Kubu Prabowo buka suara soal kemungkinan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Kebijakan tersebut rencananya akan diterapkan ada era pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Belum, belum (diputuskan Prabowo)," kata Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat ditemui di Jakarta, Senin (29/7).

Sebelumnya, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memastikan kenaikan PPN menjadi 12% sudah masuk dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal itu sudah menjadi pertimbangan dalam menyusun asumsi makro tahun 2025. "Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” kata Susiwijono saat ditemui di Gedung Kemenko Ekonomi, Jakarta, Kamis (25/7).

Susiwijono menjelaskan, pada dasarnya penyesuaian tarif PPN dari 11% sudah menjadi amanat undang-undang. Berdasarkan pasal 7 Undan-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan PPN menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025.

Susiwijono mengatakan pemerintah juga sudah merumuskan target penerimaan negara setelah ada kenaikan PPN. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan tahun pertama sebesar 12,3% hingga 12,36% dari produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa menjelaskan secara detil mengenai kepastian penerapan PPN 12% di 2025.

“Nah, kalau itu nanti kita lihat kemampuan ekonomi dalam negeri,” ujar Airlangga.

Pasangan terpilih presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berupaya untuk mendongkrak pajak atau penerimaan negara dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara atau BPN.

Berkaitan hal tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira optimistis upaya tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara.

"Kan ada badan penerimaan, kita tambal yang bocor-bocor," kata Anggawira saat ditemui di Jakarta, Senin (29/7).

Meskipun begitu, Anggawira mengatakan badan penerimaan negara belum dipastikan akan ada pada periode pertama pemerintahan Prabowo. Hanya saja, dia memastikan persiapan untuk membentuk badan tersebut tetap dilakukan.

"Disiapkan, tapi kan apakah di tengah periode ini ada badan atau tidak karena sumber dayanya dari Kementerian Keuangan," ujarnya.

Rencana pembentukan BPN dilakukan untuk memusatkan pendapatan negara dari sektor pajak, non pajak, dan bea cukai lewat satu pintu. Rencana itu masuk ke dalam program prioritas Prabowo-Gibran untuk mendongkrak rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dari 10% menjadi 23%.

Kementerian PPN/Bappenas memastikan pembentukan BPN masuk ke dalam rencana kerja pemerintah atau RKP 2025 dari presiden dan wakil presiden terpilih. "Sudah, sudah mulai kita melakukan penyesuaian," kata Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar.

Hanya saja, Amalia menyatakan kala itu belum bisa memaparkan lebih jauh soal pembentukan BPN. Amalia menilai RKP 2025 masih sebatas rancangan awal dalam target makro ekonomi.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengatakan perusahaan nikel asal Australia berpeluang masuk untuk investasi di Indonesia. Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan hal ini muncul setelah pihaknya berdiskusi dengan BHP.

“Saya belum bisa konfirmasi, tapi ada peluang kesana. Kami berharap ada perusahaan-perusahaan di luar Cina yang bersedia masuk ke Indonesia,” kata Meidy saat ditemui di Jakarta pada Senin (29/7).

Meidy mengatakan masuknya BHP ke Indonesia berpeluang terjadi pada tahun depan, namun masih tergantung situasi politik. Saat ini APNI sedang menunggu regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah baru pimpinan Prabowo-Gibran terkait nikel.

“Aturan apa yang bisa membangkitkan semangat para investor. Kami menunggu dahulu beberapa bulan lagi,” ujarnya.

Meidy mengatakan peluang investasi BHP ini dapat terjadi karena perusahaan tersebut membutuhkan bahan untuk dapat memproduksi turunan nikel matte. “Intinya apapun investasinya itu mereka harus mencari partner untuk upstream dulu." katanya.

Selain perlu mengamankan hulu nikel, Meidy mengatakan peluang investasi BHP di Indonesia juga muncul karena banyaknya smelter nikel di Indonesia.

Impor Bijih Nikel dari Filipina

APNI juga melaporkan hingga Juli 2024, Indonesia telah mengimpor 380 ribu ton bijih nikel dari Filipina. “Beberapa smelter sudah impor, kadar nikelnya 1,4%,” kata Meidy.

Menurut Meidy, hal ini merupakan langkah bagus guna mempertahankan cadangan nikel Indonesia. Meidy juga mengatakan, hingga saat ini tidak ada aturan dari pemerintah yang melarang perusahaan untuk mengimpor nikel.

“Yang penting nikel tersebut diproses di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya PT Kalimantan Ferro Industry menyatakan bahwa masih mengimpor nikel dari Filipina untuk operasional fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh terkendalanya pasokan nikel ore dalam negeri.

“Kami harus mengambil dari Filipina karena beberapa tambang pemasok belum mendapatkan persetujuan RKAB sehingga kami tidak bisa membeli nikel mereka,” kata Owner Representative PT KFI Ardhi Soemargo dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (8/7).

Anggaran makan bergizi gratis sudah dialokasikan pemerintah sebesar Rp 71 triliun. Nilai itu lebih kecil dari anggaran yang diusulkan presiden terpilih Prabowo Subianto saat kampanye mencapai Rp 400 triliun - Rp 450 triliun per tahun.

Meskipun anggaran terbatas, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira memastikan kualitas makanan tidak akan menurun. Dengan begitu, bakal ada penyesuaian atau pengurangan jumlah penerima tahap awal, tapi dari segi kualitas dan gizi makanan tetap terjaga.

"Secara kuantitas, pastinya akan ada pengurangan karena kita tidak ingin kualitas yang diterima menurun. Buat apa kalau kualitasnya tidak sesuai?" kata Anggawira usai menghadiri acara bertajuk Economist Gathering: The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency di Jakarta, Senin (29/7).

Hanya saja, penyesuaian alokasi biaya makan bergizi gratis per porsi sampai saat ini belum diputuskan. Sebab, uji coba makan bergizi gratis masih dilakukan di 20 lokasi. Anggaran uji coba tersebut didapatkan dari berbagai dana tanggung jawab sosial (CSR). "Macam-macam, misalnya Pemda punya dana, APBD, kementerian juga ada dan pihak swasta," ujar Anggawira.

Anggawira menyampaikan, alokasi biaya Rp 15 ribu per porsi menjadi angka maksimal untuk makan siang gratis. Angka ini tidak menutup kemungkinan akan berbeda di setiap tempat. "Berbagai tempat kan pasti ada diferensiasi harga ongkos produksi. Pasti akan ada subsidi silang," kata Anggawira.

Targetkan 82 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis besutan Prabowo diperkirakan bakal menyasar 82 juta anak dan ibu hamil. Jumlah itu lebih kecil dari yang dijanjikan Prabowo saat kampanye mencapai 82,9 juta orang penerima.

Dalam kesempatan yang sama, editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan bilang, program akan menyasar anak-anak usia sekolah hingga hingga ibu hamil. "Target penerimanya 82 juta termasuk 44 juta anak usia sekolah, 4 juta santri, 30 juta balita, dan 4 juta ibu hamil," kata Dirgayuza.

Sebanyak 48 ribu unit pelayanan akan membantu penerapan program makan bergizi gratis di Indonesia. Rencananya, unit pelayanan tersebut bisa membantu penyaluran penyaluran makanan bergizi gratis kepada puluhan juta penerima di Indonesia.

Alokasi Anggaran Rp 71 Triliun

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan implementasi anggaran makan siang gratis bisa saja berubah. “Nanti implementasi kan punya fleksibilitas,” kata Airlangga di Gedung Kemenko, Jakarta, Selasa (16/4).

Dalam pembahasan dengan DPR pada 24 Juni 2024, Airlangga memastikan program tersebut akan berdampak pada perekonomian nasional. Namun, Ketua Umum Partai Golkar ini belum merinci dampak yang dimaksud.

Dia menjelaskan proyeksi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun mempertimbangkan prioritas daerah dan beberapa indeks perekonomian. "Salah satu daerah yang menjadi fokus adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar," ujar Airlangga.

Kementerian Kesehatan memulai program residensi dokter spesialis di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSP-PU. Dalam program ini, Kemenkes akan fokus menjaga kesehatan jiwa dokter.

Kemenkes bekerja sama dengan Accreditation Council of Graduate Medical Education alias ACGME. Ini adalah lembaga nonprofit asal Amerika Serikat yang fokus memantau standar pendidikan profesional untuk mempersiapkan seorang dokter.

“Kita dibentuk untuk menjadi dokter terbaik. Kementerian Kesehatan akan mengupayakan membentuk dokter yang sehat, dan ahli di bidangnya,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dilansir dari keterangan pers, Senin (29/7).

Dalam program ini, ACGME menetapkan syarat utama untuk mendukung kesehatan jiwa calon dokter spesialis. Persyaratan program ini seperti penetapan batas jam kerja, serta penerapan standar untuk lingkungan yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan perundungan.

Berdasarkan riset pada 2017, penyebab utama kematian di residen pria Amerika Serikat dalam rentang 2000–2014 adalah bunuh diri. Pada residen wanita, penyebab terbesar adalah kanker, diikuti bunuh diri. Riset ini menyebut, tingkat bunuh diri tertinggi terjadi pada tahap awal residensi.

Melansir data Kemenkes, 30 dari 38 provinsi di Indonesia kekurangan dokter spesialis. Di sisi lain, 38% rumah sakit umum daerah atau RSUD tidak punya tujuh tipe spesialis dasar. Ketujuh dokter spesialis yang dimaksud, yakni penyakit dalam, kandungan (obgyn), bedah, anak, anestesi, radiologi, dan patologi klinis.

Dengan tingkat produksi dokter spesialis seperti sekarang, butuh waktu lebih dari 10 tahun buat mengatasi kekurangan ini. Distribusinya juga tidak seimbang, karena 59% spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Kemenkes juga menyiapkan kurikulum baru untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis. Dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit dari Kemenkes, ada kemungkinan durasi belajar lebih singkat dan kurikulum berbeda.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan cukai plastik menjadi salah satu faktor yang menunda investasi Rosneft Oil Co PJSC di Indonesia. Menurutnya, alasan utama Rosneft menunda investasi di bidang petrokimia nasional adalah konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum rampung.

Untuk diketahui, Rosneft adalah produsen produk-produk minyak bumi asal Rusia. Rosneft telah mendirikan usaha patungan dengan PT Pertamina di Tuban pada 2019, yakni PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau PRPP.

"Sekarang Rosneft sedang mencari strategi agar dapat keluar dari dampak konflik tersebut agar investasi bisa jalan, termasuk di dalamnya mengurangi dampak cukai plastik," kata Bahlil di kantornya, Senin (29/7).

Bahlil mengatakan Rosneft dan Pertamina sedang melakukan negosiasi ulang terkait rencana investasinya di Indonesia. Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa alternatif pengganti Rosneft jika negosiasi berakhir buntu.

Walau demikian, Bahlil menekankan mitra Pertamina dalam mengembangkan industri petrokimia di Tuban sampai saat ini masih Rosneft. "Ada beberapa alternatif mitra Pertamina di Tuban, tapi sampai sekarang tetap Rosneft," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, PRPP berencana menanamkan dana segar senilai US$ 18 miliar hingga 2030. Rosneft sebelumnya berencana membangun pabrik yang memproduksi bahan baku plastik, bahan baku serat sintetis, hingga produk aromatik.

Bahlil juga akan mendorong Kementerian Keuangan untuk membicarakan implementasi cukai plastik dengan kementerian teknis terkait. "Investor akan datang kalau pemerintah punya insentif yang membuat proses bisnis investor ringan. Jangan belum memulai, sudah dipalak," katanya.

Untuk diketahui, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau Inaplas menyatakan investasi di industri plastik senilai US$ 27,08 miliar atau sekitar Rp 439 triliun ditunda akibat Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024.

Para pengusaha itu juga menilai aturan baru impor tersebut memperburuk utilisasi industri aromatik yang telah tergerus sejak awal tahun ini.

Kementerian Perindustrian mencatat, total investasi enam proyek industri plastik mencapai US$ 31,41 miliar hingga 2030. Menurut Kemenperin, Permendag No. 8 Tahun 2024 membuat total investasi yang terealisasi hingga akhir dekade ini menjadi hanya US$ 4,3 miliar.

Investasi hanya direalisasikan oleh PT Lotte Chemical Indonesia senilai US$ 4 miliar dengan target produksi 2025, serta Pertamina dan PT Polytama Propindo senilai US$ 322 juta dengan target operasi 2027.

Sementara itu, PT Chandra Asri Pacific Tbk belum lama ini memutuskan untuk mengalihkan fokus dari ekspansi menjadi ke investasi eksisting. Chandra Asri sebelumnya berencana menginvestasikan US$ 5 miliar pada pabrik kedua dengan target operasi 2029. Aksi Chandra Asri pun diikuti oleh tiga pabrik lainnya, yakni PT Sulfindo Adiusaha, PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, dan PRPP.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengonfirmasikan hanya dua rencana investasi di industri petrokimia yang akan terealisasi. Reni mencatat, realisasi investasi oleh Lotte Chemical saat ini sudah mencapai 80%.

Sementara itu, realisasi investasi Pertamina dan Polytama yang kini mencapai 30% akan memproduksi 300.000 ton polipropilena. "Untuk empat industri petrokimia lainnya masih menunggu kembali dan melihat situasi di dalam negeri," kata Reni.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas atau ratas hari kedua di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa (30/7). Ratas tersebut bakal membahas soal upaya peningkatan stabilitas dan keamanan di wilayah ibu kota baru.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan, ratas esok hari akan dilaksanakan di Istana Garuda. Yusuf mengatakan, Presiden Jokowi akan menerima Pangdam VI/MLM, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/PPU dan Kapolres Panajam Paser Utara.

"Rapat ini guna memastikan dan mendapatkan laporan terkait peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, penegakan hukum, meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah IKN dan sekitarnya," kata Yusuf lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Senin (29/7).

Yusuf mengatakan Jokowi menginginkan agar ibu kota baru menjadi tempat yang aman. "Bapak Presiden ingin Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali," ujar Yusuf.

Jokowi telah menyelesaikan rangkaian kegiatan berkantor pada ratas perdana dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN Nusantara pada Senin (29/7). Ratas tersebut membahas soal persiapan IKN dalam menyambut kegiatan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di bandar baru.

Jokowi melangsungkan ratas itu bersama pejabat teras Otorita IKN dan menteri terkait. Turut hadir dalam ratas tersebut yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sekaligus Pelaksana Tugas alias Plt Kepala Otorita IKN.

Ratas tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Tuang yang juga merangkap sebagai Plt Wakil Otorita IKN Raja Juli Antoni serta jajaran Forkopimda Kalimantan Timur.

Seusai ratas, Basuki menguraikan poin pembahasan yang diulas dalam pertemuan tersebut. Salah satu di antaranya yakni mengenai partisipasti masyarakat dalam penataan IKN.

"Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi kalau bisa kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik," kata Basuki dalam siaran pers, Senin (29/7).

Selain itu, ratas tersebut juga membahas strategi untuk meningkatkan serapan investasi di IKN. Jokowi mengingatkan pentingnya kelengkapan perjanjian kerja sama (PKS) sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya.

Terkait Badan Usaha Milik Otorita (BUMO), Basuki mengungkapkan bahwa badan usaha tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan dan menciptakan keramaian di IKN. Misalnya membangun bisokop, teater, hingga pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun.

"Termasuk misalnya kebun binatang, maksudnya yang bangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMO. Jadi sudah lebih jelas lagi," ujar Basuki.

Lebih jauh, rapat tersebut juga mengevaluasi pembangunan infrastruktur transportasi publik di IKN. Tiga hal yang mendapat perhatian khusus yakni kesiapan Bandara IKN, penyelesaian proyek kereta otonom tanpa rel alias Autonomous Rail Transit (ART) hingga aturan penggunaan taksi terbang atau sky taxi.

Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang baru dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa 2% atau 1 dari 50 penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami masalah kesehatan jiwa. Persoalan yang jamak dihadapi meliputi depresi, kecemasan, dan schizophrenia.

Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan R Vensya Sitohang mengatakan temuat SKI mirip dengan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Organisasi kesehatan dunia ini pada 2022 menemukan satu dari delapan orang di dunia mengalami masalah kesehatan jiwa.

"Global Burden Disease per 2019 menunjukkan bahwa gangguan jiwa itu menyebabkan kedua, urutan kedua, year lived with disability, atau YLD, di Indonesia," ujar Vensya seperti dikutip, Senin (29/7).

Dia menyebutkan selain ketiga persoalan kejiwaan tersebut masalah lain yang kerap dihadapi adalah penyalahgunaan narkoba di semua kalangan, serta maraknya kasus orang melukai diri sendiri. Survei juga menemukan adanya percobaan bunuh diri. Adiksi terhadap pornografi serta judi online, menurutnya, juga patut diperhatikan.

Vensya mengatakan, sejumlah faktor risiko yang memicu masalah tersebut adalah kurangnya literasi kesehatan jiwa, dan keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa. Ia juga melihat masih tingginya stigma dan diskriminasi dalam penanganan masalah.

Di sisi lain Vensya mengatakan bahwa beban pekerjaan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Terlebih lagi apabila di lingkungan itu ada pelecehan, diskriminasi, dan perudungan.

Ia pun menyebutkan bahwa masalah kesehatan mental menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Alasannya persoalan mental mempengaruhi perasaan, pemikiran, perilaku seseorang terhadap hubungan pribadi, pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mencatatkan laba Semester I 2024 yang diatribusikan kepada entitas induk US$ 96,27 juta atau setara Rp 1,56 triliun (kurs Rp 16.281 per US$). Laba anak perusahaan Pertamina ini naik 3,77% dari periode semester pertama 2023 yaitu US$ 92,7 juta.

Pendapatan Pertamina Geothermal Energy tercatat mengalami penurunan 1,4% menjadi US$ 203,76 atau Rp 3,31 triliun dari US$ 206,73 juta. Menurut laporan keuangan Pertamina Geothermal Energy, ada sejumlah pendapatan yang berkontribusi dalam kinerja perusahaan paruh pertama 2024 ini.

Pada pos PT PLN Indonesia Power, terdapat raihan dari Kamojang US$ 34,17 juta, Ulubelu US$ 20,02 juta, dan Lahendong US$ 19,14 juta. Lalu dari pos PLN sendiri, perusahaan mengantongi pendaparan dari Kamojang US$ 40,14 juta, Ulubelu US$ 36,46 juta, Lahendong US$ 20,49 juta, Lumut Balai US% 20,06 juta serta Karaha US$ 4,24 juta.

Sehingga jika diakumulasikan pendapatan PGEO dari subjumlah penjualan operasi sendiri yakni US$ 194,75 juta dari US$ 195,56 juta.

Menelisik laporan keuangan lebih lanjut, beban pokok pendapatan dan biaya langsung US$ 88,19 juta dari US$ 81,93 juta. Secara rinci terdapat beban penyusutan US$ 55,8 juta per akhir Juni 2024. Selain beban penyusutan, terdapat beban upah dan tanggungan US$ 19,51 juta. Semerara beban keuangan PGEO senilai US$ 11,16 juta dari US$ 12,52 juta.

Jumlah ekuitas Pertamina Geothermal Energy per Juni 2024 yakni US$ 1,94 miliar dari Juni 2023 yakni US$ 1,97 miliar. Adapun liabilitas PGEO yakni US$ 959,08 juta dari US$ 992,28 juta. Sementara asetnya yakni US$ 2,9 miliar dari sebelumnya US$ 2,96 miliar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan untuk mempersingkat masa tinggal jemaah haji lansia serta memiliki risiko kesehatan tinggi di Tanah Suci. Pertimbangan ini merujuk pada banyaknya jemaah lansia yang meninggal tahun ini.

Menurut Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa'adi, masa tinggal jemaah haji lansia risti di Tanah Suci ini bisa dipersingkat menjadi 10–15 hari saja. Hal ini berbeda dengan jemaah haji reguler yang masa tinggalnya hingga 40 hari.

"Dengan diperpendek masa tinggalnya, jemaah haji lansia dan risti akan terhindar dari faktor kelelahan. Di samping itu, juga akan lebih memudahkan kontrol kesehatan mereka,” kata Zainut dilansir dari keterangan tertulis, Senin (29/7).

Melansir Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Kementerian Agama, ada 461 jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi pada operasional haji tahun ini.

Mereka terdiri atas 441 jemaah haji reguler dan 20 jemaah haji khusus yang meninggal di lima wilayah, yaitu Madinah, Jeddah, Makkah, Arafah, dan Mina.

Tren kasus kematian jemaah haji Indonesia di Tanah Suci ini memang menurun dibandingkan tahun lalu, sejumlah 775 orang. Kendati demikian, ia mengatakan angkanya masih terlalu tinggi.

Siskohat Kemenag juga mencatat mayoritas jemaah yang wafat, yakni 207 jemaat, berusia 71 tahun ke atas. Pada rentang usia 61–70 ada 149 jemaah, rentang usia 51–60 ada 85 jemaah, dan rentang usia 31–50 ada 20 jemaah.

Kasus kematian ini masih didominasi jemaah haji lanjut usia atau lansia. Hampir seluruh jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci ini juga termasuk dalam kategori kesehatan risiko tinggi. Tercatat ada 34 jemaah yang tidak termasuk mereka yang berisiko tinggi.

Sementara berdasarkan kategori, kasus kematian ini didominasi oleh jemaah haji reguler. Tercatat hanya ada 20 jemaah haji khusus dari total 461 jemaah yang meninggal dunia di Tanah Suci.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (29/7). Pada hari pertama ia menggelar rapat terbatas atau rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Salah satu isu yang dibahas dalam ratas adalah soal persiapan IKN dalam menyambut kegiatan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di ibu kota baru. Jokowi melangsungkan ratas bersama pejabat teras Otorita IKN dan menteri terkait.

Turut hadir dalam ratas yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sekaligus Pelaksana Tugas alias Plt Kepala Otorita IKN. Ratas juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang merangkap sebagai Plt Wakil Otorita IKN Raja Juli Antoni serta jajaran Forkopimda Kalimantan Timur.

Seusai ratas, Basuki menguraikan poin pembahasan yang diulas dalam pertemuan tersebut. Salah satu di antaranya yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam penataan IKN.

"Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi kalau bisa kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik," kata Basuki dalam siaran pers, Senin (29/7).

Berikut sejumlah isu yang dibahas Jokowi dalam rapat perdana di IKN

Minat Investasi

Jokowi meminta agar investasi di IKN dikelola dengan cepat dan efisien. Presiden mengingatkan pentingnya kelengkapan perjanjian kerja sama (PKS) sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya.

"Sehingga sekarang kalau dengan PKS mereka sudah mulai membayar kontribusi itu dan kita masukkan dalam rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh OIKN. Belum boleh dipakai," ucap Basuki.

Terkait Badan Usaha Milik Otorita (BUMO), Basuki mengungkapkan bahwa badan usaha tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan dan menciptakan keramaian di IKN. Beberapa usaha yang bisa dikembangkan adalah membangun bioskop, teater, hingga pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun.

"Termasuk misalnya kebun binatang, maksudnya yang bangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMN. Jadi sudah lebih jelas lagi," tutur Basuki.

Infrastruktur Transportasi Taksi Terbang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut melaporkan kemajuan terkait transportasi di IKN. Ia mengungkapkan bahwa kereta api ringan (ART) telah tiba di Balikpapan dan akan memulai uji coba pada 5 Agustus 2024.

Menteri Perhubungan juga membahas terkait bandara IKN yang berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.

"Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah," ujar Budi.

Budi mengatakan pihaknya tengah merancang kajian teknis terkait rencana penggunaan taksi terbang atau sky taxi sebagai salah satu moda transportasi publik di IKN. Ia melanjutkan, pemerintah secara kontinu berkoordinasi dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) dan International Air Transport Association (IATA).

Hal ini dilakukan agar standar dan praktik operasional taksi terbang di IKN sejalan dengan prinsip dan teknik penerbangan internasional. Menurut Budi, ICAO dan IATA sudah mengeluarkan rekomendasi untuk mengizinkan taksi terbang.

“Pemerintah biasanya melakukan semua kegiatan yang mengacu pada lembaga aviasi internasional tersebut," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Garuda IKN pada Senin (29/7).

Taksi terbang yang akan mengudara di IKN merupakan kendaraan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Research Institute (KARI) dan Hyundai Motors Company (HMC). Model tersebut diberi nama Optionally Piloted Personal/Passe Air Vehicle (OPPAV).

OPPAV merupakan pesawat lepas landas serta mendarat vertikal bertenaga listrik alias evTOL (Electric Vertical Take-off and Landing). Pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan ICAO dan IATA terkait regulasi standar komersial dan operasional taksi terbang di IKN.

Budi mengatakan hal itu penting karena berhubungan langsung dengan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Alasannya, taksi terbang produksi Hyundai itu merupakan pesawat udara tanpa awak yang punya daya angkut muat 100 kilogram dan dapat terbang pada ketinggian 50-80 meter.

Adapun fasilitas transportasi udara itu dikabarkan bisa menjelajah sampai 100 kilometer. Sementara itu kecepatan maksimal diperkirakan sampai 200 kilometer per jam. "IKN ini kan ibu kota, jadi harus dipastikan keamanannya agar taksi terbang bisa beroperasi. Bisa saja nanti di IKN, tetapi bukan di titik-titik pusat area," ujar Budi.

Kereta Tanpa Rel dari Cina

Pemerintah akan menyelesaikan proyek kereta otonom tanpa rel alias Autonomous Rail Transit (ART) di IKN. Saat ini, kereta tersebut akan segera memasuki tahap uji coba. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa rangkaian kereta gerbong dan lokomotif atau rolling stock ART telah terparkir di Balikpapan untuk segera dilaksanakan uji coba.

Pemerintah juga telah menyepakati skema kerja sama dengan produsen kereta ART asal Cina, yakni China CRRC Zhuzhou Institute Co Ltd dan Norinco. Duet perusahaan Cina akan menyediakan layanan gratis selama periode tertentu sejak Agustus hingga Desember. Di sisi lain, Otorita IKN dan Kementerian PUPR memberikan akses jalan yang sudah dibangun, serta menyiapkan marka-marka jalan.

Budi Karya juga telah mengatakan bahwa pembangunan jalan yang juga merupakan jalur ART di telah selesai. Ia mengungkapkan bahwa ART telah tiba di Balikpapan dan akan memulai uji coba pada 5 Agustus 2024. "Free of charge selama Agustus sampai Desember," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Garuda IKN pada Senin (29/7).

Mantan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menuturkan, selama periode layanan gratis tersebut akan ada dua set kereta yang masing-masing terdiri dari tiga gerbong.

Bandara IKN

Menteri Perhubungan juga membahas terkait bandara IKN yang berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.

"Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah," ujar Budi.

Ia mengatakan ada dua landasan pacu yang akan dibangun di Bandara IKN. Lintasan terbang pertama memiliki panjang 2.200 meter, sementara landasan pacu kedua ditargetkan bisa mencapai 3.000 meter yang dapat mengakomodir penerbangan pesawat besar seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.

"Yang hampir selesai 2.200 meter itu. Kalaupun tidak selesai saat 17 Agustus ya dialihkan ke Bandara Balikpapan. Kami tidak ingin ada gagal konstruksi. Sementara yang runway 3.000 meter di akhir Desember," kata Budi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (29/7). Pada hari pertama ia menggelar rapat terbatas atau rapat dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Salah satu isu yang dibahas dalam ratas adalah soal persiapan IKN dalam menyambut kegiatan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di ibu kota baru. Jokowi melangsungkan ratas bersama pejabat teras Otorita IKN dan menteri terkait.

Turut hadir dalam ratas yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sekaligus Pelaksana Tugas alias Plt Kepala Otorita IKN. Ratas juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang merangkap sebagai Plt Wakil Otorita IKN Raja Juli Antoni serta jajaran Forkopimda Kalimantan Timur.

Seusai ratas, Basuki menguraikan poin pembahasan yang diulas dalam pertemuan tersebut. Salah satu di antaranya yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam penataan IKN.

"Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi kalau bisa kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik," kata Basuki dalam siaran pers, Senin (29/7).

Berikut sejumlah isu yang dibahas Jokowi dalam rapat perdana di IKN

Minat Investasi

Jokowi meminta agar investasi di IKN dikelola dengan cepat dan efisien. Presiden mengingatkan pentingnya kelengkapan perjanjian kerja sama (PKS) sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya.

"Sehingga sekarang kalau dengan PKS mereka sudah mulai membayar kontribusi itu dan kita masukkan dalam rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh OIKN. Belum boleh dipakai," ucap Basuki.

Terkait Badan Usaha Milik Otorita (BUMO), Basuki mengungkapkan bahwa badan usaha tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan dan menciptakan keramaian di IKN. Beberapa usaha yang bisa dikembangkan adalah membangun bioskop, teater, hingga pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun.

"Termasuk misalnya kebun binatang, maksudnya yang bangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMN. Jadi sudah lebih jelas lagi," tutur Basuki.

Infrastruktur Transportasi Taksi Terbang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut melaporkan kemajuan terkait transportasi di IKN. Ia mengungkapkan bahwa kereta api ringan (ART) telah tiba di Balikpapan dan akan memulai uji coba pada 5 Agustus 2024.

Menteri Perhubungan juga membahas terkait bandara IKN yang berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.

"Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah," ujar Budi.

Budi mengatakan pihaknya tengah merancang kajian teknis terkait rencana penggunaan taksi terbang atau sky taxi sebagai salah satu moda transportasi publik di IKN. Ia melanjutkan, pemerintah secara kontinu berkoordinasi dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) dan International Air Transport Association (IATA).

Hal ini dilakukan agar standar dan praktik operasional taksi terbang di IKN sejalan dengan prinsip dan teknik penerbangan internasional. Menurut Budi, ICAO dan IATA sudah mengeluarkan rekomendasi untuk mengizinkan taksi terbang.

“Pemerintah biasanya melakukan semua kegiatan yang mengacu pada lembaga aviasi internasional tersebut," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Garuda IKN pada Senin (29/7).

Taksi terbang yang akan mengudara di IKN merupakan kendaraan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Research Institute (KARI) dan Hyundai Motors Company (HMC). Model tersebut diberi nama Optionally Piloted Personal/Passe Air Vehicle (OPPAV).

OPPAV merupakan pesawat lepas landas serta mendarat vertikal bertenaga listrik alias evTOL (Electric Vertical Take-off and Landing). Pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan ICAO dan IATA terkait regulasi standar komersial dan operasional taksi terbang di IKN.

Budi mengatakan hal itu penting karena berhubungan langsung dengan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Alasannya, taksi terbang produksi Hyundai itu merupakan pesawat udara tanpa awak yang punya daya angkut muat 100 kilogram dan dapat terbang pada ketinggian 50-80 meter.

Adapun fasilitas transportasi udara itu dikabarkan bisa menjelajah sampai 100 kilometer. Sementara itu kecepatan maksimal diperkirakan sampai 200 kilometer per jam. "IKN ini kan ibu kota, jadi harus dipastikan keamanannya agar taksi terbang bisa beroperasi. Bisa saja nanti di IKN, tetapi bukan di titik-titik pusat area," ujar Budi.

Kereta Tanpa Rel dari Cina

Pemerintah akan menyelesaikan proyek kereta otonom tanpa rel alias Autonomous Rail Transit (ART) di IKN. Saat ini, kereta tersebut akan segera memasuki tahap uji coba. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa rangkaian kereta gerbong dan lokomotif atau rolling stock ART telah terparkir di Balikpapan untuk segera dilaksanakan uji coba.

Pemerintah juga telah menyepakati skema kerja sama dengan produsen kereta ART asal Cina, yakni China CRRC Zhuzhou Institute Co Ltd dan Norinco. Duet perusahaan Cina akan menyediakan layanan gratis selama periode tertentu sejak Agustus hingga Desember. Di sisi lain, Otorita IKN dan Kementerian PUPR memberikan akses jalan yang sudah dibangun, serta menyiapkan marka-marka jalan.

Budi Karya juga telah mengatakan bahwa pembangunan jalan yang juga merupakan jalur ART di telah selesai. Ia mengungkapkan bahwa ART telah tiba di Balikpapan dan akan memulai uji coba pada 5 Agustus 2024. "Free of charge selama Agustus sampai Desember," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Garuda IKN pada Senin (29/7).

Mantan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menuturkan, selama periode layanan gratis tersebut akan ada dua set kereta yang masing-masing terdiri dari tiga gerbong.

Bandara IKN

Menteri Perhubungan juga membahas terkait bandara IKN yang berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.

"Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah," ujar Budi.

Ia mengatakan ada dua landasan pacu yang akan dibangun di Bandara IKN. Lintasan terbang pertama memiliki panjang 2.200 meter, sementara landasan pacu kedua ditargetkan bisa mencapai 3.000 meter yang dapat mengakomodir penerbangan pesawat besar seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.

"Yang hampir selesai 2.200 meter itu. Kalaupun tidak selesai saat 17 Agustus ya dialihkan ke Bandara Balikpapan. Kami tidak ingin ada gagal konstruksi. Sementara yang runway 3.000 meter di akhir Desember," kata Budi.