TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menghadiri pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan Bank Dunia di Washington D.C, Amerika Serikat, 22-26 Oktober 2024. Pada pertemuan itu, perwakilan BI menegaskan upaya mengatasi dampak rambatan (spillover) dari perekonomian global terhadap negara berkembang.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, berujar delegasi BI menegaskan perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam hal ini, kata dia, keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral.

“Dukungan Lembaga Keuangan Internasional (International Financial Institution - IFIs) kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut sangat diperlukan,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Selain itu, BI menegaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dan reformasi struktural sangat diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada aspek penguatan kerja sama multilateral ini, BI telah menyampaikan kesiapan mendukung implementasi kesepakatan 16th General Review of Quota.

Kesepakatan tersebut, kata Ramdan, akan meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global. Selain itu juga mendorong penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui 17th General Review of Quota.

Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur bank sentral negara G20 dalam forum tersebut, Ramdan mengatakan telah disepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) IMF untuk mendorong pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan dunia. Delegasi Indonesia diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta serta Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas Djiwandono.

Salah satu rekomendasi untuk para pembuat kebijakan adalah fokus untuk memastikan inflasi sesuai target dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Dan melakukan reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan prospek tenaga kerja,” kata Ramdan.

INFO BISNIS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan tiga pedoman produk perbankan syariah pada puncak Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh, Jumat, 25 Oktober 2024. Tiga pedoman itu diluncurkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

“Peluncuran pedoman produk ini merupakan bentuk konkrit dukungan OJK dalam mengembangkan keunikan dan diferensiasi produk perbankan syariah untuk menguatkan daya saing perbankan syariah nasional,” kata Dian.

Adapun tiga pedoman produk perbankan syariah itu adalah, pertama Pedoman Produk Pembiayaan Mudarabah. Kedua, Pedoman Implementasi Shariah Restricted Investment Account (SRIA) dengan Akad Mudharabah Muqayyadah. Ketiga, Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

OJK, lanjut Dian, telah mengembangkan CWLD sebagai produk bank syariah yang berbasis wakaf uang temporer. Hal ini sebagai upaya mendukung keunikan produk syariah tersebut.

CWLD memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mewakafkan uangnya dalam bentuk deposito yang pokoknya akan kembali setelah jangka waktu wakaf berakhir. Adapun bagi hasil deposito ini dapat langsung disalurkan untuk penerima manfaat wakaf.

CWLD diharapkan dapat menjadi produk unggulan perbankan syariah yang dapat membantu pengembangan ekonomi daerah dengan mengintegrasikan wakaf uang dalam produk bank syariah. Produk ini juga merupakan bentuk dukungan OJK untuk mengembangkan wakaf uang di Indonesia, sekaligus meningkatkan sinergi perbankan syariah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah.

Saat ini, kata Dian, telah terdapat beberapa bank syariah yang telah mengimplementasikan CWLD, yaitu KB Bank Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank BJB Syariah, UUS Bank Jatim, dan BPRS Hijra Alami. Sementara itu, beberapa bank syariah yang sedang dalam proses pengembangan CWLD, yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank NTB Syariah, Bank Aceh Syariah, UUS Bank Sumselbabel, UUS Bank Nagari, BPRS Artha Madani, BPRS Barokah Dana Sejahtera, dan BPRS Baktimakmur Indah.

Berdasarkan data OJK, kondisi perbankan syariah saat ini mencerminkan kondisi yang terjaga stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah masih melanjutkan catatan double digit growth. Per Agustus 2024, aset tumbuh sebesar 10,37 persen year on year (yoy) menjadi Rp902,39 triliun.

Sementara itu, pembiayaan tumbuh sebesar 11,65 persen yoy menjadi Rp620,33 triliun dan DPK juga tumbuh 11,42 persen yoy menjadi Rp705,18 triliun. Di samping itu, ketahanan perbankan syariah tetap kuat, tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level 25,6 persen. Ketahanan ini juga didukung oleh kualitas pembiayaan yang baik dan profitabilitas yang stabil.

Pj. Gubernur Aceh Safrizal pada kesempatan tersebut menyambut baik atas dukungan yang selama ini diberikan OJK terhadap pengembangan perbankan syariah. “Mudah-mudahan sektor perbankan syariah terus maju dan berkembang, dan kami sendiri Pemerintah Daerah akan terus memperbaiki pranata dan ketentuan yang diberlakukan kepada ekonomi syariah.”

Kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh juga didukung oleh rangkaian kegiatan lain (side events) yaitu Sharing Session Peran Perbankan Syariah dalam Keuangan Berkelanjutan, Sosialisasi Pedoman Produk Perbankan Syariah, dan Sarasehan Perbankan Syariah. Ketiga kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program kerja RP3SI. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Sabtu malam, 26 Oktober 2024 dimulai dari PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex memberikan klarifikasi tentang utang terhadap PT Indo Bharat Rayon (IBR) yang melakukan gugatan di Pengadilan Niaga Semarang.

Disusul, Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara.

Selanjutnya, ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan langkah pemerintah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) harus dilakukan secara benar.

Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Lembaga Negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Lembaga negara baru ini dinilai masih perlu diperkuat dengan payung hukum yang jelas.

Terakhir, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri, 5 kepala lembaga atau pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari puluhan menteri yang dilantik, terdapat tokoh-tokoh yang diketahui mempunyai harta hingga triliunan rupiah.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sritex Klarifikasi Utang Rp 101 Miliar yang Membuat Perusahaan Digugat....

<!--more-->

1. Sritex Klarifikasi Utang Rp 101 Miliar yang Membuat Perusahaan Digugat

PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex memberikan klarifikasi tentang utang terhadap PT Indo Bharat Rayon (IBR) yang melakukan gugatan di Pengadilan Niaga Semarang. Sritex menyatakan memiliki utang sebesar Rp 100.308.838.984 terhadap perusahaan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2024.

Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengungkapkan bahwa IBR merupakan salah satu kreditur utang dagang perusahaannya. Utang senilai Rp 100.308.838.984 terhadap IBR merupakan 0,38 persen dari total liabilitas Sritex.

“IBR merasa tidak menerima kewajiban Grup Sritex berdasarkan Putusan Homologasi sejak bulan Juli 2023,” kata Welly dalam keterangan resminya, Jumat, 25 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonom Ungkap Kelemahan BP Investasi Danantara Bentukan Prabowo: Ketergantungan Dukungan Politik

Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai lembaga baru ini memiliki ketergantungan kepada dukungan politik yang bisa jadi masalah serius di masa mendatang.

“Ketergantungan pada dukungan politik ini bisa menjadi masalah serius jika terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik yang tidak mendukung operasional BP Investasi Danantara di masa depan,” kata
Achmad kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Menurutnya, ketergantungan semacam itu sering terjadi pada lembaga lain yang lahir dari kebijakan pemerintah. Apalagi, kata dia, badan ini dibentuk dalam periode pemerintahan Prabowo-Gibran, yang memiliki agenda dan prioritas tersendiri dalam pengelolaan ekonomi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Prabowo Minta Penyelamatan Pekerja Sritex....

<!--more-->

3. Prabowo Minta Penyelamatan Pekerja Sritex, Pengamat: Industri Tekstil Lain juga Perlu Diselamatkan

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan langkah pemerintah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) harus dilakukan secara benar. Langkah penyelamatan semestinya dilakukan secara menyeluruh dan jangka panjang, tidak hanya sebatas pada PT Sritex.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, respons pemerintah terhadap permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri ini seringkali kurang efektif dan bersifat jangka pendek,” kata Achmad saat dihubungi Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta empat kementerian untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap pekerja PT Sritex yang divonis pailit. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Prabowo Bentuk BP Investasi Danantara, Ini Kelebihan dan Kelemahannya

Presiden Prabowo Subianto membentuk Lembaga Negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Lembaga negara baru ini dinilai masih perlu diperkuat dengan payung hukum yang jelas.

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BP Investasi Danantara menyebut, badan baru ini bakal mengelola investasi yang kerap dijalankan oleh BUMN.

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 lalu.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ini Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih....

<!--more-->

5. Ini Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Lampaui Harta Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri, 5 kepala lembaga atau pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari puluhan menteri yang dilantik, terdapat tokoh-tokoh yang diketahui mempunyai harta hingga triliunan rupiah. Lantas, siapa menteri di Kabinet Merah Putih yang paling kaya?

Berdasarkan pantauan Tempo pada laman elhkpn.go.id, terdapat 43 menteri yang sudah pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena sebelumnya menduduki posisi strategis sebagai pejabat negara.

Lima orang lainnya merupakan nama-nama baru di pemerintahan, seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Sabtu malam, 26 Oktober 2024 dimulai dari PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex memberikan klarifikasi tentang utang terhadap PT Indo Bharat Rayon (IBR) yang melakukan gugatan di Pengadilan Niaga Semarang.

Disusul, Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara.

Selanjutnya, ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan langkah pemerintah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) harus dilakukan secara benar.

Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Lembaga Negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Lembaga negara baru ini dinilai masih perlu diperkuat dengan payung hukum yang jelas.

Terakhir, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri, 5 kepala lembaga atau pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari puluhan menteri yang dilantik, terdapat tokoh-tokoh yang diketahui mempunyai harta hingga triliunan rupiah.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sritex Klarifikasi Utang Rp 101 Miliar yang Membuat Perusahaan Digugat....

<!--more-->

1. Sritex Klarifikasi Utang Rp 101 Miliar yang Membuat Perusahaan Digugat

PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex memberikan klarifikasi tentang utang terhadap PT Indo Bharat Rayon (IBR) yang melakukan gugatan di Pengadilan Niaga Semarang. Sritex menyatakan memiliki utang sebesar Rp 100.308.838.984 terhadap perusahaan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2024.

Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengungkapkan bahwa IBR merupakan salah satu kreditur utang dagang perusahaannya. Utang senilai Rp 100.308.838.984 terhadap IBR merupakan 0,38 persen dari total liabilitas Sritex.

“IBR merasa tidak menerima kewajiban Grup Sritex berdasarkan Putusan Homologasi sejak bulan Juli 2023,” kata Welly dalam keterangan resminya, Jumat, 25 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonom Ungkap Kelemahan BP Investasi Danantara Bentukan Prabowo: Ketergantungan Dukungan Politik

Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai lembaga baru ini memiliki ketergantungan kepada dukungan politik yang bisa jadi masalah serius di masa mendatang.

“Ketergantungan pada dukungan politik ini bisa menjadi masalah serius jika terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik yang tidak mendukung operasional BP Investasi Danantara di masa depan,” kata
Achmad kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Menurutnya, ketergantungan semacam itu sering terjadi pada lembaga lain yang lahir dari kebijakan pemerintah. Apalagi, kata dia, badan ini dibentuk dalam periode pemerintahan Prabowo-Gibran, yang memiliki agenda dan prioritas tersendiri dalam pengelolaan ekonomi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Prabowo Minta Penyelamatan Pekerja Sritex....

<!--more-->

3. Prabowo Minta Penyelamatan Pekerja Sritex, Pengamat: Industri Tekstil Lain juga Perlu Diselamatkan

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan langkah pemerintah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) harus dilakukan secara benar. Langkah penyelamatan semestinya dilakukan secara menyeluruh dan jangka panjang, tidak hanya sebatas pada PT Sritex.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, respons pemerintah terhadap permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri ini seringkali kurang efektif dan bersifat jangka pendek,” kata Achmad saat dihubungi Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta empat kementerian untuk melakukan langkah penyelamatan terhadap pekerja PT Sritex yang divonis pailit. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Prabowo Bentuk BP Investasi Danantara, Ini Kelebihan dan Kelemahannya

Presiden Prabowo Subianto membentuk Lembaga Negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Lembaga negara baru ini dinilai masih perlu diperkuat dengan payung hukum yang jelas.

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BP Investasi Danantara menyebut, badan baru ini bakal mengelola investasi yang kerap dijalankan oleh BUMN.

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 lalu.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ini Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih....

<!--more-->

5. Ini Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Lampaui Harta Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri, 5 kepala lembaga atau pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari puluhan menteri yang dilantik, terdapat tokoh-tokoh yang diketahui mempunyai harta hingga triliunan rupiah. Lantas, siapa menteri di Kabinet Merah Putih yang paling kaya?

Berdasarkan pantauan Tempo pada laman elhkpn.go.id, terdapat 43 menteri yang sudah pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena sebelumnya menduduki posisi strategis sebagai pejabat negara.

Lima orang lainnya merupakan nama-nama baru di pemerintahan, seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran meneken kerja sama pembangunan destinasi wisataecotourismatau ekowisata di Green Canyon, Pangandaran, Jawa Barat. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia mengatakan, program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“Program ini merupakan bagian dari transformasi besar PLN untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi lifedata-style yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan konversi mesin perahu ke mesin listrik,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Dalam program ini, PLN dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan bantuan konversi mesin perahu konvensional ke mesin listrik sebanyak 12 unit, konversi kompor listrik bagi UMKM, pemasangan PLTS atap, pemanfaatan sisa pembakaran Fly Ash Bottom Ash (FABA) untuk paving dan cor di lokasi Dermaga Green Canyon.

“Selain itu, PLN juga menyediakan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) beserta battery pack untuk perahu mesin listrik, dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU),” ujarnya.

Lebih lanjut, Susiana menyebut, PLN juga memberi pelatihan pada pelaku UMKM tentang gaya hidup elektrifikasi, membina pengelola dan pengemudi perahu wisata, serta memberikan pelampung untuk keselamatan.

“Ke depannya, kami akan melakukan pengembangan paket wisata Pantai Pangandaran ke Green Canyon dengan kendaraan listrik dan melakukan konversi perahu lainnya di Green Canyon yang masih berbahan bakar fosil ke listrik,” ujarnya.

Pj Bupati Pangandaran Benny Bachtiar, mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan PLN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Pangandaran, baik di kancah nasional maupun internasional.

“Kami sangat mendukung program ecotourism yang sejalan dengan visi Kabupaten Pangandaran untuk menjadi destinasi wisata berkelanjutan,” ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, ke depannya PLN akan terus mengembangkan kawasan wisata menjadi eco tourism. Dalam mewujudkan hal tersebut, PLN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta untuk memaksimalkan potensi wisata alam tersebut.

“PLN berkomitmen untuk memasok energi bersih dan menciptakan ekosistem Green Tourism yang bebas akan polusi dan ramah lingkungan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran meneken kerja sama pembangunan destinasi wisataecotourismatau ekowisata di Green Canyon, Pangandaran, Jawa Barat. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia mengatakan, program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“Program ini merupakan bagian dari transformasi besar PLN untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi lifedata-style yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan konversi mesin perahu ke mesin listrik,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Dalam program ini, PLN dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan bantuan konversi mesin perahu konvensional ke mesin listrik sebanyak 12 unit, konversi kompor listrik bagi UMKM, pemasangan PLTS atap, pemanfaatan sisa pembakaran Fly Ash Bottom Ash (FABA) untuk paving dan cor di lokasi Dermaga Green Canyon.

“Selain itu, PLN juga menyediakan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) beserta battery pack untuk perahu mesin listrik, dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU),” ujarnya.

Lebih lanjut, Susiana menyebut, PLN juga memberi pelatihan pada pelaku UMKM tentang gaya hidup elektrifikasi, membina pengelola dan pengemudi perahu wisata, serta memberikan pelampung untuk keselamatan.

“Ke depannya, kami akan melakukan pengembangan paket wisata Pantai Pangandaran ke Green Canyon dengan kendaraan listrik dan melakukan konversi perahu lainnya di Green Canyon yang masih berbahan bakar fosil ke listrik,” ujarnya.

Pj Bupati Pangandaran Benny Bachtiar, mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan PLN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Pangandaran, baik di kancah nasional maupun internasional.

“Kami sangat mendukung program ecotourism yang sejalan dengan visi Kabupaten Pangandaran untuk menjadi destinasi wisata berkelanjutan,” ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, ke depannya PLN akan terus mengembangkan kawasan wisata menjadi eco tourism. Dalam mewujudkan hal tersebut, PLN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta untuk memaksimalkan potensi wisata alam tersebut.

“PLN berkomitmen untuk memasok energi bersih dan menciptakan ekosistem Green Tourism yang bebas akan polusi dan ramah lingkungan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, mengkritik kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Said Didu, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, BUMN menjadi terlalu politis.

“Jadi rusaknya BUMN di Indonesia itu karena politik. Dan mohon maaf aja, tingkat politik yang paling tinggi itu pada saat (BUMN) dipegang Erick Thohir,” ujar Said Didu saat dihubungi, Jumat, 25 Oktober 2024.

Hal tersebut, kata Said, terlihat dari banyaknya petinggi BUMN, baik jajaran direksi maupun komisaris yang berasal dari relawan ataupun tim sukses partai politik. Para relawan ataupun tim sukses partai politik tersebut, dinilai oleh Said tidak memiliki kompetensi sama sekali untuk mengelola perusahaan BUMN.

“BUMN kan rusak gara-gara masuknya orang-orang tidak qualified ke dalam BUMN karena politik. Masuklah relawan, caleg gagal, kan itu kan isinya (BUMN) sekarang,” ucapnya.

Oleh karena itu, Said menyarankan agar dibentuk super holding BUMN di Indonesia dibandingkan bentuk kementerian. Ia bahkan menilai, ada baiknya Kementerian BUMN untuk dibubarkan. Said juga menyebut, wacana pembubaran Kementerian BUMN sendiri sudah ada sejak tahun 2014.

Dengan begitu, kata Said, pimpinan BUMN akan diisi oleh orang-orang profesional yang memahami cara kerja BUMN karena tidak ada lagi intervensi politik dalam pemilihan calon direksi atau komisaris BUMN. Yang mana saat ini, penunjukan direksi atau komisaris BUMN dilakukan oleh menteri selaku kuasa pemegang saham.

Sebelumnya, Erick Thohir sempat menegaskan bahwa BUMN adalah badan usaha milik negara, dan bukan badan usaha milik nenek. Oleh karena itu tugas utama BUMN adalah mendukung pertumbuhan bisnis untuk semua kalangan dan mensejahterakan masyarakat.

"Juga BUMN memastikan harus mensejahterakan rakyatnya, karena badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lu. Jadi itu tugasnya," kata Erick seperti dikutip Sabtu, 26 Oktober 2024.

Muhamad Hendartyoikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai lembaga baru ini memiliki ketergantungan kepada dukungan politik yang bisa jadi masalah serius di masa mendatang.

“Ketergantungan pada dukungan politik ini bisa menjadi masalah serius jika terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik yang tidak mendukung operasional BP Investasi Danantara di masa depan,” kata Achmad kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Menurutnya, ketergantungan semacam itu sering terjadi pada lembaga lain yang lahir dari kebijakan pemerintah. Apalagi, kata dia, badan ini dibentuk dalam periode pemerintahan Prabowo-Gibran, yang memiliki agenda dan prioritas tersendiri dalam pengelolaan ekonomi.

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BP Investasi Danantara menyebut, badan baru ini bakal mengelola investasi yang kerap dijalankan oleh BUMN. Nantinya, investasi yang dikelola merupakan dana di luar APBN.

Achmad menilai, ketergantungan pada dukungan politik ini bisa menjadi masalah serius jika terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik yang tidak mendukung operasional BP Investasi Danantara di masa depan. Sehingga, sebagai badan yang diharapkan berorientasi pada jangka panjang, BP Investasi Danantara memerlukan stabilitas politik dan dukungan lintas partai agar bisa beroperasi dengan efektif.

“Namun, stabilitas ini sulit dicapai jika badan ini terlalu bergantung pada arah kebijakan satu pemerintah atau kepentingan politik tertentu,” ujar Achmad.

Ia berharap independensi politik dan keberlanjutan kebijakan menjadi aspek yang perlu dijamin sejak awal. Termasuk, pada aspek dasar hukum berupa undang-undang yang akan mengatur badan ini. Hal itu membuat badan baru ini memiliki kepastian legal dan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Tanpa undang-undang yang mendasari, Achmad menilai badan ini rentan terhadap perubahan kebijakan yang sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan dinamika politik atau kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai lembaga baru ini memiliki ketergantungan kepada dukungan politik yang bisa jadi masalah serius di masa mendatang.

“Ketergantungan pada dukungan politik ini bisa menjadi masalah serius jika terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik yang tidak mendukung operasional BP Investasi Danantara di masa depan,” kata Achmad kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Menurutnya, ketergantungan semacam itu sering terjadi pada lembaga lain yang lahir dari kebijakan pemerintah. Apalagi, kata dia, badan ini dibentuk dalam periode pemerintahan Prabowo-Gibran, yang memiliki agenda dan prioritas tersendiri dalam pengelolaan ekonomi.

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BP Investasi Danantara menyebut, badan baru ini bakal mengelola investasi yang kerap dijalankan oleh BUMN. Nantinya, investasi yang dikelola merupakan dana di luar APBN.

Achmad menilai, ketergantungan pada dukungan politik ini bisa menjadi masalah serius jika terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik yang tidak mendukung operasional BP Investasi Danantara di masa depan. Sehingga, sebagai badan yang diharapkan berorientasi pada jangka panjang, BP Investasi Danantara memerlukan stabilitas politik dan dukungan lintas partai agar bisa beroperasi dengan efektif.

“Namun, stabilitas ini sulit dicapai jika badan ini terlalu bergantung pada arah kebijakan satu pemerintah atau kepentingan politik tertentu,” ujar Achmad.

Ia berharap independensi politik dan keberlanjutan kebijakan menjadi aspek yang perlu dijamin sejak awal. Termasuk, pada aspek dasar hukum berupa undang-undang yang akan mengatur badan ini. Hal itu membuat badan baru ini memiliki kepastian legal dan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Tanpa undang-undang yang mendasari, Achmad menilai badan ini rentan terhadap perubahan kebijakan yang sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan dinamika politik atau kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai lembaga baru ini memiliki ketergantungan kepada dukungan politik yang bisa jadi masalah serius di masa mendatang.

“Ketergantungan pada dukungan politik ini bisa menjadi masalah serius jika terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik yang tidak mendukung operasional BP Investasi Danantara di masa depan,” kata Achmad kepada Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Menurutnya, ketergantungan semacam itu sering terjadi pada lembaga lain yang lahir dari kebijakan pemerintah. Apalagi, kata dia, badan ini dibentuk dalam periode pemerintahan Prabowo-Gibran, yang memiliki agenda dan prioritas tersendiri dalam pengelolaan ekonomi.

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BP Investasi Danantara menyebut, badan baru ini bakal mengelola investasi yang kerap dijalankan oleh BUMN. Nantinya, investasi yang dikelola merupakan dana di luar APBN.

Achmad menilai, ketergantungan pada dukungan politik ini bisa menjadi masalah serius jika terjadi perubahan kepemimpinan atau dinamika politik yang tidak mendukung operasional BP Investasi Danantara di masa depan. Sehingga, sebagai badan yang diharapkan berorientasi pada jangka panjang, BP Investasi Danantara memerlukan stabilitas politik dan dukungan lintas partai agar bisa beroperasi dengan efektif.

“Namun, stabilitas ini sulit dicapai jika badan ini terlalu bergantung pada arah kebijakan satu pemerintah atau kepentingan politik tertentu,” ujar Achmad.

Ia berharap independensi politik dan keberlanjutan kebijakan menjadi aspek yang perlu dijamin sejak awal. Termasuk, pada aspek dasar hukum berupa undang-undang yang akan mengatur badan ini. Hal itu membuat badan baru ini memiliki kepastian legal dan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Tanpa undang-undang yang mendasari, Achmad menilai badan ini rentan terhadap perubahan kebijakan yang sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan dinamika politik atau kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membentuk Lembaga Negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Lembaga negara baru ini dinilai masih perlu diperkuat dengan payung hukum yang jelas.

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BP Investasi Danantara menyebut, badan baru ini bakal mengelola investasi yang kerap dijalankan oleh BUMN.

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 lalu.

Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy Roringkon menyatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan wujud realisasi demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

“Dalam konteks Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 perihal demokrasi ekonomi, BP Investasi Danantara ini mengelola aset pemerintah, sehingga aset tersebut bisa menambah nilai dan memberikan keuntungan bagi negara,” ujar Juhaidy Rizaldy Roringkon dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurutnya, pembentukan BP Investasi Danantara juga merupakan reformasi kelembagaan secara struktural dan fungsional terkait pengelolaan kekayaan negara. Hal pertama yang harus dilakukan oleh badan tersebut, kata dia, adalah memastikan penerapan tugas dan wewenangnya harus tertera dalam peraturan perundang-undangan yang jelas, termasuk bagaimana hubungan Danantara dengan lembaga lainnya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Sementara itu, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai sejauh ini terdapat kekurangan yang signifikan dalam penjelasan tentang tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) BP Investasi Danantara. Achmad menilai ketidakjelasan tupoksi ini bukan sekadar persoalan teknis.

“Tetapi juga berpotensi memicu masalah besar dalam pengelolaan aset negara, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik,” kata Achmad saat dihubungiTempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Achmad menambahkan, BP Investasi Danantara perlu dipayungi undang-undang yang spesifik. Hal itu membuat badan baru ini memiliki kepastian legal dan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Tanpa undang-undang yang mendasari, Achmad menilai badan ini rentan terhadap perubahan kebijakan yang sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan dinamika politik atau kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. “Oleh karena itu, peraturan yang kuat harus disusun sejak awal agar badan ini mampu beroperasi dengan mandiri dan efisien,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membentuk Lembaga Negara baru yang bernama Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Lembaga negara baru ini dinilai masih perlu diperkuat dengan payung hukum yang jelas.

Sebelumnya, eks Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BP Investasi Danantara menyebut, badan baru ini bakal mengelola investasi yang kerap dijalankan oleh BUMN.

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024 lalu.

Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy Roringkon menyatakan bahwa pembentukan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan wujud realisasi demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

“Dalam konteks Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 perihal demokrasi ekonomi, BP Investasi Danantara ini mengelola aset pemerintah, sehingga aset tersebut bisa menambah nilai dan memberikan keuntungan bagi negara,” ujar Juhaidy Rizaldy Roringkon dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurutnya, pembentukan BP Investasi Danantara juga merupakan reformasi kelembagaan secara struktural dan fungsional terkait pengelolaan kekayaan negara. Hal pertama yang harus dilakukan oleh badan tersebut, kata dia, adalah memastikan penerapan tugas dan wewenangnya harus tertera dalam peraturan perundang-undangan yang jelas, termasuk bagaimana hubungan Danantara dengan lembaga lainnya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Sementara itu, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai sejauh ini terdapat kekurangan yang signifikan dalam penjelasan tentang tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) BP Investasi Danantara. Achmad menilai ketidakjelasan tupoksi ini bukan sekadar persoalan teknis.

“Tetapi juga berpotensi memicu masalah besar dalam pengelolaan aset negara, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik,” kata Achmad saat dihubungiTempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Achmad menambahkan, BP Investasi Danantara perlu dipayungi undang-undang yang spesifik. Hal itu membuat badan baru ini memiliki kepastian legal dan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Tanpa undang-undang yang mendasari, Achmad menilai badan ini rentan terhadap perubahan kebijakan yang sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan dinamika politik atau kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. “Oleh karena itu, peraturan yang kuat harus disusun sejak awal agar badan ini mampu beroperasi dengan mandiri dan efisien,” kata dia.