Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan pengadaan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2025. Sebelumnya, PT KAI, PT INKA, PT PELNI, dan Perum Damri telah mengajukan untuk suntikkan modal dari negara.

Kemudian, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7) kemarin, ada tujuh BUMN meminta persetujuan mendapatkan suntikkan modal, yakni IFG, Asabri, Biofarma, ID Food, PLN, Danareksa, dan Len Industri.

Berikut Daftar BUMN yang juga Minta Mendapatkan PMN untuk 2025:

1. IFG

Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi, Indonesia Financial Group (IFG) mengajukan persetujuan Komisi VI DPR RI untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 3 triliun untuk 2025.

Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan suntikkan modal itu diminta untuk memperkuat keberlanjutan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam menjamin penyaluran KUR dilakukan melalui PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo.

2. Asabri

PT Asabri (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 sebesar Rp 3,61 triliun. Direktur Utama Asabri Wahyu Suparyono mengatakan PMN itu diusulkan untuk penyehatan keuangan perusahaan dan pembayaran premi kepada peserta.

"Hal yang mendasari permintaan PMN, karena langkah strategis yang telah dan akan dilakukan tersebut diperkirakan belum memberikan sustainability, maka perseroan mengajukan PMN sebesar Rp 3,61 triliun untuk APBN 2025," kata dia.

3. Biofarma

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang farmasi PT Biofarma (Persero) juga meminta keperluan pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,21 triliun untuk tahun 2025.

Direktur Utama Biofarma Shadiq Akasya mengatakan usulan PMN sebesar Rp 2,21 triliun itu untuk pembangunan sarana produksi berupa bangunan, alat dan mesin. Proyek tersebut akan memproduksi beberapa jenis vaksin.

4. ID Food

Holding Pangan ID Food atau PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1,6 triliun. Suntikan modal itu diajukan untuk modal kerja pengadaan 10 komoditas pangan.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto juga mengungkap pengajuan PMN 2025 dilakukan karena utang perusahaan juga sudah cukup besar. Maka, untuk memenuhi pengadaan pangan nasional dibutuhkan tambahan pendanaan.

"Beban kerja yang cukup tinggi Rp 8,2 triliun. Terkait dari pada urgensi permohonan Rp 1,6 triliun ini kami pertama bahwa sebagai BUMN Holding pangan ID Food dibentuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan ID Food juga berperan sebagai offtaker melalui jaringan kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan," terang dia.

5. PLN

PT PLN (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun untuk tahun 2025. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk program Listrik Desa (Lisdes).

Darmawan menjelaskan dana PMN akan dipakai melistriki 85 ribu masyarakat di 192 kabupaten, 548 kecamatan, dan 1.092 desa. PLN juga berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya.

6. Danareksa

PT Danareksa (Persero) mengajukan agar diberi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun di 2025. Suntikan tersebut secara garis besar untuk pengembangan usaha dan menjalankan penugasan dari pemerintah.

Pengajuan PMN Rp 2 triliun akan disalurkan untuk 4 project sebagai core bisnis yaitu pengembangan kawasan industri, pengembangan SPAM Bandung, serta pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Lalu 1 project lainnya sebagai penugasan untuk pembangunan KEK Ketahanan Pangan dan Energi Merauke.

7. Len Industri

Induk BUMN Pertahanan atau DEFEND ID PT Len Industri (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun untuk tahun 2025.

Direktur Utama Len Industri Boby Rasidin menjelaskan, pihaknya berkomitmen mewujudkan pemenuhan alutsista atau alat utama sistem senjata berteknologi modern untuk pertahanan negara. Teknologi yang akan diadopsi fokus pada alat yang strategis bagi konsep pertahanan Indonesia.

Sejumlah tersangka dalam kasus tambang ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah ditetapkan, termasuk di antaranya WNA China. Dari kasus ini, negara mengalami rugi dari hilangnya cadangan emas dan perak sebanyak ratusan kilogram.

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyelesaikan penyidikan terhadap tersangka YH, WNA China dan lain-lain yang melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tahapan penyidikan ini selesai dengan diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta.

Tahap selanjutnya PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan kepada JPU Kejaksaan Negeri Ketapang yang didampingi JPU Kejaksaan Agung.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengapresiasi upaya PPNS Ditjen Minerba di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum dengan baik.

"Upaya penegakan hukum ini menjadi pelajaran prestasi bersama dan ke depan perlu dilaksanakan di lokasi lainnya yang memerlukan penegakan hukum," ujar Sunindyo dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (10/7/2024) kemarin.

Upaya yang dilakukan PPNS Ditjen Minerba dan tim ini juga didukung Kejaksaan Negeri Ketapang dan berjanji segera melimpahkan perkara ini untuk disidangkan.

"Kejaksaan Agung mendukung penegakan hukum yang dilakukan PPNS KESDM. Kejari Ketapang selanjutnya akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk segera disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan.

Perwira Urusan Subbagian Penelitian Perkara, Bagian Pengawasan Penyidikan, Kompol Edi Kusyana menyatakan jika tim PPNS Ditjen Minerba menyelesaikan kasus ini bekerja sama dengan Biro Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Badan Resimen Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejaksaan Agung. Edi berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik dalam mengungkapkan perkara-perkara penegakan hukum pertambangan mineral dan batubara.

Sebagai informasi, PPNS Ditjen Minerba telah melakukan serangkaian kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan kegiatan pertambangan bijih emas secara illegal dengan metode tambang dalam yang dilakukan di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik, koli untuk melebur emas, cetakan bullion grafit, exhaust/kipas hisap, bahan kimia penangkap emas, garam, kapur dan peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan, namun pelaksanaan kegiatan di tunnel yaitu melaksanakan blasting/pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalam tunnel). Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas.

Dalam kasus ini, tersangka YH berperan sebagai pimpinan penambangan di bawah tanah (underground mining) di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampaim Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2024. Kegiatan penambangan tanpa izin ini mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sebesar lebih kurang 774.200 gram atau 774,2 kg dan cadangan perak lebih kurang 937.700 gram atau 937,7 kg.

Sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tersangka terancam hukuman kurungan pidana selama-lamanya 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Perkara ini akan dikembangkan lebih lanjut secara paralel, bersamaan dengan tindak lanjut kasus oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.

Suzuki mengungkap alasan menyuntik mati Ignis berkaitan dengan rencana elektrifikasi. Suzuki juga bakal memperkuat produk yang diproduksi di Indonesia.

Suzuki Ignis hanya sanggup bertahan tujuh tahun di Indonesia. Mengaspal perdana pada tahun 2017, Suzuki memutuskan menyuntik mati Ignis pada tahun 2024. Sekadar kilas balik, Suzuki mendatangkan Ignis langsung dari India untuk menggoda para pencinta city car bergaya urban di Tanah Air.

Ignis merupakan jawaban Suzuki akan kendaraan yang irit bahan bakar. City car yang dibekali mesin berkapasitas 1.200 cc itu diklaim memiliki konsumsi bahan bakar di atas 20 km/liter. Namun dengan segala keunggulan yang ditawarkan, Ignis tak bisa bertahan lama. Bukan tanpa alasan, penghentian penjualan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menghadapi era elektrifikasi di Indonesia.

"Alasannya, sesuai dengan rencana korporasi kami yang secara bertahap akan lebih fokus ke produk terelektrifikasi seperti XL7 hybrid dan Ertiga hybrid. Serta memperkuat keberadaan model-model buatan dalam negeri," ungkap Direktur Pemasaran 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Harold Donnel, saat dihubungi detikOto, Rabu (10/7/2024).

Meski begitu, bagi para pemilik Ignis sebelumnya tak perlu khawatir soal suku cadang. Walaupun disuntik mati, Suzuki menjamin spare part Ignis tetap aman.

"Konsumen yang saat ini menggunakan Ignis masih bisa service dan ketersediaan sparepartsnya masih ada di Suzuki Indonesia," tegas Harold.

Kondisi berbeda terjadi di negara asalnya. Ignis tampak masih dijual. Tampak dalam laman dealer resmi Suzuki, Nexa, Ignis masih tercantum di laman resmi. Tertulis Ignis dengan ex-showroom itu dibanderol 584.000 rupee atau kalau dirupiahkan setara Rp 113 jutaan.

Adapun strategi Suzuki menyetop penjualan modelnya dalam rangka masuk era elektrifikasi sebelumnya juga sudah dilakukan pada Karimun Wagon R. Karimun Wagon R yang menghuni segmen Low Cost Green Car (LCGC) disetop penjualannya sejak November 2021. Meski begitu, Suzuki masih memproduksi Karimun Wagon R untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Kala itu alasan Suzuki menyetop Wagon R juga karena berkaitan dengan rencana pengembangan kendaraan elektrifikasi.

Saksikan Live DetikPagi:

Kecelakaan Beruntun di Gresik, 6 Orang Kritis

Kecelakaan Beruntun di Gresik, 6 Orang Kritis

Defisit APBN tahun 2024 diprediksi lebih besar dari target yang dipasang pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

Luhut menyinggung faktor penerimaan negara yang diprediksi tidak mencapai target. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah merosotnya setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari sejumlah perusahaan.

"Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Penurunan penerimaan terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam," terang Luhut di Instagram nya @luhut.pandjaitan, Rabu (10/7/2024).

Oleh karena itu ia menekankan pentingnya digitalisasi yang diterapkan di semua sektor. Misalnya digitalisasi sektor mineral dengan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara antar Kementerian dan Lembaga (Simbara).

Luhut menyebut pemerintah belum mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor potensial seperti sawit, nikel, timah dan lainnya. Ia menyinggung banyaknya perusahaan yang belum memiliki NPWP sehingga tidak bisa ditagih PPh badan.

"Semua bertahap kita digitalisasi, dari Simbara dengan batu bara. Kemudian nikel, timah, kemudian sawit, itu kan penerimaan negara yang banyak potensi belum kita ambil. Masa ada sekian banyak perusahaan di kelapa sawit NPWP nggak punya, PPh badan semua kan nggak bisa ditagih," ujar dia.

"Nah ini yang sekarang kita bereskan. Makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah. Saya pikir kita nggak boleh bergantung pada harga komoditas. Efisiensi menjadi penting berbasis elektronik, GovTech itu, Simbara yang saya jelaskan tadi. Saya sih optimis itu angka bisa naik banyak," sambung Luhut.

Jika sistem ini sudah bisa di implementasikan, Luhut percaya diri penerimaan pajak bisa ditingkatkan. Pada kesempatan itu ia menyampaikan rencana pemerintah mendorong alternatif pengganti bensin melalui Bioetanol.

Menurutnya, Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. Penggunaan Bioetanol juga dipercaya mampu menekan jumlah penderita ISPA, hingga bisa menekan pembayaran BPJS dan hemat sampai Rp 38 triliun.

"Kita juga sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. Jika kita mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa kita tekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun," jelas Luhut.

Sebagai informasi, penerimaan pajak sampai Semester I-2024 masih loyo. Tercatat hingga 30 Juni 2024 baru terkumpul Rp 893,8 triliun, turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun.

"Penurunan terjadi dari penerimaan pajak sebesar 7,9% dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 970,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan penurunan penerimaan pajak itu terutama disebabkan oleh harga-harga komoditas yang anjlok atau mengalami normalisasi. Hal itu membuat setoran pajak penghasilan atau PPh Badan ikut merosot.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono buka suara tentang kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal berkantor di IKN pada bulan Juli ini.

Basuki mengatakan, proses penyiapan sarana dan prasarana pendukung di IKN akan rampung pada Juli ini. Artinya, IKN siap menyambut Jokowi untuk berkantor bulan ini. Begitu pula dengan para tamu dan petugas Upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang.

"Yang namanya Juli itu kan tanggal 31. Dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk, listrik sudah masuk, karena tadi saya baru kumpulin untuk energi dan komunikasi. Telkom, PLN, tadi sudah melapor (siap tuntas bulan ini)," kata Basuki, ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Menurut Basuki, terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa wacana tersebut batal mengingat bulan Juli masih panjang. Di samping itu, Jokowi sendiri tidak pernah menyatakan bahwa rencana berkantor di IKN pada bulan Juli ini batal. Selama ini, Jokowi hanya kembali melempar pertanyaan kepada awak media terkait dengan kesiapan sarana di IKN.

"Beliau kan nggak mengatakan batal kan, beliau hanya bilang 'sudah belum? belum, sudah, belum'. Gitu aja kan? Tapi yang namanya Juli, sekarang tanggal berapa? Nah iya baru tanggal 10 kan, masih ada 20 hari lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Basuki pun merincikan sarana pendukung utama yang tengah disiapkan Kementerian PUPR di IKN. Pertama ada sarana air minum, yang akan mulai commissioning atau masuk ke IKN pada tanggal 15 Juli. Dipastikan, sarana ini siap di bulan Juli.

Selanjutnya, sarana telekomunikasi seperti internet, dan energi juga telah siap. Dalam hal kelistrikan, berdasarkan laporan PLN yang diterima Basuki, sinkronisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 10 Megawatt (MW) sudah siap dan saat ini tengah proses untuk sinkronisasi 40 MW.

"Lalu gas untuk untuk di (Tower) ASN 4, ASN 2, ASN 1 (siap). Ada tanggalnya tadi (lupa) tapi masih dalam bulan Juli sudah ada," sambungnya.

Sementara untuk bangunannya, Kantor Kemenko 1 hingga 4 juga sudah siap dioperasikan sebanyak tiga lantai. Begitu pula dengan Tower Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari keseluruhan 47 tower, ditargetkan pada bulan Agustus mendatang 12 tower siap gunakan. Kedua saran ini siap dimanfaatkan oleh para petugas pendukung Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di sana.

Dalam rangka memastikan kesiapannya, Basuki mengatakan, Jokowi berencana akan berangkat ke IKN pada akhir bulan Juli 2024. Kunjungan tersebut akan dilangsungkan usai Jokowi ke Papua pada 22 Juli mendatang.

"Kalau soal pindah tanyakan beliau. Nanti kan setelah tanggal 20, tanggal 22 kan ke Papua rayakan Hari Anak ya. Setelah itu insyaallah beliau (Jokowi) akan ke sana (IKN untuk mengecek)," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan, infrastruktur air, listrik, dan lain-lain belum selesai disiapkan. Ia mengatakan bila semua sudah siap, dirinya bakal langsung pindah berkantor di IKN secepatnya. Selama ini dia memang menargetkan bisa mulai berkantor di IKN pada bulan Juli.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ungkap Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Sudah (menerima laporan), tapi belum (siap infrastruktur air, listrik, sama tempatnya)," sambungnya.

Pernyataan itu pun menuai tanda tanya publik tentang kelanjutan dari rencananya berkantor di IKN. Padahal bila sedikit mundur ke belakang, Jokowi pernah menyatakan optimismenya bisa berkantor di IKN bulan Juli. Hal ini diungkapkan Jokowi saat berkunjung ke IKN bulan Juni lalu.

Saat itu dia bilang dirinya tinggal menunggu air bersih tersambung ke IKN. Jokowi bilang Bendungan Sepaku Semoi sebagai pemasok air ke IKN sudah diresmikan dan beroperasi. Kini tinggal urusan sambungan pompanya saja.

"Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu 1, air, airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan dengan Bendungan Sepaku, tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di ibu kota Nusantara," beber Jokowi di kawasan Istana Negara IKN, Rabu (5/6/2024).

Saksikan Live DetikPagi:

Dilihat dari kepemilikannya, bank umum di Indonesia ada bermacam-macam jenisnya. Salah satunya adalah bank umum milik campuran. Bank ini dapat dikategorikan sebagai bank asing.

Simak artikel ini untuk mengetahui contoh bank umum milik campuran di Indonesia. Sebelum itu, ketahui juga pengertian dari bank umum milik campuran, lengkap dengan jenis-jenis bank asing.

Pengertian Bank Umum Milik Campuran

Secara sederhana, bank umum milik campuran adalah bank yang kepemilikannya merupakan gabungan atau joint venture dari pihak asing dan Indonesia. Bank ini sering disebut dengan bank campuran.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Bank campuran dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Syarat mengenai pendirian bank umum milik campuran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998.

Bank umum termasuk bank campuran harus didirikan dengan modal sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Sementara mengenai penyertaan modal, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum, pihak bank yang berkedudukan di luar negeri dalam pendirian bank campuran ditetapkan maksimal 99% dari modal yang disetor.

Contoh Bank Umum Milik Campuran

Dikutip dari buku Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya (2020) oleh Syafril, SE, MM, contoh bank umum milik campuran di indonesia antara lain Bank BNP Paribas Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank China Construction Bank Indonesia, dan Bank Resona Perdania.

1. BNP Paribas Indonesia

Dikutip dari situs resmi BNP Paribas, bank ini berasal dari Prancis dan merupakan bank terkemuka di Uni Eropa. BNP Paribas tersebar di 63 negara di seluruh dunia. Dari laman OJK, saham BNP Paribas Indonesia dipegang oleh BNP Paribas SA sebanyak 74%, BNP Paribas Securities Pte. Ltd sebanyak 25%, dan PT. Andalan Multi Guna sebanyak 1%.

2. Bank DBS Indonesia

Dikutip dari situs resminya, DBS adalah grup jasa keuangan asal Singapura. Bank ini terkemuka di Asia dan tersebar di 19 negara. Saham bank ini dimiliki oleh DBS Bank Ltd sebesar 99% dan PT Bank Central Asia, Tbk sebesar 1%.

3. Bank China Construction Bank Indonesia

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk adalah bank campuran yang merupakan merger dari Bank Windu Kentjana International dan PT Bank Antardaerah (Bank Anda) pada 30 November 2016.

Dalam situs resminya, Saham Bank China Construction Bank Indonesia dimiliki oleh China Construction Bank Corporation sebanyak 60,00%, UOB Kay Hian Pte Ltd sebanyak 8,21%, Johnny Wiraatmadja sebanyak 6,94%, dan saham publik sebanyak 24,85%.

4. Bank Resona Perdania

Dilansir dari situs Bank Resona Perdania, bank ini didirikan pada tanggal 15 Februari 1956. Bank Resona Perdania adalah bank joint venture dari beberapa perusahaan dari Jepang dan Indonesia. Pemilik sahamnya antara lain Resona Bank Ltd, The Bank of Yokohama Ltd, JAFCO Group Co Ltd, dan PT Resona Indonesia Finance.

Jenis-jenis Bank Asing

Dalam buku Perbankan: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi (2016) yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank umum milik campuran termasuk dalam bagian bank milik asing. Ada tiga jenis bank asing, yakni sebagai berikut:

• Bank campuran, yaitu bank yang sahamnya terdiri dari pihak lokal dan pihak asing.
• Bank nasional yang dikendalikan oleh pihak asing, seperti Bank Danamon, Bank Permata, Bank CIMB Niaga.
• Kantor cabang bank asing, yakni kantor bank di Indonesia yang merupakan cabang dari bank yang berpusat di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Misalnya Bank Mizuho, Bank ICBC, dan Bank Commonwealth.

Nah, itulah tadi beberapa contoh bank umum milik campuran di Indonesia, lengkap dengan pengertian bank campuran dan jenis-jenis bank asing.

Wapres: Bank Syariah Banyak Setannya, Makanya Pangsa Pasarnya Masih 10%

Wapres: Bank Syariah Banyak Setannya, Makanya Pangsa Pasarnya Masih 10%

Wacana pembatasan penyaluran BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 berujung dengan ketidakjelasan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang awal menggulirkan wacana ini.

Luhut mengatakan pembelian BBM subsidi bakal dibatasi dan tidak untuk semua orang mulai 17 Agustus 2024. Dia mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Eks Menko Polhukam itu bilang pada 17 Agustus 2024 ini pembelian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bilang sebetulnya pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Dia mengatakan belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Airlangga mengkonfirmasi ketika ditanya keputusan soal pembatasan BBM subsidi pada dasarnya masih menunggu revisi Perpres 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Di dalamnya akan ada aturan baru soal penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.

Ketika ditanya lebih lanjut soal skema pembatasan yang akan dilakukan, seperti misalnya dari acuan ukuran CC mobil, Airlangga bilang belum ada keputusan. "Belum, belum, belum," hanya itu yang diucapkan Airlangga.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif selaku salah satu regulator utama penyaluran BBM subsidi irit bicara ketika ditanya wacana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Nggak kok nggak," kata Arifin singkat tanpa menjelaskan apapun ditemui di tempat yang sama.

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir yang mengkoordinir Pertamina mengatakan pihaknya masih menunggu aturan soal pembatasan pembelian BBM subsidi secara resmi. Pihaknya sampai sekarang tak bisa memastikan apakah pembatasan BBM subsidi akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak.

Erick bilang BUMN sejauh ini tidak banyak bicara soal kebijakan, pihaknya hanya mengikuti arahan dan penugasan yang ada.

"Ya saya masih menunggu kan saya sampaikan bahwa kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," beber Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran apakah ini kapa? Di mana? Besok? Atau apa saya nggak tahu, kita menunggu saja ya dan saya rasa koordinasi dan diskusi antar kementerian masih berjalan," tegasnya.

Erick menegaskan pihaknya sendiri terus mendorong agar BBM subsidi bisa tepat sasaran penyalurannya. Jangan sampai orang yang mampu menikmati subsidi pemerintah.

"Tadi saya sampaikan, jangan sampai salah persepsi, kita menginginkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu," sebut Erick.

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan alasan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak naik. Jawabannya, pemerintah melihat daya beli masyarakat yang sedang tertekan.

"Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan, kenapa BBM di Januari tidak naik, di Maret-April nggak naik, karena daya beli masyarakat lagi tertekan," ujar Erick Thohir saat ditemui di Gedung DPR, Rabu malam (10/7/2024).

Terkait pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan pembelian BBM subsidi akan dibatasi mulai 17 Agustus 2024, Erick Thohir menyebut hal itu masih didiskusikan.

Menurutnya, rencana itu tidak perlu dijadikan polemik karena menjadi bagian dari revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 yang pembahasannya sudah dilakukan dari tahun ke tahun.

"Memang ada Perpres 191 yang menginginkan BBM ini tepat sasaran. Ini sudah digodok hampir setahun lebih, jadi bukan sesuatu yang baru. Seyogyanya memang tentu masyarakat yang mampu tidak boleh mempergunakan BBM yang bersubsidi, seperti juga listrik, cuma proses ini masih berlangsung, kita tunggu saja," ucapnya.

Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi karena melihat perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah.

Perubahan parameter di atas, menurut Erick, membuat biaya subsidi yang harus dibayar pemerintah menjadi meningkat.

"Kalau dilihat dengan pelemahan rupiah dan harga minyak yang naik, sebenarnya subsidi sangat besar," ucapnya.

Erick menambahkan sebaiknya subsidi energi yang besar dan belum tepat sasaran itu dialihkan untuk belanja lainnya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat bawah.

"Bayangkan ini kalau subsidi ke depan dialihkan untuk perbaikan kesehatan ibu dan anak, pendidikan dan lain-lain. Jangan sampai kita bangun infrastruktur tapi manusia Indonesia tidak dibangun. Akhirnya ke depan kita tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Apalagi kemarin ada pengumuman katanya IQ-nya rendah, waduh pusing kita," ucapnya.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali menyelenggarakan pertemuan dengan eksportir unggulan Jawa Tengah. Acara ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi dan mendukung pertumbuhan eksportir di Jawa Tengah.

"LPEI mendukung peningkatan ekspor pelaku usaha dengan memberikan fasilitas seperti Business Matching untuk memperluas akses ke buyer internasional, baik secara konvensional maupun digital." kata Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Maqin U Norhadi, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7).

Hal ini disampaikannya saat acara 'LPEI Export Forum 2024' di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (3/7) yang lalu. Forum dengan tema 'Bedah Pasar Ekspor Produk Unggulan Jawa Tengah' diselenggarakan LPEI bekerja sama dengan DJPPR Kementerian Keuangan, Bea Cukai Jawa Tengah, dan Disperindag Provinsi Jawa Tengah.

Menempati posisi kelima terbesar di Indonesia dalam jumlah eksportir, Jawa Tengah tidak hanya menjadi pusat produksi tetapi juga penggerak ekonomi yang signifikan melalui sektor ekspor.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran penting para eksportir khususnya eksportir dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jawa Tengah saat ini memiliki 2.261 eksportir dengan rincian 1.897 eksportir dengan nilai ekspor di bawah Rp 50 miliar, 296 eksportir dengan nilai ekspor Rp 50 hingga Rp 500 miliar, dan 68 eksportir dengan nilai ekspor di atas Rp 500 miliar.

Distribusi ekspor Jawa Tengah didominasi oleh beberapa komoditas utama seperti pakaian dan aksesoris bukan rajutan (20,18%), pakaian dan aksesoris rajutan (12,24%), alas kaki (11,01%), kayu dan barang dari kayu (9,98%), serta perabotan, lampu, dan alat penerangan (7,20%).

Diversifikasi ini menunjukkan kemampuan Jawa Tengah dalam memproduksi berbagai jenis produk yang diminati di pasar internasional.

Di sisi lain, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 30,43 persen, disusul oleh Tiongkok (7,66%), Jepang (6,51%), Singapura (6,49%), dan Belanda (5,6%).

Selain itu, jumlah buyer yang bekerja sama dengan eksportir Jawa Tengah kian meningkat dengan 22,25% di antaranya merupakan buyer yang loyal. Hal ini menunjukkan adanya hubungan perdagangan yang kuat antara Jawa Tengah dengan beberapa negara ekonomi terbesar di dunia dan kepercayaan dan buyer internasional terhadap produk Jawa Tengah.

Market Intelligence & Leads Management Chief Specialist LPEI Rini Satriani menganalisis pertumbuhan ekspor Jawa Tengah akan tetap stabil hingga 2025 didukung oleh sejumlah produk unggulan.

"Beberapa produk memiliki nilai peluang ekspor signifikan di 2024 ini antara lain Produk Kayu diperkirakan mencapai nilai US$ 2,20 miliar, produk Furniture senilai US$ 2,30 miliar dan minyak Atsiri untuk beauty products yang diperkirakan mencapai nilai US$ 1,40 miliar," ucapnya.

LPEI juga menjelaskan fasilitas dan dukungan LPEI kepada pelaku UKM ekspor. Mereka disebut dapat memanfaatkan berbagai Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sesuai dengan profil atau karakteristik ekspor yang ada seperti PKE UKM yang dirancang untuk UKM berorientasi ekspor, PKE Kawasan untuk pasar tujuan negara non-tradisional) dan PKE Trade Finance dengan skema transaksi trade.

Tercatat hingga Juni 2024, LPEI telah melakukan disbursement fasilitas PKE Kawasan sebesar Rp 4.247 miliar dengan ekspor lebih dari 40 negara, PKE Trade Finance sebesar Rp 8.187 miliar dengan ekspor lebih dari 55 negara, dan PKE UKM hingga Rp 1.058 miliar untuk pangsa ekspor ke lebih dari 65 negara.

Salah satu pelaku usaha yang telah memanfaatkan pembiayaan PKE LPEI adalah Margono Paper, produsen fancy paper atau kertas motif berwarna dengan 90% produknya di ekspor ke 50 negara di 5 benua. Pembiayaan PKE Kawasan dari LPEI membantu usaha Margono Paper dalam mengembangkan bisnis dengan menambah negara tujuan ekspor ke negara-negara non tradisional.

Sementara itu, irektur Ekspor PT Margono Paper Ferianti Chandranta mengatakan Margono Paper membutuhkan tambahan modal kerja di tengah tingginya permintaan fancy paper di seluruh dunia.

Ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang membuat pabrik fancy paper di Eropa dan China tutup. Hal ini membuka peluang bagi Margono Paper untuk ekspansi ekspor ke negara baru dan ekspor berkelanjutan.

"LPEI hadir dengan berbagai produk yang dapat membantu pelaku usaha berorientasi ekspor. Dukungan pembiayaan LPEI mampu meningkatkan daya saing perusahaan untuk menembus pasar global, termasuk ekspor ke negara-negara non tradisional. Dengan bunga yang sangat kompetitif kami bisa memperlancar cash flow dan menambah modal untuk membeli bahan baku, yang pada akhirnya mendorong inovasi perusahaan dengan menambah variasi produk lain," katanya.

LPEI juga menggelar pertemuan dengan pelaku UKM di Yogyakarta pada Sabtu (6/7). Pertemuan yang juga dihadiri pengurus KADIN Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan mempersiapkan para pelaku UKM dan para eksportir untuk masuk ke dalam platform digital yang sedang disiapkan LPEI.

"LPEI memiliki komitmen kuat untuk membantu produk lokal Indonesia menembus pasar internasional dan mendorong berbagai komoditas Indonesia dapat berani mendunia. Melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE) dan Desa Devisa, LPEI terus melakukan pendampingan dan mencetak eksportir baru dan memperkuat ekosistem ekspor. LPEI tengah menyiapkan marketplace yang dirancang khusus untuk kemudahan dan ketersediaan pelayanan di dalam ekosistem ekspor yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha berorientasi ekspor untuk berani mendunia," kata Maqin.

Lebih lanjut, Maqin menjelaskan marketplace membantu UKM dalam meningkatkan kinerja ekspor mereka dengan memanfaatkan informasi berbasis riset data dan teknologi digital dalam pengambilan keputusan mereka di bidang ekspor.

Melalui terobosan digital ini, LPEI juga mendorong pelaku ekspor unggulan Jawa Tengah untuk mengembangkan program pelatihan yang diperlukan oleh mereka dan tim.

Hasil penelitian tersebut membantu para pembuat kebijakan dan regulator untuk menyempurnakan ekosistem ekspor UKM dan lainnya. Hasil studi ini juga dapat diperluas ke negara-negara berkembang lainnya dengan struktur ekonomi dan sistem hukum yang serupa.

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina bersama anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) memperluas pemanfaatan gas bumi melalui metode beyond pipeline. Kali ini, PGN bersama Gagas untuk pertama kali melayani pelanggan CNG di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, PGN melalui Gagas telah menyalurkan Gaslink ke area baru, yaitu Denpasar dan Palembang di tahun 2023 Adapun tahun ini proses penyaluran gas bumi di Balikpapan telah terlaksana.

PGN dan Gagas mulai menyalurkan Gas bumi untuk PT Bumi Liputan Jaya (Blue Sky Hotel) dengan volume penyaluran mencapai 700 MMBTU per bulan. Penyaluran gas bumi di Balikpapan juga sebagai salah satu upaya PGN untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN).

PGN mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan jaringan infrastruktur di IKN khususnya di hunian atau rumah dinas untuk menteri hingga pegawai di IKN. Pada tahap awal, sambungan jargas di IKN disediakan untuk 166 tower (hunian ASN) dan 34 rumah tapak menteri. Gas bumi disuplai dengan CNG yang bersumber dari Balikpapan atau Bontang di Kalimantan Timur.

Blue Sky Hotel akan memanfaatkan gas bumi untuk kebutuhan dapur dan laundry. Chief Engineering Blue Sky Hotel Rachmad menyampaikan penggunaan gas bumi akan memberikan efisiensi yang siginifikan bagi mereka.

"Penggunaan Gas bumi harapannya akan memudahkan operasional hotel dan memberikan efisiensi untuk bahan bakar hingga 25%," kata Rachmad dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan pengembangan pemanfaatan gas bumi PGN Group di Kalimantan didominasi dengan moda beyond pipeline. Ada juga layanan gas bumi untuk rumah tangga yang dikelola oleh afilasi perusahaan. Namun dari sisi kebermanfaatan tetap sama, PGN Group ingin memberikan pengalaman menggunakan energi yang efisien, praktis, aman, tersedia 24 jam serta ramah lingkungan bagi pelanggan.

"Kami akan memulai penyaluran gas bumi di Pulau Kalimantan melalui kota Balikpapan dengan proyeksi penyaluran gas bumi untuk sektor industri dan komersial hingga mencapai 1.500 MMBTU per bulan pada akhir tahun 2024. Selanjutnya kami harapkan kota-kota lain di Kalimantan akan merasakan hal serupa," papar Plt Direktur Utama Gagas, Enro Situmorang.

Enro menambahkan, Gagas bersama dengan PGN akan terus mendukung Pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060. Salah satunya dengan perluasan pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi.

"Fokus kami saat ini adalah dengan memperluas pemanfaatan gas bumi khususnya untuk kota-kota maupun daerah yang belum terjangkau oleh jaringan gas pipa PGN," ungkap Enro.

Saat ini, penyaluran gas bumi di Balikpapan akan didukung melalui penyaluran Gas bumi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas 'SPBG' di Balikpapan. Gas bumi yang dikompresi atau dikenal sebagai CNG, selanjutnya akan disalurkan ke lokasi pelanggan menggunakan Gas Transport Module 'GTM'.

Selain CNG, PGN juga akan mempersiapkan pemanfaatan Gas bumi menggunakan Gas bumi yang dicairkan atau dikenal sebagai Liquified Natural Gas 'LNG' untuk Kota Balikpapan dan sekitarnya. Pemanfaatan Gas bumi melalui metode LNG akan ditujukan khususnya bagi pelanggan-pelanggan industri yang membutuhkan pemanfaatan Gas bumi yang lebih besar.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Subholding Refinery & Petrochemical Pertamina, terus melaju menyelesaikan 'Green Refinery Cilacap', sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target kapasitas produk Biofuel hingga 6.000 barrel.

Proyek ini merupakan salah satu program unggulan dalam energi transisi, guna mewujudkan target pemerintah untuk bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23% pada tahun 2025.

Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen menjelaskan Green Refinery Cilacap dapat menjawab tantangan produk yang lebih ramah lingkungan, karena kilang ini dapat memproduksi Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), atau bahan bakar dengan komponen nabati.

Selain itu, juga memproduksi produk bionafta dan bioavtur/Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku minyak inti kelapa sawit (yang telah melalui proses Refined, Bleached, and Deodorized) yang diolah bersamaan dengan avtur fosil melalui metode co-processing.

"Dengan kemampuan untuk mengolah sumber energi nabati, proyek Kilang Cilacap ini dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa. Hal ini semakin diperkuat oleh pengalaman dan keahlian KPI di bisnis kilang, sejalan dengan perannya sebagai induk usaha kilang dan petrokimia Pertamina," ujar Hermansyah, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Foto: Pertamina

Kilang Cilacap sendiri merupakan contoh kilang terintegrasi yang sejalan dengan transisi energi. Proyek ini ditargetkan dapat menambah kapasitas produksi dari 3.000 barrel per hari menjadi 6.000 barrel produk HVO, SAF, dan Bionafta yang berasal dari Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Unit baru dari Green Refinery Cilacap ini juga akan dilengkapi dengan infrastruktur termasuk Palm Oil Treater, Faractionator, dan fasilitas Offsite.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan Green Refinery Cilacap memiliki peran besar dalam energi transisi di Indonesia sejalan dengan produk ramah lingkungan yang akan diproduksinya.

"Proyek green refinery ini akan berdampak positif mendukung program bauran energi Pemerintah, serta tercapainya pengurangan emisi menuju Net Zero Emission," jelas Fadjar.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) merupakan anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG (Environment, Social & Governance). KPI juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi operasional sebagai bagian dari penerapan aspek ESG.

KPI akan terus menjalankan bisnisnya secara professional untuk mewujudkan visinya menjadi Perusahaan Kilang Minyak dan Petrokimia berkelas dunia yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta memiliki tata Kelola perusahaan yang baik.

Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka

Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan masih menunggu aturan soal pembatasan pembelian BBM subsidi. Menurut Erick sampai sekarang tak bisa memastikan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak.

Erick bilang BUMN sejauh ini tidak banyak bicara soal kebijakan, pihaknya hanya mengikuti arahan dan penugasan yang ada.

"Ya saya masih menunggu kan saya sampaikan bahwa kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran apakah ini kapa? Di mana? Besok? Atau apa saya nggak tahu, kita menunggu saja ya dan saya rasa koordinasi dan diskusi antar kementerian masih berjalan," sambungnya.

Erick menegaskan pihaknya sendiri terus mendorong agar BBM subsidi bisa tepat sasaran penyalurannya. Jangan sampai orang yang mampu menikmati subsidi pemerintah.

"Tadi saya sampaikan, jangan sampai salah persepsi, kita menginginkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu," sebut Erick.

Sejak kemarin, bergulir rencana pembatasan penyaluran BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Wacana itu diungkapkan langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Eks Menko Polhukam itu bilang pada 17 Agustus 2024 ini pembelian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang sebetulnya pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana ini. Dia mengatakan belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Airlangga mengkonfirmasi ketika ditanya keputusan soal pembatasan BBM subsidi pada dasarnya masih menunggu revisi Perpres 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Di dalamnya akan ada aturan baru soal penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.

Ketika ditanya lebih lanjut soal skema pembatasan yang akan dilakukan, seperti misalnya dari acuan ukuran CC mobil, Airlangga bilang belum ada keputusan. "Belum, belum, belum," hanya itu yang diucapkan Airlangga.