TEMPO.CO, Jambi - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas melepas ekspor produk pinang dari Provinsi Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh.

"Ekspor komoditas pinang di Kumpeh, Muaro Jambi, daerah ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi pinang terbesar di Jambi. Untuk itu, saya ingin memastikan bahwa komoditas andalan ini bisa bersaing di pasar internasional," kata Zulhas, di Jambi, Sabtu, 13 Juli 2024.

Mendag Zulhas menyampaikan, Indonesia merupakan eksportir pinang nomor satu di dunia yang memasok 35 persen kebutuhan pinang dunia. Indonesia harus menjaga dan memperkuat posisi ini.

Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus mendukung ekspor nasional, termasuk produk pinang. Hal ini dilakukan melalui pembukaan akses pasar di luar negeri, pendampingan untuk para eksportir, dan fasilitas promosi.

Zulhas mengimbau agar eksportir dapat memanfaatkan program Kementerian Perdagangan ini. Mendag berharap pelepasan ekspor ini dapat menjadi momentum untuk mendorong perluasan akses pasar ekspor bagi produk-produk Indonesia, sekaligus menjadi penggerak roda ekonomi nasional dan daerah.

Zulhas juga menjelaskan terkait harga pinang yang saat ini mengalami penurunan dipengaruhi dari negara tujuan ekspor yang juga mempunyai produk yang sama.

“Kami sudah berupaya keras dalam memperjuangkan harganya bisa naik. Bahkan saya sudah coba bertemu menteri India, dan Menteri Perdagangan India, lima kali ke India. India ini pasar paling besar, harga kita di patok oleh mereka, kendalanya karena mereka punya produk dalam negeri, tapi tugas kami tetap berupaya melakukan diplomasi perdagangan,” kata Zulhas.

Sejauh ini, kata dia, pemerintah fokus membantu para petani untuk mengembangkan komoditas yang menjadi basis keunggulan Indonesia, terutama di Jambi.

“Oleh karena itu memang kita harus mengembangkan yang menjadi basis keunggulan kita, contohnya cokelat, kopi, lada, cengkeh, pinang, kayu manis, ini harus menjadi fokus kita,” katanya pula.

Direktur Utama PT Best Star Indonesia Andika Sakali, perusahaan eksportir pinang, menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang di salah satu gudang produksi PT Best Star Indonesia.

Menurutnya, ekspor tidak saja bidang bisnis jual beli, namun lebih dari pada itu, nilai dan tanggung jawab untuk saling menyejahterakan di antara semua pihak, para petani.

"Pada 2024 ini semenjak Januari hingga Juli tercatat kita sudah mengekspor 168 kontainer lebih dari 4.000 ton komoditas pinang ke berbagai negara yang kita tuju," kata Andika.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan rangkaian autonomousr rail transit (ART) atau kereta otonom tanpa rel bakal tiba di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akhir bulan ini. Ia juga menyebut moda transportasi massal itu bisa beroperasi pada Agustus 2024.

“Semoga jadwal ini dapat terealisasi sesuai rencana dan trem otonom di IKN benar-benar bisa menginspirasi kota-kota lain di Indonesia untuk mengembangkan transportasi cerdas,” kata Budi Karya di IKN, Jumat, 12 Juli 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Menurut Budi Karya, kereta otonom sudah dikirim dari Cina pada awal Juli 2024. Jumlahnya satu trainset yang terdiri dari tiga kereta. “Kereta ini sudah terbukti kenandalannya karena sudah diakui di beberapa negara,” ujarnya.

Budi Karya mengatakan, begitu tiba di IKN, kereta otonom tanpa rel akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal. Kemudian, dilakukan persiapan dan pelaksanaan pengujian bersama dan dilanjutkan dengan pelaksanaan proof of concept (POC) pada Agustus mendatang. Sementara itu, rencana showcase alias unjuk kerja akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024.

Lebih lanjut, Budi Karya menjelaskan, kereta otonom merupakan kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai. Pengoperasiannya, kata dia, dipandu melalui pembacaan marka jalan melalui sensor. Budi Karya mengklaim kendaraan ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil.

Untuk fasilitas penunjangnya, Budi Karya mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membangun halte. “Menariknya, halte yang akan dibangun ini nantinya tak hanya berguna sebagai tempat menaik-turunkan penumpang, tapi berfungsi sebagai tempat melakukan charging (pengisian daya),” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat pleno Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Rapat itu berlangsung sejak pukul 10 pagi hari ini di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Juli 2024.

Salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia ifu menggelar pleno untuk membahas sikap mereka terhadap IUP yang ditawarkan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan. Pengurus Besar Nahatul Ulama sebelumnya telah membuka diri terhadap tawaran itu.

“Pleno PP Muhammadiyah mendengarkan penjelasan Menteri Bahlil terkait tambang untuk ormas,” ujar sumber Tempo di internal PP Muhammadiyah, Sabtu, 13 Juli 2024.

Salah seorang petugas keamanan yang berjaga di Gedung PP Muhammadiyah mengonfirmasi Bahlil sempat hadir dalam rapat itu. Namun, politikus Partai Golkar itu telah minta diri sebelum rapat selesai. Petugas keamanan ini menyebut rapat itu berlangsung tertutup dan media tidak diperbolehkan meliput rapat.

Hingga berita ini ditulis, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hikmah, Busyro Muqoddas, belum merespons permintaan konfirmasi Tempo yang ditujukan kepada nomor selulernya. Setali tiga uang, permintaan konfirmasi Tempo ke nomor seluler Bahlil tidak berbalas.

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.

"Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas soal tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan itu akan kami bahas dalam pleno diperluas yang mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024

Menurut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah.

Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena jika tawaran izin tambang itu mereka terima maka waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Abdul Mu'ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri. "Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu," kata Mu'ti.

Meski belum ada tawaran dari pemerintah mengenai izin tambang ini, kata dia, pihaknya sudah mulai meminta pendapat dari para ahli soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan Ormas mengelola usaha pertambangan. Mereka khawatir peraturan tersebut belum kuat untuk dijadikan dasar hukum karena belum memiliki aturan turunan.

"Soal dasar PP ini, kan memang juga harus dijelaskan dulu. Dalam pengertian, akan masih ada ya perselisihan pendapat bahwa PP ini bertentangan dengan undang-undang. Muhammadiyah mengundang para pakar, ini yang benar bagaimana?” kata Mu'ti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat pleno Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Rapat itu berlangsung sejak pukul 10 pagi hari ini di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Juli 2024.

Salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia ifu menggelar pleno untuk membahas sikap mereka terhadap IUP yang ditawarkan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan. Pengurus Besar Nahatul Ulama sebelumnya telah membuka diri terhadap tawaran itu.

“Pleno PP Muhammadiyah mendengarkan penjelasan Menteri Bahlil terkait tambang untuk ormas,” ujar sumber Tempo di internal PP Muhammadiyah, Sabtu, 13 Juli 2024.

Salah seorang petugas keamanan yang berjaga di Gedung PP Muhammadiyah mengonfirmasi Bahlil sempat hadir dalam rapat itu. Namun, politikus Partai Golkar itu telah minta diri sebelum rapat selesai. Petugas keamanan ini menyebut rapat itu berlangsung tertutup dan media tidak diperbolehkan meliput rapat.

Hingga berita ini ditulis, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hikmah, Busyro Muqoddas, belum merespons permintaan konfirmasi Tempo yang ditujukan kepada nomor selulernya. Setali tiga uang, permintaan konfirmasi Tempo ke nomor seluler Bahlil tidak berbalas.

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.

"Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas soal tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan itu akan kami bahas dalam pleno diperluas yang mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024

Menurut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah.

Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena jika tawaran izin tambang itu mereka terima maka waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Abdul Mu'ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri. "Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu," kata Mu'ti.

Meski belum ada tawaran dari pemerintah mengenai izin tambang ini, kata dia, pihaknya sudah mulai meminta pendapat dari para ahli soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan Ormas mengelola usaha pertambangan. Mereka khawatir peraturan tersebut belum kuat untuk dijadikan dasar hukum karena belum memiliki aturan turunan.

"Soal dasar PP ini, kan memang juga harus dijelaskan dulu. Dalam pengertian, akan masih ada ya perselisihan pendapat bahwa PP ini bertentangan dengan undang-undang. Muhammadiyah mengundang para pakar, ini yang benar bagaimana?” kata Mu'ti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan uji coba air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak Rabu, 10 Juli 2024. Pemerintah mengejar target penyelesaian pekerjaan ini untuk pelaksanaan perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di ibu kota baru pada Agustus mendatang. Untuk mengejar target tersebut, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN bersama jajarannya bekerja hingga dini hari.

“Ini sekarang waktu Indonesia tengah, hampir jam 03.00 WITA, tanggal 11 Juli 2024, kami mulai di sini dari tadi sekitar jam 22.00 WITA (Rabu malam, 10 Juli 2024). Kami sekarang ada di lokasi pengolahan air bersih di Intake Sepaku,” ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, dikutip Tempo dari kanal Youtube BBPW Kaltim, Sabtu, 13 Juli 2024.

Danis berujar, tahap awal uji coba yang dilakukan adalah tes kering dan basah. Tahap uji coba ini menjadi langkah awal untuk memastikan distribusi air di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan berjalan baik. tes kering dan basah dilakukan untuk menguji aliran air pada pompa distribusi. Setelah tes kering, tes basah dilakukan untuk mengecek debit air dan tekanan pompa.

“Selanjutnya, ada rangkaian-rangkaian commissioning tahap dua dan tahap tiga. Kami harap pada pertengahan Juli, semua tahap commissioning ini selesai, sehingga insyaallah air untuk IKN bisa terdistribusi minggu kedua Juli 2024,” kata Danis.

Adapun tahap kedua uji coba ini adalah pengujian keandalan unit pengolahan pada sistem instalasi pengolahan air dengan kapasitas pengolahan 150 liter/detik menuju unit clearwell kapasitas 2.000 m3. Sedangkan tahap ketiga, pengujian lengkap pada sistem penyediaan air minum. Air minum hasil pengolahan dari IPA Sepaku akan dialirkan melalui pipa transmisi air minum menuju reservoir induk kapasitas 2x6.000 m3.

Pemerintah akan menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia secara hybrid di IKN dan Jakarta. Rencananya, upacara di IKN akan dipimpin Presiden Jokowi yang akan didampingi presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara itu, upacara di Jakarta dimpimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan upacara 17 Agustus pertama di IKN bukan sekadar acara kenegaraan. Namun, menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek itu sendiri. "Dunia, terutama komunitas bisnis dan investor, akan mengawasi acara ini untuk menilai kesiapan dan prospek masa depan IKN," ujar Achmad ketika dihubungi Tempo, Rabu malam, 10 Juli 2024. Ia menilai, dunia usaha akan menjadikannya sebagai pertimbangan untuk menanamkan modal.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan uji coba air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak Rabu, 10 Juli 2024. Pemerintah mengejar target penyelesaian pekerjaan ini untuk pelaksanaan perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di ibu kota baru pada Agustus mendatang. Untuk mengejar target tersebut, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN bersama jajarannya bekerja hingga dini hari.

“Ini sekarang waktu Indonesia tengah, hampir jam 03.00 WITA, tanggal 11 Juli 2024, kami mulai di sini dari tadi sekitar jam 22.00 WITA (Rabu malam, 10 Juli 2024). Kami sekarang ada di lokasi pengolahan air bersih di Intake Sepaku,” ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, dikutip Tempo dari kanal Youtube BBPW Kaltim, Sabtu, 13 Juli 2024.

Danis berujar, tahap awal uji coba yang dilakukan adalah tes kering dan basah. Tahap uji coba ini menjadi langkah awal untuk memastikan distribusi air di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan berjalan baik. tes kering dan basah dilakukan untuk menguji aliran air pada pompa distribusi. Setelah tes kering, tes basah dilakukan untuk mengecek debit air dan tekanan pompa.

“Selanjutnya, ada rangkaian-rangkaian commissioning tahap dua dan tahap tiga. Kami harap pada pertengahan Juli, semua tahap commissioning ini selesai, sehingga insyaallah air untuk IKN bisa terdistribusi minggu kedua Juli 2024,” kata Danis.

Adapun tahap kedua uji coba ini adalah pengujian keandalan unit pengolahan pada sistem instalasi pengolahan air dengan kapasitas pengolahan 150 liter/detik menuju unit clearwell kapasitas 2.000 m3. Sedangkan tahap ketiga, pengujian lengkap pada sistem penyediaan air minum. Air minum hasil pengolahan dari IPA Sepaku akan dialirkan melalui pipa transmisi air minum menuju reservoir induk kapasitas 2x6.000 m3.

Pemerintah akan menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia secara hybrid di IKN dan Jakarta. Rencananya, upacara di IKN akan dipimpin Presiden Jokowi yang akan didampingi presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara itu, upacara di Jakarta dimpimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan upacara 17 Agustus pertama di IKN bukan sekadar acara kenegaraan. Namun, menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek itu sendiri. "Dunia, terutama komunitas bisnis dan investor, akan mengawasi acara ini untuk menilai kesiapan dan prospek masa depan IKN," ujar Achmad ketika dihubungi Tempo, Rabu malam, 10 Juli 2024. Ia menilai, dunia usaha akan menjadikannya sebagai pertimbangan untuk menanamkan modal.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono membeberkan harga tanah di ibu kota baru. Basuki mengatakan harga tanah di ibu kota baru itu bervariasi tergantung lokasi.

“Antara Rp 400 ribu – Rp 800 ribu per meter,” kata Basuki di Kementerian PUPR, Jumat, 12 Juli 2024. Menurutnya, harga tanah di IKN sudah ditetapkan sejak 2023.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengatakan harga tanah di IKN berkisar Rp 400 ribu hingga Rp 800 ribu per meter. Sementara di Balikpapan sudah mencapai Rp 1 juta per meter dan di Jakarta Rp 200 juta per meter. Namun, kata dia, harga murah di IKN itu bisa saja berubah sewaktu-waktu. Hal ini bergantung pada kebijakan Kepala Otorita IKN dan permintaan pasar.

"Kalau yang minta banyak, kalau demand gede, pasti harga otomatis naik," kata Jokowi dalam pidatonya, Selasa, 4 Juni 2024, dipantau Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi harga tanah di IKN saat ini masih murah karena pembangunan ibu kota baru ini belum selesai. Namun, situasi akan berbeda, misalnya ketika jalan tol Balikpapan-IKN sudah jadi. Begitu pula dengan Bandara VVIP IKN. "Itu baru bapak/ibu akan berubah pikiran mengenai Nusantara," kata Jokowi dalam pidatonya, Selasa, 4 Juni 2024, dipantau Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Karena itu, Jokowi mendorong investor segera membeli tanah dan berinvestasi di IKN. Sebab, kata dia, berinvestasi di IKN sama dengan sama dengan membeli masa depan. "Kalau bapak/ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis."

TEMPO.CO, Jakarta - Anak muda kader dari lintas organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah kembali mendesak Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah kepada ormas keagamaan. Sikap ini merespons elite PP Muhammadiyah yang menggelar pleno hari ini di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2024.

Sikap para kader muda ini tecermin dalam perisi di laman change.org yang diinisiasi oleh mereka. Dalam jajak pendapat itu, 1.340 anak muda mendukung PP Muhammadiyah menolak konsesi tambang. Jumlah penanda tangan itu dicapai dalam waktu tiga hari sejak petisi mereka sebarkan.

“Kami, 1.340 Anak Muda Muhammadiyah mendesak PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran IUP Batu Bara demi menjaga Muhammadiyah dari mengais keuntungan sesaat yang hanya menimbulkan mudharat,” bunyi dokumen petisi yang diterima Tempo, dikutip Sabtu, 13 Juli 2024.

Kepada PP Muhammadiyah, mereka meminta para elite mengambil keputusan yang tepat dalam rapat pleno. Mereka meminta, PP Muhammadiyah mempertimbangkan suara anak muda yang menginisiasi dan menandatangani petisi itu dalam mengambil keputusan.

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.

"Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas soal tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan itu akan kami bahas dalam pleno diperluas yang mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024

Menurut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah.

Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena jika tawaran izin tambang itu mereka terima maka waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Abdul Mu'ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri. "Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu," kata Abdul.

Meski belum ada tawaran dari pemerintah mengenai izin tambang ini, kata dia, pihaknya sudah mulai meminta pendapat dari para ahli soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan Ormas mengelola usaha pertambangan. Mereka khawatir peraturan tersebut belum kuat untuk dijadikan dasar hukum karena belum memiliki aturan turunan.

"Soal dasar PP ini, kan memang juga harus dijelaskan dulu. Dalam pengertian, akan masih ada ya perselisihan pendapat bahwa PP ini bertentangan dengan undang-undang. Muhammadiyah mengundang para pakar, ini yang benar bagaimana?” kata Abdul.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi knalpot "zero noise, zero desibel" buatan perajin di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, karena tidak menimbulkan kebisingan."Jadi, biasanya yang brong," kata Menparekraf usai bertemu perajin knalpot di Purbalingga, Jumat, 11 Juli 2024.

Sandiaga berharap perajin knalpot di Purbalingga bisa memulai pembuatan knalpot-knalpot yang tidak menimbulkan kebisingan tersebut lebih banyak."Ini karena Purbalingga yang memulai, Purbalingga pun yang mengakhiri, sukses. Kita tunggu menjadi pariwisata 'great'," kata Sandiaga.

Perajin knalpot "Abenk Muffler", Edi Nurmanto mengatakan knalpot yang dibuatnya tidak menimbulkan kebisingan dan sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni 80 desibel (dB) untuk kendaraan bermotor berkubikasi 175 cc ke bawah dan 83 dB untuk kendaraan bermotor berkubikasi 175 cc ke atas.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakansound level meteryang sudah dikalibrasi di Smesco, kata dia, kebisingan yang dihasilkan knalpot buatannya berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah karena hanya sebesar 76 dB."Kita disuruh buat suara knalpot mau berapa saja itu bisa. Purbalingga apa sih yang enggak bisa," kata Ketua Asosiasi Perajin Knalpot Lingga Jaya itu.

Oleh karena itu, dia siap mengikuti arahan Menparekraf Sandiaga Uno untuk perkembangan industri knalpot di Purbalingga ke depan.Kendati demikian, dia mengharapkan pemerintah memperjelas ketentuan penggunaan knalpot seperti yang diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hal ini, kata dia, pasal tersebut diharapkan dapat dijabarkan lebih luas karena berkaitan dengan penindakan terhadap knalpot di lapangan yang kadang menggunakan alatsound level meterdan kadang hanya memperkirakan dengan telinga.

"Terkait arahan Pak Sandiaga Uno, kalau kita disuruh pemerintah membikin yang suara kayak begini, bisa apa enggak, bisa semua, apa yang enggak bisa. Jadi, Purbalingga yang memulai, Purbalingga juga nanti yang mengakhiri," kata Edi.

ANTARA

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur, sepanjang Januari hingga Mei 2024.

Kata Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, nilai tersebut setara dengan 46,33 persen dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp165 triliun.

“Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan. Hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2 persen,” kata Supari.

Supari mengatakan, perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI.

"Upaya BRI di antaranya melalui penyaluran kredit secara selectivegrowth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline," ujarnya.

Penyaluran KUR BRI tahun ini juga didorong dengan perluasan jangkauan penerima baru.

“Untuk tahun ini kami akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta. Kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta kita akan naik kelaskan,” katanya.

Supari mengatakan, kedepannya, strategi Bisnis Mikro BRI akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi.

BRI berharap ada kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Menurut Supari, dua faktor tersebut menjadi hal utama dalam pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi bagian dari pembangunan perekonomian Indonesia. (*)

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur, sepanjang Januari hingga Mei 2024.

Kata Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, nilai tersebut setara dengan 46,33 persen dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp165 triliun.

“Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan. Hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2 persen,” kata Supari.

Supari mengatakan, perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI.

"Upaya BRI di antaranya melalui penyaluran kredit secara selectivegrowth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline," ujarnya.

Penyaluran KUR BRI tahun ini juga didorong dengan perluasan jangkauan penerima baru.

“Untuk tahun ini kami akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta. Kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta kita akan naik kelaskan,” katanya.

Supari mengatakan, kedepannya, strategi Bisnis Mikro BRI akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi.

BRI berharap ada kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Menurut Supari, dua faktor tersebut menjadi hal utama dalam pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi bagian dari pembangunan perekonomian Indonesia. (*)

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur, sepanjang Januari hingga Mei 2024.

Kata Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, nilai tersebut setara dengan 46,33 persen dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp165 triliun.

“Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan. Hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2 persen,” kata Supari.

Supari mengatakan, perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI.

"Upaya BRI di antaranya melalui penyaluran kredit secara selectivegrowth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline," ujarnya.

Penyaluran KUR BRI tahun ini juga didorong dengan perluasan jangkauan penerima baru.

“Untuk tahun ini kami akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta. Kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta kita akan naik kelaskan,” katanya.

Supari mengatakan, kedepannya, strategi Bisnis Mikro BRI akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi.

BRI berharap ada kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Menurut Supari, dua faktor tersebut menjadi hal utama dalam pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi bagian dari pembangunan perekonomian Indonesia. (*)