Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan 47 tower hunian untuk para abdi negara yang pindah ke IKN akan siap pada November 2024. 29 tower di antaranya akan dihuni oleh para ASN (PNS dan PPPK) dan sisanya untuk tempat tinggal anggota TNI/Polri.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas bahwa terdapat 47 tower yang selesai dibangun hingga bulan November 2024 dengan rincian 29 tower akan diisi ASN dan sisanya diisi TNI/Polri," jelas Anas dalam salah satu unggahan Instagram @kemenpanrb, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Sementara itu untuk jumlah ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara akan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan hunian di kawasan itu. Namun ia tidak secara rinci menjelaskan lebih jauh terkait jumlah para PNS yang akan dipindahkan ini.

"Disampaikan juga terkait progres jumlah ASN yang akan dipindah ke IKN, tentunya berdasarkan ketersediaan hunian," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat mengatakan progres pembangunan sejumlah gedung di IKN sudah mencapai 82%. Gedung bangunan yang dimaksud mencakup istana, kantor presiden, kantor menteri koordinator, rumah tapak menteri, hingga tower Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Istana, Kantor Presiden, kantor-kantor menko, rumah jabatan menteri, rumah ASN 12 tower insyaallah akan kita selesaikan pada Juli," kata Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (29/6/2024).

"Nanti 20 Juli semua akan kelihatan hasilnya. Sekarang lagi penyelesaian 82 persen," tambah Basuki.

Sementara itu, proses pemindahan ASN akan dilakukan setelah Agustus 2024 secara bertahap. Pemindahan ASN menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur, termasuk hunian untuk para ASN ini yang rencananya akan selesai semua pada November 2024 nanti.

"Karena Agustus dipakai dulu fasilitasnya untuk Upacara Kemerdekaan Indonesia. Pasti (pemindahan) bertahap karena sangat sesuai dengan kesiapan infrastruktur," tuturnya.

Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) mengeluhkan mobile banking eror. Keluhan nasabah ini sempat ramai disampaikan di media sosial X.

Sejumlah akun mengeluhkan sejak pagi hingga siang tidak bisa melakukan penarikan tunai dan menggunakan m-banking BSI. Seperti yang disampaikan salah satu akun @ann*****.

"@bankbsi_id kak apakah BSI sedang ada gangguan? Penarikan tunai dan m-bankingnya kok error ya?" dikutip Sabtu (6/7/2024).

Sejumlah akun lainnya juga membagikan tangkap layar saat membuka m-banking BSI yang tidak bisa digunakan. Saat m-banking dibuka, tulisan yang keluar adalah "Informasi. Permintaan kehabisan waktu," seperti dalam gambar yang dibagikan oleh salah satu akun.

Beberapa akun lainnya juga membagikan gangguan yang dialami yakni transaksi yang dilakukan tidak bisa diproses oleh m-banking BSI, dan gangguan dialami sejak 10.00 WIB.

Menanggapi semua keluhan nasabahnya di X, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah buka suara. Melalui akun resminya @bankbsi_id, BSI menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu memang bank tengah melakukan peningkatan kualitas layanan. Namun saat ini akses di mobile banking BSI sudah kembali normal

"Kami memahami atas kendala yang Kaka alami saat ini, kami informasikan beberapa waktu lalu untuk mengakses Internet Banking sedang dalam proses peningkatan kualitas layanan, namun saat ini sudah kembali normal," tulis @bankbsi_id.

Ia menjelaskan kepada para nasabah, saat ini transaksi melalui m-banking sudah bisa dilakukan.

"Mohon selalu berhati-hati. Kami informasikan Bank Syariah Indonesia tidak pernah meminta konfirmasi perubahan tarif biaya transaks melalui link atau media apapun dan dipastikan Kaka hanya berinteraksi dengan akun resmi media sosial BSI," tutup keterangan BSI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah mencatatkan aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 triliun hingga semester I 2024. Satgas BLBI dibentuk pemerintah tahun 2021.

Menurutnya jumlah tersebut setara 34,59% dari kewajiban yang harus dibayar obligor. Bendahara negara menyebut total tagihan kepada para obligor bantuan BLBI mencapai Rp 110,45 triliun.

"Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Satgas BLBI, sampai dengan semester I tahun 2024, Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta m2 dan PNBP sebesar Rp 38,2 triliun, 34,59% dari kewajiban sebesar Rp 110,45 triliun," terang Sri Mulyani dikutip dari Instagram @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Sebagai informasi, Satgas tersebut dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023, Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Rinciannya antara lain PNBP ke kas negara Rp 1,5 triliun, lalu kedua, dana bentuk sitaan barang jaminan harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 19.366.503 m2 atau setara Rp 17,7 triliun, dan ketiga dalam bentuk penguasaan aset properti seluas 20.857.892 m2 atau setara Rp 9,1 triliun.

Berikutnya, ada dalam bentuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah ke KL dan pemda di antaranya aset seluas 3.826.908 m2 atau setara Rp 5,9 triliun. Lalu yang kelima dalam bentuk PMN non tunai seluas 670.837 m2 atau setara Rp 3,7 triliun.

Ia sudah bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto terkait kelanjutan BLBI. Sri Mulyani menghadiri penandatanganan berita acara serah terima aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga.

"Pagi tadi, saya bersama MenkoPolhukam pak @hadi.tjahjanto menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga di Kantor KemenkoPolhukam," tuturnya.

Dinding penahan tanah Segmental Retaining Wall (SRW) pada akses keluar (off ramp) Veteran Ruas Tol JORR W2S mengalami longsor sekitar pukul 13.20 WIB siang tadi. Akibatnya puing longsor sempat menutup sebagian akses jalan di kawasan itu.

Menangani peristiwa ini, PT Jasa Marga (Persero) melalui anak usahanya Jasamarga Toll Road Maintenance (JMTM) dan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) segera turun tangan.

"Tim JMTO segera melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan penutupan sementara lajur satu dan bahu luar untuk mengurangi beban pada lereng yang mengalami longsor," jelas Jasa Marga dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).

"Sementara tim JMTM melakukan pembersihan puing longsoran di Jalan Mulia Bakti agar dapat kembali berfungsi optimal," papar mereka lagi.

Longsornya SRW ini diduga terjadi akibat curah hujan tinggi dan menyebabkan rembesan air dari saluran samping jalan ke dalam tanah sehingga mendorong tanah dan menyebabkan longsor.

Sebagai upaya penanganan sementara, dilakukan pemasangan cerucuk untuk memperkuat dinding penahan dan mencegah tanah kembali longsor sampai dengan dilakukannya perbaikan permanen.

"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami akibat kejadian tersebut. Pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi arah perjalanan dan tidak melalui lokasi kejadian untuk menghindari kepadatan," ucap perusahaan.

Bagi masyarakat yang ingin mencari informasi lalu lintas di seputar jalan tol Jasa Marga Group di wilayah Jabodetabek dan Bandung dapat diakses melalui Call Center 24 jam di nomor 14080, aplikasi TRAVOY dan media sosial resmi Jasa Marga Metropolitan.

Pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non Tunai kepada 17 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Suntikkan dana ini juga telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI dalam rapat dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa hari lalu.

Sebelumnya dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu, telah disepakati beberapa hal lain, di antaranya penolakan PMN untuk Bank Tanah senilai Rp 1 triliun. Kemudian PMN untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga hanya disepakati Rp 5 triliun dari usulan pemerintah Rp 10 triliun.

Pemberian PMN kepada 17 BUMN ini untuk tahun anggaran 2024. Sebagai catatan untuk PT Hutama Karya, menjadi BUMN yang mendapatkan suntikkan dana baik tunai dan non tunai.

Daftar BUMN yang Dapat PMN Tunai 2024:

1. PT Sarana Multigriya Finansial Rp 1,89 triliun

2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Rp 5 triliun.

3. PT Kereta Api Indonesia Rp 2 triliun

4. Industri Kereta Api Indonesia (INKA) Rp 965 miliar

5. PT Hutama Karya Rp 1 triliun

6. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Rp 1,5 triliun.

Daftar BUMN dapat PMN non tunai 2024:

1. PT Hutama Karya berupa barang milik negara (BMN) dengan nilai wajar Rp 1.938.044.104.000

2. PT LEN Industri berupa konfersi utang sebesar Rp 649.229.893.900,48

3. PT Bio Farma berupa BMN dengan nilai wajar Rp 68.001.537.000

4. PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar Rp 1.227.507.101.000

5. PT Varuna Tirta Prakasya berupa BMN dengan nilai wajar Rp 24.127.146.000

6. PT ASDP Indonesia Ferry berupa BMN dennga nilai wajar Rp 367.531.225.000

7. Perum Damri berupa BMN dengan nilai wajar Rp 460.721.700.000

8. Perum LPPNPI-Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar Rp 301.892.091.817

9. PT Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp 4.182.922.836.180

10. PT Perkebunan Nusantara III berupa BMN dengan nilai wajar Rp 826.361.655.982

11. Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar Rp 1.109.679.804.000

12. PT Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp 3.347.181.451.745

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Pertemuan itu terkait penandatanganan berita acara serah terima aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga.

"Pagi tadi, saya bersama MenkoPolhukam pak @hadi.tjahjanto menghadiri acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga di Kantor KemenkoPolhukam," tulis Sri Mulyani di Instagramnya @smindrawati, Sabtu (6/7/2024).

Bendahara negara menjelaskan sejarah bergulirnya kasus BLBI. Menurutnya BLBI merupakan konsekuensi dari krisis moneter di Indonesia yang terjadi tahun 1997 sampai 1998.

"BLBI ini merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu. Di mana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bailout terhadap krisis yang terjadi," tuturnya.

Sri Mulyani menyatakan total tagihan negara (piutang) kepada obligor BLBI mencapai RP 110,45 triliun. Pemerintah lantas membentuk Satgas BLBI untuk memastikan pengembalian hak tagih negara.

Satgas tersebut dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2023, Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

"Jumlah total tagih negara kepada para obligor dari bantuan BLBI ini mencapai Rp 110,45 T. Sebuah angka yang sangat besar dan ditindaklanjuti dengan dibentuknya Satgas BLBI yang dibentuk Presiden Jokowi melalui Keppres No 6 Tahun 2021 jo. Keppres No 30 Tahun 2023 sebagai bentuk upaya memastikan pengembalian hak tagih negara," pungkasnya.

Anak usaha PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi cadangan migas domestik.

Salah satu strategi meningkatkan produksi, PHE ONWJ akan mengaktifkan kembali platform LES. Platform LES terletak di lepas pantai 25 kilometer dari Cilamaya, Kabupaten Karawang ini diperkirakan menyimpan banyak potensi minyak dan gas.

General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama, menyebut lokasi cadangan migas itu berpotensi memiliki minyak mencapai 0.34 Million Stock Tank Barrels (MMSTB) dan 24.23 Billion Standard Cubic Feet (BSCF) untuk gas.

"Saat ini proyek optimasi pengembangan lapangan LES dan reaktivasi platform LESA sudah berjalan dan akan rampung pada akhir tahun 2025. Proses drilling akan dimulai secepatnya setelah proyek optimasi pengembangan lapangan LES," kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Lapangan LES pertama kali ditemukan pada tahun 1994 melalui sumur eksplorasi LESA-1. Platform LESA mulai produksi pada tahun 2001 dengan performa produksi hingga 3,5 MMSCFD melalui 3 (tiga) sumur aktif. Tiga sumur eksisting akan diaktifkan kembali setelah sebelumnya di non-aktifkan pada November 2017.

Selain reaktivasi 3 sumur yang sudah ada, PHE ONWJ akan melanjutkan penambahan pemboran 2 sumur pengembangan baru dalam proyek ini. Dari 5 sumur yang akan dikelola, diperkirakan mampu menambah capaian produksi nasional sebesar 14,7 MMSCFD untuk gas dan kondensat sebesar 139,3 Barel Condensate Per Day (BCPD).

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menyebut keberadaan jaringan gas (jargas) kota bisa menjadi solusi terbaik untuk menggantikan subsidi dan biaya distribusi gas LPG. Diketahui, pemerintah mengeluarkan biaya mencapai Rp 830 triliun untuk mendistribusikan gas LPG.

Dalam diskusi terkait Kinerja 100 Hari Anggota KPPU Periode 2024-2029 pada Rabu (3/7), ia mengatakan kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jargas. Padahal, subsidi LPG dinilai akan terus membebani anggaran pemerintah ke depan.

Guna menghemat anggaran pemerintah, pria yang akrab disapa Ifan ini mengaku akan mendorong pemerintahan yang baru untuk berani menempuh langkah peralihan subsidi gas LPG 3 kg kepada pembangunan jargas kota. Dengan begitu, pemerintah secara bertahap dapat mengurangi alokasi subsidi untuk wilayah yang akan dibangun jaringan gas tersebut.

"Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi gas LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran," ungkap Ifan dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).

Ia menjabarkan pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018. Pengembangan jargas juga masuk dalam RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan target penggunaannya sampai 2024 mencapai 4 juta SR. Namun sayangnya, realisasi jargas sampai dengan tahun 2024 hanya mencapai 20% dari target APBN.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT. Pertamina Gas Negara, Tbk. yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota.

Ifan menambahkan, keterbatasan jaringan pipa gas juga menyebabkan konsumen bergantung pada LPG, khususnya kemasan 3 kg. Data menunjukkan konsumsi LPG kg terus meningkat tiap tahun, sementara LPG (non subsidi) stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi.

Tercatat tingkat konsumsi LPG 3 kg meningkat dari 6,8 juta MT di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023 (tumbuh 3,3% secara rata-rata dalam lima tahun terakhir). Sejalan dengan hal tersebut, biaya subsidi LPG 3 kg terus meningkat (rata-rata tumbuh 16% selama 5 tahun), dari Rp 54,1 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 117,8 triliun di tahun 2023.

Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp 87,5 triliun. Dengan demikian, sejak tahun 2019 total subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas sudah mencapai Rp 460,8 triliun. Mengingat mayoritas LPG berasal dari impor, dapat diperkirakan total nilai impor LPG selama periode 2019-2023 mencapai Rp 288 triliun.

Dengan membandingkan total biaya subsidi LPG dalam periode yang sama (yakni sebesar Rp 373 trilliun), maka rasio biaya impor LPG mencapai 77% dari total subsidi LPG. Jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biaya subsidi dan nilai impor tersebut mencapai Rp 833,8 triliun.

Ifan menegaskan besaran tersebut sangat signifikan karena mencerminkan devisa yang hilang serta opportunity loss yang substansial. Apalagi jika dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan jargas kota. Menurutnya, tanpa adanya perubahan signifikan dalam kebijakan jargas, subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depannya.

Sebagai ilustrasi, apabila 50% dari total akumulasi dana subsidi LPG digunakan untuk pembangunan jargas kota dengan asumsi 1 sambungan rumah (SR) = Rp 10 juta, maka dapat dibangun 23 juta SR dalam periode 5 tahun. Tidak hanya ini melewati target RPJMN, ia menyebut peralihan ini juga akan berdampak signifikan terhadap penurunan impor LPG dan penghematan devisa bagi negara.

Lebih lanjut, Ifan mengatakan skema jargas dapat dikembalikan ke skema APBN yang pernah dilaksanakan sejak tahun 2011-2019 dan berhasil mencapai sekitar 600 ribu SR. Skema jargas juga dapat menyetop penggunaan APBN untuk pembangunan pipa transmisi yang tidak ekonomis secara sisi permintaan, seperti Cisem, Dumai-Semangke, atau ruas lainnya.

"Ruas-ruas tersebut berdekatan dengan industri, antara lain Kawasan Industri Kendal, Kilang Batang, Kilang Balongan, dan Kilang Patimban, sehingga dipastikan akan menarik banyak minat investasi BUMN, BUMD, atau swasta untuk pembiayaan pembangunannya. Jadi APBN dapat digunakan pada proyek strategis nasional yang lebih tepat untuk mewujudkan energi berkeadilan," jelas Ifan.

Ifan menilai perlunya kebijakan alokasi gas dari sisi hulu sampai ke distribusi yang transparan oleh Kementerian ESDM untuk menunjang adopsi penggunaan jargas. Dengan kebijakan yang transparan, risiko ketidakpastian pasokan bagi pelaku usaha niaga gas akan berkurang dan pengembangan sektor hilir migas akan makin pesat.

Dibutuhkan juga perimbangan harga jual jargas untuk rumah tangga dan industri kecil komersial dengan harga gas hulu. Hal ini penting untuk menarik minat investasi badan usaha swasta dan BUMD.

Minat investasi perlu dibangun di daerah untuk mengembangkan jaringan retail gas terkoneksi dengan jaringan distribusi yang sudah berjalan dengan skema open access yang transparan dan non diskriminatif dengan pengaturan oleh BPH Migas. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang berminat mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen dengan memberikan prioritas kepada badan usaha niaga gas dan LPG yang telah ada.

Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri berkomentar soal industri tekstil dalam negeri yang berguguran hingga terpaksa PHK. Menurutnya, sektor ini mengalami kendala pendanaan, khususnya untuk pengadaan teknologi.

Selain itu restrukturisasi sejumlah mesin cenderung mahal dan terkena pajak. Kondisi ini terjadi di tengah gempuran produk impor murah dari China.

"Nah tapi mereka harus melakukan improvement teknologi, karena teknologi makin bagus kan. Nggak ada dana. Ditambah, ya kalau lagi improvement gini kan, kemudian pasar Indonesia kebanjiran produk impor serupa, saya bikin dasi misalnya harganya Rp 100 ribu, impor dasi cuma Rp 50 ribu, ya mati dia (industri dalam negeri)" kata Faisal di Jakarta, dikutip Sabtu (6/7/2024).

"Jadi oleh karena itulah perusahaan-perusahaan tekstil yang besar-besar ya, Jawa Barat terutama, itu tidak mau lagi melakukan rekturisasi mesin karena mahal, bayar PPN, bunga mahal," sambungnya.

Atas kondisi ini Faisal menilai banyak pengusaha mulai mengalihkan investasinya ke sektor lain seperti hotel dan properti. Kalau pun ada sisanya tinggal sedikit dan hanya mengandalkan skema maklon.

Lewat skema itu pengusaha hanya membuat produk atas permintaan dari pemilik merek tertentu. Faisal menyebut pengusaha seperti ini masih sanggup memperbarui mesin dan umumnya mengandalkan pasar ekspor.

"Jadi dia praktis nggak mengandalkan pasar dalam negeri, 99% produknya ekspor, maklon aja. jadi mau pesen bahan bakunya dari luar negeri, itu menghasilkan produk-produk dengan merek terkenal itu ada," sebut dia.

Di tengah kondisi industri dalam negeri yang sedang sulit, Faisal mempertanyakan langkah pemerintah mengundang investor China. Padahal, kata dia, yang seharusnya dilakukan pemerintah lebih kepada fokus membantu pengusaha dalam negeri yang sedang kesulitan.

"Anda bisa bayangkan, Anda dengan gadget Anda bisa pesan, satu tangan, satu biji, yang impor itu, baju seragam Rp 50.000 3 setel. Ada kita lembaga anti dumping tapi diam. Malah solusinya mengundang Cina untuk masuk ke sini, bukannya membantu saudara-saudara kandung kita di dalam yang sedang mengalami kesulitan," pungkasnya.

Uni Eropa telah menaikkan tarif bea masuk mobil listrik asal China. Begitu juga dengan Amerika Serikat yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa

Melansir dari CNA, Sabtu (6/7/2024), tarif bea masuk yang tinggi ini dikenakan Eropa dan AS untuk menjaga daya saing produsen kendaraan listrik lokal mereka dari gerusan produk asal China yang sangat murah.

Pengamat sekaligus Wakil Lektor Eksekutif di Universitas Duke Kunshan, China, John Quelch mengatakan Uni Eropa dan Amerika merupakan pasar penting industri mobil listrik China. Namun kedua kawasan ini bukanlah satu-satunya pasar.

"Ada banyak peluang bagi pasar ekspor dan manufaktur kendaraan listrik Tiongkok untuk berkembang di luar negeri," kata Quelch.

Quelch juga menekankan bagaimana China juga bisa berkolaborasi dengan negara-negara yang memiliki industri manufaktur otomotif lainnya seperti Meksiko. Sehingga masih ada banyak negara pilihan untuk menjual kendaraan listrik asal Negeri Tirai Bambu itu.

Selain menjual produk mereka ke pasar negara berkembang, Li Fang selaku Direktur World Resources Institute China menyebut produsen mobil listrik asal negaranya saat ini juga sudah melakukan produksi di kawasan industri lokal negara lain untuk menghindari hambatan yang tidak perlu.

Misalnya saja ada produsen mobil listrik BYD yang sudah membuka pabrik pertamanya di Thailand. Itu merupakan pabrik pertama BYD di Asia Tenggara.

Fang mengatakan, para produsen memilih untuk membangun basis manufaktur di negara-negara berkembang ini dilakukan untuk membantu transformasi kendaraan listrik listrik negara itu.

"Hal ini dapat dilihat sebagai bagian dari kerja sama Selatan-Selatan dan sebagai bagian dari respons terhadap peraturan perdagangan global yang baru," tambahnya, mengacu pada kerja sama antar negara-negara di area selatan bumi.

Kawasan daerah selatan yang dimaksud secara luas mencakup negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, mengacu pada berbagai negara yang digambarkan sebagai negara berkembang, kurang berkembang, atau terbelakang.

Pergeseran ini juga terjadi di tengah meningkatnya keinginan Presiden China Xi Jinping untuk meningkatkan kerja sama dengan negara dari kelompok tersebut, yang mana China menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung program Pemerintah dalam menggenjot peningkatan produktivitas padi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dukungan ini diberikan Pupuk Indonesia melalui kesiapan stok dan kemudahan bagi petani dalam penebusan pupuk bersubsidi di Sulsel.

Untuk mengoptimalkan program peningkatan produktivitas padi di Sulsel dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi secara nasional alokasi pupuk subsidi telah ditambahkan.

"Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di berbagai daerah aman sesuai regulasi, selain itu kemudahan petani dalam menebus pupuk bersubsidi," ujar Rahmad dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Saat ini, tambahnya, petani yang telah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi cukup datang ke kios dengan membawa KTP, sudah bisa melakukan penebusan. Kemudahan ini setelah Pupuk Indonesia menerapkan aplikasi i-Pubers di 27.000 kios yang telah tersebar di Indonesia.

Rahmad juga menjelaskan, Pupuk Indonesia terus memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektare.

Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas saja. Antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

Saat ini Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi secara nasional sebesar 1.209.509 ton yang terdiri dari urea sebesar 688.936 ton dan NPK sebesar 520.573 ton termasuk NPK Formula Khusus.

Dari stok nasional ini, ketersediaan yang berada di Sulsel tercatat sebanyak 819.803 ton. Rinciannya, pupuk Urea bersubsidi 170.116 ton, NPK Phonska 126.346 ton dan NPK Kakao 3.180 ton.

Adapun stok yang saat ini disiapkan Pupuk Indonesia untuk petani di Sulsel sebanyak 79.777 ton. Persediaan tersebut terdiri dari Urea bersubsidi sebanyak 39.764 ton, dimana kuantum ini sekitar 244 persen dari stok minimum yang diatur Pemerintah, yaitu 16.300 ton.

Stok berikutnya yaitu NPK Phonska sebesar 36.436 ton atau 246 persen dari ketentuan minimum sebesar 14.808 ton, dan NPK Kakao sebanyak 3.577 ton atau 212 persen dari ketentuan minimum yang disyaratkan Pemerintah sebesar 1.865 ton.

Semua stok per tanggal 2 Juli 2024 tersebut saat ini berada di gudang Lini III atau tingkat kabupaten/kota, sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di Sulsel selama 14 hari ke depan.

Untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Sulsel, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang. Antara lain 4 gudang Lini II dan 43 gudang Lini III. Kemudian 53 Distributor, 1.105 Kios serta sebanyak 30 Petugas Lapang yang akan memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi.

"Kami berharap stok dan alokasi pupuk bersubsidi ini dapat dioptimalkan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani serta dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Rahmad.

Keterangan tersebut bersamaan saat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat mengunjungi kawasan pertanian di Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7/2024).

Dalam kesempatan itu Jokowi mengungkapkan bahwa, petani Bantaeng selama ini hanya bisa menanam padi dalam setahun, karena sulitnya air. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan 80 pompa untuk irigasi sehingga dalam setahun petani bisa menanam padi hingga tiga kali.

"Saya menuju ke Kabupaten Bantaeng untuk melihat pemasangan pompanisasi. Petani menyampaikan di sini hanya panen sekali, karena airnya tidak ada. Dengan adanya pompa ini, ini sudah tanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk pada penanaman yang ketiga. Ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional," ujar Jokowi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, blak-blakan soal memburuknya keuangan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang kondisinya dikategorikan 'sakit'. Salah satu yang menjadi penyebab menurutnya adalah kesalahan manajemen dan sektor yang tidak strategis.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi XI DPR RI, Senin (1/7) lalu. Menurutnya jika posisi BUMN itu terus menerus seperti itu, berkemungkinan akan ditutup.

"Mungkin juga karena mismanagement sudah lama dan sektor tersebut tidak menjadi sektor yang strategis atau penting. Dalam hal ini, tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan seharusnya bisa ditutup dan dilikuidasi," kata Sri Mulyani dikutip lagi, Sabtu (6/7/2024).

Sri Mulyani akan memasukkan BUMN-BUMN sakit ke dalam Klaster D Non Core. Klasterisasi BUMN ini memang akan dilakukan pemerintah untuk melihat perusahaan-perusahaan pelat merah mana yang performa keuangan dan kinerjanya bagus dan tidak.

"Non Core ini teoritis pemerintah seharusnya tidak masuk dan memiliki, karena ini sebetulnya dari sisi mandat pembangunannya kecil sekali dan performancenya tidak bagus," ujarnya.

Rencananya akan ada empat klaster BUMN yang terbagi ke dalam kuadran. Ini terdiri atas Klaster A Strategic Value and Welfare Creator di Kuadran 2, Klaster B Strategic Value di Kuadran 1, Klaster C Surplus Creator di Kuadran 4, dan Klaster D Non Core di Kuadran 3.

Menurutnya, pembagian perusahaan-perusahaan pelat merah ke dalam kuadran ini juga membantu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mempertimbangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi BUMN.

Di sisi lain, hingga saat ini Sri Mulyani masih melakukan pendalaman tas daftar BUMN yang masuk ke dalam posisi 'sakit' ini. Ia mencatatkan, setidaknya total ada 76 BUMN di RI, termasuk yang berada dalam holding.

"Serta evaluasi dan memberikan dukungan dan catatan terhadap holdingisasi Kementerian BUMN terhadap BUMN-BUMN itu. Nanti saya sampaikan, karena secara indikatif sudah ada, tapi belum bisa kami berikan secara eksplisit hari ini," katanya.

Pasalnya, pembahasan atas klasterisasi BUMN ini perlu berkoordinasi secara mendalam dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Di samping itu, diskusi terkait hal ini baru dilakukan sekali Bersama Komisi XI. Kemenkeu juga masih melakukan validasi tas parameter-parameternya.