Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Groundbreaking rumah yang akan dibangun Agung Sedayu Group katanya akan berlangsung November mendatang di Tangerang, Banten. Sementara, tanahnya berasal dari perusahaan Maruarar.

"Tanggal 10 November ground breaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," katanya di Kantor PUPR, Senin (28/10).

Ia mengatakan rumah tersebut nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Ketika ditanya apakah pembangunan itu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan, ia tak menjawab secara pasti.

Ia hanya mengatakan rumah akan diberikan secara gratis.

"Silahkan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa itu mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya."Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini berjanji nasib PNS di 48 kementerian Presiden Prabowo Subianto akan jelas pada November 2024.

Penataan organisasi kementerian/lembaga (K/L) menjadi fokus pertama di 100 hari kerja Kemenpan RB. Ia merinci susunan Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian berubah nomenklatur atau pergeseran tugas, serta 2 lainnya hanya mengalami perubahan nomenklatur.

"Ada beberapa daftar kementerian yang memang perlu dikoordinasikan, jadi nanti kami akan bergerak. Langkah-langkah penataannya saat ini posisinya seluruh rancangan peraturan presiden sudah ada di meja Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

"Dengan target pada November (akhir November 2024) sudah selesai seluruh pembahasan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), (sampai) tahap II," janji Rini.

Pada bahan paparannya, Rini menjelaskan SOTK K/L tahap pertama diselesaikan pada pekan pertama dan kedua November 2024. Sedangkan sisanya alias SOTK tahap kedua bakal rampung pada akhir bulan depan.

Jaminan ini juga termasuk sumber daya manusia (SDM) di 48 kementerian tersebut. Rini mengatakan ada 3 instrumen hukum yang menjadi landasan utama Kemenpan RB.

Pertama, Keppres Nomor 133 Tahun 2024. Kedua, Perpres Nomor 139 Tahun 2024 atau yang sering disebut Perpres Transisi serta ketiga adalah Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Rini menegaskan Perpres Transisi menjadi yang paling krusial. Pasalnya, dalam beleid itu diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian.

"Penataannya sebagaimana tertera dalam paparan. Mulai dari substansi penggabungan dan sebagainya, termasuk bagaimana kita membagi SDM yang menduduki jabatan. Dengan catatan, bahwa SDM yang saat ini menjabat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya," jelas Rini.

"Penggunaan SDM-nya nanti kita sudah mengeluarkan juga permenpan terkait penggunaan sumber daya manusia. Kemudian juga keberlangsungan dari penghasilan pada pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan," imbuhnya.

Ia menegaskan pegawai yang nomenklatur kementeriannya tidak berubah tetap bekerja dan menerima penghasilan. Sementara itu, pegawai negeri sipil (PNS) yang nantinya berpindah akan menerima penghasilan sesuai dengan K/L asli.

"Penyelesaian bagaimana mekanisme organisasi untuk K/L karena semuanya menunggu, organisasi kementerian yang baru semuanya menunggu. Dan kita terus bergerak bersama-sama Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), dan Menteri Bappenas (Kepala Bappenas Rachmat Pambudy) untuk penyelesaian terhadap organisasi kementerian/lembaga," tandasnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengunjungi pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Senin (28/10) siang.

Ia memastikan nasib lebih dari 50 ribu pekerja di perusahaan tekstil terbesar di Indonesia dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Senin (21/10) lalu.

Noel, sapaan akrabnya tiba di kompleks pabrik PT Sritex sekitar pukul 13.30 WIB. Kehadiran Noel disambut langsung oleh Presiden Direktur PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto atau akrab disapa Wawan dan manajemen perusahaan.

Ia sempat berbincang sejenak dengan Wawan dan manajemen di ruang transit sebelum menemui perwakilan buruh.

"Hadirnya saya ini adalah atas perintah Pak Presiden. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak," kata Noel usai acara.

Pentolan relawan Prabowo Mania itu mengapresiasi perusahaan yang masih beroperasi meski sudah dinyatakan pailit. Ia juga memuji para buruh yang masih memiliki semangat kerja di tengah perusahaan yang bergejolak.

"Semangat kawan-kawan buruh ternyata sangat luar biasa. Masih punya sense of belonging terhadap perusahaan. Begitu juga pemiliknya," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah menginstruksikan empat kementerian untuk mengkaji sejumlah opsi dan skema penyelamatan pekerja PT Sritex dari ancaman PHK.

"Langkah pertama tentu adalah komunikasi ya. Komunikasi itu penting. Hasil pertemuan saya dengan Pak Wawan akan saya sampaikan ke Pak Menteri dan Pak Presiden," kata dia.

Lebih lanjut, Noel enggan menanggapi soal langkah PT Sritex yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pailit oleh PN Niaga Semarang.

"Soal pailit itu adalah soal hukum perdata. Biar itu urusan perusahaan dan pengadilan. Tugas saya adalah melihat kondisi kawan-kawan buruh dan pekerja," kata dia.

Sementara itu, Wawan memastikan sampai saat perusahaannya berupaya keras mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pailit oleh PN Niaga Semarang.

"Hari ini kita mengupayakan sekuat tenaga supaya Mahkamah Agung memberikan satu putusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang lalu," kata dia.

Anak Lukminto, pendiri Sritex, itu menyadari proses hukum di MA akan memakan waktu yang tidak singkat. Perusahaan akan menghadapi berbagai kendala selama MA belum mengeluarkan putusan.

"Di sini juga ingin kami sampaikan bahwa terus kami menjalankan konsolidasi secara internal dan eksternal dalam menanti putusan Mahkamah Agung tersebut," kata Wawan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) merinci tiga tahapan pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) di 48 kementerian Presiden Prabowo Subianto.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memprediksi ada 229.901 aparatur sipil negara (ASN) yang harus dipindah. Ini terjadi imbas pemecahan sejumlah kementerian, juga hilangnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dulu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sesuai Perpres Nomor 139 Tahun 2024, BKN akan melakukan mapping pegawai eksisting pada instansi. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kemenpan RB, dan instansi pemerintah," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Pada tahap pertama, Haryomo menyebut BKN bakal menerbitkan daftar ASN yang akan dialihkan. Ini dirinci berdasarkan unit eselon I serta eselon II yang mengacu kepada nomenklatur Perpres Instansi.

Kedua, BKN akan meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait melakukan verifikasi dan validasi atas daftar ASN yang diterbitkan BKN. Ini dilakukan by system pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

"Ketiga, data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN. Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum ter-update, maka instansi wajib melakukan update terlebih dahulu," tegasnya.

Haryomo juga menekankan pihaknya sudah membuat fitur pengalihan ASN pada layanan SIASN. Ia merinci ada lima mekanisme dalam fitur tersebut.

Berikut rincian mekanisme pengalihan ASN di kementerian baru via SIASN:

1. Tampilkan data ASN hasil mapping BKN2. Instansi induk melakukan checklist ASN yang akan dialihkan ke instansi tujuan3. Instansi induk memverifikasi dan menyetujui. Dikirim ke BKN by system4. BKN melakukan penerbitan SK pengalihan5. SK Pengalihan dapat diunduh instansi/ASN

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan menyebut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor telah mengganggu operasional industri tekstil dalam negeri.

"Kalau itu (mengganggu operasional) secara nyata pasti iya. Karena teman-teman kita juga kena, banyak teman-teman di tekstil ini," ujar dia saat ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Ia menuding lahirnya Permendag 8/2024 telah membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

Adapun satu per satu pabrik tekstil di Indonesia dilaporkan tutup dan bangkrut hingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai lebih dari 15 ribu orang.

"Kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," ujarnya.

"Tapi itu semuanya kami serahkan ke kementerian semuanya regulasinya," imbuh Iwan lebih lanjut.

Iwan pun menyerahkan terkait adanya revisi Permendag 8/2024  itu kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Saya rasa itu nanti adalah Pak Menteri (Agus Gumiwang) yang akan menentukan mana yang baik untuk ini karena kami bernaung di Kementerian Perindustrian. Tentunya untuk regulasi itu adalah sangat penting di saat-saat ini dan di saat-saat yang geopolitiknya belum sehat," tutur dia.

Pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan revisi dilakukan karena aturan lama mengakibatkan hambatan impor.

Imbas hambatan itu, lebih dari 26 ribu kontainer berisi barang impor tertahan di pelabuhan. Dari 26 ribu kontainer itu, Airlangga merinci sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar 9.111 kontainer berada di Pelabuhan Tanjung Perak.

Industri tekstil juga terdampak terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tersebut. Aturan itu membuat Indonesia terkena tsunami impor tekstil dari China dan berujung pada aksi demo yang digelar di Kantor Kemendag pada Juli lalu.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan terbitnya beleid itu merupakan hasil rapat terbatas pihak-pihak terkait. Kendati meneken beleid tersebut, ia mengaku tak menghadiri rapat terkait karena sedang berada di Peru.

"Saya tidak ikut rapatnya, yang ikut rapatnya Menko Ekonomi, Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), dan lain-lain," kata Zulkifli menanggapi soal kritik terhadap Permendag 8/2024 saat peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (17/7) lalu.

Sementara itu Sritex, baru-baru ini telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang pada Senin (21/10).

Hal itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pemerintah Hong Kong melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan aplikasi perpesanan instan seperti WhatsApp dan WeChat hingga penyimpanan cloud seperti Google Drive di komputer kerja mereka.

Menteri Inovasi, Teknologi, dan Industri Hong Kong, Sun Dong, mengatakan larangan itu diberlakukan seiring dengan meningkatnya kasus peretasan di wilayah tersebut selama setahun belakangan.

"Dalam setahun terakhir, kami menghadapi banyak tantangan. Kasus-kasus peretasan belakangan kian parah," kata Sun Dong kepada sebuah program radio, seperti dikutip South China Morning Post (SCMP).

Sun Dong mengatakan desktop yang digunakan di lingkup pemerintahan tak boleh terunduh WhatsApp atau WeChat karena keduanya "membawa risiko keamanan internet yang parah."

Ia paham bahwa kebijakan ini merepotkan para PNS namun langkah tersebut mesti dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan siber.

"Aplikasi-aplikasi tersebut tidak dilarang di ponsel pribadi mereka. Saya yakin departemen lain akan menemukan pengganti aplikasi-aplikasi tersebut," ujarnya.

Pada April lalu, pemerintah Hong Kong sudah mulai menerapkan kebijakan keamanan siber baru yakni mewajibkan PNS mendapat izin dari kepala departemen sebelum memasang layanan seperti Google Drive dan perpesanan instan di komputer kantor mereka.

Kebijakan tersebut meliputi versi desktop dari aplikasi WhatsApp dan WeChat serta penggunaan email pribadi PNS.

Di bawah aturan itu, departemen dan biro juga harus menggunakan kontrol teknis seperti penyaringan konten web guna mencegah akses ilegal ke layanan terlarang.

Menurut seorang PNS, sebagian besar komputer di kantor mereka masih bisa mengakses internet namun tak bisa membuka WhatsApp, Gmail, dan Google Drive lantaran telah diblokir.

Staf hanya bisa mengakses situs web yang diblokir tersebut dari internet di beberapa komputer yang disediakan khusus.

Pemblokiran ini sendiri membuat resah para PNS karena dinilai berdampak pada efisiensi kerja mereka. WhatsApp telah digunakan para PNS untuk komunikasi sehari-hari mereka.

Kepala Dinas Sipil Hong Kong sementara itu menyatakan larangan ini tidak akan memiliki dampak panjang maupun parah terhadap operasional pemerintah.

Menteri Pegawai Negeri Sipil Ingrid Yeung Ho Poi-yan menilai departemen-departemen pemerintah memiliki cukup waktu untuk mencari alternatif dan beradaptasi dengan hal tersebut.

Tarif Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) resmi naik mulai pukul 00.00 WIB pada Rabu (30/10).

Melansir dari laman Instagram resmi ASTRA Tol Cipali, kenaikan ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2789/KPTS/M/2024, yang mengatur penyesuaian tarif jalan tol setiap dua tahun sekali.

Hal ini juga merujuk pada Undang-Undang No. 02 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa penyesuaian tarif tol dilakukan berdasarkan inflasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.

Dalam penyesuaian terbaru, tarif terjauh untuk Golongan 1 (sedan, jeep, pickup, truk kecil, dan bus) ditetapkan sebesar Rp132 ribu.

Sementara itu, tarif untuk Golongan 2 dan 3 (truk dengan dua dan tiga gandar) naik menjadi Rp217.500, dan tarif untuk Golongan 4 dan 5 (truk dengan empat dan lima gandar atau lebih) menjadi Rp273 ribu.

Penyesuaian tarif ini merupakan langkah rutin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2024 Pasal 83, yang menyatakan bahwa tarif tol akan dievaluasi setiap dua tahun oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan inflasi dan kinerja layanan di jalan tol.

Terakhir kali, tarif Tol Cipali mengalami penyesuaian pada Maret 2022. Dengan penyesuaian yang mulai berlaku pada 30 Oktober 2024, pengguna jalan tol diharapkan memperhatikan perubahan ini saat melakukan perjalanan melalui ruas Tol Cipali.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.634 pada Senin (28/10) sore. Indeks saham melemah 60,02 poin atau minus 0,78 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,50 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,71 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 203 saham menguat, 365 terkoreksi, dan 227 lainnya stagnan.

Terpantau, tujuh dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor infrastruktur yang melemah 1,34 persen.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham di kawasan Asia terpantau bergerak di zona hijau.

Tercatat indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 1,82 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,04 persen, dan indeks Shanghai Composite di China 0,68 persen.

Hanya indeks Straits Times di Singapura yang melemah 0,11 persen.

Sementara, bursa saham Eropa pun terpantau kompak hijau. Tercatat indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,15 persen dan indeks DAX di Jerman plus 0,46 persen.

Sementara itu, bursa Amerika terpantau dominan merah. Indeks S&P 500 melemah 0,03 persen dan indeks Dow Jones minus 0,61 persen. Sedangkan indeks NASDAQ Composite menguat 1,53 persen.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.724 per dolar AS pada Senin (28/10) sore. Mata uang Garuda melemah 78 poin atau minus 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp15.729 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Mata uang di kawasan Asia terpantau dominan melemah. Tercatat, baht Thailand melemah 0,43 persen, ringgit Malaysia melemah 0,44 persen, dolar Singapura minus 0,16 persen, dan yuan China 0,11 persen.

Kemudian yen Jepang melemah 0,68 persen dan dolar Hong Kong minus 0,01 persen. Di sisi lain won Korea Selatan menguat 0,55 persen dan peso Filipina menguat 0,14 persen.

Sementara, mata uang negara maju bergerak bervariasi. Dolar Australia melemah 0,18 persen, dolar Kanada minus 0,01 persen, dan franc Swiss 0,12 persen.

Sedangkan poundsterling Inggris menguat 0,04 persen dan euro Eropa menguat 0,09 persen.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan rupiah dan mata uang regional lainnya pada umumnya melemah terhadap dolar AS di tengah menurunnya prospek pemangkasan suku bunga Bank Sentral AS The Fed.

"Investor mengantisipasi beberapa data-data ekonomi penting AS sepekan ini seperti PDB (produk domestik bruto) dan NFP serta inflasi PCE yang diperkirakan akan kembali menunjukkan angka-angka yang kuat," kata Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka-bukaan soal hasil pertemuan dengan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto pada Senin (28/10).

Pertemuan itu dilakukan usai raksasa tekstil tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita mengungkap hasil pertemuan secara detail hanya bisa disampaikan oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.

Namun, ia menegaskan Agus tengah berupaya menjalankan salah satu perintah Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan karyawan perusahaan.

"Tanpa perintah pun sebenarnya dengan kita melihat Sritex dan juga tenaga kerjanya itu juga kita wajib untuk melihat, untuk lebih kepada pengamanan terhadap tenaga kerjanya dan juga Sritex yang udah ekspor," ujar Reni saat ditemui di Gedung Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Menurut Reni, dalam pertemuan itu Iwan melaporkan saat ini perusahaan masih beroperasi normal di tengah industri tekstil yang lesu. Selain itu, dilaporkan bahwa utilisasi produksi perusahaan masih mencapai 65 persen.

Angka itu disebut membaik dibandingkan utilisasi produksi Sritex sebelumnya yang di angka 40 persen karena kondisi-kondisi yang menerpa perusahaan seperti pandemi covid hingga perang Timur Tengah.

"Dengan utilisasi seperti itu juga pemerintah juga wajib untuk, kalau bahasanya, takeover atau menyelamatkan. Intinya sih keusahaan itu. Supaya jangan terjadi dengan kasus seperti ini, justru kita kehilangan perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan hampir 50 ribu tenaga kerjanya," jelas Reni.

"Padahal kalau menurut mereka sesuai dengan kontrak yang ada kan itu sampai dengan tahun 2026 sebenarnya," tutur dia lebih lanjut.

Reni mengaku tengah mendalami kasus pailit Sritex ini dan juga melakukan sejumlah penyesuaian terhadap operasional perusahaan. Selain itu, pertemuan dengan Iwan dilakukan guna mengetahui kondisi perusahaan seperti apa untuk menyusun langkah-langkah upaya penyelamatan.

"Ini juga dalam upaya juga pemerintah memberikan kepastian terhadap pihak ketiga kalau memang dia berkontrak dengan Sritex supaya juga tetap aman. Karena ini pemerintah turun tangan," tutur dia.

"Tanpa ada arahan pun sekali lagi karena ini industri, pasti kewajibannya Pak Menteri untuk terus menjaga supaya industri itu tetap beroperasi. Apalagi di belakangnya ada 50 ribu tenaga kerja," lanjut Reni.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan empat kementerian untuk mengkaji sejumlah opsi dan skema penyelamatan pekerja Sritex dari ancaman PHK usai dinyatakan pailit.

Keempat kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," ujar Agus dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Menurut Agus, prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan perusahaan agar tetap memiliki penghidupan.

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," ujarnya.

Pernyataan pailit Sritex berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mendorong jajaran perpajakan menambah pendapatan negara dari aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy).

Underground economy dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy yang kini digandrungi masyarakat dalam negeri.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," kata Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Masyarakat Indonesia, menurut Anggito, amat leluasa bertaruh atau ikut judi daring yang tak dilarang di Inggris. Penghasilan dari judi bola ini pun luput dari pajak.

"Udah enggak kena denda, dianggap tidak haram (di Inggris), enggak bayar pajak lagi, padahal dia menang itu. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh (pajak penghasilan) tho mestinya," tutur Anggito.

"Tapi kan nggak mungkin dia ngelaporkan penghasilan dari judi kan nggak mungkin, jadi teman-teman pajak mesti pintar untuk mencari bahwa ini ada tambahan income yang berasal dari underground economy," tuturnya.

Bukan cuma judi online, Anggito juga menyoroti penghasilan tak kena pajak dari gim daring.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ucapnya.

Menurut Anggito, maraknya judi online, banjir barang impor, masuknya barang ilegal dan penyelundupan menjadi tantangannya di Kemenkeu, khususnya dalam menambah penerimaan negara.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex tercatat memiliki utang sebesar US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS). Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2024, utang didominasi oleh utang bank dan obligasi.

Dari total utang Rp25,1 triliun, sebesar US$618,9 juta atau Rp9,7 triliun berasal dari 28 bank. Bank tersebut di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BCA), State Bank of India, Singapore Branch, Citibank N.A., Indonesia dan PT Bank Muamalat Indonesia.

Sritex juga berutang ke PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Standard Chartered Bank, PT Bank Permata Tbk, PT Bank China Construction Indonesia Tbk, PT Bank DKI, dan Bank Emirates NBD.

Utang Sritex tersebut terbagi atas jangka pendek sebesar US$131,42 juta dan jangka panjang US$1,47 miliar. Jumlah utang Sritex lebih besar dari aset. Total aset perusahaan tercatat hanya US$653,51 juta atau sekitar Rp10,12 triliun.

Hari ini, Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto menemui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rangka membahas status pailit yang dialami raksasa tekstil tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Iwan bersama Agus mendiskusikan strategi besar untuk menyelamatkan perusahaan. Menurutnya, strategi itu memiliki tujuan jangka panjang.

"Jadi saya membuat strategi besar, intinya bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain. Jangan kita membuat plan itu tanggung-tanggung, bisa dirasakan masyarakat langsung," ujar Iwan saat ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Ia juga memastikan, mesti telah dinyatakan pailit, hingga saat ini perusahaan tetap beroperasi secara normal.

Mengacu pada laporan keuangan tersebut, berikut daftar 28 bank yang utangi Sritex:

1. PT Bank Central Asia Tbk US$82 juta2. State Bank of India, Singapore Branch US$43 juta3. PT Bank QNB Indonesia Tbk US$37 juta4. Citibank N.A., Indonesia US$36 juta5. PT Bank Mizuho Indonesia US$34 juta6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk US$33 juta7. PT Bank Muamalat Indonesia US$25 juta8. PT Bank CIMB Niaga Tbk US$25 juta9. PT Bank Maybank Indonesia Tbk US$25 juta10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah US$24 juta11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk US$24 juta12. MUFG Bank Ltd US$24 juta

13. Bank of China (Hong Kong) Limited US$22 juta14. PT Bank KEB Hana Indonesia US$22 juta15. Taipei Fubon Commercial Bank Co, Ltd US$20 juta16. Woori Bank Singapore Branch US$20 juta17. Standard Chartered Bank US$20 juta18. PT Bank DBS Indonesia US$ 18 juta19. PT Bank Permata Tbk US$17 juta20. PT Bank China Construction Indonesia Tbk US$15 juta21. PT Bank DKI US$9,1 juta22. Bank Emirates NBD US$9 juta23. ICICI Bank Ltd Singapore Branch US$7 juta24. PT Bank CTBC Indonesia US$7 juta25. Deutsche Bank AG US$6,9 juta26. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk US$5 juta27. PT Bank Danamon Indonesia Tbk US$4,5 juta28. PT Bank SBI Indonesia US$4,4 juta.