TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) optimistis tingkat inflasi dalam negeri akan terus terkendali pada 2024 bahkan hingga 2025. Menurut BI, kestabilan inflasi merupakan buah dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). “Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah,” tertulis dalam keterangan resmi BI, seperti dikutip pada Sabtu, 2 November 2024.

Merujuk pada catatan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2024 mengalami sedikit penurunan secara year on year (yoy). Angkanya menjadi 1,71 persen dari realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,84 persen.

Sedangkan, inflasi yang tercatat yaitu sebesar 0,08 persen month to month (mtm) dengan kisaran sasaran di angka yang sama dengan prediksi BI untuk 2024 dan 2025. Dengan kata lain, terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,23 pada Oktober 2023 menjadi 106,01 pada Oktober 2024.

Inflasi inti pada Oktober 2024 tercatat sebesar 0,22 persen (mtm), lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,16 persen (mtm). Capaian ini didorong oleh peningkatan harga komoditas global dengan komoditas yang menyumbang inflasi paling tinggi adalah emas perhiasan, nasi dengan lauk, dan kopi bubuk.

Adapun, secara tahunan, inflasi inti Oktober 2024 tercatat sebesar 2,21 persen (yoy), meningkat dari inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 2,09 persen (yoy).

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa inflasi secara tahunan pada Oktober 2024 terjadi di keseluruhan provinsi di Indonesia. Hasil ini didapatkan setelah BPS melakukan pengumpulan data lewat pemantauan di 150 kabupaten dan kota.

“Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 2,3 persen dan memberikan andil sebesar 0,67 persen terhadap inflasi umum,” ucap Amalia dalam konferensi pers, Jumat, 01 November 2024.

Vedro Imanuel Gberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) optimistis tingkat inflasi dalam negeri akan terus terkendali pada 2024 bahkan hingga 2025. Menurut BI, kestabilan inflasi merupakan buah dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). “Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah,” tertulis dalam keterangan resmi BI, seperti dikutip pada Sabtu, 2 November 2024.

Merujuk pada catatan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2024 mengalami sedikit penurunan secara year on year (yoy). Angkanya menjadi 1,71 persen dari realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,84 persen.

Sedangkan, inflasi yang tercatat yaitu sebesar 0,08 persen month to month (mtm) dengan kisaran sasaran di angka yang sama dengan prediksi BI untuk 2024 dan 2025. Dengan kata lain, terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,23 pada Oktober 2023 menjadi 106,01 pada Oktober 2024.

Inflasi inti pada Oktober 2024 tercatat sebesar 0,22 persen (mtm), lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,16 persen (mtm). Capaian ini didorong oleh peningkatan harga komoditas global dengan komoditas yang menyumbang inflasi paling tinggi adalah emas perhiasan, nasi dengan lauk, dan kopi bubuk.

Adapun, secara tahunan, inflasi inti Oktober 2024 tercatat sebesar 2,21 persen (yoy), meningkat dari inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 2,09 persen (yoy).

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa inflasi secara tahunan pada Oktober 2024 terjadi di keseluruhan provinsi di Indonesia. Hasil ini didapatkan setelah BPS melakukan pengumpulan data lewat pemantauan di 150 kabupaten dan kota.

“Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 2,3 persen dan memberikan andil sebesar 0,67 persen terhadap inflasi umum,” ucap Amalia dalam konferensi pers, Jumat, 01 November 2024.

Vedro Imanuel Gberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -J.CO Donuts and Coffee, merek yang sudah tak asing lagi di Indonesia, kini menghadapi masalah hukum serius.

Perusahaan ini digugat oleh PT Kawan Berkarya Mandiri dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dengan nomor perkara 316/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 November 2024.

“Mengabulkan pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II,” kata majelis dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Bukan Gugatan Pertama

Gugatan terhadap J.CO bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, pada Maret 2024, PT Kawan Berkarya Mandiri bersama PT Hero Supermarket Tbk pernah menggugat J.CO dalam perkara PKPU, namun gugatan tersebut dicabut pada 2 Mei 2024. Kasus ini menyoroti tantangan finansial yang dihadapi oleh J.CO, yang didirikan oleh Johnny Andrean, seorang pengusaha sukses asal Indonesia.

Dalam pengajuan gugatannya, Kawan Berkarya Mandiri menyatakan lima tuntutan, antara lain agar J.CO dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara dan menunjuk hakim sebagai pengawas dalam proses tersebut. Mereka juga meminta pengangkatan pengurus untuk menangani penundaan kewajiban pembayaran utang jika J.CO mengalami pailit.

Perjalanan Johnny Andrean

Johnny Andrean, pendiri J.CO, memiliki latar belakang yang unik. Sebelum terjun ke dunia kuliner, ia memulai karirnya dengan membuka salon kecantikan yang sukses. Namun, keinginannya untuk berinovasi membawanya pada bisnis makanan.

Setelah melihat potensi besar dalam industri donat saat berkunjung ke Amerika Serikat, Johnny memutuskan untuk memproduksi donat sendiri. Gerai pertama J.CO resmi dibuka pada 26 Juni 2005 di Supermal Karawaci, Tangerang.

Dalam waktu singkat, J.CO berhasil membuka 16 gerai di kota-kota besar di Indonesia, menciptakan lapangan kerja untuk ratusan orang. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasi Johnny dalam menjaga kualitas produk, yang dihasilkan dari bahan-bahan berkualitas tinggi, banyak di antaranya diimpor dari luar negeri.

Cabang di Berbagai Negara

Dikutip dari situs resminya, sejak didirikan, J.CO telah berkembang pesat dan kini memiliki lebih dari 300 cabang di berbagai negara di Asia. Selain Indonesia, J.CO juga telah membuka gerai di Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong, dan Arab Saudi.

Setiap cabang J.CO tidak hanya menyajikan donat, tetapi juga berbagai produk makanan dan minuman berkualitas tinggi, termasuk kopi yang disajikan dengan resep khusus. Inovasi produk yang berkesinambungan, termasuk peluncuran produk baru setiap tiga bulan, juga menjadi salah satu strategi untuk menarik pelanggan.

Johnny Andrean selalu berusaha mengadaptasi rasa dan penawaran produk J.CO sesuai dengan selera lokal. Misalnya, di Hong Kong, J.CO menyesuaikan rasa donat agar tidak terlalu manis, mengingat konsumen di sana lebih mengutamakan kesehatan. Demikian cara Johnny mempertahankan popularitas J.CO hingga saat ini.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | MELYNDA DWI PUSPITA | ADIL AL HASAN

TEMPO.CO, Jakarta -Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring menemukan peran tiga perusahaan yang meliputi PT Tri Usaha Berkat (LINKQU), PT Anjana Jaya Teknologi, dan PT Mega Lintas Teknologi terlibat dalam kegiatan terlarang itu. PT LINKQU diduga memfasilitasi dan bekerja sama dengan PT Anjana Jaya Teknologi dan PT Mega Lintas Teknologi yang dibuat oleh tersangka berinisial HAJ. Satgas Penanggulangan Judi Online Polri menyita uang Rp 78,1 miliar dari sindikat judi online internasional ini.

“Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap HAJ pada 18 Oktober dan telah dilakukan penahanan dan menyita 1 unit laptop dan uang Rp 8,2 miliar,” kata Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri yang juga Wakasatgas Penanggulangan Judi Online saat konferensi pers pada Sabtu, 2 November 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.

Dari hasil pemeriksaan, HAJ berperan sebagai koordinator untuk mencari dan menunjuk orang sebagai direktur dan komisaris di dua perusahaan jasa pembayaran yang menerima deposit. Dari pengakuan tersangka, HAJ mendapatkan perintah langsung dari tersangka DX alias MA yang merupakan warga negara China. Penyidik juga telah mencari DX yang pada saat itu berdomisili di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Hasil koordinasi dengan Ditjen Imigrasi diketahui, tersangka DX telah meninggalkan Indonesia pada 14 Oktober 2024 menuju China. Saat ini, Polri telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap tersangka DX. "Dari hasil penggeledahan di rumah DX dan melakukan penyitaan kendaraan roda empat dan stempel perusahaan jasa pembayaran yang digunakan oleh HAJ," kata Asep.

Tak berhenti sampai di HAJ dan DX, penyidik juga menangkap tersangka CAS dan EL selaku Direktur dan Direktur Utama PT Odeo Teknologi Indonesia pada pada Jumat, 1 November 2024. Polisi menahan keduanya di rumah tanahan Bareskrim Polri.

Selain itu, penyidik juga telah menyita barang bukti dari kedua tersangka yaitu enam unit telepon seluler, dua unit token mobile banking, mata uang China 10 ribu Yuan, serta pembekuan dan penyitaan uang sejumlah Rp 61.9 miliar, dan PT Qbiz Digital Technologies sebesar Rp 738 juta.

Polisi juga telah mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) satu WNI atas nama Ina Juliani selaku Manager PT QBiz Digital Technologies. "Perputaran uang dari website Slot8278 sebagaimana telah disampaikan pada rilis sebelumnya mencapai Rp 685 miliar dari satu perusahaan jasa pembayaran PT Qbiz dan Rp 4,8 triliun dari PT Odeo Teknologi Indonesia," kata Asep.

Kasus ini merupakan pengembangan dari temuan Satgas terkait judi online website Slot8278 yang telah dirilis Oktober lalu. Langkah ini disebut bagian dari dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Website Slot8278 sindikat perjudian internasional yang dikendalikan oleh WNA China yang menawarkan batas minimum deposit Rp10 ribu, dan tidak memerlukan pendaftaran akun sehingga masyarakat dengan mudah mengakses dan bermain judi online melalui website tersebut," kata Asep.

Asep juga menyampaikan, sejak Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Daring, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Subdit Siber Polda jajaran dari 15 Juni hingga 1 November kemarin, telah mengungkap 300 kasus dan menangkap 370 tersangka.

Satgas Pemberantasan Judi Daring juga menggunakan pendekatan preventif sebanyak 12.308 kegiatan baik berupa edukasi kepada masyarakat melalui sekolah, kampus dan instansi pemerintahan. Sementara untuk kegiatan preventif, satgas juga telah mengajukan pemblokiran situs dan konten perjudian daring kepada Kemenkominfo (saat ini Kementerian Komdigi) sebanyak 76.722 situs atau konten.

"Polri akan menindak tegas dan menekan praktik perjudian online melalui pendekatan preemtif, preventif dan penegakan hukum. Kami percaya sinergi antara pencegahan dan tindakan tegas di lapangan adalah kunci untuk memberantas kejahatan yang merusak tatanan sosial dan ekonomi kita," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta -Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring menemukan peran tiga perusahaan yang meliputi PT Tri Usaha Berkat (LINKQU), PT Anjana Jaya Teknologi, dan PT Mega Lintas Teknologi terlibat dalam kegiatan terlarang itu. PT LINKQU diduga memfasilitasi dan bekerja sama dengan PT Anjana Jaya Teknologi dan PT Mega Lintas Teknologi yang dibuat oleh tersangka berinisial HAJ. Satgas Penanggulangan Judi Online Polri menyita uang Rp 78,1 miliar dari sindikat judi online internasional ini.

“Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap HAJ pada 18 Oktober dan telah dilakukan penahanan dan menyita 1 unit laptop dan uang Rp 8,2 miliar,” kata Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri yang juga Wakasatgas Penanggulangan Judi Online saat konferensi pers pada Sabtu, 2 November 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.

Dari hasil pemeriksaan, HAJ berperan sebagai koordinator untuk mencari dan menunjuk orang sebagai direktur dan komisaris di dua perusahaan jasa pembayaran yang menerima deposit. Dari pengakuan tersangka, HAJ mendapatkan perintah langsung dari tersangka DX alias MA yang merupakan warga negara China. Penyidik juga telah mencari DX yang pada saat itu berdomisili di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Hasil koordinasi dengan Ditjen Imigrasi diketahui, tersangka DX telah meninggalkan Indonesia pada 14 Oktober 2024 menuju China. Saat ini, Polri telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap tersangka DX. "Dari hasil penggeledahan di rumah DX dan melakukan penyitaan kendaraan roda empat dan stempel perusahaan jasa pembayaran yang digunakan oleh HAJ," kata Asep.

Tak berhenti sampai di HAJ dan DX, penyidik juga menangkap tersangka CAS dan EL selaku Direktur dan Direktur Utama PT Odeo Teknologi Indonesia pada pada Jumat, 1 November 2024. Polisi menahan keduanya di rumah tanahan Bareskrim Polri.

Selain itu, penyidik juga telah menyita barang bukti dari kedua tersangka yaitu enam unit telepon seluler, dua unit token mobile banking, mata uang China 10 ribu Yuan, serta pembekuan dan penyitaan uang sejumlah Rp 61.9 miliar, dan PT Qbiz Digital Technologies sebesar Rp 738 juta.

Polisi juga telah mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) satu WNI atas nama Ina Juliani selaku Manager PT QBiz Digital Technologies. "Perputaran uang dari website Slot8278 sebagaimana telah disampaikan pada rilis sebelumnya mencapai Rp 685 miliar dari satu perusahaan jasa pembayaran PT Qbiz dan Rp 4,8 triliun dari PT Odeo Teknologi Indonesia," kata Asep.

Kasus ini merupakan pengembangan dari temuan Satgas terkait judi online website Slot8278 yang telah dirilis Oktober lalu. Langkah ini disebut bagian dari dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Website Slot8278 sindikat perjudian internasional yang dikendalikan oleh WNA China yang menawarkan batas minimum deposit Rp10 ribu, dan tidak memerlukan pendaftaran akun sehingga masyarakat dengan mudah mengakses dan bermain judi online melalui website tersebut," kata Asep.

Asep juga menyampaikan, sejak Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Daring, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Subdit Siber Polda jajaran dari 15 Juni hingga 1 November kemarin, telah mengungkap 300 kasus dan menangkap 370 tersangka.

Satgas Pemberantasan Judi Daring juga menggunakan pendekatan preventif sebanyak 12.308 kegiatan baik berupa edukasi kepada masyarakat melalui sekolah, kampus dan instansi pemerintahan. Sementara untuk kegiatan preventif, satgas juga telah mengajukan pemblokiran situs dan konten perjudian daring kepada Kemenkominfo (saat ini Kementerian Komdigi) sebanyak 76.722 situs atau konten.

"Polri akan menindak tegas dan menekan praktik perjudian online melalui pendekatan preemtif, preventif dan penegakan hukum. Kami percaya sinergi antara pencegahan dan tindakan tegas di lapangan adalah kunci untuk memberantas kejahatan yang merusak tatanan sosial dan ekonomi kita," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta -Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring menemukan peran tiga perusahaan yang meliputi PT Tri Usaha Berkat (LINKQU), PT Anjana Jaya Teknologi, dan PT Mega Lintas Teknologi terlibat dalam kegiatan terlarang itu. PT LINKQU diduga memfasilitasi dan bekerja sama dengan PT Anjana Jaya Teknologi dan PT Mega Lintas Teknologi yang dibuat oleh tersangka berinisial HAJ. Satgas Penanggulangan Judi Online Polri menyita uang Rp 78,1 miliar dari sindikat judi online internasional ini.

“Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap HAJ pada 18 Oktober dan telah dilakukan penahanan dan menyita 1 unit laptop dan uang Rp 8,2 miliar,” kata Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri yang juga Wakasatgas Penanggulangan Judi Online saat konferensi pers pada Sabtu, 2 November 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.

Dari hasil pemeriksaan, HAJ berperan sebagai koordinator untuk mencari dan menunjuk orang sebagai direktur dan komisaris di dua perusahaan jasa pembayaran yang menerima deposit. Dari pengakuan tersangka, HAJ mendapatkan perintah langsung dari tersangka DX alias MA yang merupakan warga negara China. Penyidik juga telah mencari DX yang pada saat itu berdomisili di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Hasil koordinasi dengan Ditjen Imigrasi diketahui, tersangka DX telah meninggalkan Indonesia pada 14 Oktober 2024 menuju China. Saat ini, Polri telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap tersangka DX. "Dari hasil penggeledahan di rumah DX dan melakukan penyitaan kendaraan roda empat dan stempel perusahaan jasa pembayaran yang digunakan oleh HAJ," kata Asep.

Tak berhenti sampai di HAJ dan DX, penyidik juga menangkap tersangka CAS dan EL selaku Direktur dan Direktur Utama PT Odeo Teknologi Indonesia pada pada Jumat, 1 November 2024. Polisi menahan keduanya di rumah tanahan Bareskrim Polri.

Selain itu, penyidik juga telah menyita barang bukti dari kedua tersangka yaitu enam unit telepon seluler, dua unit token mobile banking, mata uang China 10 ribu Yuan, serta pembekuan dan penyitaan uang sejumlah Rp 61.9 miliar, dan PT Qbiz Digital Technologies sebesar Rp 738 juta.

Polisi juga telah mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) satu WNI atas nama Ina Juliani selaku Manager PT QBiz Digital Technologies. "Perputaran uang dari website Slot8278 sebagaimana telah disampaikan pada rilis sebelumnya mencapai Rp 685 miliar dari satu perusahaan jasa pembayaran PT Qbiz dan Rp 4,8 triliun dari PT Odeo Teknologi Indonesia," kata Asep.

Kasus ini merupakan pengembangan dari temuan Satgas terkait judi online website Slot8278 yang telah dirilis Oktober lalu. Langkah ini disebut bagian dari dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Website Slot8278 sindikat perjudian internasional yang dikendalikan oleh WNA China yang menawarkan batas minimum deposit Rp10 ribu, dan tidak memerlukan pendaftaran akun sehingga masyarakat dengan mudah mengakses dan bermain judi online melalui website tersebut," kata Asep.

Asep juga menyampaikan, sejak Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Daring, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Subdit Siber Polda jajaran dari 15 Juni hingga 1 November kemarin, telah mengungkap 300 kasus dan menangkap 370 tersangka.

Satgas Pemberantasan Judi Daring juga menggunakan pendekatan preventif sebanyak 12.308 kegiatan baik berupa edukasi kepada masyarakat melalui sekolah, kampus dan instansi pemerintahan. Sementara untuk kegiatan preventif, satgas juga telah mengajukan pemblokiran situs dan konten perjudian daring kepada Kemenkominfo (saat ini Kementerian Komdigi) sebanyak 76.722 situs atau konten.

"Polri akan menindak tegas dan menekan praktik perjudian online melalui pendekatan preemtif, preventif dan penegakan hukum. Kami percaya sinergi antara pencegahan dan tindakan tegas di lapangan adalah kunci untuk memberantas kejahatan yang merusak tatanan sosial dan ekonomi kita," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyebutkan ada 561 aduan dari masyarakat yang diterima OJK terkait dengan kasus Investree. Angka tersebut setara dengan 3 persen dari jumlah total aduan terkait financial technology (fintech) yang masuk ke OJK.

“Jumlah pengaduan Investree ini sebanyak sekitar 561 pengaduan dan ini kalau ditotal dari jumlah pengaduan fintech mungkin ini sekitar tiga persen dari total pengaduan, tapi ya cukup banyak,” ucap Friderica dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat, 1 November 2024.

Menurut Friderica, ada tiga topik yang menjadi pokok aduan terbanyak soal Investree. Aduan tersebut soal kegagalan atau keterlambatan transaksi. Kemudian soal imbal hasil dan margin keuntungan, serta beberapa aduan lainnya.

OJK sendiri, kata Kiky, telah melakukan tindak lanjut terhadap kasus Investree yang merugikan para konsumen. OJK telah memberikan surat peringatan tertulis kepada Investree karena dinilai lambat menanggapi 561 aduan konsumen yang masuk ke OJK. Selain itu, OJK juga melakukan penyelidikan khusus kepada Investree.

“Saat ini tengah dilakukan penyelidikan, pemanggilan para saksi, dan verifikasi data dengan fakta materiil,” ujar Kiky.

OJK juga sebelumnya telah mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober lalu. Investree tetap diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban mereka kepada para lender dan borrower. Begitu juga mengenai mekanisme penyelesaian hak yang harus disediakan informasinya secara jelas oleh Investree.

Sebelum izin usaha dicabut, eks CEO Investree Adrian Gunadi telah diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi pada 2 Februari 2024 lalu. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

Adil Al Hasan ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyebutkan ada 561 aduan dari masyarakat yang diterima OJK terkait dengan kasus Investree. Angka tersebut setara dengan 3 persen dari jumlah total aduan terkait financial technology (fintech) yang masuk ke OJK.

“Jumlah pengaduan Investree ini sebanyak sekitar 561 pengaduan dan ini kalau ditotal dari jumlah pengaduan fintech mungkin ini sekitar tiga persen dari total pengaduan, tapi ya cukup banyak,” ucap Friderica dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat, 1 November 2024.

Menurut Friderica, ada tiga topik yang menjadi pokok aduan terbanyak soal Investree. Aduan tersebut soal kegagalan atau keterlambatan transaksi. Kemudian soal imbal hasil dan margin keuntungan, serta beberapa aduan lainnya.

OJK sendiri, kata Kiky, telah melakukan tindak lanjut terhadap kasus Investree yang merugikan para konsumen. OJK telah memberikan surat peringatan tertulis kepada Investree karena dinilai lambat menanggapi 561 aduan konsumen yang masuk ke OJK. Selain itu, OJK juga melakukan penyelidikan khusus kepada Investree.

“Saat ini tengah dilakukan penyelidikan, pemanggilan para saksi, dan verifikasi data dengan fakta materiil,” ujar Kiky.

OJK juga sebelumnya telah mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober lalu. Investree tetap diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban mereka kepada para lender dan borrower. Begitu juga mengenai mekanisme penyelesaian hak yang harus disediakan informasinya secara jelas oleh Investree.

Sebelum izin usaha dicabut, eks CEO Investree Adrian Gunadi telah diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi pada 2 Februari 2024 lalu. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

Adil Al Hasan ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bukalapak.com (BUKA) buka suara soal vonis teguran pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT Harmas Jalesveva. Majelis Hakim melalui penetapan Nomor 61/Pdt.Eks/2024/PN JKT.SEL pada 15 Oktober kemarin meminta Bukalapak membayar kerugian materiil sebesar Rp 107 miliar.

Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi mengatakan institusinya telah menerima putusan Mahkamah Agung yang menolak upaya kasasi dengan nomor putusan 2461 K/PDT/2024. Karena itu, Cut Fika mengatakan Bukalapak akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

“Perseroan memutuskan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Kasasi No.2461 K/PDT/2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Cut Fika dalam keterangannya di keterbukaan informasi dalam situs Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu, 2 November 2024.

Cut Fika mengatakan tak ada dampak material yang dirasakan perseroannya langsung terhadap operasional dan keuangan atas kasus hukum tersebut. Meski demikian, dia menyebut, Bukalapak akan menjaga stabilitas operasional dan kepatuhan hukum dengan cara memperkuat kebijakan internal serta mengevaluasi berkala proses operasional.

“Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah hukum dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan,” kata Cut Fika.

Perkara Bukalapak melawan PT Harmas Jalesveva ini sebenarnya telah menggelinding di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Kamis, 30 Juni 2022. Namun, majelis menjatuhkan teguran pelaksanaan eksekusi pada 15 Oktober 2024. Dalam perjalanan perkara, Bukalapak pernah mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Tak hanya itu, Bukalapak juga tak serta merta bisa membayar ganti rugi. “Sehubungan dengan keputusan ganti rugi tersebut, tidak serta merta bisa segera dilakukan mengingat ada prosedur hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak,” kata AVP of Media and Communications Bukalapak, Fairuza Ahmad Iqbal, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Fairuza bercerita perkara ini bermula saat kerja sama dengan PT Harmas Jalesveva tak dilanjutkan. Dia mengatakan, PT Harmas Jalesveva ketika itu belum memenuhi kewajiban dalam penyediaan ruang lokasi kerja.

“Karena itu, kami tidak turut andil dalam hilangnya pendapatan sewa PT Harmas Jalesveva maupun kerugian-kerugian lainnya,” kata dia.

Adapun persoalan ini bermula ketika Bukalapak memutus secara sepihak terkait Letter of Intent (LoI) pada Gedung Tower Office One Belpark di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Harmas Jalesveva merupakan perusahaan properti pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartment dan Admiralty Residence (perumahan) di Pondok Labu, Jakarta Selatan.

TEMPO.CO, Jakarta -Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh serta Serikat Pekerja ihwal uji materiil Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Kamis, 31 Oktober 2024. Salah satu permohonan yang dikabulkan berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing atau TKA yang dianggap mengganggu ketenagakerjaan Indonesia.

Ketua MK, Suhartoyo, yang membacakan putusan itu mengatakan setiap TKA yang diperkerjakan wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. "Menteri yang dimaksud adalah menteri di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan menghilangkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan membebankan kewajiban kepada setiap pemberi kerja untuk memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," ucap dia.

Suhartoyo mengatakan, pasal 42 dalam pasal 81 angka 4 UU Nomor 6 tahun 2023 yang menghapus IMTA, dapat menyebabkan hilangnya peran negara melakukan pengawasan terhadap pekerja asing. Dia berujar, regulasi itu juga tidak menjelaskan maksud TKA yang diperkerjakan dengan waktu dan jabatan tertentu, sesuai kompetensi pada jabatan yang didudukinya.

"Telah ditentukan RPTKA yang dibuat pemberi kerja tidak dapat langsung diberlakukan tanpa mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat setelah dilakukan penilaian terhadap kelayakan RPTKA dimaksud," tutur Suhartoyo.

Sementara itu, hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani, mengatakan pengesahan RPTKA harus memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. Seperti, lanjut dia, tenaga kerja asing hanya dapat diperkerjakan untuk jabatan tertentu sesuai dengan kompetensi, dengan membuktikan berupa sertifikat kapabilitas.

Selain itu, Arsul Sani mengatakan pemberi kerja terhadap para pekerja asing juga dilarang memperkerjakan TKA pada jabatan personalia. Termasuk, kata dia, para pemberi kerja perseorangan yang dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. "Para pemberi kerja wajib membayar dana kompensasi terhadap TKA yang diperkerjakannya dan harus menunjuk tenaga kerja warga Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA," ucap dia dalam keterangan yang sama.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi yang diucapkan Arsul Sani, dalam pengesahan RPTKA kepada pemberi kerja dan perpanjangan aturan itu, wajib memenuhi berbagai persyaratan yang berlaku. Dia mengatakan, apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka pemberi kerja TKA diberikan sanksi berupa pencabutan pengesahan atau penolakan perpanjangan RPTKA."Sehingga tanpa ada RPTKA maka pemberi kerja TKA tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya," kata Arsul Sani.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan Serikat Pekerja tentang uji materiil UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut melalui amar utusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo. "Amar putusan, mengadili mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Suhartoyo.

Adapun tujuh isu konstitusionalitas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 tahun 2023, yakni Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerja alih daya atau outsourcing, Cuti para pekerja, pengupahan, ketentuan pesangon, serta Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

TEMPO.CO, Jakarta -Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh serta Serikat Pekerja ihwal uji materiil Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Kamis, 31 Oktober 2024. Salah satu permohonan yang dikabulkan berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing atau TKA yang dianggap mengganggu ketenagakerjaan Indonesia.

Ketua MK, Suhartoyo, yang membacakan putusan itu mengatakan setiap TKA yang diperkerjakan wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. "Menteri yang dimaksud adalah menteri di bidang ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan menghilangkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan membebankan kewajiban kepada setiap pemberi kerja untuk memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," ucap dia.

Suhartoyo mengatakan, pasal 42 dalam pasal 81 angka 4 UU Nomor 6 tahun 2023 yang menghapus IMTA, dapat menyebabkan hilangnya peran negara melakukan pengawasan terhadap pekerja asing. Dia berujar, regulasi itu juga tidak menjelaskan maksud TKA yang diperkerjakan dengan waktu dan jabatan tertentu, sesuai kompetensi pada jabatan yang didudukinya.

"Telah ditentukan RPTKA yang dibuat pemberi kerja tidak dapat langsung diberlakukan tanpa mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat setelah dilakukan penilaian terhadap kelayakan RPTKA dimaksud," tutur Suhartoyo.

Sementara itu, hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani, mengatakan pengesahan RPTKA harus memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. Seperti, lanjut dia, tenaga kerja asing hanya dapat diperkerjakan untuk jabatan tertentu sesuai dengan kompetensi, dengan membuktikan berupa sertifikat kapabilitas.

Selain itu, Arsul Sani mengatakan pemberi kerja terhadap para pekerja asing juga dilarang memperkerjakan TKA pada jabatan personalia. Termasuk, kata dia, para pemberi kerja perseorangan yang dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. "Para pemberi kerja wajib membayar dana kompensasi terhadap TKA yang diperkerjakannya dan harus menunjuk tenaga kerja warga Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA," ucap dia dalam keterangan yang sama.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi yang diucapkan Arsul Sani, dalam pengesahan RPTKA kepada pemberi kerja dan perpanjangan aturan itu, wajib memenuhi berbagai persyaratan yang berlaku. Dia mengatakan, apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka pemberi kerja TKA diberikan sanksi berupa pencabutan pengesahan atau penolakan perpanjangan RPTKA."Sehingga tanpa ada RPTKA maka pemberi kerja TKA tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya," kata Arsul Sani.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan Serikat Pekerja tentang uji materiil UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut melalui amar utusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo. "Amar putusan, mengadili mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Suhartoyo.

Adapun tujuh isu konstitusionalitas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 tahun 2023, yakni Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pekerja alih daya atau outsourcing, Cuti para pekerja, pengupahan, ketentuan pesangon, serta Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK.

INFO BISNIS - PT Pertamina (Persero) komitmen menjalankan inisiatif dekarbonisasi di seluruh Subholding untuk mendukung target pengurangan emisi dan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hingga kuartal tiga (Januari - September) 2024, inisiatif Environmental, Social & Governance (ESG) dekarbonisasi Pertamina telah berhasil mencapai reduksi emisi karbon sebesar 1.289.703 Ton CO2eq atau 110 persen dari target 2024 sebesar 1,09 juta ton CO2eq.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan seluruh subholding berperan aktif dalam pengurangan emisi karbon melalui berbagai program inisiatif dekarbonisasi.

Menurut Fadjar, subholding upstream telah menjalankan 128 program inisiatif dekarbonisasi diikuti subholding refining & petrochemical 60 inisiatif program, subholding commercial & trading dengan 18 program, subholding power & NRE 14 program, serta subholding integrated marine logistics (IML) dan gas masing-masing 4 program.

“Sebagai bagian dari upaya lebih lanjut, Pertamina menargetkan penurunan emisi gas metana yang merupakan Gas Rumah Kaca (GRK) yang besar selain CO2. Dari sisi energi, Gas metana yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap bisnis Pertamina,” kata Fadjar.

Pertamina telah bergabung dalam Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) pada bulan Mei 2024, yang merupakan inisiatif global untuk pengelolaan emisi metana yang lebih terukur dan terkontrol.

Fadjar melanjutkan, Pertamina dalam mewujudkan komitmen tersebut juga telah berkolaborasi dengan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) untuk pengukuran emisi metana di wilayah kerja upstream Pertamina.

“Targetnya adalah mengurangi emisi metana sekaligus mengkomersialkan volume metana yang dihasilkan sebagai peluang bisnis baru ke depan,” kata Fadjar.

Selain itu, Pertamina saat ini tengah memfinalisasi data interventarisasi emisi scope 3, sebagaibaselineuntuk penyusunan peta jalan reduksi scope 3. Hingga September 2024 ini Pertamina juga mengembangkanchecklistuntuk verifikasi internal emisi GRK yang dipantau secara berkala.

“Pertamina berkomitmen menjaga kinerja ESG di seluruh lini bisnis untuk mempertahankan peringkat dunia sekaligus memperkuat citra Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia yang ramah lingkungan,”ujar Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7; Energi bersih dan terjangkau, poin 8; Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13; Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (*)