ekBis#1

BPKP Tanggapi Soal Data Penerimaan Negara Bocor Rp300 Triliun: Masih Diaudit

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap Prabowo sudah mengantongi data kebocoran penerimaan negara sebesar Rp300 triliun. Laporan ini didapat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan data tersebut berasal dari penelusuran lembaganya. “Benar itu,” ujarnya lewat aplikasi perpesanan saat dikonfirmasi Jumat, 11 Oktober 2024.

Namun Yusuf masih enggan membeberkan rincian hasil temuan dari lembaga yang mengawasi keuangan negara itu. Begitu pula dengan nilai potensi penerimaan negara yang disebut Hashim. “Nanti saja, masih dalam proses audit,” kata dia.

Sebelumnya Hashim Djojohadikusumo mengatakan kerugian negara berasal dari masalah di industri kelapa sawit. “Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha sawit yang nakal,” ujarnya dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

Adik kandung presiden terpilih tersebut membeberkan, Prabowo bakal mengejar potensi penerimaan tersebut untuk tambahan anggaran negara. Khususnya untuk membantu pembiayaan beberapa program unggulan seperti pembangunan sekolah dan makan bergizi gratis.

Tudingan itu direspons oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, mengaku tidak mengetahui potensi kerugian dimaksud. Namun ia menduga terkait dengan tata kelola sawit di kawasan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau UU No 6 tahun 2023.

Setelah UU terbit, pemerintah membentuk Tim Satuan Tugas untuk menangani tata kelola industri kelapa sawit khususnya yang berada di kawasan hutan. Sesuai pasal 110A UU Cipta Kerja, pengusaha yang belum memenuhi persyaratan izin wajib menyelesaikan sebelum 2 November 2023. Jika tidak, maka akan mendapat denda administratif atau pencabutan perizinan.

Sementara pasal 110B mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha di kawasan hutan. Dia menduga masalah persyaratan itulah yang disebut Hashim sebagai potensi penerimaan negara yang hilang. "Mungkin ini yang dianggap mengemplang padahal sebenarnya tidak seperti itu karena semua susah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit," ujarnya.

Oyuk Ivani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Alasan Prabowo Bakal Tarik Denda dari Pengusaha Sawit Nakal: Daripada Masuk Bui dan Bikin Penjara Penuh, Mending Bayar

TEMPO.CO, Jakarta - Tim presiden terpilih meyakini pemerintahan Prabowo Subianto nanti bisa menarik denda dari sekitar 300 pengusaha sawit yang selama ini tidak memenuhi kewajiban mereka. Total pendapatan negara yang tergerus akibat ulah para pengusaha nakal ini nilainya diperkirakan mencapai Rp 300 triliun,

Dalam beberapa kali kesempatan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim presiden terpilih Prabowo akan memperoleh kucuran dana segar Rp 300 triliun. Duit itu didapat dari denda para pengusaha yang menjalankan perkebunan sawit ilegal.

Hashim menyampaikan hal itu ketika mengisi acara pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Agustus 2024.

CEO Arsari Group itu bercerita, pemerintah mendapatkan laporan ihwal adanya perkebunan sawit yang menduduki kawasan hutan secara ilegal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP telah melihat dan memantau perkebunan ini menggunakan drone dan satelit. Luas perkebunan itu mencapai 7 juta hektare.

Adik kandung Prabowo ini mengklaim telah mengantongi data para pengusaha itu. Jumlahnya, kata dia, mencapai lebih dari 300 pengusaha. Hashim berkata, pemerintah telah memberitahu para pengusaha itu seharusnya mereka dipidana. Namun daripada dipenjara, dia mengatakan, lebih baik mereka diberi kesempatan membayar denda.

“Pemerintah sudah memberitahu ke beliau-beliau ini. Sebaiknya baik-baik saja. Kita tidak mau mereka semua masuk penjara. Kan tambah 300 orang. Susah. Mungkin harus di pulau-pulau terluar. Daripada itu (masuk penjara), bayar denda saja,” kata Hashim.

Menurut Hashim, Prabowo yang memperingatkan para pengusaha itu secara langsung. Menteri Pertahanan itu pun telah mendapatkan laporan, para pengusaha sawit ini semua menyanggupi membayar denda. “Mungkin minggu-minggu pertama pemerintah akan dapat Rp 300 triliun. Daripada penjara penuh,” kata Hashim.

Cerita Hashim ini diungkap kembali ketika berpidato dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, Prabowo telah menghimpun lebih dari 300 nama pengusaha nakal yang melakukan okupasi hutan ilegal untuk ditindaklanjuti. Ia memperkirakan, negara bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahunnya dari upaya tindak lanjut pengusaha sawit yang nakal ini.

Penerimaan negara ini, kata Hashim, dapat digunakan untuk membantu mendanai program quick wins pemerintahan baru, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis.

“Setiap Rp 5 triliun yang kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara, bisa memberikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” kata Hashim.

Bank BJB Tawarkan ORI026 dengan Dua Pilihan Tenor dan Imbal Hasil Hingga 6,4 Persen

INFO BISNIS - Investasi menjadi salah satu cara penting untuk menjaga stabilitas keuangan di masa depan. Bagi masyarakat yang ingin memulai investasi dengan risiko yang relatif rendah, obligasi dapat menjadi pilihan yang tepat. Obligasi, terutama yang diterbitkan oleh pemerintah, dikenal sebagai instrumen investasi yang aman dan menawarkan imbal hasil yang menarik. Salah satu produk investasi obligasi yang ditawarkan saat ini adalah Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI026.

ORI merupakan salah satu instrumen investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan mendukung pembangunan nasional. Melalui ORI, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan negara sekaligus mendapatkan imbal hasil yang stabil.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) kembali menjadi sub mitra distribusi untuk ORI026, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membeli obligasi ini dengan proses yang mudah dan cepat.

Bank BJB menawarkan ORI026 dengan dua pilihan tenor, yaitu tenor 3 tahun dengan imbal hasil 6,3 persen dan tenor 6 tahun dengan imbal hasil 6,4 persen. Kedua seri ini menawarkan tingkat imbal hasil tetap (fixed rate), sehingga investor dapat menikmati pendapatan tetap dalam bentuk kupon yang dibayarkan setiap bulan. Ini menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari instrumen investasi dengan pendapatan pasif yang terjamin.

Salah satu keunggulan utama dari obligasi, termasuk ORI026, adalah keamanan yang ditawarkan. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki risiko gagal bayar yang sangat rendah karena didukung oleh kekuatan fiskal negara. Hal ini menjadikan ORI026 sebagai instrumen investasi yang aman bagi masyarakat luas, terutama bagi investor yang mencari stabilitas di tengah fluktuasi pasar saham.

Investasi dalam obligasi juga memberikan manfaat lain seperti pengembalian pokok investasi 100 persen pada saat jatuh tempo. Selain itu, obligasi juga memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menjual obligasinya di pasar sekunder, jika diperlukan. Potensi keuntungan daricapital gaindapat diperoleh jika harga obligasi naik di pasar sekunder.

Masyarakat yang berminat berinvestasi di ORI026 dapat melakukannya dengan mudah melalui Bank BJB, karena perusahaan perbankan ini dikenal sebagai bank yang selalu mengedepankan pelayanan terbaik bagi nasabahnya, termasuk dalam hal penyediaan produk investasi. Melaluiplatformdigital yang dimiliki bank bjb, nasabah dapat melakukan pembelian ORI026 dengan proses yang cepat, aman, dan tanpa hambatan.

Perlu dicatat bahwa obligasi bukanlah produk bank, melainkan produk pasar modal yang dijual melalui Bank BJB sebagai sub mitra distribusi. Hal ini memungkinkan Bank BJB untuk terus mendukung inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berinvestasi di instrumen yang aman dan menguntungkan.

Proses pembelian ORI026 cukup sederhana. Masyarakat hanya perlu melakukan pendaftaran melalui situs resmi Bank BJB diinfobjb.id/sbn. Setelah mendaftar, nasabah dapat langsung memilih tenor investasi yang diinginkan, yaitu tenor tiga atau enam tahun, serta memasukkan jumlah dana yang akan diinvestasikan, dengan minimal pemesanan Rp1 juta dan kelipatannya.

ORI026 menawarkan keuntungan kompetitif di tengah tren penurunan suku bunga. Dengan imbal hasil 6,3 persen untuk tenor tiga tahun dan 6,4 persen untuk tenor enam tahun, ORI026 memberikan alternatif yang menarik bagi masyarakat yang ingin mendapatkan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau tabungan biasa. Selain itu, ORI026 juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam jumlah besar, dengan batas maksimal pemesanan Rp5 miliar untuk ORI026T3 dan Rp10 miliar untuk ORI026T6.

Masa penawaran ORI026 dibuka mulai 30 September hingga 24 Oktober 2024. Selama periode ini, masyarakat dapat dengan mudah membeli ORI026 melalui Bank BJB tanpa harus datang ke kantor cabang. Seluruh proses pembelian dapat dilakukan secaraonline, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dari mana saja. Setelah masa penawaran berakhir, tanggalsettlementORI026 akan dilakukan pada 30 Oktober 2024, dan investor akan mulai menerima pembayaran kupon pertama pada 15 Desember 2024.

Kemitraan Bank BJB dalam penjualan ORI026 merupakan bagian dari upaya bank untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus memberikan pilihan investasi yang aman dan menguntungkan bagi nasabah. (*)