Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) IsraelBenjamin Netanyahu resmi memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Ia kemudian menggantikan posisi Gallant dengan Israel Katz, yang dulunya juga pernah menjabat sebagai Menhan.

Pemecatan Gallant dilakukan Netanyahu pada Selasa (5/11) karena munculnya konflik dan perselihan yang tak berkesudahan selama invasi di Gaza.

Adapun Israel Katz dilantik di hadapan parlemen pada Kamis (7/11) dan bersumpah untuk mengalahkan musuh-musuh Israel.

"Pada puncak perang, kepercayaan penuh diperlukan antara perdana menteri dan Menteri pertahanan. Dalam beberapa bulan terakhir, kepercayaan antara saya dan menteri pertahanan telah hilang," kata Netanyahu dalam sebuah video pernyataan, dikutip dari The Guardian.

Resmi dilantik, Katz kemudian bersumpah akan mengikuti arahan Netanyahu dan berjanji meneruskan perang di Gaza, Lebanon, dan Iran.

Profil Israel Katz

Melansir Reuters, Katz lahir di Israel pada 1955 yang merupakan keturunan imigran Rumania.

Katz mendapat julukan "buldoser" oleh media Israel karena memiliki gaya kepemimpinan yang lugas, kasar, dan provokatif.

Kariernya di pemerintahan dimulai pada 1973. Saat itu dirinya bergabung dengan tantara Israel dan bertugas sebagai penerjun payung sebelum mengundurkan diri pada 1977.

Ia kemudian bergabung dengan Partai Liquid yang mana menjadi partai sayap kanan Benjamin Netanyahu.

Pada 1998, ia kemudian ditugaskan di beberapa komite yang mencakup urusan luar negeri, pertahanan, dan kehakiman.

Karier menterengnya dimulai saat ia ditunjuk sebagai Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan pada 2003-2006.

Tiga tahun kemudian, ia dipindah untuk menduduki jabatan Menteri Transportasi dan Keselamatan Jalan hingga 2013.

Masih di pemerintahan Netanyahu, Katz pada 2019 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri. Hingga akhirnya resmi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Hingga akhirnya kini ia Kembali ke pemerintahan Netanyahu untuk menggantikan Yoav Gallant sebagai Menteri Pertahanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant membeberkan borok Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu selama menginvasi Gaza, Palestina.

Menurutnya, sampai saat ini tentara Israel sudah tak punya lagi pekerjaan di Gaza. Pasukan IDF disebutkan telah mencapai semua tujuan.

Netanyahu menolak kesepakatan penyanderaan untuk perdamaian dan bertentangan dengan saran dari lembaga keamanannya sendiri.

Gallant berbicara kepada keluarga sandera pada hari Kamis, dua hari setelah dipecat oleh Netanyahu, dan laporan tentang pernyataannya dengan cepat muncul di media Israel.

“Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di Gaza. Pencapaian besar telah dicapai. Saya khawatir kami bertahan di sana hanya karena ada keinginan untuk berada di sana," katanya kepada Channel 12 dikutip dari The Guardian.

Dia sebelumnya diminta untuk mengatakan kepada keluarga sandera gagasan bahwa Israel harus tetap berada di Gaza untuk menciptakan stabilitas. Namun menurutnya, itu adalah “gagasan yang tidak pantas untuk mempertaruhkan nyawa tentara”.

Gallant pun mengatakan bahwa para pejabat AS melihat Netanyahu sebagai hambatan besar bagi perdamaian, hal ini juga dikatakan oleh Hamas.

Kemudian ia juga memberi informasi bahwa tidak ada alasan tantara menetap di Gaza. Apa yang dikatakan oleh Netanyahu mengenai pertimbangan diplomatis adalah kebohongan.

“Komandan IDF dan saya mengatakan tidak ada alasan keamanan untuk tetap berada di koridor Philadelphi. Netanyahu mengatakan bahwa ini adalah pertimbangan diplomatik; Saya beritahu Anda, tidak ada pertimbangan diplomatis,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan pemutaran lagu Indonesia Raya berkumandang di lingkungan Gedung DPR RI.

“Sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia di Lingkungan DPR RI, bersama ini saya Instruksikan pemutaran lagu Indonesia Raya setiap hari kerja pukul 10.00 WIB di Lingkungan Gedung DPR RI dan serentak berdiri sikap sempura untuk mendengarkan lag Indonesia Raya,” tulis Dasco dalam suratnya, Jumat (8/11/2024).

Menurut dokumen yang diterima Bisnis, surat dengan nomor T/1375/OT/11/2024 perihal Instruksi Pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya itu disampaikan untuk Sekretaris Jenderal DPR RI.

“Sehubungan dengan hal tersebut, saya minta Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI untuk dapat menindaklajuti mulai Hari Kamis tanggal 7 November 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih,” demikian isi surat tersebut.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Kawendra Lukistian juga menyampaikan imbauan agar seluruh kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya di seluruh kantor dan fasilitas BUMN setiap hari pukul 10 pagi.

Dia mendorong Menteri BUMN Erick Thohir agar memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pekerja BUMN dan masyarakat. Erick dapat mempertimbangkan penerbitan surat keputusan resmi yang mewajibkan pemutaran lagu Indonesia Raya di seluruh kantor dan fasilitas BUMN setiap pukul 10 pagi.

"Kami di Partai Gerindra, sering digembleng oleh Pak Prabowo dengan nilai-nilai nasionalisme yang luar biasa, merasa penting untuk menjaga dan meningkatkan semangat nasionalisme di semua kalangan," ujarnya dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Erick yang digelar di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (4/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai perlu adanya perubahan tenggat waktu untuk penetapan upah minimum tahun 2025.

Hal ini dilakukan agar pembahasan di Dewan Pengupahan Daerah tidak dilakukan terburu-buru.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (PP 36/2021), seluruh Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) paling lambat tanggal 21 November dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat tanggal 30 November setiap tahunnya.

“Saya kira ketentuan tenggat waktu penetapan tersebut dapat diatur kembali untuk penetapan UM 2025 yang diatur di Permenaker [Peraturan Menteri Ketenagkerjaan] baru, sehingga waktu pelaksanaan survei dan pembahasan di Dewan Pengupahan Daerah tidak terburu-buru,” kata Timboel dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Di samping itu, Timboel juga menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit harus menentukan industri tertentu yang dapat memberlakukan upah minimum sektoral.

Tentunya, kata dia, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sudah ada daftar industri yang menetapkan upah minimum sektoral.

“Ketentuan upah minimum sektoral ini dapat diatur sementara di Permenaker baru tentang kenaikan upah minimum 2025 yang akan dibuat,” tuturnya.

Begitu pula dengan kenaikan upah di atas upah minimum yang wajib dinegosiasikan, yaitu menegosiasikan isi struktur skala upah (SSU), menurutnya, juga dapat sementara diatur pada Permenaker kenaikan upah minimum 2025 yang akan dibuat.

Adapun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi beberapa pasal terkait upah. Pertama, upah minimum harus didasari pada kebutuhan hidup layak (KHL) yang sudah dieksplisitkan oleh Putusan MK sehingga kenaikan upah minimum 2025 harus didasari pada harga harga kebutuhan hidup layak seperti pangan, sandang, papan, transportasi, hingga jaminan hari tua.

Dalam hal ini, Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Daerah harus menghitung dan merundingkannya.

Kedua, kenaikan upah minimum yang didasari pada formula pada Pasa 26 dan 26A PP 35 Tahun 2021 dengan nilai alpa 0,1-0,3 tidak lagi menjadi acuan. Inikarena sudah direvisi oleh putusan MK tentang kontribusi pekerja pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketiga, gubernur harus menetapkan upah minimum sektoral pada industri tertentu yang nilainya di atas upah minimum kabipaten kota.

Keempat, kenaikan upah di atas upah minimum harus dinegosiasikan oleh pengusaha dan SP SB.

“Ini artinya struktur skala upah [SSU] menjadi obyek negosiasi antara pengusaha dan SP SB karena SSU mengatur upah di atas upah minimum,” tuturnya.

Untuk menindaklanjuti putusan MK, Timboel menyampaikan bahwa dasar hukum kenaikan upah tidak lagi mengacu pada PP 51 tahun 2023.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit harus membuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang kenaikan upah minimum 2025, dengan menetapkan 64 item KHL yang pernah diberlakukan pada saat pelaksaan PP 78 Tahun 2015.

“Lalu Dewan Pengupahan daerah melakukan survei pasar untuk menghitung nilai 64 item KHL tersebut, yang nanti disepakati di Dewan Pengupahan daerah untuk direkomendasi ke Gubernur untuk ditetapkan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Golkar telah resmi mengumumkan susunan baru kepengurusan partai yang dibuat lebih ramping dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Perampingan kepengurusan Partai golkar dari yang sebelumnya berjumlah 250 orang menjadi 150 orang pada periode 2024-2029 membuat kompromi-kompromi tersebut terjadi lebih kuat.

Aroma santer lobi-lobi dalam penyusunan kepengurusan partai tecermin pada nama-nama yang menduduki posisi strategis pada partai berlambang pohon beringin itu.

Dinamika pemilihan kepengurusan Partai Golkar ditunjukkan dengan sejumlah nama menteri yang saat ini menjabat pada Kabinet Merah Putih.

Maman Abdurrahman dan Agus Gumiwang Kartasasmita, Meutya Hafid mengisi posisi kepengurusan partai saat ini.

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto justru tidak mengisi posisi kepengurusan yang telah dirampingkan itu. Namanya justru digantikan oleh anaknya, Ravindra Airlangga yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia semula ingin menyusun kepengurusan yang lebih sedikit. Namun karena antusiasme dan berbagai macam pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk memasukan sekitar 150 nama dalam kepengurusan Partai Golkar 2023-2024.

Jumlah tersebut menurut Bahlil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kepengurusan pada periode sebelumnya, yang sekitar 250 nama.

"Sebenarnya kami berencana untuk Paling banyak 100, Tapi saya melihat animo dan kader-kader partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai golkar Maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir," jelas Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi dibandingkan kaya struktur miskin fungsi.

Dalam terjemahan tersebut, maka dari 200 lebih pengurus Partai Golkar akan disesuaikan dengan kurang dari 100 pengurus.

"Maksimum 100 tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100," ucap Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/24)

Pada saat itu, Bahlil juga memiliki keyakinan bahwa para kader tidak mempersoalkan mengenai strukturnya, melainkan berfokus pada fungsi sesungguhnya dan cara mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai Golkar.

Pemilihan struktur Dewan Pembina Golkar itu sekaligus menyanggah rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menduduki posisi strategis di internal partai beringin tersebut.

"Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu," ucap Bahlil.

Bahlil usai memaparkan nama struktur DPP Golkar, menegaskan bahwa baik Jokowi ataupun Gibran tak masuk di dalam daftar.

"Kami menyampaikan bahwa nama Presiden yang ketujuh, yaitu Pak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres," terangnya dalam konferensi pers tersebut.

Bahlil mengakui bahwa memang aspirasi yang datang soal bergabungnya Jokowi ke dalam partai. Namun menurutnya Mantan Presiden tersebut memiliki banyak pertimbangan.

Terlebih, Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar terbuka bagi siapapun.

"Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tak mengenal asal dari mana," jelas Bahlil.

Berikut susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia
2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo
4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir
5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia
6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji
7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily
8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham
9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid
10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena

Kepartaian
11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini
12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin
13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto

Hubungan Antar Lembaga
14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafi
15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera
16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu
17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan
18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin
19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko
20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi
21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin
22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Polisi (Purn) Rikwanto

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur
23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih
25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1
26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid
27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman
28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla
29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar
30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja
31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung
33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah

Fungsi Elektoral 2
34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi
35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty
36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko
37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin
38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus
39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi, Muhammad Misbakhun
40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM, Christiani Aryani
41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi, Dosmar Banjarnahor
42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan, Lamhot Sinaga
43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan, Mochamad Syafei Kasno
44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil
45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Ali Mochtar Ngabalin
46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Andi Sinulingga
47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Aziz Samual
48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria, Airin Rachmi Diani
49. Ketua Bidang Kebijakan Industri, Ilham Permana

Kesekjenan
50. Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji
51. Wasekjen Kepartaian, Hakim Komarudin
52. Wasekjen Pemenangan Pemilu Sumatera, Riyono Asnan
53. Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo
54. Wasekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur, Umar Lessy
55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1, Veno Tetelepta
56. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 1, Ratu Dian Hatifah
57. Wasekjen Fungsi Elektoral 2, Daniel Muttaqien
58. Wasekjen Hubungan Antar Lembaga, Dewi Yulistiana
59. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 2, M Shoim Haris;
60. Wakil Sekretaris Jenderal, Sosialisman Hidayat Hasibuan

Bendahara Umum
62. Bendahara umum, Sari Yuliati
63. Wakil Bendahara Umum, Doni Akbar
64. Wakil Bendahara Umum, Gavriel Putranto Novanto
65. Wakil Bendahara Umum, Ernawati Tahang
66. Wakil Bendahara Umum, Raymond C Syauta
67. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga
68. Wakil Bendahara Umum, Akbar Buchari
69. Wakil Bendahara Umum, Ahmad Mus

Sekretaris
70. Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty
71. Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Tardjo Ragil
72. Sekretaris Bidang Hubungan Ormas, Siti Marhamah
73. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini, Dara Adinda Kesuma Nasution
74. Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Helmi Jen
75. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara, Karmila Sari
76. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan, Sekarwati
77. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara
78. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono
79. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur, Ahmad Labib
80. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah, Adrianus Asia Sidot
81. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara, Bambang Heri Purnama
82. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi, Haris Andi Surahman
83. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra: Herman Hayong
84. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra
85. Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam
86. Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri
87. Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung
88. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said
89. Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo
90. Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana
91. Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana
92. Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar
93. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih
94. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu
95. Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: --
96. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
97. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: --
98. Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali
99. Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen
100. Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita
101. Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam
102. Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino
103. Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara
104. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi
105. Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati
106. Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab
107. Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin
108. Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu
109. Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah
110. Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha
111. Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati
112. Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opin: Ahmad Anama
113. Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo
114. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara
115. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani
116. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin
117. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha
118. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono
119. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani
120. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah
121. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta
122. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Bali, Nusa: Busfi Arusagara
123. Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai
124. Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assaafri Nasa'i
125. Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah
126. Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa
127. Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari
128. Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Angelia Dhian Permata Da Silva
129. Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya
130. Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji
131. Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung
132. Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif
133. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr G Ayu Amelinda Hanjani
134. Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla
135. Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani
136. Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana
137. Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika
138. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa
139. Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi
140. Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia
141. Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya
142. Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar
143. Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia: Miranti Amelia P Kono
144. Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin
145. Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati
146. Departemen Bidang Pertahanan: --
147. Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara
148. Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini
149. Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi
150. Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda
151. Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita
152. Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan

Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie
Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
Dewan Etik: Muhammad Hatta
Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman
Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono
Mahkamah Partai: Freedy Latimahina
Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi
Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS).

Putin juga mengatakan bahwa Rusia siap untuk berdialog dengan presiden terpilih dari Partai Republik AS tersebut.

Melansir Reuters, Jumat (8/11/2024), Putin mengatakan bahwa Trump telah bertindak seperti seorang pria sejati saat terjadi upaya pembunuhan terhadapnya ketika ia berbicara dalam sebuah rapat umum kampanye di Pennsylvania pada Juli lalu.

“Dia berperilaku, menurut pendapat saya, dengan cara yang sangat tepat, dengan berani, seperti pria sejati. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya dia,” kata Putin di klub diskusi Valdai di resor Laut Hitam Rusia, Sochi.

Putin mengatakan bahwa pernyataan yang dibuat Trump selama kampanye pemilu mengenai Ukraina dan pemulihan hubungan dengan Rusia patut mendapat perhatian.

“Apa yang dikatakan tentang keinginan untuk memulihkan hubungan dengan Rusia, untuk mengakhiri krisis Ukraina, menurut saya ini setidaknya patut mendapat perhatian,” kata Putin.

Selama kampanyenya, Trump mengatakan bahwa ia dapat membawa perdamaian di Ukraina dalam waktu 24 jam jika terpilih. Namun, Trump tidak memberikan perincian mengenai bagaimana ia akan berusaha mengakhiri perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II tersebut.

Putin hanya memberikan satu catatan: “Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Saya tidak punya petunjuk.”

Ketika ditanya mengenai apa yang akan dia lakukan jika Trump menelepon untuk menyarankan pertemuan, Putin mengatakan bahwa dia siap untuk melanjutkan kontak jika pemerintahan Trump menginginkan hal itu, dan siap untuk berdiskusi dengan Trump.

Rusia dan Trump telah berulang kali menepis klaim di media Barat bahwa Trump adalah agen pengaruh Rusia. Para pejabat Rusia mengatakan bahwa selama masa jabatan pertamanya dari 2017 hingga 2021, Trump bersikap keras terhadap Rusia.

Penasihat Khusus AS Robert Mueller menyelidiki tuduhan kolusi antara kampanye Trump dan Rusia dalam pilpres AS tahun 2016, tetapi mengatakan dalam laporan tahun 2019 bahwa ia tidak menemukan bukti konspirasi.

Moskow juga telah berulang kali membantah pernyataan AS bahwa Rusia ikut campur dalam pilrpes 2024 dan pemilihan presiden lainnya dan telah menyebarkan disinformasi dalam upaya untuk menabur kekacauan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus yang digunakan oleh sejumlah debitur fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melakukan kecurangan atau fraud.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tujuh orang swasta dan penyelenggara negara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Sejauh ini, lembaga antirasuah menaksir kerugian keuangan negara akibat fraud tersebut sekitar Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebutkan para debitur LPEI yang ditetapkan tersangka di kasus itu diduga menggunakan modus 'tambal sulam' untuk melakukan peminjaman serta pembayaran kredit pembuayaan di LPEI.

"Di mana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).

Di sisi lain, tersangka dari pihak debitur LPEI diduga mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan ekspor untuk lebih dari satu perusahaan.

"Diduga bahwa Tersangka dari pihak Debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya," ungkap Tessa.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita sejumlah aset milik tersangka yang meliputi 44 bidang tanah dan bangunan tidak diagunkan. Nilanya kurang lebih Rp200 miliar.

Di samping itu, penyidik KPK juga telah enyita aset kendaraan dan barang lainnya yang saat ini masih dihitung nilainya.

"Sementara aset lainnya yang statusnya diagunkan, masih dipelajari lebih lanjut oleh penyidik," imbuhnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihak-pihak itu masih berupa perseorangan, atau belum merambah ke tersangka korporasi.

Hal itu kendati lembaga antirasuah sudah mengendus ada sekitar 11 debitur kredit ekspor LPEI yang diduga melakukan fraud.

"Perorangan," ujar Alex, sapaannya, kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

Bisnis.com, BOGOR — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku dirinya sudah ditagih masyarakat soal Program Makan Bergizi Gratis, bahkan sebelum dia dilantik sebagai RI 2. Dia menyebutkan ini salah satu program yang sangat ditunggu masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Gibran saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).

“Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih, ‘Kapan [Program] Makan Siang Gratis mas, kapan makan siang gratis mas?” ujarnya di hadapan para pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian, putra sulung Jokowi ini meminta kerja sama dari semua pihak yang hadir dalam acara, agar bisa turut menyukseskan program andalan Prabowo dengan dirinya, yaitu Program Makan Bergizi Gratis.

Gibran juga menyampaikan bahwa Prabowo selalu menyebut Program Makan Bergizi Gratis ini sangat strategis karena semua pihak seperti petani, ibu-ibu PKK dan rumah tangga ikut terlibat.

“Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” katanya.

Lebih lanjut, eks Wali Kota Solo tersebut juga mengatakan telah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis di sekolah di berbagai daerah, terakhir uji coba ini dilakukan di Palangkaraya.

“Saya kira tanggapan dari orang tua murid, murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional bakal melakukan uji coba program makan bergizi gratis di 100 titik pada akhir 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa uji coba ini sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Dirinya menyebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu bakal memberikan dana untuk piloti project program unggal Presiden Prabowo Subianto.

Dadan mengatakan setelah ada kepastian pendanaan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan untuk melaksanakan uji coba makan bergizi ini di 100 wilayah seluruh Indonesia sampai akhir 2024.

“Sehingga Insyaallah daftar isian pelaksana anggaran [DIPA] kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

Bisnis.com, MALANG -Kemenangan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat diprediksi akan menguntungkan bagi Pemerintah Indonesia.

Bukan tanpa alasan, hal tersebut karena ada kedekatan terhadap gagasan yang diangkat oleh presiden terpilih dengan fokus pemerintah Indonesia sekarang.

Dengan kesamaan gagasan ini, sangat memungkinkan bahwa kepentingan strategis akan terbangun.

Hal tersebut disampaikan oleh Adhi Cahya Fahadayna yang merupakan Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya.

“Kedekatan pemerintah sekarang dengan Presiden Terpilih Donald Trump bahkan sudah terjadi sejak 2015 lalu. Salah satu elit Partai Gerindra bahkan pernah ramai dibahas karena bertemu dengan Presiden Terpilih Donald Trump pada saat proses kandidasi Trump pada 2015,” kata Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Adhi Cahya Fahadayna, Kamis (7/11/2024).

Secara idiosinkratik, kata dia, karakter kepemimpinan Presiden Prabowo dan Presiden Terpilih Donald Trump sangat mirip dan memungkinkan relasi strategis akan terbangun dari faktor idiosinkratis ini.

“Baik Presiden Terpilih Trump maupun Presiden Prabowo sama-sama menjadi presiden di usia tuanya, dan lebih mengedapankan kebijakan-kebijakan konvensional dan konservatif,” paparnya.

Alumni Northeastern UniversityAmerika Serikat ini menilai ciri utama dari kepemimpinan Trump dan Prabowo adalah keperbihakan pada kalangan grass-root dan kelas pekerja atau petani.

Menurutnya, keberpihakan mereka pada isu-isu konsvensional dan konservatif inilah yang akan mendorong intensitas hubungan strategis bagi Indonesia dan Amerika Serika.

Hal ini kemudian didukung dengan rencana lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri salah satunya ke Amerika Serikat.

“Sangat besar kemungkinan bagi Presiden Prabowo dan Presiden Terpilih Donald Trump akan bertemu pada kesempatan ini tentu dengan maksud untuk meningkatkan signifikansi kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat,” ucapnya.

Adhi menilai dalam pemilu tahun ini, Donald Trump masih menggunakan isu populis dalam kampanyenya. Dari isu populis ini, Trump bisa meraih kemenangan di 4 negara bagian penentu seperti Georgia, North Carolina, Pennsylvania dan Wisconsin.

Menurut dia, Trump mengangkat gagasan besar yang koheren dengan kondisi yang diharapkan oleh mayoritas warga Amerika Serikat. Seperti isu isu pada gras root dan pekerja terutama di wilayah industri yang terdampak dari kemunduran ekonomi Amerika Serikat dan deindustrialisasi.

“Trump denga gagasan Make America Great Again masih koheren dengan kondisi ini dan mampu menguasai wilayah-wilayah Rust Belt yang identik dengan daerah-daerah industri tersebut. Selain itu faktor konservatisme yang ada pada masyarakat Amerika Serikat juga menjadi pengaruh sangat signifikan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Belum satu bulan setelah menjabat, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan baru untuk menambah jumlah pejabat eselon I di kementerian Kabinet Merah Putih.

Salah satu kementerian yang mendapat penambahan pejabat eselon I adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158/2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Selasa (5/11/2024) dan diundangkan pada hari yang sama.

Dalam Pasal 7 Perpres 158/2024 mengenai susunan organisasi Kemenkeu, terdapat 22 poin yang berisi daftar direktorat jenderal, badan, hingga staf ahli yang membantu menkeu.

Di sana, terdapat tiga nama baru, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Adanya ditjen dan badan baru membuat akan terdapat dua pejabat setingkat eselon I baru di Kemenkeu.

Tidak terdapat lagi nama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di sana. Fungsi BKF akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Hal itu terlihat dari isi Pasal 13 Perpres 158/2024, bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal.

Adapun, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang baru dibentuk Prabowo akan menjalankan tugas terkait kebijakan sektor keuangan.

"Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tertulis dalam Pasal 45 Perpres 158/2024.

Apabila sebelumnya BKF dipimpin oleh kepala badan, maka Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan akan dipimpin oleh direktur jenderal (dirjen).

Adapun, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan dipimpin oleh seorang kepala badan. Dalam Pasal 53, tertulis bahwa badan tersebut bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Kementerian BUMN

Selain menambah pejabat di Kemenkeu. Presiden Prabowo juga menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024.

Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.

Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola.

Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

“Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).