Artis Bunga Zainal tengah jadi perbincangan. Kali ini lantaran ia mengaku menjadi korban investasi bodong dengan total kerugian mencapai Rp15 miliar.

Penipuan investasi ini ternyata dilakukan oleh dua temannya yang sudah dikenal sejak 2020. Hal ini membuktikan bahwa perlu sangat hati-hati dalam berbisnis, apalagi sama orang tak dikenal.

Lalu, bagaimana caranya agar terhindari dari investasi bodong?

Perencana Keuangan Andi Nugroho mengatakan sebelum melakukan investasi, satu prinsip yang harus dipegang teguh adalah realistis dan sesuai dengan pasaran. Selain itu, tak boleh tamak dan menginginkan keuntungan bombastis dalam waktu dekat.

Menurutnya, apabila investasi memberikan janji-janji surga, maka bisa langsung dihindari. Pasalnya, apabila keuntungan yang ditawarkan tidak logis, misalnya 15-10 persen dari modal per bulannya, padahal pasarannya hanya 6-7 persen.

"Kadang yang menawarkan bilang, 'ini cukup investasi segini tapi nanti hasilnya jadi sekian, meledak banget, aman tidak ada risiko sama sekali' seperti itu, seolah-olah semua hal itu jadi sangat gampang, bisa dilakukan. Biasanya kalimat-kalimat bombastis seperti itu ciri paling gampang untuk mendeteksi sebuah investasi bodong apa nggak," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, ia juga menekankan dalam berinvestasi tidak boleh tamak. Menginginkan keuntungan secara cepat dalam jumlah yang besar.

"Sama juga jangan bersifat tamak. Nanti malah bukan dapat keuntungan, malah bodong," jelasnya.

Selain itu, Andi menekankan agar masyarakat mencari tahu dulu investasi yang diinginkan atau yang ditawarkan sebelum memulainya. Pastikan sudah tau standar pasar investasi yang ditawarkan agar bisa tahu apakah betul atau bodong.

"Jangan malas belajar dan cari tahu investasi yang ditawarkan," kata dia.

Menurut Andi, sebelum memulai investasi perlu untuk melakukan cek dan ricek secara teliti. Misalnya legalitas perusahaan yang menawarkan investasi.

"Cek legalitas perusahaan beneran ada, beneran tercatat atau terdaftar di pemerintah apa nggak. Di cek juga izinnya apakah benar ada," imbuhnya.

Andi mengatakan setelah cek legalitas, perlu juga memastikan manajemen yang mengelola uang kita kompeten. Di cek track record apakah pernah bermasalah atau tidak.

"Jangan sampai legalnya ada, logis hasilnya, ternyata manajemennya tidak kompeten, tidak sesuai SOP. Misalnya ternyata ada oknum agen marketing atau penjualnya yang mengumpulkan dana dari masyarakat ini ternyata sebenarnya itu bermain," terangnya.

Perencana Keuangan One Shield Consulting Budi Rahardjo mengatakan agar investasi lebih meyakinkan sebaiknya bentuknya diubah menjadi investasi bisnis yang dirumuskan sebagai bentuk kerja sama mendirikan perusahaan terbatas (PT).

Dengan membuat PT, maka transaksi bisnis hingga kondisi keuangan perusahaan bisa dipantau oleh kedua belah pihak.

"Dan kendali keuangan tentunya dapat ditentukan antara pemilik bisnis. Biasanya bisa dilakukan dalam bentuk mekanisme otorisasi/pengawasan keluar dan masuknya uang oleh pemilik modal terbesar," kata Budi.

Apabila bisnisnya dalam bentuk penyertaan modal dan keikutsertaan pengelolaan operasional secara pasif, bisa dilakukan dalam bentuk investasi crowdfunding atau bahkan peer to peer lending yang diregulasi oleh OJK.

"Nah selain soal regulasi serta bagaimana kita mengamankan modal investasi kita, adalah juga agar dalam investasi kita jangan tergoda iming-iming return semata. Sesuaikan rencana investasi dengan tujuan dan profil," jelasnya.

Menurut Budi, apabila kita adalah tipikal investor yang tidak dapat terlibat aktif dalam investasi, namun menginginkan keamanan dana sebagai faktor utama, maka pilihan instrumen investasi yang berisiko rendah seperti SBN ritel.

"Tentunya kita tidak bisa berharap imbal hasil yang tinggi dan penting juga kita melakukan aset alokasi. Jangan letakkan seluruh modal investasi kita pada satu penyertaan investasi karena apabila investasi tersebut gagal, maka hilanglah semua investasi kita," kata dia.

Belajar dari Bunga Zainal, maka Budi pun mengingatkan agar jangan pernah menggunakan tabungan, utamanya yang memiliki tujuan khusus seperti pendidikan anak atau dana darurat untuk investasi.

"Sebaiknya sudah dipisahkan dan dikelola secara lebih seksama. Tidak ikut ditempatkan pada rencana investasi bisnis tersebut, karena namanya bisnis dapat untung dan rugi," pungkas Budi.

Sejumlah pihak mengkritik rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan.

"Menurutku itu kebijakan paling enggak make sense," kata salah satu pengguna KRL, Tiara, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/8).

"While other country berlomba-lomba mensubsidi dan memperbaiki transportasi umum agar masyarakatnya betah naik transportasi umum, lah ini piye di Indonesia malah subsidinya dikotak-kotakan," lanjutnya.

Ia mempertanyakan alasan pemerintah mengubah subsidi KRL berbasis NIK agar tepat sasaran. Menurutnya, penumpang KRL adalah kelas menengah bawah yang sudah selayaknya mendapatkan subsidi.

Tiara juga ragu nantinya kualitas pelayanan KRL bakal semakin baik jika subsidi hanya menyasar sejumlah kelompok dengan NIK tertentu.

"Kalau mau ya perbaiki dulu kualitas kereta, perpendek waktu tunggu, perbanyak armada. Ini mah kereta juga masih banyak yang enggak pakai AC, waktu tunggu juga lama banget bikin penumpang numpuk-numpuk," katanya.

Pengguna KRL lain, Trian mengaku khawatir kebijakan itu nantinya membuat harga tiket KRL naik. Naiknya harga tiket, kata dia, akan memberatkan masyarakat yang saat ini sudah tergencet masalah ekonomi mulai dari kenaikan harga sampai susahnya mencari pekerjaan.

Ia berharap pemerintah punya opsi terbaik apalagi KRL menjadi transportasi primadona bagi masyarakat di tengah kemacetan.

"Jika ujungnya ada kenaikan tarif mending ditunda dulu dan harus dikaji lebih dalam agar implementasinya justru tidak malah berantakan," katanya.

Komunitas pengguna KRL yang tergabung dalam KRLMania juga menolak rencana tersebut. Pengurus KRLMania Nurcahyo menilai penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran.

Ia menegaskan konsep KRL sebagai layanan transportasi publik seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

Pasalnya, konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi.

Menurutnya, kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan.

"Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik," ungkap Nurcahyo melalui keterangan resmi, Jumat.

Ia berpendapat kebijakan yang lebih baik adalah memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan layanan KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Menurutnya, jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Ia menilai UU tersebut telah memberikan pedoman yang jelas bahwa tarif khusus dapat diberikan kepada kelompok pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.

"Ini adalah kebijakan yang lebih adil dan terukur karena langsung menyasar kelompok yang rentan atau membutuhkan bantuan tarif tanpa mendiskriminasi pengguna lainnya," katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan rencana itu masih dalam pembahasan.

"Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik," katanya di kompleks DPR, Kamis (29/8).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta orang pada 2024, turun dibandingkan 2023 yang mencapai 48,27 juta orang.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan penyebab utama turunnya kelas menengah tahun ini adalah pandemi Covid-19. Tercermin dari data yang dimiliki, penurunan jumlah penduduk kelas menengah berkurang sejak 2019.

Menurutnya, efek pandemi pada 2020 lalu masih terasa sampai saat ini, terutama kepada perekonomian. Masyarakat kelas menengah pun turut merasakan dampaknya.

"Kan tadi sudah dilihat dari 2014 ke 2019 kan naik (kelas menengah) dari 41 persen jadi 53 persen. Setelah pandemi, dia turun bertahap, itu yang saya tadi bilang, ada long covid buat perekonomian," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/8).

Berdasarkan data BPS, pada 2019 jumlah penduduk kelas menengah sebanyak 57,33 juta orang, turun menjadi 53,83 pada 2021. Lanjut pada 2022 juta turun menjadi 49,51 juta.

Senada, jumlah penduduk kelas atas juga turun dari 1,26 juta di 2023 menjadi 1,07 juta pada 2024. Artinya, kelas menengah yang hilang turun kelas bukan naik kelas.

Menurutnya, jumlah kelas menengah ini turun menjadi kelompok menuju ke kelas menengah atau aspiring middle class yang naik menjadi 137,50 juta di 2024 dari 136,92 juta pada 2023.

"Kelas menengah turunnya ke aspiring middle class, makanya tadi kan aspiring middle class-nya naik," jelasnya.

Amalia berharap dengan berbagai langkah yang ditempuh masyarakat, efek panjang covid-19 bisa segera berakhir. Sehingga kelas menengah bisa kembali naik.

"Jadi tentunya efek ini semoga tidak berjalan lama. Jika kebijakan akan terus dilakukan oleh pemerintah bisa pulih seperti sebelum pandemi," pungkasnya.

Elaine Low baru saja menerima saham ayahnya, Low Tuck Kwong, sebesar 22 persen yang ada di PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Dengan warisan itu, maka anak bungsu raja batu bara itu kini menggenggam 7,33 miliar saham BYAN dengan nilai Rp123,75 triliun.

"Dato' Low Tuck Kwong sebagai ayah berkeinginan untuk mengalihkan (menghibahkan) sebagian saham-sahamnya kepada anaknya yang bernama Elaine Low dengan tujuan perencanaan suksesi jangka panjang keluarga," kata Sekretaris Perusahaan Bayan Resources Jenny Quantero dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/8)

Lalu bagaimana sepak terjang karir Elaine?

Ternyata sebelum memperoleh saham dari ayahnya, Elaine pernah menjabat sejumlah posisi penting di perusahaan di negara tetangga Singapura.

Mengutip website The Farrer Park Company, bisnis penyumbang harta kekayaan terbesar keluarga Low Tuck Kwong yang bergerak di sektor kesehatan dan gaya hidup, Elaine merupakan jebolan magister The Lee Kuan Yew School of Public Policy.

Ia pernah tergabung dalam afiliasi asosiasi akuntan profesional dan anggota dari Institute of Singapore Chartered Accountants. Dirinya juga lulus dengan gelar master di bidang kebijakan publik pada 2014 dari National University of Singapore.

Perusahaan Farrer Park mengendalikan Farrer Park Hospital dan One Farrer Hotel berstandar bintang lima di Singapura.

Selain bertanggung jawab di perusahaan Farrer Park, Elaine menjadi investor utama di Seax Group, penyedia infrastruktur dan konektivitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berbasis di Singapura.

Ia duduk di dewan direksi di berbagai perusahaan Seax dan mengawasi kepentingan keluarga di perusahaan tersebut. Elaine memegang beberapa jabatan direktur di industri medis, pendidikan, dan energi.

Meski telah mencopot jabatannya, Elaine juga sempat menjabat Direktur Eksekutif Metis Energy yang dulunya perusahaan bernama Manhattan Resources, perusahaan sektor energi terbarukan.

Kendati demikian, dia bersama kakaknya Low Yi Ngo dan ayahnya masih berstatus pengendali dan penerima manfaat terbesar dengan porsi kepemilikan 34 persen atas Kaiyi Investment Pte Ltd dan Energy Resource Investment Pte Ltd.

Kedua perusahaan tersebut saat ini merupakan investor terbesar Metis Energy dengan total kepemilikan 61,63 persen saham.

Dia juga tercatat mengisi berbagai posisi di anak perusahaan BYAN seperti PT Kariangau Power, PT Dermaga Perkasapratama, dan entitas BYAN di Singapura seperti Seax Global Pte Ltd, Singxin Resources Pte Ltd, dan Onward Capital Pte Ltd.

Elaine pada 2011 silam, pernah menyumbang uang Rp6,8 miliar untuk Jepang. Kala itu Jepang tengah dilanda gempa dan tsunami.

Ia memberikan cek Rp6,8 miliar itu kepada Duta Besar Jepang. Ia berharap bantuannya bisa meringankan beban para korban.

"Keluarga saya dan saya merasa itu merupakan bencana yang dan kami ingin mengulurkan bantuan," ucap Elaine kala itu seperti dikutip dari china.org.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap kecepatan internet Indonesia sudah meningkat 10 kali lipat selama 10 tahun terakhir. Namun, data Speedtest mengungkap RI masih terbelakang secara global.

"Kecepatan internet di Indonesia telah meningkat sepuluh kali lebih cepat. Pada tahun 2014, kecepatan internet rata-rata mencapai 2,5 Mbps. Satu dekade kemudian, pada Tahun 2024, kecepatan internet rata-rata telah meningkat menjadi 25 Mbps," demikian keterangan pers Kominfo, dikutip dari situsnya, Jumat (30/8) malam.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan momentum kemajuan dimulai saat Presiden Joko Widodo meluncurkan layanan telekomunikasi 4G di frekuensi 1.800 Mhz secara nasional.

"Jumat sore, 11 Desember 2015 atau sembilan tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo peluncurkan layanan 4G di frekuensi 1.800 Mhz secara nasional, di Museum Nasional, Jakarta Pusat," kata dia, dalam sambutan Peluncuran Film Dokumenter 'Derang Daring' di Jakarta, Jumat (30/8).

Menurutnya, peluncuran layanan 4G menjadi langkah krusial dan tonggak penting dalam evolusi teknologi digital di Indonesia. Lima penyelenggara layanan telekomunikasi besar yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Hutchison 3, dan Smartfren, mulai mengoperasikan layanan 4G.

"Dengan kehadiran teknologi 4G LTE pada frekuensi 1.800 MHz, masyarakat Indonesia kini dapat menikmati akses internet dengan kecepatan dan kemampuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan teknologi sebelumnya," tandasnya.

Menkominfo menyatakan layanan 4G juga mendorong revolusi digital yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.

"Saat peluncuran 4G LTE sembilan tahun lalu di Musem Gajah, Presiden Jokowi menyampaikan harapan revolusi digital akan mendorong revolusi ekonomi. Pernyataan tersebut terbukti benar karena perekonomian digital Indonesia tumbuh pesat, bahkan mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan pandemi Covid-19," jelasnya.

Menkominfo menyatakan perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan transformasi digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet dan peningkatan infrastruktur digital, terutama di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Terluar (3T).

"Kami mengamati dampak dari kehadiran internet di daerah 3T dan bagaimana hal tersebut telah mengubah perekonomian dan kehidupan masyarakat setempat," tegasnya.

Budi Arie menekankan pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, industri, maupun pemangku kepentingan lain.

"Capaian ini adalah fondasi bagi pemerintah untuk terus mendorong transformasi digital, memperkuat ekonomi, dan mempersiapkan Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju pada tahun 2045," tandasnya.

Berdasarkan data Speedtest Global Index dari Ookla, peringkat Indonesia saat ini masih ada di tingkat bawah.

Dalam hal kecepatan sinyal seluler (mobile), dari 111 negara yang didata, Indonesia ada di ranking 82. Kecepatan downloadnya, menurut data per Juli, mencapai 29,05 Mbps, dengan upload 13,58 Mbps.

Bandingkan dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang ada di peringkat teratas. Kecepatan downloadnya 359,85 Mbps, kecepatan upload 26,08 Mbps.

Dalam hal kecepatan jaringan tetap (fixed broadband), Indonesia ada di peringkat 121 dari total 162 negara.

Kecepatan download di RI terdata 31,75 Mbps, kecepatan upload 19,13 Mbps. Juaranya kembali UEA dengan kecepatan unduh 291,85 Mbps, dan kecepatan unggah 140,04 Mbps.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkap rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) selama berwisata di Indonesia pada 2024 mencapai US$1.500 atau setara Rp23,1 juta (asumsi kurs Rp15.451 per dolar AS) per kunjungan.

"Capaian itu sekitar 50 persen lebih tinggi dibandingkan masa sebelum pandemi covid," ujar Sandiaga di sela menghadiri Konferensi Internasional Kualitas Pariwisata ke-1 di Bali, Jumat (30/8), melansir Antara.

Menurut Sandiaga, meningkatnya angka pengeluaran wisman itu bisa tercapai melalui fokus pengembangan 3S, yakni serenity, spiritual dan sustainability alias ketenangan, spiritual, dan keberlanjutan.

Terkait jumlah kunjungan wisman, Sandiaga memperkirakan hingga Agustus ini sebanyak 13 juta wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.

Adapun rata-rata durasi tinggal wisman di Tanah Air per Mei 2024 selama 7,51 malam atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, 7,87 malam.

Pemerintah menargetkan kunjungan wisman di Indonesia pada 2024 mencapai 17 juta orang. Sebanyak 7 juta di antaranya diharapkan disumbangkan melalui Bali.

Untuk mendorong pariwisata di Indonesia, ia memaparkan strategi komunikasi dalam pemasaran pariwisata 2024-2025, yakni menyentuh pasar wisatawan generasi milenial dan generasi Z.

Selain itu, juga menyentuh para pekerja yang bisa melakukan mobilitas alias remote worker, keluarga muda, pelancong, dan komunitas dengan pengeluaran tinggi, termasuk pensiunan.

"Khususnya generasi Z, mereka familiar dengan geografi, keluarga dewasa muda yang mencari pengalaman pertama di Indonesia, tidak hanya di Bali tapi lima super prioritas lainnya seperti Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Likupang," jelas Sandiaga.

Lebih lanjut, pemerintah juga menargetkan peningkatan peringkat indeks pariwisata Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-22 dunia. Posisi itu sudah meningkat dibandingkan posisi sebelumnya ke-32.

Perum Bulog memperkirakan masa panen raya tahun depan akan mundur sekitar satu bulan lantaran potensi kekeringan.

Direktur Utama Bulog Bayu mengatakan panen mundur karena musim tanam mundur dari yang biasanya dimulai saat musim hujan pada September. Namun, karena terjadi kekeringan, maka musim tanam diproyeksikan baru bisa dimulai Oktober.

"Jadinya (musim tanam) mundur satu sampai satu setengah bulan," katanya dalam diskusi media di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (30/8)

Bayu menjelaskan butuh waktu tiga bulan dari musim tanam ke musim panen. Artinya, pada Januari sebenarnya sudah bisa panen.

Namun, karena Januari sampai Maret merupakan musim hujan, petani akan sulit untuk mengeringkan gabah. Artinya beras baru diperkirakan tersedia bagi masyarakat pada Maret.

"Januari baru panen tapi dijemur dulu, digiling, jadi berasnya. Harusnya kalau tanam September, akhir tahun udah bisa produksi" katanya.

Bayu mengatakan pihaknya akan bersiap menghadapi kondisi itu baik dengan penyerapan dalam negeri maupun dalam negeri. Untuk kota impor sendiri, Bulog ditugaskan sebanyak 3,6 juta ton tahun ini.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,2 juta ton telah masuk. Kemudian 500 ribu ton beras akan masuk dalam waktu dekat.

"900 ribu ton masih mencoba kontrak. Kita usahakan semua importasi selesai sebelum Desember," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu langkahnya adalah melalui sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial PMI yang digelar di Kabupaten Malang.

Pada sosialisasi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, didampingi Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, serta Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengajak seluruh tenaga kerja calon PMI untuk memastikan dirinya sudah mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Ida mengatakan, sebagai bentuk apresiasi kepada PMI yang sering disebut pahlawan devisa, negara memberikan apresiasi dan komitmen yang kuat dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak mereka dalam jaminan sosial, baik sebelum berangkat, selama, bahkan setelah kembali ke tanah air.

"Bersama BPJS Ketenagakerjaan, Kemenaker berupaya optimal meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8).

Ia menyebutkan, Provinsi Jawa Timur adalah provinsi terbesar dalam memberikan sumbangsih penempatan PMI. Sementara Kabupaten Malang sendiri menempati urutan nomor 7 sebagai kabupaten/kota dengan penempatan terbanyak di seluruh Indonesia.

Total penempatan pekerja migran dari Kabupaten Malang ke luar negeri sebesar 6.489 orang, sekitar 13% dari jumlah penempatan PMI Jawa Timur. Oleh karena itu, Ida merasa sangat penting untuk hadir secara pribadi untuk memastikan perlindungan kepada PMI dan Calon PMI tersebut.

"Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia secara komprehensif," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama, Didik menyampaikan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan karena sudah bersama-sama memberikan dan memastikan perlindungan kepada seluruh calon PMI khususnya yang berasal dari Malang.

"Kita ini orang ini Indonesia, ketika berbicara protect, memperhatikan hak dan kewajiban khususnya kepada kecelakaan kerja, terkadang seringkali kita lupa, kita mengabaikannya, padahal kalau berbicara tentang tenaga kerja, pemerintah sudah menyiapkan pendampingnya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan santunan kematian sejumlah Rp85 juta kepada salah satu ahli waris PMI atas nama Erick Kurniawan yang meninggal di negara penempatannya, Jepang.

Ia berharap, ini menjadi contoh agar semua penyelenggara kegiatan pekerja Migran Indonesia, mulai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), hingga Balai Latihan Kerja (BLK), tidak berhenti dan tidak bosan untuk memperkenalkan dan mengajak seluruh calon menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Zainudin menegaskan BPJS Ketenagakerjaan siap menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan dan regulasi yang ada, tak terkecuali pada Permenaker 4/2023 ini. Terlebih, pihaknya telah diamanatkan undang-undang untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia.

"Dengan Permenaker ini, tanpa adanya tambahan iuran, PMI akan mendapatkan 7 manfaat baru dan 9 manfaat lain yang nilainya meningkat dari Permenaker sebelumnya. Silahkan PMI pastikan sejak pelatihan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan," ucap dia.

"Kami akan berikan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, risiko kematian sampai dengan risiko hari tua, yang kesemuanya itu membuat pekerja migran dapat bekerja keras di negara penempatan dan bebas akan kecemasan yang berujung pada Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera," pungkasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyanjung Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penghargaan Agricola Medal yang diberikan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Amran mengatakan ini adalah penghargaan tertinggi di bidang pangan. Dia menyebut Indonesia terakhir kali mendapatkan penghargaan ini pada era Presiden Soeharto.

"Kita pernah terima penghargaan dari FAO yaitu 10 November 1984, yang terima adalah Pak Harto. Waktu itu ketahanan pangan, swasembada," kata Amran usai pemberian penghargaan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/8).

"Hari ini alhamdulillah selama 10 tahun pemerintahan Jokowi menunjukkan kinerja luar biasa," ujarnya.

Amran menjelaskan Jokowi membuat Indonesia swasembada pangan selama empat tahun, yaitu 2017, 2019, 2020, dan 2021. Dia menyebut swasembada pangan Jokowi sempurna tanpa impor beras medium.

Swasembada itu juga diikuti dengan capaian lain, kata Amran. Misalnya, stabilitas inflasi di kisaran 2,5 persen.

"Alhamdulillah ini sejarah baru bagi Indonesia," ujar Amran.

Terkait penghargaan itu, Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Qu Dongyu menyebut kepemimpinan Jokowi memastikan ketahanan pangan Indonesia terjaga di masa sulit.

Jokowi, kata Dongyu, melakukan transformasi di bidang agrikultur. Jokowi juga menggenjot produktivitas pangan berbarengan dengan memastikan ketahanan pangan nasional terjaga.

"Jadi, Presiden yang terhormat, Anda betul-betul merealisasikan apa yang Anda rencanakan. Anda layak mendapatkan penghargaan ini," ucap Dongyu di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/8).

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi mengimbau orang kaya tak membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pasalnya harga beras SPHP disubsidi oleh pemerintah.

Beras SPHP merupakan beras yang digulirkan pemerintah melalui Bulog untuk meredam laju kenaikan harga beras. Harga beras SPHP dibanderol Rp12.500 per kilogram (kg) dan Rp62.500 untuk kemasan 5 kg.

"SPHP adalah beras yang memang dibutuhkan untuk kelompok masyarakat kelas menengah bawah dan itu subsidi. Sama saja kayak himbaun mobil mewah jangan pakai pertalite, pakainya pertamax-lah," katanya dalam diskusi media di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (30/8).

Bayu mengimbau kelas atas atau orang kaya untuk mengonsumsi beras komersial yang harganya di atas beras SPHP.

"Bulog punya beras pertamax-nya yang premium (komersial). Jadi, kita berharap sama kayak masa sih mobil mewah pakai pertalite gitu kan, pertalite mah buat mobil yang kelas kecil saja," katanya.

Adapun Beras SPHP selain dipasarkan, kerap dijadikan sebagai bantuan pangan dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

Beras Bulog ini memiliki kualitas yang hampir setara beras medium, tetapi dengan harga yang lebih murah. Masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.

Pada Oktober 2023 lalu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengungkapkan pembelian Beras SPHP dibatasi maksimal 10 kg per orang meskipun dipasarkan bebas. Artinya, setiap orang hanya bisa membeli 2 pak yang masing-masing kemasannya berisi 5 kg beras. 

Perum Bulog membuka peluang kembali mengimpor beras dari India menyusul kabar negara Asia Selatan itu akan membuka lagi keran impornya.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan izin impor yang dikantongi pihaknya sudah termasuk untuk impor dari India.

"Kalau memang (impor) dibuka, izin impornya Bulog sudah termasuk dari India. Selama ini tidak bisa dilakukan karena India menutup. Jadi kalau mereka buka, kita undang dan mereka mau ikut mekanisme kita dengan pengadaan tender ya most welcome," katanya dalam diskusi media di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (30/8).

Kendati demikian, Bayu belum ingin mengungkapkan lebih jauh langkah Bulog jika India membuka keran impor. Pasalnya, Bayu baru mendengar kabar tersebut dari media India dan belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah negara tersebut.

Jika India membuka keran impor, sambung Bayu, maka akan menjadi kabar baik bagi Indonesia. Pasalnya India merupakan pemasok beras terbesar di dunia.

Maka ketika India kembali membuka impor, harga beras di pasar dunia akan terpengaruh.

"Biasanya kalau India buka (impor) harga jadi relatif turun, dan sebetulnya bagi kita yang masih membutuhkan tambahan dari impor itu menguntungkan. Itu kabar gembira bagi kita," katanya.

India resmi menghentikan ekspor beras sejak 20 Juli 2023 demi mengamankan cadangan dalam negeri. Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan.

Hal itu imbas gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana yang menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, 2023 lalu.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan tak ada rencana menghentikan distribusi BBM subsidi pertalite pada 1 September 2024.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan pihaknya bakal tetap menyalurkan pertalite sesuai penugasan yang diberikan pemerintah.

"Masyarakat tidak perlu termakan berita hoax. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah," jelasnya melalui keterangan resmi, Jumat (30/8).

Heppy mengatakan pihaknya bahkan terus mendukung upaya-upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran. Caranya, dengan melakukan pendataan pengguna BBM subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.subsiditepat.mypertamina.id.

Ia menuturkan wilayah pendaftaran QR Code pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda empat. Saat ini pendaftaran QR Code pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, serta Kabupaten Timika.

"Diharapkan tahap satu bisa tercapai 100 persen pada akhir september 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," imbuh Heppy.

Lebih lanjut, ia mengatakan jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code saat ini mencapai 3,9 juta. Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, agar memastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

"Bagi masyarakat pengguna pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran," imbau Heppy.

Pemerintah sebelumnya berencana untuk menerapkan pembatasan penyaluran pertalite mulai 1 September 2024. Dengan begitu, pertalite hanya bisa dikonsumsi mobil di bawah 1.400 cc.

Teranyar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah batal membatasi pertalite mulai 1 September.

Sebagai gantinya, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM subsidi itu mulai 1 Oktober.

Bahlil yang ditemui di Kompleks DPR RI pada Selasa (27/8) menjelaskan dasar regulasi pembatasan BBM subsidi akan berupa peraturan menteri (Permen) ESDM.

Tadinya dasar regulasi disiapkan bermuara di revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Namun proses revisi beleid itu tak jadi dilanjutkan.

Ia mengindikasikan permen yang mengatur pembatasan BBM subsidi akan berlaku mulai 1 Oktober.

"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang sedang saya bahas," katanya.