ekBis#1

Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri peresmian pabrik ketiga PT Volex Indonesia di Batam pada akhir pekan lalu. Kehadiran Prabowo tak lepas dari sosok pemilik perusahaan kabel tersebut, yakni konglomerat asal Inggris Nathaniel Philip Victor James Rothschild.

Prabowo saat menyampaikan pidato dalam peresmian tersebut menyebut Rohschild sebagai sahabat dekatnya saat memberikan pidato pada peresmian tersebut. Ia mengaku bangga melihat kemajuan pabrik kabel tersebut.

"Apalagi saat tadi saya diajak keliling-keliling melihat berbagai hasil produksinya, semua untuk memenuhi kebutuhan exspor luar negeri. Lebih dari itu, hasil produksinya sendiri telah diakui memiliki kualitas yang memadai." ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers Pemerintah Provinsi Kepri.

Profil Pabrik Volex

Volex Indonesia merupakan anak usaha dari Volex Plc, perusahaan asal Inggris yang bergerak di bidang manufaktur kabel dan konektor elektronik. Perusahaan ini menyuplai kabel untuk perusahaan-perusahaan besar, salah satunya Tesla.

Perusahaan ini juga menyediakan konektivitas untuk barang sehari-hari dan mesin untuk berbagai produk mulai dari perawatan onkologi radiasi, laser industri, hingga kendaraan listrik, Volex mengklaim dirinya merupakan bagian penting dari berbagai produsen modern.

Produk kabel yang dihasilkan Volex diklaim memastikan koneksi penting dari mesin-mesin pada berbagai peralatan tak gagal, mulai dari pemindai pencitraan rumah sakit, defibrilator, ventilator, kabel berkecepatan tinggi. Perusahaan juga mensupport koneksi kabel untuk laptop, bahkan setrika rumah tangga.

Perusahaan Nat Rotshcold ini kini beroperasi di 28 lokasi, termasuk Indonesia, Polandia, dan Cina dengan total karyawan mencapao 14.000 orang.

Adapun Volex Indonesia saat ini mempekerjakan sekitar 2.900 orang. Jumlah karyawa bertambah karena pembangunan pabrik baru ini. Pasalnya, kapasitas pabrik ketiga, dua kali lipat dibandingkan dengan pabrik lama.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memaparkan beberapa dampak tekanan ekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian Indonesia.

Pertama adalah adanya peningkatan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Bhima menilai, jika indikator resesi menguat, maka akan ada ketidakjelasan arah suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed.

Akibatnya, pelaku pasar atau investor akan mengalihkan investasi ke safe haven atau aset yang tetap stabil dan aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"(Maka para investor bisa beralih) ke safe haven-nya bisa beragam, bisa emas, bisa kemudian dolar AS dalam jangka menengah,” ujarnya dalam Biweekly Brief CELIOS yang diadakan secara virtual, Jakarta, Senin (6/8).

Implikasi kedua ialah cadangan devisa Indonesia bisa turun akibat pelemahan permintaan ekspor ke AS. Kendati memang ekspor Indonesia ke AS tidak sebesar ke Cina, tetapi bahan baku atau barang setengah jadi yang dikirim ke Cina juga akan diolah dan berakhir di pasar AS.

Artinya, jika permintaan domestik AS melemah, tentu memberikan efek terhadap kinerja ekspor Tanah Air. Hal ini akan memengaruhi neraca perdagangan dan cadangan devisa Indonesia.

Efek selanjutnya adalah suku bunga AS yang masih tinggi bakal mencegah dana asing keluar, terutama dari pasar surat berharga. Jikakalau The Fed memangkas suku bubunga 25 basis points (bps), itu belum tentu diikuti pemotongan lebih besar ke depannya.

Dalam arti lain, suku bunga yang tinggi ke depan masih tetapi diperlukan untuk menjaga nilai tukar rupiah atau menahan aliran modal keluar (capital outflow) tetap di dalam negeri dengan iming-iming imbal hasil surat utang masih menarik.

“Banyak pelaku usaha yang mengandalkan pinjaman, terutama pinjaman dalam bentuk domestik, ini menjadi sangat berat bagi mereka," kata Bhima.

Kemudian tekanan dari sisi pemerintah, mereka membutuhkan dana asing untuk membeli surat utang pemerintah, meskipun porsi dana asing di Surat Berharga Negara (SBN) semakin kecil, tetapi SBN ini masih tetap membutuhkan aliran modal dari luar.

Adanya resesi ekonomi AS yang berdampak terhadap minat investor membeli surat utang pemerintah, maka akan membuat pemerintah sulit mencari pembiayaan baru pada tahun 2025.

Kemudian pemerintah akan sulit menutup defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, dan pembayaran utang jatuh tempo juga bisa makin besar pada tahun depan. “Ini jadi punya implikasi resesi terhadap kesulitan pemerintah untuk mengakses pembiayaan yang murah,”katanya.

Tanggapan Goldman Sachs

Ekonom Goldman Sachs Group melihat kemungkinan resesi AS pada 2025 meningkat menjadi 25% dari sebelumnya 15%. Namun masih ada kemungkinan resesi tidak terjadi meski angka pengangguran melonjak. "Kami terus melihat risiko resesi terbatas," kata ekonom Goldman yang dipimpin Jan Hatzius dikutip dari The Straits News, Selasa (6/8).

Goldman Sachs Group meyakinkan perekonomian AS masih baik secara keseluruhan. Sebab, tidak ada masalah ketidakseimbangan keuangan yang besar dan The Fed memiliki banyak ruang untuk memangkas suku bunga lebih cepat jika diperlukan.

Para ekonom Goldman Sachs memperkirakan, pertumbuhan lapangan kerja AS akan mulai pulih pada Agustus 2024 dan pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) akan menilai untuk pemangkasan suku bunga AS sebesar 25 basis poin.

Apalagi, laporan ketenagakerjaan AS pada Agustus 2024 diperkirakan bakal masih melemah dari sebelumnya. Sehingga, potensi pemotongan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin bakal terjadi pada September 2024.

Para ekonom cukup skeptis pasar tenaga kerja AS akan memburuk dengan cepat. Hal itu dikarenakan jumlah lowongan pekerjaan AS menunjukkan permintaan tetap solid dan tidak ada guncangan nyata yang memicu penurunan.

Kerusuhan besar melanda Bangladesh hingga berujung mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Hasina mengundurkan diri usai massa menggeruduk kediaman resmi Perdana Menteri dan menjarah isinya.

Hasina, dan saudara perempuannya melarikan diri ke India dengan helikopter. Sedangkan militer akan menangani dampak kerusuhan yang menelan korban ratusan jiwa ini.

"Tolong jangan kembali ke jalan kekerasan dan tolong kembali ke jalan damai," kata Kepala Staf Angkatan Darat Bangladesh Jenderal Waker-Uz-Zaman dalam konferensi pers di Dhaka, (5/8) dikutip dari Reuters.

Dipicu Minimnya Jatah Kuota ASN

Demonstrasi besar awalnya digelar mahasiswa Bangladesh untuk menolak kebijakan menentang kuota pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mahasiswa merasa kebijakan tersebut tak sesuai dengan meritokrasi.

Dalam sistem yang diperkenalkan tahun 2018 lalu, Pemerintah Bangladesh memberikan kuota 30% posisi ASN bagi anak atau cucuk pejuang kemerdekaan 1971.

Sedangkan 10% kuota diberikan bagi wanita, 10% kuota dibagi rata untuk perwakilan masyarakat di tiap distrik, 5% untuk etnis minoritas, serta 1% untuk difabel.

Ini artinya, hanya 44% kuota yang diberikan kepada calon peserta seleksi ASN di Bangladesh. Saat itu, pemerintah akhirnya memusukan menghapuskan kuota untuk golongan I dan golongan II ASN usai muncul gelombang demonstrasi.

Meski demikian, mahasiswa turun ke jalan pada 2024 usai Mahkamah Agung Bangladesh mengembalikan keputusan soal kuota 30% untuk anak dan cucu pejuang.

Memburuknya Ekonomi

Dikutip dari Reuters, pakar juga menghubungkan kerusuhan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang stagnan terutama di sektor swasta. Stagnasi swasta membuat para mahasiswa putar arah untuk mencari pekerjaan sebagai birokrat.

Dengan adanya kebijakan kuota, maka mahasiswa menjadi marah karena dianggap menutup peluang mereka bersaing. Apalagi hampir 32 juta orang di negara tersebut tengah kehilangan pekerjaan atau pendidikan.

Pemilu yang Dianggap Curang

Sheikh Hasina kembali ke tampuk kepemimpinannya yang keempat secara berturut usai partainya, Liga Awami, menang dalam Pemilu Januari lalu. Meski demikian, partai oposisi BNP menuduh Liga Awami curang dan mencoba melegitimasi pemilu palsu.

Sebelum pemilu, Sheikh Hasina dituding membungkam oposisi dengan langkah hukum. Ia juga dianggap menghantam pihak-pihak yang berseberangan dengan dirinya demi menghentikan kritik kepada pemerintah.

India-Bangladesh (ANTARA FOTO/REUTERS/Altaf Hussai)

Rezim Hasina juga terus dinilai menunjukkan kecenderungan menjadi otokrasi. Hal ini terlihat dari langkah pemerintah memenjarakan sejumlah tokoh, salah satunya pemegang Nobel yakni Muhammad Yunus.

Aparat Represif

Dengan sejumlah prakondisi itu, mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan perubahan. Meski demikian, aparat bertindak represif dan berujung memanasnya kerusuhan.

Dampaknya, 300 orang meninggal akibat pengunjuk rasa bentrok dengan aparat serta pendukung pemerintah. Demonstrasi yang awalnya menolak kebijakan kuota serta memprotes hasil pemilu berujung jadi desakan Sheikh Hasina untuk mundur.

Pemerintah mengantisipasi dampak resesi yang mengancam Amerika Serikat. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kondisi yang sedang terjadi di negara tersebut di bawah ekspektasi.

“Kami akan terus memantau karena gejolak tersebut harus diantisipasi,” katanya saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (6/8).

Ancaman resesi AS muncul usai rilis data pengangguran yang lebih tinggi dari perkiraan padapekan lalu. Di saat bersamaan, bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), masih mempertahankan suku bunga acuan yang tinggi.

Febrio melihat dinamika tingkat suku bunga AS dan ekspektasinya sudah berubah sejak sejak awal 2024. “Nah, sekarang dengan data yang terbaru memang konsensusnya mengarah ke pemotongan suku bunga lebih banyak,” ujar Febrio.

Dalam konteks stabilitas makroekonomi Indonesia, ia menyebut dampaknya positif untuk sementara waktu. Saat kebijakan suku bunga AS diturunkan maka membuat tekanan untuk aliran modal asing keluar dari Indonesia alias capital outflow berkurang.

“Ini artinya, tingkat suku bunga kita di dalam negeri akan relatif cukup menarik bagi investor,” kata Febrio.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah kini mewaspadai risiko yang dihadapi Indonesia apabila Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi.

Kondisi tersebut dapat memicu keluarnya aliran modal dari pasar domestik Indonesia ke AS alias capital flight. Sebab, tingkat suku bunga dalam negeri lebih tinggi dari laju inflasi.

Bank Indonesia pada bulan lalu masih mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25%. Tingkat inflasi pada Juli 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebesar 2,13% secara tahunan.

"Kami melihat tingkat suku bunga kita dibandingkan inflasi gap-nya agak tingi. Kami terus monitor dan berharap tingkat suku bunga acuan AS pada kuartal keempat 2024 dapat turun, walaupun belum ada yang menjamin,” kata Airlangga.

Sebelumnya, tingkat pengangguran AS melonjak ke level tertinggi hampir tiga tahun, yakni sebesar 4,3%, pada bulan Juli 2024. Peningkatan tersebut mendorong ekspektasi pemotongan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), pada September 2024.

Ekonom Goldman Sachs Group melihat kemungkinan resesi Amerika Serikat pada 2025 meningkat menjadi 25% dari sebelumnya 15%. Namun, masih ada kemungkinan resesi tidak terjadi meski angka pengangguran melonjak.

"Kami terus melihat risiko resesi terbatas," kata ekonom Goldman yang dipimpin Jan Hatzius dikutip dari The Straits News, Selasa (6/8).

Goldman Sachs Group meyakinkan perekonomian AS masih baik secara keseluruhan. Tidak ada ketidakseimbangan keuangan yang besar dan The Fed memiliki banyak ruang untuk memangkas suku bunga dan dapat melakukannya dengan cepat jika diperlukan.

Kementerian Kesehatan merespons protes soal kebijakan alat kotrasepsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan. Mereka menjelaskan pemberian kondom pada remaja seperti di PP tersebut hanya diberikan pada pasangan yang menikah.

Hal ini adalah bagian dari layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Tujuannya, menunda kehamilan bagi pasangan yang belum siap memiliki anak karena berbagai alasan.

"Tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Syahril, dalam siaran pers, Selasa (6/8).

Sesuai dengan ketentuan dalam PP 28/2014, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril meminta masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP 28/2024. Kemenkes juga akan membuat aturan turunan dari PP tersebut yang akan memperjelas edukasi seksual. Misalnya tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja sesuai perkembangan dan usia anak.

Kemenkes juga mengatakan pernikahan dini bisa meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, anak yang dilahirkan juga sangat berpotensi mengidap tengkes atau stunting.

Peraturan terkait pemberian alat kontrasepsi pada remaja tercantum dalam Pasal 103 PP 28/2024. Pada ayat satu, disebutkan upaya kesehatan sistem reproduksi pada usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Di Pasal tiga, dijelaskan pelayanan kesehatan yang disediakan bagi remaja yakni:

a. Deteksi dini penyakit atau skrining;

b. pengobatan;

c. rehabilitasi;

d. konseling; dan

e. penyediaan alat kontrasepsi

Salah satu pandangan kontra datang dari Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina. Ia meminta Kemenkes meninjau ulang aturan itu karena khawatir akan memberi dampak kesehatan jangka panjang dan berpotensi membuat remaja masuk ke pergaulan bebas.

Arzeti juga mengatakan peraturan ini jgua tidak memberi detail edukasi apa yang akan diberi pada remaja. “Saya kira perlu ada penjelasan dan edukasi yang clear, karena bunyi pasal yang sekarang bisa membuat salah tafsir,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8)

Arzeti pun menilai aturan itu tidak sejalan dengan norma-norma di Indonesia. Apalagi bagi anak-anak usia remaja yang seharusnya tidak boleh melakukan hubungan seksual karena akan berpengaruh terhadap kesehatannya.

“Jangan sampai aturan ini malah menjadi dasar anak-anak muda melakukan seksual di luar pernikahan. Selain secara norma dilarang, dampak kesehatannya juga sangat berpengaruh," jelas Arzeti.