TEMPO.CO, Jakarta - Rekomendasi hotel dekat Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara perlu diketahui bagi Anda yang akan berkunjung ke ibu kota baru tersebut.

Seperti diketahui, hingga kini pembangunan di IKN Nusantara masih berlangsung untuk sejumlah sarana dan prasarana dasar. Karena itu, pilihan menginap baru berada di sekitar kawasan titik nol IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga akan menggelar upacara Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, selain di Jakarta. Terbaru, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan akan ada doa bersama di IKN Nusantara untuk menyambut perayaan tersebut.

“Zikir di Jakarta. Tapi nanti ada istilahnya doa di IKN juga bapak presiden akan di sana,” kata Heru ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2024.

Bagi Anda yang ingin merasakan euforia perayaan HUT RI di IKN Nusantara, berikut beberapa rekomendasi hotel dekat IKN.

1. The Rich Hotel

The Rich Hotel menjadi salah satu rekomendasi hotel Dekat IKN. Hotel bintang dua ini berlokasi di Jalan Penajam-Kuaro No.41 Lawe-Lawe, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Melansir dari laman Traveloka, hotel ini berada di lokasi strategis dan dekat dengan wisata di kawasan IKN Nusantara. Salah satunya Pantai Tanjung Jumlai dan Pantai Istana Amal Penajam yang hanya berjarak sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor

Fasilitas hotel ini cukup lengkap, mulai dari WiFi, kafe, restoran, parkir gratis, resepsionis dan layanan kamar 24 jam. Setiap kamar di hotel ini juga dilengkapi dengan meja kerja, TV kabel, dan kulkas.

2. Grand Elty Singgasana Tenggarong

Hotel ini berlokasi di Jalan Pahlawan No.1 Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun fasilitasnya mencakup kolam renang, area parkir, restoran, WiFi, serta fasilitas bisnis, dan ruang rapat. Selain itu, hotel ini juga menawarkan servis laundry, pelayanan dan resepsionis kamar 24 jam.

Salah satu destinasi wisata dekat hotel ini adalah Museum Mulawarman, yang merupakan Istana Kesultanan Kutai. Kota Samarinda juga dapat ditempuh dari hotel ini dalam kurun waktu sekitar 50 menit menggunakan kendaraan bermotor.

Selanjutnya: Hotel Neo+ Balikpapan by Aston<!--more-->

3. Elty Smart Lesong Batu

Elty Smart Lesong Batu terletak di Jalan Panji No.1, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Berada di pusat kota, hotel ini memiliki harga yang terjangkau dengan fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari WiFi, resepsionis 24 jam, layanan laundry, area parkir, hingga fasilitas meeting dan bisnis. Setiap kamar hotel ini juga dilengkapi dengan TV dan meja bekerja.

Penginapan ini terletak di sisi Sungai Mahakam dan hanya berjarak sekitar 200 meter dari Museum Mulawarman. Ada berbagai destinasi wisata menarik dekat hotel ini, seperti Water Park Family Tenggarong Kukar, Museum Kayu, dan Taman Ulin Tenggarong.

4. Grand Fatma Hotel Tenggarong

Hotel ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menginap bersama keluarga. Grand Fatma Hotel Tenggarong terletak di Jalan Pesut No. 14 Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Berlokasi di tengah-tengah pusat Kota Tenggarong, Grand Fatma Hotel Tenggarong berada di kawasan strategis dan mudah dijangkau. Hotel ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Mulai dari kafe dan restoran, lapangan badminton, pusat kebugaran, meja bilyar, kolam renang, spa, karaoke, dan berbagai fasilitas bisnis.

5. Hotel Neo+ Balikpapan by Aston

Penginapan yang satu ini berlokasi di Jalan Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur. Hotel ini berada di lokasi strategis dan dekat dengan sejumlah pusat perbelanjaan serta tempat ibadah.

Dengan harga mulai dari Rp700 ribu per malam, hotel ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Mulai dari area parkir, resepsionis 24 jam, bar, ruang cuci baju, laundry, layanan bisnis, hingga kabar difabel.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan akan mendampingiclass actionbagi konsumen yang dirugikan oleh roti Okko (PT Abadi Rasa Food). Hal ini merupakan bentuk tindak lanjut dari pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengumumkan adanya kandungan senyawa berbahaya dalam komposisi roti Okko.

Mengenai keluhan kerugian yang disebabkan oleh produk roti Okko, Ketua BPKN, Muhammad Mufti Mubarok, menghimbau kepada konsumen dan pelaku usaha kecil yang terdampak dan dirugikan oleh persoalan ini untuk segera melapor ke BPKN. Lembaga negara tersebut sudah membuka posko pengaduan untuk konsumen dan pelaku usaha yang mengalami kerugian, termasuk jika ada konsumen yang mengalami gejala sakit dan membutuhkan pertolongan medis usai mengkonsumsi produk roti Okko.

Ini berarti konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap pihak perusahaan roti tersebut. Namun, Mufti mengingatkan, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Jika memang keluhan sakit tersebut terbukti diakibatkan oleh konsumsi produk roti Okko, maka BPKN siap mendampingi konsumen untuk meminta pertanggung jawaban perusahaan dan pemerintah.

“BPKN akan mendampingi melakukanclass actionuntuk minta pertanggung jawaban perusahaan. Dan juga pemerintah dalam hal ini BPOM dan Kemenkes,” ujar Mufti ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 26 Juli 2024.

Sebelumnya, BPOM telah merilis hasil uji kandungan natrium dehidroasetat pada produk roti Aoka (PT Indonesia Bakery Family) dan roti Okko. Setelah diuji di laboratorium BPOM, roti Okko terbukti mengandung zat natrium dehidroasetat.

“Hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan,” ungkap Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM melalui keterangan resmi, dikutip Rabu, 24 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Rekomendasi hotel dekat Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara perlu diketahui bagi Anda yang akan berkunjung ke ibu kota baru tersebut.

Seperti diketahui, hingga kini pembangunan di IKN Nusantara masih berlangsung untuk sejumlah sarana dan prasarana dasar. Karena itu, pilihan menginap baru berada di sekitar kawasan titik nol IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga akan menggelar upacara Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, selain di Jakarta. Terbaru, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan akan ada doa bersama di IKN Nusantara untuk menyambut perayaan tersebut.

“Zikir di Jakarta. Tapi nanti ada istilahnya doa di IKN juga bapak presiden akan di sana,” kata Heru ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2024.

Bagi Anda yang ingin merasakan euforia perayaan HUT RI di IKN Nusantara, berikut beberapa rekomendasi hotel dekat IKN.

1. The Rich Hotel

The Rich Hotel menjadi salah satu rekomendasi hotel Dekat IKN. Hotel bintang dua ini berlokasi di Jalan Penajam-Kuaro No.41 Lawe-Lawe, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Melansir dari laman Traveloka, hotel ini berada di lokasi strategis dan dekat dengan wisata di kawasan IKN Nusantara. Salah satunya Pantai Tanjung Jumlai dan Pantai Istana Amal Penajam yang hanya berjarak sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor

Fasilitas hotel ini cukup lengkap, mulai dari WiFi, kafe, restoran, parkir gratis, resepsionis dan layanan kamar 24 jam. Setiap kamar di hotel ini juga dilengkapi dengan meja kerja, TV kabel, dan kulkas.

2. Grand Elty Singgasana Tenggarong

Hotel ini berlokasi di Jalan Pahlawan No.1 Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun fasilitasnya mencakup kolam renang, area parkir, restoran, WiFi, serta fasilitas bisnis, dan ruang rapat. Selain itu, hotel ini juga menawarkan servis laundry, pelayanan dan resepsionis kamar 24 jam.

Salah satu destinasi wisata dekat hotel ini adalah Museum Mulawarman, yang merupakan Istana Kesultanan Kutai. Kota Samarinda juga dapat ditempuh dari hotel ini dalam kurun waktu sekitar 50 menit menggunakan kendaraan bermotor.

Selanjutnya: Hotel Neo+ Balikpapan by Aston<!--more-->

3. Elty Smart Lesong Batu

Elty Smart Lesong Batu terletak di Jalan Panji No.1, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Berada di pusat kota, hotel ini memiliki harga yang terjangkau dengan fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari WiFi, resepsionis 24 jam, layanan laundry, area parkir, hingga fasilitas meeting dan bisnis. Setiap kamar hotel ini juga dilengkapi dengan TV dan meja bekerja.

Penginapan ini terletak di sisi Sungai Mahakam dan hanya berjarak sekitar 200 meter dari Museum Mulawarman. Ada berbagai destinasi wisata menarik dekat hotel ini, seperti Water Park Family Tenggarong Kukar, Museum Kayu, dan Taman Ulin Tenggarong.

4. Grand Fatma Hotel Tenggarong

Hotel ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menginap bersama keluarga. Grand Fatma Hotel Tenggarong terletak di Jalan Pesut No. 14 Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Berlokasi di tengah-tengah pusat Kota Tenggarong, Grand Fatma Hotel Tenggarong berada di kawasan strategis dan mudah dijangkau. Hotel ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Mulai dari kafe dan restoran, lapangan badminton, pusat kebugaran, meja bilyar, kolam renang, spa, karaoke, dan berbagai fasilitas bisnis.

5. Hotel Neo+ Balikpapan by Aston

Penginapan yang satu ini berlokasi di Jalan Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur. Hotel ini berada di lokasi strategis dan dekat dengan sejumlah pusat perbelanjaan serta tempat ibadah.

Dengan harga mulai dari Rp700 ribu per malam, hotel ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Mulai dari area parkir, resepsionis 24 jam, bar, ruang cuci baju, laundry, layanan bisnis, hingga kabar difabel.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Rekomendasi hotel dekat Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara perlu diketahui bagi Anda yang akan berkunjung ke ibu kota baru tersebut.

Seperti diketahui, hingga kini pembangunan di IKN Nusantara masih berlangsung untuk sejumlah sarana dan prasarana dasar. Karena itu, pilihan menginap baru berada di sekitar kawasan titik nol IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga akan menggelar upacara Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, selain di Jakarta. Terbaru, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan akan ada doa bersama di IKN Nusantara untuk menyambut perayaan tersebut.

“Zikir di Jakarta. Tapi nanti ada istilahnya doa di IKN juga bapak presiden akan di sana,” kata Heru ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2024.

Bagi Anda yang ingin merasakan euforia perayaan HUT RI di IKN Nusantara, berikut beberapa rekomendasi hotel dekat IKN.

1. The Rich Hotel

The Rich Hotel menjadi salah satu rekomendasi hotel Dekat IKN. Hotel bintang dua ini berlokasi di Jalan Penajam-Kuaro No.41 Lawe-Lawe, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Melansir dari laman Traveloka, hotel ini berada di lokasi strategis dan dekat dengan wisata di kawasan IKN Nusantara. Salah satunya Pantai Tanjung Jumlai dan Pantai Istana Amal Penajam yang hanya berjarak sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor

Fasilitas hotel ini cukup lengkap, mulai dari WiFi, kafe, restoran, parkir gratis, resepsionis dan layanan kamar 24 jam. Setiap kamar di hotel ini juga dilengkapi dengan meja kerja, TV kabel, dan kulkas.

2. Grand Elty Singgasana Tenggarong

Hotel ini berlokasi di Jalan Pahlawan No.1 Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun fasilitasnya mencakup kolam renang, area parkir, restoran, WiFi, serta fasilitas bisnis, dan ruang rapat. Selain itu, hotel ini juga menawarkan servis laundry, pelayanan dan resepsionis kamar 24 jam.

Salah satu destinasi wisata dekat hotel ini adalah Museum Mulawarman, yang merupakan Istana Kesultanan Kutai. Kota Samarinda juga dapat ditempuh dari hotel ini dalam kurun waktu sekitar 50 menit menggunakan kendaraan bermotor.

Selanjutnya: Hotel Neo+ Balikpapan by Aston<!--more-->

3. Elty Smart Lesong Batu

Elty Smart Lesong Batu terletak di Jalan Panji No.1, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Berada di pusat kota, hotel ini memiliki harga yang terjangkau dengan fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari WiFi, resepsionis 24 jam, layanan laundry, area parkir, hingga fasilitas meeting dan bisnis. Setiap kamar hotel ini juga dilengkapi dengan TV dan meja bekerja.

Penginapan ini terletak di sisi Sungai Mahakam dan hanya berjarak sekitar 200 meter dari Museum Mulawarman. Ada berbagai destinasi wisata menarik dekat hotel ini, seperti Water Park Family Tenggarong Kukar, Museum Kayu, dan Taman Ulin Tenggarong.

4. Grand Fatma Hotel Tenggarong

Hotel ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menginap bersama keluarga. Grand Fatma Hotel Tenggarong terletak di Jalan Pesut No. 14 Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara.

Berlokasi di tengah-tengah pusat Kota Tenggarong, Grand Fatma Hotel Tenggarong berada di kawasan strategis dan mudah dijangkau. Hotel ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Mulai dari kafe dan restoran, lapangan badminton, pusat kebugaran, meja bilyar, kolam renang, spa, karaoke, dan berbagai fasilitas bisnis.

5. Hotel Neo+ Balikpapan by Aston

Penginapan yang satu ini berlokasi di Jalan Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Balikpapan, Kalimantan Timur. Hotel ini berada di lokasi strategis dan dekat dengan sejumlah pusat perbelanjaan serta tempat ibadah.

Dengan harga mulai dari Rp700 ribu per malam, hotel ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Mulai dari area parkir, resepsionis 24 jam, bar, ruang cuci baju, laundry, layanan bisnis, hingga kabar difabel.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) akan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terdampak sebagai bentuk tindak lanjut pernyataan resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyatakan adanya kandungan zat natrium dehidroasetat di produk roti Okko yang diproduksi PT Abadi Rasa Food.

Ketua BPKN, Muhammad Mufti Mubarok, mengatakan lembaga negara ini akan melayani pengaduan konsumen dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dirugikan oleh perusahaan pembuat roti asal Bandung tersebut.

“Kita akan membuka posko pengaduan konsumen atau masyarakat terdampak roti Okko. Pengaduan dapat dilakukan melalui aplikasi 'BPKN 153',” ujar Mufti dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Jumat, 26 Juli 2024. Aplikasi tersebut, ia menambahkan, dapat diunduh di Android dan iOS.

BPKN menghimbau kepada konsumen dan pelaku usaha kecil terdampak dan dirugikan oleh persoalan ini untuk segera melapor ke BPKN.

Selain itu, BPKN juga mendesak pihak PT Abadi Rasa Food untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pelaku usaha akibat penarikan produk roti Okko. “Kita meminta kepada PT Abadi Rasa Food untuk juga memberikan ganti rugi kepada pelaku UMKM,” tambahnya.

Sebelumnya, BPOM secara resmi merilis hasil uji laboratorium terhadap produk roti Aoka (PT Indonesia Bakery Family) dan roti Okko (PT Abadi Rasa Food). Hasilnya, roti Okko terbukti mengandung senyawa natrium dehidroasetat. Terhadap hasil pengujian dan penemuan ini, BPOM mendesak produsen roti Okko untuk menarik produk dari pasaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM.

Sejalan dengan perintah BPOM, Mufti juga meminta penarikan roti Okko dari peredaran. “Untuk melindungi konsumen, tarik total semua roti Okko,” ujar Mufti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 pada 22 Juli 2024. Peraturan ini memungkinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin tambang yang telah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, serta Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Melansir JDIH Kementerian Sekretariat Negara, ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1). "Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus [WIUPK] yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara [PKP2B] dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian bunyi pasal tersebut.

Perpres Nomor 76 Tahun 2024 diterbitkan atas perubahan Perpres No. 70 Tahun 2023. Perpres ini juga mengakomodasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terlebih dahulu diteken Jokowi.

Pemberian izin usaha pertambangan ini pun mendapat banyak penolakan dari sejumlah ormas seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Pasalnya, pembagian izin tambang tanpa lelang ini dianggap tak sesuai dengan mandat ormas keagamaan.

Kendati begitu, ternyata ada dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia akhirnya menerima tawaran pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintahan Jokowi. Berikut adalah daftar ormas yang putuskan terima izin usaha tambang

Selanjutnya baca: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

Setelah PBNU, kini giliran Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah yang menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan alasan pihaknya memutuskan menerima izin tambang adalah supaya Muhammadiyah bisa mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama.

"Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengelola tambang. Agamanya dibawa dalam proses pengolahan tambang," ujarnya saat dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar menjelaskan persetujuan untuk memberikan IUP kepada ormas keagamaan disertai beberapa catatan. Menurutnya, jika Muhammadiyah memutuskan untuk menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

"Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.

RIZKI DEWI AYU | IKHSAN RELIUBUN | AISYAH AMIRA WAKANG

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi program penghiliran nikel yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menilai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh maraknya hilirisasi dan penambangan nikel di era Jokowi tidak sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.

Mulyanto menyebutkan program hilirisasi nikel di era Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan. Selain menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, dia melihat masih banyak masyarakat miskin di sekitar tambang. Di saat bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan oleh eksploitasi nikel.

"Anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya sumber daya alam atau daerah yang digencarkan program hilirisasi yang sering disebut sebagai ‘kutukan sumber daya alam’ ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini mengatakan, seharusnya hilirisasi nikel bisa mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Persoalan kemiskinan di daerah penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu karena buruknya pengelolaan dana bagi hasil dan pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah.

“Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai,” ujarnya.

Di lain sisi, Mulyanto mengatakan selama ini masyarakat lokal hanya dilibatkan sebagai pekerja kasar di pertambangan nikel karena terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya bisa memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal bisa menempati posisi strategis dalam industri nikel.

“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan feronikel. Ia pun mendorong penghentian pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

"Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduksi nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit," tegasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi program penghiliran nikel yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menilai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh maraknya hilirisasi dan penambangan nikel di era Jokowi tidak sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.

Mulyanto menyebutkan program hilirisasi nikel di era Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan. Selain menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, dia melihat masih banyak masyarakat miskin di sekitar tambang. Di saat bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan oleh eksploitasi nikel.

"Anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya sumber daya alam atau daerah yang digencarkan program hilirisasi yang sering disebut sebagai ‘kutukan sumber daya alam’ ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini mengatakan, seharusnya hilirisasi nikel bisa mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Persoalan kemiskinan di daerah penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu karena buruknya pengelolaan dana bagi hasil dan pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah.

“Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai,” ujarnya.

Di lain sisi, Mulyanto mengatakan selama ini masyarakat lokal hanya dilibatkan sebagai pekerja kasar di pertambangan nikel karena terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya bisa memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal bisa menempati posisi strategis dalam industri nikel.

“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan feronikel. Ia pun mendorong penghentian pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

"Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduksi nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit," tegasnya.

TEMPO.CO, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam serta pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha menggelar rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco City terkait realisasi serta beberapa rencana aksi untuk mendukung investasi di Rempang, salah satunya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau menilai pemerintah dan BP Batam sama sekali tidak mempedulikan aspirasi masyarakat yang hingga saat ini masih tetap bertahan di kampung mereka dan menolak untuk direlokasi.

Rapat koordinasi berlangsung setelah ada kunjungan dan konferensi pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di Kota Batam terkait Investasi Rempang Eco - City pada 12 Juli 2024.

Kunjungan itu dilakukan memastikan memastikan kesiapan pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga yang terdampak dari pengembangan Rempang Eco-City. "Kedua agenda pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City tidak berarti apapun," kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Boy menilai Pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap melanjutkan investasi Rempang Eco-City, karena sampai saat ini mayoritas warga Rempang tetap menolak untuk direlokasi. “Masyarakat Rempang masih tetap ingin hidup dan menjaga tanah adat leluhur mereka yang mereka tempati sejak dulu," katanya.

Boy yang juga masuk dalam tim solidaritas nasional untuk Rempang mengatakan, data yang kami himpun dan baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Investasi Tiongkok, dan Resistensi Masyarakat Rempang, hanya 20 persen masyarakat di lima kampung tua yang jadi prioritas pembangunan (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, dan Belongkeng) yang menerima relokasi, sedangkan sisanya bertahan di kampung masing-masing.

"Ambisi pemerintah untuk tetap melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City tidak hanya akan mengusir dan merampas hak masyarakat adat dan tempatan Pulau Rempang namun juga akan turut berpotensi menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang mayoritas bergantung pada laut dan kebun. Apalagi hasil pertanian, peternakan, dan laut masyarakat selama ini juga telah menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Kota Batam," kata Boy.

Ia melanjutkan, pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan industri dan perdagangan, karena selama ini hasil pertanian dan laut masyarakat Rempang telah berkontribusi besar untuk kebutuhan pangan di Kota Batam. "Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan mengurangi sumber pangan yang ada hingga menimbulkan krisis pangan di masa yang akan datang,” kata Boy.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan disingkat IUP yang sudah dicabut kepada ormas keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, 22 Juli 2024.

Bedah isi Perpres Nomor 76 Tahun 2024

1. Perubahan atas Perpres sebelumnya

Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2024, yang memberikan kewenangan Menteri Investasi membagikan izin mengelola tambang bagi organisasi masyarakat keagamaan.

Perpres terbaru ini sebagai perubahan atas Perpres No. 70 Tahun 2023. Perpres ini juga mengakomodasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terlebih dahulu diteken Jokowi.

PP Nomor 25 Tahun 2024 memperbolehkan ormas keagamaan mengelola tambang. Tetapi, belum mengatur secara rinci tata cara pemberian izin tambang. Aturan ini mengganti PP Nomor 96 Tahun 2021.

2. Tiga pasal tambahan soal IUP

Dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024, ada tiga angka yang ditambahkan pemerintah pada pasal 1: Pertama pada poin 5a, soal Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Kedua pada poin 5b, soal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) - sebagai payung hukum pemerintah melakukan perjanjian dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara. Ketiga di poin 6a, soal Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus dalam (WUPK) wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

3. Kriteria ormas yang menjalankan IUP

Antara melansir Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

4. Berlaku 5 tahun

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Perpres 70 bertujuan mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi.

5. Mekanisme menjalankan IUP

Perpres Nomor 76 Tahun 2024 mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).

Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Bahlil mengatakan, Perpres tersebut juga mengatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi Badan Usaha Milik desa, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh UMKM.

"Pendistribusian IUP berskala besar akan dilakukan melalui proses tender sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi teknis-nya, ada di Kementerian ESDM," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom senior Faisal Basri mengatakan partisipasi masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam asuransi masih rendah. Dia mengatakan Indonesia berada di posisi keenam di Asia Tenggara di mana sektor asuransi hanya berkontribusi 6,9 persen terhadap totoal Gross Domestic Product (GDP).

"Indonesia hanya berada sedikit di atas Myanmar. Kalau situasi politik Myanmar lebih baik, bisa-bisa kita berada di bawah," kata Faisal dalam forum Non-Bank Financial yang diselenggarakan Infobank di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Faisal mengatakan jika kontribusi asuransi terhadap GDP bisa tembus 8 hingga 10 persen, hal itu akan berdampak pada prospek industri sektor keuangan. Faisal menatakan lemahnya industri asuransi tersebut disebabkan lemahnya daya beli. Dia mengatakan 60 persen penduduk Indonesia hanya mengeluarkan Rp 30 ribu. "Bagaimana mau memikirkan asuransi sedangkan untuk urusan perut saja masih susah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui hal tersebut. Ogi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam asuransi juga dipicu karena minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.

"Tanpa literasi orang tidak tahu kebutuhannya atau apa. Jadi kalau itu literasi bisa dilaksanakan dan kebutuhan itu akan muncul. Kalau saya tidak punya produk asuransi, maka saya akan berisiko lebih. Itu yang edukasi itu yang perlu terus-menerus dilakukan," katanya.

Ogi mengatakan saat ini paradigma soal asuransi perlu diubah. Dia menilai, kesadaran masyarakat terhadap produk jasa keuangan tidak bisa dilakukan secara instan. "Makanya campaign untuk asuransi kita ubah, kalau dulu mari berasuransi, sekarang itu pahami, paham dulu, baru miliki," katanya.

Saat ditanyai ihwal rencana kewajiban asuransi kendaraan bermotor, Ogi menyatakan hal tersebut masih dalam tahapan pembahasan oleh pemerintah. Dia mengatakan OJK hanya menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah mengenai hal itu. "Sebab di undang-undang, pemerintah diberikan kewenangan untuk itu. Untuk teknisnya bagaimana, nanti akan diatur lagi melalui peraturan OJK," katanya.

Ogi juga menegaskan bahwa kewajiban asuransi kendaraan belum masuk tahapan finalisasi. Dia mengaku tidak mengetahui kapan pemerintah akan mengeksekusi rencana tersebut. "Yang jelas masih lama, belum tahu kapannya," ujarnya.

NANDITO PUTRA