Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pensiun dini 13 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebelum 2030. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengatala Kemeterian ESDM tengah mengkaji lokasi pensiun dini 13 PLTU tersebut.

Dia mengatakan rencana untuk pensiun dini 13 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dilakukan dengan beberapa kajian. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.

"Di situ kan (Perpres 112 Tahun 2022) ada beberapa kriteria yang diatur misalkan umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi itu dilihat kita mendaftar dari umur, dari kinerja, dari emisinya semua, jadi kita udah ada daftarnya tuh yang 13 PLTU itu," ujar Dadan saat ditemui disela acara Asia Zero Emmission Community (AZEC), Rabu (21/8).

Sebagaimana diketahui, saat ini pensiun dini pembangkit batubara masih berpedoman pada regulasi yang ada yakni Peraturan Presiden (Perpres) 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Dia mengakui saat ini pemerintah masih mengkaji lokasi 13 PLTU yang akan pensiun dini tersebut. Namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Perpres dan pertimbangan keekonomian PLTU itu sendiri.

"Sebanyak 13 PLTU dengan total kapasitas 4,8 GW seluruhnya milik PLN, saat ini kita belum menentukan ini harus dipensiun dininya kapan? Itu belum. Karena itu nanti basisnya kepada keekonomian," tutup Dadan.

Dadan mengatakan, saat ini pemerintah tengah mencari dukungan memensiunkan dini PLTU yang sesuai kriteria agar tidak menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik.

"Kita sampai sekarang terus mencari dukungan. Dukungan karena untuk istirahat dini, untuk pesiun dini itu kita tidak mau tuh ada nanti BPP naik, nanti kekurangan listrik, atau uang pemerintah-nya keluar. Jadi kira-kira tiga hal itu yang kita jaga," ujarnya.

Menurutnya, dukungan dari pihak-pihak lain termasuk negara-negara sangat diperlukan dapat berjalannya program ini karena program untuk pengurangan emisi ini adalah komitmen bersama.

"Kan ini komitmen bersama ya, dukungan. Jadi mana supportnya dari negara maju, dari luar, yang bisa membuat kita bisa menjalankannya itu menjadi lebih sesuai dengan kemampuan kita," lanjutnya.

Malaysia menjadi primadona investasi bidang data center atau pusat data bagi raksasa teknologi global. Apa saja yang insentif ditawarkan oleh pemerintah negeri jiran ini?

Selama beberapa tahun terakhir, Malaysia menarik investasi pusat data miliaran dolar , termasuk dari raksasa teknologi seperti Google, Nvidia, dan Microsoft.

Yang terbaru, perusahaan global Vantage Data Centers mengumumkan telah memulai pembangunan data center kampus Cyberjaya kedua di Malaysia dua pekan lalu (6/8). Pusat data ini terletak di lahan seluas 35 hektare, yang berdekatan dengan kampus Vantage yang sudah ada yakni KUL 1.

Data center kedua atau KUL2 itu akan menyediakan kapasitas teknologi informasi 256 MW untuk mendukung adopsi komputasi awan alias cloud dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).

Direktur Pelaksana APAC di perusahaan intelijen pusat data DC Byte James Murphy mencatat, sebagian besar investasi berada di kota kecil Johor Bahru, yang terletak di perbatasan dengan Singapura.

“Sepertinya dalam kurun waktu beberapa tahun, Johor Bahru akan menyalip Singapura dan menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara dari basis nol hanya dua tahun lalu,” kata Murphy dikutip dari CNBC internasional pada Juni.

Johor Bahru dinobatkan sebagai pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, menurut Indeks Pusat Data Global 2024 DC Byte.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Johor Bahru memiliki total pasokan pusat data 1,6 gigawatt, termasuk proyek yang sedang dibangun, yang direncanakan, atau dalam tahap awal perencanaan.

Kapasitas pusat data biasanya diukur berdasarkan jumlah listrik yang dikonsumsinya.

Selain Johor Bahru, yakni Kuala Lumpur dan Cyberjaya menjadi fokus pembangunan pusat data di Malaysia.

HSBC mencatat, investasi digital Malaysia selama Januari – Juni 2023 meningkat 273% dibandingkan periode yang sama 2022 atau year on year (yoy). Peningkatan ini diperkirakan memperluas pendapatan ekonomi digital hingga RM 275 juta atau setara 16% Produk Domestik Bruto alias PDB pada 2025.

Berikut daftar insentif yang diberikan pemerintah Malaysia terkait investasi pusat data, berdasarkan beberapa sumber yang dikumpulkan oleh Katadata.co.id:

1. Malaysia Digital atau MD Initiatives

Inisiatif ini diperkenalkan oleh Malaysia Digital Economy Corporation. Perusahaan berstatus MD, bisa beroperasi, berkembang, dan berinvestasi di mana saja di Malaysia.

Selain itu, ada insentif pajak yang diumumkan pada 31 Mei. Insentif ini diberikan kepada perusahaan yang mengupayakan perkembangan teknologi seperti AI, Internet of Thing atau IoT, keamanan siber, cloud alias komputasi awan, dan lainnya.

Beberapa opsi insentif pajak MD antara lain:

• Tarif pajak 0% untuk pendapatan kekayaan intelektual atau IP yang memenuhi syarat
• Penurunan tarif pajak pendapatan 5% atau 10% hingga 10 tahun bagi non-IP yang memenuhi syarat
• Tunjangan Pajak Investasi 60% hingga 100% dari belanja modal yang memenuhi syarat, hingga 100% pendapatan menurut undang-undang sampai lima tahun.

2. Skema Insentif Digital Ecosystem Acceleration (DESAC)

Insentif ini bertujuan memperkuat ekosistem digital secara khusus dengan cara menarik investasi digital dan teknologi dalam dua tipe jasa hosting:

Penyedia Jasa Teknologi Digital, yakni mereka yang menyediakan layanan digital berbasis revolusi industri 4.0 dan teknologi digitalisasi terkait manufaktur dan layanan terkait manufaktur.

Penyedia Jasa Infrastruktur digital, mereka yang mengembangkan industri pusat data dan kabel bawah laut.

3. Insentif pajak spesial di bawah Economic Recovery Plan (PENJANA)

Pemerintah Malaysia memberi insentif pajak bagi perusahaan yang ingin merelokasi bisnis manufakturnya ke Malaysia sejak 5 Juni 2020. Insentif ini meluas ke beberapa industri jasa, salah satunya perusahaan digitalisasi dan perusahaan yang mengadopsi revolusi industri 4.0 pada 2021.

Pemerintah Malaysia mengumumkan pajak tarif tetap 15% selama lima tahun berturut-turut bagi individu bukan warga negara Malaysia. Dengan syarat, mereka yang memegang posisi kunci atau C-level melakukan investasi strategis lewat perusahaan yang relokasi ke Malaysia.

Berikut daftar insentif berdasarkan jenis aktivitas perusahaan:

• Perusahaan baru: tarif pajak penghasilan 0% sampai 10% untuk jangka waktu sampai dengan 10 tahun
• Perusahaan yang sudah ada: tarif pajak penghasilan 10% untuk waktu hingga 10%
• Tarif pajak tetap 15% untuk individu bukan warga negara yang berdomisili di Malaysia dan memegang posisi kunci atau C-level. Mereka harus memiliki gaji pokok per bulan di atas 25 ribu Ringgit atau sekitar Rp 8,8 juta.

Malaysia menjadi primadona investasi bidang data center atau pusat data bagi raksasa teknologi global. Apa saja yang insentif ditawarkan oleh pemerintah negeri jiran ini?

Selama beberapa tahun terakhir, Malaysia menarik investasi pusat data miliaran dolar , termasuk dari raksasa teknologi seperti Google, Nvidia, dan Microsoft.

Yang terbaru, perusahaan global Vantage Data Centers mengumumkan telah memulai pembangunan data center kampus Cyberjaya kedua di Malaysia dua pekan lalu (6/8). Pusat data ini terletak di lahan seluas 35 hektare, yang berdekatan dengan kampus Vantage yang sudah ada yakni KUL 1.

Data center kedua atau KUL2 itu akan menyediakan kapasitas teknologi informasi 256 MW untuk mendukung adopsi komputasi awan alias cloud dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).

Direktur Pelaksana APAC di perusahaan intelijen pusat data DC Byte James Murphy mencatat, sebagian besar investasi berada di kota kecil Johor Bahru, yang terletak di perbatasan dengan Singapura.

“Sepertinya dalam kurun waktu beberapa tahun, Johor Bahru akan menyalip Singapura dan menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara dari basis nol hanya dua tahun lalu,” kata Murphy dikutip dari CNBC internasional pada Juni.

Johor Bahru dinobatkan sebagai pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, menurut Indeks Pusat Data Global 2024 DC Byte.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Johor Bahru memiliki total pasokan pusat data 1,6 gigawatt, termasuk proyek yang sedang dibangun, yang direncanakan, atau dalam tahap awal perencanaan.

Kapasitas pusat data biasanya diukur berdasarkan jumlah listrik yang dikonsumsinya.

Selain Johor Bahru, yakni Kuala Lumpur dan Cyberjaya menjadi fokus pembangunan pusat data di Malaysia.

HSBC mencatat, investasi digital Malaysia selama Januari – Juni 2023 meningkat 273% dibandingkan periode yang sama 2022 atau year on year (yoy). Peningkatan ini diperkirakan memperluas pendapatan ekonomi digital hingga RM 275 juta atau setara 16% Produk Domestik Bruto alias PDB pada 2025.

Berikut daftar insentif yang diberikan pemerintah Malaysia terkait investasi pusat data, berdasarkan beberapa sumber yang dikumpulkan oleh Katadata.co.id:

1. Malaysia Digital atau MD Initiatives

Inisiatif ini diperkenalkan oleh Malaysia Digital Economy Corporation. Perusahaan berstatus MD, bisa beroperasi, berkembang, dan berinvestasi di mana saja di Malaysia.

Selain itu, ada insentif pajak yang diumumkan pada 31 Mei. Insentif ini diberikan kepada perusahaan yang mengupayakan perkembangan teknologi seperti AI, Internet of Thing atau IoT, keamanan siber, cloud alias komputasi awan, dan lainnya.

Beberapa opsi insentif pajak MD antara lain:

• Tarif pajak 0% untuk pendapatan kekayaan intelektual atau IP yang memenuhi syarat
• Penurunan tarif pajak pendapatan 5% atau 10% hingga 10 tahun bagi non-IP yang memenuhi syarat
• Tunjangan Pajak Investasi 60% hingga 100% dari belanja modal yang memenuhi syarat, hingga 100% pendapatan menurut undang-undang sampai lima tahun.

2. Skema Insentif Digital Ecosystem Acceleration (DESAC)

Insentif ini bertujuan memperkuat ekosistem digital secara khusus dengan cara menarik investasi digital dan teknologi dalam dua tipe jasa hosting:

Penyedia Jasa Teknologi Digital, yakni mereka yang menyediakan layanan digital berbasis revolusi industri 4.0 dan teknologi digitalisasi terkait manufaktur dan layanan terkait manufaktur.

Penyedia Jasa Infrastruktur digital, mereka yang mengembangkan industri pusat data dan kabel bawah laut.

3. Insentif pajak spesial di bawah Economic Recovery Plan (PENJANA)

Pemerintah Malaysia memberi insentif pajak bagi perusahaan yang ingin merelokasi bisnis manufakturnya ke Malaysia sejak 5 Juni 2020. Insentif ini meluas ke beberapa industri jasa, salah satunya perusahaan digitalisasi dan perusahaan yang mengadopsi revolusi industri 4.0 pada 2021.

Pemerintah Malaysia mengumumkan pajak tarif tetap 15% selama lima tahun berturut-turut bagi individu bukan warga negara Malaysia. Dengan syarat, mereka yang memegang posisi kunci atau C-level melakukan investasi strategis lewat perusahaan yang relokasi ke Malaysia.

Berikut daftar insentif berdasarkan jenis aktivitas perusahaan:

• Perusahaan baru: tarif pajak penghasilan 0% sampai 10% untuk jangka waktu sampai dengan 10 tahun
• Perusahaan yang sudah ada: tarif pajak penghasilan 10% untuk waktu hingga 10%
• Tarif pajak tetap 15% untuk individu bukan warga negara yang berdomisili di Malaysia dan memegang posisi kunci atau C-level. Mereka harus memiliki gaji pokok per bulan di atas 25 ribu Ringgit atau sekitar Rp 8,8 juta.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan detail baru kontrakgross split untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Detail ketentuannya tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, meski pemerintah mengubah beberapa ketentuan gross split, namun ia tidak yakin hal ini akan menarik minat investor.

“Karena variabel untuk menarik minat investor di hulu migas bukan hanya masalah skema kontraknya, tapi terkait kepastian cadangan migas yang masih tersedia,” kata Fahmy saat dihubungi Katadata.co.id pada Rabu (21/8).

Perubahan skema kontrak tidak akan efektif membuat para pemain migas dunia, seperti Chevron, mau kembali berinvestasi di Indonesia. "Seharusnya pemerintah meyakinkan investor bahwa secara geologi cadangan migas Indonesia masih bisa dieksplorasi," ujarnya.

Indonesia memiliki dua pilihan skema kontrak yang dapat digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yakni cost recovery dan gross split.

Faktanya, Fahmi menyebut, para KKKS lebih banyak memilih skema yang pertama walaupun skema bagi hasilnya 85% untuk pemerintah dan 15% untuk kontraktor. "Mereka memilih cost recovery karena semua biaya dan risiko ditanggung negara," kata Fahmy.

Berbeda dengan gross split yang memberikan persentase bagi hasil lebih besar untuk KKKS. Namun, di sisi lain, para pelaku usaha harus menanggung biaya dan risikonya.

Dalam aturan terbarunya, skema gross split tak lagi memakai persentase bagi penetapan bagi hasil awal atau base split. Kementerian ESDM dapat memberikan tambahan split hinggga 95% bagi KKKS dalam aturan teranyarnya.

Aturan Baru Gross Split

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dadan Kusdiana menyebut split 95% sebelum pajak tersebut dapat diberikan langsung secara khusus untuk proyek migas non-konvensional atau MNK.

"Jadi, misalnya untuk MNK gas, base split kontraktor itu sebesar 49% dan tambahan split 46% sehingga totalnya 95%,” kata Dadan saat dihubungi Katadata.co.id pada 9 Agiustus lalu.

Dalam aturan baru ini, Dadan menyebut untuk proyek migas konvensional juga berpotensi mendapatkan besaran split antara 75% sampai 95%. Namun, angka itu akan tergantung dari lokasi lapangan, jumlah cadangannya, dan ketersediaan infrastrukturnya.

Selain penghapusan persentase base split, pemerintah juga turut menyederhanakan komponen variabel yang digunakan dan mengubah satu komponen progresif. Dalam aturan 2017, komponen variabel terdiri atas 10 poin. Dalam aturan baru disederhanakan menjadi tiga poin saja, yakni jumlah cadangan, lokasi lapangan, dan ketersediaan infrastruktur.

Untuk komponen progresif, dalam pasal 6 ayat 7 Peraturan Menteri ESDM terbaru tersebut tetap mempertahankan jumlahnya yakni sebanyak dua buah. Namun, komponen progresif yang sebelumnya berbunyi "jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi" kini diubah menjadi "harga gas bumi".

Dalam pasal 11, pemerintah juga menghapus besaran tambahan persentase bagi hasil. Dalam aturan lama, pemerintah dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil paling banyak 5% kepada kontraktor yang tidak mencapai nilai keekonomian proyek.

“Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau lapangan-lapangan tidak mencapai nilai keekonomian proyek, Menteri ESDM dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil kepada kontraktor,” dikutip dari Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2024.

Penghapusan tambahan besaran persentase 5% juga ditujukan untuk proyek yang melebihi keekonomian tertentu. “Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau lapangan-lapangan melebihi kewajaran nilai keekonomian proyek, menteri dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil untuk negara,” demikian dikutip.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan mengembangkan platform keuangan kolaboratif untuk dapat mencapai kenaikan iklim dengan laju pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi terjaga.

Platform tersebut bertujuan untuk memobilisasi modal domestik serta menarik investasi internasional dalam rangka meningkatkan capaian transisi energi di Indonesia.

"Menciptakan instrumen keuangan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan kawasan kita," ujar Airlangga dalam Asia Zero Emission Community (AZEC) 2nd Ministerial Meeting, Rabu (21/8).

Airlangga mengatakan, inisiatif lainya adalah mendorong adanya kerjasama untuk menetapkan mekanisme berbasis pasar yang efektif seperti penetapan harga karbon. Selain itu, pemerintah juga menciptakan sistem perdagangan emisi yang dapat mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon dan menjaga daya saing.

"Dengan memfokuskan pada area ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem keuangan yang sejalan dengan tujuan iklim kita dan membuka investasi besar untuk masa depan yang berkelanjutan," ujarnya.

Airlangga mengatakan, pemerintah Indonesia juga mendorong tiga inisiatif guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Usulan pertama adalah mengembangan sistem energi bersih yang terintegrasi dari satu pulau ke pulau lainya. Indonesia akan meningkatkan konektifitas jaringan listrik secara regional untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan energi.

"Secara bersamaan, kami akan berinvestasi dalam teknologi baru seperti hidrogen dan amonia, memanfaatkan sumber daya terbarukan yang melimpah di Indonesia," ujar Airlangga.

Menurutnya, pendekatan ini akan memaksimalkan potensi sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten agar mampu menyediakan listrik bersih yang stabil di seluruh wilayah indonesia. Kemudian, usulan lainya adalah dengan mengubah sektor transportasi yang bertujuan untuk merevolusi mobilitas melalui penggunaan kendaraan dan bahan bakar yang berkelanjutan.

Airlangga juga mengatakan komitmen dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi sektor transportasi, baik di kawasan pedesaan hingga perkotaan. Usulan ketiga adalah dengan mempromosikan efisiensi energi di semua sektor.

"Kami akan mendorong pengurangan signifikan dalam konsumsi energi dengan fokus pada proses industri, sistem bangunan, dan produk konsumen. Inisiatif ini akan melibatkan penetapan standar ambisius, memberikan insentif untuk pembaruan, dan mendorong inovasi dalam teknologi hemat energi," ujarnya.

DPR akan membahas pembentukan lembaga pelindungan data pribadi besok (22/8). Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyampaikan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi alias UU PDP yang disahkan pada 2022 mengamanatkan lembaga dibentuk paling lambat Oktober 2024.

“Belum ada update. Besok sore akan kami bahas di DPR,” kata Fadel pada Katadata.co.id usai ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (21/8).

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Nezar Patria sebelumnya menyampaikan, lembaga pelindungan data pribadi akan berada di bawah Kominfo atau Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih dibahas.

“Peraturan Pemerintah atau PP sedang digodok. Isunya tentang apakah lembaga PDP di bawah Kominfo atau langsung di bawah presiden,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (20/8).

Kominfo tengah menguji keberadaan lembaga pelindungan data pribadi, mulai dari simulasi jika badan berada di luar Kominfo, ruang lingkup tugas, dan mekanisme pelaporan.

Kendati demikian, ia menilai lembaga pelindungan data pribadi akan lebih baik di luar naungan Kominfo.

Pada awal Agustus, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo Hokky Situngkir menjelaskan proses pembuatan PP dan pembentukan badan pengawas untuk mengawasi pelindungan data pribadi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau UU PDP.

PP yang mengatur detail teknis UU PDP itu masih berada di Direktorat Tata Kelola Ditjen Aptika dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

"Jadi masih digodok. Saya kira kami masih terus mendengar masukan dari masyarakat. Ketika UU PDP keluar banyak yang masih bertanya-tanya teknisnya," ujar Hokky di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyarankan pembentukan akademi keamanan siber alias cyber securityacademy. Hal ini menanggapi banyaknya serangan siber di Indonesia.

“Saya bilang kepada Presiden (Jokowi), kami butuh akademi keamanan siber. ITSEC bersama BUMN akan bekerja sama untuk membenahi hal ini,” kata Fadel di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/8).

Selain akademi keamanan siber, Fadel menawarkan pembentukan badan keamanan siber. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, kementerian dan lembaga memiliki divisi masing-masing yang menangani masalah siber.

Menurut dia, divisi keamanan siber di masing-masing kementerian dan lembaga itu bisa dijadikan layanan satu pintu khusus. Nantinya, mereka tergabung dalam badan Pelindungan Data Pribadi atau PDP di bawah naungan Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Bahkan kepikiran untuk membuat angkatan baru, sejenis Angkatan Siber. Itu harus dipersiapkan inter-departemen, serta menggabungkan tentara, polisi, dan pihak swasta ke dalam badan ini,” ujarnya.

Fadel berharap ITSEC Cybersecurity Summit 2024 yang digelar di Jakarta, pada hari ini (21/8) dapat menjadi titik awal untuk menemukan cara memperbaiki industri teknologi informasi di Indonesia.

ITSEC Cybersecurity Summit mempertemukan para ahli keamanan siber, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan di dalam industri.

Pertemuan itu membahas tren terbaru dan ancaman yang sedang berkembang dalam lanskap keamanan siber dengan fokus khusus pada pelindungan data di sektor-sektor penting seperti keuangan, pemerintahan, telekomunikasi, kesehatan, energi, dan transportasi.

Usul pembentukan badan keamanan siber sebelumnya disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pidato di sidang tahunan MPR RI, Jumat (16/8). Bamsoet menyampaikan, angkatan siber diperlukan karena banyak operasi militer yang bisa dikendalikan dari jarak jauh via internet, sementara keamanan siber Indonesia masih lemah.

“Kehadiran angkatan siber untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” ujarnya saat membacakan pidato sidang tahunan MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Ia menyebutkan, operasi militer dunia bergeser menjadi era internet of military things atau internet of battlefield things. "Berhadapan langsung dengan trisula persemakmuran Inggris dan berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Cina, dan Amerika,” ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Indonesia menerapkan tiga strategi guna mencapai targetnet zero emission(NZE) pada 2060. Inisatif tersebut mulai dari sistem energi bersih hingga efisiensi energi.

Airlangga mengatakan, usulan pertama adalah mengembangan sistem energi bersih yang terintegrasi dari satu pulau ke pulau lainya. Indonesia akan meningkatkan konektifitas jaringan listrik secara regional untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan energi.

"Secara bersamaan, kami akan berinvestasi dalam teknologi baru seperti hidrogen dan amonia, memanfaatkan sumber daya terbarukan yang melimpah di Indonesia," ujar Airlangga dalam Asia Zero Emission Community (AZEC) 2nd Ministerial Meeting, Rabu (21/8).

Menurutnya, pendekatan ini akan memaksimalkan potensi sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten atau berjeda agar mampu menyediakan listrik bersih yang stabil di seluruh wilayah indonesia.

Kemudian usulan lainya adalah dengan mengubah sektor transportasi yang bertujuan untuk merevolusi mobilitas melalui penggunaan kendaraan dan bahan bakar yang berkelanjutan. Airlangga mengatakan, komitmen dalam membangun infrastruktur dibutuhkan untuk mendukung transformasi sektor transportasi, baik di kawasan pedesaan hingga perkotaan.

Sementara usulan ketiga adalah dengan mempromosikan efisiensi energi di semua sektor. Menurut Airlangga, pemerintah akan mendorong pengurangan signifikan dalam konsumsi energi dengan fokus pada proses industri, sistem bangunan, dan produk konsumen.

"Inisiatif ini akan melibatkan penetapan standar ambisius, memberikan insentif untuk pembaruan, dan mendorong inovasi dalam teknologi hemat energi," ujarnya.

Dia mengatakan, usulan tersebut akan menjadi landasan Indonesia dalam melakukan dekarbonisasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan penyesuaian iklim dengan pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Aturan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif ini ditetapkan atau diundangkan 12 Agustus 2024.

Dalam aturan baru ini, sudah tidak ada lagi persentase penetapan bagi hasil awal atau base split. Kementerian ESDM justru membagi dua mekanisme metode bagi hasil berdasarkan jenis proyek.

Untuk pengusahaan migas konvensional yang disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif. Sementara itu, bagi pengusahaan migas non konvensional (MNK) yang disesuaikan berdasarkan komponen variabel tetap untuk MNK.

Selain penghapusan persentase base split, pemerintah juga turut menyederhanakan komponen variabel yang digunakan dan mengubah satu komponen progresif. Dalam aturan 2017, komponen variabel terdiri atas 10 poin.

Namun dalam aturan baru disederhanakan menjadi tiga poin saja, yakni jumlah cadangan, lokasi lapangan, dan ketersediaan infrastruktur.

Untuk komponen progresif, dalam pasal 6 ayat 7 Kementerian ESDM tetap mempertahankan jumlahnya yakni sebanyak dua buah, namun salah satunya diubah.

Komponen progresif yang sebelumnya berbunyi ‘jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi’, kini diubah menjadi ‘harga gas bumi’.

Dalam pasal 11, Pemerintah juga menghapus besaran tambahan persentase bagi hasil. Sebelumnya, dalam aturan 2017 dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil paling banyak 5% kepada kontraktor yang tidak mencapai nilai keekonomian proyek.

“Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau lapangan-lapangan tidak mencapai nilai keekonomian proyek, Menteri dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil kepada Kontraktor,” dikutip dari Permen 13 Tahun 2024 pada Selasa (21/8).

Penghapusan tambahan besaran persentase 5% juga ditujukan untuk proyek yang melebihi keekonomian tertentu.

“Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau lapangan-lapangan melebihi kewajaran nilai keekonomian proyek, Menteri dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil untuk negara,” demikian dikutip.

Meski besarannya dihapus, namun dalam aturan terbaru dijelaskan bahwa tambahan persentase ini dapat diberikan Menteri saat persetujuan rencana pengembangan (POD) atau revisinya, persetujuan POD lapangan selanjutnya, atau saat penetapan perpanjangan kontrak kerja sama yang akan berakhir.

Dalam beleid tertulis bahwa tambahan persentase bagi hasil ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala SKK Migas yang disertai dengan hasil evaluasi kinerja, aspek teknis dan aspek keekonomian.

“Kegiatan produksi tahap lanjut dalam suatu rencana pengembangan lapangan yang meliputi kegiatan enhanced oil/gas recovery; atau penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon, dapat menjadi pertimbangan dalam permohonan tambahan persentase bagi hasil pada rencana pengembangan lapangan,” tulis beleid tersebut.

Tambahan Split hingga 95%

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut memberikan tambahan split hingga 95% bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam aturan anyar gross split.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dadan Kusdiana menyebut split 95% sebelum pajak ini dapat diberikan langsung secara khusus untuk proyek MNK.

"Jadi misalnya untuk MNK gas, base split kontraktor itu sebesar 49% dan tambahan split untuk MNK yaitu 46% sehingga totalnya 95%,” kata Dadan saat dihubungi Katadata.co.id pada Jumat (9/8).

Dalam aturan baru ini, Dadan menyebut untuk proyek migas konvensional juga berpotensi mendapatkan besaran split antara 75-95%, namun tergantung dari karakteristik lapangan migas tersebut.

“Tergantung lokasi lapangan apakah di laut dalam, jumlah cadangannya giant atau marjinal, infrastrukturnya apakah sudah tersedia, serta kondisi harga migasnya sedang tinggi atau rendah,” ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mempercepat pembangunan transmisi listrik energi baru terbarukan (EBT) Sumatera - Jawa untuk memanfaatkan potensi yang tersebar di Indonesia.

Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan percepatan tersebut perlu dilakukan jika Indonesia ingin melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara Cirebon.

"Kalau kita go untuk coal retirement, satu satunya yang harus kita lakukan adalah membangun transmisi dari Sumatra ke Jawa, itu harus dipercepat," ujar Eniya kepada wartawan, Selasa (20/8).

Eniya mengatakan, potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) memiliki kapasitas yang kecil-kecil dan tersebar di beberapa tempat. Sedangkan, jika ingin membangun PLTA di pulau Jawa setidaknya membutuhkan waktu hingga 12 tahun untuk dapat menghasilkan energi.

Untuk itu, percepatan pembangunan transmisi jaringan listrik EBT dari Sumatera ke Jawa perlu dipercepat jika ingin melakukan pensiun dini PLTU.

"Tadinya 2028, tapi harus terjadi 2026, lebih maju. jadi transmisi dari Sumatra ke Jawa harus ada, itu duluan dan harus selesai sebelum 2028," ujarnya.

Pensiun Dini PLTU Cirebon

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1 segera pensiun dini. PLN bersama dengan PT Cirebon Electric Power (CEP), dan Indonesia Investment Authority (INA) telah menandatangani perjanjian kerangka kerja tidak mengikat untuk pensiun dini PLTU itu pada Minggu (3/12).

Perjanjian yang ditandatangani saat berlangsungnya COP28 tersebut, isinya menyetujui syarat untuk mempersingkat pasokan listrik dalam perjanjian jual beli listrik PLTU Cirebon 1.

Perjanjian ini juga berisi kesepakatan mengakhiri kewajiban pembangkit listrik menyediakan listrik pada Desember 2035, bukan Juli 2042. Transaksi ini akan diselesaikan pada paruh pertama 2024.

"Perjanjian kerangka kerja ini merupakan perkembangan penting dalam transisi energi Indonesia, yang akan menghasilkan penurunan emisi rumah kaca secara signifikan," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa, dikutip dari keterangan resmi.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan mitra-mitra kami di Indonesia dan kawasan, untuk menunjukkan bahwa pensiun dini PLTU dapat dilakukan dengan cara yang adil dan terjangkau.

Perjanjian kerangka kerja ini tunduk pada kesimpulan uji tuntas yang mencakup tinjauan lingkungan, sosial, dan transisi yang adil. Perjanjian ini juga bergantung pada hasil studi mengenai dampak teknis dan finansial dari pensiun dini PLTU terhadap sistem ketenagalistrikan, yang saat ini sedang dilakukan oleh PLN dan ADB.

Perjanjian tersebut menegaskan, bahwa para pihak akan terus membahas skema pembiayaan untuk pensiun dini Cirebon-1, serta dampak pensiun dini tersebut terhadap rencana PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik melalui lebih banyak pembangkitan energi bersih atau energi terbarukan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan sebanyak 13 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masuk dalam daftar yang akan dipercepat operasionalnya. Daftar tersebut didapatkan berdasarkan kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh tiga institusi berbeda yaitu Kementerian ESDM, Institute Teknologi Bandung (ITB), dan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

"Kita rangkum bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon. Nah PLTU Cirebon ini masuk ke beyond 2030," ujar Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, Selasa (20/8).

Dari daftar tersebut, Eniya mengatakan PLTU Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat, berpotensi menjadi yang tercepat. Pasalnya, penghentian operasional PLTU Ombilin bisa minim masalah gangguan sosial dan lainnya.

"Penduduknya sudah nggak pakai. Terus nggak ada pekerjanya gitu lah, yang isunya sudah lebih mudah gitu," ujarnya.

Eniya mengatakan, 13 unit PLTU yang berpotensi pensiun dini memiliki kapasitas sebesar 4,8 gigawatt (GW). Pemerintah saat ini juga tengah menyusun peta jalan pensiun dini PLTU Batubara. Nantinya, peta jalan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk keputusan menteri (Kepmen).

"Saat ini saya sedang meminta surat saya ke Jamdatun (Jaksa Muda Bidang Tata Usaha Negara) untuk pendampingan. Karena ini kita tidak bisa tanpa pendampingan APH (aparat penegak hukum)," ujarnya.

PLTU Suralaya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten, demi menekan polusi udara di Jakarta.

"Jadi kita ingin kaji kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi di Jakarta," kata Luhut ditemui seusai menghadiri Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (14/8).

Menurut Luhut, hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi polusi udara khususnya di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji mengenai hal tersebut, apalagi PLTU tersebut sudah beroperasi lebih dari 40 tahun.

Dia mengatakan, Kemenko Marves segera melakukan rapat untuk menindaklanjuti rencana penutupan PLTU tersebut. Indeks kualitas udara yang buruk menyebabkan banyak yang sakit infeksi saluran penapasan akut (ISPA).

"Kalian (wartawan) itu kena, saya juga kena. Jadi ini beban kita rame-rame," ucapnya.

Jakarta kembali menjadi kota paling terpapar polusi di dunia pada Rabu pagi (21/8). Berdasarkan data yang dihimpun situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 10.16 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) poin Jakarta sebesar 172 atau berada dalam kategori tidak sehat.

Kategori tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar ruangan.

Selain Jakarta, terdapat dua kota di Indonesia yang masuk dalam 50 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, yaitu Medan dan Batam. Medan menempati posisi ke 21 dengan Indeks AQI sebesar 75, dan Batam menempati posisi ke 48 dengan Indeks AQI sebesar 55 atau berada pada kategori sedang.

Adapun kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Berikut daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dari posisi kedua hingga kelima. Kedua ditempati oleh Kampala di Uganda dengan AQI poin sebesar 165, ketiga Kinshasa di Kongo dengan AQI poin sebesar 153, keempat ada Chengdu di Cina dengan AQI poin sebesar 149, kelima ada Kuwait City di Kuwait dengan AQI poin sebesar 112.

Jakarta Butuh 71 Titik Stasiun Pemantai Kualitas Udara

Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini memerlukan 71 titik Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) agar intervensi kebijakan dapat diambil dengan tepat terkait kualitas udara, baik sektor kesehatan, pendidikan, maupun transportasi.

"Saat ini baru terealisasi 31 titik," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Selasa (13/8). Ia menjelaskan, bahwa kebutuhan data yang akurat terkait SPKU juga dibutuhkan dari sektor kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Menurut dia, 31 titik SPKU yang tersebar di wilayah DKI itu masih sangat kurang untuk memantau kualitas udara di Jakarta. Menurut Asep, hasil kajian yang ada menunjukkan kebutuhan SPKU di DKI mencapai 71 unit atau sekitar empat SPKU per kecamatan.

"Kami memang sudah mengkaji kebutuhan SPKU dan jumlah 71 unit ini merupakan kajian," katanya.

Asep mengatakan, jumlah SPKU yang mumpuni berdampak pada banyaknya intervensi kebijakan yang dapat diambil dengan tepat terkait kualitas udara, baik sektor kesehatan, pendidikan, maupun transportasi. Ia mencontohkan akurasi kualitas data kualitas udara dapat membantu petugas atau dinas kesehatan mempersiapkan obat-obatan terutama yang berhubungan dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

Begitu juga pada sektor transportasi, Dinas Perhubungan dapat memberlakukan sejumlah rekayasa dalam mengurangi jumlah kendaraan ketika di suatu lokasi kualitas udaranya memburuk.

"Akurasi data terkait kualitas udara untuk dinas kesehatan nanti bisa menentukan intervensi terhadap kondisi penyakit yang diderita. Ini bisa merujuk dari data yang dihasilkan oleh SPKU," katanya.