TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, mengatakan timnya tengah menggelar uji coba sebagai pilot project program makan bergizi gratis. Dia mengklaim uji coba ini tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Juli 2024, dipantau dari kanal YouTube Prabowo-Gibran.

Hasan menjelaskan, anggaran sebesar Rp 71 triliun yang disediakan pemerintah untuk program ini berlaku mulai tahun depan. Selama belum dilantik, belum ada alokasi anggaran yang bisa digunakan Prabowo. Karena itu, timnya tidak bisa menggunakan anggaran yang merupakan instrumen pemerintah.

Pilot project sekaligus riset itu menyasar 3 ribu orang siswa SD, SMP, dan SMA, serta ibu hamil di setiap provinsi. Untuk mendapatkan variasi data sesuai wilayah, Hasbi mengatakan uji coba akan diperluas ke skala nasional. Perluasan ini akan berlangsung selama dua sampai tiga bulan mendatang.

Ihwal besar anggaran yang digunakan dalam pilot project, harga porsi makan gratis, dan titik-titik uji coba, Hasbi mengaku tak bisa membocorkan data itu kepada publik. Dia mengatakan ingin membiarkan tim pakar bekerja tanpa gangguan. Karena itu, dia mengaku menekan seminimal mungkin informasi yang beredar tentang riset itu. “Proses uji coba masih berjalan, pasti belum ada kesimpulan, termasuk kesimpulan soal harga,” kata dia.

Uji coba makan bergizi gratis itu antara lain akan mulai dilangsungkan di Solo, kota asal wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, pekan depan. Pemerintah Kota Solo mengajukan sekitar tujuh hingga delapan sekolah untuk pelaksanaannya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Renata mengkonfirmasi hal itu. Ia mengemukakan sudah ada pihak swasta yang telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Solo terkait pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di Solo itu. “Kami sudah ada pemberitahuan terkait uji coba makan bergizi gratis di Solo. Rencananya dilaksanakan Kamis pekan depan,” ujar Dian kepada awak media di Solo, Jumat, 19 Juli 2024.

TEMPO.CO, Palembang - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Sumatera Selatan berkontribusi dalam kerugian ekonomi Indonesia sebesar Rp 42,7 miliar akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2022 lalu. Hal itu dikatakan Airlangga saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang untuk mengikuti apel dan simulasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemberian CSR Alat Pemadam Kebakaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel di Griya Agung, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

"Dampak kerugian ekonomi yang timbul akibat karhutla di Sumsel di tahun 2022 mencapai Rp 42,7 miliar, dengan kerugian terbesar terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mencapai Rp11,4 miliar," kata kata Airlangga saat konferensi pers pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Menurut Airlangga, semua unsur harus bergerak melakukan deteksi dini, sekaligus melakukan pemantauan di area-area yang rawan titik panas (hotspot). Dan juga selalu memperbarui informasi terkait kondisi di lapangan dengan memanfaatkan teknologi terkini. "Manfaatkan teknologi untuk monitoring pengawasan dengan sistem dasbor, pemanfaatan artificial intelligence (AI), dan penerapan business continuity management system (BCMS) untuk pemulihan cepat bila terjadi gangguan pelayanan publik," ujar dia.

Ia juga mengarahkan, agar unsur pemerintahan atau Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopimda), TNI, Polri dan unsur di bawah seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan mengarahkan kepala desa juga turut dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan ini.

"Diupayakan, edukasi juga perlu terus dilakukan. Semua pihak juga harus mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan ini untuk tahun-tahun mendatang," kata dia.

Menurutnya, langkah penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi. "Penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat, sehingga timbul efek jera," kata Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar itu.

Wilayah Sumatera Selatan memiliki topografi yang beragam, dengan dataran tinggi di barat yang berada di Bukit Barisan dan juga dataran rendah di timur serta ekosistem mangrove dan lahan gambut yang luas. Hal ini menurut Airlangga menjadikan tanah Sumatera Selatan subur dan menghasilkan berbagai produk perkebunan, pertanian, perikanan, serta pertambangan. "Kekayaan alam ini perlu dikelola dengan baik untuk kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat. Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan, pengelolaan tata air gambut, dan canal blocking."

Namun, kondisi geografis ini juga membawa tantangan, Airlangga menyebutkan jika Sumsel juga terancaman banjir dan tanah longsor saat musim hujan, serta kekeringan dan kebakaran hutan saat musim kemarau, terutama di lahan gambut yang mudah terbakar.

Kebakaran besar di lahan gambut dapat menyebabkan kabut asap yang merugikan berbagai sektor, seperti kesehatan, perhubungan, dan sosial ekonomi karena gangguan pada jalur transportasi. "Kejadian ini perlu ditangani dengan aksi nyata agar dampaknya dapat diminimalisir atau dihilangkan," tutup Airlangga.

YUNI ROHMAWATI

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik langkah pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700. Menurut dia, kenaikan harga itu akan menggerus daya beli masyarakat yang saat ini sudah rendah. “Itu memang kebijakan yang tidak propublik, memang harus ditolak,” ujar Tulus saat dihubungi Tempo, Sabtu, 20 Juli 2024.

Penurunan daya beli, Tulus menuturkan, terutama akan terjadi pada masyarakat dari kelas menengah bawah. Bila tidak terkontr, kata dia, harga di pasaran akan terus melambung jauh di atas HET. “Ekonomi sedang gonjang ganjing, daya beli sedang longsor, kok menaikkan HET MinyaKita,” kata dia.

Minyak goreng, menurut Tulus, telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, negara seharusnya mengintervensi keadaan melalui kebijakan agat harga bisa turun. Salah satunya, dia menyarankan dengan membereskan jalur distribusi. “Sehingga pasokan lancar dan tidak ada kenaikan harga karena faktor jalur distribusi yang rumit dan high cost,” kata dia.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian mengatakan, kenaikan HET MinyaKita disebabkan oleh masalah distribusi. Menurut dia, minyak goreng rakyat itu justru banyak diedarkan oleh swasta, alih-alih BUMN pangan. “Jika kita bedah, penyebab kenaikan HET minyak kita ini lebih banyak disebabkan karena distribusi, bukan di produksi,” ujar Eliza saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 Juni 2024.

Eliza menjelaskan, kenaikan harga itu diasumsikan agar penjual eceran mendapatkan keuntungan memadai. Pasalnya, harga modal MinyaKita di tingkat pedagang besar sudah lebih dari Rp 15.000.

Lulusan Universitas Padjadjaran itu menuturkan, ada beberapa komponen yang membentuk harga pokok penjualan (HPP) MinyaKita. Komponen ini yakni harga crude palm oil (CPO) atau sawit, biaya pengolahan, pengemasan,dan distribusi.

Menurut dia, harga CPO dunia turun dalam dua bulan terakhir. Begitu pula, harga CPO dalam negeri tak mengalami kenaikan. “Artinya dari segi bahan baku tidak ada kenaikan,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter sudah berlaku dan segera diundangkan pada pekan depan.Zulkifli menyebutkan aturan resmi terkait HET MinyaKita akan dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang saat ini telah selesai relaksasi."Sudah berlaku harga Rp15.700 sudah, nanti memang resminya tentu ada permendag-nya," ujar Zulkifli usai meresmikan Porseni Kementerian Perdagangan di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Zulkifli menyatakan, awalnya HET MinyaKita diusulkan sebesar Rp15.500. Akan tetapi, lantaran nilai dolar AS menguat maka dipilih jalan tengah sebesar Rp15.700 per liter."Kan ada hitungan dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), ada yang usul Rp15.500 terus karena dolar naik jadi jalan tengahnya ketemunya Rp15.700," kata Zulkifli.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, Permendag terkait HET MinyaKita telah diharmonisasi pada Kamis (18/7) malam. Selanjutnya, akan diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM."Mudah-mudahan dalam minggu depan ini, tinggal nunggu perundangan," kata Isy.

Sebelumnya, HET MinyaKita ditetapkan dengan harga Rp14.000 per liter. Aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

Dengan naiknya harga MinyaKita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700, dinilai tetap akan lebih murah dari minyak goreng kemasan premium.Alasan relaksasi HET MinyaKita menjadi Rp15.700 karena HET Rp14.000 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan harga biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan.

HAN REVANDA PUTRA | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Le Minerale menegaskan bahwa AMDK tersebut merupakan produk asli Indonesia bukan merupakan afiliasi dengan perusahaan Israel.

"Kepemilikan kami 100 persen Indonesia, karyawan kami 100 persen warga negara Indonesia, dan produk perusahaan kami, baik dalam kemasan botol maupun galon, sepenuhnya diproduksi di Indonesia," kata Marketing Director Le Minerale Febri Satria Hutama dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Selain itu, lanjutnya, produk AMDK tersebut merupakan kebanggaan Indonesia karena berhasil melakukan ekspor ke berbagai negara serta diminati konsumen dalam negeri.Hal itu dikatakannya menanggapi tindakan boikot masyarakat terhadap sejumlah produk yang dituduh mempunyai afiliasi atau mendukung Israel dalam pendudukanterhadap Palestina.

Dikatakannya aksi boikot produk-produk besutan perusahaan multinasional yang terafiliasi Israel mulai terasakan dampaknya, termasuk di Indonesia.Namun sayangnya, fenomena ini terkadang ditunggangi sejumlah pihak dengan memunculkan konten yang mengikutsertakan produk-produk yang diproduksi perusahaan nasional.

Febri mengungkapkan berbagai macam serangan dalam bentuk disinformasi untuk mendiskreditkan AMDK yang diproduksi perusahaan tersebut terus bermunculan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Padahal, tambahnya, sejumlah sumber resmi dan kredibel telah menegaskan bahwa produk air minum tersebut tidak memiliki afiliasi apapun dengan Israel, apalagi membantu ataupun berkontribusi terhadap pendudukan Israel di Palestina.

Selain tidak terafiliasi dengan Israel, perusahaan juga menunjukkan komitmennya mendukung Palestina atas nama kemanusiaan dengan mengirimkan ratusan ton produknya untuk bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh TNI AL untuk rakyat di sana.

Sementara itu menurut Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah produk lokal yang tidak memiliki afiliasi dengan upaya pendudukan zionis di Palestina terbebas dari fatwa boikot.Menurut dia sangat mudah bagi masyarakat untuk mengetahui suatu produk yang beredar produk lokal atau tidak."Yang pertama, mereknya lokal, pekerjanya pekerja lokal, bahan-bahannya lokal. Artinya industri lokal," katanya.

Pihaknya juga mengapresiasi perusahaan tersebut yang memiliki komitmen kuat tidak hanya sebatas pada pernyataan sikap dan bentuk empati tapi mendukung secara nyata sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu membantu Palestina.

Catatan koreksi:

Berita ini mengalami perubahan judul. Judul'Kena Dampak Boikot, Le Minerale Tegaskan Tidak Terafiliasi Perusahaan Israel: Kepemilikan kami 100 persen Indonesia'diubah menjadi 'Le Minerale Tegaskan Tidak Terafiliasi Perusahaan Israel: Kepemilikan Kami 100 Persen Indonesia' pada pukul 22.24 WIB, Ahad, 21 Juli 2024. Mohon maaf atas ketidakcermatan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Le Minerale menegaskan bahwa AMDK tersebut merupakan produk asli Indonesia bukan merupakan afiliasi dengan perusahaan Israel.

"Kepemilikan kami 100 persen Indonesia, karyawan kami 100 persen warga negara Indonesia, dan produk perusahaan kami, baik dalam kemasan botol maupun galon, sepenuhnya diproduksi di Indonesia," kata Marketing Director Le Minerale Febri Satria Hutama dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Selain itu, lanjutnya, produk AMDK tersebut merupakan kebanggaan Indonesia karena berhasil melakukan ekspor ke berbagai negara serta diminati konsumen dalam negeri.Hal itu dikatakannya menanggapi tindakan boikot masyarakat terhadap sejumlah produk yang dituduh mempunyai afiliasi atau mendukung Israel dalam pendudukanterhadap Palestina.

Dikatakannya aksi boikot produk-produk besutan perusahaan multinasional yang terafiliasi Israel mulai terasakan dampaknya, termasuk di Indonesia.Namun sayangnya, fenomena ini terkadang ditunggangi sejumlah pihak dengan memunculkan konten yang mengikutsertakan produk-produk yang diproduksi perusahaan nasional.

Febri mengungkapkan berbagai macam serangan dalam bentuk disinformasi untuk mendiskreditkan AMDK yang diproduksi perusahaan tersebut terus bermunculan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Padahal, tambahnya, sejumlah sumber resmi dan kredibel telah menegaskan bahwa produk air minum tersebut tidak memiliki afiliasi apapun dengan Israel, apalagi membantu ataupun berkontribusi terhadap pendudukan Israel di Palestina.

Selain tidak terafiliasi dengan Israel, perusahaan juga menunjukkan komitmennya mendukung Palestina atas nama kemanusiaan dengan mengirimkan ratusan ton produknya untuk bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh TNI AL untuk rakyat di sana.

Sementara itu menurut Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah produk lokal yang tidak memiliki afiliasi dengan upaya pendudukan zionis di Palestina terbebas dari fatwa boikot.Menurut dia sangat mudah bagi masyarakat untuk mengetahui suatu produk yang beredar produk lokal atau tidak."Yang pertama, mereknya lokal, pekerjanya pekerja lokal, bahan-bahannya lokal. Artinya industri lokal," katanya.

Pihaknya juga mengapresiasi perusahaan tersebut yang memiliki komitmen kuat tidak hanya sebatas pada pernyataan sikap dan bentuk empati tapi mendukung secara nyata sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu membantu Palestina.

Houthi menembakkan beberapa rudal ke arah Kota Eilat di Laut Merah, Israel, namun diklaim Tel Aviv berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Petani budidaya benih bening lobster atau BBL sebut pendapatan mereka belakangan makin seret. Pengakuan ini datang dari Rusman, pembudidaya udang di Teluk Jukung, Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Pria 52 tahun itu bercerita, hampir dua ton lobster siap konsumsi miliknya hanya terkatung di dalam keramba, kolam budidaya. "Saat ini kami sedang menangis," kata dia kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Jumat malam, 19 Juli 2024.

Rusman menyebut kesedihan penambak lobster mulai terasa setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono membuka kembali ekspor benih bening lobster. Izin itu tercantum dalam Peraturan Menteri KKP tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Menurut dia, peraturan itu menunjukkan KKP lebih memanjakan pemerintah Vietnam.

Adanya kebijakan izin ekspor itu dirasakan Rusman membuat petani budidaya lobster di NTB mulai kesulitan mendapatkan benih bening lobster. Berikutnya, kata Rusman, pasar untuk mendagangkan lobster ini mulai sempit. "Problem pertama kami kekurangan bibit, kedua pasar sudah tertutup," ujar dia.

Dampak lain yang terjadi di dalam negeri menurutnya, nilai benih bening makin kehilangan harga. Padahal, sebelumnya mereka masih bisa menjual lobster jenis pasir siap konsumsi berukuran 300 gram dengan harga Rp 500 ribu. Sekarang mereka hanya bisa menjual per kilogram Rp 260 ribu-Rp 280 ribu. Pasar penjualannya hanya di Bali untuk kebutuhan di wilayah pariwisata. "Jual 50 kilogram itu sudah sangat banyak," ujar dia.

Padahal, kata dia, jika pemerintah ingin menghidupkan masyarakat yang bergantung hidup pada lobster, tidak perlu membuka keran ekspor. Seharusnya melalui KKP, pemerintah bisa memanfaatkan masyarakat memproduksi lobster di dalam negeri. Dengan memberikan kewenangan budidaya sebesar 50 persen, 25 persen nelayan, serta 25 persen pencari pakan.

Rusman mengatakan, ide itu telah diusulkan kepada Biro Hukum Dinas KKP Lombok sejak Januari 2024, jauh sebelum Menteri Wahyu mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tersebut. Menurut dia, alasan pemerintah mengeluarkan izin ekspor dengan sasaran budidaya dilakukan oleh Vietnam dengan alasan proses budidaya di sana lebih baik, itu keliru.

Proses budi daya di NTB, misalnya tak berbeda dengan yang dilakukan di Vietnam. Kesamaannya adalah proses pertumbuhan melalui karantina selama 2-3 bulan. Setelah itu diangkut dan dipindahkan ke lubang lain untuk proses menjadi bibit dengan ukuran sebesar jari jempol. Setelah berukuran jari manis baru lobster itu bisa dikategorikan sebagai bibit dengan waktu pembibitan selama 4-5 bulan.

"Prosesnya sama seperti kami di sini," katanya, menjelaskan kesamaan budidaya yang dilakukan di Vietnam dan yang dilakukan petani di NTB. Kesamaan ini dia ketahui dari orang Vietnam yang pernah berkunjung ke lokasi budidaya. Menurut dia, padahal dengan cara serupa, pembudidaya di dalam negeri bisa diajak bekerja sama untuk memproduksi lobster yang lebih tinggi.

Rusman mengatakan, keran ekspor membuat kuota lobster di Vietnam bertambah banyak dan bisa memenuhi permintaan di negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Cina, dan lainnya. Para pembeli negara lain pun tak perlu ke Indonesia karena selain kebutuhan lobster terpenuhi, ongkos ke sini pun mahal. "Kebutuhan bibit di Vietnam itu semua dari masyarakat Indonesia," ujar dia.

Di balik harga yang merosot dan tak ada pembeli, membuat lobster yang dibudidaya Rusman di 130 lubang tak bisa dipanen. Sementara ongkos pakan yang dia keluarkan sehari bisa Rp 1,8 juta. Padahal, kalau bisa dijual, lobster yang bisa dipanen sebanyak 3,5 ton. "Tapi mau jual ke mana? Tidak ada pembeli," ucap dia, yang mulai membudidaya udang sejak 1998 itu.

Dia mengatakan, keterpurukan harga lobster itu bukan saja membuatnya menjerit. Para petani lain di NTB yang mencapai sekitar 6 ribu-7 ribu pembudidaya, mengalami hal serupa. "Orang sekarang gelang kepala, bersedih, mengapa nasib kami seperti ini," ucap dia.

Abdullah, nelayan pembudi daya lobster di Teluk Jukung, mengeluhkan senada. Saat ini harga lobster memang turun drastis. Selain harga merosot, hampir tak ada pembeli di sana. Pemilik 12 keramba yang menampung 800 lobster siap konsumsi ini mengatakan, bahwa pemerintah bahkan tak punya solusi mengatasi masalah yang dialami petani lobster tersebut.

"Menurut kami penyebabnya di sini karena, keran ekspor dibuka," katanya kepada Tempo melalui sambungan telepon, Kamis malam, 18 Juli 2024. Sebelum izin ekspor dibuka, kata pria 38 tahun ini, para pengusaha dari Malaysia, Singapura, dan Cina, kerap berkunjung mencari udang di tempat pembudidaya.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, merespons keluhan harga lobster merosot dan tak ada pembeli karena pemerintah membuka kembali keran ekspor. Dia mengatakan, tentang harga lobster konsumsi, fluktuasi harga mengikuti mekanisme pasar. "Harga lobster ditentukan oleh ukuran, jenis, dan kualitasnya," kata dia, melalui aplikasi perpesanan, Jumat malam, 20 Juli 2024. Haeru tak menjawab saat ditanya soal Peraturan Menteri KKP itu sangat memengaruhi harga dan kebutuhan lobster dari dalam negeri.

IKHSAN RELIUBUN

TEMPO.CO, Jakarta - Petani budidaya benih bening lobster atau BBL sebut pendapatan mereka belakangan makin seret. Pengakuan ini datang dari Rusman, pembudidaya udang di Teluk Jukung, Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Pria 52 tahun itu bercerita, hampir dua ton lobster siap konsumsi miliknya hanya terkatung di dalam keramba, kolam budidaya. "Saat ini kami sedang menangis," kata dia kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Jumat malam, 19 Juli 2024.

Rusman menyebut kesedihan penambak lobster mulai terasa setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono membuka kembali ekspor benih bening lobster. Izin itu tercantum dalam Peraturan Menteri KKP tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Menurut dia, peraturan itu menunjukkan KKP lebih memanjakan pemerintah Vietnam.

Adanya kebijakan izin ekspor itu dirasakan Rusman membuat petani budidaya lobster di NTB mulai kesulitan mendapatkan benih bening lobster. Berikutnya, kata Rusman, pasar untuk mendagangkan lobster ini mulai sempit. "Problem pertama kami kekurangan bibit, kedua pasar sudah tertutup," ujar dia.

Dampak lain yang terjadi di dalam negeri menurutnya, nilai benih bening makin kehilangan harga. Padahal, sebelumnya mereka masih bisa menjual lobster jenis pasir siap konsumsi berukuran 300 gram dengan harga Rp 500 ribu. Sekarang mereka hanya bisa menjual per kilogram Rp 260 ribu-Rp 280 ribu. Pasar penjualannya hanya di Bali untuk kebutuhan di wilayah pariwisata. "Jual 50 kilogram itu sudah sangat banyak," ujar dia.

Padahal, kata dia, jika pemerintah ingin menghidupkan masyarakat yang bergantung hidup pada lobster, tidak perlu membuka keran ekspor. Seharusnya melalui KKP, pemerintah bisa memanfaatkan masyarakat memproduksi lobster di dalam negeri. Dengan memberikan kewenangan budidaya sebesar 50 persen, 25 persen nelayan, serta 25 persen pencari pakan.

Rusman mengatakan, ide itu telah diusulkan kepada Biro Hukum Dinas KKP Lombok sejak Januari 2024, jauh sebelum Menteri Wahyu mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tersebut. Menurut dia, alasan pemerintah mengeluarkan izin ekspor dengan sasaran budidaya dilakukan oleh Vietnam dengan alasan proses budidaya di sana lebih baik, itu keliru.

Proses budi daya di NTB, misalnya tak berbeda dengan yang dilakukan di Vietnam. Kesamaannya adalah proses pertumbuhan melalui karantina selama 2-3 bulan. Setelah itu diangkut dan dipindahkan ke lubang lain untuk proses menjadi bibit dengan ukuran sebesar jari jempol. Setelah berukuran jari manis baru lobster itu bisa dikategorikan sebagai bibit dengan waktu pembibitan selama 4-5 bulan.

"Prosesnya sama seperti kami di sini," katanya, menjelaskan kesamaan budidaya yang dilakukan di Vietnam dan yang dilakukan petani di NTB. Kesamaan ini dia ketahui dari orang Vietnam yang pernah berkunjung ke lokasi budidaya. Menurut dia, padahal dengan cara serupa, pembudidaya di dalam negeri bisa diajak bekerja sama untuk memproduksi lobster yang lebih tinggi.

Rusman mengatakan, keran ekspor membuat kuota lobster di Vietnam bertambah banyak dan bisa memenuhi permintaan di negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Cina, dan lainnya. Para pembeli negara lain pun tak perlu ke Indonesia karena selain kebutuhan lobster terpenuhi, ongkos ke sini pun mahal. "Kebutuhan bibit di Vietnam itu semua dari masyarakat Indonesia," ujar dia.

Di balik harga yang merosot dan tak ada pembeli, membuat lobster yang dibudidaya Rusman di 130 lubang tak bisa dipanen. Sementara ongkos pakan yang dia keluarkan sehari bisa Rp 1,8 juta. Padahal, kalau bisa dijual, lobster yang bisa dipanen sebanyak 3,5 ton. "Tapi mau jual ke mana? Tidak ada pembeli," ucap dia, yang mulai membudidaya udang sejak 1998 itu.

Dia mengatakan, keterpurukan harga lobster itu bukan saja membuatnya menjerit. Para petani lain di NTB yang mencapai sekitar 6 ribu-7 ribu pembudidaya, mengalami hal serupa. "Orang sekarang gelang kepala, bersedih, mengapa nasib kami seperti ini," ucap dia.

Abdullah, nelayan pembudi daya lobster di Teluk Jukung, mengeluhkan senada. Saat ini harga lobster memang turun drastis. Selain harga merosot, hampir tak ada pembeli di sana. Pemilik 12 keramba yang menampung 800 lobster siap konsumsi ini mengatakan, bahwa pemerintah bahkan tak punya solusi mengatasi masalah yang dialami petani lobster tersebut.

"Menurut kami penyebabnya di sini karena, keran ekspor dibuka," katanya kepada Tempo melalui sambungan telepon, Kamis malam, 18 Juli 2024. Sebelum izin ekspor dibuka, kata pria 38 tahun ini, para pengusaha dari Malaysia, Singapura, dan Cina, kerap berkunjung mencari udang di tempat pembudidaya.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, merespons keluhan harga lobster merosot dan tak ada pembeli karena pemerintah membuka kembali keran ekspor. Dia mengatakan, tentang harga lobster konsumsi, fluktuasi harga mengikuti mekanisme pasar. "Harga lobster ditentukan oleh ukuran, jenis, dan kualitasnya," kata dia, melalui aplikasi perpesanan, Jumat malam, 20 Juli 2024. Haeru tak menjawab saat ditanya soal Peraturan Menteri KKP itu sangat memengaruhi harga dan kebutuhan lobster dari dalam negeri.

IKHSAN RELIUBUN

TEMPO.CO, Jakarta -Tiket untuk menyaksikan secara langsung grand final PLN Mobile Pro Liga pada 20-21 Juli 2024 di Arena, GBK Senayan, Jakarta sudah ludes terjual. Sebanyak tujuh tim putra dan tujuh tim putri bertarung memperebutkan gelar juara.

Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti mengungkapkan antusiasme masyarakat menyaksikan langsung pertandingan final four PLN Mobile Proliga sangat besar. “Habis terjual tidak sampai 24 jam setelah penjualan kami buka. Antusiasme pecinta voli sangat luar biasa,” ujar Edi pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Tempo coba mengakses pembelian tiket lewat laman resmi Proliga atau aplikasi PLN Mobile. Harga tiket diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni Kategori 1 Rp 400.000, Kategori 2 Rp200.000, dan Kategori VIP: Rp600.000. Sejak penjualan dibuka yakni tanggal 20 Juli 2024, terpantau bahwa seluruh penjualan tiket sudah habis terjual, hal ini diberitahukan ketika mengakses aplikasi PLN Mobile yang tercantum tulisan "Mohon maaf, tiket Proliga 2024 telah habis."

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menyebut minat masyarakat pada olahraga voli cukup tinggi sehingga dalam gelaran PLN Mobile Proliga 2024 pihaknya berkomitmen penuh memberikan support dan layanan andal guna memudahkan masyarakat dalam menikmati tiap momen pertandingan yang di selenggarakan.

”Sangat luar biasa, minat masyarakat untuk menyaksikan gelaran PLN Mobile Proliga 2024 begitu besar, terlihat dari pembelian tiket yang selalu ludes terjual. Di sini kami tidak hanya mendukung venue gelaran pertandingan, tapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembelian tiket melalui aplikasi PLN Mobile yang di dalamnya kami juga berikan berbagai promo,” ujar Darmawan dalam keterangan resmi.

Sabtu lalu, pertandingan grand final oleh tim putri resmi dimenangkan oleh Jakarta BIN yang bertarung melawan JAKARTA ELECTRIC PLN dengan skor 3-2 (25-21, 25-20, 22-25, 21-25, 17-15). Pertandingan grand final terakhir akan dilanjutkan tim putra pada 21 Juli 2024. Ada Jakarta LavAni Allo Bank Electric versus Jakarta Bhayangkara Presisi untuk memperebutkan Grand Final Putra PLN Mobile Proliga 2024. Sedangkan pertandingan peringkat ketiganya, mempertemukan Palembang Bank Sumsel Babel melawan Jakarta STIN BIN.

Berikut jadwal pertandingan Grand Final PLN Mobile Proliga 2024 yang digelar pada 21 Juli 2024:

14.00 WIB: Perebutan Tempat Ketiga Putra - Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank Sumsel Babel

16.00 WIB: Grand Final Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18:00 WIB: Awarding & Closing Ceremony

TAMARA AULIA (MAGANG)

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengatakan, aliran modal asing masuk bersih di pasar keuangan domestik mencapai Rp 690 miliar dalam periode 15-18 Juli 2024.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, di Jakarta, Sabtu, 20 Juli, nilai tersebut terdiri dari modal asing masuk bersih di pasar saham Rp 670 miliar dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp400 miliar, sedangkan modal asing keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp380 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, sejak awal 2024 sampai 18 Juli 2024, aliran modal asing keluar bersih di pasar SBN mencapai Rp31,10 triliun dan di pasar saham Rp2,98 triliun, sedangkan modal asing masuk bersih di SRBI Rp162,15 triliun.

Lebih lanjut Erwin menuturkan premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 18 Juli 2024 sebesar 74,04 basis poin (bps), naik dibandingkan 12 Juli 2024 sebesar 69,58 bps.

Sementara imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun stabil ke 6,92 persen, dan imbal hasil surat utang AS alias US Treasury Note tenor 10 tahun juga naik ke level 4,202 persen.

Rupiah di awal perdagangan Jumat (19/7) dibuka pada level Rp16.180 per dolar AS, melemah dibandingkan penutupan perdagangan Kamis (18/7) yang sebesar Rp16.150 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat ke level 104,17 di akhir perdagangan Kamis, 18 Juli 2024. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mengajukan tiga bangunan di Kota Sukabumi, Jawa Barat, menjadi bangunan cagar budaya untuk diteliti oleh Tim Ahli Cagar Budaya serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jabar.

"Ada tiga bangunan yang kami ajukan atau diusulkan menjadi bangunan cagar budaya yakni Balai Kota Sukabumi, Gereja Sidang Kristus dan rumah pengasingan Bung Hatta," kata Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji di Sukabumi, Sabtu, 20 Juli 2024.

Menurut Kusmana, tiga bangunan tersebut tentunya memiliki berbagai sejarah yang berkaitan erat tentang perjuangan dan terbentuknya Kota Sukabumi serta telah lolos dari syarat utama yakni usia bangunan telah di atas 50 tahun.

Balai Kota Sukabumi awalnya merupakan bangunan milik pengusaha asal China yakni Lie Ek Tong. Namun pada 1932 saat terjadi resesi ekonomi, bangunan itu dijual ke Gemeente Sukabumi dengan biaya sebesar 12.600 Gulden. Setelah dibangun selama dua tahun atau tepatnya 1934 Burgemeester (Wali Kota) GF Rambonnet bangunan itu diresmikan sebagai Bali Kota Sukabumi.

Kemudian, untuk Gereja Sidang Kristus yang berada di Jalan Mesjid, Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole merupakan gereja tertua di Kota Sukabumi awalnya gereja ini bernama Gereja Protestan (Protestansche Kerk) dibangun pada 1911.

Terakhir rumah pengasingan Bung Hatta yang berada di komplek Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunungpuyuh ini dibangun pada 1926 dan menjadi tempat pengasingan salah satu Proklamator Indonesia yakni Bung Hatta serta tokoh nasional lainnya yakni Syahrir.

"Diusulkannya tiga bangunan ini menjadi bangunan cagar budaya merupakan keseriusan Pemkot Sukabumi menggarap kebudayaan dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah serta ke depan tempat ini bisa menjadi tujuan wisata edukasi tentang sejarah," tambahnya.

Kusmana mengatakan, Tim Ahli Cagar Budaya Jabar pun sudah melakukan penelitian ke tiga lokasi bangunan tersebut dan diharapkan hasil penelitian yang nantinya diserahkan ke Gubernur Jabar bisa direalisasikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan pemerintahan pada kepemimpinan Prabowo Subianto perlu menambah jumlah penerbangan ke Indonesia untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dalam setahun.

"Sangat mudah sebetulnya untuk mencapai 20 juta wisatawan mancanegara bagi pemerintahan ke depan, tinggal menambah jumlah penerbangan," kata Sandiaga usai kunjungan kerjanya di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, 20 Juli 2024, dilansir dari Antara.

Menurut dia, perlunya menambah jumlah penerbangan langsung ke Indonesia, karena informasi yang dia terima minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke destinasi wisata di Tanah Air semakin tinggi, sementara jumlah penerbangan terbatas.

"Karena semua penerbangan ke Indonesia itu 'full' dan banyak sekali yang ingin terbang, kemarin dari Istanbul, kemudian Doha, dan juga Dubai ini terkendala terbatasnya ketersediaan kursi," katanya.

Menurut Sandiaga, terlebih saat ini telah ada lima destinasi super prioritas yang terus dikembangkan pemerintah Indonesia, yaitu diantaranya kawasan Borobudur, Danau Toba Sumatera Utara, Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menparekraf mengatakan, sementara untuk wisatawan domestik, pemerintah bisa menyediakan tiket pesawat dengan harga lebih terjangkau, agar pergerakan wisatawan nusantara terus mengalami peningkatan."Untuk wisatawan dalam negeri juga kita bisa mengatasi harga tiket yang lebih terjangkau, agar pergerakan wisatawan nusantara ini terus bertambah," katanya.

Meski demikian, kata Sandiaga, upaya dalam mendongkrak kunjungan wisatawan nusantara termasuk wisatawan mancanegara ke Indonesia perlunya ajang atau event berkelas dunia."Harus kita dukung dengan event event berkelas dunia seperti Art Jog di Yogyakarta yang tadi saya kunjungi, saya terkejut bahwa kualitasnya seperti pameran pemeran budaya kelas dunia," katanya.