TEMPO.CO, Jakarta - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) berencana menjual 99,99 persen saham yang dimilikinya di PT Adaro Andalan Indonesia (AAI). Perseroan berencana memisahkan bisnis pilar pertambangan dan beberapa bisnis di bawah AAI dengan pilar bisnis Adaro Minerals dan Adaro Green.

Hal tersebut tercantum dalam keterangan tertulis perusahaan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, 11 September 2024. Di dalam penjelasannya, manajemen menyebutkan langkah pemisahan bisnis pilar tersebut diambil demi mempertahankan sinergi yang solid dari integrasi bisnis-bisnis, termasuk dalam sektor industri yang punya keterkaitan lebih kuat.

Langkah perusahaan yang dimiliki oleh Garibaldi Thohir atau Boy Thohir ini yakin langkah tersebut dapat memaksimalkan kinerja AAI dan pilar bisnis non batu bara termal.

“Pemisahan ini juga akan membantu bisnis hijau Perseroan untuk mendapatkan akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih banyak, biaya pendanaan yang lebih kompetitif, memberikan akses yang lebih baik pada proyek-proyek ramah lingkungan dengan partner bisnis potensial peringkat atas,” tulis manajemen dalam keterangan resminya, Kamis, 12 September 2024.

Selain itu, manajemen ADRO meyakini keputusan itu dapat memberikan opsi investasi yang lebih banyak pada investor publik untuk berinvestasi sesuai dengan minat dan pandangannya.

Adapun nilai penjualan adalah sebesar volume weighted average price (harga rata-rata tertimbang) yang terbentuk setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di bursa, dengan tetap memperhatikan kewajaran transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 35/2020.

Seperti diketahui, melalui AAI, Perseroan memiliki saham-saham pada beberapa perusahaan pertambangan batu bara termal, yaitu PT Adaro Indonesia, PT Paramitha Cipta Sarana, PT Semesta Centramas, PT Laskar Semesta Alam, dan PT Mustika Indah Permai. Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi batu bara termal berkalori menengah dengan kadar polutan rendah.

Selain itu, AAI juga memiliki saham-saham pada dua perusahaan pertambangan batu bara termal yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu PT Pari Coal dan PT Ratah Coal.

ADRO memisahkan pilar pertambangan dengan beberapa bisnis di bawah AAI juga jadi upaya mendukung penuh komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, termasuk upaya untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal dengan berbagai upaya. Perseroan juga berkomitmen untuk memiliki sekitar 50 persen total pendapatan dari bisnis non-batu bara termal pada tahun 2030.

“Target ini akan dicapai dengan mengembangkan bisnis di bidang-bidang yang mendukung ekosistem hijau Indonesia,” kata manajemen ADRO.

INFO BISNIS –Holding Ultra Mikro (UMi) mencatatkan berbagai pencapaian positif dalam upayanya meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat selama tiga tahun ini. Sejak resmi berdiri pada 13 September 2021, Holding UMi yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, utamanya segmen ultra mikro.

Melalui sinergi yang kuat antara BRI, Pegadaian, dan PNM, ekosistem UMi telah melayani lebih dari 176 juta nasabah simpanan dan 36,1 juta nasabah pinjaman atau debitur dengan total penyaluran pembiayaan yang mencapai lebih dari Rp622,3 triliun.

Direktur Utama BRI, Sunarso mengapresiasi dukungan seluruh pihak dalam perjalanan tiga tahun Holding UMi. "Kami berterimakasih kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo, Kementerian BUMN RI, regulator, seluruh nasabah dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Tiga tahun ini merupakan awal dari langkah panjang kami untuk terus meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan pelaku usaha ultra mikro di Indonesia”, ujarnya.

Sunarso mengatakan, BRI berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan layanan keuangan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan. “Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan visi pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas,” katanya.

Menteri BUMN, Erick Thohir menilai keberadaan Holding UMi yang telah menginjak usia tiga tahun merupakan upaya Kementerian BUMN dalam menyatukan ekosistem antara BRI, Pegadaian dan PNM untuk meningkatkan daya saing UMKM. Erick mengatakan, BUMN dan UMKM harus terus berkolaborasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta, kontribusinya tidak main-main bagi ekonomi Indonesia dengan menyumbang 61 persen dari PDB, dan 97 persen penyerapan tenaga kerja pun berasal dari UMKM," kata Erick.

Ia menegaskan, Holding UMi tidak akan berhenti melayani para pelaku usaha ultra mikro dan UMKM. Hal ini selaras dengan komitmen keberpihakan terhadap pelaku usaha ultra mikro dan UMKM.

Pencapaian Tiga Tahun Holding UMi

1. Akses Pembiayaan Lebih Luas

Dalam tiga tahun perjalanannya, Holding UMi berhasil meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro yang sebelumnya sulit mendapatkan akses layanan perbankan formal. Saat ini, ekosistem UMi telah memiliki lebih dari 36,1 juta nasabah pinjam debitur, yang terdiri dari 13,4 juta debitur mikro BRI, 15 juta debitur wanita PNM dan 7,7 debitur gadai Pegadaian.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari strategi kolaboratif yang memadukan kekuatan BRI dalam perbankan mikro, keahlian Pegadaian dalam layanan gadai, dan pengalaman PNM dalam pendampingan usaha mikro.

2. Peningkatan Inklusi Keuangan

Sebagai bagian dari upaya untuk mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia, Holding UMi terus berinovasi dalam mengembangkan layanan keuangan untuk memudahkan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

Jumlah nasabah simpanan mikro mencapai 176 juta nasabah simpanan dengan volume simpanan sebesar Rp 313,9 triliun. Selain tabungan, masyarakat juga menikmati layanan 15,2 juta polis micro insurance, 3,1 juta nasabah tabungan emas serta 35,2 juta pengguna super apps BRImo. Inisiatif tersebut telah mendorong peningkatan inklusi keuangan, terutama di daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T.

3. Sinergi dan Efisiensi Holding

Selama tiga tahun, Holding UMi telah memperkuat sinergi antaranggota holding untuk menciptakan ekosistem layanan keuangan yang terpadu dan berkelanjutan. Berbagai inisiatif seperti sinergi layanan terintegrasi atau biasa disebut co-location Senyum (Sentra Layanan Ultra Mikro) telah diimplementasikan di 1.025 titik untuk memudahkan nasabah dalam mengakses berbagai produk dan layanan dari BRI, Pegadaian, dan PNM di satu tempat.

Selain itu, keberadaan ekosistem UMi juga mengintegrasikan 75 ribu tenaga pemasar sehingga dapat memberikan akses keuangan yang lebih komprehensif. Dengan model ini, Holding UMi mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan ke seluruh lapisan masyarakat.

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Selain fokus pada pembiayaan, Holding UMi juga berkomitmen untuk memberdayakan dan mengedukasi nasabah melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan usaha. Program seperti literasi keuangan melalui Link UMKM, BRI Menanam dan Program Menabung Kelompok Mekaar memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan pemasaran digital bagi pelaku usaha ultra mikro. Hingga saat ini, jutaan pelaku usaha mikro dan ultra mikro telah merasakan manfaat dari program-program pemberdayaan ini, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menanggapi pengesahan Undang-undang tentang pekerja informal di Singapura pada Selasa, 10 September 2024 lalu. Menurut dia, pengesahan peraturan ini tak serta-merta harus diikuti oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Undang-undang yang mulai berlaku tahun depan ini mengatur pengakuan dan pelindungan pekerja informal yang mencakup sopir taksi, pengemudi pribadi, dan pekerja lepas di platform aplikasi daring. Dalam undang-undang ini, mereka disebut sebagai pekerja platform.

“Ya kan itu regulasi Singapura yang baru saja terbit, bukan berarti negara lain termasuk kita harus ikut ikutan kan?” ucap Putri saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Putri mengklaim, para pekerja informal yang dikenal juga sebagai gigs worker ini telah dilindungi pula oleh pemerintah di Indonesia. Menurut dia, permasalahan ini merupakan isu biasa. Bentuk-bentuk perlindungan itu, kata dia, dapat dibaca di berbagai media.

Tak hanya itu, Putri mengungkit Pasal 10–11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Aturan itu mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Di pasal itu, PKWT dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian. Perjanjian ini diteken dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.

Jika bekerja bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, hubungan kerja harian menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan peker berubah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). “Pengusaha wajib memenuhi hak-hak pekerja termasuk hak atas program jaminan sosial,” bunyi pasal itu.

Dilansir dari The Straits Time, UU pekerja platform di Singapura akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Beleid ini akan menetapkan mereka sebagai kategori hukum yang berbeda dengan karyawan dan wiraswasta. Kelompok ini juga akan mendapatkan kontribusi yang lebih besar dalam skema tabungan Dana Provident Pusat (CPF), yang disesuaikan dengan iuran karyawan dan pemberi kerja.

Operator platform juga harus menyediakan polis asuransi kompensasi kecelakaan kerja standar dengan tingkat cakupan yang sama dengan karyawan. Selain itu, pekerja platform, yang tidak dapat berserikat berdasarkan undang-undang saat ini, akan dapat membentuk badan perwakilan yang disebut asosiasi pekerja platform, dengan kekuatan hukum yang serupa dengan serikat pekerja.

Menteri Senior Negara Bidang Ketenagakerjaan Koh Poh Koon mengatakan Singapura adalah salah satu negara pertama di dunia yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja platform sebagai kelompok tersendiri.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan dalam sidang kabinet paripurna kedua sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, pada hari ini.

Presiden meminta agar seluruh jajarannya mendukung penuh program presiden dan wakil presiden terpilih. Ia juga berharap pemerintahan baru dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Giban Rakabuming Raka dapat segera bekerja dan berlari kencang setelah pelantikan usai.

"Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif," ujar Jokowi, seperti dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Jumat, 13 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kepala Negara juga meminta kepada para menteri untuk mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo Subianto agar transisi pemerintahan baru berjalan efektif. Bahkan, bila memang dibutuhkan regulasi atau kebijakan baru yang harus segera dibuat, Jokowi meminta hal itu segera diselesaikan.

Adapun kebijakan atau regulasi baru itu, kata Jokowi, harus segera diselesaikan terutama dalam mendukung program unggulan presiden terpilih.

"Jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuatkan, segera diselesaikan, utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih," ujar Jokowi. "Agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang."

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar para menteri bisa segera menuntaskan program kerja utama yang sudah dimulai pada bulan terakhir ini. "Baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban serta kendala-kendala yang belum terselesaikan," ucapnya.

Tak kalah pentingnya, kata Jokowi, para menteri diminta tetap pentingnya menjaga stabilitas agar keberlanjutan pembangunan tetap berjalan."Menjaga situasi yang kondusif, kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk."

Dalam upayanya menciptakan situasi kondusif itu, Jokowi memintasegenap jajarannya agar tetap menjaga daya beli masyarakat, pertumbuhan serta menjaga keamanan dan ketertiban. Para menteri juga diwanti-wantitidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," ujar Presiden.

Di sela-sela masa berkantor di IKN, Jokowi tetap akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Ia menyebutnya sebagai Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang diselenggarakan Kabinet Indonesia Maju.

Pada sidang kabinet yang dihadiri seluruh menteri itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras, dedikasi para anggota kabinet dalam menjalankan pemerintahan, serta program dan visi Presiden dan Wapres dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Jokowi mengatakan pada 20 Oktober masa tugas seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju akan berakhir dan pemerintahan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Jokowi meminta para anggota kabinet segera menuntaskan program-program kerja utama yang sudah dimulai, baik berkaitan serapan, administrasi, pertanggungjawaban serta kendala yang belum terselesaikan.

"Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban serta kendala-kendala yang belum terselesaikan," katanya.

Kepala negara juga meminta jajarannya untuk menjaga stabilitas agar keberlanjutan pembangunan tetap berjalan.

"Menjaga situasi yang kondusif, kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," ucap Presiden.

Untuk itu, Presiden juga meminta segenap jajarannya agar tetap menjaga daya beli masyarakat, menjaga pertumbuhan serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu, ia juga menegaskan kepada segenap jajarannya agar tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

"Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," ujar Presiden.

Jangan Buat Kebijakan Ekstrem

Dalam sambutan pembukanya, Presiden Jokowi meminta adanya stabilitas ekonomi untuk melakukan pembangunan sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Ia jugamenekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

Selain stabilitas ekonomi, Presiden juga meminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem berkaitan dengan hajat orang banyak dan tidak merugikan masyarakat.

"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," kata Presiden Jokowi.

"Terakhir saya juga ingin meminta maaf kepada bapak ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal-hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya," ujar Jokowi.

Presiden lalu tampak terdiam atau memberi jeda selama sekitar 4 detik sembari memperhatikan beberapa menteri, sebelum akhirnya menutup pengantarnya.

"Saya rasa itu," kata Jokowi.

Adapun Sidang Kabinet Paripurna kedua dilaksanakan dalam masa Presiden berkantor di IKN hingga satu hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 19 Oktober 2024.

Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terlihat hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna, yakni Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PANRB Azwar Anas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menperin Agus Gumiwang, serta Menko Marinves Luhut Panjaitan.

Selain itu turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim, Menteri PPN Suharso Monoarfa, Menkumham Supratman Andi Atgas dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mencanangkan impor 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan dukung program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Diharapkan pada tahun 2029, produksi susu nasional sudah memenuhi kebutuhan nasional sebanyak 96 persen,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda kepada Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Rencana itu, kata Agus, dilakukan dengan menggandeng pihak swasta tanpa menggunakan APBN. Kementan berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada investor dalam memfasilitasi penyedian lahan potensial, regulasi, dan perizinan. Termasuk untuk membuka negara sumber sapi baru.

Selain itu, sejumlah komitmen lain yang diungkap Kementan di antaranya peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan teknis di lembaga pelatihan hingga hilirisasi dan mekanisasi.

Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Prabowo tersebut, Kementan terus bersinergi dengan instansi terkait. Mulai dari Badan Gizi Nasional dan Badan Pangan Nasional.

“Untuk memastikan penyediaan protein hewani yaitu ayam, telur, daging sapi, dan susu mencukupi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis tersebut,” ucap Agus.

Di antara empat komoditas tersebut, susu dan daging sapi sejauh ini mayoritas masih mengandalkan impor. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, wacana impor sapi perah hingga sapi pedaging menjadi langkah yang hendak diambil Kementan.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI, Rochadi Tawaf, sebelumnya mengatakan populasi sapi memang merosot akibat penyakit mulut dan kuku alias PMK pada tahun lalu. Jumlah sapi usai PMK sekitar 350 ribu ekor.

"Setelah PMK mungkin (produksi susu segar dalam negeri) 900 ribu ton, sementara kita butuhnya 4 juta ton," ujar Rochadi saat dihubungi Tempo pada Jumat, 5 Januari 2024.

Lebih lanjut, ia menanyakan siapa yang akan mengelola impor 1,5 juta ekor sapi perah tersebut. Apalagi, mencari sapi perah bukan hal yang mudah di tengah tantangan penyakit.

"Jadi yang pasti terdampak langsung kalau programnya jadi, tahun pertama dilakukan itu ya pasti industri peternak di luar negeri yang kena, industri susu yang seneng, importir-importir," ucap Rochadi.

Amelia Rahima Sari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jokowi menyampaikan sejumlah pesan pada sidang kabinet paripurna kedua sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menterinya di IKN hari ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan Bank Indonesia atau BI segera menurunkan suku bunga acuan. Ekonom Indef, Eko Listiyanto mengatakan tanda-tanda global yang dikhawatirkan pemerintah dan BI kini semakin mereda sehingga ada kebutuhan penurunan suku bunga.

Sinyal pertama menurut Eko adalah data rilis inflasi AS yang dikelurakan makin melandai di angka 2,5 persen pada Agustus. Hal ini memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga acuan AS atau fed funds rate (FFR). “Menurut kami, Indonesia perlu menurunkan suku bunga, karena AS juga beri sinyal kuat penurunan FFR,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat di laman Youtube Indef, dikutip Jumat, 13 September 2024.

Eko juga menyoroti kebijakan pengetatan moneter BI. Selama ini menurut dia, Bank Indonesia selalu mengacu pada aksi negara-negara maju untuk mengambil keputusan. Sehingga selalu lama menunggu sampai ada sinyal kuat penurunan suku bunga Amerika, baru akan merespons.

Kecenderungan kebijakan BI saat ini masih dalam poisisi pengetatan, sudah berbulan-bulan Bank Indonesia menahan suku bunga di level 6,25 persen. Indef menilai angka itu masih tinggi menjulang. Sejak September 2023 kenaikannya cukup signifikan, pada tahun lalu masih di bawah 4 persen. “Dengan perkebangan ekonomi AS, Semakin terlihat hilal penurunan FFR, ini harus kita sambut,” ujar Eko.

Hingga saat ini investor masih menunggu keputusan The Fed untuk melakukan pelonggaran moneter. Hal itu kemungkinan bakal diumumkan dalam rapat kebijakan The Fed Federal Open Market Committee (FOMC) pada 18 September 2024. Di waktu berdekatan, Bank Indonesia juga bakal menggelar rapat dewan gubernur (RDG). Gubernur BI dalam beberapa kesempatan bahkan yakin The Fed bakal memangkas suku bunga dua kali tahun ini.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan, jika hal itu terjadi, Bank Indonesia kemungkinan akan mengikuti. “BI juga akan menerapkan kebijakan forward looking menurunkan suku bunga, diperdiksi Oktober,” ujarnya.

Pelonggaran akan diikuti bank-bank sentral di negara lain seiring dengan dimulainya era penurunan suku bunga acuan dalam jangka panjang. Ia memproyeksi The Fed bakal melakukan penurunan bertahap hingga 2026.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sejak 2022 hingga akhir Agustus 2024, penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital terkumpul mencapai Rp 27,85 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau di lokapasar; pajak kripto; pajak fintech peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online (pinjol); dan pajak dari transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan sebanyak 166 pemungut telah melakukan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 22,3 triliun sejak. Jumlah tersebut terkumpul sejak 2020. “Dan ada Rp 5,39 triliun setoran tahun 2024,” ujar Dwi dalam keterangan resminya Kamis, 12 September 2024.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 875,44 miliar sejak 2022 sampai Agustus 2024. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 411,12 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto dan Rp 464,32 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian.

Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,43 triliun sejak 2022 hingga Agustus 2024. Pajak pinjaman online tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp 765,27 miliar. Ada pula PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp 354,2 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,31 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Sejak 2022 hingga Agustus 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,25 triliun. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp152,74 m iliar dan PPN sebesar Rp 2,09 triliun.

Untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, menurut Dwi, pemerintah bakal terus menarik pajak para pelaku usaha PMSE. Khususnya yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

Kementerian juga akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

TEMPO.CO, Solo - Kementerian Perindustrian menilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih berpeluang besar meningkatkan lagi ekspor. Salah satu kawasan yang bisa dibidik khususnya adalah pasar Uni Eropa.

Hal tersebut disampaikan oleh Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Agus Ginanjar di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 12 September 2024.

Saat ditemui usai menjadi narasumber dalam Talk Show Menuju Era Kebangkitan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dengan Menyiapkan SDM Kompeten dan Siap Kerja di Aula Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil (AK-Tekstil) Solo, Agus menyebutkan industri TPT masih punya peluang yang besar untuk meningkatkan ekspor ke Eropa.

"Apalagi sebentar lagi IEU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) diimplementasikan," ujar Agus.

Hal itu ditambah lagi dengan kondisi perekonomian Bangladesh yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurut dia, Indonesia harus segera mengambil peluang dengan meningkatkan ekspor ke pasar Eropa yang selama ini menjadi pasar terbesar bagi Bangladesh.

"Sementara pasar Bangladesh itu kebanyakan Eropa. Sebenarnya ini saatnya industri TPT nasional kita untuk bisa 'nyalip di tikungan'. Kita bisa menaikkan lagi ekspor kita, khususnya ke pasar Eropa tersebut," kata Agus.

Peluang tersebut, menurut Agus, juga didukung potensi yang dimiliki Indonesia dengan industri TPT yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Mulai dari serat, benang, kain, bahkan pakaian jadi. "Di dunia hanya tiga negara yang industri TPT-nya terintegrasi dari hulu hingga hilir, yaitu Indonesia, Tiongkok, dan India."

Ia menambahkan terkait dengan IEU CEPA, salah satu rule atau aturan dalam kerja sama itu adalah two steps process, bahwa dalam melakukan ekspor ke Eropa itu didorong untuk menggunakan bahan baku dari Indonesia. "Jadi potensinya memang besar," kata dia.

Jika harus menghadapi persaingan dengan dua negara lain yakni Tiongkok dan India, Agus berpendapat Indonesia tak melulu harus bersaing dari sisi harga. Menurutnya, ada beberapa komponen lain yang juga bisa menjadi keunggulan bagi produk Indonesia seperti kualitas, lead time, hingga pemenuhan kepatuhan sosial.

"Mungkin kalau dari efisiensi, Indonesia bisa saja kalah (bersaing) dari harga. Tapi dari faktor lain masih bisa diunggulkan. Kualitas, lead time, hingga pemenuhan social compliance, seperti isu ketenagakerjaan, lingkungan, dan lainnya, Indonesia sudah jauh lebih baik dari negara sebelah," ucap dia.

Direktur AK-Tekstil Solo, Wawan Ardi Subakdo menyatakan Indonesia sebenarnya masih punya potensi besar menjadi penghasil tekstil utama. “Saat ini kita adalah pasar tekstil utama. Kesempatan masih ada untuk menjadi penghasil tekstil utama,” katanya.

Wawan menyatakan pihaknya siap mendukung terciptanya ekosistem industri tekstil di dalam negeri. Ia mengklaim saat ini permintaan industri terhadap kebutuhan tenaga kerja lulusan AK-Tekstil selalu lebih tinggi dari kapasitas yang disediakan oleh perguruan tinggi itu.

“Dengan kompetensi andal dan kualitas bagus maka para lulusan akan menjadi bagian dari kebangkitan industri tekstil dalam negeri,” katanya.

Untuk itu, ia menilai perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan industri. Hal itu akan menjadi kunci terciptanya ekosistem dalam mendukung pertumbuhan industri tekstil ke depan. "Bahkan sektor ini bisa jadi tulang punggung ekonomi nasional yang terus tumbuh positif dan berdaya saing,” ujar dia.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Liliek Setiawan mengatakan posisi industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sangat krusial.

“Sampai tahun 2023 industri TPT masih jadi penyumbang ekspor terbesar setelah migas. Bahkan saat Covid-19 industri TPT masih memberikan kontribusi sebesar US$ 14,22 miliar. Saat itu sektor ini menjadi jejaring pengaman sosial karena mampu menyerap sekitar 4,5 juta pekerja,” katanya.

Ia pun berharap pada tahun 2030 industri TPT bisa mencapai angka ekspor hingga 48 miliar dolar AS dengan kenaikan pangsa pasar dari 1,47 persen menjadi 5 persen. “Kami lakukan lebih moderat, kami harapkan hasilnya lebih tinggi dari target. Untuk itu perlu tambahan tenaga kerja hingga 3,9 juta lagi. Dengan peningkatan sektor tekstil tentu punya peran menyerap bonus demografi yang akan datang,” katanya.

TEMPO.CO, Solo - Kementerian Perindustrian menilai industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih berpeluang besar meningkatkan lagi ekspor. Salah satu kawasan yang bisa dibidik khususnya adalah pasar Uni Eropa.

Hal tersebut disampaikan oleh Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian, Agus Ginanjar di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 12 September 2024.

Saat ditemui usai menjadi narasumber dalam Talk Show Menuju Era Kebangkitan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dengan Menyiapkan SDM Kompeten dan Siap Kerja di Aula Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil (AK-Tekstil) Solo, Agus menyebutkan industri TPT masih punya peluang yang besar untuk meningkatkan ekspor ke Eropa.

"Apalagi sebentar lagi IEU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) diimplementasikan," ujar Agus.

Hal itu ditambah lagi dengan kondisi perekonomian Bangladesh yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurut dia, Indonesia harus segera mengambil peluang dengan meningkatkan ekspor ke pasar Eropa yang selama ini menjadi pasar terbesar bagi Bangladesh.

"Sementara pasar Bangladesh itu kebanyakan Eropa. Sebenarnya ini saatnya industri TPT nasional kita untuk bisa 'nyalip di tikungan'. Kita bisa menaikkan lagi ekspor kita, khususnya ke pasar Eropa tersebut," kata Agus.

Peluang tersebut, menurut Agus, juga didukung potensi yang dimiliki Indonesia dengan industri TPT yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Mulai dari serat, benang, kain, bahkan pakaian jadi. "Di dunia hanya tiga negara yang industri TPT-nya terintegrasi dari hulu hingga hilir, yaitu Indonesia, Tiongkok, dan India."

Ia menambahkan terkait dengan IEU CEPA, salah satu rule atau aturan dalam kerja sama itu adalah two steps process, bahwa dalam melakukan ekspor ke Eropa itu didorong untuk menggunakan bahan baku dari Indonesia. "Jadi potensinya memang besar," kata dia.

Jika harus menghadapi persaingan dengan dua negara lain yakni Tiongkok dan India, Agus berpendapat Indonesia tak melulu harus bersaing dari sisi harga. Menurutnya, ada beberapa komponen lain yang juga bisa menjadi keunggulan bagi produk Indonesia seperti kualitas, lead time, hingga pemenuhan kepatuhan sosial.

"Mungkin kalau dari efisiensi, Indonesia bisa saja kalah (bersaing) dari harga. Tapi dari faktor lain masih bisa diunggulkan. Kualitas, lead time, hingga pemenuhan social compliance, seperti isu ketenagakerjaan, lingkungan, dan lainnya, Indonesia sudah jauh lebih baik dari negara sebelah," ucap dia.

Direktur AK-Tekstil Solo, Wawan Ardi Subakdo menyatakan Indonesia sebenarnya masih punya potensi besar menjadi penghasil tekstil utama. “Saat ini kita adalah pasar tekstil utama. Kesempatan masih ada untuk menjadi penghasil tekstil utama,” katanya.

Wawan menyatakan pihaknya siap mendukung terciptanya ekosistem industri tekstil di dalam negeri. Ia mengklaim saat ini permintaan industri terhadap kebutuhan tenaga kerja lulusan AK-Tekstil selalu lebih tinggi dari kapasitas yang disediakan oleh perguruan tinggi itu.

“Dengan kompetensi andal dan kualitas bagus maka para lulusan akan menjadi bagian dari kebangkitan industri tekstil dalam negeri,” katanya.

Untuk itu, ia menilai perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan industri. Hal itu akan menjadi kunci terciptanya ekosistem dalam mendukung pertumbuhan industri tekstil ke depan. "Bahkan sektor ini bisa jadi tulang punggung ekonomi nasional yang terus tumbuh positif dan berdaya saing,” ujar dia.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Liliek Setiawan mengatakan posisi industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sangat krusial.

“Sampai tahun 2023 industri TPT masih jadi penyumbang ekspor terbesar setelah migas. Bahkan saat Covid-19 industri TPT masih memberikan kontribusi sebesar US$ 14,22 miliar. Saat itu sektor ini menjadi jejaring pengaman sosial karena mampu menyerap sekitar 4,5 juta pekerja,” katanya.

Ia pun berharap pada tahun 2030 industri TPT bisa mencapai angka ekspor hingga 48 miliar dolar AS dengan kenaikan pangsa pasar dari 1,47 persen menjadi 5 persen. “Kami lakukan lebih moderat, kami harapkan hasilnya lebih tinggi dari target. Untuk itu perlu tambahan tenaga kerja hingga 3,9 juta lagi. Dengan peningkatan sektor tekstil tentu punya peran menyerap bonus demografi yang akan datang,” katanya.

TEMPO.CO, Solo - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan kereta api (KA) Taksaka tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat momentum libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kereta api itu akan dioperasikan untuk keberangkatan Sabtu dan Minggu, 14 dan 15 September 2024 pada relasi Yogyakarta-Gambir (PP).

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengemukakan pemesanan tiket kereta api sudah dapat dilakukan di aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau channel pemesanan tiket kereta api resmi lainnya.

"Pengoperasian KA Taksaka Tambahan ini untuk memberikan pelayanan yang optimal serta mengingat animo masyarakat yang tinggi pada perjalanan kereta api di relasi tersebut," ujar Krisbiyantoro kepada Tempo, Kamis, 12 September 2024.

KAI mengimbau masyarakat yang hendak membeli tiket kereta api untuk relasi tersebut agar dapat merencanakan perjalanan dengan baik supaya tidak kehabisan tiket kereta api yang diinginkan. Hal itu karena pada masa libur panjang akhir pekan atau long weekend, jumlah penumpang kereta api yang selalu tinggi baik keberangkatan ataupun kedatangan.

KAI Daop 6 mencatat jumlah keberangkatan sebanyak 15.159 penumpang pada Jumat, 13 September 2024, sebanyak 10.321 penumpang pada Sabtu, 14 September 2024, sebanyak 16.022 penumpang pada Minggu, 15 September 2024, dan 22.835 penumpang pada Senin, 16 September 2024. Krisbiyantoro memperkirakan jumlah ini akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Selanjutnya: Di samping itu, jumlah kedatangan penumpang kereta api jarak jauh....

<!--more-->

Di samping itu, jumlah kedatangan penumpang kereta api jarak jauh di Daop 6 juga cukup tinggi. Pada Kamis, 12 September ini, Daop 6 menerima kedatangan 18.755 penumpang, Jumat, 13 September 2024 sebanyak 22.112 penumpang, dan Sabtu, 14 September 2024 sebanyak 20.560 penumpang. Angka tersebut tentunya juga akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

"Kami juga mengajak para pelanggan untuk memanfaatkan fasilitas water station yang menyediakan air yang layak untuk diminum karena telah lulus beragam uji kelayakan," ucap dia.

Krisbiyantoro memastikan KAI akan terus mendukung kampanye ataupun gerakan konservasi dan teknologi yang ramah lingkungan sebagai salah satu upaya peningkatan layanan terhadap pengguna jasa kereta api. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah menghadirkan ekosistem transportasi kereta api terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Berikut jadwal KA Taksaka Tambahan relasi Yogyakarta-Gambir (PP) keberangkatan Sabtu dan Minggu, 14 dan 15 September 2024.

1. KA (7001A) rute Yogyakarta-Gambir berangkat pukul 05.50 WIB dan tiba pukul 13.17 WIB.

2. KA (7002A) rute Gambir-Yogyakarta berangkat pukul 18.40 WIB dan tiba pukul 02.10 WIB.