Rupiah bisa kembali menguat hari ini terhadap dolar AS, karena peluang pemangkasan suku bunga acuan AS di bulan September makin besar.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan tantangan ekonomi Indonesia akan terlihat pada triwulan III dan IV tahun 2024.

“Kalau ekonomi tumbuhnya 5,05 persen year on year/yoy (pada triwulan II-2024), sebenarnya tantangannya belum terlihat sekarang atau terlihat di kuartal ke-2 kemarin, tapi tantangan justru terlihat di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Kenapa? Karena tekanan-tekanan ekonominya ini mulai kelihatan di kuartal ketiga. Salah satunya PMI (Purchasing Managers' Index) manufaktur yang sudah terlihat dalam kondisi yang tidak ekspansif atau di bawah angka 50,” ujarnya dalam Biweekly Brief CELIOS yang diadakan secara virtual, Jakarta, Senin.

Melihat dari sisi konsumsi rumah tangga, daya beli kelas menengah disebut masih lemah pada triwulan II-2024. Apalagi, lanjut dia, tidak ada event yang kemudian mampu mendorong konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2024 sebagaimana pada triwulan I dan II masih menikmati pengaruh dari Idul Fitri dan mudik Lebaran.

Sektor pertambangan dan penggalian juga menunjukkan pelambatan dari 9,31 persen ke 3,17 persen yoy pada triwulan II yang sejalan dengan koreksi berbagai harga komoditas, termasuk nikel. Hal ini disebabkan lesunya permintaan, terutama dari Tiongkok.

Untuk sektor konstruksi, masih tumbuh 7,29 persen berkat topangan percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), sementara sektor realestate hanya mampu tumbuh 2,16 persen. Capaian ini sejalan dengan Non Performing Loan (NPL) Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang mulai menanjak sejak awal tahun.

Mengenai belanja pemerintah, Bhima menyatakan masih turun drastis pasca pemilu dari 19,9 persen yoy per triwulan I-2024 ke 1,42 persen yoy. Indikasi yang menyebabkan hal tersebut adalah adanya penyesuaian bantuan sosial (bansos) pasca pemilu berkontribusi terhadap pelemahan belanja pemerintah.

Terkait kinerja ekspor dan impor, dilaporkan masih tumbuh positif secara yoy pada kuartal II-2024 yang masing-masing 8,28 persen dan 8,57 persen. Namun, kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibanding triwulan I-2024 menurun dari 22,9 persen menjadi 21,4 persen pada triwulan II-2024.

Berdasarkan data tersebut, dia memberikan sejumlah upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung.

Pertama adalah menunda Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dan menurunkan tarif PPN menjadi 8-9 persen untuk memberikan stimulus konsumsi domestik, mengingat kelompok kelas menengah atas cenderung menahan konsumsi secara berlebihan. Kalaupun mereka mengeluarkan uang, ucapnya, pasti diarahkan untuk produk-produk investasi

Kedua, memastikan adanya spillover atau dampak proyek-proyek infrastruktur yang sedang digenjot pada akhir masa periode Presiden Joko Widodo, khususnya dalam sektor swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Upaya selanjutnya adalah mendorong investasi lebih berkualitas, yang berarti lebih menyerap tenaga kerja dan memiliki standar lingkungan serta perlindungan pekerja lebih baik.

“Terlihat bahwa besarnya belanja untuk infrastruktur belum berkorelasi terhadap peningkatan daya saing di sektor industri pengolahan maupun investasi yang lebih berkualitas. Jadi yang kita butuhkan adalah investasi yang lebih banyak tenaga kerja tentu berkualitas juga, dalam artian standar lingkungan dan perlindungan pekerja yang lebih baik,” ungkap Bhima.

Kemudian, kurs rupiah disebut harus dijaga dengan mendorong peningkatan Dana Hasil Ekspor (DHE). Apabila diperlukan, capital control untuk menahan DHE selama 9 bulan di bank domestik sebagai emergency responses (respon darurat) jika pelemahan kurs mencapai Rp17 ribu hingga Rp17.500 per dolar AS.

Terakhir, pemerintah dianggap harus segera mengeluarkan paket kebijakan khusus di sektor industri padat karya dalam bentuk diskon tarif listrik 70 persen, pengetatan impor barang jadi yang memiliki substitusi lokal, kredit bunga rendah khusus industri, hingga memberlakukan insentif Pajak Penghasilan (PPh) karyawan ditanggung pemerintah sampai tahun 2025.

“Itu (pemberlakuan insentif PPh) bisa menjadi salah satu stimulus, sehingga uang yang harusnya dibayarkan ke pajak bisa digunakan untuk konsumsi,” kata Bhima.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Makassar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara bertahap mencabut izin usaha sejumlah bank di Indonesia sepanjang 2014 karena kolaps.

"Pada tahun 2014 sebanyak 14 bank di Indonesia kolaps dan dicabut izin usahanya. Ke-14 bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan persnya di Makassar, Senin.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023 hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut hingga saat ini.

Hampir semua bank yang bangkrut memang merupakan BPR. Satu-satunya bank umum atau bank bukan berjenis BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya hanya PT Bank IFI.

Sementara itu, Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat beberapa sanksi penegakan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK) selama periode 2024.

Pada Juli 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas kasus kepada 2 Manajer Investasi dan 1 Emiten sebesar Rp475.000.000.

Selanjutnya selama 2024, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal kepada 83 pihak yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp57.175.000.

Selain itu, terdapat 14 perintah tertulis, 1 pencabutan izin usaha manajer investasi, 1 percabutan izin orang perseorangan, dan 5 peringatan tertulis.

Serta mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp49.809.990.000, kepada 561 pelaku jasa keuangan di pasar modal.

Sanksi ini ada 66 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan, serta mengenakan 2 sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas selain keterlambatan.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memaparkan beberapa dampak tekanan ekonomi di Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian Indonesia.

Pertama adalah adanya peningkatan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Kalau ada indikator resesi yang semakin menguat, ketidakjelasan sikap dari bank sentral Amerika, (maka para investor bisa beralih) ke safe haven-nya (aset yang lebih aman) bisa beragam, bisa emas, bisa kemudian dolar Amerika dalam jangka menengah,” ujarnya dalam Biweekly Brief CELIOS yang diadakan secara virtual, Jakarta, Senin.

Implikasi kedua ialah cadangan devisa Indonesia bisa menurun akibat pelemahan permintaan ekspor ke AS. Kendati memang ekspor Indonesia ke AS tidak sebesar ke China, tetapi bahan baku atau barang setengah jadi yang dikirim ke China juga akan diolah dan berakhir di pasar AS.

Artinya, apabila permintaan domestik AS melemah, tentu memberikan efek terhadap kinerja ekspor Tanah Air.

Efek selanjutnya adalah suku bunga AS yang masih tinggi bakal mencegah dana asing keluar, terutama dari pasar surat berharga. Jikalau bank sentral AS melakukan pemangkasan 25 basispoints (bps), itu belum tentu diikuti pemotongan lebih besar ke depannya.

Dalam arti lain, suku bunga yang tinggi ke depan masih tetapi diperlukan untuk menjaga nilai tukar rupiah atau menahan aliran modal keluar (capitaloutflow) tetap di dalam negeri dengan iming-iming imbal hasil surat utang masih menarik.

“DI sisi yang lain, tentunya banyak pelaku usaha kalau suku bunga terus bertahan cukup tinggi atau pemangkasannya hanya 25 basis points, banyak pelaku usaha yang mengandalkan pinjaman, terutama pinjaman dalam bentuk domestik, ini menjadi sangat berat. Kemudian yang berikutnya, ini ada tekanan dari sisi pemerintah, karena pemerintah juga butuh sebenarnya dana asing untuk membeli surat hutang pemerintah, meskipun porsi dana asing di SBN-nya (Surat Berharga Negara) semakin kecil, tetapi SBN ini masih tetap membutuhkan aliran modal dari luar,” ucap Bhima.

Adanya resesi ekonomi AS yang berdampak terhadap minat investor membeli surat utang pemerintah dinilai akan berdampak terhadap kesulitan mencari pembiayaan program-program pemerintah tahun 2025, menutup defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, dan membayar hutang jatuh tempo yang akan semakin besar pada tahun depan.

“Ini jadi punya implikasi resesi kepada kesulitan pemerintah untuk mengakses pembiayaan yang murah,” ungkap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Bhima memaparkan pula indikasi ekonomi AS yang mengarah pada resesi.

Mulai dari tingkat pengangguran di AS naik 4,3 persen per Juli 2024, angka pembukaan lowongan kerja di AS dari 12,1 juta orang pada Maret 2022 menjadi 8,1 juta pada Juni 2024, lalu Sahm Rule (indikator melihat gejala resesi ekonomi) di atas 0,5 persen, yang berarti potensi resesi di AS cukup besar akan terjadi.

Dua tanda terakhir yaitu pemilu AS semakin sulit diprediksi seiring peningkatan tensi politik pasca penembakan Donald Trump, serta penurunan tajam indeks saham di AS, terutama NASDAQ minus 8,59 persen month to month (mtm) dan S&P 500 minus 3,96 persen mtm.

“Memang dalam satu minggu ke belakang, bahkan satu bulan ke belakang itu terjadi tekanan, dana yang keluar cukup besar (di bursa saham). Jadi banyak yang melakukan sell off di bursa saham NASDAQ dan S&P 500, dan ini salah satu jadi indikator juga ada kepanikan di pasar keuangan Amerika,” katanya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Di tengah berbagai tantangan kondisi global, hasil ini menjaga optimisme target-target kinerja perekonomian nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,05 persen pada triwulan II-2024 menjaga optimisme target kinerja perekonomian nasional.

“Di tengah berbagai tantangan kondisi global, hasil ini menjaga optimisme target-target kinerja perekonomian nasional,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, Senin.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Sektor ekspor juga turut memberikan andil positif terhadap kinerja ekonomi nasional.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,93 persen (year on year/yoy) berkat periode hari besar keagamaan dan libur sekolah.

Menkeu juga meyakini terkendalinya inflasi, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pemberian gaji ke-13, serta penciptaan lapangan kerja baru mampu menjaga daya beli masyarakat, sehingga menopang kinerja konsumsi rumah tangga.

Sementara konsumsi pemerintah tumbuh positif 1,42 persen, meski basisnya sangat tinggi pada periode yang sama tahun lalu yaitu 10,47 persen.

“Tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan II tahun lalu terutama karena THR dan gaji 13 ASN yang diberikan pada bulan April dan Juni, sementara di tahun ini diberikan pada bulan Maret dan Juni,” ujar Menkeu.

Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tercatat tumbuh menguat sebesar 4,43 persen. Menkeu meyakini penyerapan belanja modal pemerintah yang tinggi terkait penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan investasi.

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perumahan juga disebut mendorong aktivitas konstruksi properti sektor swasta yang terus menunjukkan tren peningkatan.

Secara spasial, pada triwulan II-2024, seluruh wilayah mencatatkan pertumbuhan positif meskipun bervariasi.

Wilayah Maluku dan Papua mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi, sebesar 8,45 persen (yoy). Menkeu menyebut tingginya pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dan Papua disebabkan oleh kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan oleh Pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tercatat sebesar 5,22 persen (yoy). Hal ini terkait dengan pembangunan IKN yang mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah setempat.

Sementara itu, wilayah Jawa sebagai kontributor utama perekonomian mengalami pertumbuhan yang relatif moderat sebesar 4,92 persen. Aktivitas sektor manufaktur dan sektor jasa merupakan penopang pertumbuhan ekonomi wilayah ini.

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mampu tumbuh sebesar 6,84 persen ditopang oleh meningkatnya aktivitas pariwisata. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera dalam beberapa tahun terakhir tercatat berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional.

“Pemerintah akan terus memantau risiko stagnasi perekonomian global yang diperkirakan masih berlanjut sepanjang tahun 2024. APBN 2024 akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi, sehingga target pertumbuhan sebesar 5,2 persen dapat tercapai,” kata Sri Mulyani.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurutnya, kinerja BUMN di bawah Erick Thohir menjadi yang terbaik sepanjang sejarah perusahaan pelat merah tersebut, dengan berbagai perbaikan yang dilakukan.

"Langkah-langkah yang dilakukan Erick Thohir dengan jargon-nya ‘AKHLAK’ benar-benar dilakukan sesuai dengan akhlak dan nuraninya," ujar Eko dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Senin.

Ia membeberkan perbaikan dimaksud, antara lain yang dilakukan di PT Taspen (Persero) dengan perbaikan kinerja serta dibersihkan dari berbagai hal tidak baik seperti korupsi dan sebagainya.

Perbaikan itu, kata dia, termasuk pula penanganan berbagai kerugian yang pernah terjadi di beberapa perusahaan BUMN, seperti di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang kini memiliki kinerja yang baik dan hasil yang menguntungkan.

Menurut Eko, langkah tersebut merupakan sinergi yang baik satu sama lain, selain berkat Erick Thohir yang memiliki jiwa visioner.

Selain Erick Thohir, ia mengungkapkan perbaikan kinerja BUMN kini juga dibantu dengan para orang hebat di tingkatkan direksi, sehingga hal tersebut yang membuat Komisi VI DPR terus mendukung BUMN.

"Karena tadi kami juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan BUMN, dalam hal ini apa yang dilakukan Pak Erick Thohir," tutur Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Dirinya pun berharap pada periode selanjutnya, BUMN bisa kembali dipegang oleh Erick Thohir agar bisa terus mencatatkan sejarah yang baik.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan dukungan DPR dalam terus menguatkan peran nyata perusahaan BUMN sebagai benteng ekonomi nasional di masa mendatang menjadi garansi kemajuan ekonomi Indonesia Emas di 2045.

Dia menilai, pandangan, opini, sokongan, bahkan kritik membangun dalam empat tahun terakhir yang disumbangkan para wakil rakyat, terutama Komisi VI DPR, berandil besar dalam tercapainya kinerja positif Kementerian BUMN dalam melampaui target pemberian dividen kepada negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2024 pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 10.104 pengaduan, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 9.596 pengaduan, dan pengaduan investasi ilegal seb

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, sejak 2017 hingga Juni 2024, OJK memblokir total 9.889 entitas ilegal.

Adapun jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan adalah 1.367 investasi ilegal, 8.271 pinjaman online (pinjol) ilegal dan 251 gadai ilegal.

"Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2024 pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 10.104 pengaduan, meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 9.596 pengaduan, dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 508 pengaduan," kata Friderica di Jakarta, Senin.

Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulanan Juli 2024, Friderica menuturkan dari sisi layanan konsumen, sampai dengan 31 Juli 2024, OJK telah menerima 218.300 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 17.003 pengaduan.

Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 756 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya.

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, pada periode 1 Januari hingga 25 Juli 2024 OJK telah memberikan sanksi sebagai 171 surat peringatan tertulis kepada 127 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), tiga surat perintah kepada tiga PUJK, dan 25 sanksi denda kepada 25 PUJK.

Selain itu, per 25 Juli 2024 terdapat 164 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 905 pengaduan dengan total kerugian Rp110,263 miliar.

Dalam pengawasan perilaku PUJK (market conduct), OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan
dan sanksi administratif atas hasil pengawasan langsung/tidak langsung.

Hingga Juli 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK yang merupakan kewenangan pengawasan kantor pusat, yaitu sanksi administratif berupa denda terhadap 55 PUJK, dan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap 16 PUJK.

Berdasarkan hasil pengawasan OJK hingga Juli 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan total Rp390 juta kepada empat PUJK. Denda itu dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk/layanan.

Selain itu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada delapan PUJK atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan Informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Nilai transaksi aset kripto pada semester I-2024 mencapai Rp301,75 triliun, atau tumbuh 354,17 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa secara akumulatif nilai transaksi aset kripto senilai Rp301,75 triliun pada semester I-2024, atau tumbuh 354,17 persen year on year (yoy) dibandingkan senilai Rp66,44 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun, sebesar 70 persen volume perdagangan aset kripto berasal dari anggota PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX), atau satu-satunya bursa kripto yang teregulasi di Indonesia.

“Nilai transaksi aset kripto pada semester I-2024 mencapai Rp301,75 triliun, atau tumbuh 354,17 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta, Senin.

Namun demikian, apabila melihat tiga bulan terakhir nilai transaksi aset kripto terus mengalami penurunan, diantaranya dari senilai Rp52,26 triliun pada April 2024 menjadi senilai Rp49,8 triliun pada Mei 2024 dan menjadi senilai Rp40,85 triliun pada Juni 2024.

Lebih lanjut, jumlah investor aset kripto di Indonesia tercatat sebanyak 20,24 juta investor per Juni 2024, atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 19,75 juta investor pada Mei 2024.

Sejak diterapkan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak kripto total mencapai senilai Rp798,84 miliar sampai Juni 2024, yang berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan 2023, serta Rp331,56 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp376,13 miliar penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Tentu kita lihat ada beberapa hal yaitu tentunya kita ada waktu itu ada pembayaran THR, gaji

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perlambatan konsumsi pemerintah pada kuartal II 2024 disebabkan karena pemerintah yang lebih berfokus pada belanja di luar sektor pemerintahan.

Berbeda dengan kuartal I 2024 di mana pertumbuhan konsumsi pemerintah tercatat sebesar sebesar 19,90 persen, lebih tinggi dibandingkan di kuartal II 2024 sebesar 1,42 persen. Ia menilai tingginya konsumsi pemerintah pada kuartal I 2024 dikarenakan adanya berbagai belanja berupa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), gaji ASN, hingga pemilihan umum (Pemilu).

“Tentu kita lihat ada beberapa hal yaitu tentunya kita ada waktu itu ada pembayaran THR, gaji, dan juga kita lihat bahwa belanja yang di kuartal pertama kan digenjot dengan pembagian DIPA di bulan November, jadi di-upload APBN belanjanya,” kata Airlangga saat konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi Q2-2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin.

Sementara di kuartal II 2024, ia mengatakan bahwa Pemerintah berfokus untuk menggerakkan belanja di luar sektor pemerintah.

“Karena kontribusi pemerintah dan dari segi belanjanya hanya 7 persen dari total PDB kita. Sehingga kita mendorong kegiatan-kegiatan lain yang diutamakan,” ujar Airlangga.

Adapun pada kuartal II 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 1,42 persen dengan distribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 7,31 persen.

Secara keseluruhan, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II-2024.

BPS menyatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, termasuk pada triwulan II-2024.

“Komponen konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54,53 persen, tumbuh kuat 4,93 persen. Hal ini mengindikasikan masih cukup kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ditinjau dari sumber pertumbuhan, konsumsi rumah tangga masih jadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu 2,62 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2024 utamanya didorong oleh perayaan hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, Waisak, Kenaikan Isa Al Masih, serta Idul Adha.

Sumber pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang berkontribusi sebesar 1,32 persen, konsumsi pemerintah 0,10 persen, dan net ekspor 0,25 persen. Secara umum, seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan yang positif.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - BYD, merek otomotif kenamaan asal China, berhasil meraup pemesanan sebanyak 2.920 unit dalam 11 hari penyelenggaraan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang berakhir pada 28 Juli lalu, menjadikannya salah satu merek terlaris kendati belum genap setahun diperkenalkan di pasar Indonesia.

BYD juga menjadi merek otomotif China terlaris di ajang GIIAS, mengungguli Wuling yang membukukan pemesanan sebanyak 2.301 unit, serta beberapa produsen mobil listrik China lainnya, seperti Chery, MG, dan GAC Aion, yang berhasil mencatatkan pemesanan lebih dari 1.000 unit.

"Tingginya antusiasme terhadap kendaraan BYD menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari dan menghargai teknologi inovatif serta kualitas unggul yang kami tawarkan," tulis BYD Indonesia dalam pernyataan resminya.

Hingga saat ini, BYD telah merilis empat model mobil listrik di Indonesia, yaitu pada segmen sedan, hatchback, SUV, dan MPV.

Perusahaan tersebut berencana untuk terus meningkatkan kapasitas pasokan dan kualitas pengiriman, berinvestasi dalam jaringan dealer, serta layanan purnajual guna merespons tingginya minat konsumen.

BYD sebelumnya juga telah mengumumkan komitmennya untuk membangun pabrik lokal yang rencananya akan didirikan di lahan seluas 108 hektare di Subang, Provinsi Jawa Barat, yang akan beroperasi mulai awal 2026.

Nilai investasinya ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.234) dan diperkirakan dapat menyerap ribuan tenaga kerja setempat.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2024

Harapan kita bisa lock semuanya 1 September, peraturannya segala macam

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut aturan baru terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diharapkan dapat selesai pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

"17 Agustus itu kan, waktu itu Pak Luhut (Menko Marves) inginnya seperti itu, tapi ini kayaknya akan digeser sedikit. Harapan kita bisa lock semuanya 1 September, peraturannya segala macam," ujar Rachmat dalam diskusi media Kebijakan Baru Subdisi BBM di Jakarta, Senin.

Rachmat menyampaikan, hingga saat ini pihaknya masih terus mempersiapkan aturan-aturan dan tata laksana pembelian BBM bersubsidi.

Menurutnya, apabila tidak dapat selesai pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka akan diteruskan oleh pemerintahan baru.

"Kita ingin coba mempersiapkan itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang kita kerjakan di pemerintahan ini, tapi bisa jadi 'oleh-oleh' di pemerintahan baru," katanya.

Lebih lanjut, Rachmat menekankan bahwa aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh yang membutuhkan atau tepat sasaran.

"Saya terus terang sih kurang menyukai bahasa pembatasan, karena kalau pembatasan itu, nanti orang pikir enggak boleh beli. Sebenarnya kita memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan itu bisa mendapatkan akses, intinya subsidi yang lebih tepat sasaran," ujar Rachmat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Washington (ANTARA) - Tingkat pengangguran di Amerika Serikat (AS) naik pada Juli 2024, yang menurut beberapa ekonom memperkuat alasan untuk pemangkasan suku bunga.

Pertumbuhan pekerjaan di AS melambat pada Juli, jauh di bawah estimasi awal para analis, menurut data yang dirilis pada Jumat (2/8) oleh Departemen Tenaga Kerja AS.

Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran naik lebih tinggi dan memicu kekhawatiran akan perlambatan ekonomi.

Perekonomian AS hanya menambahkan 114.000 pekerjaan di sektor nonpertanian pada Juli, turun dari 179.000 pada bulan sebelumnya dan di bawah estimasi para ekonom sebanyak 185.000 pekerjaan.

Tingkat pengangguran naik menjadi 4,3 persen, tertinggi sejak Oktober 2021, ketika perekonomian masih dalam masa pemulihan dari krisis COVID-19.

"Laporan ketenagakerjaan secara mengejutkan lemah dan memperkuat alasan untuk pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat," kata Barry Bosworth, ekonom sekaligus senior fellow di Brookings Institution.

Dikombinasikan dengan laporan harga, ini mungkin merupakan titik kritis bagi bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), kata Bosworth.

Desmond Lachman, senior fellow di American Enterprise Institute dan mantan pejabat di Dana Moneter Internasional (IMF), mengatakan bahwa laporan pada Jumat itu mengindikasikan The Fed kurang responsif terhadap situasi ekonomi saat ini.

Lachman menyatakan "sulit untuk memahami" mengapa The Fed belum memulai siklus pemangkasan suku bunga. Pasalnya, ada beberapa faktor yang mendukung pemangkasan tersebut, yakni perekonomian yang melambat, kemajuan nyata sedang dibuat dalam mengurangi inflasi, dan risiko penurunan terhadap pemulihan ekonomi kini meningkat.

"Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa pada saat the Fed akhirnya mulai menurunkan suku bunga, mereka telah menunggu terlalu lama untuk menghindari resesi ekonomi," lanjutnya.

Dean Baker, ekonom senior di Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan (Center for Economic and Policy Research/CEPR), mengatakan kepada Xinhua bahwa kecuali ada kejutan besar, dapat diasumsikan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga pada September.

"Satu-satunya pertanyaan yang sebenarnya adalah apakah penurunan itu sebesar 0,25 poin persentase atau 0,50 poin persentase," katanya.

Laporan mengenai lapangan pekerjaan ini dikeluarkan menyusul pengumuman pada Rabu (31/7) pekan lalu bahwa The Fed kemungkinan memangkas suku bunga pada September. Hal ini semakin memperumit pertanyaan tentang kepastian kapan dan seberapa besar pemangkasan suku bunga itu.

Gubernur The Fed Jerome Powell pada Rabu mengatakan pasar tenaga kerja AS sedang mengalami normalisasi bertahap yang sedang berlangsung yang akan memungkinkan para pejabat untuk menunggu dan memastikan bahwa data menunjukkan penurunan inflasi, sebelum bank sentral itu mengambil keputusan untuk memangkas suku bunga.

Laporan ini juga muncul setelah pasar anjlok pada Kamis (1/8) pekan lalu, setelah data menunjukkan kenaikan mengejutkan dalam jumlah individu yang mengajukan tunjangan pengangguran.

Penurunan ini merupakan aksi jual rugi (sell-off) terburuk tahun ini, memicu kekhawatiran para investor bahwa bank sentral AS mungkin menunggu terlalu lama untuk mulai memangkas suku bunga.

Laporan tingkat pengangguran ini muncul hanya beberapa bulan sebelum pemilihan presiden AS pada November mendatang.

"Angka pengangguran yang meningkat merupakan hal yang sulit bagi pemerintahan yang sedang berkuasa," kata senior fellow Brookings Institution Darrell West.

"Namun tidak jelas apakah ini perkembangan satu bulan ataukah awal dari sebuah tren baru," kata West, merujuk pada laporan Jumat tersebut.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2024