TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekjen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), Ervyn Young, mengatakan bahwa pergantian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) mesti dipikirkan kembali. Ervyn tidak menginginkan kebijakan yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini nantinya bisa merugikanwong cilikatau rakyat kecil, terkhusus para nelayan.

"Jika subsidi nelayan dialihkan ke BLT, apa nelayan kecil kita yang jumlahnya 95 persen dari total nelayan nasional itu berhenti melaut, tidak bukan? Itu berarti BBM harus tetap disediakan," kata Ervyn dalam keterangannya seperti dikutip Tempo, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Sebelumnya, dalam pidato perdana usai dilantik sebagai presiden pada Minggu, 20 Oktober lalu. Prabowo mengumbar banyak janji di bidang ekonomi. Salah satunya memastikan subsidi bagi masyarakat miskin tepat sasaran melalui skema penyaluran langsung.

Sementara itu Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah menyebut skema subsidi energi diubah menjadi bantuan langsung tunai ke orang, tidak lagi ke barang. Diberikan transfer tunai langsung kepada masyarakat miskin.

Menurut Ervyn yang juga Core Team Koalisi Kusuka Nelayan Indonesia, pemerintah sebaiknya berhati-hati dalam mengambil kebijakan menyangkut warga cilik. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru melepaskan negara dari tanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketimpangan.

"Subsidi itu jauh berbeda dengan BLT yang ditujukan lebih kepada perlindungan sosial saat ada guncangan ekonomi. Jika kebijakan fiskal bentuknya subsidi, orang jadi lebih mudah bekerja dan berproduksi, tapi kalau BLT, dananya itu justru digunakan untuk menalangi biaya hidup harian, bahkan sering terjadi justru dibelanjakan untuk yang tidak perlu," urainya.

Ervyn mencontohkan bahwa di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah sepanjang 2016-2021 telah mengalokasikan kuota solar untuk nelayan pemilik kapal 30 GT ke bawah dengan jumlah rata-rata 1,96 juta kilo liter per tahun atau sekitar 12 persen dari total kuota BBM JT Solar yang disubsidi. Namun selama bertahun-tahun, realisasi subsidi BBM yang sampai ke nelayan rerata hanya 26 persen. Sisanya, sebagian besar 74 persen, justru dialihkan oleh BPH Migas ke sektor lain.

"Pertanyaannya kenapa subsidi BBM Solar tidak terserap di sektor perikanan. Jelas karena implementasi program tersebut buruk. Anggarannya sudah dialokasikan, tapi itu tidak sampai ke nelayan,” ujarnya.

Hasil kajian Seknas Fitra di 10 provinsi pada 2021 menemukan bahwa 82,8 persen nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi. Sekitar 83,19 persen nelayan kecil membeli BBM di eceran dengan harga yang tinggi. Sehingga para nelayan harus keluar modal lebih besar. “Realisasi solar subsidi 2016-2021, paling besar diserap sektor transportasi darat (92 persen). Sektor transportasi laut menyerap sekitar 4-5 persen. Sementara usaha perikanan serapannya hanya 3-4 persen," jelasnya.

Ervyn mengungkapkan bahwa menurut beberapa studi, komponen BBM menyerap 60-70 persen biaya produksi nelayan kecil untuk melaut. Sisanya untuk logistik. Jadi jika mereka bisa mendapat BBM Solar dengan harga subsidi sesuai program pemerintah, pendapatan mereka bisa jauh lebih tinggi.

Penyebab subsidi solar BBM tidak sampai ke nelayan, pertama karena pendataan nelayan oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sangat lambat. Selanjutnya, nelayan kecil mengalami diskriminasi karena dibebani dengan persyaratan administrasi yang rumit untuk memperoleh subsidi BBM, di tengah pelayanan administrasi perizinan yang masih buruk di daerah. Akibatnya, surat rekomendasi pembelian BBM sulit diperoleh nelayan.

"Lebih-lebih lagi untuk nelayan yang di wilayah Timur Indonesia. Umumnya mereka menggunakan pertalite tapi juga dengan kondisi serupa, sulit diakses karena umumnya jauh dari lokasi aktivitas nelayan. Dalam banyak kasus, yang tersedia justru cuma Pertamax dan nelayan kecil terpaksa membelinya. Saya kira Pak Menteri Bahlil mesti benar-benar memikirkan ini untuk membantu rakyat kita di Kawasan Wallacea sampai ke sekitar Papua, " ujar pria kelahiran Pulau Sumbawa, NTB ini.

Faktor lainnya ialah masih sangat minimnya infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan yang dapat diakses dengan mudah. Jumlah SPBUN yang tersedia hanya 380 atau cuma 3 persen dibanding jumlah desa pesisir yang mencapai. 11.984 desa. Situasi ini diperparah oleh kuota BBM subsidi yang terbatas, tidak sesuai dengan kebutuhan melaut nelayan pada setiap daerah.

Karena itu, lanjut Ervyn, kebijakan subsidi memiliki tujuan yang sangat berbeda dengan BLT. Jika subsidi BBM dihapuskan, nelayan bisa makin terpuruk karena adanya kenaikan harga BBM setelah subsidi yang selama ini menjadishock breakermalah dihapuskan. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan terkait hal ini.

Ervyn mengatakan masalah utama dalam subsidi BBM memang pada ketidaktepatan sasaran yang menyebabkan subsidi BBM belum dinikmati oleh mereka yang berhak. Pemerintah semestinya menyelesaikan persoalan tersebut dengan memperbaiki sistem dan memperkuat pengawasan bukan justru mengubahnya jadi BLT, atau dialihkan ke sektor lain.

Selain itu, Presiden Prabowo juga didorong melakukan hilirisasi perikanan yang memampukan nelayan kecil. “Sehingga laut bisa jadi jalan kesejahteraan untuk nelayan tradisional kita yang kondisi hidupnya masih terpuruk. Berharap bisa dilihat secara integral, lebih menyeluruh, yang dibimbing oleh keberpihakan kepada rakyat kecil. Saya kira itu baru bener namanya nasionalis sejati," pungkasnya .

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun 0,84 persen selama sepekan terakhir, 21—25 Oktober 2024 dibandingkan pekan sebelumnya. IHSG pekan ini ditutup di level 7.694,660 dari 7.760,060 pada pekan lalu.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan kapitalisasi pasar bursa mengalami perubahan sebesar 0,61 persen. "(Kapitalisasi pasar) menjadi Rp12.888 triliun dari Rp12.967 triliun pada pekan sebelumnya," kata Kautsar dalam keterangan resminya, Jumat, 25 Oktober 2024 lalu.

Selain itu, ada sejumlah peningkatan pada periode 21—25 Oktober 2024, salah satunya pada peningkatan terjadi pada rata-rata volume transaksi harian bursa yang tumbuh 16,96 persen. Jumlahnya menjadi 27,31 miliar lembar saham dari 23,35 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Kemudian, peningkatan turut dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian Bursa sebesar 9,49 persen menjadi Rp11,96 triliun dari Rp10,92 triliun pada pekan sebelumnya. Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa turut mengalami kenaikan sebesar 9,04 persen menjadi 1,372 juta kali transaksi dari 1,258 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Salah satu catatan lain yakni pergerakan investor asing, yang mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp617,11 miliar pada Jumat lalu. Sementara itu, sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp40,9 triliun.

Di luar kinerja pasar, pada Rabu lalu, BEI menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 secara hybrid yang dihadiri oleh 93 Pemegang Saham atau 100 persen dari jumlah pemegang saham pemilik hak suara. Agenda RUPSLB yang disetujui oleh pemegang saham, yaitu Pelaksanaan Rencana Kerja Pembaruan Sistem Perdagangan dan Sistem Terdampak dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025.

Pada RUPSLB tersebut, BEI memproyeksikan terjadinya pertumbuhan sebesar 9,01 persen pada pendapatan di tahun 2025 atau diperkirakan menyentuh angka Rp1,78 triliun. Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) pada tahun 2025 juga diperkirakan dapat mencapai Rp13,5 triliun dengan jumlah hari bursa sebanyak 242 hari.

INFO BISNIS – Sebagai bentuk dukungan terhadap generasi muda, komunitas kreatif, serta industri fashion dan lifedata-style di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi Official Mobile Banking Partner pada ajang tahunan Urban Sneaker Society (USS) 2024. Ajang yang berlangsung 25 – 27 Oktober 2024 di Jakarta Convention Center ini menghadirkan rangkaian kegiatan yang lebih menarik dan menghibur, mulai dari retail & lifedata-style brands, sneaker market, vintage market, hingga F&B, dengan total lebih dari 270 lifedata-style brands.

Kehadiran BRI di USS 2024, kata Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto, merupakan bentuk komitmen dalam mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. “Kolaborasi dengan USS Networks ini sejalan dengan visi kami untuk mendorong brand lokal berdaya saing serta memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih mudah bagi anak muda melalui BRImo”, ujarnya.

Project Director USS Networks Adista Fadhilla menekankan bahwa USS 2024 hadir dengan semangat baru dan lebih besar, dengan berbagai program inovatif untuk menguatkan posisi USS sebagai pusat kreativitas dan kolaborasi dalam industri fashion dan lifedata-style. “Di tahun 2024, kami kembali lebih kuat dengan 270 brand dan program baru seperti padel court untuk memeriahkan USS 2024.”

“Kami terus mendukung brand lokal Indonesia dalam memasarkan produk mereka serta mendorong kreativitas di bidang fashion dan lifedata-style,” ujar dia. “Dengan menyediakan ruang bagikomunitas, seni, musik, dan kolaborasi antara brand lokal dan internasional, kami berkomitmen menjadikan USS sebagai pionir dalam event fashion, lifedata-style, seni, dan hiburan di Indonesia," ujarnya.

Program Sneakers Rp 50 ribu akan kembali hadir di USS 2024 yang didukung oleh BRImo. Pengunjung berkesempatan menikmati promo menarik, termasuk kesempatan mendapatkan sneakers premium seharga Rp 200 ribu melalui Mystery Ball Box. Bagi pengunjung yang membuka rekening Tabungan BRI melalui BRImo dengan setoran awal Rp 500 ribu, akan mendapat kan voucher belanja senilai Rp100 ribu. Nasabah yang melakukan top-up minimal Rp 10 juta dapat mengikuti Lucky Dip dengan hadiah utama smartphone.

BRI menyadari pentingnya mendorong brand lokal untuk berkembang di pasar yang kompetitif. Kehadiran BRI di USS 2024 memberikan kesempatan bagi brand lokal untuk menjangkau audiens lebih luas, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kolaborasi ini diperkuat oleh partisipasi tokoh global seperti Jeff Staple dan Sabotage. Seniman Bali Suanjaya Kencut juga turut berpartisipasi dengan menghadirkan karya eksklusif bersama brand lokal Kine. (*)

INFO BISNIS – Sebagai bentuk dukungan terhadap generasi muda, komunitas kreatif, serta industri fashion dan lifedata-style di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi Official Mobile Banking Partner pada ajang tahunan Urban Sneaker Society (USS) 2024. Ajang yang berlangsung 25 – 27 Oktober 2024 di Jakarta Convention Center ini menghadirkan rangkaian kegiatan yang lebih menarik dan menghibur, mulai dari retail & lifedata-style brands, sneaker market, vintage market, hingga F&B, dengan total lebih dari 270 lifedata-style brands.

Kehadiran BRI di USS 2024, kata Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto, merupakan bentuk komitmen dalam mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. “Kolaborasi dengan USS Networks ini sejalan dengan visi kami untuk mendorong brand lokal berdaya saing serta memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih mudah bagi anak muda melalui BRImo”, ujarnya.

Project Director USS Networks Adista Fadhilla menekankan bahwa USS 2024 hadir dengan semangat baru dan lebih besar, dengan berbagai program inovatif untuk menguatkan posisi USS sebagai pusat kreativitas dan kolaborasi dalam industri fashion dan lifedata-style. “Di tahun 2024, kami kembali lebih kuat dengan 270 brand dan program baru seperti padel court untuk memeriahkan USS 2024.”

“Kami terus mendukung brand lokal Indonesia dalam memasarkan produk mereka serta mendorong kreativitas di bidang fashion dan lifedata-style,” ujar dia. “Dengan menyediakan ruang bagikomunitas, seni, musik, dan kolaborasi antara brand lokal dan internasional, kami berkomitmen menjadikan USS sebagai pionir dalam event fashion, lifedata-style, seni, dan hiburan di Indonesia," ujarnya.

Program Sneakers Rp 50 ribu akan kembali hadir di USS 2024 yang didukung oleh BRImo. Pengunjung berkesempatan menikmati promo menarik, termasuk kesempatan mendapatkan sneakers premium seharga Rp 200 ribu melalui Mystery Ball Box. Bagi pengunjung yang membuka rekening Tabungan BRI melalui BRImo dengan setoran awal Rp 500 ribu, akan mendapat kan voucher belanja senilai Rp100 ribu. Nasabah yang melakukan top-up minimal Rp 10 juta dapat mengikuti Lucky Dip dengan hadiah utama smartphone.

BRI menyadari pentingnya mendorong brand lokal untuk berkembang di pasar yang kompetitif. Kehadiran BRI di USS 2024 memberikan kesempatan bagi brand lokal untuk menjangkau audiens lebih luas, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kolaborasi ini diperkuat oleh partisipasi tokoh global seperti Jeff Staple dan Sabotage. Seniman Bali Suanjaya Kencut juga turut berpartisipasi dengan menghadirkan karya eksklusif bersama brand lokal Kine. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya sekaligus anggota DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan akan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Hal ini bertujuan untuk mendukung program swasembada energi Presiden Prabowo Subianto.

Sosok yang disebut bakal menjadi ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan RUU EBET dapat mendorong tumbuhnya energi hijau sehingga bisa akselerasi di dalam transformasi energi yang saat ini dimiliki Indonesia. "Sehingga mendorong terjadinya kemajuan di bidang energi hijau dan ini akan mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya saat ditemui dalam acara Diskusi Publik Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain mendorong swasembada energi, Bambang menilai pertumbuhan energi hijau ini juga akan memenuhi standar-standar internasional terkait Net Zero Emission (NZE). Indonesia sendiri punya target untuk mencapai NZE pada tahun 2060. "Kita akan mengarah ke sana, dan kita sudah lakukan hal yang mendasar, antara lain kita melakukan perbaikan kepada kebijakan energi nasional kita," katanya.

Swasembada energi berulang kali ditekankan Prabowo Subianto. Salah satunya dalam sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Hal ini dibutuhkan karenamenurut Prabowo, kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu sehingga kemandirian dari sisi energi dan pangan diperlukan oleh Indonesia agar dapat bertahan di situasi yang masih tidak menentu ini.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar, bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi, mutlak," kata Prabowo saat itu.

Kementerian ESDM sendiri mengatakan, untuk mewujudkan program tersebut adalah dengan meningkatkan lifting minyak, melakukan konversi kendaraan dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik, dan mengoptimalkan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada pada level B35. Pemerintah berencana untuk meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya sekaligus anggota DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan akan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Hal ini bertujuan untuk mendukung program swasembada energi Presiden Prabowo Subianto.

Sosok yang disebut bakal menjadi ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan RUU EBET dapat mendorong tumbuhnya energi hijau sehingga bisa akselerasi di dalam transformasi energi yang saat ini dimiliki Indonesia. "Sehingga mendorong terjadinya kemajuan di bidang energi hijau dan ini akan mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya saat ditemui dalam acara Diskusi Publik Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain mendorong swasembada energi, Bambang menilai pertumbuhan energi hijau ini juga akan memenuhi standar-standar internasional terkait Net Zero Emission (NZE). Indonesia sendiri punya target untuk mencapai NZE pada tahun 2060. "Kita akan mengarah ke sana, dan kita sudah lakukan hal yang mendasar, antara lain kita melakukan perbaikan kepada kebijakan energi nasional kita," katanya.

Swasembada energi berulang kali ditekankan Prabowo Subianto. Salah satunya dalam sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Hal ini dibutuhkan karenamenurut Prabowo, kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu sehingga kemandirian dari sisi energi dan pangan diperlukan oleh Indonesia agar dapat bertahan di situasi yang masih tidak menentu ini.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar, bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi, mutlak," kata Prabowo saat itu.

Kementerian ESDM sendiri mengatakan, untuk mewujudkan program tersebut adalah dengan meningkatkan lifting minyak, melakukan konversi kendaraan dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik, dan mengoptimalkan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada pada level B35. Pemerintah berencana untuk meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menyebutkan program makan bergizi gratis bisa menimbulkan inflasi harga pangan. Hal tersebut dipicu meningkatnya permintaan terhadap pangan dengan adanya program MBG tersebut.

“Program MBG yang akan diselenggarakan di beberapa titik ini akan meningkatkan demand di wilayah tersebut. Jika dari sisi supply tidak mengimbangi kenaikan demand tersebut, maka harga akan terkerek (naik) di wilayah tersebut, istilahnya demand pull inflation,” ujar Eliza ketika dihubungi lewat aplikasi pesan singkat, Jumat, 25 Oktober 2024.

Hal tersebut, kata Eliza, disebabkan sentra produksi pangan di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Sehingga wilayah-wilayah di luar pulau Jawa tidak memiliki suplai pangan yang memadai. Terutama untuk beberapa komoditas pangan seperti beras, bawang merah, cabai, ayam, dan telur.

“Kerap kita menemukan 1 lokasi sentra produksi terjadi oversupply sampai dijual bahkan dibagikan kepada masyarakat, disaat yg bersamaan di daerah lain harganya tinggi karena kelangkaan stok,” katanya.

Eliza mengatakan, basis data real time soal rantai pasok pangan di dalam negeri masih belum tersedia dengan baik. Hal ini membuat disparitas harga pangan di indonesia ini menjadi cukup tinggi karena pendistribusiannya yang kurang terencana. Termasuk juga pengaruh mahalnya ongkos logistik. “Dengan kondisi tata kelola pangan kita saat ini masih karut-marut. Potensi terjadi kenaikan harga ini bisa terjadi,” ucapnya.

Permasalahan terkait mahalnya harga pangan ini, kata Eliza, justru direspon pemerintah dengan melakukan impor pangan untuk menstabilkan harga dan menambah stok pangan. Sedangkan langkah lainnya yang dilakukan adalah dengan membangun lumbung pangan atau food estate.

Eliza menyebut, seharusnya pemerintah bisa lebih menjadikan pangan lokal sebagai solusi bagi permasalahan ini, termasuk untuk makan bergizi gratis. Variasi menu dengan menyisipkan pangan yang sesuai dengan lokalitas bisa menjadi antisipasi terjadinya inflasi harga pangan akibat meningkatnya permintaan.

TEMPO.CO, Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut industri perbankan syariah menunjukkan kinerja dan ketahanan yang baik, termasuk menghadapi tantangan ekonomi di masa krisis dan pandemik Covid-19. Pada Agustus 2024, OJK mencatat pangsa pasar perbankan syariah parkir di angka 7,33 persen dengan pertumbuhan aset mencapai 10,37 persen atau Rp 902,39 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan institusinya akan terus mengembangkan industri perbankan syariah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian termasuk di daerah. “Kolaborasi antara OJK, Pemerintah Daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan industri perbankan syariah ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk pertumbuhan perbankan syariah, khususnya dalam mendukung program-program ekonomi dan prioritas pembangunan di daerah," kata Dian dalam “Workshop Peran Perbankan Syariah terhadap Perekonomian Daerah" di Banda Aceh, pada Kamis kemarin, seperti dikutip melalui keterangan tertulis pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Dalam workshop digelar sebagai rangkaian Kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2024 di Banda Aceh ini, Dia juga menyebutkan langkah apa saja yang pernah ditempuh OJK dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Dia mengatakan OJK j telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat dalam ekosistem ekonomi syariah. “Salah satu langkah penting pengembangannya adalah melalui ekspansi penggunaan layanan perbankan syariah dalam setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah," kata Dian.

Untuk mendukung upaya tersebut, OJK juga telah meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 pada 14 Oktober lalu. “Melalui roadmap ini, OJK memperkuat komitmennya dalam mendorong peningkatan sinergi antara BPD dengan program-program pemerintah daerah, termasuk rencana pembangunan yang akan dilakukan ke depan," kata Dian.

Dian berharap sinergi yang kuat pada ekosistem keuangan syariah akan membuka peluang pembiayaan baru dan memungkinkan penguatan akses keuangan, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Selain itu, pengembangan ekosistem keuangan syariah juga dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan aktivitas keuangan dalam lingkup perbankan syariah, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

TEMPO.CO, Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut industri perbankan syariah menunjukkan kinerja dan ketahanan yang baik, termasuk menghadapi tantangan ekonomi di masa krisis dan pandemik Covid-19. Pada Agustus 2024, OJK mencatat pangsa pasar perbankan syariah parkir di angka 7,33 persen dengan pertumbuhan aset mencapai 10,37 persen atau Rp 902,39 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan institusinya akan terus mengembangkan industri perbankan syariah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian termasuk di daerah. “Kolaborasi antara OJK, Pemerintah Daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan industri perbankan syariah ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk pertumbuhan perbankan syariah, khususnya dalam mendukung program-program ekonomi dan prioritas pembangunan di daerah," kata Dian dalam “Workshop Peran Perbankan Syariah terhadap Perekonomian Daerah" di Banda Aceh, pada Kamis kemarin, seperti dikutip melalui keterangan tertulis pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Dalam workshop digelar sebagai rangkaian Kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah Tahun 2024 di Banda Aceh ini, Dia juga menyebutkan langkah apa saja yang pernah ditempuh OJK dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Dia mengatakan OJK j telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat dalam ekosistem ekonomi syariah. “Salah satu langkah penting pengembangannya adalah melalui ekspansi penggunaan layanan perbankan syariah dalam setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah," kata Dian.

Untuk mendukung upaya tersebut, OJK juga telah meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 pada 14 Oktober lalu. “Melalui roadmap ini, OJK memperkuat komitmennya dalam mendorong peningkatan sinergi antara BPD dengan program-program pemerintah daerah, termasuk rencana pembangunan yang akan dilakukan ke depan," kata Dian.

Dian berharap sinergi yang kuat pada ekosistem keuangan syariah akan membuka peluang pembiayaan baru dan memungkinkan penguatan akses keuangan, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Selain itu, pengembangan ekosistem keuangan syariah juga dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan aktivitas keuangan dalam lingkup perbankan syariah, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) telah menurunkan liabilitas 38 persen di kuartal III-2024 menjadi Rp 2,75 triliun dibanding periode sama pada 2023 sebesar Rp 4,44 triliun. Selain itu ekuitas perseroan juga mengalami kenaikan sebesar 62,7 persen menjadi Rp 4,32 triliun dibanding pada 2023 sebesar Rp 2,66 triliun.

Direktur Utama & CEO BNBR Anindya Novyan Bakrie mengatakan dirinya bersyukur atas kondisi itu. “Karena dengan demikian Perseroan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang lebih ringan, dan arus kas yang lebih kuat,” kata Anindya usai menerbitkan laporan keuangan kuartal III 2024, di Jakarta, pada Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Perseroan juga menorehkan peningkatan net income pada kuartal III-2024 sebesar 416,8 persen atau Rp 636,27 miliar dibanding periode sama di 2023 sebesar Rp 123,12 miliar. Meskipun terjadi penurunan pendapatan sebesar 11,6 persen, gross profit Perseroan tetap meningkatkan sebesar 6,8 persen dan operating profit meningkat sebesar 1 persen.

“Adanya kenaikan EBITDA dibanding periode yang lalu menunjukkan kinerja positif Perseroan, dan juga kenaikkan net income secara signifikan sebagai dampak dari adanya pelepasan salah satu asset Perseroan yang digunakan untuk penyelesaian utang,” kata Anin.

Sementara itu, Direktur Keuangan BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti mengatakan, saat ini postur neraca Perseroan lebih ramping dan sehat. Setelah sekian tahun proses restrukturisasi berlangsung, disusul dengan aksi korporasi kuasi reorganisasi yang telah efektif pada 22 Agustus 2024 lalu, dalam waktu dekat Perseroan juga akan menyelesaikan tahapan akhir aksi korporasi berupa private placement.

Roy mengatakan BNBR akan bergegas menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan para pemegang dalam dalam aksi korporasi ini. “Saat ini, private placement konversi utang ini adalah yang terakhir dalam agenda Perseroan, karena dengan selesainya restrukturisasi utang ini, BNBR tidak lagi memiliki kewajiban jangka panjang material yang overdue,” kata Roy.

Dengan penyelesaian aksi korporasi ini, rasio debt to assets Perseroan turun menjadi 39 persen dari 63 persen akhir tahun lalu. Sedangkan rasio debt to equity Perseroan juga turun menjadi 64 persen dari 167 persen pada akhir 2023.

Roy mengatakan Per 30 September 2024 perseroan mencatatkan laba ditahan sebesar Rp 636,3 miliar dari sebelumnya defisit Rp19,5 triliun. Defisit ini yang telah dieliminasi lewat aksi korporasi kuasi reorganisasi.

Karena itu, Roy mengatakan aksi korporasi yang berlangsung selama ini telah membuahkan hasil. Roy menyebut saat ini juga sudah tahap akhir restrukturisasi. “Hasilnya telah dapat tercermin di neraca Perseroan. Dapat dilihat neraca Perseroan memiliki struktur liabilitas dan ekuitas yang sangat baik. Setelah itu, Perseroan akan fokus memperkuat sisi operasional bisnis di seluruh sektor di unit usaha Perseroan, termasuk pengembangan bisnis baru di proyek-proyek strategis,” kata Roy.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) telah menurunkan liabilitas 38 persen di kuartal III-2024 menjadi Rp 2,75 triliun dibanding periode sama pada 2023 sebesar Rp 4,44 triliun. Selain itu ekuitas perseroan juga mengalami kenaikan sebesar 62,7 persen menjadi Rp 4,32 triliun dibanding pada 2023 sebesar Rp 2,66 triliun.

Direktur Utama & CEO BNBR Anindya Novyan Bakrie mengatakan dirinya bersyukur atas kondisi itu. “Karena dengan demikian Perseroan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang lebih ringan, dan arus kas yang lebih kuat,” kata Anindya usai menerbitkan laporan keuangan kuartal III 2024, di Jakarta, pada Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Selain itu, Perseroan juga menorehkan peningkatan net income pada kuartal III-2024 sebesar 416,8 persen atau Rp 636,27 miliar dibanding periode sama di 2023 sebesar Rp 123,12 miliar. Meskipun terjadi penurunan pendapatan sebesar 11,6 persen, gross profit Perseroan tetap meningkatkan sebesar 6,8 persen dan operating profit meningkat sebesar 1 persen.

“Adanya kenaikan EBITDA dibanding periode yang lalu menunjukkan kinerja positif Perseroan, dan juga kenaikkan net income secara signifikan sebagai dampak dari adanya pelepasan salah satu asset Perseroan yang digunakan untuk penyelesaian utang,” kata Anin.

Sementara itu, Direktur Keuangan BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti mengatakan, saat ini postur neraca Perseroan lebih ramping dan sehat. Setelah sekian tahun proses restrukturisasi berlangsung, disusul dengan aksi korporasi kuasi reorganisasi yang telah efektif pada 22 Agustus 2024 lalu, dalam waktu dekat Perseroan juga akan menyelesaikan tahapan akhir aksi korporasi berupa private placement.

Roy mengatakan BNBR akan bergegas menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan para pemegang dalam dalam aksi korporasi ini. “Saat ini, private placement konversi utang ini adalah yang terakhir dalam agenda Perseroan, karena dengan selesainya restrukturisasi utang ini, BNBR tidak lagi memiliki kewajiban jangka panjang material yang overdue,” kata Roy.

Dengan penyelesaian aksi korporasi ini, rasio debt to assets Perseroan turun menjadi 39 persen dari 63 persen akhir tahun lalu. Sedangkan rasio debt to equity Perseroan juga turun menjadi 64 persen dari 167 persen pada akhir 2023.

Roy mengatakan Per 30 September 2024 perseroan mencatatkan laba ditahan sebesar Rp 636,3 miliar dari sebelumnya defisit Rp19,5 triliun. Defisit ini yang telah dieliminasi lewat aksi korporasi kuasi reorganisasi.

Karena itu, Roy mengatakan aksi korporasi yang berlangsung selama ini telah membuahkan hasil. Roy menyebut saat ini juga sudah tahap akhir restrukturisasi. “Hasilnya telah dapat tercermin di neraca Perseroan. Dapat dilihat neraca Perseroan memiliki struktur liabilitas dan ekuitas yang sangat baik. Setelah itu, Perseroan akan fokus memperkuat sisi operasional bisnis di seluruh sektor di unit usaha Perseroan, termasuk pengembangan bisnis baru di proyek-proyek strategis,” kata Roy.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) atau BNI, Royke Tumilaar, mengatakan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa mendorong pertumbuhan sektor perbankan. Menurutnya, program utama seperti hilirisasi dan ketahanan pangan membuat banyak perusahaan membutuhkan pendanaan dari bank.

“Kami yakin program-program itu akan mendukung kinerja perbankan,” ujar Royke dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III-2024 BNI di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024.

Royke mengatakan, program hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah dari produk atau komoditas. Hal itu, kata dia, akan mendorong peningkatan dari sisi modal atau kapital yang dibutuhkan perusahaan untuk membangun infrastruktur hilirisasi.

Peningkatan kebutuhan modal itu menurutnya akan mendorong sektor perbankan seperti BNI untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan. “Itu sejalan dengan target kami untuk menumbuhkan kredit dan pendanaan,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dalam kepemimpinannya akan melakukan hilirisasi pada semua komoditas. Hal tersebut guna melindungi masyarakat lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati. Dalam pidato perdananya usai dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan jalan menuju kemakmuran.

Royke juga mengatakan peningkatan kinerja keuangan BNI pada kuartal III 2024 membuatnya optimistis bisa terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Laba bersih BNI untuk periode sembilan bulan yang berakhir September 2024 mencapai Rp16,3 triliun didorong oleh pulihnya pendapatan operasional dan kualitas aset yang terjaga dengan baik.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada 2024 ini pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI terutama berasal dari pertumbuhan tabungan ritel, sejalan dengan program transformasi struktur pendanaan. Hal ini berdampak pada perbaikan Cost of Fund (CoF) BNI yang tercermin pada rasio Net Interest Margin (NIM) kuartal III-2024. Pertumbuhan ini didukung oleh program terstruktur perusahaan, termasuk digitalisasi aplikasi mobile terbaru, wondr by BNI serta transformasi jaringan cabang yang berfokus pada sales culture

Royke menambahkan, kinerja solid BNI pada kuartal III-2024 mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi baik domestik maupun global. "Transformasi bisnis yang kami lakukan secara konsisten telah memperkuat fundamental BNI, sehingga memungkinkan kami untuk menangkap peluang dalam mempercepat pertumbuhan," ujarnya.