Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari hingga Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Angka ini mengalami peningkatan hingga 23,71% dibandingkan dengan 37.375 kasus PHK pada periode yang sama tahun lalu.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan kasus PHK terbanyak terjadi di sektor manufaktur. Secara lebih spesifik PHK banyak terjadi pada sub sektor industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

Adapun provinsi dengan jumlah tenaga kerja ter-PHK paling banyak ada di Jawa Tengah atau lebih dari 20.000 orang pada Januari-Agustus 2024. Disusul oleh DKI Jakarta dengan tenaga kerja ter-PHK lebih dari 7.400 orang. Selisih antara keduanya mencapai sekitar 13.000 orang.

Pemerintah telah menggelar Job Fair Nasional 'Naker Fest 2024' bulan lalu pada 23-25 Agustus 2024. Ida mencatat total lowongan kerja pada pameran tersebut mencapai 178.000, sedangkan total pelamar baru sekitar 93.000 orang.

"Kami akan terus melakukan mitigasi, salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Mudah-mudahan dari total PHK dan penciptaan lapangan kerja baru bisa seimbang angkanya," kata Ida di Gedung DPR di gedung DPR beberapa waktu lalu.

Kemenaker menguraikan situasi PHK di Jawa Tengah umumnya terjadi di sektor tekstil, garmen, dan alas kaki. Sementara itu, di DKI Jakarta, mayoritas PHK berlangsung di sektor jasa, seperti restoran dan kafe.

Beban Berat Industri Padat Karya

Di sisi lain, Ida Fuaziyah melaporkan telah ada komitmen dari perusahaan lokal dan asing untuk membangun pabrik tekstil baru di Indonesia. Kehadiran pabrik tekstil itu diharap dapat menyerap kembali para pekerja tekstil yang terdampak PHK.

Ida mengatakan, tambahan pengadaan pabrik tekstil itu juga bertujuan untuk menaikkan jumlah produksi komoditas tekstil domestik. Harapannya, harga tekstil lokal bisa bersaing dengan barang tekstil impor.

"Iya ada pabrik baru. Pemerintah mendorong agar teman-teman yang terkena PHK di perusahaan tekstil bisa bekerja kembali di perusahaan tekstil baru," kata Ida di Istana Merdeka Jakarta.

Meski begitu, Ida tidak menjelaskan secara rinci ihwal jumlah pabrik tekstil teranyar yang akan dibangun nantinya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga tidak menguraikan identitas perusahaan yang telah berkomitmen membangun pabrik tekstil.
"Investasinya macam-macam, ada dari dalam dan luar negeri," ujar Ida.

Selain menambah jumlah produksi tekstil dalam negeri, pemerintah juga berencana untuk memperkuat kebijakan seleksi impor produk tekstil dari luar negeri. Dua langkah itu dipercaya dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor sekaligus memperkuat produk dalam negeri.

"Dengan berbagai kebijakan yang akan dilakukan, kami berharap produk impor bisa dikurangi dan memasifkan produksi dalam negeri," kata Ida.

Gelombang PHK di industri tekstil ini merupakan rangkaian dari permasalahan yang dihadapi industri padat karya tersebut. Industri tekstil belum mampu pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan permintaan.

Begitu pula dengan dampak konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan turunnya permintaan di negara-negara pembeli. Pelemahan nilai tukar rupiah juga berperan besar dalam lesunya industri tekstil.

Kondisi ini membuat ongkos belanja bahan baku menjadi lebih mahal. Belum lagi industri juga mesti bersaing dengan produk impor, terutama dari Cina. Melemahkan ekonomi global saat ini juga berdampak pada kinerja industri berorientasi ekspor kekurangan pesanan.

Lebih jauh, adopsi penggunaan teknologi di pabrik tekstil yang makin canggih kian menambah penggunaan mesin dan sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. "Perusahaan tekstil juga membutuhkan penyesuaian dengan kebutuhan teknologi dan perkembangannya," ujar Ida.

Mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin dan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengajukan judicial review atau permohonan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 31/1999 jo Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Uji Materi juga diajukan oleh mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari

Para pemohon menilai uji materi dilakukan lantaran aparat terlalu berfokus pada aspek kerugian negara yang ditimbulkan sehingga mengaburkan esensi korupsi. Penerapan klausul kerugian negara bahkan dinilai berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan yang dibuat petinggi BUMN.

Melalui kuasa hukumnya Maqdir Ismail para pemohon mengatakan permohonan itu menyoroti Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Dua ketentuan ini disebut menjadi pasal kunci yang sering digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi karena cakupannya yang luas dan ancaman hukumannya yang cukup berat.

Maqdir mengatakan, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menekankan pada dua aspek utama yakni perbuatan melawan hukum dan dampak berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian Pasal 3 UU Tipikor, lebih spesifik mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatannya, yang juga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

"Dalam praktiknya, penerapan kedua pasal ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan interpretasi hukum, yang cenderung lebih menekankan pada aspek kerugian negara daripada unsur memperkaya diri secara melawan hukum," kata Maqdir seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (23/9).

Maqdir menilai, pendekatan yang berfokus pada kerugian negara tersebut kerap didorong oleh desakan untuk menunjukkan besarnya dampak ekonomi dari korupsi. Namun, pada sisi lain, penggunaan pasal itu mengaburkan esensi korupsi yakni perbuatan curang yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara tidak sah, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain.

Ia pun mengatakan, dalam beberapa kasus, fokus yang berlebihan pada kerugian negara menimbulkan konsekuensi yang tidak adil bagi terdakwa. Perlakukan tak adil itu terutama ketika tidak ada niat jahat untuk memperkaya diri secara melawan hukum.

Menurutnya, permasalahan semakin kompleks ketika penegak hukum mulai memperluas definisi kerugian perekonomian dan keuangan negara untuk mencakup berbagai bentuk kerugian, termasuk kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pilihan ini menurut Maqdir membuat direksi BUMN berada dalam posisi yang rentan.

Ia mencontohkan keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi. Padahal menurut Maqdir bisa jadi keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

"Di negara lain, misalnya Amerika Serikat, keputusan bisnis yang berujung pada kerugian perusahaan termasuk dalam ranah business judgement rule. Jadi, bukan pidana, selama keputusan tersebut diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Maqdir.

Titik Lemah Pasal Kerugian Negara

Maqdir menilai fokus berlebihan pada aspek kerugian bukan saja menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan, namun juga menyebabkan pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien karena di sisi lain banyak kasus suap justru tidak tersentuh.

"Pejabat publik, termasuk direksi BUMN dan BUMD menjadi takut membuat keputusan strategis yang bisa menimbulkan risiko keuangan, meski keputusan tersebut bertujuan untuk kebaikan publik," katanya.

Melalui permohonan itu, para pemohon meminta agar MK membatalkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena menurut mereka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal kedua pasal tetap akan dipakai, pemohon meminta harus ada klausul tambahan yang menegaskan delik korupsi.

“Dalam hal ini frasa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi harus ditambahkan dengan syarat adanya unsur suap atau akibat penyuapan," kata Maqdir.

Sebelumnya eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah juga pernah menyorot penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam diskusi dalam siniar Gultik Katadata.co.id, Chandra mengatakan pasal kerugian negara tidak lazim digunakan di negara lain. Akibatnya Indonesia sulit melakukan kerja sama dengan negara lain untuk mengusut hal tersebut bila dibutuhkan akses lintas negara.

“Kesulitannya adalah kita tidak bisa melakukan proses mutual legal assistance yaitu proses kerja sama antara penegak hukum negara lain dengan Indonesia di mana kita minta bantuan dia untuk buka rekening, untuk menangkap orang, untuk menahan orang,” ujar Chandra dalam podcast bersama Wahyu Muryadi yang disapa Om Why di siniar itu.

Menurut Chandra dibanding melihat unsur kerugian negaranya, penegak hukum lebih baik fokus pada adanya upaya untuk memperkaya diri sendiri atau kongkalikong dalam pengambilan suatu keputusan. Hal ini menurut dia akan membuat proses penegakan hukum lebih jelas dan tidak mudah dipolitisasi.

Lima kota di Indonesia tercatat memiliki kualitas terburuk pada Senin pagi (23/9), berdasarkan data yang dihimpun website pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.50 WIB. Pagak yang berada di Kabupaten Malang menjadi wilayah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia dengan indeks kualitas udara (AQI) poin mencapai 185 atau berada pada kategori tidak sehat.

Sementara itu, Jakarta menempati posisi ke-4 dengan AQI poin sebesar 165 atau berada pada kategori tidak sehat. Berikut lima kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Senin (23/9).

1. Pagak Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan AQI poin 185 atau berada pada kategori udara tidak sehat.
2. Bandung, Jawa Barat, dengan AQI poin 180 atau berada pada kategori tidak sehat.
3. Tangerang Selatan, Banten, dengan AQI poin sebesar 174 atau berada pada kategori tidak sehat.
4. Jakarta dengan AQI poin sebesar 165 atau berada pada kategori tidak sehat.
5. Badung, Bali, dengan AQI poin sebesar 156 atau berada dalam kategori tidak sehat.

Di tingkat dunia, kota dengan kualitas udara paling buruk ditempati oleh Dhaka di Banglades dengan AQI poin sebesar 227 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat.

Sebagai informasi, Indeks AQI menunjukkan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 sebesar 0-50, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

Kategori sedang berada pada rentang PM2,5 sebesar 51-100, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika .

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif dan bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200, yaitu kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Sementara kategori berbahaya dengan rentang PM 2,5 sebesar 300-500 atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Sejumlah sentimen diramal bakal mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah pada awal pekan ini. Salah satu pemicunya adalah aksi Bank Indonesia menurunkan BI-Rate bersamaan dengan aksi Bank Sentral AS.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana memproyeksikan penguatan rupiah akan terus terjadi. “Rupiah berpotensi melanjutkan apresiasi hari ini ke Rp 15.050 hingga Rp 15.200 per dolar AS,” kata Fikri kepada Katadata.co.id, Senin (23/9).

Dia menjelaskan penguatan rupiah tersebut berpeluang di tengah tingginya ekspektasi penurunan lanjutan suku bunga The Fed. Bank Sentral AS itu diproyeksikan akan melanjutkan penurunan suku bunga hingga 50 basis points lagi pada November 2024.

Fikri menyebut penguatan rupiah akan didukung dari makin kuatnya dana masuk ke dalam negeri melalui surat berharga negara atau SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Selain itu juga siang ini akan dirilis data uang beredar dalam arti luas oleh BI.

Berdasarkan data Bloomberg pagi ini pukul 09.27 WIB, rupiah berada pada level Rp 15.174 per dolar AS. Level tersebut menguat 24,00 poin atau 0,16% dibandingkan penutupan akhir pekan lalu.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan rupiah masih berpotensi mendapatkan dorongan penguatan dari sentimen pasar ini. Sikap BI yang membuka pemangkasan suku bunga ke depan mengikuti pemangkasan yang dilakukan Bank Sentral AS memberikan sentimen positif.

“Pemangkasan suku bunga bisa menstimulus perekonomian Indonesia,” kata Ariston.

Ariston memproyeksikan rupiah masih berpotensi menguat ke arah Rp 15.080 per dolar AS. Level tersebut akan menjadi kisaran terendah pada akhir pekan kemarin dengan potensi resisten Rp 15.200 per dolar AS..

Di sisi lain, analis komoditas dan mata uang Lukman Leong Lukman memproyeksikan rupiah akan berkonsolidasi pada hari ini setelah absennya data ekonomi penting baik dari dalam maupun luar negeri. “Rupiah diperkirakan akan berkonsolidasi terhadap dolar AS dengan kecenderungan melemah terbatas,” kata Lukman.

Lukman menjelaskan, pada pagi ini dolar AS terpantau sedikit mengalami rebound teknikal. Sementara investor juga cenderung wait and see mengantisipasi pidato Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell dan data inflasi Personal Consumption Expenditure (PCE) AS pada hari Kamis dan Jumat pekan ini.

“Rupiah hari ini akan berkisar pada level Rp 15.100 per dolar AS hingga Rp 15.200 per dolar AS,” ujar Lukman.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pertamina International Shipping (PIS) menandatangani memorandum of understanding (MoU) kerja sama angkutan dan penyimpanan karbon. Kerja sama ini memungkin PHE dan PIS mengambil peran bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS).

Melalui MoU ini, PIS akan menyediakan kapal laut untuk transportasi hasil penangkapan karbon yang dikelola PHE beserta afiliasinya.

"Sinergi dan kerja sama yang dibangun bersama PT Pertamina International Shipping harapannya akan dapat memastikan pelaksanaan program CCS/CCUS yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus mendukung program pemerintah untuk pencapaian target dekarbonisasi," ujar Direktur Utama PHE, Chalid Said Salim, melalui keterangan tertulis, Senin (23/9).

Adapun penandatanganan dilakukan Chalid dengan Direktur Utama PIS, Yoki Firnandi, di Jakarta, Jumat (13/9). Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Wakil Direktur PT Pertamina (Persero) Wiko Migantoro.

Sementara itu, CEO PIS Yoki Firnandi mengatakan kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi PIS dalam memasuki fase pengangkutan karbon sebagai salah satu komoditas yang menjanjikan di masa depan.

“PIS menyambut positif sinergi pengembangan bisnis CCS/CCUS bersama PHE ini dengan segenap kesiapan armada dan infrastruktur yang kami miliki. Dukungan pemerintah melalui regulasi saat ini juga memungkinkan kami di Pertamina Group untuk berkontribusi lebih nyata dalam upaya menekan 30% emisi karbon perusahaan pada 2030 sekaligus mengejar Net Zero Emission pada 2060,” kata Yoki.

Pada kesempatan lain, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa Pertamina mendorong anak usahanya melakukan dekarbonisasi di seluruh proses bisnisnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan armada kapal hijau, penggunaan bahan bakar alternatif, hingga kepemilikan terminal hijau.

"Perusahaan telah berkontribusi mengurangi emisi karbon hingga 31% dan akan terus mengalami kenaikan ke depannya,"ujar Fadjar.

Dia mengatakan, sejumlah kapal dari lini armada PIS telah menggunakan biofuel sebagai bahan bakar, ditambah dengan kehadiran kapal kapal baru yang juga disiapkan untuk penggunaan bahan bakar alternatif rendah karbon. PIS juga memastikan bahwa transformasi hijau terus berlangsung sesuai dengan SDGs serta upaya penerapan ESG di seluruh bisnis dan operasional perusahaan.

berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.**

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah kota besar akan diguyur hujan pada Senin (23/9). Sejumlah daerah yang diprediksi mengalami hujan antara lain Pekanbaru, Medan, Serang, Jakarta, Manado, Makassar, dan Jayapura.

Prakirawan cuaca BMKG Rif'at Darajat menjelaskan, daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi terpantau memanjang di Aceh, Sumatera Barat hingga Sumatera Selatan. Kemudian terjadi di Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat. Di wilayah timur konvergensi diperkirakan terjadi di Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat Daya.

"Selain itu, daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Pulau Jawa. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut," kata Rif'at.

Menurut Rif’at, di Pulau Sumatra, kota Padang diperkirakan berasap atau berkabut. Sementara hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Pekanbaru serta Tanjung Pinang. Adapun kota Medan dan Banda Aceh diperkirakan turun hujan disertai kilat maupun petir.

Selanjutnya, kota Lampung diperkirakan berawan, dan kota Jambi diperkirakan berawan tebal. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Bengkulu, Palembang, serta Pangkal Pinang.

Adapun untuk Pulau Jawa diperkirakan cuaca berawan tebal terjadi di kota Surabaya, Semarang, serta Yogyakarta. Kemudian, Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Serang serta Jakarta.

"Perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Bandung, karena diperkirakan turun hujan, disertai kilat maupun petir," dia menambahkan.

Di Bali serta Nusa Tenggara, cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di kota Mataram, serta Kupang. Untuk kota Denpasar, diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan.

Untuk Pulau Kalimantan, ujarnya, cuaca berawan diperkirakan terjadi di kota Banjarmasin, sementara kota Pontianak berpotensi adanya petir. Sementara itu, kota Tanjung Selor, Samarinda, serta Palangkaraya, diperkirakan turun hujan disertai kilat maupun petir.

Selanjutnya untuk pulau Sulawesi, cuaca berkabut diperkirakan terjadi di kota Kendari, Kota Manado diperkirakan berawan, dan Gorontalo diperkirakan berawan tebal. Sementara itu, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di kota Makassar, serta hujan dengan intensitas sedang di kota Mamuju. Adapun Palu diperkirakan turun hujan, disertai kilat maupun petir.

Di wilayah Indonesia bagian timur, cuaca berawan diperkirakan terjadi di kota Ambon, dan cuaca diperkirakan berawan tebal di kota Ternate. Dia menyebutkan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di kota Jayapura. Kota Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, serta Merauke diperkirakan turun hujan dengan intensitas sedang.

Potensi Angin Kencang di NTT

Sementara itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang pada beberapa wilayah di provinsi berbasis kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa hari ke depan. Wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang adalah Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Kabupaten Kupang, Nagekeo, dan Manggarai.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II El Tari Kupang Sti Nenotek mengatakan angin Monsoon Timur masih aktif. Ia meminta masyarakat mewaspadai potensi angin kencang pada beberapa wilayah di NTT yang sifatnya kering di musim kemarau. .

Menurut dia, kondisi ini berpotensi menyebabkan meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah NTT. Dia menambahkan wilayah NTT saat ini masih berada pada musim kemarau, namun kondisi netral pada saat ini diprediksi akan berubah menjadi fase La Nina lemah dalam beberapa minggu ke depan.

Kelembaban udara yang cukup tinggi di lapisan atas (700mb dan 500mb) menyebabkan peningkatan proses pembentukan awan hujan di wilayah NTT. Saat ini terpantau adanya daerah netral di Samudera Hindia sebelah barat Australia. Keberadaan daerah netral ini dapat menyebabkan belokan dan perlambatan pada pergerakan massa udara sehingga mendung terjadinya pembentukan awan hujan di wilayah NTT.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan perjalanan saat melakukan reformasi di lingkungan kementerian yang ia pimpin. Hal itu dia ungkapkan dalam peluncuran buku biografinya berjudul No Limits, Reformasi dengan Hati pada akhir pekan lalu.

Sri Mulyani mengatakan ada alasan tersendiri di balik tunjangan kinerja atau tukin yang diberikan dalam jumlah besar. Hal itu bermula saat Sri Mulyani baru saja diangkat menjadi Menteri Keuangan.

Saat itu, Sri Mulyani heran gaji pegawai pajak lebih kecil dibandingkan dirinya saat menjadi peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Bahkan, Sri Mulyani menuturkan gajinya sebagai Kepala LPEM UI lebih besar dari gaji direktur jenderal pajak.

"Gaji seorang peneliti, jauh lebih tinggi dari ditjen pajak. Jadi saya bilang, kayaknya ditjen pajak kerjaannya luar biasa berat deh," kata Sri Mulyani, Jumat (21/9).

Hal itu menjadi pemicu awal dirinya meminta para pejabat di Kemenkeu mengajukan kenaikkan gaji. Setelah itu, para pejabat menyiapkan tiga skenario kenaikan gaji yang diajukan kepada Sri Mulyani yaitu 30%, 40%, dan 60%.

Setelah itu, Sri Mulyani melakukan simulasi. Namun ia merasa kurang puas karena nantinya besaran tersebut akan tidak sesuai dengan kinerja yang ia inginkan. "Kalau segini, saya tidak akan pernah bisa meminta mereka banyak bekerja," ujar Sri Mulyani.

Mantan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono yang juga hadir dalam diskusi tersebut juga menceritakan proses kenaikkan tukin tersebut. Marwanto mengatakan para pejabat Kemenkeu kemudian mengusulkan tiga skenario kenaikan gaji yaitu 100%, 200%, dan 300%.

Marwanto mengakui kalau itu pejabat cukup ragu dengan usulan kenaikkan yang sangat tinggi itu. Meskipun begitu, ternyata Sri Mulyani memilih kenaikkan opsi yang paling tinggi yakni tukinnya mendekati 300%.

"Dengan tanpa harapan sebenarnya bahwa itu akan dipilih oleh Ibu Sri Mulyani," ujar Marwanto.

Alasan Sri Mulyani Naikkan Tukin 300%

Sri Mulyani menjelaskan keputusannya menaikkan tukin PNS hingga 300% karena yakin pegawai Kemenkeu tidak akan bisa bekerja dengan optimal ketika masih memikirkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Hal itu juga dikhawatirkan akan memicu banyaknya korupsi di Kemenkeu pada masa dahulu.

"Kalau mereka kerja dalam keadaan perutnya belum tenang, memikirkan sekolah anaknya tidak cukup, ya kita tidak bisa berharap mereka kerja dengan benar," kata Sri Mulyani.

Meskipun begitu, Sri Mulyani mengaku juga sempat menerima penolakan dan kritik berkaitan dengan keputusannya itu. Menurutnya, ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan anggaran negara akan habis untuk gaji PNS namun Sri Mulyani yakin keputusannya benar.

Dia memastikan kenaikkan tukin tersebut tentu juga dibarengi dengan peningkatan kinerja dan pengawasan terhadap pegawai-pegawainya. "Sementara kita juga terus memperbaiki kinerja, performa dan pengawasan," ujar Sri Mulyani.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta resmi menetapkan tiga pasangan calon (paslon) calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sesuai keputusan Pilkada akan digelar pada 27 November 2024.

Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pengundian nomor urut tiga pasangan calon akan digelar hari ini, Senin (23/9). Tiga calon disebut telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan KPU.

Tiga pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat adalah Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun). Pasangan Pram - Doel dan RIDO diusung partai politik dan Dharma - Kun merupakan calon independen.

Hal ini sesuai dengan keputusan KPU DKI No. 125 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024.

KPU Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Minggu (22/9).

KPU DKI Jakarta melaksanakan debat calon gubernur dan wakil gubernur sebanyak tiga kali. Debat calon akan digelar bekerjasama dengan televisi penyelenggara yang dimulai 6 Oktober 2024.

Hasil Survei Katadata Insight Center (KIC) - tSurvey

Survei Katadata Insight Center (KIC) bekerja sama dengan tSurvey dilakukan pada 4-9 September 2024, mengungkapkan hasil simulasi Pilkada Jakarta 2024. Pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, memimpin dengan elektabilitas tertinggi yaitu 48,4%.

Di posisi kedua, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh 22,1%. Sedangkan pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana hanya meraih 2,1% suara.

Selain itu, survei ini mencatat bahwa undecided voters atau responden yang belum menentukan pilihan cukup tinggi, mencapai 27,5%. Dengan jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan sebesar ini, masih ada peluang bagi para pasangan calon untuk meningkatkan elektabilitas mereka menjelang hari pemilihan.

Survei KIC ini melibatkan 800 responden yang berdomisili di Jakarta dengan hak pilih, diambil dari populasi berbasis data Telkomsel melalui metode random digit dialing (RDD). Dengan margin of error 3,5% dan tingkat kepercayaan 95%, hasil survei ini menunjukkan peta awal kompetisi Pilkada Jakarta 2024.

Hasil Survei Proximity Indonesia

Lembaga survei Proximity Indonesia melakukan survei elektabilitas Pilkada Jakarta pada periode 30 Agustus hingga 6 September 2024. Survei yang melibatkan 800 responden ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar ±3,5% dan tingkat kepercayaan 95%.

Hasil survei proximity menunjukkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan 56,5% suara. Di posisi kedua, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh 24,5% suara. Meski demikian, Pramono Anung dan Rano Karno masih memiliki basis pemilih yang kuat, terutama di kalangan loyalis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Hanura yang mengusung pasangan ini.

Survei Proximity menunjukkan dukungan dari PDIP memberikan harapan bagi Pramono-Rano untuk tetap bersaing dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berada di posisi paling bawah dengan hanya 3,1% suara.

Sebanyak 15,9% responden mengaku belum menentukan pilihan. Dengan angka undecided voters yang cukup besar, peluang bagi setiap pasangan calon masih terbuka lebar, terutama untuk menarik pemilih yang belum memiliki preferensi politik yang jelas.

Hasil Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 6-12 September 2024, menunjukkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono tetap menjadi favorit dalam Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 51,8%. LSI mencatat pemilih pasangan ini sebagian besar menganggap Ridwan Kamil sebagai figur yang berpengalaman dalam pemerintahan.

Ridwan Kamil dan Suswono dianggap memiliki rekam jejak yang terbukti di beberapa posisi strategis sebelumnya sehingga mendapatkan dukungan kuat dari berbagai segmen pemilih. Di urutan kedua, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh 28,4% suara.

Elektabilitas pasangan Pramono - Rano didukung oleh persepsi positif terhadap Pramono yang dikenal sebagai figur jujur dan bersih dari kasus korupsi. Meskipun berada di posisi kedua, pasangan Pramono-Rano masih memiliki peluang untuk memperkecil selisih suara dengan memanfaatkan undecided voters yang jumlahnya signifikan.

Di posisi ketiga, pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mendapatkan dukungan hanya sebesar 3,2%. LSI mencatat bahwa faktor utama yang membuat pasangan Dharma-Kun menonjol adalah persepsi publik terhadap mereka sebagai pasangan yang tegas dan berwibawa.

Hasil Survei Political Strategy Group (PSG)

Survei dari Political Strategy Group (PSG) yang dilakukan pada 6-15 Agustus 2024 mengungkapkan bahwa sebelum pasangan resmi mendaftar, Anies Baswedan menjadi tokoh yang paling didukung dengan 39% suara, disusul oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan 22%, dan Ridwan Kamil dengan 15%. Namun, karena Anies dan Ahok batal maju di Pilkada 27 November, survei ini menunjukkan bahwa pertarungan sebenarnya akan terjadi antara pasangan yang sudah resmi mendaftar, termasuk Ridwan Kamil-Suswono.

Setelah pengumuman resmi pencalonan RK-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, survei PSG mencatat adanya pergeseran suara pemilih Anies dan Ahok. Sebanyak 47% dari pendukung Anies diprediksi akan beralih mendukung Ridwan Kamil, sementara 58% dari pendukung Ahok juga berpotensi beralih ke RK-Suswono.

Di sisi lain PSG memperoleh 40% gabungan pemilih Anies dan Ahok masih belum menentukan pilihan mereka sehingga menciptakan ruang bagi strategi kampanye yang lebih intens. Menurut PSG, pasangan RK-Suswono dan Pramono-Rano memiliki beban besar untuk memenangkan hati pemilih Anies dan Ahok.

PSG menilai Pramono-Rano memiliki peluang dengan memperkuat narasi kampanye dan soliditas tim. Di sisi lain, RK-Suswono harus lebih tanggap terhadap aspirasi warga Jakarta, terutama terkait isu-isu yang dianggap penting oleh pemilih, seperti perumahan dan pengelolaan infrastruktur.

Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap atau PLTGU Jawa-1 mempertimbangkan rencana menambah kapasitas pembangkit. Pembangkit yang baru beroperasi penuh pada 29 Maret 2024 ini memiliki dua unit pembangkit dengan kapasitas 2x880 megawatt (MW).

General Manager PLTGU Jawa-1 Rudy Smith mengatakan keputusan rencana ini masih dalam tahap kajian. Rudy menyebut pertimbangan ini belum bisa diputuskan sebab bergantung pada keputusan PLN dan pemerintah.

“Kami sudah melakukan diskusi intensif dengan PLN dan Kementerian ESDM untuk mengkaji kemungkinan intensif,” kata Rudy saat ditemui di Karawang, Jawa Barat pada Minggu (22/9).

PLTGU Jawa-1 merupakan pembangkit listrik gas dan uap terbesar di Asia Tenggara. Proyek konsorsium Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), Marubeni, dan Sojitz ini menghubungkan pembangkit listrik bertenaga gas uap.

Melalui fasilitas penyimpanan sekaligus regasifikasi LNG yang berada di atas sebuah kapal terapung atau disebut juga Floating Storage Regasification Unit (FSRU). Seluruh produksi listrik dari PLTGU Jawa-1 ini digunakan untuk memasok kebutuhan listrik PLN selama kontrak 25 tahun.

Setelahnya, segala fasilitas termasuk kapal FSRU akan diambil alih menjadi milik PLN. Meski sudah mempertimbangkan, namun Rudy mengatakan belum bisa menghitung perkiraan kapasitas produksi listrik yang bisa ditambahkan.

“Karena kami ingin melihat apakah peralatan yang kami miliki sekarang itu masih mempunyai excess capacity, sehingga kami bisa menambah kapasita. Jadi itu masih dalam kajian kami saat ini,” ujarnya.

Pembangkit ini menggunakan teknologi closed loop cooling tower system yang meningkatkan kehandalan dalam mengurangi volume penggunaan air laut dalam hal mendukung operasional pembangkit. Dengan berbahan bakar LNG, PLTGU Jawa-1 memproduksi listrik bersih dengan kapasitas 1.760 Megawatt.

Sedangkan FSRU memiliki kapasitas regasifikasi 300 juta standar kaki kubik per hari atau mmscfd yang pasokan gasnya berasal dari ujung timur Indonesia, Tangguh, Papua. Bahan bakar LNG juga menjadikan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan PLTGU Jawa-1 lebih renda.

Hal ini sejalan dengan upaya penurunan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan. PLTGU Jawa-1 diproyeksikan akan menekan emisi karbon sebesar 3,3 juta ton setara CO2 per tahun. Teknologi single-shaft combined cycle gas turbine (CCGT) generasi terbaru membantu PLTGU Jawa-1 beroperasi lebih efisien dan menghemat biaya produksi listrik.

Dari sisi operasional, pembangkit ini juga memiliki teknologi black start capability yang memungkinkan untuk melakukan self start up, sehingga masa tunggu untuk proses sinkronisasi pada saat pemulihan apabila terjadi pemadaman listrik akan lebih cepat. Rudy juga menyampaikan bahwa PLTGU Jawa-1 memiliki peran strategis karena lokasi terletak di pusat beban jaringan listrik Jawa-Bali.

Hal ini mampu mengurangi potensi rugi hilang listrik pada saluran transmisi dalam proses pengiriman listrik untuk wilayah industri dan masyarakat karena dapat dengan cepat memberikan pasokan listrik secara efisien ke grid jaringan yang berlokasi di Cibatu Baru, Bekasi.

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Politik Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi di lingkungan Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024, dan ST/2101/IX/KEP./2024 tertanggal 20 September 2024.

Dalam mutasi tersebut, Listyo menunjuk Brigjen Pol. Desy Andriani sebagai Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri. Sebelumnya, Brigjen Pol. Desy menjabat sebagai Psikolog Kepolisian Utama Tk1 SSDM Polri.

"Ini merupakan komitmen Bapak Kapolri dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan yang dikutip Senin (23/9).

Selain Brigjen Desy, Kapolri juga mengukuhkan Irjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena). Pejabat lain yang diangkat adalah Irjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).

Trunoyudo mengatakan promosi dan rotasi adalah hal yang biasa di dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta perlindungan Polri kepada masyarakat. "Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah dalam organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area," katanya.

Dalam mutasi ini terdapat empat kapolda dan empat wakapolda baru.

Daftar nama empat Kapolda yang baru dimutasi

1. Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi menjadi Kapolda Sumsel yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulsel.
2. Irjen Pol. Yudhiawan Wibisono menjadi Kapolda Sulsel yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulut.
3. Irjen Pol. Roycke Harry Langie menjabat Kapolda Sulut yang sebelumnya menjabat sebagai Kakorbinmas Baharkam Polri.
4. Irjen Pol. Hadi Gunawan menjabat Kapolda NTB yang sebelumnya menjabat sebagai Koorsahli Kapolri.

Daftar nama 4 Wakapolda yang baru dimutasi

1. Wakapolda Jatim Kombes Pol. Pasma Royce.
2. Wakapolda Jabar Kombes Pol. Wibowo.
3. Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Komang Sandi Arsana.
4. Wakapolda Babel Brigjen Pol. Tony Harsono.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk waspada dengan modus baru penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

Salah satunya modus penipuan link phising, di mana penipu mengirim tautan atau link palsu kepada wajib pajak berupa situs Ditjen Pajak dan file berekstensi apk lewat WhatsApp atau email. Mereka berpura-pura sebagai pegawai pajak saat mengirimkan link tersebut.

Link Phising adalah bentuk penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi dan sensitif seperti ID pengguna, password, PIN dan data lainnya. Jika pelaku berhasil mendapat data Anda, maka bisa mengambil alih akun Anda untuk tujuan kejahatan, termasuk menguras saldo rekening.

Bila menerima pesan WhatsApp, masyarakat diminta memeriksa nomor whatsapp di laman resmi Ditjen Pajak sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di pajak.go.id/unit-kerja.

"Sedangkan bila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti dalam keterangan resmi dikutip Senin (23/9).

Jika domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka Ditjen Pajak pastikan bahwa email tersebut bukan dari Ditjen Pajak. Sementara jika menerima pesan bermuatan file berekstensi apk dan mengatasnamakan Ditjen Pajak, maka harap diabaikan.

"Ditjen Pajak tidak pernah mengirim file berekstensi apk. Sama halnya, bila menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran pajak.go.id juga harus diabaikan. Karena Ditjen Pajak tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran pajak.go.id," ujarnya.

Modus Berpura-pura Menjadi Pegawai Pajak

Selain itu, ada modus lain dengan penipu berpura-pura menjadi pegawai Ditjen Pajak. Kemudian penipu tersebut berkomunikasi dengan masyarakat atau wajib pajak.

“Komunikasi dilakukan dengan mengirim pesan melalui surat elektronik dan pesan dalam jaringan (daring). Isi komunikasinya adalah menyampaikan pesan bahwa terdapat tagihan pajak atas nama wajib pajak tersebut,” ujar Dwi.

Terkait tagihan tersebut, pelaku penipuan meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakannya melalui penipu dengan cara mengirim sejumlah uang. Dwi meminta masyarakat untuk tidak tertipu dengan modus ini.

“Pelunasan tunggakan pajak hanya dilakukan ke kas negara melalui pembayaran kode billing, bukan ke rekening milik perorangan atau lembaga,” ujar Dwi.

Pembayaran billing pajak dilakukan ke rekening Kas Negara melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mesin EDC, mobile banking, agen branchless banking, atau pada loket bank/pos persepsi.

"Úntuk itu, Ditjen Pajak juga meminta masyarakat selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya," ujarnya.

Masyarakat dapat menghubungi saluran pengaduan Ditjen Pajak jika menemukan adanya indikais penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak. Berikut saluran pengaduannya:

1. Kring Pajak 1500200, faksimile (021) 5251245
2. Email pengaduan@pajak.go.id, media sosial X @kring_pajak
3. Situs pengaduan.pajak.go.id
4. Live chat www.pajak.go.id.

Emiten milik orang terkaya nomor satu di Indonesia Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menyurati Financial Times Stock Exchange Russell atau FTSE Russel. Surat dilayangkan usai dikeluarkan dari indeks bergengsi FTSE.

Legal & Corporate Secretary Department BREN, Randika Pratama menyampaikan manajemen telah mengetahui bahwa setelah sempat memasukkan BREN ke dalam indeks FTSE Russell kemudian mengumumkan BREN IJ akan dihapus dari indeks minggu depan. Hal itu karena klaim yang salah bahwa empat pemegang saham menguasai 97% saham Barito Renewables Energy. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak benar.

“Akibat dari publikasi ini, saham kami mengalami volatilitas signifikan, menyebabkan gangguan yang tidak perlu di pasar,” tulis Randika dalam suratnya, dikutip Senin (23/9).

Tak hanya itu, Randika juga mengatakan perusahaan meminta agar informasi yang dikutip segera ditinjau ulang. BREN juga mendesak FTSE Russell untuk mencabut pernyataan tersebut dan segera menerbitkan koreksi resmi untuk memperbaiki situasi.

Menurut Randika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan pernyataan efektif sebagai persetujuan atas penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) BREN. Hal itu dengan mempertimbangkan bahwa BREN telah memenuhi persyaratan untuk memiliki minimal 10% saham yang beredar.

Selain itu, kata Randika, sejak IPO hingga saat ini, BREN juga telah mematuhi Peraturan BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 (Peraturan BEI I-A), yang mensyaratkan jumlah saham yang beredar di publik minimal 7,5%. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, BEI akan memberikan pengawasan khusus yang dapat diikuti dengan suspensi dan bahkan penghapusan pencatatan saham di BEI.

Atas dampak yang mungkin terjadi manajemen BREN meminta FTSE melakukan tindakan cepat untuk meminimalkan dampak lebih lanjut terhadap saham dan pemegang saham BREN. “Mohon konfirmasi bahwa Anda telah menerima email ini dan beri tahu kami langkah-langkah yang akan diambil untuk segera mengatasi kesalahan ini,” ujar Randika.

Harga Saham Jeblok hingga ARB

Saham BREN langsung menyentuh level Auto Reject Bawah (ARB) usai dikeluarkan dari indeks bergengsi Financial Times Stock Exchange atau FTSE. Berdasarkan data RTI Business Jumat (20/9), saham BREN anjlok 19,95% atau 2.200 poin ke Rp 8.825 per saham pada pukul 10.00 WIB.

Volume yang diperdagangkan tercatat 10,65 juta dengan nilai transaksi Rp 93,98 miliar dan kapitalisasi pasarnya Rp 1.180 triliun. Padahal BREN sempat ditutup menghijau pada perdagangan Kamis (19/9) di level Rp 11.025 per lembar saham atau naik 2,80%.

Sejak awal tahun, saham BREN telah melonjak 48,32%, meski sebenarnya sudah turun mencapai 24,89% dalam sepekan terakhir. Mengutip pengumuman FTSE Russel pada Kamis (19/9), emiten energi terbarukan ini dikeluarkan dari indeks FTE karena tidak memenuhi ketentuan free float.

Free float adalah jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan secara publik di pasar sekunder. Salah satu syarat saham perusahaan publik masuk di FTSE Global Equity Index adalah memiliki jumlah saham beredar di atas 5%.

Sementara itu, FTSE mencatat BREN saat ini dikuasai empat pemegang saham dengan kepemilikan mencapai 97%. “Penghapusan akan efektif sejak pembukaan perdagangan pada Rabu, 25 September 2024,” demikian tertulis dalam pengumuman FTSE.

BREN seharusnya resmi masuk ke dalam indeks FTSE Global Equity Series (Large Cap) yang berlaku mulai 20 September 2024 dan efektif pada 23 September 2024. Hal itu lantaran BREN menduduki posisi kedua dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yakni Rp 1.264 triliun pada Agustus lalu.

Dengan keluarnya BREN, hanya PT Bank Syariah Indonesia yang masuk dalam kelompok indeks tersebut. Ini adalah kali kedua BREN batal masuk FTSE.

BREN juga sempat batal masuk FTSE pada Juni lalu lantaran masuk papan pemantauan khusus dengan skema full call auction. Skema full call auction merupakan mekanisme perdagangan dengan kuotasi bid dan ask yang akan match pada jam tertentu, kemudian harga saham akan ditentukan berdasarkan volume terbesar, dimana selama ini, call auction juga sudah digunakan pada sesi prapembukaan dan prapenutupan.

FTSE Global Equity Index merupakan indeks bergengsi yang digunakan investor dalam mengambil keputusan investasi. Indeks ini mencakup total 19 ribu perusahaan publik dengan market cap besar, menengah, kecil dan mikro di 49 negara termasuk negara berkembang.