Bisnis.com, JAKARTA -- Salah satu warisan yang bakal dipikul oleh pemerintahan Prabowo Subianto dari pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi) adalah kenaikan PPN menjadi 12%.

Kenaikan PPN 12% adalah konsekuensi logis dari implementasi Undang-undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP.

UU itu menetapkan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Artinya, terdapat ruang agar tarif PPN turun, tetapi juga masih bisa terus naik.

Sejak UU itu berlaku, pemerintah telah menetapkan kenaikan PPN sebanyak 1 kali yakni pada 1 April 2022. Pada waktu itu terjadi kenaikan tarif sebesar 1% atau dari 10% menjadi 11%. Kemudian akan menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, PPN termasuk pajak objektif. Pengenaannya berdasarkan objek pajak, dalam hal ini barang konsumsi, dan tidak mengenal kondisi wajib pajak atau subjek pajak. Itu artinya mau kaya, kelas menengah, atau fakir miskin, tetap dikenakan PPN jika mengonsumsi atau menggunakan jasa kena pajak.

Persoalannya, rencana kenaikan PPN 12% terjadi di tengah indikasi terjadinya
penurunan daya beli. Indikasi penurunan daya beli itu tercermin dari realisasi penerimaan PPN pada semester 1/2024. Penerimaan PPN dalam negeri tercatat terkontraksi hingga 11%.

Dalih pemerintah itu adalah penerimaan netto. Sementara PPN brutonya masih tumbuh 9,2%, meskipun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sebenarnya terjadi pelambatan karena pada waktu itu masih tumbuh di angka 18,3%.

Selain dari sisi penerimaan pajak, kenaikan PPN jelas akan mempengaruhi harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Jika terjadi kenaikan harga barang, struktur pengeluaran masyarakat juga berpotensi terjadi pergeseran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa per Maret 2024, distribusi pengeluaran 20% masyarakat teratas, 40% masyarakat menengah, dan 40% masyarakat bawah masih sangat timpang.

Penduduk 40% masyarakat terbawah hanya berkontribusi sebesar 18,4% dari total pengeluaran. Sementara itu penduduk 40% menengah di angka 35,69%. Penduduk 20% teratas berkontribusi paling besar yakni 45,91%.

Adapun soal kenaikan PPN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Mei lalu mengungkapkan bahwa keputusan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 akan diserahkan pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Mengenai [kenaikan tarif] PPN, kami serahkan pada pemerintahan baru,” katanya.

Sri Mulyani menyampaikan pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan tim dari presiden terpilih Prabowo Subianto terkait program-program yang akan dijalankan pada tahun depan.

Bebas Pajak untuk Konglomerat

Di tengah sengkarut kenaikan PPN, pemerintah justru tengah sibuk membahas tentang family office bagi konglomerat. Gagasan tentang family office getol disuarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut bahkan mengklaim bahwa konsep ini akan berimplikasi positif terhadap ekonomi Indonesia. Pasalnya family office akan meningkatkan peredaran modal yang ujung-ujungnya mengerek produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Rencananya Bali akan menjadi proyek utama family office. Nantinya, jika program ini benar-benar terealisasi, Luhut berangan-angan para keluarga konglomerat yang memiliki kantor keluarga di Bali akan memperoleh fasilitas pembebasan pajak.

"Mereka tidak dikenakan pajak, mereka harus investasi dan investasinya itu yang kita pajaki," klaim Luhut dalam penjelasan resminya yang dikutip, Senin (8/7/2024).

Kendati demikian, harapan Luhut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi saingan Indonesia, seperti Singapura dan Hong Kong, telah jauh lebih berpengalaman dalam pengembangan family office.

Singapura dan Hong Kong telah memiliki reputasi sebagai pusat keuangan global, jadi para investor atau keluarga konglomerat merasa aman menyimpan atau menginvestasikan uang mereka di negara tersebut. Dana atau investasi asing yang masuk ke Indonesia mayoritas juga berasal dari Singapura.

Saat ini ada sekitar 1.500 family office di Singapura dan sekitar 1.400 di Hong Kong. Kendati demikian, kebijakan-kebijakan ramah pajak tersebut, membuat Singapura maupun Hong Kong telah lama memiliki reputasi sebagai suaka pajak alias tax haven. Ada ratusan triliun harta milik warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di negeri Jiran tersebut, khususnya Singapura.

Para buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI sebagian juga tercatat memiliki aset atau tempat tinggal di Singapura. Bisnis juga mencatat beberapa perusahaan asal Indonesia memiliki anak usaha di Singapura (sebagian omsetnya lebih tinggi dibanding induknya di Indonesia), yang diduga tujuannya untuk melakukan penghindaran pajak.

Sementara itu Indonesia, kendati berangsur positif, tetapi reputasi pasar keuangan di Indonesia juga masih jauh panggang dari api dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong.

Belum lagi, ada persoalan yang cukup pelik jika family office itu benar-benar terealisasi. Bagaimana pemerintah bisa menjamin jika harta atau uang milik keluarga crazy rich murni dari proses bisnis. Alih-alih mendatangkan modal, uang atau harta yang ditempatkan atau dikelola family office di Indonesia itu berasal dari hasil kejahatan entah itu pengemplang pajak, korupsi, atau kejahatan keuangan lainnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki persoalan klasik tentang kepastian hukum. Penegakan hukum kerap menimbulkan ketidakpastian. Padahal, orang berinvestasi atau mau menempatkan uangnya butuh kepastian baik dari sisi regulasi dan kepastian hukum terkait aset-aset yang nantinya mereka akan simpan.

Pengalaman tax amnesty jilid 1, dimana hasilnya tidak terlalu berpengaruh terhadap struktur penerimaan pajak dan perekonomian secara umumnya, perlu menjadi warning bagi pemerintah. Jangan sampai family office mengulangi kesalahan tax amnesty jilid 1 yang yang direpatriasi masih sangat minim.

Adapun Luhut cukup pede, bahwa family office mampu menarik dana global dan mengambil celah dari ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh Singapura dan Hong Kong. Di sisi lain, bekas Jenderal Komando Pasukan Khusus alias Kopassus itu juga menekankan perlunya kerja sama antar semua lembaga.

Luhut berujar untuk menghindari uang yang dibawa merupakan hasil dari tindak kejahatan misalnya pencucian uang, pemerintah akan melibatkan aparat penegak hukum di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

“Semua kami libatkan nanti kami pergi, saya ajak mereka untuk melihat. Kami semua kerja tim jadi bukan satu aspek saja. Kalau tadi ada di Dubai, Singapura kenapa tidak bisa (Indonesia) kita jangan jadi alien, jangan pikir terus takut,” ucapnya dilansir dari Antara.

Penerimaan Pajak 'Crazy Rich'

Di sisi lain, wacana family office yang rencananya akan memberikan insentif besar-besaran dari sisi perpajakan, seolah bertolak belakang dengan penerimaan pajak orang kaya yang direpresentasikan melalui penerimaan PPh 21 orang pribadi non karyawan.

Selama semester 1/2024, jumlah setoran pajak orang kaya ke negara hanya Rp10,3 triliun atau 1,1% dari total penerimaan pajak senilai Rp893,8 triliun.

Kontribusi PPh 21 Op terhadap penerimaan pajak nyaris tidak pernah berubah meski pemerintah telah menggelontorkan dua kali melakukan tax amnesty alias pengampunan pajak.

Setoran pajak 'orang kaya' juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang disetor oleh karyawan yang mampu tembus senilai Rp138,4 triliun atau 15,4%. Data tersebut membuktikan bahwa nyaris tidak ada perubahan struktur penerimaan pajak meski pemerintah telah 2 kali melakukan pengampunan pajak.

Surga Pencucian Uang?

Secara terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan family office rentan menjadi tempat pencucian uang.

Orang yang menanamkan harta atau uang di family office, kata Bhima, memiliki banyak sekali layer investasi yang memang akan sulit dilacak oleh otoritas pajak. Selain di Singapura, Hong kong, dan London, mereka juga memiliki banyak sekali pembukaan kantor di negara suaka pajak.

"Ada Gibraltar, British Virgin Island, kemudian ada di Panama. Nah, itu salah satu ciri Family Office. Memang mereka sangat rentan menjadi tempat pencucian uang."

Bhima khawatir jika program itu dipaksakan masuk ke Indonesia justru akan merusak reputasi sektor keuangan RI karena Indonesia dianggap melakukan race to the bottom.

"Jadi race to the bottom ini adalah perlombaan ke dasar, dengan memberikan insentif perpajakan, kalau perlu bebas pajak ini seperti upaya desperate atau putus asa dalam menarik modal dari luar negeri untuk berinvestasi langsung."

Di sisi lain, family office kalaupun nantinya berhasil ditarik, sebagian besar asetnya berbentuk portofolio keuangan, bukan FDI atau Foreign Direct Investment.

Menurutnya, para pemilik dana atau harta nantinya hanya bermain di surat utang, saham. Artinya, tidak berinvestasi secara langsung dalam membangun pabrik. Padahal, menurut Bhima, yang dibutuhkan sekarang ini justru menarik investasi masuk ke Indonesia dalam bentuk relokasi industri yang bersifat padat karya.

Bhima menilai ada tujuan yang melenceng jauh dari upaya menarik investasi yang berkualitas. "Justru yang harus dikerjakan kerja sama perpajakan internasional, kemudian justru melakukan pajak bagi orang kaya atau wealth tax. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau ini [Family Office], kesannya seperti pengampunan pajak jilid 3 gitu ya berkedok family office."

Bisnis.com, JAKARTA – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya upacara 17 Agustus digelar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Adapun, tahun ini adalah kali terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Inspektur Upacara di perayaan HUT Kemerdekaan RI. Dia menjelaskan bahwa momen upacara HUT ke-79 Kemerdekaan di IKN akan menjadi sorotan dunia.

"Ini untuk pertama kalinya Upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan dilaksanakan di IKN tahun 2024 ini. Saya melihat upacara ini akan menjadi perhatian seluruh masyarakat kita, termasuk juga akan menjadi spotlight dunia," ujarnya sebagai pengantar Rapat Terbatas Terkait Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, Senin (10/6/2024).

Perbesar

Jokowi tak menampik adanya keterbatasan infrastruktur di IKN, mulai dari transportasi hingga lokasi acara. Namun, dia meminta agar Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI ini disiapkan dengan format yang dirancang dengan detail dan tepat.

"Jangan sampai nanti ada ketidaksiapan yang justru akan menjadi sesuatu yang enggak baik bagi IKN," pungkasnya.

Untuk merealisasikan hal itu, Menteri Basuki bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan upacara.

Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024. Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.

Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut.

“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insyaallah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” tandas Basuki.

Dilansir dari Antara, Kementerian PUPR melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan bahwa Jalan Tol Akses IKN dapat dimanfaatkan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI.

"Bisa fungsional untuk upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Danis menambahkan bahwa progres pembangunan proyek Jalan Tol Akses IKN tersebut telah mencapai sekitar 90 persen dan telah dilakukan pengaspalan.

"Tol sudah, yang kita fokuskan Tol IKN itu yakni Segmen 3A, 3B, dan 5A. Progresnya sudah bagus dan sudah diaspal," katanya.

Sebagai informasi, Jalan tol IKN dapat mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang semula apabila melewati Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Lintas Sepaku membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit dengan jarak 95 km, menjadi hanya sekitar 45 menit dengan jarak 57 km.

Jaringan jalan tol ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara, utamanya melintasi jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang. Kementerian PUPR menargetkan jalan tol menuju IKN di Kalimantan Timur tahap 1 selesai pada Juli.

Penampakan Lapangan Upacara IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan kesiapan Lapangan Upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang penyelenggaraan Upacara Kemerdekaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Mengutip informasi yang dibagikan di akun Instagram @ikn_id, ditampilkan bahwa Lapangan Upacara di IKN yang bakal menjadi Lokasi Upacara 17 Agustus 2024 telah semakin siap.

“Untuk kesiapan terkait dengan upacara 17 Agustus, untuk lapangan upacara memang sudah siap,” jelas Taufik selaku Petugas HSE Istana Negara, dikutip Selasa (9/7/2024).

Dalam potret yang dibagikan, tampak tiang pancang bendera telah terpasang kokoh tepat di depan Istana Presiden di IKN. Kemudian, lapangan Upacara juga tampak telah hijau serta sekitar area upacara telah dilakukan beutifikasi.

Perbesar

Taufik juga optimistis, bakal menyelesaikan proyek IKN sesuai target yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi.

“Kesiapan demi kesiapan ini melibatkan berbagai pihak yang terus bekerja keras demi menyukseskan momen bersejarah, Peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara,” tulis OIKN.

Senada, Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni memastikan bahwa pembangunan lapangan upacara yang merupakan pusat dari perayaan HUT Kemerdekaan telah memasuki tahap akhir.

Pemerintah terus mempercepat pembangunan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di Nusantara.

“Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik. Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Dengan realisasi pembangunan lapangan upacara yang baik tersebut, dia optimistis Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Nusantara yang merupakan momen bersejarah dapat terlaksana dengan lancar.

“Kami optimis proyek ini dapat siap dan dengan kualitas yang baik,” tutur Raja Juli Antoni.

Raja berharap Peringatan HUT Kemerdekaan yang ke-79 ini diharapkan dapat menjadi momentum yang membangkitkan semangat kebangsaan dan mempererat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia. Otorita IKN dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan upacara ini dengan sebaik-baiknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia akan didominasi cerah berawan dengan beberapa wilayah berpotensi mengalami hujan.

Menurut peringatan dini cuaca BMKG yang dikutip di Jakarta, Kamis, secara umum provinsi yang wilayahnya berpotensi mengalami hujan pada hari ini termasuk Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Dengan Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah diprakirakan akan mengalami hujan dengan intensitas lebih ringan pada hari ini.

Khusus untuk kota-kota besar, dimulai dari Pulau Sumatera sejumlah kota akan mengalami kondisi berawan atau cerah berawan termasuk Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung dan Palembang. Hujan berpotensi turun di Medan dan Tanjung Pinang.

"Beralih ke Pulau Jawa diprakirakan cerah berawan di kota Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Cuaca berawan terjadi di Kota Bandung, serta potensi hujan ringan terjadi di Kota Serang," ujar Prakirawan BMKG Nurul Tazaroh dalam tayangan prakiraan cuaca resmi BMKG.

Sementara itu, Mataram dan Kupang umumnya akan mengalami cuaca cerah berawan dengan hujan ringan berpotensi turun di Denpasar.

Untuk wilayah Kalimantan, terdapat potensi hujan di wilayah Tanjung Selor dan Samarinda. Sementara Pontianak, Palangka Raya dan Banjarmasin akan mengalami kondisi berawan.

Hujan juga dapat turun di sejumlah kota besar Sulawesi termasuk Manado, Gorontalo, Mamuju dan Palu. Dengan Kendari dan Makassar mengalami kondisi berawan.

BMKG memprakirakan kondisi hujan mendominasi kota-kota besar di timur Indonesia dengan hujan petir berpotensi turun di Ternate dan hujan intensitas sedang di Jayapura. Manokwari dan Ambon diprediksi mengalami hujan ringan.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Gerindra enggan mengusung Menteri BUMN Erick Thohir di Pilkada Jakarta 2024.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menjelaskan bahwa Erick Thohir lebih cocok menjadi pengusaha.

"Ya kalau beliau itu mau mengurusi pemerintahan, apakah beliau itu punya pengalaman?" tuturnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia berpandangan bahwa Erick Thohir itu lebih tepat jika ditempatkan di tempat yang profesional seperti saat ini sebagai Menteri BUMN.

"Kalau saya melihat sosok Erick Thohir itu sepertinya lebih tepat bekerja di tempat profesional ya," katanya.

Selain itu, menurut Habiburokhman, Erick Thohir juga sudah lama beraktivitas jadi pengusaha dan memegang manajemen perusahaan.

Maka dari itu, kata Habiburokhman, Erick Thohir tidak tepat dan kurang pengalaman jika bertarung di Pilkada Serentak Jakarta.

"Beliau cocoknya di manajemen perusahaan saja karena sudah melekat lama dengan beliau," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA-DPR mengkritik kinerja Kepolisian yang sengaja melakukan salah tangkap terhadap Pegi Setiawan terkait kasus Vina Cirebon.

Anggota Komisi III DPR, Gilang Dhielafararez menyarankan Polri untuk selalu mengacu ke alat bukti yang cukup, sebelum menjadikan orang lain sebagai tersangka dan ditahan.

Dia meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar tidak asal tangkap dan mengkambinghitamkan rakyat yang tidak bersalah, karena kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap institusi Polri.

"Jangan lagi ada rakyat jadi kambing hitam polisi,” tuturnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Gilang juga meminta Polda Jawa Barat memberikan pertanggungjawaban secara moril maupun materil terhadap Pegi Setiawan atas kasus salah tangkap terkait pembunuhan Vina Cirebon.

Hal tersebut, kata Gilang, bisa meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara.

"Kami meminta agar pihak kepolisian tidak hanya meminta maaf secara resmi, tapi juga memberikan kompensasi yang layak sebagai bentuk tanggungjawab sekaligus pengakuan atas kesalahan yang terjadi," katanya.

Dia juga memastikan pihaknya sudah siap mengawal pengungakapan pembunuhan Vina sampai tersangka sesungguhnya terungkap demi penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Gilang juga mengaku bahwa pihaknya akan menggelar rapat kerja untuk membahas hal tersebut bersama para petinggi Kepolisian.

"Kami akan kawal pengusutan kasus ini hingga pelaku yang sebenarnya terungkap. Mungkin nanti kami semua akan meminta penjelasan secara detail dalam rapat kerja,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon melaporkan saksi Aep dan Dede ke BareskrimPolri lantaran diduga memberikan keterangan palsu.

Kuasa hukum keluarga, Roely Panggabean menyampaikan laporan tersebut telah diterima dan teregister dengan nomor: LP/B/227/VII/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 10 Juli 2024.

"Jadi betul hari ini saya buat laporan atas nama para terpidana dan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan untuk mencari bukti-bukti yang lain," ujar Roely di Bareskrim Polri, Rabu (10/7/2024).

Dia menyampaikan, Aep dan Dede diduga telah memberikan keterangan tidak benar saat diperiksa oleh penyidik kepolisian yang dituangkan ke berita acara pemeriksaan (BAP).

"Yang kita laporkan adalah keterangan bohong yang diucapkan Aep dan Dede, yang dilakukan Aep dan Dede yang menyatakan mereka bahwa mereka melihat lima itu yang jadi terpidana itu ada di depan di smp 11. Faktanya mereka tidak ada di situ," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengaku pihaknya telah melakukan pengecekan ke TKP dengan meminta kesaksian pada penduduk setempat. Namun demikian, Roely menyatakan untuk pembuktiannya diserahkan kepada kepolisian.

Di samping itu, pelaporan ini juga sebagai upaya mencoba membebaskan tujuh terpidana dari jeratan vonis. Sebab, laporan dan hasil penyelidikannya oleh Bareskrim Polri bakal dijadikan sebagai bukti baru atau novum untuk bahan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

“Betul rangkaian selama ini nanti untuk PK. Ke depan masih ada lagi nah jadi mudah mudahan kalau ini diterima dan terbukti, pengadilan terdakwa itu lain lagi. Mudah-mudahan ke depan kita diperiksa lagi dan diberi kelancaran,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Aep merupakan bekerja di tempat pencucian kendaraan. Berdasarkan pengakuannya, Aep mengaku melihat detik-detik Vina dan Eky berjalan melewati tempat sejumlah terpidana berkumpul.

Pengakuan itu berbuntut munculnya 11 nama dan delapan di antaranya menjadi terpidana kasus Vina dan Eky Cirebon. Dari 11 nama itu, delapan di antaranya sudah divonis yaitu Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman dengan vonis hukuman seumur hidup.

Sementara, Saka hanya divonis 8 tahun penjara karena masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum.

Bisnis.com,JAKARTA - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menanggapi pertanyaan mengenai ketajaman mental Presiden AS Joe Biden pada Selasa waktu setempat (9/7/2024).

Dalam sidang Komite Layanan Keuangan DPR di Washington, Yellen menuturkan bahwa ‘bosnya' yakni Biden telah sangat efektif dalam pertemuan-pertemuan yang dia ikuti bersamanya.

"Itu termasuk banyak pertemuan internasional yang berlangsung selama beberapa jam," jelasnya, termasuk dengan sesi-sesi dengan Presiden China Xi Jinping dan para pemimpin lainnya, seperti dikutip dariBloomberg,Rabu (10/7).

Pertemuan terakhir Biden dengan Xi secara langsung terjadi di California pada November 2023, yang berlangsung sekitar empat jam. Mereka berbicara kembali melalui telepon pada April, 2024, beberapa hari sebelum kunjungan Yellen ke Beijing.

Adapun Yellen menjawab pertanyaan dari seorang Republikan dari New York, Mike Lawler, yang menanyakan apakah dia melihat tanda-tanda penurunan mental atau kognitif pada presiden.

Yellen menuturkan bahwa dia tidak akan mengomentari pertemuannya dengan Biden karena bersifat pribadi. Dia juga menambahkan bahwa tidak ada diskusi di antara anggota Kabinet tentang penggunaan Amandemen ke-25 Konstitusi AS, yang memungkinkan pemberhentian presiden karena disabilitas.

Kesehatan Biden Jadi Sorotan

Kesehatan dari Biden telah menjadi pusat perhatian politik AS sejak penampilannya yang kurang baik dalam debat dengan Donald Trump, saingannya dari Partai Republik pada akhir bulan lalu.

Performa yang ‘kurang baik’ dari Biden kemudian memicu seruan dari beberapa Demokrat dan donor terpilih agar presiden mundur dari pemilihan. Biden mengatakan minggu ini bahwa dia tidak akan mundur.

Di samping itu, pertanyaan Lawler memicu perdebatan singkat selama sidang, yang seharusnya fokus pada isu ekonomi global. Seorang anggota dewan mengatakan bahwa Menteri Keuangan "bukan seorang dokter" dan berusaha menghapus komentar tersebut dari catatan.

Anggota Partai Republik Blaine Luetkemeyer, ketua panel komite tentang keamanan nasional, kemudian memperingatkan bahwa pertanyaan semacam itu tidak pantas.

Seorang Demokrat dari New York, Gregory Meeks, kemudian mencoba mengalihkan kritiknya kepada Trump, dengan mengkritik "persahabatannya" dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang juga mendapat teguran dari Luetkemeyer.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaaan Agung (Kejagung) menuntut terdakwa Djoko Dwijono dkk dengan hukuman pidana selama empat hingga lima tahun pidana.

Selain Djoko, terdapat Sofiah Balfas, Yudhi Mahyudin, Tony Budianto dituntut dalam perkara dugaan korupsiTol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan layang MBZ.

JPU menuntut mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono selama empat tahun lantaran dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur UU Tipikor.

"Menjatuhkan pidana terhadap Djoko Dwijono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," ujar JPU di PN Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Selain pidana, Djoko juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider enam bulan. Adapun, hal yang memberatkan putusan itu karena tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tipikor.

Selanjutnya, eks Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama sekaligus kuasa KSO Bukaka PT KS Sofiah Balfas dan team leader konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur Tony Budianto Sihite dituntut lima tahun pidana.

Sementara, Ketua panitia lelang di PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin dituntut selama empat tahun. Ketiga terdakwa ini juga dituntut Rp1 miliar dengan subsider enam bulan.

"Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sofiah Balfas sejumlah Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," tutur JPU.

Sebagai informasi, dalam perkara ini JPU mendakwa Djoko Dwijono, Yudhi Mahyudin hingga eks Dirops PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas telah kongkalikong terkait pemenangan KSO Waskita Acset dalam Lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000.

Akibat perbuatan para terdakwa, JPU menyampaikan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp510 miliar.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan Kamis (14/4/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Gerindra membeberkan alasan pihaknya memilih Marshel Widianto sebagai calon Wakil Walikota Tangerang Selatan untuk Pilwalkot 2024.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyarankan masyarakat Tangerang Selatan untuk tidak memandang sebelah mata calon Wakil Walikota Marshel Widianto.

Pasalnya, menurut Habiburokhman, selain Marshel pernah menjadi aktivis beberapa organisasi, dia juga seniman yang sering mengkritik pemerintahan.

"Sebelumnya kan Marshel ini adalah aktivis di berbagai organisasi yang bagus. Beliau juga seniman dan komika yang kritis kepada pemerintahan," tuturnya di Jakarta, Rabu (10/7).

Habiburokhman meyakini bahwa Marshel Widianto mampu menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dan mengatasi semua masalah masyarakat yang ada di wilayah Tangerang Selatan.

"Beliau pasti paham apa saja yang perlu diperbaiki jika memegang kekuasaan ya," katanya.

Dia mengaku bahwa saat ini Partai Gerindra tengah membangun konsolidasi sekaligus koalisi ke beberapa partai politik untuk mendorong Marshel Widianto jadi Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

"Kami terus membangun komunikasi dan berkonsolidasi ke partai lainnya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri lebih lanjut ihwal jual-beli tanah yang dilakukan oleh mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Hal itu didalami saat memeriksa sebanyak tujuh orang saksi, Rabu (10/7/2024).

Untuk diketahui, tujuh orang saksi itu diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Andhi. Mantan pejabat bea cukai yang sebelumnya juga sudah divonis di pengadilan itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencucian uang.

"[Ketujuh saksi] hadir semua. Penyidik menggali keterangan terkait proses jual beli tanah kepada AP [Andhi Pramono] dan keluarganya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, tujuh orang saksi swasta yang dihadirkan KPK di Kantor Polresta Barelang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau itu yakni bernama David, Harijati, Boi Hwee, Lie Soi Tie, Tamrin, Tan Tjong Hue dan Kamariah.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sebelumnya telah menyita berbagai aset seperti tanah hingga kendaraan milik Andhi dalam proses penyidikan perkara pencucian uang yang menjeratnya. KPK pernah menyebut nilai aset Andhi yang diduga hasil tindak pidana korupsi sudah disita mencapai Rp76 miliar.

Beberapa contoh aset Andhi yang sudah disita lembaga antirasuah seperti aset tanah seluas 2.597 meter persegi (m2) di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan serta satu unit mobil merek Chevrolet BLR 58 type Biscayne.

Adapun sebelum menjadi tersangka pencucian uang, Andhi sudah lebih dulu ditetapkan tersangka kasus gratifikasi. Kasus itu sudah lebih dulu dilimpahkan ke pengadilan dan sudah mendapatkan vonis majelis hakim.

Pada kasus gratifikasi, Andhi dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 tahun. Selain pidana badan, Andhi turut dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebesar Rp1 miliar.

Adapun vonis Majelis Hakim terhadap Andhi hampir sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yaitu 10 tahun 3 bulan kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar.

Sebelumnya, dia didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp59 miliar selama 2012-2023.

Kemudian pada Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat hukuman Andhi menjadi penjara selama 12 tahun di tingkat banding.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hanya delapan dari 17 pegawainya yang ditemukan bermain judionlinemasih berstatus aktif bekerja. Total nilai transaksi delapan orang itu mencapai Rp16,8 juta.

Berdasarkan data yang diterima oleh KPK dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, delapan orang pegawai KPK itu melakukan deposit untuk bermain gim haram itu pada 2023.

Adapun total nilai uang yang didepositkan oleh delapan pegawai KPK itu Rp16,8 juta dengan frekuensi 151 kali transaksi.

"Yang paling besar adalah sekitar Rp10 juta dengan 71 kali transaksi/frekuensi deposit dan yang paling kecil adalah Rp200.000 dengan 2 kali transaksi/frekuensi deposit," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Sebelumnya, lembaga penegak hukum itu menerima laporan dari satgas bahwa ada 17 orang pegawainya yang terlibat judi online.

Namun, saat dilakukan penelusuran lebih lanjut, hanya delapan orang yang saat ini masih bekerja di KPK berdasarkan sistem informasi kepegawaian. Sembilan orang lainnya sudah tidak lagi berstatus pegawai KPK.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa sembilan orang itu sudah diberhentikan karena terlibat dalam sejumlah pelanggaran etik lain di internal KPK. Misalnya, kasus pencurian dan penggadaian emas hasil korupsi di 2021 lalu serta kasus pungutan liar di rumah tahanan (pungli rutan) KPK.

"Yang sembilan itu sudah dicek di kepegawaian itu bukan pegawai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan. Antara lain yang terlibat gadai emas itu kan sudah diberhentikan, ada juga kemarin yang penjaga rutan [kasus pungli]. Itu ada juga pegawai yang sudah kita berhentikan," paparnya pada konferensi pers, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, delapan orang sisanya yang masih berstatus pegawai lembaga antirasuah akan ditangani lebih lanjut oleh Inspektorat KPK. Namun, Alex menyebut pihaknya masih mendalami divisi dari masing-masing delapan pegawai KPK itu.

"Pimpinan sudah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai ini yang statusnya masih menjadi pegawai KPK," katanya.

Adapun total nilai transaksi judi online di KPK yang infonya diterima dari satgas yakni Rp111 juta. Alex menyebut sebagian besar transaksi dilakukan dalam nilai yang kecil atau sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000.

"Sebagian besar kebanyakan ya itu tadi Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000. Mungkin pas lagi iseng kali ya, menganggur, bengong, main itulah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sebanyak empat orang anggota DPRDJawa Timur sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suapdana hibah.

Perkara itu dikembangkan dari kasus yang sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di 2022 lalu.

"Dari anggota DPRD empat orang [tersangka] kalau enggak salah," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/7/2024).

Alex, sapaannya, pada keterangan terpisah mengonfirmasi bahwa kegiatan penyidikan sudah dimulai dengan menggeledah rumah sejumlah anggota DPRD Jawa Timur.

"Iya. Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat bukti," terangnya.

Dalam catatan Bisnis, perkara suap dana hibah provinsi Jawa Timur itu didahului dengan OTT pada Desember 2022. Salah satu tersangka dalam perkara itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS). Politisi itu diduga menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abudl Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

Sebagai penerima, Sahat dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Abdul Hamid dan Ilham sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun nama-nama besar turut terseret dalam pusaran kasus tersebut seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Nama Khofifah, Emil, sekaligus Sekda Adhy Karyono disorot setelah ruang kerja mereka digeledah oleh KPK. Hasil penggeledahan itu, sejumlah bukti dokumen penyusunan APBD serta bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara itu ditemukan.