Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia atau APSPI menyatakan revisi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara Asal Pemasukan berbahaya. Revisi beleid tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mengimpor sapi perah dari negara berstatus masih terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK.

PP No. 4 Tahun 2016 melarang impor sapi hidup dari negara yang masih berstatus PMK. Pemerintah berencana mengimpor sapi perah dari Brasil lantaran komitmen pengiriman sapi perah ke Indonesia yang besar atau hingga 1 juta ekor per tahun.

Brasil kini masih berstatus PMK oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. "Revisi ini berbahaya. Tahun lalu impor sapi hidup yang terindikasi belum bersih dari PMK saja bermasalah, apalagi ini dari negara yang jelas belum bersih PMK," kata Ketua APSPI Agus Warsito kepada Katadata.co.id, Selasa (10/9).

Agus mencatat Indonesia bebas dari PMK selama 30 tahun hingga 2022. Wabah PMK membuka peternak sapi perah terpaksa memotong paksa ternaknya.

Berdasarkan catatan Katadata, total sapi perah terjangkit PMK per September 2022 mencapai 72.359 ekor. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mendata, produksi susu segar pada 2022 susut 12,9% dari 946.388 ton pada 2021 menjadi 824.273 ton.

Agus menilai, dampak PMK ke peternak sapi perah masih berlanjut. Dia memproyeksikan produksi susus segar pada tahun ini bahkan tidak akan menembus 800.000 ton. Produksi susu segar pada tahun lalu mencapai 837.223 ton.

Oleh karena itu, Agus mendorong pemerintah untuk tetap melakukan pengadaan sapi perah dari negara bebas PMK. "Memang harus sabar dalam pengadaan sapi perah, dan harus bertahap. Menambah populasi sapi perah sebanyak dua juta ekor tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat," katanya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda sebelumnya mengatakan kini pengadaan sapi perah mayoritas berasal dari Australia. Namun Australia hanya mampu mengirimkan 100.000 ekor sapi perah per tahun pada masa depan.

Pemerintah saat ini berencana mengimpor dua juta ekor sapi perah untuk memenuhi program Minum Susu Gratis. Impor sapi perah dibutuhkan lantaran target peserta program tersebut pada 2029 mencapai 82,9 juta orang.

Salah satu negara produsen sapi perah yang juga disoroti Agung adalah Brasil. Namun, negara ini pernah masuk sebagai negara yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK meski tak lagi sejak 2006.

Brasil pun tengah mengajukan permohonan sebagai negara bebas PMK ke Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun lalu. Namun pengajuan tersebut baru dapat disetujui secepatnya Mei 2025.

Agung pun memperkirakan, sapi perah dari Brasil baru bisa masuk setelah revisi PP No. 4 Tahun 2016 rampung. "Tentu jumlah sapi perah yang dipasok negara asal impor harus besar. Brasil mengatakan sanggup memasok 1 juta ekor sapi perah per tahun," katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui laporan Komisi III untuk menolak seluruh usulan Komisi Yudisial terkait calon hakim agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, pada Selasa (10/9).

"Apakah laporan Komisi III DPR RI yang memutuskan tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat, diikuti persetujuan anggota.

Laporan Komisi III yang membidangi masalah hukum disampaikan Pangeran Khairul Saleh selaku Wakil Ketua. Dalam laporannya, ia menyampaikan Komisi III tak menyetujui usulan KY lantaran terdapat dua calon yang tak memenuhi persyaratan.

Dua calon yang dianggap tak memenuhi syarat adalah Hari Sih Advianto dan Tri Hidayat Wahyudi. Mereka dinilai tak memenuhi syarat berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim termasuk 3 tahun menjadi hakim tinggi.

Hari Sih Advianto baru menjabat selama 8 tahun, sedangkan Tri Hidayat Wahyudi selama 14 tahun. Dalam laporannya, Pangeran mengatakan Komisi III telah melakukan rapat internal pada 28 Agustus 2024.

"Berdasarkan pendapat serta pandangan dari sembilan fraksi yang ada di Komisi III DPR RI menyepakati untuk tidak menyetujui seluruhnya Calon Hakim Agung dan Hakim Agung Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2024 yang diajukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia," kata Pangeran.

Daftar calon hakim agung yang ditolak DPR

Kamar Pidana

1. Abdul Azis - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
2. Annas Mustaqim - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Aviantara - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Kamar Perdata

1. Ennid Hasanuddin - Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI

Kamar Agama

1. Muhayah - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kamar Tata Usaha Negara

Mustamar - Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)

1. Diana Malemita Ginting - Auditor Utama pada Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
2. Hari Sih Advianto - Hakim Pengadilan Pajak
3. Tri Hidayat Wahyudi - Hakim Pengadilan Pajak

Daftar calon hakim ad hoc HAM di MA yang Ditolak DPR

1. Agus Budianto - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Bonifasius Nadya Arybowo - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung
3. Mochammad Agus Salim - Dosen S-2 Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan sebesar 0,37% atau 28,26 poin, menutup perdagangan sesi I pada level 7.731, Selasa (10/9). Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai transaksi saham siang ini mencapai Rp 5,46 triliun, dengan total volume perdagangan mencapai 10,52 miliar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 685.439 kali.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, 307 saham mengalami penguatan, sementara 268 saham mengalami koreksi, dan 215 saham stagnan. Kapitalisasi pasar IHSG pada sesi pertama hari ini mencapai Rp 13.307 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, sembilan sektor terpantau terapresiasi. Saham-saham properti mencatat kenaikan terbesar yakni 1,65%. Adapun sektor tersebut yang berada di zona hijau yakni PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang naik 1,51% ke Rp 1.345. Kemudian diikuti oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) terangkat 0,76% ke Rp 1.320 per lembar saham.

Adapun sebagian besar bursa saham Asia menunjukkan tren penguatan. Indeks Hang Seng di Hong Kong mengalami kenaikan sebesar 0,35%, sedangkan Nikkei di Jepang mencatatkan peningkatan sebesar 0,51%. Indeks Straits Times di Singapura juga tumbuh sebesar 0,40%. Namun, tidak semua bursa mengikuti tren positif; Indeks Shanghai Composite di China mengalami sedikit koreksi, turun sebesar 0,17%.

Saham top gainers:

• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 1,89% ke Rp 54
• PT Bank Jago Tbk (ARTO) naik 1,80% ke Rp 2.830
• PT Petrosea Tbk (PTRO) naik 2,04% ke Rp 13.775
• PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) naik 2,71% ke Rp 454
• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) naik 2,53% ke Rp 9.125

Saham top losers:

• PT United Tractors Tbk (UNTR) turun 1,74% ke Rp 26.775
• PT ABM Investama Tbk (ABMM) turun 2,07% ke Rp 4.260
• PT MNC Land Tbk (KPIG) turun 2,12% ke Rp 185
• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) turun 2,31% ke Rp 10.575
• PT Jasa Marga Tbk (JSMR) turun 3,76% ke Rp 4.860

Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan buka suara mengenai persoalan Youtouber Saaih Halilintar yang gagal mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh karena diduga tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Dwi Astuti memastikan bahwa Saaih sudah memiliki NPWP. "Sebagaimana telah diakui oleh Saaih, yang bersangkutan telah mempunyai NPWP sejak 2020," kata Dwi kepada Katadata.co.id, Selasa (10/9).

Meskipun begitu, Dwi menyatakan tidak bisa mengungkapkan laporan pajak Saaih selama memiliki NPWP. Sesuai pasal 34 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), informasi mengenai kewajiban perpajakannya merupakan rahasia jabatan.

Dwi menjelaskan, kegagalan kepesertaan Saiih Halilintar dalam kejuaraan PON tidak terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen Pajak. Ia menegaskan, persyaratan kepemilikan NPWP dalam kepesertaan PON merupakan ketentuan dari panitia penyelenggara.

"Kurang lengkanya pemenuhan NPWP sebagai syarat keikutsertaan bukan berarti yang bersangkutan belum memiliki NPWP," ujar Dwi.

Terlebih, sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment. Dengan adanya sistem tersebut, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya termasuk untuk mendapatkan NPWP.

RisikoWajibPajakTidakMemilikiNPWP

Ditjen Pajak mengungkapkan bahwa kepemilikan NPWP sebagai sesuatu yang penting. Dengan demikian, bakal ada risiko jikwa warga negara Indonesia jika tidak memiliki NPWP.

"Bagi wajib oajak yang tidak memiliki NPWP maka tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara," kata Dwi.

Ia mencontohkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, terdapat layanan yang mensyaratkan adanya kepemilikan NPWP seperti pengajuan kredit perbankan, pembuatan izin usaha (SIUP), melamar pekerjaan, dan sebagainya.

Untuk itu, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka Ditjen Pajak berhak untuk menerbitkan NPWP secara jabatan.

Hal itu dilakukan dengan kewajiban perpajakannya yang dimulai sejak syarat subjektif dan objektif terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 4 dan 4a Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Persyaratan subjektif meliputi keberadaan subjek pajak bagi orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Sedangkan persyaratan objektif yaitu menerima penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun.

Besaran PTKP terbaru masih sama dengan yang tercantum dalam PMK Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penyesuaian PTKP. Jumlah penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan masih sebesar Rp 54 juta per tahun atau sebesar Rp 4,5 juta per bulan.

Apabila wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari Rp 4,5 juta sebulan, maka wajib pajak harus membayar PPh 21 karena penghasilan tahunannya melebihi ambang batas atau PTKP. Sementara wajib pajak yang penghasilannya kurang, maka PPh 21 bernilai nihil namun wajib pajak tepat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan mendalam mengenai keterlambatan pencatatan saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam klarifikasinya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengungkapkan bahwa OJK telah secara resmi mengingatkan Bank Muamalat mengenai kewajiban pencatatan sahamnya di BEI.

Meskipun proses listing mengalami hambatan, Inarno Djajadi menegaskan bahwa Bank Muamalat masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan ini. Hal ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal dan mendukung transparansi serta aksesibilitas di pasar finansial Indonesia.

"Pada saat ini Bank Muamalat dalam proses untuk memenuhi persyaratan pencatatan di BEI," kata Inarno dalam jawaban tertulis, Selasa (10/9).

Sebagaimana diketahui, OJK mewajibkan seluruh perusahaan terbuka untuk melaksanakan pencatatan saham di BEI. Sebagai informasi ada sejumlah perusahaan yang berstatus sebagai perusahaan terbuka atau dikenal dengan singkatan 'Tbk' namun tidak mencatatkan sahamnya di BEI.

Sebabnya OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Dalam beleid pasal 63 POJK dijelaskan perusahaan yang melakukan penawaran umum bersifat ekuitas wajib mencatatkan sahamnya di BEI. Hal ini wajib dilakukan paling lambat dua tahun sejak aturan tersebut dirilis yakni pada Februari 2023.

Sebagai informasi Bank Muamalat, sejak 1993 Bank Muamalat telah menjadi perusahaan terbuka, namun sahamnya belum tercatat di bursa hingga saat ini. Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia Hayunaji sebelumnya mengatakan, aksi korporasi ini hanya sebatas pencatatan saham tanpa diikuti penawaran umum saham perdana.

“Sehingga tidak ada skema kepemilikan saham," katanya saat dihubungi Katadata.co.id beberapa waktu yang lalu.

Hayunaji mengatakan, tujuan dari pencatatan saham di bursa selain untuk memenuhi ketentuan regulator, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk dapat ikut memiliki saham Bank Muamalat. Di sisi lain, listing ini untuk menambah likuiditas efek syariah di pasar modal.

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur alias cagub dan cawagub Jakarta Ridwan Kamil atau RK dan Suswono berencana membuat program makan siang gratis di warteg bagi beberapa golongan, termasuk pengemudi ojol. Asosiasi ojek online mengatakan, bukan ini yang dibutuhkan oleh driver.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online atau ADO Taha Syafariel heran dengan rencana RK dan Suswono membuat program makan siang gratis untuk pengemudi ojol. “Ini membuktikan tidak ada pihak yang mau mengurus permasalahan utama driver taksi dan ojek online,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (10/9).

Ia menyampaikan, pengemudi taksi dan ojek online alias ojol berkali-kali mengeluhkan tentang tarif layanan dan sistem kemitraan yang diatur oleh aplikator. “Akan tetapi, malah diberikan makan bergizi gratis. Ini kan tidak nyambung,” ujar dia.

Pria yang akrab disapa Ariel itu berharap, para gubernur dan wakil gubernur nantinya mulai mengatur dan mendata para pengemudi taksi dan ojek online alias ojol. Selain itu, melakukan penyesuaian tarif.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa Indonesia atau PAS INDONESIA Wiwit Sudarsono. “Bila ingin menarik dukungan dari kami, seharusnya memiliki program yang dapat menyejahterakan pengemudi ojol dan keluarganya,” kata dia kepada Katadata.co.id.

Ia mencontohkan, cagub dan cawagub bisa membuat Peraturan Gubernur atau Pergub maupun Peraturan Daerah alias Perda yang mengatur tata kelola transportasi berbasis aplikasi. Sebagaimana diketahui, belum ada Undang-undang atau UU khusus transportasi online seperti taksi dan ojek online alias ojol.

“Buatlah Pergub yang mengatur tarif dan lainnya terkait taksi dan ojek online alias ojol, karena Kementerian Perhubungan alias Kemenhub menyerahkan peraturan ini kepada pemerintah daerah alias pemda,” ujar Wiwit.

Dengan begitu, kesejahteraan pengemudi taksi dan ojek online alias ojol akan lebih terjamin. “Kebutuhan driver ojol bukan hanya makan siang, tetapi ada keperluan sekolah anak, perawatan kendaraan, dan lainnya,” kata dia.

Dua pekan lalu (29/8), lebih dari 2.000 pengemudi ojek online alias ojol terpantau berdemo di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Salah satunya menuntut Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menentukan tarif pengantaran barang dan makanan, bukan diserahkan ke aplikator.

Tarif pengantaran barang dan makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan, tarif layanan ditentukan oleh penyelenggara layanan berdasarkan formula yang meliputi komponen biaya, margin, dan kondisi pasar.

Pasal 4 menguraikan komponen formula tarif yang meliputi biaya operasional, margin keuntungan, dan kondisi pasar.

Perusahaan wajib menginformasikan penyesuaian tarif kepada publik dan melaporkannya kepada Kominfo. Sementara itu, Kominfo hanya berwenang mengawasi tarif yang diterapkan oleh perusahaan.

"Tarif diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Dampaknya, para aplikator bersaing soal tarir dan persaingan tidak sehat ini merugikan mitra pengemudi," kata Kepala Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional atau KON Rahman ditemui di lokasi demo, Jakarta Pusat, bulan lalu (29/8).

Ribuan pengemudi ojek online alias ojol yang berdemo berharap peraturan itu direvisi, sehingga memungkinkan Kominfo menentukan tarif pengantaran barang dan makanan. Alasannya, aplikator bisa menerapkan program pengantaran barang dan makanan dengan harga yang murah.

“Bayangkan mitra pengemudi ojek online alias ojol hanya mendapatkan Rp 5.000 - Rp 7.000," kata Rahman.

Berikut daftar tuntutan pengemudi ojol dalam demo besok di depan kantor Kominfo, sebagai berikut:

1. Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia
2. Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia
3. Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online
4. Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
5. Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
6. Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus

Pendiri Bridgewater Associates Ray Dalio menilai, setiap negara yang memiliki cukup uang dan pemimpin yang berkualitas, maka negara tersebut dalam posisi yang aman.

"Anda dapat menginvestasikannya pada hal-hal tersebut. Dan itulah yang terjadi di India. Dan mereka tidak memiliki masalah utang," kata Ray dalam wawancara khusus dengan Katadata sebelum berlangsungnya Indonesia Africa Forum 2024 di Nusa Dua, Bali pada Senin (2/9).

Menurut Ray, India memiliki banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, dan bisa melakukan banyak hal lain. Sehingga, tak mengherankan India bisa berkembang secara luar biasa.

Dengan perkembangan itu, investor kelas kakap ini melihat siklus dan posisi India dengan Indonesia mirip. Salah satunya karena kedua negara bakal mempunyai presiden baru.

"Indonesia dan India berada di posisi yang sangat mirip, karena keduanya memiliki potensi yang besar. Dalam hal pembentukan modal dan pendidikan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, India dan Indonesia juga memiliki uang serta kemauan untuk berinvestasi secara baik demi meningkatkan produktivitas negaranya.

"Indonesia membawa pengetahuan dan talenta asing serta modal asing, dan berinvestasi untuk melakukan reformasi tersebut. Jadi posisinya sangat, sangat, sangat mirip," ujarnya.

Dia juga menyoroti faktor pendidikan dan sistem kerja yang baik, yang bisa memberikan kesempatan yang sama, aturan hukum yang adil serta pasar modal yang kondusif.

"Ketika Anda berpikir tentang reformasi, akan ada ukuran-ukuran seperti Bank Dunia dan yang lainnya yang mengukur kemudahan berbisnis dan tingkat korupsi," katanya.

Dengan begitu, negara bisa menciptakan lingkungan sosial dan bisnis yang kondusif untuk menyokong produktivitas. Menurut Ray, reformasi tersebut akan sangat berkaitan dengan pendidikan.

Tantangan dari AS dan Cina

Dia masih melihat prospek cerah dari kedua negara untuk ke depan. Namun berbagai negara di dunia masih menghadapi tantangan dari Amerika Serikat (AS) dan Cina. "Cina memiliki tantangan yang nyata, kemudian konflik di antara mereka jelas merupakan tantangan," kata dia.

Jika melihat sejarah, memang ada konflik antara keduanya bisa berupa perang dan ketika terjadi perang. Sehingga ada pihak yang menang, pihak yang kalah, dan negara yang netral.

"Pihak yang menang kalah karena biaya, kerugian finansial, dan kerusakan yang diakibatkan oleh perang sangatlah besar," ujarnya.

Selain itu, yang kalah juga akan hancur. Sementara negara-negara yang bersikap netral bisa menjadi lebih makmur karena menarik banyak ornag, banyak modal dan mereka berhasil untuk terus maju.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali mengirimkan surat kepada PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), agar perusahaan untuk segera menggunakan dana hasil penawaran umum perdana (IPO) sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus.

Langkah ini dilakukan OJK sebagai upaya memastikan Bukalapak memanfaatkan dana yang tersisa sebesar Rp 9,8 triliun secara optimal dan sesuai dengan komitmen awal perusahaan kepada para investor.

"BUKA menyampaikan jika seluruh dana akan direalisasikan sebagaimana rencana dalam prospektus, yaitu selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam jawaban tertulis, Selasa (10/9).

Adapun, berdasarkan prospektus IPO Bukalapak.com, dana hasil penawaran umum perdana saham BUKA sebanyak 66% digunakan untuk modal kerja BUKA, dan sisanya untuk modal kerja entitas anak. Lalu berdasarkan hasil rapat umum perdana saham luar biasa (RUPSLB) BUKA pada 23 Desember 2021, telah disetujui perubahan rencana penggunaan dana menjadi :

a. 33% digunakan untuk modal kerja BUKA
b. 34% digunakan untuk modal kerja entitas anak
c. 33% digunakan untuk pertumbuhan usaha BUKA dan entitas anak (baik yang saat ini sudah ada atau yang akan ada).

Sementara per 30 Juni 2024, terdapat sisa dana sebagai berikut:
a. Sisa dana yang belum digunakan sebesar sekitar Rp 9,8 triliun
b. Penempatan Dana yang belum direalisasikan tersebut sekitar Rp 900 miliar pada deposito dan giro, sisanya sekitar Rp 8,9 triliun ditempatkan pada obligasi pemerintah OJK.

Secara terperinci, Direktur atau Corporate Secretary Bukalapak, Teddy Nuryanto Oetomo sebelumnya menyampaikan dari jumlah Rp 9,33 triliun tersebut, terdapat dana yang disimpan di tiga akun deposito yang totalnya Rp 5,89 triliun dengan bunga 6% hingga 7%.

Tidak hanya itu, emiten grup Emtek (EMTK) tersebut juga menempatkan dana dari hasil IPO pada Juli 2021 di empat akun giro dengan total dana Rp 130 miliar dengan bunga 0-6%. Selanjutnya, BUKA menempatkan Rp 375 miliar dana IPO pada dua reksa dana dengan imbal hasil 3,39% dan 4,67%.

Bukalapak juga menanamkan dana hasil IPO senilai Rp 3,309 triliun pada 13 seri obligasi dengan imbal hasil dari 4,13% hingga 8,2%. Dana hasil penawaran umum yang telah digunakan selama 2,5 tahun mencapai Rp 11,98 triliun atau setara dengan 56,1% dari seluruh emisi.

GoToGojek Tokopedia mengadopsi GitHub Copilot milik Microsoft. Solusi berbasis kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) ini diharapkan meningkatkan produktivitas dan kepuasan engineer dalam mengerjakan tugas coding sehari-hari.

AI GitHub Copilot Microsoft akan membantu engineer GoTo Gojek Tokopedia mulai dari memberikan saran coding secara real time, mendampingi keseluruhan proses coding di integrated development environment melalui fitur chat hingga menyederhanakan konsep coding kompleks dalam bahasa sehari-hari.

Chief Operating Officer GoTo Gojek Tokopedia Hans Patuwo mengatakan, hampir 1.000 engineer mulai mengadopsi GitHub Copilot sejak Juni. “Rencana implementasi penuh diharapkan selesai pada pertengahan Oktober,” kata dia dalam keterangan pers, Selasa (10/9).

Penggunaan asisten coding berbasis AI itu memungkinkan engineer meningkatkan kualitas code dan mengerjakan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat

Para engineer GoTo mencatatkan penghematan waktu rata-rata lebih dari tujuh jam per minggu. “Ini memungkinkan mereka untuk berinovasi dengan lebih cepat dan memberikan nilai lebih kepada pengguna kami,” ujar Hans.

Para engineer juga menerima 30% rekomendasi code yang diberikan GitHub Copilot dalam sebulan pertama penggunaan.

Manajer Merchant Gateway GoTo Gojek Tokopedia Naya Hodi mengatakan, GitHub Copilot secara signifikan mengurangi kesalahan sintaks dan menyediakan fitur autocomplete. “Tim bisa mengurangi pekerjaan berulang dan membuat coding jadi lebih efisien. Ini memungkinkan saya dan tim berfokus pada hal-hal yang lebih kompleks dalam mengembangkan software,” katanya.

General Manager, Digital Natives & Startups, Microsoft Asia Andrew Boyd menambahkan, kepercayaan dan teknologi senantiasa berjalan beriringan. “Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat transformasi digital inklusif, sebagai bagian dari inisiatif Berdayakan Indonesia Microsoft,” ujar dia.

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah membuka suspensi perdagangan saham PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) yang berlaku mulai hari ini, Selasa (10/9). Keputusan ini mengakhiri penghentian sementara perdagangan yang sebelumnya diberlakukan terhadap saham perusahaan tersebut.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan saham PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 10 September 2024," jelas BEI dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Saham PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) mengalami suspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 29 Agustus 2024, menyusul lonjakan harga kumulatif yang sangat signifikan. Pada perdagangan Rabu (28/8), harga saham TMPO tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp30 atau 13,64 persen, ditutup pada level Rp250 per saham.

Berdasarkan data RTI, pergerakan saham TMPO dalam periode singkat menunjukkan tren lonjakan, yaitu mencapai 101 persen dalam satu minggu terakhir dan mencatatkan lonjakan sebesar 238 persen dalam sebulan terakhir.

Kenaikan ini mencerminkan tingginya antusiasme dan spekulasi di kalangan investor, yang memicu peningkatan tajam pada valuasi saham TMPO dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam pengumuman terpisah, Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan saham PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) masuk ke dalam daftar efek bersifat ekuitas yang berada dalam pemantauan khusus. Saham TMPO kini menjadi penghuni baru papan pemantauan khusus dengan kriteria nomor 10, yaitu karena dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari satu Hari Bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan yang tidak wajar.

Keputusan ini merupakan langkah pengawasan lebih lanjut terhadap saham TMPO, yang sebelumnya mengalami lonjakan harga yang tidak terkendali. BEI mencatat bahwa perubahan status ini mulai berlaku efektif pada 10 September 2024.

Berdasarkan data yang dihimpun situs pemantau kualitas udara IQAir pukul 10.00 WIB, Jakarta menempati posisi ke-8 dengan AQI poin sebesar 142 atau masuk dalam kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berarti kualitas udara tersebut dapat merugikan manusia, kelompok hewan yang sensitif, atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan maupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 100 lebih.

Selain Jakarta, terdapat dua kota di Indonesia yang masuk dalam 60 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dua kota tersebut adalah Batam yang menempati peringkat ke 13 dengan AQI poin sebesar 95.

Sedangkan Medan berada pada peringkat ke 51 denggan indeks AQI poin sebesar 53. Kedua kota tersebut masuk dalam kategori sedang.

Kategori ini menunjukkan bahwa kualitas udara tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Adapun kota dengan kualitas udara terburuk pertama ditempati oleh Kinshasa di Kongo dengan AQI poin sebesar 273 atau masuk dalam kategori udara sangat tidak sehat. Adapun kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Sedangkan posisi kedua sampai dengan ke-5 ditempati oleh Dubai di Uni Emirate Arab dengan AQI poin sebesar 189, Kampala di Uganda dengan AQI poin 184, Lahore di Pakistan dengan AQI poin sebesar 184, dan Baghdad di Iraq dengan AQI poin sebesar 153.

Keempat kota tersebut masuk ke dalam kategori udara tidak sehat. Kategori tersebut memiliki penjelasan bahwa kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dijadwalkan bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum pelantikan presiden 2024-2029. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan rencana pertemuan sudah disusun.

"Insya Allah akan terjadi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Muzani yang merupakan Wakil Ketua MPR itu mengungkapkan hal tersebut usai MPR bertemu dengan Megawati menyangkut pencabutan TAP XXXIII/MPRS/1967. Pada kesempatan yang sama, Muzani memastikan pertemuan antara dua Ketua Umun partai itu akan terlaksana sebelum pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Pokoknya insyaallah akan terjadi sebelum pelantikan," kata dia.

Dalam pertemuan dengan petinggi MPR itu, Muzani menyebut Megawati menyampaikan padanya salam hormat untuk Prabowo. Muzani menilai hal itu sebagai contoh baik yang ditunjukkan tokoh.

"Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menampaikan salam hormat untuk Bu Mega," katanya.

Hubungan Prabowo dan Megawati sebelumnya sempat renggang berkaitan dengan kontestasi di pemilihan presiden. Megwati mendukung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Pilpres 2024.