa perayaan dies natalis ini tidak hanya menjadi ajang perayaan ulang tahun, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat inovasi dan pencapaian prestasi yang lebih tinggi.

Ia mengatakan bahwa Poltekbang Palembang berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi signifikan dalam pendidikan vokasi dan pelatihan di bidang penerbangan dan transportasi udara.

"Dengan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan SDM yang dihasilkan dapat menjawab tantangan masa depan dan membawa Indonesia menuju kejayaan transportasi yang berkelanjutan," kata Sukahir.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Saya kagum melihat kreativitas masyarakat Karo pada Festival Bunga dan Buah 2024 ini,

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyebut Festival Bunga dan Buah 2024 yang diselenggarakan di Taman Mejuah-Juah Berastagi, Kabupaten Karo, Kecamatan Berastagi, Sumatera Utara berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Festival Bunga dan Buah, ini sangat bagus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, UMKM, pedagang kecil," ujar Agus Fatoni usai membuka Pesta Bunga dan Buah 2024 di Berastagi, Karo, Sumatera Utara, Kamis.

Menurutnya, festival yang masuk dalam Kalendar Karisma Nusantara Kemenparekraf ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari antusias masyarakat yang hadir memeriahkan festival tahunan tersebut. "Festival seperti ini menjadi daya tarik lain bagi wisatawan untuk berkunjung ke Sumut. Ini menjadi hal yang bagus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," kata dia

Mantan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan itu pun kagum dengan kreativitas masyarakat Karo yang mampu mengemas acara ini sebaik mungkin.

Festival Bunga dan Buah ini menyajikan berbagai penampilan seperti pawai mobil hias, lomba fashion show, membuat desain landmark dan merangkai bunga, pentas seni serta pesta rakyat.

Kegiatan yang berlangsung selama 4-6 Juli 2024 ini juga memberikan buah gratis sebanyak 1 ton kepada pengunjung yang hadir selama festival itu berlangsung.

"Saya kagum melihat kreativitas masyarakat Karo pada Festival Bunga dan Buah 2024 ini," kata dia.

Bupati Karo Cory Sriwati Sebayang pada kesempatan yang sama mengatakan festival ini untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang d wilayah ini.

"Jumlah pengunjung pada hari ini saja sekitar 25.000 orang, dan dari laporan hotel yang berada di kawasan Berastagi sudah penuh," kata Cory.

Dia mengatakan, jumlah pengunjung di acara festival yang diselenggarakan selama tiga hari ini, bisa mencapai target sebanyak 80.000 sampai 90.000 orang dengan perputaran uang sekitar Rp10 miliar.

Kegiatan yang masuk agenda nasional ini, menurut Cory, merupakan momentum untuk bisa menarik wisatawan lebih banyak yang bisa hadir di Berastagi maupun kawasan sekitarnya.

"Ada 160 UMKM yang berada di dalam area selain di luar, ini otomatis bisa meningkatkan pendapatan masyarakat," kata dia.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Tanah Bumbu, Kalsel (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan mencatat jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Samudera Batulicin tumbuh sebesar 81 persen dari target yang ditetapkan pada 2023.

"Manajemen PT Pelindo menargetkan jumlah penumpang sebanyak 94.529 orang dan terealisasi 171.094 orang pada 2023," kata Kepala PT Pelindo Batulicin Ari Sudarsono di Batulicin, Kamis.

Selama 2023, Ari mengungkapkan jumlah penumpang barang atau peti kemas ditargetkan sebanyak 23.581 teus, namun realisasi mencapai 26.909 teus atau naik 14,11 persen.

Sementara pada 2024, Ari menuturkan target barang atau angkutan peti kemas sebanyak 24.990 teus, namun realisasi periode Januari-Juni baru mencapai 11.715 teus.

Kemudian, jumlah penumpang orang ditargetkan 104.982 orang, namun realisasi pada Januari-Juni 2024 telah mencapai 55.731 orang.

Menurut dia, pertumbuhan angkutan peti kemas dan penumpang orang karena peningkatan konsumsi kebutuhan masyarakat di Tanah Bumbu dan sekitarnya.

Ari mencontohkan kebutuhan bahan pokok, seperti sayuran tomat, kol, cabai, bawang merah, beras, daging dan pupuk didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi ke Tanah Bumbu menggunakan kapal PT Pelni dan PT Dharma Lautan Utama.

Di sisi lain, masyarakat lebih banyak memilih menggunakan transportasi laut saat pergi ke luar pulau karena para penumpang banyak yang membawa kendaraan pribadi untuk mempermudah mobilisasi saat berada di pelabuhan tujuan.

"Kami yakin beberapa tahun ke depan Kabupaten Tanah Bumbu akan lebih maju dibandingkan dengan daerah lain karena perputaran ekonominya lebih cepat," tutur Ari.

Ari mengungkapkan perkiraan peningkatan ekonomi tersebut didukung Tanah Bumbu memiliki potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga yang sudah ditetapkan Dewan Nasional KEK disamping dampak semakin meningkatnya aktivitas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur yang dari sisi jarak tidak terlalu jauh.

Pewarta: Taufik Ridwan/Sujud Mariono
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Kami meminta pemerintah agar menimbang kembali dampak yang akan dirasakan oleh pedagang pasar apabila aturan ini disahkan. Kehidupan pasar rakyat semestinya dilindungi oleh pemerintah, bukan malah dirugikan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menekankan pentingnya partisipasi dari seluruh pihak terkait agar aturan tembakau di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan tidak menimbulkan pro-kontra.

Adapun RPP Kesehatan merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Kami meminta pemerintah agar menimbang kembali dampak yang akan dirasakan oleh pedagang pasar apabila aturan ini disahkan. Kehidupan pasar rakyat semestinya dilindungi oleh pemerintah, bukan malah dirugikan," kata Ketua Umum Aparsi Suhendro lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.

Aparsi sendiri menolak aturan tembakau di RPP Kesehatan, khususnya terkait larangan penjualan produk tembakau dengan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan itu dinilai tidak masuk akal untuk diimplementasikan serta dapat menekan perekonomian pedagang pasar yang sebagian besar menggantungkan pendapatannya dari produk tembakau.

Suhendro menjelaskan aturan larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter itu membingungkan. Menurut dia, rencana larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter itu tidak berpihak pada rakyat kecil.

"Aturan ini menimbulkan perdebatan yang makin meresahkan nasib para pedagang pasar ke depannya. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah aturan ini ingin menekan jumlah konsumsi perokok atau justru menekan pendapatan para pedagang pasar?" ujarnya.

Selain itu, aturan tersebut berpotensi menggerus pendapatan anggota Aparsi, yaitu sekitar 9 juta pedagang pasar yang berada di 9.000 pasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Padahal, saat ini para pedagang pasar juga tengah mengalami tekanan akibat harga sembako yang tak kunjung stabil.

"Aturan ini bisa berdampak pada sekitar 9 juta pedagang pasar di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka yang berjualan rokok dan menggantungkan pendapatannya pada rokok. Usaha mereka yang akan jadi taruhannya," tuturnya.

Oleh karena itu, Suhendro pun memohon kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan aturan tembakau dari RPP Kesehatan atau menunda pengesahan RPP Kesehatan apabila pasal aturan larangan penjualan produk tembakau dengan zonasi 200 meter tetap berada di dalamnya.

Aparsi pun siap mendukung upaya pemerintah dalam mencegah prevalensi perokok anak melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi bahaya merokok pada anak kepada masyarakat luas sehingga pemahaman terkait hal tersebut semakin baik.

"Kami yakin bahwa edukasi merupakan kunci peningkatan pemahaman bahaya merokok pada anak. Berbagai upaya edukasi bisa dioptimalkan termasuk melalui kolaborasi dengan kami pelaku yang berhadapan langsung dengan konsumen di lapangan," kata Suhendro.

Aparsi menganggap regulasi yang berlaku saat ini sudah menjadi jalan tengah yang baik, di mana batas umur pembelian rokok hanya bisa dilakukan oleh konsumen berumur 18 tahun ke atas tanpa harus menghambat usaha masyarakat yang juga tengah berjuang mendorong gerakan ekonomi kerakyatan melalui perdagangan di pasar tradisional.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Untuk itu, IAS siap menjadi Top 10 Global Player di industri layanan aviasi support

Jakarta (ANTARA) - PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) melakukan transformasi untuk menargetkan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan.

"Melalui transformasi, sinergi dan semangat #ElevateAviationJourney, IAS akan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia," kata Direktur Utama InJourney Aviation Services Dendi T. Danianto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dengan visi menjadi penyedia jasa layanan aviasi support yang profesional dan kompeten di Indonesia dan regional, IAS yang secara hukum dibentuk pada 4 Januari 2024 itu bertekad menjadi kekuatan sentral di industri aviasi.

"Untuk itu, IAS siap menjadi Top 10 Global Player di industri layanan aviasi support," kata Dendi.

Diketahui, IAS terbentuk dari konsolidasi sembilan anak usaha di bawah PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II). IAS beroperasi di 55 kota dengan 155 area wilayah kerja di seluruh Indonesia dan memiliki empat portfolio bisnis dengan 12 layanan bisnis.

Empat portfolio bisnis yang dijalankan IAS mencakup ground handling & cargo terminal, logistics, hospitality, dan operations support.

Proses penggabungan tersebut telah dan akan dijalankan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IAS, AP I, dan AP II secara bersama-sama terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk aspek ketenagakerjaan.

Di sisi lain, IAS yang diperkuat oleh kurang lebih 36.000 karyawan di seluruh Indonesia itu akan menciptakan value creation yang akan membawa perusahaan berkembang lebih pesat dan IAS memastikan bahwa semua proses merger akan dilakukan.

Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan tetap mengacu kepada Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023, yang mengatur tata kelola perusahaan, pengelolaan aset, dan kebijakan strategis BUMN agar proses merger tersebut membawa manfaat besar bagi semua pihak, terutama untuk seluruh karyawan, pemangku kepentingan, dan pelanggan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kebijakan ini sejalan dengan fokus PHR WK Rokan dalam menjalankan operasi yang ramah lingkungan

Pekanbaru (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) meraih sertifikasi ISO 14001 (Lingkungan), ISO 45001 (Keselamatan), dan ISO 9001 (Mutu) dari lembaga sertifikasi internasional yang diakui.

"Perolehan tiga sertifikasi itu sekaligus membuktikan perusahaan migas di Riau ini terus memperkuat pengelolaan aspek lingkungan, meningkatkan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja serta meningkatkan kualitas dan konsistensi mutu perusahaan," kata Corporate Secretary PHR WK Rokan, Rudi Ariffianto kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis.

Menurut Rudi pencapaian sertifikasi ISO ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh insan PHR WK Rokan dalam menerapkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan, keselamatan kerja dan kualitas.

Ia menyebutkan bahwa Sertifikat ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan mengesahkan komitmen PHR WK Rokan dalam meminimalisasi dampak operasi terhadap lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan secara berkelanjutan.

"Kebijakan ini sejalan dengan fokus PHR WK Rokan dalam menjalankan operasi yang ramah lingkungan, memenuhi kewajiban penaatan dan menangani risiko dan peluang," katanya.

Selain itu sertifikat ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja membuktikan dedikasi PHR WK Rokan dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan dan kontraktor.

Penerapan sistem manajemen ini katanya diharapkan dapat meminimalisasi potensi kecelakaan kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, mencegah cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja dan secara berkelanjutan meningkatkan budaya K3.

"Untuk sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu menjadi penegasan komitmen PHR WK Rokan dalam menghadirkan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Penerapan sistem ini memastikan bahwa setiap proses di PHR WK Rokan terstruktur, terukur dan terkendali dengan baik sehingga menghasilkan produk dan layanan yang bermutu dan konsisten," katanya.

Dengan demikian sebutnya, penerapan sistem manajemen mutu, lingkungan dan keselamatan kerja yang tersertifikasi ISO juga membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Pewarta: Frislidia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2024 dengan menekankan pentingnya semangat kolaborasi antara serikat pekerja dengan direksi demi tujuan bersama perusahaan dalam bidang energi yang berkelanjutan dan keadilan sosial.

Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan, melalui forum kolaborasi ini diharapkan terus terjalin dialog yang produktif dan solutif untuk memperkuat posisi PLN sebagai pelaku utama dalam sektor energi nasional yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Abrar Ali juga menilai penting dan perlunya dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja PLN sebagai BUMN untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan negara.

”Jangan biarkan kami sendiri, PLN bukan perusahaan swasta, PLN merupakan milik negara. Pemerintah harus berpihak kepada PLN dengan tidak mendukung power wheeling,” kata Abrar Ali menambahkan.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero) Yusuf Didi Setiarto yang hadir pada acara tersebut, menyampaikan bahwa PLN memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan transisi global menuju energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Terkait dengan tema ini, PLN sebagai tulang punggung dan sekaligus jantung Indonesia tidak berada di ruang hampa. PLN berada dari suatu ekosistem baik dari bagian republik ini atau bagian dari komunitas global khususnya dalam menghadapi transisi global yang akan datang cepat atau lambat,” ujar Yusuf Didi Setiarto.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat membuka kegiatan Rakernas SP PLN berpesan agar forum tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan berkolaborasi secara optimal antara SP PLN dengan Direksi PT PLN untuk mendukung Indonesia lebih baik.

”Rakernas tentunya bagian dari program agenda sebuah organisasi, tentunya dalam pelaksanaannya bisa merumuskan apa yang menjadi program dan target jangka pendek hingga panjang sesuai dengan temanya yang luar biasa agar dapat memberikan manfaat bersama dari kolaborasi SP PLN dengan jajaran direksi PLN untuk membangun kekuatan keekonomian negeri ini," tegas Afriansyah Noor.

Rakernas SP PLN berlangsung pada 3-4 Juli 2024 dihadiri oleh 779 peserta dengan mengusung tema "Mengawal Visi Energi Berkelanjutan dan Berkeadilan Sosial dengan Semangat Kolaborasi antara SP PLN dan Direksi PT PLN (Persero)".

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Dengan terbukanya akses (ke provinsi tetangga) sesungguhnya inilah yang bisa mendinamisasi ekonomi di Bengkulu.

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berupaya membangun sejumlah jalan yang mempersingkat akses ke provinsi tetangga Sumatera Selatan (Sumsel).

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Saya sangat optimistis penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di IKN Agustus mendatang akan berjalan dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita IKN (OIKN) Raja Juli Antoni optimistis pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 akan berjalan dengan baik.

“Saya sangat optimistis penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di IKN Agustus mendatang akan berjalan dengan baik,” kata Raja dalam keterangan, di Jakarta, Kamis.

Menurut Raja, pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di IKN bakal berjalan lancar, tidak terlepas dari tangan dingin Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

"Bagi saya, Pak Bas (Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono) akan meletakkan pijakan yang solid bagi siapa pun yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan di Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, insya Allah,” ujarnya pula.

Raja mengungkapkan, setelah satu bulan bekerja sama dengan Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, sosok pria yang akrab disapa Pak Bas merupakan seorang pembelajar yang sangat cepat.

Bahkan menurut Raja, Basuki merupakan salah satu orang yang dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan visi besar Indonesia.

“Dalam waktu singkat, beliau mampu mengidentifikasi, memetakan dan memformulasikan solusi terhadap persoalan yang ada,” ujar Raja.

Selain itu, menurut Raja, Pak Bas yang juga merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah dan berdiskusi dengan sangat humanis tanpa ada batasan antara atasan dan bawahan.

“Pak Bas selalu berorientasi pada langkah solutif. Meski memiliki gelar doktor, beliau sangat menikmati diskusi. Namun sebagai pembuat kebijakan, beliau menyadari keputusan harus diambil, dijalankan dan dihasilkan. orientasinya pada penyelesaian masalah, mendorong yang macet dan mengurai yang kusut,” ujarnya lagi.

Dengan pola kepemimpinan Pak Bas, Raja optimistis rencana pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana.

Sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan persiapan untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN secara keseluruhan dinyatakan siap.

"Secara keseluruhan sudah bisa dinyatakan siap, saya kira 90 persen. Nanti Juli Bapak Presiden RI akan ke IKN lagi untuk melakukan pengecekan final," ujar Basuki.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengecekan satu per satu seperti lokasi dan tata urutnya terkait perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN. Selain itu, sutradara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN yakni Wishnutama Kusubandio dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Sudah dicek satu per satu oleh Bapak Presiden RI, satu per satu dicek karena sutradaranya itu Bapak Wishnutama dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara. Jadi semua sudah siap, panggungnya kayak apa, tendanya kayak apa supaya kelihatan istana dan kantor presiden, di mana tata urutannya insya Allah sudah siap," katanya pula.

Basuki juga menyampaikan bahwa pada Agustus nanti 12 tower rumah susun (rusun) ASN di IKN sudah fully furnished untuk ditempati para peserta upacara. Sedangkan rumah tapak jabatan menteri juga nanti sudah selesai, sehingga bisa ditempati. Kemudian istana presiden sudah selesai.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Itu kami memutuskan sudah dengan hati-hati sekali, tidak asal memutuskan, bahkan kalau effort (upaya) pemerintah bisa penerimaan negara itu 12,3 persen (dari PDB), itu sudah kan luar biasa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan Bank Indonesia beserta Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati defisit APBN 2025 sebesar 2,29-2,82 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisitnya sudah diputuskan 2,29 persen. Dan hitungan prediksi saya, untuk pemerintahan baru menjaga kesinambungan fiskal, hitungan saya (defisit) paling maksimal sekitar 2,4-2,5 persen,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Jakarta, Kamis.

Terkait pendapatan negara, lanjutnya, ditargetkan mencapai 12,30-12,36 persen dari PDB dengan proyeksi penerimaan negara sebesar Rp2.900-3.000 triliun.

Said Abdullah mengatakan, target tersebut diputuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi global, termasuk geopolitik dan rantai pasok (supply chain), yang masih belum stabil, sehingga kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih dari dampak perlambatan akibat pandemi.

“Itu kami memutuskan sudah dengan hati-hati sekali, tidak asal memutuskan, bahkan kalau effort (upaya) pemerintah bisa penerimaan negara itu 12,3 persen (dari PDB), itu sudah kan luar biasa,” ujar Said.

Ia menilai bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat menjadi sumber pendapatan negara yang yang lebih dapat diandalkan daripada pajak dan cukai.

Selain itu, menurut dia, diperlukan reformasi perpajakan serta implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang efektif agar dapat mewujudkan target penerimaan tersebut.

Said juga menyoroti diperlukannya langkah yang efektif dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk memperkuat pengelolaan belanja dan penerimaan negara.

“Pemerintah bisa mencari terobosan yang bersifat terstruktur dan institusional, menghilangkan ego sektoral antarkementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan TKD. Perlu kebijakan untuk menerbitkan pedoman dan peraturan terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga disepakati belanja negara sebesar 14,59-15,18 persen dari PDB, belanja pemerintah pusat 10,92-11,17 persen dari PDB, TKD 3,67-4,01 persen dari PDB, keseimbangan primer -0,14 hingga -0,61 persen dari PDB, pembiayaan investasi 0,3-0,5 persen dari PDB, serta rasio utang 37,82-38,71 persen dari PDB.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024