Jakarta: Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia (IUMKM) Akumandiri khawatir atas rencana larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan turunan dari UU Kesehatan. Aturan ini dinilai akan menindas para pedagang kecil atau segmen usaha ultramikro serta memberikan pukulan berat bagi perekonomian dalam negeri.

Ketua IUMKM Akumandiri Hermawati Setyorinny mengatakan, saat ini telah banyak regulasi yang mengelilingi segmen perdagangan, namun pada akhirnya saling tumpang tindih. Tak hanya saling tumpang tindih, ia menyebut implementasi dari aturan yang ada juga sering membingungkan dan menyulitkan para pedagang kecil.

“Implementasinya pun membingungkan dan menyulitkan. Kalau ditambah lagi ada aturan baru yang menyulitkan para pedagang kecil, maka ini memberikan pukulan berat bagi kami. Padahal, kami berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi nafkah kehidupan sehari-hari,” ujar dia, Rabu, 10 Juli 2024.
Ia menegaskan bahwa rokok adalah produk legal, maka produk tersebut wajar menjadi salah satu produk yang dijual oleh pedagang kecil. Apalagi, mengingat margin dari penjualan rokok itu sangat membantu menambah pendapatan sehari-hari para pedagang serta mempercepat perputaran barang lainnya.

“Larangan zonasi ini tidak adil bagi pedagang kecil. Mereka juga memahami bahwa rokok adalah produk terbatas yang hanya ditujukan bagi konsumen berusia 18 tahun ke atas,” ungkapnya.

Baca juga: Larangan Zonasi Penjualan Rokok Bikin Warung Madura Khawatir Pendapatannya Tergerus

Selain itu, para pedagang juga tidak pernah mengetahui adanya rencana larangan ini sebelumnya, sehingga dari pemerintah dinilai belum memenuhi sisi keadilan. Ia menegaskan, dalam merancang aturan itu, seharusnya pihak yang terdampak, baik paguyuban atau asosiasi, seharusnya bisa dilibatkan.

“Berbagai program pendampingan yang ada masih belum tepat sasaran. Para pedagang kecil ini harus diberdayakan dan dilindungi. Pemerintah harusnya menyiapkan program-program yang inklusif dan tepat sasaran, bukan dengan menerbitkan regulasi yang semakin menyulitkan pedagang kecil,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat menimbang kembali dampak yang akan dihadapi oleh para pedagang kecil apabila aturan ini disahkan. Padahal, di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 65 juta pelaku usaha ultramikro. Maka, rencana pelarangan menjadi pukulan berat bagi keberlangsungan pedagang kecil.

“IUMKM Akumandiri sepakat dengan pemerintah bawah rokok itu tidak ditujukan bagi anak di bawah umur 18 tahun. Pihaknya juga siap mendukung pemerintah untuk menyukseskan larangan penjualan rokok bagi anak di bawah umur 18 tahun tanpa harus mengorbankan pelaku usaha ultramikro,” ungkapnya.

(END)

Jakarta: Masyarakat diingatkan paparan polusi udara tidak hanya berpengaruh di luar ruangan atau bangunan, tapi bisa juga di dalam ruangan. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan dan kinerja orang-orang di dalamnya.

Kepala Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI), Budi Haryanto, mengatakan polusi udara yang terbawa ke dalam ruangan berasal dari pergerakan pekerja dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Dalam perjalanan, pencemaran dari emisi kendaraan dan kondisi sekitar dapat menempel di pakaian pekerja dan menyebar di dalam ruangan tertutup.

“Pekerja keluar masuk dari rumah, naik sepeda motor, kemudian di jalan tertempel pencemar kimia dari kendaraan lain atau virus dan bakteri dari jalan, sehingga saat di kantor pencemar yang menempel di sepatu atau pakaiannya bisa menyebar,” kata Budi saat berbincang dengan Katadata Green di Lab Multidisiplin UI, dilansir pada Rabu, 10 Juli 2024.
Dia menyampaikan pencemaran biologis dan kimiawi dapat menempel pada pekerja maupun orang yang ada di dalam ruangan tertutup. Ada juga pencemaran dari kegiatan perkantoran, seperti penggunaan mesin cetak dan fotokopi, membuat polusi udara di dalam ruangan menjadi lebih parah.

Fenomena gedung perkantoran yang memiliki tingkat konsentrasi polusi udara yang tinggi disebut sick building syndrome. Kondisi ini dapat diperparah ketiadaan ventilasi yang baik.

Melansir situs Nafas Indonesia, sistem pendingin terpusat di perkantoran memompa udara dari luar ke dalam bangunan. Polusi udara dalam bangunan terjadi ketika sistem penyaringan kurang baik dan diperparah kualitas udara perkotaan yang buruk.

Baca Juga: Masih Tak Sehat, Kualitas Udara Jakarta Peringkat ke-8 Terburuk Dunia

Polusi udara dalam ruangan dapat memengaruhi produktivitas pekerja dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Menurut Budi, sick building syndrome dapat mengganggu pekerja secara langsung dalam bentuk penyakit, seperti batuk dan pusing kepala.

Pekerja yang menderita penyakit ini harus beristirahat satu-dua hari setiap bulannya. Sedangkan, kata Budi, bila ada beberapa pegawai yang mengalami sakit seperti ini, akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

“Pekerja yang mengalami gangguan di organnya bisa dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Kondisi ini jelas akan merugikan produktivitas pekerja,” ujar Budi.

Dampak Jangka Panjang

Budi mengungkapkan 60 persen penyakit yang diidap seseorang pada umumnya berasal dari paparan polusi udara. “Bandingkan dengan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi lewat mulut. Itu hanya sekitar 15 persen,“ ujar dia.

Menurut Budi, dampak polusi udara terhadap kesehatan fisik maupun mental dapat dibagi menjadi dua, yakni jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, penyakit pada orang yang terpapar polusi udara berupa batuk, flu, dan radang tenggorokan.

Penyakit jangka panjang berpotensi lebih kronis. Budi membeberkan pencemaran kimia dapat tersimpan di dalam paru-paru dan organ lain, seperti otak, ginjal, dan jantung melalui saluran peredaran darah. Timbunan pencemaran dapat menyebabkan gangguan jantung, ginjal, kanker paru-paru, bahkan stroke.

Selain penyakit fisik, polusi udara memicu penyakit mental. Timbunan pencemaran di otak dapat memicu gangguan kecemasan, demensia, dan depresi.

“Ini disebabkan senyawa kimia seperti merkuri, timbel, dan kadmium, serta logam-logam berat berbahaya lainnya yang terkandung, terbawa dalam udara,” ungkap dia.

Sebelumnya, publikasi jurnal ilmiah PubMed Central melaporkan polusi udara berkaitan dengan berkurang tingkat kebahagiaan dan meningkatkan tingkat gejala depresi. Sementara itu, jurnal Environmental Pollution mencatat kaitan antara paparan jangka panjang pada particulate matter (PM) 2,5 terhadap peningkatan risiko depresi.

PM 2,5 adalah ukuran partikel pencemar terkecil yang tidak tersaring tubuh. Mitra Psikolog Halodoc Patricia Elfira Vinny mengatakan paparan polusi udara yang berkepanjangan bisa mengancam perkembangan mental anak-anak dan remaja.

“Kemacetan yang dialami setiap hari di tengah kualitas udara buruk, hingga masalah finansial dan tekanan pekerjaan, menjadi faktor pendukung yang membuat masyarakat metropolitan lebih rentan terkena gangguan kesehatan mental,” ujar Elfira dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Maret 2024.

(AZF)

Dalam dunia ekonomi, terdapat berbagai istilah yang penting untuk dipahami, salah satunya adalah barang komplementer.

Memahami konsep barang komplementer dapat membantu sobat dalam mengenali bagaimana barang-barang tertentu saling berhubungan dan mempengaruhi pola konsumsi. Artikel ini akan membahas pengertian barang komplementer, ciri-cirinya, serta contoh-contohnya.

Pengertian Barang Komplementer

Berasal kata dari bahasa inggris “complementary” yang artinya melengkapi atau saling mengisi. Berdasarkan kamu istilah Ekonomi Populer (2006), barang komplementer adalah jenis barang pelengkap yang tidak akan berfungsi sempurna tanpa barang lainnya.

Fungsi barang komplementer adalah sebagai barang yang melengkapi barang pasangannya. Ketika digunakan bersama, barang komplementer dan pasangannya akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi daripada ketika digunakan terpisah.

Baca Juga: Pengertian Barang Substitusi, Jenis, Ciri, dan Contoh

Ciri-ciri Barang Komplementer

1. Harus Berpasangan dengan yang Lain

Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan, barang komplementer, seperti sobat, harus memiliki pasangan yang melengkapi satu sama lain

2. Tidak Maksimal Digunakan Sendirian

Nilai guna barang komplementer sifatnya dependen terhadap pasangannya. Artinya tanpa penggunaan yang bersamaan dengan pasangannya, nilai gunanya akan menjadi kecil. Ketika digunakan dengan pasangannya, nilai gunanya meningkat.

3. Nilai yang kecil

Umumnya, barang ini memiliki nilai yang kecil dibanding jenis barang yang lainnya dikarenakan nilai gunanya tidak akan maksimal tanpa barang pasangannya.

Contoh Barang-barang Komplementer

1. Gula dengan kopi

Sobat bisa membuat kopi tanpa gula, tapi kopi tersebut akan menjadi sangat pahit. Gula disini merupakan barang komplementer yang meningkatkan nilai kopi.

2. Meja dan Kursi

Tanpa adanya kursi yang berfungsi sebagai barang komplementer. Fungsi meja tidak akan maksimal dikarenakan kesulitan menggunakan meja tanpa tempat duduk.

3. Remot dan TV

Sobat bisa menggunakan TV tanpa menggunakan remot. Tapi, akan lebih nyaman jika menggunakan remot yang bisa digunakan dari sofa untuk memindah stasiun tv dan mengubah volume daripada memencet tombol tv secara langsung.
Barang-barang tersebut hanya segelintir dari barang-barang komplementer yang berada di sekitar sobat. Intinya, barang komplementer berfungsi untuk memaksimalkan fungsi barang komplementer dan pasangannya.

(WAN)

Jakarta: Seorang warga negara asing (WNA), SHJB, dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak keluar dari Indonesia. Permintaan pencegahan terkait kasus dugaan rasuah pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, itu sudah dikirimkan KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

“Pada tanggal 5 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhadap satu orang berkewarganegaraan asing dengan inisial SHJB,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

KPK belum mengungkap identitas lengkap dan asal negara yang dicegah. Namun, KPK menegaskan upaya paksa ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
“Pencekalan dimaksud terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ (Perumda Sarana Jaya),” ucap Tessa.

KPK sudah memeriksa banyak orang untuk mendalami kasus ini. Teranyar, Pembalap Zahir Ali dimintai keterangan oleh penyidik. Lembaga Antirasuah menyebut ada keterlibatan Zahir dalam perkara ini.

KPK menyebut modus menaikkan harga terendus dalam dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Selisih dana untuk pembayaran menyentuh Rp400 miliar.

KPK sudah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Namun, identitasnya masih dirahasiakan sampai dilakukan penahanan.

Baca Juga: Usut Skandal Pungli di Rutan, Sekjen KPK Diperiksa Penyidik

Penyidik juga sudah mengirimkan surat permintaan pencegahan untuk sepuluh orang kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk memastikan pihak terkait tidak bepergian ke luar negeri untuk sementara waktu. Upaya paksa itu berlaku selama enam bulan.

Budi hanya mau memerinci identitas pihak yang dicegah. Mereka yakni pihak swasta ZA, dua karyawan swasta MA dan NK, tiga wiraswasta FA, LS, dan M, dua manajer PT CIP, DBA dan PS, Notaris JBT, serta Advokat SSG.

(AZF)

Tangerang: Maesyal Rasyid resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang. Pria yang karib disapa Rudi Maesyal ini mengajukan pensiun dini karena ingin mengikuti kontestasi Pilkada pada 27 November 2024.

Pascamundurnya Rudi Maesyal, maka secara otomatis terjadi kekosongan pada jabatan Sekda Kabupaten Tangerang.

"Posisi jabatan Sekda tak boleh dibiarkan kosong berlama-lama dan harus segera diisi, karena dapat mengganggu jalannya pembangunan di Kabupaten Tangerang," kata pengamat kebijakan publik dari Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, Rabu, 10 Juli 2024.
Dosen Fisip Unis Tangerang ini menyebut pengganti Rudi Maesyal harus figur yang mampu mengakselerasi semua program dan punya jiwa leadership yang kuat.
"Calon pengganti Maesyal Rasyid harus pejabat senior dan harus pengalaman yang luas. Karena harus menjadi panglima ASN no 1, leadershipnya harus kuat, itu kuncinya," jelas Adib.

Sementara sumber di Pemkab Tangerang yang enggan disebut namanya mengungkapkan ada sejumlah nama pejabat senior yang layak menggantikan Rudi Maesyal sebagai orang nomor tiga di Pemkab Tangerang ini.

"Salah satu pejabat senior yang layak menggantikan Pak Rudi Maesyal sebagai Sekda Kabupaten Tangerang adalah Soma Atmaja. Beliau ini adalah salah satu pejabat yang punya segudang pengalaman dari sejak Bupati Tangerang dipimpin Pak Ismet Iskandar, Zaki Iskandar hingga Pj Bupati yang sekarang," ungkap sumber itu.

Pak Soma, katanya, selalu mendapatkan posisi strategis dan berhasil menjalankan tugas yang diberikan dengan baik. Dia juga disebut piawai ketika menangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang yang terbukti dapat meningkatkan investasi di daerah itu.

"Selain itu menjadi pejabat di pemerintahan, Soma juga aktif menjadi Ketua Umum Pengurus Cabang Taekwondo Indonesia Kabupaten Tangerang masa bakti 2020-2024 dan Ketua PMI Kabupaten Tangerang 2 periode (2014-2019 dan 2019-2024)," ujarnya.

(DEN)

Moskow: Pertama Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di kota Moskow pada hari selasa lalu.

Merespons pertemuan tersebut, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky melayangkan kritikan terhadap Perdana Menteri Modi karena memeluk Presiden Putin di hari yang sama dimana pasukan Rusia menyerang Kyiv dan menewaskan 42 orang.

“Hal ini merupakan kekecewaan yang besar dan serangan keji untuk perjuangan perdamaian untuk meliaht pemimpin negara demokrasi terbesar di dunia memeluk penjahat paling kejam di Moskow di hari tersebut” Tulis Zelensky di Sosial Media X pada tanggal 9 Juli.

Baca Juga: Rusia Bombardir Kampung Halaman Zelensky, 9 Orang Tewas

Kunjungan tersebut adalah yang pertama bagi Modi sejak Rusia melancarkan serangan ke Ukraina hampir 2 setengah tahun yang lalu.
Dalam video klip yang viral pada 8 Juli, Modi keluar dari mobil dan berjalan menemui Putin, dan memberikan Putin pelukan hangat.

Pada hari yang sama, Rusia meluncurkan serangan misil masal yang menyerang Kyiv, Dnipro, Kryvyi Rih dan kota-kota lainnya di Ukraina, membunuh setidaknya 42 orang dan melukai 206 orang dan menghancurkan salah satu rumah sakit anak-anak terbesar di Kyiv.

Terkait serangan tersebut, Modi menyampaikan pada Putin pada pertemuan tersebut bahwa dia turut berduka melihat anak-anak menjadi korban perang.

“Entah itu perang, konflik, atau serangan teroris, siapa pun yang percaya dengan kemanusiaan kesakitan ketika ada korban jiwa” Ujar Modi.

“Tapi, ketika anak-anak tidak bersalah terbunuh, hati menjadi berdarah dan rasa sakit itu menakutkan” Lanjut Modi.

(WAN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya dengan memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Antirasuah Cahya H Harefa. Dia dimintai keterangan soal status kepegawaian para tersangka.

“Kenapa ini (Cahya) dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi? Karena ada proses kepegawaiannya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Asep menjelaskan Cahya berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Keterangan dia dinilai penting untuk penjelasan pemecatan dan hukuman disiplin para tersangka buat kepentingan pemberkasan kasus.
“Ada apa namanya, pemecatan dan lain-lain, ada hukuman disiplin dan lain-lain yang diberikan oleh para pejabat,” ujar Asep.

Asep juga menjelaskan pemeriksaan Cahya mengartikan KPK tegas dalam penanganan kasus ini. Permintaan keterangan bahkan dilakukan ke pejabat di instansinya sendiri.

“Siapapun yang kita anggap memiliki keterangan terkait dengan proses yang sedang ditangani apakah itu pegawai KPK atau bukan pegawai KPK tentu kita akan panggil dan akan minta keterangan seperti itu,” ucap Asep.

Baca juga: Endus Pungli Kapal Wisatawan di Raja Ampat, KPK Sebut Angkanya Capai Rp18,25 Miliar

KPK menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta Hengki, enam pegawai negeri yang ditugaskan (PNYD) di KPK Deden Rochendi, Sopian Hadi, Ristanta, Ari Rahman Hakim, Agung Nugroho, dan Eri Angga Permana.

Sementara itu, tujuh orang lainnya merupakan petugas pengamanan Rutan cabang KPK. Mereka yakni Muhammad Ridwan, Suharlan, Ramadhana Ubaidillah A, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ricky Rachmawanto.

Atas kelakuannya, para pegawai terseret pungli ini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(END)

Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Eko Margiyono mengatakan lembaganya sudah memperingatkan soal adanya potensi serangan siber. Namun, peringatan tersebut tak dipedulikan.

"Lemhannas sudah mengingatkan jauh-jauh hari berkaitan dengan serangan (siber)," ujar pelaksana tugas (Plt) Gubernur Lemhannas Eko Margiyono di Istana Wakil Presiden, Rabu, 10 Juli 2024.

Menurut dia, masyarakat Indonesia kurang peduli terhadap keamanan data. Banyak pihak yang menganggap kehilangan data bukan suatu persoalan serius.
Dia kerap menemukan kasus kloning data handphone. Tanpa berpindah tangan, tapi data hilang.

"Itu yang cukup berbahaya, sangat berbahaya yang hilang itu. Tapi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi itu bisa dilakukan," terang dia.

Jenderal TNI bintang tiga ini menyebut setiap pihak dapat menjadi sasaran serangan siber. Dia mengingatkan kasus penyadapan handphone milik almarhum ibu negara Ani Yudhoyono pada 2012.

"Kita sudah banyak hal-hal, termasuk serangan-serangan di websitenya pemerintah oleh para hacker," ujar dia.

Baca Juga: Sentil Menkominfo, Pakar: Kalau Peretasan Terjadi di Negara Besar, Pejabat Otomatis Mundur

Dia menyampaikan harus dilakukan upaya mitigasi serangan siber. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Semuanya berkaitan dengan pengamanan kembali sense of security kita berkaitan dengan data ini harus kita tingkatkan," ujar dia.

(AZF)

Bandung: Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja terus menggelorakan terkait berbagai macam program salam satunya kepengurusan izin usaha satu pintu atau Online Single Submission – Riskbased Approach (OSS-RBA). Bahkan Satgas UU Cipta Kerja menggandeng praktisi media sebagai upaya menyempurnakan program tersebut.

Menurut Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, pihaknya terus berupaya untuk merespon berbagai tanggapan dari masyarakat terkait UU Cipta Kerja. Terutama terkait kendala yang selama ini terus berupaya disempurnakan sejak berdirinya satgas tersebut sejak 2021 silam.

"Maka atas dasar itu, aktivitas ini dilakukan sekaligus untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Satgas sekaligus juga mendapat tanggapan sekaligus respon dari teman-teman, seperti apa perkembangan UU Cipta Kerja ini menurut tangkapan media di masyarakat atau pun pemangku kepentingan yang lain," kata Arif usai pemaparan Survei Publik Implementasi Pelayanan Perizinan Usaha Melalui OSS RBA di Hotel Crowne Plaza Bandung, Jawa Barat, Rabu, 10 Juli 2024.
Arif mengatakan pihaknya pun sebelumnya telah melakukan sosialisasi mulai dari pelaku usaha hingga mahasiswa terkait program OSS. Hal itu agar masyarakat yang memiliki usaha untuk mengurus perizinan agar segera mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
"Sebelumnya sosialisasi UU Cipta Kerja sudah dilakukan dengan berbagai macam pemangku kepentingan daerah, asosiasi pelaku usaha, dengan teman-teman kementerian lembaga, termasuk dengan asosiasi pekerja, kemudian dengan akademisi, perguruan tinggi, termasuk juga dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa. Karena UU Cipta Kerja ini menyasar berbagai lapisan masyarakat atau pun golongan usaha," jelasnya.

Arif mengaku Indonesia ini banyak para pelaku usaha terutama UMKM yakni sekitar 65 juta. Sehingga transformasi perekonomian di Indonesia harus terus dibenani salah satunya perizinan usaha melalui portal satu pintu tersebut.

"Dalam berbagai macam golongan UMKM sampai dengan yang besar termasuk tentu ke pemerintah daerah juga menjadi tonggak atau pun kunci dari pada transformasi perekonomian kita," ungkapnya.

(DEN)

Paris: Koalisi sayap kiri baru di Perancis New Popular Front (NPF) yang baru-baru ini mendapatkan suara terbanyak di parlemen mengalahkan koalisi tengah dan sayap kanan.

Perancis telah mengumumkan rencana-rencana yang akan mereka dorong dalam parlemen Perancis. Para pemimpin NPF telah bertemu pada hari Senin dan mengumumkan rencana-rencana mereka.

Dilansir dari News Sky, Manuel Bompard, anggota partai France Unbowed yang menjadi bagian dari NPF menyatakan pada hari Senin bahwa Presiden Perancis harus menunjuk seorang dari NPF sebagai Perdana Menteri.
?
“Presiden harus menunjuk seorang dari New Popular Front sebagai Perdana Menteri untuk mengimplementasikan program NPF, seluruh program, dan hanya program” Ujar Bompard.

Program-program mereka berupa 90% pajak untuk pendapatan pertahun untuk warga Perancis dengan pendapatan melebihi 400,000 Euro per tahun.
Mereka juga akan mengurangi umur pensiun pekerja dari 64 tahun menjadi 60 tahun.
NPF berkomitmen untuk menggunakan 150 miliar euro dari pendapatan nasional selama 3 tahun mendatang dan mencoba memberi peningkatan 14% untuk gaji minimum.

Namun, program-program ini tidak akan mudah tercapai. NPF pada pemilu putaran kedua gagal mendapatkan suara yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.

NPF hanya mendapatkan 182 kursi di parlemen, sedangkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas, dibutuhkan setidaknya 471 kursi.

Untuk mencoba melancarkan program-program mereka. NPF harus mencoba berkoalisi dengan partai-partai lain di parlemen.

(WAN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pungutan liar (pungli) dalam kedatangan kapal wisatawan di Raja Ampat, Papua Barat. Uang panas yang diterima sejumlah oknum bahkan menyentuh belasan miliar rupiah per tahun.

“Di wilayah Wayak (salah satu daerah di Raja Ampat) sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Dian menjelaskan uang pungli itu dikelola oleh salah satu masyarakat di sana. Mereka kebanyakan mengincar wisatawan yang menuju lokasi penyelaman menggunakan kapal di daerah Wayak.
Uang pungli yang diminta beragam. Menurut Dian, nominalnya mulai dari Rp100 ribu sampai Rp1 juta per kapal, tergantung permintaan dari pelaku.

Baca juga: Kronologi Pegawai KPK Ketahuan Habiskan Rp74 Juta untuk Judi Online

Permintaan pungli juga berupa pembayaran tanah kepada hotel yang didirikan di sejumlah pulau di wilayah Raja Ampat. KPK meminta masalah itu segera diselesaikan oleh pemerintah setempat.

“KPK mendorong Pemkab Raja Ampat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat,” ucap Dian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim berharap KPK memberikan pemantauan keras atas pungli di wilayahnya. Kehadiran Lembaga Antirasuah disebut memberikan rasa aman bagi pengusaha di sektor pariwisata yang terus dihantui oleh pungli.

“Pihak pelaku usaha jadi melihat bahwa kami diawasi oleh lembaga lain. Sehingga kehadiran KPK ini bisa mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif,” tutur Yusuf.

(END)

Jakarta: DPR menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.

"Tadi kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Menurut Meutya, usulan kenaikan uang operasional sebanyak Rp97 ribu per hari. Kenaikan ini karena adanya urgensi harga kebutuhan di Papua yang relatif mahal.
"Kan di sana mahal-mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik. Sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," ujar Meutya.

Baca juga: Pendaftaran Komcad Gelombang 2 Dibuka, Simak Persyaratan dan Tata Cara Daftarnya

Keputusan akhir nantinya ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meutya menekankan bahwa kebutuhan penambahan uang operasional tidak menjadi bagian RAPBN 2025.

"Enggak itu di luar yang 2025, karena ada kebutuhan mendesak di Papua jadi tidak menunggu sampai tahun 2025," ucap Meutya.

Panglima TNI Agus Subiyanto membenarkan bahwa fokus anggaran untuk menangani sejumlah hal di Papua. Karena masalah Papua dinilai kompleks.

"Karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif, dan juga permasalahannya sangat kompleks. Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat di sana juga," ujar Agus.

(AGA)