Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengklaim pemerintah telah menyiapkan strategi komprehensif untuk memberantas judi online (judol).

Strategi itu telah dibahas dalam rapat yang digelar di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024), bersama dengan lintas kementerian/lembaga. Beberapa kementerian/lembaga terkait dimaksud meliputi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hingga Kapolri.

"Untuk judi online sendiri, ada beberapa strategi komprehensif yang telah tadi telah diputuskan di dalam rapat," ujar pria yang akrab disapa BG itu pada konferensi pers, Senin (4/11/2024).

BG menerangkan, strategi penanganan judi online yang telah diputuskan itu meliputi upaya pendidikan hingga penindakan. Upaya pendidikan bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online.

Kemudian, upaya pencegahan dengan melakukan peringatan dini terhadap simpul-simpul aktor judi online, seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya.

"Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut," papar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

Selanjutnya, upaya penindakan akan dilakukan apabila upaya pencegahan tidak diindahkan dan ditemukan unsur pidana. "Maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera," ungkap BG.

Adapun BG telah membentuk tujuh desk lintas kementerian/lembaga di Kemenko Polkam yang dipimpin oleh menteri maupun pejabat setingkat menteri. Salah satunya yaitu Desk Judi Online yang akan dipimpin oleh Kapolri.

Permasalahan judi online menjadi salah satu isu yang disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ancaman yang berat.

"Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara, fokus ancaman yang berat bagi kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran, hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelejen yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua," ujar Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna perdana, beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memborong barang dagangan salah satu pedagang di Pasar Tradisional Kahayan, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Pasar Kahayan dikenal sebagai salah satu pasar tradisional yang aman dari bahan berbahaya dan telah mendapat predikat Pasar Aman dari BPOM pada tahun 2019.

Salah satu pedagang terlama di pasar itu yang bernama Siti Majidah mengemukakan bahwa tidak semua bahan pangan bisa masuk ke Pasar Kahayan. Pasalnya, ada seleksi yang sangat ketat untuk menjamin konsumen aman.

"Hanya bahan pangan terseleksi yang bisa dipasarkan di sini," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (4/11).

Dia juga mengaku senang dan bahagia karena barang dagangannya dibeli oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Beli lombok satu kilo, berambang (bawang) satu kilo, beli asam satu kilo,” katanya.

Gibran juga turut mengunjungi SD Negeri 1 Langkai dan ikon Bundaran Besar Palangka Raya didampingi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

"Tadi seperti yang kita ketahui, beliau datang langsung ke Pasar Kahayan, terus ke SD dalam rangka program makan siang itu. Ini sangat luar biasa untuk program makan gratis ini, yang mana ada penggerakan ekonomi di situ," jelas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dikutip dari Antara, Senin.

Sugianto menyatakan pemerintah provinsi menyambut baik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat dan siap mendukung serta menyukseskannya, apalagi memberikan dampak positif bagi daerah, termasuk dari sisi ekonomi.

"Beliau (Wakil Presiden) menanyakan perkembangan pembangunan di kawasan Bundaran Besar, sekaligus mengingatkan untuk menjaga kualitas pembangunan," tuturnya.

Sementara itu, agenda utama kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran ke Kalimantan Tengah, yakni menghadiri sekaligus membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tingkat Nasional pada Senin malam.

Adapun MTQ VII Korpri Nasional di Kalimantan Tengah ini diikuti sekitar 1.700 anggota Korpri dari 89 kafilah, terdiri dari pemerintah provinsi serta kementerian maupun lembaga.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membentuk tujuh desk lintas kementerian/lembaga yang turut melibatkan Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Polri) hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pembentukan desk itu dilakukan setelah digelarnya rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan program prioritas pemerintahannya lima tahun ke depan.

Tujuh desk itu dipimpin oleh menteri maupun kepala badan/lembaga setingkat menteri. Pertama, Desk Pilkada dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kedua, Desk Penyelundupan dan Pencegahan Penyelundupan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Desk ketiga dan keempat dipimpin oleh Kapolri yang meliputi pemberantasan narkoba serta judi online (judol).

"Kemudian yang ketiga desk pemberantasan narkoba, dan yang keempat desk penanganan judi online dengan leading sector Bapak Kapolri," ujar BG pada konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Selanjutnya, kelima, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dipimpin oleh Jaksa Agung. Pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa itu juga menjadi leading sector pada Desk keenam, yaitu Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.

Ketujuh, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komdigi serta Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

BG menjelaskan beberapa desk sudah berjalan sebelumnya dipimpin oleh para leading sector. Salah satu contohnya, Desk Judi Online dan Desk Pencegahan Korupsi masing-asing telah ditangani oleh Kapolri dan Jaksa Agung.

Tidak hanya itu, Mendagri juga sudah memimpin proses Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan aman, lancar serta jurdil (jujur dan adil).

"Sementara untuk desk-desk lainnya tidak lama lagi akan segera memberikan laporan-laporan pencapaian-pencapaiannya kepada teman-teman media sekalian," ujar purnawirawan Polri bintang tiga itu.

Menurut BG, tujuh desk itu dibentuk guna memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas di bidang politik dan keamanan. Stabilitas di dua hal tersebut, terangnya, menjadi prasyarat untuk mendukung kelancaran program-program pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menyebut, tujuh desk itu akan langsung bekerja mulai hari ini pada Senin (4/11/2024).

"Timeline kerja tujuh desk tersebut adalah tiga bulan. Masa kerja mereka bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - TNI Angkatan laut atau TNI AL dan Angkatan Laut Rusia memulai latihan militer gabungan pertama mereka di Laut Jawa pada Senin (4/11/2024).

Latihan militer gabungan tersebut disebut para analis menunjukkan kesediaan Indonesia untuk berteman dengan negara mana pun.

Mengutip Reuters, latihan bersama ini dilakukan ketika Presiden Indonesia yang baru dilantik, Prabowo Subianto, menjanjikan hubungan yang lebih erat dengan Rusia di bidang pertahanan.

Hal itu seiring dengan upayanya untuk menjalin hubungan dengan negara mana pun sebagai bagian dari kebijakan luar negeri non-blok yang telah lama dijalankan Indonesia

Latihan tersebut akan berlangsung di Laut Jawa dekat kota Surabaya di Indonesia, sebelah timur ibu kota Jakarta, dari 4 hingga 8 November setelah empat kapal perang Rusia tiba di lokasi pada hari Minggu, kata juru bicara angkatan laut I Made Wira Hady Arsanta Wardhana.

“Latihan gabungan ini merupakan aktualisasi kemitraan internasional antara angkatan laut Indonesia dan Rusia yang selama ini berjalan baik,” kata Wardhana dalam sebuah pernyataan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai apa isi latihan tersebut.

Pernyataan tersebut mengutip perwakilan delegasi Rusia yang mengatakan bahwa latihan tersebut dirancang untuk kedua angkatan laut untuk bertukar pengetahuan.

Adapun, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sergey Tolchenov, duta besar Rusia untuk Indonesia, bulan lalu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia TASS bahwa latihan tersebut adalah “latihan angkatan laut skala besar pertama yang dilakukan Rusia dan Indonesia”.

Para analis mengatakan latihan ini menandakan kesediaan Indonesia yang lebih aktif untuk berteman dengan negara mana pun.

“Ini bisa berarti bahwa Indonesia ingin bekerja sama dengan semua orang,” kata Yohanes Sulaiman, seorang profesor hubungan internasional, seraya menambahkan bahwa masih ada pertanyaan seputar strategi besar Prabowo dalam kebijakan luar negeri dan bahwa latihan ini mungkin merupakan cara Rusia untuk menunjukkan bahwa mereka masih mempunyai teman.

Prabowo menyebut Rusia sebagai “teman baiknya” ketika dia pergi ke Moskow pada Juli lalu.

Indonesia telah mengadakan latihan militer dengan negara lain. Mereka telah mengadakan latihan tahunan "Perisai Super Garuda" dengan Amerika Serikat sejak tahun 2006 dan edisi tahun 2024 menampilkan lebih dari 4.500 personel dan berlangsung selama dua minggu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 akan dilaksanakan pada besok, Selasa (5/11/2024).

Pilpres AS dinilai begitu penting karena dapat mempengaruhi keadaan di dalam maupun di luar negeri.

Saat ini, Pilpres AS menjadi ajang pertempuran bagi dua kandidat kuat yakni Donald Trump vs Kamala Harris.

Donald Trump merupakan mantan presiden AS yang telah menjabat selama 2 periode. Ia berasal dari Partai Republik yang menjadi pesaing Partai Demokrat.

Adapun Partai Demokrat kini memajukan Kamala Harris untuk menggantikan Joe Biden yang memilih mundur sebagai capres.

Lantas bagaimana cara kerja pemungutan suara di Pilpres AS?

Berbeda dengan Indonesia, AS memiliki cara menentukan pemenang bukan dengan suara terbanyak saja. Namun harus memenangkan electoral collage. Apa itu?

Electoral college merupakan hasil kompromi antara pemilihan Presiden melalui pemungutan suara di Kongres dan pemilihan Presiden melalui pemungutan suara dari warga negara yang memenuhi syarat.

Proses electoral college terdiri dari pemilihan para pemilih atau electors, pertemuan para pemilih di mana mereka memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan penghitungan suara elektoral oleh Kongres.

Cara Kerja Pemungutan Suara di Pilpres AS

Bukan langsung memilih calon presiden dan calon wakil presidennya, masyarakat AS diminta untuk memilih orang-orang yang akan duduk dalam electoral college.

Electoral College atau Lembaga pemilih nantinya memiliki tugas utama untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Adapun anggota electoral college dicalonkan oleh partai politik di tingkat negara bagian. Saat pemilihan berlangsung, masyarakat diminta untuk memilih electoral college untuk memberikan suara terhadap calon presiden.

Melansir BBC, calon presiden harus mendapat 270 atau lebih suara dari total 538 anggota electoral college.

California merupakan negara bagian dengan perwakilan electoral college terbanyak, yaitu 55 orang. Negara bagian yang jumlah penduduknya sedikit, seperti Wyoming, Alaska, dan North Dakota, termasuk Washington DC, diwakilkan oleh minimal tiga orang.

Umumnya, setiap anggota electoral college akan memilih kepada calon presiden yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum di negara bagian.

Contohnya yakni seorang kandidat dari Partai Republik memenangkan 50,1% suara di Texas, dia akan mendapat seluruh suara dari anggota electoral college dari negara bagian itu, yang berjumlah 40 orang.

Hanya negara bagian Maine dan Nebraska yang membagi suara electoral college berdasarkan proporsi suara yang diterima masing-masing calon presiden.

Hal ini menjadi alasan para calon presiden AS fokus memenangkan negara bagian yang tidak menyerahkan seluruh suara untuk kandidat yang paling banyak dipilih. Negara bagian tersebut dikenal dengan istilah 'swing state'. Memenangkan sebanyak mungkin suara dari setiap negara bagian bukan strategi yang biasa dilakukan pada Pilpres AS.

Suara Banyak Belum Tentu Menang

Dengan electoral college, suara terbanyak dalam pemilihan ini belum tentu ditetapkan sebagai pemenang Pilpres.

Pasalnya kandidat bisa meraih 270 suara electoral college meski tidak unggul dalam pemungutan suara secara total.

Contohnya pada 2016, Donal Trump mendapat tiga juta suara lebih sedikit dibandingkan pesaingnya, Hillary Clinton.

Namun Trump mendapatkan suara terbanyak di electoral college sehingga ia bisa terpilih sebagai presiden. Saat itu ia mendapat 304 suara lebih banyak ketimbang Clinton yang hanya mengantongi 227 electoral college.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memanggil seluruh Kepala Daerah untuk datang ke Jakarta dalam waktu dekat.

Rencana itu mengemuka usai Prabowo pulang dari Solo. Di Solo, Prabowo bertemu dengan Joko Widodo (Jokowi). Keduanya sempat 'nongkrong' bareng di sebuah angkringan.

Adapun Hasan menuturkan bahwa banyak sekali kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden Ke-8 RI itu, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah.

Menurutnya, kegiatan ini biasa dilakukan pada awal tahun pemerintahan, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo baru berlangsung selama 16 hari sejak dilantik pada Minggu (20/10/2024).

“Jadi pimpinan-pimpinan di daerah ingin mendengarkan secara langsung arahan dari Presiden Prabowo soal arah kebijakan beliau selama 5 tahun yang akan datang,” ujarnya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

Hasan melanjutkan bahwa atas inisiatif itu maka Kemendagri bakal mengumpulkan Forkompinda mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota untuk datang ke Jakarta.

Harapannya, setiap Kepala Daerah, kata Hasan, bisa mendengarkan langsung arahan dari Prabowo terutama arahan kebijakan-kebijakan yang bersifat program prioritas dan program hasil terbaik dan cepat.

“Setelah arahan nanti juga para Forkopimda ini akan mendengarkan paparan yang lebih detail dari para menteri koordinator, kemudian juga menteri-menteri teknis terutama yang terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian program perumahan program hilirisasi, dan makan bergizi gratis,” tuturnya.

Dia menekankan bahwa program-program yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah akan sangat terkait dengan arah kebijakan dan pembangunan pemerintahan dari pusat untuk daerah.

Oleh sebab itu, Hasan melanjutkan bahwa Forkopimda dari daerah-daerah juga akan mendengarkan secara langsung dari kementerian-kementerian terkait.

“Nanti pertemuan ini akan diikuti mulai dari Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri, Wakil menteri, eselon 1 di tingkat pemerintahan pusat, sampai kepada Forkopimda di tingkat daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten-kota untuk mendengarkan supaya arah dan langkah gerak dan langkah pemerintahan ini mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bisa selaras bisa seirama,” pungkas Hasan.

Sebelumnya, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh pejabat yang tergabung dalam Forkopimda di Sentul, Bogor pada Kamis (7/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan mengungkapkan strategi pemerintah mencegah praktik judi online di Indonesia.

Budi menyebut strategi itu telah diputuskan dalam rapat yang dia pimpin dan dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Kantor Kemenko Polkam sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

“Untuk judi online sendiri, ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan dalam rapat, mulai dari pendidikan tentang bahaya judi online. Edukasi ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online,” kata Budi Gunawan dilansir dari Antara, Senin (4/11/2024).

Budi melanjutkan, meringkus simpul-simpul aktor, mencabut akses yang menghubungkan pemain dan sistem, serta akses sistem pembayaran judi online.

Dia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai distribusi judi online.

Strategi ketiga, dia mengatakan langkah pencegahan lainnya ialah menjatuhkan hukuman berat kepada mereka yang tidak patuh terhadap imbauan dan larangan judi online.

“Jika upaya pencegahan ini tidak diindahkan, dan ditemukan pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera,” kata Menko Polkam.

Dia menegaskan strategi pencegahan yang disusun pemerintah bukan berarti menihilkan penindakan. Pasalnya, pencegahan menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan, termasuk bagian dari regulasi yang ditetapkan.

Tujuh Desk Lintas Kementerian

Menko Polkam pada hari ini mengumumkan tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian/lembaga untuk menangani tujuh persoalan prioritas selama 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dari tujuh satuan tugas itu, salah satunya Desk Penanganan Judi Online yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Enam desk lainnya yang juga resmi terbentuk hari ini, yaitu Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

Pembentukan tujuh desk itu merupakan hasil rapat di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, antara Menko Polkam dengan jajaran menteri dan pimpinan lembaga, yaitu Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavanda.

Bisnis.com, JAKARTA — Litbang Kompas merilis publikasi terbaru tekait elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah 2024.

Adapun, versi Litbang Kompas, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) bersaing sangat ketat dalam perolehan elektabilitas.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 15 Oktober - 20 Oktober 2024 dengan 1.000 responden, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%, sementara itu pasangan Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas sebesar 28,1%. Adapun, 43,1% lainnya menyatakan belum menentukan pilihan (undecided voters).

Peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiyarko mengatakan hingga sejauh ini dengan angka tersebut belum bisa dikatakan paslon mana yang unggul, karena Andika-Hendi pun hanya unggul sekitar 0,7% dalam margin of error.

“Artinya angka ini menunjukkan bahwa persaingan kedua kandidat ini menjelang Pilkada nanti saat ini itu masih sangat ketat,” ungkapnya dalam paparannya di YouTube terkait hasil survei Litbang Kompas, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Sementara itu, survei ini juga menunjukkan alasan responden belum memilih dikarenakan masih menunggu proses kampanye/debat (42,9%), menunggu saran dari orang yang dipercaya (11,6%), belum mengetahui latar belakang (4,1%), dan belum kenal (3,6%).

Kemudian, calon tidak sesuai keinginan saya (2,6%), masih bingung (2,2%), belum mengetahui visi dan misi (2,1%), lainnya (5,3%) dan tidak tahu (25,6%).

Selanjutnya, tingkat pengenalan atau popularitas Andika-Hendi juga bersaing ketat dengan Luthfi-Yasin. Ada 5,4% responden menyatakan sangat mengenal Andika-Hendi dan 47,3% menyatakan sekadar tahu.

Sementara itu, ada 4,0% responden yang sangat mengenal Luthfi-Taj Yasin dan 47,6 persen 'sekadar tahu'. Tingkat responden yang mengaku tak mengetahui kedua paslon ini juga masih terlihat tinggi karena sama-sama menyentuh lebih dari 45%.

Bisnis.com, JAKARTA — Litbang Kompas merilis publikasi terbaru tekait elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah 2024.

Adapun, versi Litbang Kompas, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) bersaing sangat ketat dalam perolehan elektabilitas.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 15 Oktober - 20 Oktober 2024 dengan 1.000 responden, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%, sementara itu pasangan Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas sebesar 28,1%. Adapun, 43,1% lainnya menyatakan belum menentukan pilihan (undecided voters).

Peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiyarko mengatakan hingga sejauh ini dengan angka tersebut belum bisa dikatakan paslon mana yang unggul, karena Andika-Hendi pun hanya unggul sekitar 0,7% dalam margin of error.

“Artinya angka ini menunjukkan bahwa persaingan kedua kandidat ini menjelang Pilkada nanti saat ini itu masih sangat ketat,” ungkapnya dalam paparannya di YouTube terkait hasil survei Litbang Kompas, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Sementara itu, survei ini juga menunjukkan alasan responden belum memilih dikarenakan masih menunggu proses kampanye/debat (42,9%), menunggu saran dari orang yang dipercaya (11,6%), belum mengetahui latar belakang (4,1%), dan belum kenal (3,6%).

Kemudian, calon tidak sesuai keinginan saya (2,6%), masih bingung (2,2%), belum mengetahui visi dan misi (2,1%), lainnya (5,3%) dan tidak tahu (25,6%).

Selanjutnya, tingkat pengenalan atau popularitas Andika-Hendi juga bersaing ketat dengan Luthfi-Yasin. Ada 5,4% responden menyatakan sangat mengenal Andika-Hendi dan 47,3% menyatakan sekadar tahu.

Sementara itu, ada 4,0% responden yang sangat mengenal Luthfi-Taj Yasin dan 47,6 persen 'sekadar tahu'. Tingkat responden yang mengaku tak mengetahui kedua paslon ini juga masih terlihat tinggi karena sama-sama menyentuh lebih dari 45%.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 7 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Designate Resident negara-negara sahabat.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (4/11/2024).

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah para duta besar tiba di Istana Merdeka.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, para duta besar berpamitan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Adapun 7 duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Prabowo antara lain:

1. Y.M. Tuan Marc Gerritsen, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

2. Y.M. Tn. Roberto Sarmento de Oliveira Saores, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Timor-Leste untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

3. Y.M. Tn. Martin Makururu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Zimbabwe untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

4. Y.M. Tn. Oybek Eshonov Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Uzbekistan untuk Republik Indonesia.

5. Y.M. Tn. Wang Lutong, Duta Besar LBBP Designate Resident
Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia.

6. Y.M. Tn. Abdelouahab Osmane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Rakyat Aljazair untuk Republik Indonesia.

7. Y.M. Tn. Enkhtaivan Dashnyam, Duta Besar LBBP Designate Resident Mongolia untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong akan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Rencana gugatan praperadilan Tom Lembong akan diwakili oleh penasihat hukumnya, Ari Yusuf Amir. Keduanya sebelumya merupakan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024 lalu.

Tom merupakan Co-Captain Timnas AMIN, sedangkan Ari menjabat Ketua Tim Hukum Nasional (THN) yang juga mewakili Anies–Muhaimin pada sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Semua persiapan sudah selesai," ujarnya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

Ari tak memerinci lebih lanjut kapan gugatan praperadilan itu akan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, dia memastikan hal itu akan dilakukan sesegera mungkin.

"Sesegera mungkin nanti dikabarin," ucapnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, penyidik pada Jampidsus Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.

Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.

"Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah," jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Adapun kebijakan yang disahkan pada (28/10/2024) ini merevisi undang-undang pelayaran sebelumnya bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas pengangkutan barang atau penumpang atau asas cabotage demi menegakan kedaulatan pelayaran Indonesia.

"Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran," demikian beleid yang tertuang dalam ketentuan Umum, dikutip Senin (4/11/2024).

Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur upaya pemerintah dalam mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran hingga rakyat.

Termasuk dalam meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, hingga meningkatkan nilai logistik performance index (LPI), serta untuk memperjelas kelembagaan di bidang pelayaran.

Dalam beleid aturan itu juga tertuang, sejumlah pasal baru mulai dari aturan pemberdayaan angkutan laut hingga rakyat, pembinaan angkutan laut pelayaran hingga rakyat, hingga kegiatan pelayaran perintis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Bahkan, terdapat 68 perubahan dengan 66 pasal yang baru pada revisi undang-undang pelayaran. Seperti asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, usaha jasa terkait, tarif jasa kepelabuhan, efisiensi biaya angkut, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana Pelayaran-Perintis, Perlindungan Lingkungan Maritim, penyelenggara pelabuhan, kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan.

Tak hanya itu, terdapat perubahan juga terkait perizinan berusaha angkutan laut yang tertulis dalam pasal 29, yaitu badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175.

Selain itu, untuk badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dan membentuk perusahaan patungan atau melalui skema Joint Venture

Nantinya, skema ini bakal berjalan dengan berbentuk perusahaan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan di perairan.

Selain itu, perusahaan juga harus memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 per kapal dan diawaki oleh awak warga negara Indonesia.

"Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing," demikian isi pasal 33A.