Sekitar 2.500 pengemudi ojek online alias ojol dan kurir berencana menggelar demo di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo pada Kamis siang (29/8) pukul 13.00 WIB. Mereka juga berencana off bid atau tidak mengambil order.

Pengemudi ojek online alias ojol dan kurir yang akan berdemo tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional atau KON. Kelompok lainnya seperti Asosiasi Driver Online atau ADO turut mendukung.

"Rencana digelar di Kominfo mulai jam satu siang. Ada sekitar 2.500 orang," kata Ketua Divisi Hukum KON Rahman kepada Katadata.co.id, Rabu (28/8).

Ia pun memerinci daftar tuntutan pengemudi ojol dalam demo besok di depan kantor Kominfo, sebagai berikut:

• Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia
• Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia
• Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online
• Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
• Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
• Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus

“Kemungkinan driver ojek online dari luar Jabodetabek ikut,” kata Ketua Umum ADO Taha Syafariel kepada Katadata.co.id, Rabu (28/8).

Pria yang akrab disapa Ariel itu menyampaikan, teknis di lapangan dapat berubah tergantung arahan kepolisian.

Ariel mengatakan, mayoritas pengemudi ojek online alias ojol dan kurir protes terhadap regulasi pengiriman makanan dan barang. Para pengemudi ojek online atau ojol menilai, program yang dibuat oleh aplikator seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, Maxim, inDrive berfokus pada perang tarif.

Alhasil, mitra pengemudi ojek online alias ojol mau tidak mau mengikuti besaran tarif yang semakin kecil. “Ini sudah di bawah ambang batas kelayakan dan biaya operasional kendaraan,” kata Ariel.

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa Indonesia atau PAS INDONESIA Wiwit Sudarsono membenarkan kabar akan ada demo pengemudi ojek online alias ojol. “Ojol yang bergabung di KON akan melaksanakan aksi off bid,” kata dia kepada Katadata.co.id.

Off bid yakni tidak menerima pesanan konsumen lewat aplikasi.

Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua atau Garda Igun Wicaksono menyampaikan, informasi yang ia peroleh, jumlah pengemudi ojek online alias ojol yang akan berdemo sekitar 500 – 1.000 dari berbagai komunitas di Jabodetabek.

Menurut dia, salah satu tuntutan yang akan disampaikan oleh pengemudi ojol besok yakni status hukum ojek online. Mereka mendorong adanya Undang-undang atau UU tentang layanan ojek online.

“Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah,” kata Igun kepada Katadata.co.id.

Para pengemudi ojek online atau ojol serta kurir berencana menggelar aksi demonstrasi. Akibatnya, mereka berencana tidak mengambil pesanan atau juga dikenal dengan istilah off bit.

Kondisi ini kemungkinan membuat publik bakal kesulitan untuk mendapatkan layanan pengemudi ketika memesan ojol.

Aksi demonstrasi ini digelar untuk memprotes regulasi pengiriman makanan dan barang. Para pengemudi ojol menilai, program yang dibuat aplikator lebih memfokuskan diri pada perang tarif.

Rencana aksi demonstrasi para pengemudi ojol ini menjadi salah satu artikel terpopuler Katadata.co.id pada Rabu (28/8). Selain itu, ketahu juga bagaimana KPK menduga keponakan Megawati Soekarnoputri tahu mengenai pengaturan lelang pada pelaksanaan proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta.

Beragam artikel terpopuler tersebut kami rangkum dalam Top News Katadata.co.id.

1. 2.500 Driver Ojol dan Kurir Demo Besok, Pesan Ojek Online Bakal Sulit

Sekitar 2.500 pengemudi ojek online alias ojol dan kurir berencana menggelar demo besok. Mereka juga berencana off bid atau tidak mengambil pesanan, sehingga proses memesan layanan bakal sulit mendapatkan pengemudi atau kurir.

“Estimasi sekitar 2.500 simpatisan yang akan berdemo. Kemungkinan juga ada yang dari luar Jabodetabek,” kata Ketua Umum Asosiasi Driver Online atau ADO Taha Syafariel kepada Katadata.co.id, Rabu (28/8).

Pria yang akrab disapa Ariel itu menyampaikan, demo itu digelar oleh Koalisi Ojol Nasional atau KON di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo. ADO bersifat mendukung aksi tersebut.

Akan tetapi, teknis di lapangan dapat berubah tergantung arahan kepolisian.

Ariel mengatakan, mayoritas protes terhadap regulasi pengiriman makanan dan barang. Para pengemudi ojek online atau ojol menilai, program yang dibuat oleh aplikator seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, Maxim, inDrive berfokus pada perang tarif.

2. KPK Duga Keponakan Megawati Tahu Ihwal Pengaturan Lelang di Kasus Korupsi DJKA

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riyan Dediano pada Senin (26/8).

Riyan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

"Saksi hadir dan didalami terkait dengan pengaturan lelang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika seperti dikutip Rabu (28/9).

Pemeriksaan terhadap Riyan Dediano berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Merujuk situs PDIP, Riyan merupakan keponakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ia sebelumnya maju sebagai calon legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII mencakup Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Madiun.

Riyan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA wilayah Surabaya dengan tersangka Dion Renato Sugiarto (DRS).

3. Merger dengan Wika, PTPP Mau Fokuskan Anak Usaha Sejenis

Emiten konstruksi PT PP Tbk (PTPP) mengungkap nasib anak usahanya usai penggabungan usaha atau merger dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Usai merger, perusahaan tersebut akan fokus pada pembangunan pelabuhan, bandara, pabrik, serta perumahan.

Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management PTPP I Gede Upeksa Negara mengungkapkan beberapa anak usaha dan afiliasi PTPP yang memiliki bisnis serupa dengan WIKA juga direncanakan untuk merger.

Selain itu, ia juga memberikan informasi terbaru mengenai rencana merger dengan WIKA. PTPP saat ini tengah dalam tahap kajian untuk proses merger tersebut.

Gede juga menyebut perusahaan telah menunjuk konsultan untuk mengevaluasi dampak dan strategi merger. Menurutnya, fokus utama dari merger ini adalah memastikan kesehatan masing-masing perusahaan yang akan bergabung.

4. Hati-hati Badan Gizi, Uji Taji Pemenuh Janji

Belum lagi dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto sudah bisa mengatur langkah. Janji menjalankan program makan bergizi gratis yang jadi unggulan ketika kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menunggu waktu digulirkan.

Pada Senin (19/8) bertempat di Istana Negara, Presiden Jokowi Widodo melantik akademisi dari Institut Pertanian Bogor, Dadan Hindayana untuk memimpin Badan Gizi Nasional.

Bagi Dadan, pelantikan hari itu bukan kejutan. Sejak program makan gratis --kemudian berubah jadi makan bergizi gratis-- diwacanakan, ia sudah terlibat dalam sejumlah riset.

Berkali-kali pula ia mendengar Prabowo menggaungkan gagasan membentuk sebuah badan yang akan menjalankan program makan bergizi.

Maka ketika kabar akan ditunjuk menjadi Kepala Badan Gizi ia terima pada Minggu siang, sehari sebelum pelantikan, Dadan sudah siap dengan deretan ide. “Prioritas sudah dijelaskan tidak ada yang lebih prioritas,” ujar Dadan kepada Katadata seperti dikutip Rabu (28/8).

5. Riza Patria - Marshel Batal Maju di Pilkada Tangerang Selatan

Ahmad Riza Patria - Marshel Widianto batal maju di Pilwalkot Tangerang Selatan. Partai Demokrat yang merupakan salah satu partai pengusung membenarkan kabar itu.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, terjadi peralihan dukungan setelah mundurnya Riza - Marshel.

"Informasi mundurnya Riza Patria pada kontestasi Pilkada Tangsel ini benar. Oleh karena itu, terjadi peralihan dukungan di Pilkada Tangsel dari Riza - Marsel menjadi Benyamin - Pilar," kata Kamhar, Rabu (28/8).

Pasangan yang dimaksud Kamhar yakni Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. Kamhar menyampaikan, pergantian calon di menit-menit akhir merupakan dinamika yang wajar terjadi.

"Jika kemudian dukungan diberikan pada pasangan Benyamin - Pilar, sesungguhnya ini balik ke opsi awal dengan mengakomodasi aspirasi struktur partai di seluruh tingkatan serta konstituen Partai Demokrat di Tanggerang Selatan," kata dia.

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mencapai 5,2%, sesuai dengan target dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. Gubernur BI Perry Warjiyo menilai terdapat sejumlah sektor yang berpeluang digenjot untuk mendorong ekonomi tahun depan.

"Nanti 2025 kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan naik 4,8% sampai 5,6% dan titik tengahnya 5,2%," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Perry menilai, perlu dilakukan perluasan penciptaan lapangan kerja dan upaya tambahan untuk menjaga daya tahan sektor industri padat karya. mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang menjadi motor penggerak roda perekonomian.

"Sektor-sektor yang perlu didorong adalah yang padat karya. Ini karena pertumbuhan kita banyak bertumpu ke sektor-sektor besar seperti ekspor. Memang sektor-sektor yang pertumbuhan ekonomi sektoral banyak yang kemudian padat modal," ujar Perry.

Sektor padat karya yang perlu didorong, menurut Perry, antara lain adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, serta UMKM. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7%-5,5%, sedangkan perdagangan besar maupun eceran tumbuh di 4,3%-5,1%.

Sektor transportasi dan pergudangan juga diprediksi tumbuh kuat pada level 8,8%-9,6%. Ini sering dengan sektor informasi dan komunikasi yang juga akan tumbuh pada kisaran 8,3%-9,1%. Industri pengolahan diprediksi hanya akan tumbuh pada kisaran 4%-4,8%, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 4,8%-5,6% pada 2025.

Disamping penguatan sektor tersebut, Perry meyebut investasi juga perlu didorong yang didukung dengan kebijakan riil. Jika hal tersebut dilakukan, Perry memprediksikan investasi pada 2025 akan tumbuh berkisar 4,3% hingga 5,1%.

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menyatakan proses integrasi PT Nindya Karya dengan PT Brantas Abipraya hingga kini masih berlanjut. Prosesnya tengah mencakup penyelarasan beberapa laporan kinerja kedua perusahaan hingga budaya perusahaan.

Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengatakan, pihaknya mendapatkan tugas untuk melakukan persiapan integrasi Nindya Karya dengan Brantas Abipraya hingga rampung. Integraah msi kedua BUMN ini merupakan salah satu upaya pemerintah memperbaiki bisnis kedua perusahaan pelat merah tersebut.

''Kami sekarang sedang menyelaraskan dari sisi laporan, kultur, kemudian dari sistem, dan lainnya,'' kata Entus dalam konferensi pers paparan publik ADHI, Rabu (28/8).

Entus mengaku telah minta masukkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) yang banyak memiliki kerja sama proyek dengan kedua BUMN tersebut. Masukan dari Kementerian PUPR akan digunakan sebagai bahan evaluasi.

''Di PUPR akan dibahas dari sisi keuangan, perpajakan, dari sisi legal dan dampak dari sisi sumber dayanya dan nanti dari evaluasi itu yang akan membentuk hasil simulasi proyeksi ke depan,'' katanya.

Ia menjelaskan, integrasi Nindya Karya dengan Brantas Abipraya bagi Adhi Karya akan memberikan nilai tambah.

Kinerja Adhi Karya Semester I 2024

Adhi Karya membukukan pendapatan sebesar Rp 5,7 triliun pada semester I 2024. Dari perolehan pendapatan tersebut, perusahaan membukukan laba kotor mencapai Rp 521,7 miliar.

Sementara itu, laba bersih yang berhasil dibukukan hanya mencapai Rp 13,8 miliar. Meski demikian, laba tersebut naik 11% dibandingkan 2023.

Kenaikan kinerja ADHI pada paruh pertama ini dikontribusi oleh proyek seperti jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, jalan Tol Yogyakarta-Bawen, dan Pembangunan Rumah Susun Polri dan BIN IKN-Penajam Paser. Peningkatan laba bersih ini mengindikasikan ADHI tetap mampu bertumbuh di tengah sentimen industri konstruksi yang kurang baik.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengumumkan rencana untuk meleburkan tiga BUMN Karya, yakni PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Adhi Karya. Peleburan ketiga BUMN tersebut merupakan bagian dari transformasi BUMN.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menggelar konferensi pers deklarasi pemberantasan judi online di Kantor Kominfo pada Rabu (28/8). Maklumat tersebut juga disampaikan bersama 11 asosiasi dan perhimpunan sistem pembayaran nasional alias PSE.

Forum tersebut menguraikan tahapan pemerintah dalam menutup rekening milik nasabah yang digunakan sebagai akun penyimpanan hasil judi online.

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI Anton Daryono mengatakan, para penyedia jasa pembayaran (PJP) seperti bank maupun platform pembayaran digital wajib melalukan patroli siber sekaligus memverifikasi identitas pelanggan dan penjual yang menggunakan layanan jasa pembayaran.

"Kalau dia terindikasi transaksi yang ilegal berdasarkan parameter-parameter yang ada, maka yang terindikasi langsung dilakukan pemblokiran dan dilanjutkan dengan penutupan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Daryono.

Menurut Daryono, upaya pengentasan praktik judi online merupakan kerja sama lintas sektor kementerian dan lembaga. Keminfo akan menjadi lembaga yang memasok data penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan sistem elektonik yang terindikasi melakukan transaksi judi online.

PSE mengacu kepada platform e-commerce, aplikasi perbankan, media sosial, hingga penyedia layanan streaming. Sementara SE adalah aplikasi, situs web, atau platform digital yang dioperasikan oleh PSE tertentu.

Daryono mengatakan, PJP akan menindaklanjuti transaksi yang terindikasi kuat terlibat dalam judi online. Di sisi lain, setiap PJP harus mengonfirmasi apakah benar transaksi yang dimaksud memang terindikasi sebagai judi online.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menjelaskan, tindaklanjut dari BI tersebut akan diteruskan oleh pihaknya dengan menutup PSE yang terlibat dalam praktik judi online.

"Kalau ada bukti memfasilitasi maka saya cabut tanda daftar PSE-nya. Jadi ilegal dalam wilayah hukum di Indonesia. Kemudian selanjutkan OJK dan BI bisa cabut izinya," ujar Budi Arie. "Apabila PSE ilegal masa BI dan OJK tetap kasih izin beroperasi, kan enggak mungkin."

Budi Arie mencontohkan, kasus Bigo Live. Platform media sosial berbasis video streaming asal Singapura ini telah mendapat surat peringatan kedua karena melanggar ketentuan promosi judi online dan penyiaran konten asusila.

Budi Arie mengancam akan menutup operasional Bigo Live jika mereka tidak memperbaiki ketentuan penyiaran sesuai ketentuan yang berlaku. "Bigo Live sudah saya peringatkan kedua Jadi saya minta tim analisa kalau perlu ditutup. Pemerintah mau ruang digital yang sehat dan produktif buat masyarakat," ujarnya.

Adapun OJK mencatat, lebih dari 6.000 rekening telah diblokir karena disinyalir terkait judi online.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menggelar konferensi pers deklarasi pemberantasan judi online di Kantor Kominfo pada Rabu (28/8). Maklumat tersebut juga disampaikan bersama 11 asosiasi dan perhimpunan sistem pembayaran nasional alias PSE.

Forum tersebut menguraikan tahapan pemerintah dalam menutup rekening milik nasabah yang digunakan sebagai akun penyimpanan hasil judi online.

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI Anton Daryono mengatakan, para penyedia jasa pembayaran (PJP) seperti bank maupun platform pembayaran digital wajib melalukan patroli siber sekaligus memverifikasi identitas pelanggan dan penjual yang menggunakan layanan jasa pembayaran.

"Kalau dia terindikasi transaksi yang ilegal berdasarkan parameter-parameter yang ada, maka yang terindikasi langsung dilakukan pemblokiran dan dilanjutkan dengan penutupan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Daryono.

Menurut Daryono, upaya pengentasan praktik judi online merupakan kerja sama lintas sektor kementerian dan lembaga. Keminfo akan menjadi lembaga yang memasok data penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan sistem elektonik yang terindikasi melakukan transaksi judi online.

PSE mengacu kepada platform e-commerce, aplikasi perbankan, media sosial, hingga penyedia layanan streaming. Sementara SE adalah aplikasi, situs web, atau platform digital yang dioperasikan oleh PSE tertentu.

Daryono mengatakan, PJP akan menindaklanjuti transaksi yang terindikasi kuat terlibat dalam judi online. Di sisi lain, setiap PJP harus mengonfirmasi apakah benar transaksi yang dimaksud memang terindikasi sebagai judi online.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menjelaskan, tindaklanjut dari BI tersebut akan diteruskan oleh pihaknya dengan menutup PSE yang terlibat dalam praktik judi online.

"Kalau ada bukti memfasilitasi maka saya cabut tanda daftar PSE-nya. Jadi ilegal dalam wilayah hukum di Indonesia. Kemudian selanjutkan OJK dan BI bisa cabut izinya," ujar Budi Arie. "Apabila PSE ilegal masa BI dan OJK tetap kasih izin beroperasi, kan enggak mungkin."

Budi Arie mencontohkan, kasus Bigo Live. Platform media sosial berbasis video streaming asal Singapura ini telah mendapat surat peringatan kedua karena melanggar ketentuan promosi judi online dan penyiaran konten asusila.

Budi Arie mengancam akan menutup operasional Bigo Live jika mereka tidak memperbaiki ketentuan penyiaran sesuai ketentuan yang berlaku. "Bigo Live sudah saya peringatkan kedua Jadi saya minta tim analisa kalau perlu ditutup. Pemerintah mau ruang digital yang sehat dan produktif buat masyarakat," ujarnya.

Adapun OJK mencatat, lebih dari 6.000 rekening telah diblokir karena disinyalir terkait judi online.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memberikan sinyal akan membagian dividen lebih besar pada tahun depan dibandingkan periode sebelumnya. BCA membagikan dividen pada tahun ini mencapai Rp 33,28 triliun atau 68,47% dari perolehan laba bersih pada 2023 yang mencapai Rp 48 triliun.

Sekretaris Perusahaan BCA Raymon Yonarto mengatakan, emiten bank berkapitalisasi jumbo ini masih mempertimbangkan besaran rasio pembayaran dividen pada tahun depan. Pertimbangan rasio dividen dilakukan dengan memperhitungkan kondisi permodalan dan bisnis yang kuat.

“Kinerja BCA yang baik dengan sendirinya akan tergambar dengan besaran dividen yang mungkin lebih besar dari waktu ke waktu,” katanya dalam paparan publik, Rabu (28/8).

Menelisik jejak pembagian dividen, BCA konsisten memberi dividen kepada para pemegang sahamnya sekalipun kinerja keuangan sempat diwarnai pandemi Covid-19.

Melansir kinerja perseroan per semester I 2024, BBCA berhasil mencetak laba bersih mencapai Rp 26.9 triliun, naik 11,1% secara tahunan Pertumbuhan ini seiring dengan naiknya penyaluran kredit BCA sebesar 15,5% secara tahunan menjadi Rp 850 triliun.

Kredit korporasi menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi per Juni 2024, naik 19,9% secara tahunan (yoy) mencapai Rp 388,6 triliun. Kredit komersial juga berhasil tumbuh 7,9% menjadi Rp 127,8 triliun, dan kredit UMKM naik 12,7% hingga menyentuh Rp 114,4 triliun.

Di sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) naik 5% secara tahunan menyentuh Rp 1.125 triliun. Dana giro dan tabungan (CASA) berkontribusi 82% lebih dari total DPK, tumbuh 5,8% mencapai Rp 915 triliun.

BCA mempertahankan pertumbuhan pendapatan bunga bersih (NII) pada paruh pertama 2024 sebesar 7,9% secara tahunan mencapai Rp 39,9 triliun. Pendapatan selain bunga naik 12,1% menjadi Rp 12,4 triliun. Sementara itu, rasio permodalan BCA terbilang sangat kuat mencapai 27,76%, jauh diatas batas minimum yang ditetapkan otoritas.

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun-Kun Wardana akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada hari terakhir masa pendaftaran. yakni Kamis (29/8). Dharma-Khun merupakan satu-satunya bakal calon yang maju dari jalur independen.

Pasangan ini dinyatakan lolos verifikasi faktual dengan jumlah dukungan 677.460 meski terdapat polemik pencatuman NIK KTP warga Jakarta yang diduga dicantumkan tanpa izin. Kun Wardana mengatakan, dirinya akan mendaftar ke KPU pada Kamis (29/8) malam.

"Besok rencananya melakukan pendaftaran jam 8 malam," kata Kun kepada awak media, Rabu (28/8).

Ditemui terpisah di kantornya, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan akan menerima pencalonan hingga besok pukul 23.59 WIB. "Jadi siapapun besok yang mau hadir termasuk calon perseorangan tentu kami buka pukul 08.00 sampai 23.59 WIB," kata Wahyu.

Hingga Rabu (28/8), sudah dua pasangan calon yang mendaftar untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Kedua pasangan tersebut, yakni Pramono Anung - Rano Karno dan Ridwan Kamil - Suswono.

Direktorat Jendral Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, aparat berhasil menangkap pelaku perdagangan cula badak dan pipa gading gajah di Palembang, Sumatera Selatan. Dari para pelaku diperoleh delapan cula badak, lima pipa gading gajah, dan tiga pipa dugong.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, pelaku ZA (60) diamankan petugas pada saat akan melakukan transaksi jual beli Cula Badak dan Pipa Gading Gajah di Palembang. Dari delapan Cula Badak yang diamankan dari pelaku, empat Cula Badak berasal dari Indonesia dan empat lainya berasal dari luar negeri.

"Penangkapan pelaku ZA (60) harus menjadi pembelajaran bagi pelaku perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, khususnya Cula Badak," ujar Rasio dalam keterangan, Rabu (28/8).

Rasio Sani menambahkan penangkapan ZA merupakan hasil Cyber Patrol-Center Intelligence Gakkum terhadap perdagangan online satwa yang dilindungi dan pengembangan kasus-kasus perburuan Badak sebelumnya.

KLHK terus mengidentifikasi jaringan perburuan dan perdagangan Cula Badak di Pulau Jawa dan Sumatera. "Kita harus menghancurkan dan memutus rantai kejahatan nasional dan internasional terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi (TSL) khususnya Cula Badak dan Gading Gajah," ujarnya.

Perdagangan ilegal Cula Badak dan Gading Gajah merupakan kejahatan transnasional. Untuk itu, KLHK terus memperkuat kerjasama dengan lembaga penegakan hukum lainnya termasuk lembaga internasional seperti INTERPOL dan UNODC.

Selain itu, menurut dia, penyidik juga terus mendalami jaringan kejahatan terhadap perdagangan Cula Badak dan Gading Gajah dengan perdagangan bagian satwa yang dilindungi masuk maupun keluar negeri.

Berdasarkan Red List Data Book IUCN, Badak Jawa dan Badak Sumatera berstatus Critically Endangered karena sebaran populasi yang sempit, jumlah populasi yang kecil, serta tingkat risiko terhadap habitat dan populasinya

"Saya memerintahkan kepada penyidik untuk menerapkan penyidikan multidoor atau pidana berlapis termasuk penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk kasus perburuaan dan perdagangan Satwa yang dilindungi. Agar rantai jaringan kejahatan ini dapat diputus dan pelaku dapat dihukum maksimal, sehingga ada efek jera," ungkapnya.

Kepala Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera, Hari Novianto mengatakan bahwa ZA (60) telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polda Sumatera Selatan guna menjalani proses penyidikan. Tersangka dijerat dengan Pasal 40 A ayat (1) huruf f Jo Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

”Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi. Tesangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 3tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII," ujar Hari.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengancam bakal memblokir aplikasi pesan singkat Telegram di Indonesia. Penutupan Telegram ini didasarkan atas sikap perusahaan yang memfasilitasi promosi judi online dan penyiaran pornografi.

Rencana pemblokiran Telegram sama sekali tidak beririsan dengan penangkapan Pendiri sekaligus CEO Telegram Pavel Durov, di bandara Le Bourget, Prancis pada Sabtu (24/8) malam. Reuters melaporkan peringkusan Durov dipicu oleh lemahnya moderasi konten Telegram sehingga memicu berbagai kejahatan.

"Telegram sudah kami beri peringatan hampir dua kali karena dia banyak melakukan atau platformnya memfasilitasi bukan hanya perjudian, tapi juga pornografi," kata Budi Arie di Kantor Kominfo pada Rabu (28/8).

Dia melanjutkan bahwa keputusan final terkait keberlanjutan operasional Telegram di dalam negeri masih menunggu hasil kajian dari dari Direktorat Jenderal Aplikasi InformatikaKominfo.

Menurut Budi Arie, hasil penyelidikan tersebut akan menjadi perhitungan Kominfo untuk mengambil tindakan tegas. " Kami akan melakukan langkah-langkah yang bijaksana dan tegas. Kami akan selesaikan secara kekeluargaan, sesuai hukum ruang digital Indonesia," ujar Budi Arie.

Penangkapan Durov sebelumnya menimbulkan tanda tanya terkait keberlangsungan aplikasi perpesanan itu. Per Juli 2024, Telegram sendiri sudah mempunyai 950 juta orang pengguna aktif bulanan.

Sebelum membentuk Telegram, Durov juga mendirikan aplikasi perpesanan VKontakte atau VK. Eks Kepala Humas VK, Georgy Lobushkin mengaku terkejut atas kabar penangkapan Durov. Ia turut khawatir akan kelangsungan aplikasi ini.

“Saya terkejut dan semua orang yang dekat dengan Pavel merasa hal yang sama. Tidak ada yang siap menghadapi situasi ini,” kata Lobushkin, melansir Reuters pada Senin (26/8).

Selain terkejut, Lobushin mengaku khawatir soal masa depan Telegram dan siapa yang bisa menjalankan perusahaan ini, selagi Durov ditahan. Media Perancis TF1 Info menulis, Durov pasti akan ditahan selama penyelidikan. “Tanpa Durov, Telegram mungkin akan menghadapi masalah besar dengan manajemen, semua keputusan penting, dan perihal pembayaran,” ujar Anton Rozenberg.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengancam bakal memblokir aplikasi pesan singkat Telegram di Indonesia. Penutupan Telegram ini didasarkan atas sikap perusahaan yang memfasilitasi promosi judi online dan penyiaran pornografi.

Rencana pemblokiran Telegram sama sekali tidak beririsan dengan penangkapan Pendiri sekaligus CEO Telegram Pavel Durov, di bandara Le Bourget, Prancis pada Sabtu (24/8) malam. Reuters melaporkan peringkusan Durov dipicu oleh lemahnya moderasi konten Telegram sehingga memicu berbagai kejahatan.

"Telegram sudah kami beri peringatan hampir dua kali karena dia banyak melakukan atau platformnya memfasilitasi bukan hanya perjudian, tapi juga pornografi," kata Budi Arie di Kantor Kominfo pada Rabu (28/8).

Dia melanjutkan bahwa keputusan final terkait keberlanjutan operasional Telegram di dalam negeri masih menunggu hasil kajian dari dari Direktorat Jenderal Aplikasi InformatikaKominfo.

Menurut Budi Arie, hasil penyelidikan tersebut akan menjadi perhitungan Kominfo untuk mengambil tindakan tegas. " Kami akan melakukan langkah-langkah yang bijaksana dan tegas. Kami akan selesaikan secara kekeluargaan, sesuai hukum ruang digital Indonesia," ujar Budi Arie.

Penangkapan Durov sebelumnya menimbulkan tanda tanya terkait keberlangsungan aplikasi perpesanan itu. Per Juli 2024, Telegram sendiri sudah mempunyai 950 juta orang pengguna aktif bulanan.

Sebelum membentuk Telegram, Durov juga mendirikan aplikasi perpesanan VKontakte atau VK. Eks Kepala Humas VK, Georgy Lobushkin mengaku terkejut atas kabar penangkapan Durov. Ia turut khawatir akan kelangsungan aplikasi ini.

“Saya terkejut dan semua orang yang dekat dengan Pavel merasa hal yang sama. Tidak ada yang siap menghadapi situasi ini,” kata Lobushkin, melansir Reuters pada Senin (26/8).

Selain terkejut, Lobushin mengaku khawatir soal masa depan Telegram dan siapa yang bisa menjalankan perusahaan ini, selagi Durov ditahan. Media Perancis TF1 Info menulis, Durov pasti akan ditahan selama penyelidikan. “Tanpa Durov, Telegram mungkin akan menghadapi masalah besar dengan manajemen, semua keputusan penting, dan perihal pembayaran,” ujar Anton Rozenberg.

Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki pandangan yang berbeda terkait nasib rupiah pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat rupiah masih akan melemah di level 16.000 per dolar AS, sedangkan Bank Indonesia optimistis kurs rupiah berada di level 15.000 per dolar AS.

Perbedaan proyeksi ini mencuat di tengah rapat asumsi dasar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk mengubah asumsi rupiah dalam kurs APBN dari semula di level 16.100 per dolar AS menjadi 16.000 per dolar AS.

Sri Mulyani dalam rapat tersebut menjelaskan alasan dibalik penetapan asumsi rupiah di level Rp 16.100 per dolar AS pada 2025. Dia menuturkan, target tersebut ditentukan karena adanya ketidakpastian global.

"Ketidakpastian ini yang membuat kami sangat berhati-hati mendesain APBN. Dari sisi nilai tukar kita melihat volatilitas secara global sangat dipengaruhi sentimen global," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja di DPR, Rabu (28/8).

Sri Mulyani mengatakan asumsi rupiah yang ditetapkan Rp 16.100 per dolar AS menjadi bentuk kehati-hatian yang akan berdampak pada postur APBN dan pembiayaan. Dia menegaskan, pemerintah mencari titik yang bisa menjaga fiskal, memberikan ruang baik fiskal, dan moneter agar terus terjaga.

"Kami menggunakan Rp 16.100 per dolar AS ini bagaimana pemerintah mempertimbangkan antara risiko dan strategi fiskal yang sengaja dipakai untuk menciptakan bantalan fiskal melalui asumsi tersebut," ujar Sri Mulyani.

Berbeda dengan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan rupiah pada 2025 akan berada di level Rp 15.300 per dolar AS hingga Rp 15.700 per dolar AS. Perry menjelaskan angka tersebut merupakan nilai fundamental rupiah.

"Kalau nilai fundamental tentu saja belum mempertimbangkan kondisi geopolitik. Tadi Bu Menteri menyampaikan kondisi geopolitik bisa naik turun dan karenanya ada perlu kehati-hatian di atas nilai fundamentalnya tadi tinggal diukur saja dari Rp 15.700 per dolar AS ditambah berapa untuk nilai kehati-hatiannya," kata Perry.

Kesepakatan Asumsi Makro RAPBN 2025

Asumsi rupiah menjadi salah satu yang disepakati Komisi XI dan pemerintah terkait asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan dan indikator pembangunan dalam RAPBN 2025. Selain asumsi kurs, pemerintah dan DPR juga mengubah asumsi tingkat bunga SBN tenor 10 tahun dalam RAPBN 2025.

"Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua OJK menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan dalam RAPBN 2025 sesuai di tabel dianggap dibacakan," kata Ketua Komisi XI Kahar Muzakir.

Asumsi suku bunga SBN tenor 10 tahun disepakati sebesar 7,0%. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menentukan suku bunga SBN tenor 10 tahun yakni 7,1%.

Berikut asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2025 yang disepakati pemerintah dan DPR:

Asumsi Makro:

• Pertumbuhan ekonomi 5,2%
• Inflasi 2,5%
• Nilai tukar rupiah Rp 16.000/US$
• Suku bunga SBN 10 tahun 7%
  
  Sasaran Pembangunan:
  
  
• Pengangguran terbuka 4,5-5%
• Kemiskinan 7-8%
• Kemiskinan ekstrem 0%
• Rasio gini 0,379-0,382
• Indeks modal manusia 0,56