Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada empat perusahaan asing asal Jepang dan Korea Selatan yang akan segara menanamkan modalnya di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Bahlil menyebut perusahaan asing itu akan diarahkan untuk pengembangan aset properti dan pembangunan fasilitas umum di IKN. Meski demikian, ia tak menyebut secara detail siapa saja investor tersebut.

“Di klaster kedua investasi dari FDI (Foreign Direct Investment) sudah mulai masuk, asing sudah mulai masuk,” kata Bahlil kepada wartawan disela-sela sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Kompleks Istana Kepresidenan IKN pada Senin (12/8).

Dia menjelaskan, proses pengurusan sertifikat tanah Hak Guna Usaha (HGU) di IKN saat ini dapat diselesaikan dalam waktu 11 hari, sehingga memberikan kepastian hukum kepada investor.

“Dengan demikian saya pikir bahwa investasi masuk IKN itu dengan konsep bawa modal dan peluang. Nanti urusan izin dan sertifikat tanah diurus otorita IKN,” ujar Bahlil.

Bahlil menyebutkan kinerja satuan tugas (satgas) investasi yang telah dibentuk akan mempercepat proses pelaksanaan investasi di IKN. Adapun Bahlil merupakan Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN sejak 5 Agustus 2024.

Aturan tersebut menugaskan Satgas Percepatan Investasi IKN untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha berinvestasi di IKN.

Jokowi berharap, penyusunan Satgas dapat meningkatkan layanan investasi untuk percepatan pembangunan di ibu kota baru. Satgas Percepatan Investasi IKN memiliki tugas memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, hingga perencanaan pembangunan dan tata ruang.

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Investasi Yuliot Tanjung menyebut sudah ada minat investor asing menanamkan modalnya di IKN. Yuliot mengatakan investasi asing di ibu kota baru yang telah masuk proses perizinan menyasar sektor energi terbarukan atau renewable energy. Meski demikian, ia tak menyebut secara detail siapa investor tersebut.

"Sudah ada investasi asing yang masuk di renewable energy. Sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan investasinya dan mereka sudah masuk tahap perizinan," kata Yuliot sesuai agenda pelantikan pejabat negara di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (18/7).

Akun Google bisnis hotel diretas pada Minggu (11/8). Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia alias PHRI segera melaporkan peretasan ini ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Peretasan ini tidak hanya terjadi di Surabaya, beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar terkena peretasan," kata Ketua Harian Koordinator Wilayah atau Korwil PHRI Surabaya Puguh Sugeng Sutrisno, Senin (12/8).

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani segera melaporkan kasus akun Google bisnis hotel tersebut ke pihak berwajib dalam hal ini Polri.

"Jadi selanjutnya, hari ini Ketua Umum kami yaitu Bapak Hariyadi Sukamdani akan ke Siber Bareskrim Polri untuk melaporkan terkait hal ini," katanya.

PHRI menduga peretasan dilakukan oleh warga lokal karena nomor WhatsApp dari beberapa hotel yang tertera di akun Google bisnis diganti dengan nomor telepon lokal.

"Kami belum mengecek kepastiannya, namun diduga ini dilakukan oleh warga lokal karena nomor yang diubah itu diarahkan ke nomor lokal juga. Akun rekening bank juga diganti di salah satu jaringan Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara," ujar dia.

Menurut laporan hotel yang mengalami peretasan, peretas atau hacker mengganti nomor rekening bank hotel ke pribadi yang berlokasi di Indonesia Timur. "Kami dapat info dari salah satu bank BUMN. Ternyata itu ada transaksi dari Indonesia Timur ke nomor rekening pribadi," ujar dia.

PHRI berharap masalah tersebut tidak berlarut-larut, karena dapat mengganggu bisnis masing-masing hotel.

"Di Bandung kurang lebih 35 hotel. Di Surabaya cukup banyak, termasuk hotel-hotel besar. Jumlahnya segera diperbarui," kata Puguh.

PHRI juga berencana melaporkan ke Kepolisian Daerah atau Polda Jatim sebagai penguat atas laporan yang dilakukan di pusat.

"Menurut saya akan lebih kuat kalau masing-masing daerah melaporkan kejadian ini," kata dia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi gempa yang tinggal menunggu waktu di dua Megathrust di Indonesia. Megathrust merupakan bidang gempa sangat besar yang terletak tepat pada pertemuan lempeng samudera (Indo-Australia) dan lempeng benua (Eurasia).

Kondisi tersebut terungkap ketika Gempa besar dengan Magnitudo 7,1 di Jepang yang bersumber dari Megathrust Nankai pada Jumat (8/8) pukul 14.42 WIB.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan Megathrust Nankai merupakan salah satu zona seismic gap atau zona sumber gempa potensial, namun belum terjadi gempa besar dalam masa puluhan hingga ratusan tahun terakhir. Zona tersebut saat ini diduga sedang mengalami proses akumulasi medan tegangan kerak bumi.

Menurutnya, potensi serupa bisa terjadi di Seismic Gap Megathrust Selat Sunda (M8,7) dan Megathrust Mentawai-Suberut (M8,9).

"Rilis gempa di kedua segmen megathrust ini boleh dikata “tinggal menunggu waktu” karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar," ujar Daryono dalam keterangan, Senin (12/8).

Daryono mengatakan, jika gempa dahsyat di Megathrust Nankai tersebut benar-benar terjadi, kemungkinan besar tersebut dapat memicu tsunami. Karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megathrust akan memicu terjadinya patahan dengan mekanisme naik (thrust fault) yang dapat mengganggu kolom air laut (tsunami).

Meski begitu, BMKG sudah menyiapkan system monitoring, prosesing dan diseminasi informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat.

Lanjutnya, BMKG juga telah memberikan edukasi, pelatihan mitigasi, drill, evakuasi, berbasis pemodelan tsunami kepada pemerintah daerah, stakeholder, masyarakat, pelaku usaha pariwisata pantai, industri pantai dan infrastruktur kritis (pelabuhan dan bandara pantai) yang dikemas dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG), BMKG Goes To School (BGTS) dan Pembentukan Masyarakat Siaga tsunami (Tsunami Ready Community).

"Harapan kita, semoga upaya kita dalam memitigasi bencana gempabumi dan tsunami dapat berhasil dengan dapat menekan sekecil mungkin risiko dampak bencana yang mungkin terjadi, bahkan hingga dapat menciptakan zero victim," ujarnya.

Fitur Instagram Notes bisa berubah menjadi emas. Hal ini terkait dengan Olimpiade Paris 2024.

Notes adalah fitur yang memberikan opsi kepada pengguna untuk membuat status pendek seperti di WhatsApp. Fitur ini bisa dijumpai di tab direct message atau DM di kanan atas.

Untuk bisa mengubah status atau catatan di Notes menjadi emas, pengguna Instagram hanya perlu memasukkan kata-kata sebagai berikut:

• Emas
• Olimpiade
• Medali
• Mimbar
• Kambing
• Juara
• Juara
• Kemenangan
• Closing ceremony
• Obor atau Torch
• World Record
• Summer Games
• 2024 games
• 2028 games
• Emoji senter
• Emoji kambing
• Emoji medali emas
• Emoji medali

Cara Membuat Status atau Notes di Instagram sebagai berikut:

• Ketuk ikon pesawat/bagikan
• Ketuk ikon "Catatan" di kiri bawah
• Pilih "teman dekat" atau "pengikut yang Anda ikuti kembali"
• Kirimkan catatan

Bisa juga dengan mengelik fitur ‘Notes’ di bagian atas gambar profil.

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari, mengatakan penyesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi angin segar untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia.

"Adanya relaksasi tersebut tentu akan menjadi poin positif bagi para pengembang," ujar Mada saat dikonfirmasi Katadata, Senin (12/8).

Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Aturan tersebut berlaku efektif mulai 31 Juli 2024. Aturan tersebut di antaranya merelaksasi ketentuan TKDN untuk PLTS.

Mada mengatakan, aturan TKDN yang berlaku sebelumnya menjadi penghambat pengembangan PLTS di Indonesia, Pasalnya, pabrikan lokal belum bisa memenuhi pasokan untuk aturan tersebut. Maka dari itu, AESI menyambut baik adanya upaya pemerintah untuk mendorong tercapainya bauran energi di Indonesia.

Dia mengatakan, AESI juga akan membantu membuat roadmap besaran TKDN yang sanggup diterima oleh para pengembang sehingga antara pasokan dan permintaan bisa sejalan.

"Jadi untuk pengembangan persentase material manufaktur yang sanggup di supply oleh industri penyangganya, seperti industri kaca, alumunium dan lain-lain," ujarnya.

Relaksasi TKDN PLTS

Pada pasal 11 Peraturan Menteri ESDM no 11 tahun 2024, dinyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan relaksasi TKDN bagi proyek pembangunan PLTS yang perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Selain itu, proyek PLTS tersebut direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Pemberian relaksasi tersebut dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, dengan ketentuan:

a. Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan koordinasi di bidang energi.

b. Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menggunakan modul surya yang dirakit di dalam negeri atau modul surya yang diimpor secara utuh oleh perusahaan industri modul surya dalam negeri; dan/atau perusahaan industri modul surya luar negeri, yang memiliki komitmen investasi untuk memproduksi modul surya di dalam negeri.

c. Kesanggupan penyelesaian produksi modul surya sesuai dengan ketentuan TKDN modul surya dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

Komitmen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk menjalankan ESG, salah satunya konsisten dengan mengajak masyarakat mengurangi sampah plastik melalui kerja sama dengan Plasticpay sejak Juli 2021.

Atas konsistensi tersebut, BSI memperoleh apresiasi positif di mana perseroan meraih penghargaan prestisius di ajang Katadata Green Initiative Awards (KGIA) 2024.

Sebagai bentuk kerja sama dengan Plasticpay dalam mengumpulkan dan mendaur ulang botol plastik, hingga Juni 2024 perseroan sudah memiliki 82 collection points berupa Reverse Vending Machine (RVM).

Kerja sama tersebut sudah mengumpulkan sampah botol plastik dengan berat total 33,33 ton.

Berat tersebut setara dengan 1,8 juta botol. Inisiatif ini telah melibatkan 17.462 masyarakat, dengan jumlah transaksi 141.493.

Sedangkan jumlah karbon yang berhasil dikurangi sebanyak 176,5 juta gram dan lahan yang terselamatkan seluas 28.164,47 meter persegi.

Plastik tersebut diolah menjadi barang-barang bermanfaat sehingga tidak merusak bumi. Kerja sama dengan Plasticpay adalah salah satu initiatif untuk implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG) bagi BSI.

Dengan diraihnya penghargaan tersebut, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan bahwa melalui Gerakan Berkelanjutan, perseroan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berkontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan.

"Melalui gerakan ini, kami berharap dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut serta dalam menjaga bumi kita. Salah satunya kerja sama kami dengan Plasticpay dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengurangi sampah plastik. Dengan mendorong orang untuk mengumpulkan sampah plastik dan menukarnya dengan poin," kata Hery, dalam keterangan resmi, Senin (12/8).

Pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2024.

Acara tersebut memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sistem. Adapun KGIA 2024 diselenggarakan pada Rabu (7/8), di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Gerakan Berkelanjutan BSI sendiri sejatinya mencakup berbagai aktivitas. Selain bekerja sama dengan Plasticpay, BSI pun menggalakkan program penanaman pohon untuk menyimpan dan memelihara lingkungan hijau.

Selain itu, perseroan melakukan kegiatan yang berkomitmen dalam menyimpan tukik (anak penyu) dan mendukung upaya pelestarian hewan tersebut.

Di sisi lain, dalam hal keberlanjutan BSI mencatatkan sejumlah pencapaian signifikan dalam portofolio pembiayaan. Hingga Maret 2024, pembiayaan berkelanjutan BSI mencapai Rp59,2 triliun.

Hal ini sejalan dengan strategi BSI untuk mendukung agenda nasional menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Dari jumlah tersebut, BSI menyalurkan pembiayaan ke sektor kegiatan usaha berkelanjutan (KUBL) sebesar Rp12,6 triliun.

Dengan penyaluran ke sektor seperti produk-produk ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, energi terbarukan (renewable energy), dan inisiatif-inisiatif hijau lainnya.

Komitmen kuat ini juga ditunjukkan BSI dengan menerbitkan Sustainability Sukuk Tahap 1 yang oversubscribe 3 kali hingga Rp9 triliun.

Di sisi lain, dalam operasional perusahaan, BSI telah menerapkan berbagai langkah ramah lingkungan seperti pembangunan gedung ramah lingkungan (green building) di Gedung Landmark Aceh, pemasangan panel surya, serta penggunaan kendaraan listrik untuk operasional perseroan.

Lebih dari sekedar bank syariah, BSI juga aktif dalam penyaluran dana zakat yang bersumber dari perusahaan, pegawai, dan nasabah.

Hingga Maret 2024, zakat perusahaan mencapai Rp489 miliar, meningkat 16,41 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Melalui inisiatif-inisiatif tersebut, Hery menekankan bahwa bank syariah menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah.

Hal ini selaras dengan prinsip keberlanjutan 3P yaitu profit, people, dan planet. Prinsip ini yang pada akhirnya mendasari tiga framework utama untuk kegiatan berkelanjutan di BSI, yaitu sutainabile banking, sustainabile operation dan sustainable beyond banking.

“Sustainable banking yaitu menerapkan aspek ESG di setiap sektor, serta mengeluarkan produk atau layanan yang berkelanjutan. Sustainable operation kami menerapkan aspek ESG di dalam operasional kita, seperti contohnya komitmen terhadap privasi dan keamanan data, serta kesetaraan dan keberagaman di lingkungan kerja. Terakhir, sustainability beyond banking di mana kami melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat,” jelas Hery.

Proses Penilaian

Berbagai inisiatif BSI itu pun ternyata selaras dengan proses penilaian dalam KGIA 2024 yang mengidentifikasi komitmen dan inovasi perusahaan dalam penerapan praktik-praktik ramah lingkungan.

Seperti transisi energi bersih, komitmen rendah emisi, keuangan berkelanjutan, dan lain sebagainya. Dari hasil analisis Katadata Insight Center (KIC) bersama para ahli, BSI terpilih sebagai salah satu pemenang atas inisiatif Gerakan Berkelanjutan BSI.

"Kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan ini. Ini adalah bukti nyata bahwa komitmen kami dalam menjaga lingkungan mendapat pengakuan," lanjut Hery.

Hery pun menambahkan, BSI juga memastikan bahwa inisiatif ESG yang dijalankan selaras dengan prinsip Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Kami berkomitmen kuat untuk terus menerapkan prinsip ESG dalam setiap aspek operasional kami, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan nilai-nilai syariah dan memberikan dampak positif jangka panjang," tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atau identifikasi, verifikasi dan pemantauan secara lebih mendalam atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi daring (online) demi mendukung pemberantasan judi online di Indonesia.

"Sebagai bentuk pembinaan dan upaya meminimalisasi pemanfaatan rekening bank untuk kegiatan transaksional judi daring, OJK juga telah meminta bank melakukan enhanced due diligence atas nasabah yang terindikasi melakukan transaksi perjudian daring," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin (12/8).

Dian menuturkan, hingga saat ini OJK telah meminta bank memblokir lebih dari 6.000 rekening terkait dengan penampungan dana judi daring yang tersebar di beberapa bank.

OJK juga meminta bank melakukan analisis atas transaksi nasabah-nasabah tersebut, kemudian melaporkannya sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) jika ditemukan adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring.

"Kemudian membatasi bahkan menghilangkan akses dari nasabah tersebut dalam hal pembukaan rekening di seluruh bank di Indonesia (blacklisting)," ujarnya.

Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau walk in customer.

Enhanced Due Diligence (EDD) adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan pengguna LAPMN terhadap calon nasabah, walk in customer, atau nasabah, yang berisiko tinggi termasuk politically exposed person dan atau dalam area berisiko tinggi.

LAPMN adalah layanan penyimpanan data dan dokumen calon nasabah dan atau nasabah pengguna LAPMN yang tersentralisasi untuk dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan customer due diligence dan atau enhanced due diligence oleh pengguna LAPMN.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menargetkan skema penilaian kredit inovatif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diimplementasikan tahun depan. Skema tersebut dapat meningkatkan penyaluran kredit UMKM dan mempertahankan rasio kredit bermasalah atau NPL.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan telah menguji skema penilaian kredit inovatif atau ICS. Hasilnya, nilai kredit UMKM naik 5% dibandingkan skema normal. Selain itu, rasio kredit bermasalah stabil di sekitar 5,5%.

"Penelitian penggunaan ICS masih berproses. Mudah-mudahan dalam tahun depan selesai dan dapat digunakan," kata Yulius di kantornya, Senin (12/8).

Dalam catatannya, penggunaan KUR tanpa agunan mulai meningkat pada tahun ini. Untuk diketahui, kredit tanpa agunan ini adalah KUR dengan plafon Rp 100 juta.

Kementerian Keuangan mendata realisasi KUR pada paruh pertama tahun ini senilai Rp 141,3 triliun ke 2,38 juta debitur. Penyaluran KUR tersebut naik 34,31% dari capaian Januari-Juni 2023 senilai Rp 105,2 triliun.

Pertumbuhan penyaluran KUR terbesar terjadi di Pulau Sumatra atau sebesar 38,96% secara tahunan menjadi Rp 34,6 triliun. Namun penyaluran KUR terbesar tetap terjadi di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang mencapai Rp 80,3 triliun.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan total kredit ke UMKM telah mencapai Rp 1.468 triliun hingga Mei 2024. Angka tersebut naik 6,74% secara tahunan dari capaian Mei 2023 senilai Rp 1.348 triliun.

Nilai kredit terbesar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp 684,77 triliun atau 46,62% dari total kredit sektor UMKM hingga Mei 2024. Capaian tersebut diikuti oleh kredit ke sektor primer senilai Rp 269,28 triliun atau 18,33% dari total kredit UMKM.

Adapun kontribusi kredit UMKM ke sektor manufaktur hanya sebesar 9,99% atau Rp 146,68 triliun hingga Mei 2024. Mayoritas kredit UMKM disalurkan di Jawa Timur atau senilai Rp 219,25 triliun.

Hampir semua orang ingin hidup tenang dan nyaman saat memasuki usia pensiun. Namun untuk mewujudkannya, tentu diperlukan persiapan yang matang sejak kita masih di usia produktif.

Di sisi lain, generasi muda saat ini harus menghadapi banyak tantangan yang dapat memengaruhi kesehatan finansial.

Bahkan menurut survei Asosiasi Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (PDPLK), 90 persen milenial tidak memiliki persiapan hari tua.

Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya datang dari diri sendiri, namun keluarga dan lingkungan sering kali ikut terlibat.

Lalu, apa saja tantangan yang harus dihadapi generasi muda saat ini dan bagaimana mengatasinya agar siap menghadapi masa pensiun?

1. Biaya hidup tinggi

Setiap tahunnya, biaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup terus naik. Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, biaya hidup rata-rata per rumah tangga per bulan di Indonesia melampaui besaran upah minimum provinsi (UMP) di sejumlah wilayah.

Provinsi DKI Jakarta pun menempati peringkat pertama kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Berdasarkan data BPS, biaya hidup di Jakarta tahun 2024 mencapai angka Rp 14.394.990 per bulannya.

2. Penghasilan

Tingginya biaya hidup ini ternyata tidak sebanding dengan UMP yang diperoleh oleh pekerja di Indonesia. Contohnya saja di Jakarta, dengan biaya hidup rata-rata hampir mencapai Rp 15 juta, besaran gaji UMR pada 2024 adalah sekitar Rp 5,06 juta.

Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Gen Z dan Milenial memiliki utang lebih banyak dibandingkan dengan generasi lain. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja, 62 persen rekening fintech pendanaan bersama dimiliki oleh nasabah usia 19-34 tahun.

3. Tanggungan keluarga

Tak sedikit juga generasi muda di Indonesia yang harus menjadi generasi sandwich. Masih dari data BPS, pada 2020, 6 orang usia produktif mendukung 1 orang lanjut usia pada 2020, dan 3 orang usia kerja mendukung 1 orang lanjut usia pada 2045.

Persentase rasio ketergantungan yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa penduduk produktif harus menanggung beban yang lebih tinggi untuk membiayai kehidupan mereka yang belum produktif maupun yang sudah tidak produktif lagi.

Mempersiapkan Masa Pensiun Bersama BRIfine by DPLK BRI

Tidak perlu takut menghadapi masa pensiun, sebab BRI akan membantu kamu mempersiapkan hari tua. Ya, bagi nasabah Payroll BRI, kamu bisa mewujudkan ketenangan hidup di masa pensiun dengan cara mendaftar program pensiun BRIFine by DPLK BRI di BRImo.

BRI (BRI)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) menyelenggarakan program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi peserta individu maupun Korporasi, Program Pensiun Dana Kompensasi Pasca-kerja (PPDKP) bagi peserta Korporasi, serta Program Pensiun Dana Santunan Kesehatan (PPDSK) bagi peserta Korporasi.

Pilihan investasi DPLK BRI pun cukup beragam, mulai dari DPLK BRI Pasar Uang, DPLK BRI Pendapatan Tetap, DPLK BRI Saham, DPLK BRI Pasar Uang Syariah dan DPLK BRI Berimbang Syariah.

Jangan khawatir, BRIFine by DPLK BRI menyediakan akses portofolio investasi yang sangat mudah dan transparan. Pengelolaan investasi DPLK BRI memakai konsep pengelolaan reksadana yang dihitung harian dan dikirim secara periodik. Begitu juga dengan hasil investasi selalu dipublikasikan setiap hari.

Semakin mudah karena sekarang pendaftaran program dana pensiun ini dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi BRImo. Yuk, simak caranya berikut ini!

1. Buka aplikasi BRImo dan klik fitur DPLK BRI
2. Pilih Buka BRIFine
3. Klik Setuju setelah baca Keuntungan, Ketentuan, dan Biaya
4. Isi Data Peserta, meliputi Data Iuran, Data Pekerjaan dan Foto e-KTP
5. Masukkan PIN
6. Pendaftaran program pensiun BRIFine by DPLK BRI di BRImo sukses dilakukan.

Yuk, langsung daftarkan diri kamu untuk melindungi kesehatan finansial saat pensiun nanti dengan program pensiun BRIFine by DPLK BRI .

Jangan lupa juga download BRImo melalui App Store, Play Store, atau Huawei App Gallery untuk mempermudah segala urusan keuangan kamu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kebijakan hapus tagih kredit macet akan berlaku untuk bank dan lembaga jasa keuangan (LJK) nonbank dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan aturan itu, hapus tagih kredit macet tak termasuk dalam kerugian negara.

"Kebijakan hapus tagih telah disusun dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang rencananya akan berlaku untuk BUMN berbentuk bank dan lembaga jasa keuangan nonbank," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin (12/8).

Dian menuturkan, ketentuan debitur hapus tagih memiliki kriteria tertentu sehingga tidak seluruh kredit yang telah dihapus buku bank akan dihapus tagih.

Kredit yang dihapus tagih merupakan kredit yang telah dihapusbukukan dari neraca laporan posisi keuangan bank dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai 100% sehingga telah dibiayakan sebelumnya.

"Dalam RPP diatur pula bahwa atas transaksi hapus tagih tidak termasuk dalam kerugian negara," ujarnya.

Diketahui, kebijakan hapus tagih kredit macet belum bisa sepenuhnya diterapkan di Bank BUMN karena khawatir masuk dalam hitungan kerugian negara atau tindakan korupsi.

Untuk itu, pemerintah tengah menyusun aturan tentang penghapusan kredit macet dan hapus tagih di bank BUMN untuk mendukung kelancaran dalam pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.

Siapkan Aturan Hapus Kredit Macet UMKM

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menyiapkan peraturan pemerintah mengenai penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional.

"Untuk kredit macet ini lagi dikaji. Lagi disiapkan PP-nya oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan)," kata Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta.

Teten mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan sinyal persetujuan terkait rencana penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional dan meminta agar pemutihan segera diberlakukan karena tidak ada kebijakan fiskal yang diperlukan.

Pada tahap pertama, penghapusan kredit macet untuk debitur kredit usaha rakyat (KUR) dengan nilai maksimal Rp 500 juta yang sudah dihapusbukukan, namun belum dihapus tagih dan sudah ditanggung oleh Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

PT PLN (Persero) berpartisipasi aktif dalam gelaran Festival LIKE 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta Convention Center, Jumat (9/8).

Pada gelaran ini PLN menampilkan showcase akselerasi ekonomi kerakyatan dalam transisi energi lewat pemanfaatan biomassa dalam program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa lewat program co-firing, PLN mendorong terciptanya ekosistem kerakyatan karena masyarakat juga diajak terlibat aktif dalam penyediaan bahan baku biomassa untuk co-firing.

"Program co-firing tidak hanya menjadi program transisi energi, namun juga akan menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Darmawan, dalam keterangan resmi, Senin (12/8).

PLN telah mengembangkan biomassa sebagai bahan baku substitusi pengganti batu bara untuk PLTU. Ekosistem penyediaan biomassa ini telah dibangun secara end to end berbasis keterlibatan masyarakat.

Direktur Transmisi dan Perencanaaan Sistem PLN Evy Haryadi menyampaikan hingga tahun 2023, terdapat 46 PLTU yang telah menjalankan program co-firing dengan total penggunaan biomassa mencapai 1 juta ton dan mampu memproduksi listrik sebesar 1,04 terrawatt hour (TWh).

Program ini pun dinilai mampu menurunkan emisi sebesar 1,05 juta ton CO2e sepanjang tahun 2023.

"Kami akan terus kembangkan program co-firing ini. Kami ingin membangun kolaborasi dan semakin banyak masyarakat yang terlibat," ucap Evy.

Hingga 2025, PLN menargetkan program co-firing bisa dilakukan pada 52 PLTU dengan kebutuhan biomassa mencapai 10 juta ton dan mampu menurunkan emisi sebesar 11 juta ton CO2e per tahun.

"Untuk itu, kami sangat terbuka dan siap berkolaborasi dengan masyarakat menyiapkan biomassa untuk kebutuhan program co-firing ini," tambah Evy.

Dengan kebutuhan yang ada, PLN menilai program ini akan melibatkan secara aktif 1,25 juta masyarakat dengan nilai ekonomi mencapai Rp9,43 triliun.

Adapun jenis biomassa yang telah digunakan PLN di antaranya adalah limbah replanting, tanaman kaliandra merah, gmelina, gamal, indigofera, sekam padi, tandan kosong, hingga limbah agroforestri.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menargetkan kontribusi wirausaha ke perekonomian nasional mencapai sekitar 5% pada tahun ini. Angka tersebut naik dari capaian tahun lalu sebesar 3,4%.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius berencana menghubungkan industri mikro dengan perusahaan besar untuk mencapai target tersebut. Dengan demikian, bisnis tersebut dapat masuk dalam rantai pasok perusahaan besar yang akhirnya meningkatkan omzet usaha.

"Selain itu, usaha mikro dapat memanfaatkan riset dan teknologi perusahaan besar saat menjadi bagian rantai pasok," kata Yulius di kantornya, Senin (12/8).

Peningkatan kontribusi wirausahawan ke perekonomian nasional menjadi penting, menurut dia, untuk mencapai status negara maju. Sebab, kontribusinya ke perekonomian setiap negara maju lebih dari 10%.

Pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menyusun rencana strategis untuk pemerintahan selanjutnya. Renstra Kemenkop UKM akan mengikuti program Asta Cita presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rencana itu akan fokus pada pemenuhan Asta Cita poin ketiga, yakni meningkatkan lapangan kerja berkualita, mendorong kewirausahaan, mengembangkan hasil industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Kementerian Investasi mendata mayoritas investasi ke usaha mikro dan kecil terpusat ke sektor perdagangan dan reparasi senilai Rp 229,6 triliun pada tahun lalu. Sepanjang 2023, investasi ke usaha mikro dan kecil di sektor manufaktur hanya sebesar 9,2% atau Rp 25,7 triliun, sedangkan di sektor primer hanya Rp 22,8 triliun.

"Untuk itu kami sedang mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan teknologi agar meningkatkan daya saing melalui kemudahan akses pembiayaan usaha lewat kredit usaha rakyat (KUR)," katanya.

Kementerian Keuangan mendata realisasi KUR pada paruh pertama tahun ini senilai Rp 141,3 triliun ke 2,38 juta debitur. Penyaluran KUR tersebut naik 34,31% dari capaian Januari-Juni 2023 senilai Rp 105,2 triliun.

Pertumbuhan penyaluran KUR terbesar terjadi di Pulau Sumatra atau sebesar 38,96% secara tahunan menjadi Rp 34,6 triliun. Namun penyaluran terbesar tetap terjadi di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang mencapai Rp 80,3 triliun.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total kredit ke UMKM telah mencapai Rp 1.468 triliun hingga Mei 2024. Angka tersebut naik 6,74% secara tahunan dari capaian Mei 2023 senilai Rp 1.348 triliun.

Nilai kredit terbesar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp 684,77 triliun atau 46,62% dari total kredit sektor UMKM hingga Mei 2024. Capaian tersebut diikuti oleh kredit ke sektor primer senilai Rp 269,28 triliun atau 18,33% dari total kredit UMKM.

Adapun kontribusi kredit UMKM ke sektor manufaktur hanya sebesar 9,99% atau Rp 146,68 triliun hingga Mei 2024. Mayoritas kredit UMKM disalurkan di Jawa Timur atau senilai Rp 219,25 triliun.