JAKARTA, KOMPAS.com - Kekayaan pendiri dan CEO Tesla Elon Musk melonjak hampir 8 persen atau 20,9 miliar dollar AS alias setara sekitar Rp 328,402 triliun (kurs Rp 15.713 per dollar AS).

Kekayaan Elon Musk naik setelah Donald Trump mengumumkan kemenangannya dalam pemilihan presiden alias pilpres AS.

Dikutip dari Economic Times, Kamis (7/11/2024), kekayaan Musk saat ini tercatat sebesar 285,6 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 4.492 triliun.

WIKIMEDIA COMMONS/MINISTERIO DAS COMUNICACOES Pendiri dan CEO Tesla Elon Musk.

Menurut data terbaru dari daftar Miliarder Real-Time Forbes, kekayaan bersih Musk langsung melonjak pada Rabu (6/11/2024) waktu setempat, menggarisbawahi bagaimana peristiwa politik dapat memengaruhi pasar keuangan global.

Kekayaan Elon Musk terjadi setelah kemenangan Donald Trump, yang telah mulai mengubah sentimen investor.

Sementara dinamika pasar yang sebenarnya tetap kompleks, analis merujuk pada kepemilikan saham Musk di Tesla dan usaha berbasis teknologi lainnya yang secara historis merespons positif kebijakan yang ramah bisnis.

Saham Tesla melonjak pada Rabu karena investor mengantisipasi bahwa Tesla dan Musk akan mendapat keuntungan dari kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih.

Di bawah pemerintahan Trump, Tesla diperkirakan akan memperoleh keuntungan besar, terutama karena pesaing yang lebih kecil menghadapi tantangan dari potensi pemotongan subsidi untuk energi alternatif dan kendaraan listrik.

Selain itu, tarif yang diusulkan Trump atas barang impor dari China membuat kendaraan listrik China tidak mungkin membanjiri pasar AS.

Sementara saham Tesla naik 14,8 persen, saham produsen kendaraan listrik pesaingnya menurun. Nio, yang berkantor pusat di Shanghai, mengalami penurunan 5,3 persen, sementara saham Rivian turun 8,3 persen, dan saham Lucid Group turun 5,3 persen.

Tesla memimpin pasar kendaraan listrik AS, menguasai pangsa pasar 48,9 persen hingga pertengahan 2024, menurut Badan Informasi Energi AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan produk kereta terbaru, yakni kereta New Generation, yang diproduksi oleh Balai Yasa KAI dan INKA.

Hingga akhir Oktober 2024, sebanyak 21 rangkaian kereta api telah menggunakan layanan kereta New Generation dengan berbagai peningkatan fasilitas, antara lain dari sisi kenyamanan, mereduksi kebisingan, interior kabin yang lebih modern, kursi yang lebih ergonomis, pintu geser elektrik, dan PIDS yang lebih informatif.

Untuk mendukung operasional kereta terbaru ini, dibutuhkan teknisi perawatan sarana yang andal dan terlatih.

Dok. KAI DAOP 5 Ilustrasi Kereta Api Logawa stainless steel new generation.

Sebagai bagian dari program peningkatan tenaga perawatan sarana, KAI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Modul Perawatan Sarana Perkeretaapian Berbasis Maintenance Instruction (MI) Tingkat D3/S1 Tahun 2024 di 5 lokasi Balai Yasa wilayah KAI.

Diklat ini berlangsung dari 13 Mei hingga 31 Oktober 2024 yang diikuti oleh 117 pegawai unit perawatan sarana.

Selama enam bulan, 117 peserta teknisi perawatan sarana dibekali metode pembelajaran berbasis modul MI dipandu oleh mentor dan instruktur lapangan.

Peserta diwajibkan untuk melakukan presentasi rutin dan menjalankan perbaikan di tempat kerja masing-masing, bertujuan untuk untuk mengasah keterampilan teknis, kemampuan public speaking, dan kepedulian terhadap lingkungan kerja.

“Diklat perawatan sarana berbasis maintenance instruction ini sangat penting agar teknisi kami siap dalam menjaga keandalan sarana kereta api, yang mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Setelah menyelesaikan diklat ini, para teknisi akan kembali bertugas ke satuan kerja masing-masing, membawa keterampilan dan pengetahuan baru untuk diterapkan dalam pemeliharaan sarana kereta api di seluruh wilayah operasional KAI, ” ungkap Vice President of Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Program diklat batch 2024 dilaksanakan di Balai Yasa Yogyakarta, Surabaya Gubeng, Lahat, Manggarai, dan Tegal dan telah melahirkan 16 tenaga teknisi perempuan perawatan sarana.

Ini sebagai bagian dari komitmen KAI untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang teknis perkeretaapian dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.

Hingga saat ini, sekitar 6.000 pegawai bertanggung jawab atas pengelolaan sarana KAI, dan regenerasi terus berlangsung guna memastikan perawatan sarana perkeretaapian tetap optimal. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan pekerja dapat terus terjaga.

“KAI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kami dengan berkolaborasi bersama industri, universitas, dan lembaga terkait. Kami juga akan mengikutsertakan kader-kader terbaik dalam program sertifikasi dan pelatihan agar menciptakan SDM yang unggul dan kompeten,” tutur Anne.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN terus mendorong peningkatan kapasitas operasi dan memperluas jangkauan distribusi gas bumi dengan membangun infrastruktur energi.

Setidaknya ada lima proyek strategis yang sedang dikerjakan Subholding Gas Pertamina ini untuk memperkuat infrastruktur energi di Indonesia.

Pertama, pembangunan Pipa Tegal-Cilacap. Pembangunan pipa gas ini melanjutkan pemanfaatan pipa gas Cirebon-Semarang Tahap 2 menuju proyek gasifikasi Kilang RU IV Cilacap dengan volume yang akan dialirkan sebesar 36 MMSCFD.

DOK. Humas PGN Pekerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sedang beraktivitas.

Pipa Tegal-Cilacap nantinya akan dapat memperluas jangkauan infrastruktur gas bumi untuk pelaggan di sisi selatan Pulau Jawa maupun potensi pelanggan lainnya di sepanjang jalur pipa, sehingga pemanfaatan gas bumi akan meningkat.

Saat ini, proyek tersebut dalam tahap penyusunan perjanjian komersial antara PGN dengan PT Kilang Pertamina Internasional, serta pelaksanaan front end engineering design (FEED) dan pengurusan perizinan.

Kedua, pembangunan pipa transportasi minyak antara TBBM Cikampek dan TBBM Plumpang. Proyek ini sedang dikerjakan oleh anak usaha PGN yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas) bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

PGN Batam PT PGN Tbk menyalurkan tambahan volume gas bumi ke pembangkit listrik PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam,Kepulauan Riau (Kepri). Volume pemakaian gas buminya kurang lebih sebesar 10 BBTUD atau setara dengan 8 juta liter BBM per bulan.

Pipa yang dibangun berdiameter 16 inci dan panjang 96 kilometer (km). Pipa ini ditargetkan bisa beroperasi pada kuartal I-2027 untuk mengangkut minyak 4,6 miliar liter per tahun.

Adapun hingga September 2024, Pertagas dan Pertamina Patra Niaga masih dalam proses penyusunan perjanjian penyediaan jasa pipaniasai BBM Cikampek-Plumpang dan persiapan tender EPC.

"Transportasi minyak Cikampek- Plumpang ini sebagai insiasi dari pilar adapt. Kami melihat peluang untuk melakukan diversifikasi portofolio bisnis PGN yaitu dengan membangun infrastruktur pipa untuk menyalurkan minyak," kata Arief.

Proyek strategis ketiga adalah jaringan gas rumah tangga (gaskita) yang dilaksanakan secara mandiri oleh PGN.

Program ini dimulai 2021 dan telah diterapkan di 36 kota/kabupaten, termasuk pengembangan jaringan gas (jargas) di luar pipa menggunakan CNG di Jawa Tengah Selatan (Yogyakarta, Sleman dan Solo).

Hingga September 2024, progres konstruksi secara keseluruhan sudah mencapai 88 persen. Sedangkan pembangunan pipa sendiri telah mencapai 2.076 km atau 93 persen dari target, dan 123.371 sambungan rumah (SR) telah terpasang dari target 290.400 SR.

Proyek keempat, yakni revitalisasi tangki F-6004 pada LNG Hub Arun yang sudah tidak beroperasi sejak 2004. Sampai dengan September 2024, kemajuan pekerjaan revitalisasi ini secara keseluruhan mencapai 35,33 persen.

Terminal LNG Arun ini ditargetkan untuk menjadi pusat LNG di Asia. Sebab, memiliki letak strategis di sepanjang jalur perdagangan utama dan dekat dengan pasar LNG yang sedang berkembang di Asia Tenggara dan Selatan.

Sementara untuk proyek kelima adalah biomethane. PGN pun melakukan studi bersama dengan konsorsium Jepang mengenai pengembangan biomethane di Indonesia.

Saat ini perusahaan telah menyelesaikan studi kelayakan pemanfaatan biomethane dan studi kelayakan pengembangan fasilitas titik injeksi di SPBG Pagardewa, menandatangani nota kesepahaman (HoA) dengan konsorsium Jepang, serta mendapatkan Letter of Intent (LOI) dengan pelanggan potensial.

PGN juga telah menyelesaikan FEED untuk Plant (Kilang) Biomethane pada Juni 2024, serta telah menunjuk konsultan ISCC Bio-certificate pada 30 September 2024.

"Proyek biomethane adalah inisiatif strategis oleh PGN untuk mempromosikan penggunaan gas secara luas selama transisi energi. PGN sedang memajukan dekarbonisasi industri kelapa sawit melalui proyek biomethane dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit," jelas Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menyidang Google LLC atas dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Kamis (7/11/2024).

Dalam sidang itu, untuk pertama kalinya, Vice President Google Play Eng, Google LLC, Paul Feng, hadir.

Para investigator pun mencecar Paul Feng dengan puluhan pertanyaan, di antaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran Google Play, hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing.

Awalnya, investigator menanyakan jabatan serta tugas yang diemban oleh Paul Feng.

Paul pun langsung menjelaskan bahwa dia turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan Google Play.

Kemudian, investigator juga meminta Paul Feng menjelaskan mengenai pertumbuhan bisnis Google Play selama beberapa tahun belakangan.

"Kami ingin menanyakan apakah jumlah transaksi di AdWords Chase di Google Play telah meningkat selama 4-5 tahun terakhir?," tanya investigator kepada Paul.

Paul menjawab bahwa dirinya belum bisa menjawab secara spesifik. Namun, dia menekankan bahwa pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi.

"Pendapatan Google Play sebelumnya bukan angka pasti, tetapi seperti yang kami tekankan, pendapatan Google Play berkorelasi dengan transaksi dan berkorelasi dengan pendapatan pengembang. Tentu saja, salah satu hal yang kami upayakan bersama pengembang adalah tidak hanya meningkatkan jumlah transaksi, tetapi juga membantu meningkatkan ukuran transaksi," jelas Paul.

Investigator juga mempertanyakan bagaimana mekanisme pembayaran Google Play dihadirkan di layanan pelanggan.

Paul mengklaim bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat ada penurunan harga biaya layanan bagi pengembang di seluruh dunia.

Apabila sebelumnya dikenakan tarif 30 persen, sekarang menjadi 15 persen.

"Kami juga melakukan perubahan pada biaya layanan untuk langganan berulang, dan transaksi berulang biasanya sebesar 30 persen setelah tahun pertama, menjadi 15 persen," jelasnya.

Tak sampai di situ, investigator juga meminta Paul untuk menjelaskan alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Namun, Paul belum bisa memberikan penjelasan yang lengkap sesuai dengan harapan investigator KPPU.

"Pertama, saya harus mengatakan bahwa ada banyak detail dalam kedua elemen pertanyaan itu, dan saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin, tetapi karena saya tidak mengerjakan sistem ini secara terperinci setiap hari, akan sulit bagi saya untuk menjawab semuanya dengan tepat," jelas Paul.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyidang Google LLC lantaran adanya dugaan monopoli pasar melalui layanan Google Play Billing System pada Jumat (28/6/2024).

Awalnya, sidang ini seharusnya dilakukan pada Kamis (20/6/2024) lalu, namun lantaran adanya ketidaklengkapan dokumen, sidang harus ditunda.

Kepala Kepaniteraan pada Sekretariat KPPU, Akhmad Muhari, mengungkapkan bahwa investigator telah mendapatkan bukti bahwa Google melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Akhmad menjelaskan, duduk perkaranya dimulai karena Google diduga telah mewajibkan perusahaan yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menggunakan Google Play Billing (GPB) System dan memberikan sanksi apabila tidak patuh dengan menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store.

GPB adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Ina Perdana Tbk menjalin kemitraan strategis dengan PT Sequis Aset Manajemen (Sequis AM) melalui kerja sama pemasaran produk reksa dana Sequis Equity Indonesia, Sequis Balance Ultima, Sequis Bond Optima dan Sequis Liquid Prima.

Henry Koenaifi, Direktur Utama Bank Ina menyatakan, kemitraan dengan Sequis AM merupakan langkah strategis yang akan menjadi awal penjualan reksa dana melalui jaringan Bank Ina sebagai APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana).

"Sekaligus memberikan nilai tambah bagi layanan nasabah kami. Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memperkuat posisi Bank Ina di pasar dan membantu nasabah kami meraih tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif," ujar Henry dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/TZIDO SUN Ilustrasi investasi.

Henry menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi investasi yang inovatif dan beragam bagi para nasabah Bank Ina.

"Melalui sinergi ini, kami akan menyediakan informasi dan edukasi yang lebih baik mengenai investasi, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat. Kami berharap langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi nasabah Bank Ina," tutur dia.

Menurut Henry, kemitraan ini juga mencerminkan visi Bank Ina untuk menjadi bank yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah.

"Dengan meningkatkan layanan kami, kami yakin dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan para nasabah. Kami optimis bahwa langkah ini akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan sektor jasa keuangan," terang Henry.

SHUTTERSTOCK/TECH_BG Ilustrasi investasi.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Sequis Aset Manajemen, Sigit Pratama Wiryadi mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Bank Ina akan membuka akses bagi Sequis AM untuk dapat memperkenalkan produk reksa dana kepada masyarakat yang lebih luas khususnya yang menjadi nasabah Bank Ina yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

“Kami senang bisa mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan beragam produk reksa dana dari Sequis AM kepada nasabah Bank Ina. Kami berharap kemitraan ini dapat menciptakan sinergi positif sehingga kerja sama dapat terjalin dalam jangka panjang sekaligus memperkuat daya saing kami di industri reksa dana," sebut Sigit.

Menurutnya, kemitraan antara Sequis AM dan Bank Ina ini akan mendukung upaya kedua belah pihak untuk memperkuat posisi keduanya di industri.

Sequis AM akan terus berupaya meningkatkan inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang antara lain melalui rencana menambah variasi produk.

Informasi mengenai produk-produk Reksa Dana Sequis AM yang dijual melalui Bank INA dapat diperoleh melalui Relationship Manager Bank Ina yang memiliki izin WAPERD (Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana). Produk reksa dana tersebut di antaranya Reksa Dana Sequis Equity Indonesia yang cocok bagi nasabah yang siap mengambil risiko lebih tinggi, menawarkan potensi pertumbuhan menarik dalam jangka panjang melalui investasi di bursa saham Indonesia.

Reksa Dana Sequis Balance Ultima menyediakan diversifikasi optimal dengan mengalokasikan investasi ke dalam efek saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, menjadikannya pilihan tepat bagi Nasabah yang mengincar pertumbuhan modal jangka menengah hingga panjang.

Adapun Reksa Dana Sequis Bond Optima untuk Nasabah yang menginginkan imbal hasil yang lebih stabil melalui investasi pada obligasi pemerintah. Reksa Dana Sequis Liquid Prima yang dirancang khusus bagi Nasabah dengan kebutuhan investasi jangka pendek yang mengutamakan stabilitas dan likuiditas tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BBNI memberi tanggapan terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya pada Selasa (5/11/2024).

Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo Budiprabowo menuturkan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya pada bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya yang telah memberikan kontribusi besar bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/WIBISONO.ARI Ilustrasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Adapun, terkait kebijakan penghapusan piutang ini, Okki akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku.

"Agar pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran," imbuh dia.

Lebih lanjut, ia berharap, kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia.

"Khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," tutup dia.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan penghapusan kredit petani, nelayan, dan pelaku UMKM di bank Himbara.

Hal itu setelah Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya pada Selasa (5/11/2024).

Beleid tersebut mengatur kebijakan penghapusan tagihan utang macet kepada UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

BADUNG, KOMPAS.com - Keberlanjutan program biodiesel menggunakan bauran minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya, ketersediaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mensubsidi selisih harga antara fatty acid methyl ester (FAME) sawit dengan harga solar.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman mengatakan, kebutuhan dana untuk mensubsidi implementasi biodiesel dengan campuran CPO bakal semakin meningkat pada 2025. Pasalnya, pemerintah bakal meningkatkan porsi bauran CPO ke dalam biodiesel, menjadi biodiesel 40 persen atau B40.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

Di sisi lain, harga FAME saat ini jauh lebih tinggi dibanding solar.

Artinya, jika kondisi ini berlanjut hingga tahun depan, BPDPKS perlu menggelontorkan dana lebih besar untuk menutupi selisih harga antara FAME dengan solar.

"Asumsinya kira-kira butuh sekitar Rp 46 triliun sampai Rp 47 triliun untuk menerapkan B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Padahal BPDPKS memproyeksi, penerimaan dana dari pungutan kegiatan ekspor sawit tahun depan hanya mencapai Rp 20,3 triliun. Selain itu, imbal hasil dari pengelolaan dana diproyeksi sekitar Rp 1,1 triliun sampai Rp 1,2 triliun.

Dengan demikian, total penerimaan BPDPKS pada 2025 diproyeksi mencapai Rp 21,5 triliun.

"Jadi kalau dari penerimaan saja dari pungutan ekspor jelas tidak mendanai," katanya.

Eddy bilang, BPDPKS masih bisa mendanai implementasi program B40 pada 2025. Sebab, saat ini BPDPKS memiliki saldo dan cadangan dana sekitar Rp 31,8 triliun. Dana ini nantinya berpotensi digunakan, jika harga FAME tetap lebih tinggi dibanding solar.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan program biodiesel, pemerintah perlu "memutar otak" untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Pendanaan program biodiesel tidak lagi bisa bergantung kepada pungutan ekspor.

Apalagi, produksi kelapa sawit cenderung mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Penurunan ini pun diikuti dengan penurunan ekspor CPO.

"Kita harus mencari invoasi-inovasi pembiayaan. Ini saya belum tahu bagaimana, kita sekarang sedang melakukan suatu kajian," ucap Eddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kondisi shortage atau kekurangan hasil panen padi yang bisa terjadi pada Januari dan Februari 2025 mendatang.

Hal itu disampaikan Menko Zulhas di hadapan para kepala daerah yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Menurut Zulhas, kondisi shortage yang terjadi awal tahun depan itu merujuk dari pengalaman yang terjadi pada awal 2024 lalu.

"Ini pengalaman tahun sebelumnya, para bupati, gubernur, kita cerita sama-sama, pada Januari-Februari nanti kita akan shortage hasil panen. (Hasil panen) akan jauh dari kebutuhan Januari-Februari," ujar Zulhas dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

"Ini saya minta betul, pemerintah baru (hasil Pilkada 2024) jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," tambah dia.

Sehingga, Zulhas meminta masukan pihak terkait dan kepala daerah mengenai antisipasi yang tepat untuk mengatasi dampak shortage panen padi.

Salah satunya, ia akan meminta masukan apakah bantuan pangan kepada masyarakat bisa dilanjutkan.

"Atau ada masukan lainnya? Kita berharap tidak ada inflasi yang tinggi dan gejolak bahan pokok," tambah Zulhas.

Adapun shortage hasil panen padi merupakan kondisi saat ketersediaan beras terbatas sehingga sulit didapatkan oleh konsumen.

Penyebab kondisi itu antara lain, kekeringan, bencana alam, kebijakan pengetatan beras, perubahan iklim, dan pengurangan luas lahan padi

Dampak dari shortage hasil panen yakni kenaikan harga beras dan kualitas beras menurun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ada suatu daerah di kawasan pantai utara Jakarta (Jakarta Utara) yang mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 centimeter setiap tahunnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membahayakan dan perlu segera dicari solusinya. Situasi itu dipantau AHY saat meninjau lokasi penurunan permukaan tanah yang ada di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah, land subsidence, yang terjadi di pantai utara Jakarta. Kami sudah meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya," ujar AHY saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

AHY menjelaskan, saat ini tanggul setinggi 4,8 meter sudah dibangun untuk mengantisipasi situasi itu.

Namun, pemerintah ingin memastikan ke depannya masyarakat sekitar dan nelayan tetap bisa hidup aman dan selamat. Sehingga, pemerintah akan terus mengkaji realisasi proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan giant sea wall (tanggul laut raksasa).

"National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahan apa yang divisikan oleh Bapak Presiden, dibangunnya giant sea wall, diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa, ini bisa kita jalankan dengan baik," tambah AHY.

Diberitakan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta adalah eksploitasi air bersih yang berlebihan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu yang membuat potensi terjadinya banjir rob semakin besar.

Merespons hal itu, Menko AHY menyatakan bahwa harus ada suplai air yang cukup bagi warga Jakarta Utara.

Sehingga, rencananya pemerintah akan menyuplai air baku dari Bendungan Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya penurunan tanah.

Terlebih, menurut AHY, masyarakat pesisir utara Jakarta terancam bencana, yaitu banjir rob dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap saat.

KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah membuka penjualan tiket kereta api (KA) untuk keberangkatan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru 2024/2025).

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menjelaskan, penjualan tiket kereta telah dibuka untuk keberangkatan periode 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Pembelian tiket kereta api periode Nataru bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, website https://kai.id, serta seluruh channel resmi pemesanan tiket KA lainnya.

“Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya," kata Ixfan dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Lantas, bagaimana jadwal pemesanan tiket KA Nataru 2024/2025?

Jadwal pemesanan tiket kereta Nataru 2024/2025

Dilansir dari informasi resmi PT KAI, jadwal pemesanan tiket KA Nataru 2024/2025 sebagai berikut:

• Tanggal pemesanan 4 November 2024, untuk keberangkatan 19 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 5 November 2024, untuk keberangkatan 20 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 6 November 2024, untuk keberangkatan 21 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 7 November 2024, untuk keberangkatan 22 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 8 November 2024, untuk keberangkatan 23 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 9 November 2024, untuk keberangkatan 24 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 10 November 2024, untuk keberangkatan 25 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 11 November 2024, untuk keberangkatan 26 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 12 November 2024, untuk keberangkatan 27 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 13 November 2024, untuk keberangkatan 28 Desember 2024.

• Tanggal pemesanan 14 November 2024, untuk keberangkatan 29 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 15 November 2024, untuk keberangkatan 30 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 16 November 2024, untuk keberangkatan 31 Desember 2024
• Tanggal pemesanan 17 November 2024, untuk keberangkatan 1 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 18 November 2024, untuk keberangkatan 2 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 19 November 2024, untuk keberangkatan 3 Januari 2025
• Tanggal pemesanan 20 November 2024, untuk keberangkatan 4 Januari 2024
• Tanggal pemesanan 21 November 2024, untuk keberangkatan 5 Januari 2025.

???????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????????????????????? ????????????????/???????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????

Lengah dikit, udah akhir 2024 aja! Tapi jangan lengah buat war tiket liburan Natal dan Tahun 2025, ygy! ????

Jangan sampai kehabisan tiket libur akhir tahun, karena… pic.twitter.com/HIuynyx4Ke

— Kereta Api Indonesia (@KAI121) November 6, 2024

Sebagai tambahan informasi, PT KAI menerapkan sistem antrean pembelian tiket kereta api jarak jauh. Sistem antrean ini diberlakukan pada aplikasi Access by KAI dan web kai.id.

Sistem antrean pembelian tiket bertujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, khususnya saat peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

Biasanya akan biasanya akan terjadi kepadatan pemesanan tiket saat peak season. Melalui sistem antrean ini, calon penumpang akan diberitahukan perkiraan waktu tunggu untuk mendapatkan tiketnya.

Itulah ulasan terkait jadwal pemesanan tiket kereta api periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

DENPASAR, KOMPAS.com - Kemenangan Donald Trump dalam gelaran Pemilu Amerika Serikat (AS) 2024 diyakini bakal berimplikasi terhadap berbagai sektor industri nasional, termasuk kelapa sawit.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, terpilihnya Trump sebagai presiden AS memunculkan harapan segera berakhirnya perang di kawasan Timur Tengah.

Pasalnya, dalam masa kampanye, Trump kerap kali berjanji untuk menghentikan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta perang di kawasan Timur Tengah.

"Kita melihat bahwa kalau ini Trump menang, ada harapan untuk menyelesaikan perang. Artinya tidak terjadi perang lagi, nah itu pengaruhnya sangat besar," tutur Eddy, ditemui di Nusa Dua, Denpasar, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Eddy bilang, dengan berakhirnya perang, ekspor kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi meningkat, sebab tidak ada lagi gangguan rantai pasok global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO selama beberapa bulan terakhir memang cenderung menurun, di mana pada September 2024 nilai ekspor turun 24,75 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 1,38 miliar dollar AS.

"Ekspor kita kan turun tahun ini. Salah satunya pengaruh dari (perang) itu juga, selain memang ada persaingan minyak nabati lain," ujar Eddy.

Ekspor CPO ke berbagai negara besar, utamanya AS dan China, diharapkan dapat kembali meningkat setelah Trump merealisasikan janjinya untuk menghentikan berbagai konflik geopolitik yang terjadi.

"Dengan nanti ada Trump terpilih, bisa menyetop perang ini, akan lebih baik kondisi ekonomi dunia," ucap Eddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut ingin melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Menurut AHY, IKN menjadi proyek infrastruktur utama yang akan dilanjutkan pembangunannya.

"Secara operasional, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, beberapa proyek infrastruktur utama yang akan kita bangun dan juga akan kita lanjutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah Ibu Kota Nusantara," ujar AHY dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

"Jadi banyak yang bertanya bagaimana kelanjutan IKN? Tentu Bapak Presiden ingin melanjutkan pembangunan IKN, utamanya sebagai pusat pemerintahan," tegasnya.

Oleh karenanya, pembangunan IKN ke depan akan fokus kepada penuntasan fasilitas dan sarana eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kemudian, fokus pembangunan kedua adalah mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah di kawasan Pantai Utara Jakarta.

Menko AHY menyebut, pihaknya telah meninjau lokasi penurunan yang dimaksud.

Dari kunjungan diketahui bahwa ada kawasan yang mengalami penurunan permukaan tanah sampai dengan 10 sentimeter (cm) setiap tahunnya.

"Ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya," tegas AHY.

"Tanggul sudah dibangun 4,8 meter, tetapi kita harus terus meyakinkan agar ke depan masyarakat kita, termasuk para nelayan, ini aman dan selamat," tuturnya.

Sehingga AHY menilai program pembangunan giant sea wall untuk pantai utara Jakarta dan pantai utara Jawa bisa direalisasikan.

Lebih lanjut, untuk fokus program ketiga adalah pembangunan infrastruktur yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat lewat program yang mendukung ketahanan pangan, energi dan air.